Bisnis.com, JAKARTA — Penanggulangan peredaran rokok ilegal dan peningkatan produksi dinilai menjadi kunci untuk mengejar target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) senilai Rp225,7 triliun pada 2026.

Sebagai informasi, penerimaan cukai rokok itu menyumbang 67,1% atau sebagian besar dari pos kepabeanan dan cukai tahun ini yang keseluruhan disasar Rp336 triliun.

Di tengah keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif CHT tahun ini, otoritas dinilai memiliki PR besar untuk mengoptimalkan penerimaan dari basis yang sudah ada. Produksi juga harus meningkat setelah akhir tahun lalu melandai akibat turunnya permintaan.

"Meski tidak ada kenaikan tarif, penerimaan cukai masih bisa tumbuh dan mencapai targetnya kalau ada peningkatan produksi. Ini memungkinkan kalau syarat peningkatan daya beli terpenuhi dan pemerintah mampu menanggulangi peredaran rokok ilegal," ujar Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar kepada Bisnis, Minggu (15/3/2026).

Menurut Fajry, kondisi serupa pernah terjadi pada 2019. Penerimaan cukai meningkat kendati tidak ada kenaikan tarif bagi CHT.

Masalahnya, basis pada 2025 cukup menantang karena tidak ada kenaikan tarif, tetapi ada kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok. Akibatnya, kemampuan instrumen cukai dalam menghasilkan penerimaan menurun.

Di samping itu, faktor lain turut memengaruhi seperti daya beli masyarakat yang sangat terpukul serta maraknya rokok ilegal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menindak sebanyak 1,4 miliar batang rokok ilegal sepanjang 2025.

Adapun sampai dengan Februari 2026, jumlah penindakan rokok ilegal mencapai 2.872 kali penindakan atau meningkat 44,1% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu yakni 1.993 kali.

Jumlah rokok ilegal yang ditindak pun melonjak lebih tinggi. Sebanyak 369 juta batang rokok tanpa pita cukai sudah ditindak Kemenkeu atau meningkat 106,8% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu yaitu 179 juta batang.

Produksi Awal Tahun

Di sisi lain, Fajry menilai sinyal produksi kenaikan rokok awal tahun ini menjadi indikasi yang baik bagi penerimaan pos cukai. Otoritas fiskal mengeklaim pertumbuhan produksi sekitar 7% pada Januari 2026.

Pada akhir 2025, penurunan produksi menyebabkan penerimaan CHT anjlok. Ini memicu penurunan penerimaan keseluruhan pos kepabeanan dan cukai sebesar 14% (yoy) pada masing-masing Januari dan Februari 2026.

"Kenaikan produksi di awal tahun kita harapkan menjadi indikasi yang baik bagi penerimaan cukai selama sisa bulan nantinya. Masih ada harapan untuk mencapai target kalau syarat daya beli masyarakat dan pengendalian rokok ilegal terpenuhi," terang Fajry.

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi mengungkap pembelian pita cukai meningkat awal tahun ini. Hal ini mengonfirmasi klaim dari Menkeu Purbaya bahwa produksi rokok sudah mulai merangkak naik Januari 2026.

"Saya dengar katanya ada peningkatan pembelian cukai, CK-1. Kemungkinan pabrik rokok membeli lebih banyak menghadapi hari raya dan mengantisipasi libur panjang selama hari raya tersebut termasuk pembatasan angkutan," terang Benny saat dimintai konfirmasi oleh Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Sebelumnya, pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penurunan produksi rokok sejak akhir 2025 menyebabkan tekanan ke penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari dan Februari 2026.

Namun, dia menyebut kinerja produksi sudah meningkat sejak awal 2026 sehingga diyakini bisa memulihkan setoran ke APBN. "Informasi terakhir, data kemarin katanya sudah tumbuh lagi, Januari untuk cukai tumbuhnya sudah 7%. Jadi ke depan kami masih mengharapkan target penerimaan dari bea cukai tercapai bahkan mungkin bisa melebihi," ujarnya dikutip Kamis (13/3/2026).

Secara terperinci, penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan Februari 2026 terkumpul Rp44,9 triliun atau turun 14,7% (yoy) dari Februari 2025 sebesar Rp52,6 triliun.

Penerimaan pada pos cukai selama dua bulan pertama 2026 itu terealisasi Rp34,4 triliun, atau turun 13,3% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 yakni Rp39,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut usai mengalami kontraksi akhir tahun lalu, terdapat potensi kenaikan atas penundaan cukai yang berasal dari kenaikan jumlah produksi masing-masing pada Januari-Februari 2026.

"Kami mulai lihat kenaikan jumlah produksi itu di awal 2026. Pita cukai itu bisa dilekatkan dalam dua bulan ke depan. Jadi kami akan lihat dalam dua bulan ke depan ini akan menjadi lebih baik untuk penerimaan cukai," terang Suahasil pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah layer baru untuk menampung rokok ilegal atau legalisasi rokok ilegal, menuai kontroversi. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah mundur dalam program pengendalian tembakau.

Namun di sisi lain, legalisasi rokok ilegal ini juga menjadi jalan tengah antara kepentingan industri dan penerimaan negara pada saat semakin maraknya fenomena down trading konsumen rokok ke produk yang lebih murah bahkan tanpa pita cukai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa penambahan layer cukai rokok itu ditujukan untuk menekan rokok ilegal, sekaligus mengerek penerimaan baik dari sisi cukai maupun pajaknya.

"Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, Rabu (14/1/2026) kemarin.

Sekadar catatan, produk hasil tembakau atau rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan pungutan ke negara. Padahal, rokok merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan CHT layer baru itu. Dia akan segera menerbitkan regulasi baru penambahan layer CHT itu pada pekan depan.

"Nanti kalau peraturan keluar mungkin minggu depan kali ya. Kalau mereka masih main-main saya akan hantam semuanya. Enggak ada ampun lagi," tegas mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Shortfall Penerimaan Cukai

Adapun pada tahun 2025 lalu, pemerintah mencatat bahwa realisasi penerimaan cukai hanya 90,8% atau Rp221,7 triliun dari target sebesar Rp244,2 triliun. Terjadi shortfall sebesar Rp22,5 triliun.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp226,4 triliun terjadi kontraksi sebesar 2,1%.

Sayangnya dalam pemaparan kinerja penerimaan pajak tahun 2025 itu pemerintah tidak menjelaskan secara lebih rinci tentang proporsi penerimaan dari cukai hasil tembakau.

Namun demikian, jika melihat data APBN 2025, target penerimaan cukai hasil tembaku tercatat sebesar Rp230,1 triliun atau sekitar 94,2% dari target tahunan.

Adapun, pada tahun 2026 pemerintah hanya menargetkan penerimaan cukai sebesar Rp243,53 triliun atau turun dibandingkan dengan target tahun 2025 yang mencapai Rp244,2 triliun.

Kendati turun, jika mengacu kepada data tahun 2025, penerimaan cukai tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 9,8%. Meski di bawah 10%, namun target ini cukup menantang, pasalnya pada tahun ini Menkeu Purbaya telah memastikan bahwa tarif cukai rokok tidak naik.

Selain itu, dalam catatan Bisnis, dalam dua tahun terakhir penerimaan cukai tidak pernah mampu menembus angka 10%.

Pro Kontra

Di sisi lain, Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Vid Adrison menilai saat ini struktur cukai rokok sudah sangat kompleks. Bahkan, menurutnya sistem cukai rokok di Indonesia termasuk yang paling rumit di dunia karena mempertimbangkan empat variabel penentu tarif, mulai dari teknik produksi, golongan produksi, jenis produk, hingga harga jual.

"Sistem pajak yang rumit ini mengakibatkan penerimaan tidak optimal. Saya tidak kaget penerimaan cukai rokok sering tidak terpenuhi, dulu saya sampaikan dan sekarang juga tidak tercapai," tegasnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Oleh sebab itu, Vid mendorong penyederhanaan sistem cukai rokok untuk mengoptimalkan potensi penerimaan, bukan malah menambah layer baru seperti rencana Purbaya. Dengan demikian, dia meyakini kontribusi cukai rokok terhadap pendapatan negara bisa lebih dioptimalkan.

Berdasarkan catatannya, tidak ada negara lain yang kontribusi cukai rokok bisa mencapai 10% sampai dengan 11% terhadap total pendapatan negara, belum masuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) badan dari sektor tersebut.

"Tapi saya tahu, karena kontribusinya besar, maka untuk mengubahnya, itu challenge-nya [tantangannya] bukan sedikit," ungkapnya.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari CISDI, PKJS-UI, Komnas Pengendalian Tembakau, IYCTC, Seknas FITRA, dan SDH FKM UI juga menegaskan bahwa penambahan layer justru akan memperumit struktur cukai dan menjauhkan Indonesia dari standar praktik global.

Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menyoroti bahwa struktur cukai yang berlapis-lapis menjadi biang kerok masih murahnya harga rokok di pasaran.

"Riset CISDI menghitung banyaknya layer cukai menyebabkan rokok tetap terjangkau walaupun tarif mengalami kenaikan. Artinya, penambahan layer menghadirkan semakin banyak rokok dengan harga murah," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Sementara itu, Ketua umum GAPPRI, Henry Najoan berharap agar pihaknya dilibatkan dalam perumusan rencana kebijakan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) legal.

"Dengan melandaskan kondisi daya beli yang masih belum pulih dan struktur peredaran rokok ilegal yang semakin kuat, GAPPRI berharap dapat dilibatkan dalam pembahasan rencana penambahan layer baru itu," kata Henry Najaon di Jakarta, Kamis (15/01/2026).

GAPPRI juga mengapresiasi kebijakan Menkeu Purbaya yang telah memutuskan moratorium kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026. Keputusan ini, menurut Henry Najoan, membantu pelaku usaha untuk bertahan, mengingat kondisi daya beli masyarakat yang masih mengalami tekanan (suffer).

“GAPPRI menyampaikan terima kasih atas kebijakan moratorium ini sebagai langkah positif yang memberikan ruang napas bagi IHT legal dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini,” kata Henry Najoan.