Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi belanja pemerintah sekitar Rp150 triliun serta potensi peneriman dari windfall harga komoditas akan cukup untuk menutup defisit APBN yang diperkirakan melebar akibat harga minyak.

Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp420 triliun yang dimiliki pemerintah di Bank Indonesia (BI) maupun perbankan adalah opsi terakhir dalam menutup defisit fiskal apabila kenaikan harga minyak terjadi sepanjang tahun. Sebab, dia menyatakan pemerintah sampai saat ini berkomitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB.

"[SAL] Rp420 triliun itu betul-betul last line of defense. Yang kami kendalikan adalah belanja yang lain dan penghematan sudah cukup. Jadi saya tenang-tenang saja, makanya kalau di luar ribut saya bingung," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, upaya penghematan belanja dan potensi windfall harga komoditas yang tengah dihitung bersama Kementerian ESDM cukup untuk menutup defisit APBN. Sebab, diketahui belanja pemerintah meningkat khususnya subsidi BBM sebab kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya juga memastikan harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar, tidak akan naik sampai akhir tahun. Selain itu, defisit diprakirakan tetap di bawah 3% dengan perhitungan apabila harga minyak naik rata-rata sampai US$100 per barel sepanjang tahun.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengeklaim pemerintah sudah menghemat belanja sekitar Rp150 triliun. Namun, dia belum mengungkap berapa potensi penerimaan dari kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia.

"Jadi yang [penghematan] Rp150 triliun tambah nanti penambahan dari ESDM. Jadi udah aman, hitungannya sudah aman dengan asumsi sampai US$100 per barel akhir tahun rata-rata," katanya.

Pada pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu, Selasa (21/4/2026), Purbaya turut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan defisit APBN harus di bawah 3% terhadap PDB. Hal ini juga disampaikan olehnya kepada sejumlah lembaga dan investor global saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS), dalam rangka Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internastional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Group Spring Meeting).

"Angka defisit itu bukan sekadar target, tetapi sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Kita tidak akan pernah menembus 3%," ujarnya kepada para pejabat Kemenkeu saat pelantikan di Aula Mezzanine, Gedung Juanda, Kemenkeu.

Adapun Purbaya menyatakan sejauh ini tidak akan memberikan insentif bagi konsumen BBM nonsubsidi, yang akhir pekan lalu harganya sudah diumumkan naik. Dia menyebut pemerintah saat ini tengah memprioritaskan masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga energi.

SKENARIO PERANG

Dalam laporan terbaru lembaga pemeringkat S&P Global Ratings, intensitas perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran pada April 2026 bakal memuncak dan penutupan Selat Hormuz bakal melonggar.

Kendati demikian, sejumlah disrupsi diproyeksikan bertahan sehingga rata-rata kenaikan harga minyak jenis Brent bakal bertengger di level US$85 per barel sepanjang 2026.

Adapun berdasarkan skenario perang berkepanjangan, maka minyak Brent bisa memuncak hingga US$200 per barel dan rata-rata harga bertengger di US$130 per barel di 2026.

Skenario pesimistis S&P ini dapat berdampak buruk ke APBN apabila benar terjadi. Hal ini lantaran pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak di level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

Asumsi harga minyak bertengger rata-rata US$100 per barel ini juga menjadi acuan pemerintah terkait dengan defisit APBN. Dengan skenario itu, otoritas fiskal masih bisa menahan defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyiapkan tiga skenario terburuk terkait dengan dampak perang. Skenario pertama, konflik tidak akan bertahan lama tetap memicu kenaikan harga energi 2026 sebesar 19%.

Akan tetapi, efeknya tetap akan teras dengan pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan turun ke 3,1% sedangkan inflasi naik ke 4,4%.

Skenario kedua sudah masuk ke skenario buruk. Disrupsi berlanjut dan memicu kenaikan harga energi lebih tinggi, sekaligus memicu naiknya ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter lebih ketat. Pertumbuhan ekonomi global semakin turun ke 2,5% dan inflasi naik ke 5,4%.

"Skenario terparah kami mengasumsikan disrupsi pasokan energi berlanjut hingga tahun depan, dengan ketidakstabilan makro lebih besar. Pertumbuhan global turun ke 2% tahun ini dan tahun berikutnya, dan inflasi melebihi 6%," terang Direktur Riset IMF Pierre-Olivier Gourinchas pada press briefing, Selasa (14/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah merampungkan kunjungan perdananya ke luar negeri untuk menghadiri Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting), 13-17 April 2026 di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Selama empat hari kunjungan kerjanya itu, Purbaya bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pertama atau 1st Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting di bawah presidensi AS.

Tidak hanya itu, Purbaya turut melakukan pertemuan dengan sejumlah investor global guna menyampaikan perkembangan terkini ekonomi Indonesia serta mendorong peningkatan investasi. Beberapa investor global yang ditemuinya mencakup Morgan Sachs Asset Management serta Fidelity.

Purbaya mengemukakan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan situasi geopolitik global saat ini. Dia juga menjelaskan beberapa upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi seperti memastikan ekonomi nasional tumbuh sesuai target dan menyelaraskan kebijakan fiskal dengan implementasinya guna memperbaiki kondisi ekonomi secara berkelanjutan.

Salah satu agenda yang dihadirinya adalah seminar bertajuk 'Supporting Economic Recovery in Middle-Income Countries: Alignment of Higher Productivity and Quality Jobs Creation, Amid High Indebtedness', di mana dia menjadi pembicara kunci.

Pada agenda tersebut, dia menyampaikan bahwa Indonesia tengah menggeser fokus pembangunan yaitu tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menuju pertumbuhan yang lebih produktif, bernilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Menurutnya, transformasi ini didorong melalui tiga pilar utama, yaitu investasi, industrialisasi, dan produktivitas.

"Kita mendorong industri hilir, memperkuat sektor manufaktur, dan meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi. Jadi ke depannya, pertumbuhan Indonesia tidak hanya akan stabil, tetapi juga akan lebih produktif dan berkelanjutan serta menjadi lebih terdiversifikasi dan tangguh," terangnya pada acara tersebut, dikutip dari siaran pers, Senin (20/4/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menegaskan bahwa kinerja ekonomi Indonesia relatif kuat dibandingkan dengan negara G20 maupun negara berkembang lainnya. Kinerja itu, lanjutnya, ditopang oleh pertumbuhan yang solid, inflasi rendah, serta defisit dan rasio utang yang terjaga.

Ketahanan itu disampaikan olehnya tidak terlepas dari peran APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) dalam melindungi daya beli masyarakat, dengan tetap menjaga disiplin fiskal di bawah batas defisit 3% PDB.

Purbaya menyebut pemerintah akan mengoptimalkan sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta memanfaatkan peran Danantara dalam mobilisasi investasi di luar APBN.

Adapun saat menghadapi salah satu sesi pertemuan FMCBG G20, dia menyampaikan Indonesia telah melakukan reformasi regulasi dan menegakkan pemerintahan yang bersih. Menurutnya, ketahanan Indonesia saat ini bukan karena langkah-langkah darurat yang diambil melainkan reformasi struktural jauh sebelum krisis.

Dia mencontohkan, Indonesia melakukan efisiensi, menyederhanakan perizinan serta mengurangi hambatan impor energi.

Sementara itu, dari sisi fiskal, Menkeu berlatar belakang pendidikan insinyur itu menilai imbal hasil obligasi (yield) SBN pemerintah tenor 10 tahun yang relatif meningkat masih dalam asumsi pemerintah.

Masih dalam sesi forum G20, Purbaya juga mengakui kekhawatiran Indonesia sebagai negara berkembang adalah terkait dengan volatilitas arus modal, tekanan inflasi, serta dampak spillover sistem keuangan global.

Dia turut menyinggung meski Indonesia mencatatkan arus keluar devisa US$1,8 miliar dan depresiasi rupiah, defisit APBN tetap dijaga di bawah 3% dengan cadangan devisa memadai.

AI HINGGA PERTUMBUHAN EKONOMI

Purbaya turut memaparkan penguatan ekosistem akal imitasi atau artificial intelligence (AI) oleh Indonesia. Dia menyebut pemerintah akan tetap mewaspadai risiko sistemik yang muncul, termasuk potensi gelembung aset dari investasi AI, gangguan pasar tenaga kerja akibat otomatisasi, peningkatan konsentrasi pasar oleh platform global, risiko stabilitas keuangan dari pengambilan keputusan berbasis AI, dan erosi fiskal dari aktivitas digital lintas negara.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, dia menyampaikan optimistis target pertumbuhan 2026 5,4% sampai dengan 6% bisa tercapai di tengah tensi geopolitik. Hal ini didukung oleh sejumlah indikator seperti surplus perdagangan, konsumsi rumah tangga yang kuat, serta inflasi yang terkendali.

Kemudian, dia menyebut defisit fiskal yang terkelola, rasio utang terhadap PDB dan rendah serta kebijakan hilirisasi turut menjadi penopangnya. APBN disampaikan olehnya tetap menjadi fiscal buffer guna menyerap guncangan harga minyak sehingga harga BBM subsidi tetap stabil.

Beberapa pimpinan lembaga multilateral yang ditemuinya termasuk Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva. Purbaya mengeklaim lembaga itu memuji Indonesia sebagai salah satu bright spot dalam perekonomian global.

Adapun pada pertemuan dengan Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga, Purbaya menyampaikan berbagai langkah pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta guna mencapai pertumbuhan 8% dalam jangka menengah dan negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Beberapa pejabat lain yang turut ditemui Purbaya adalah Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan (OECD) Mathias Cormann, Menteri Keuangan China Lan Fo'an, Menteri Keuangan dan Ekonomi Polandia Andrzej Domanski serta Australia Treasurer Jim Chalmers.

Mantan ekonom Danareksa itu juga menghadiri Joint Roundtable yang diselenggarakan US-Asean Business Council (USABC) serta US Chamber of Commerce (USCC).

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah asumsi dasar ekonomi makro awal 2026 semakin bergerak menjauhi apa yang telah ditetapkan pada UU APBN. Sejumlah kalangan mempertanyakan seberapa lama pemerintah akan menahan harga energi di tengah prospek berakhirnya perang di Asia Barat yang semakin tidak pasti.

Buntunya negosiasi maupun pemenuhan tuntutan dari Amerika Serikat (AS) maupun Iran semakin menimbulkan ketidakpastian. Kurang dari sehari penuh, pemerintah Iran pada akhir pekan lalu mengumumkan penutupan kembali Selat Hormuz, setelah diumumkan terbuka untuk kapal niaga pada Jumat (17/4/2026).

Harga minyak yang sempat anjlok pun kembali mendidih. Sejalan dengan itu, Kementerian ESDM pun mengumumkan kenaikan Indonesian Crude Price (ICP), Jumat (17/4/2026). Kenaikan ICP menjadi asumsi ekonomi makro terbaru yang telah mengalami deviasi dari UU APBN yaitu menjadi US$102,26 per barel. Angka ini melonjak 48,6% dari Februari 2026 yakni US$68,79 per barel.

Berdasarkan UU APBN 2026, belanja dan penerimaan negara disusun atas berbagai asumsi ekonomi makro yang salah satunya adalah ICP sebesar US$70 per barel. Kenaikan tajam harga minyak mentah ini membuat rata-rata ICP selama Januari—Maret 2026 naik 12,1% dari asumsi APBN ke US$78,49 per barel.

Sebelum kenaikan ICP, nilai tukar rupiah sudah lebih dulu mengalami deviasi. Nilai mata uang Garuda di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) kini sudah bergerak di level Rp17.000 per US$1.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menghitung sensitivitas APBN 2026 yang dirancang dengan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB, terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro.

Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah memperhitungkan dampak perubahan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, ICP dan lain-lain terhadap postur APBN. Untuk ICP dan nilai tukar, setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel dan depresiasi rupiah Rp100 per dolar AS akan berpengaruh masing-masing kepada kenaikan belanja subsidi energi.

Depresiasi nilai tukar rupiah juga akan memberikan tekanan kepada pembayaran bunga utang pemerintah.

Otoritas fiskal memprakirakan kenaikan harga minyak setiap US$1 per barel akan menambah belanja negara Rp10,3 triliun dan defisit APBN Rp6,8 triliun. Sementara itu, setiap depresiasi rupiah Rp100 per dolar AS bakal menambah beban belanja Rp6,1 triliun dan defisit APBN Rp800 miliar.

Akan tetapi, pemerintah juga memprakirakan naiknya ICP bakal berdampak kepada naiknya penerimaan negara khususnya dari PPh migas dan PNBP sumber daya alam (SDA). Setiap kenaikan US$1 per barel bisa diproyeksikan menambah penerimaan negara baik dari perpajakan atau PNBP senilai Rp3,5 triliun.

Begitu pula setiap Rp100 depresiasi rupiah terhadap dolar AS bisa menambah penerimaan negara total Rp5,3 triliun.

Sensitivitas APBN Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	Pertumbuhan ekonomi (kenaikan 0,1%)	Inflasi (kenaikan 0,1%)	SBN 10 tahun (kenaikan 0,1%)	Nilai tukar Rupiah (kenaikan Rp100/dolar AS)	ICP (US$1 per barel)	Lifting minyak (10.000 boepd	Lifting gas bumi (10.000 boepd)
A. Pendapatan Negara	2,1	1,9	0,0	5,3	3,5	1,8	1,3
Penerimaan perpajakan	2,1	1,9	0,0	3,5	1,9	0,3	0,4
PNBP	0,0	0,0	0,0	1,8	1,6	1,5	0,9
Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Belanja negara	0,0	0,0	1,9	6,1	10,3	0,0	0,0
Belanja pemerintah pusat	0,0	0,0	1,9	6,1	10,3	0,0	0,0
Transfer ke daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Surplus/defisit APBN	2,1	1,9	(1,9)	(0,8)	(6,8)	1,8	1,3
D. Pembiayaan	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Sumber: Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026

Masalahnya, laju pertumbuhan penerimaan dan belanja negara sejak awal tahun ini cukup timpang. Penerimaan negara sampai dengan Maret 2026 tumbuh 10,5% (year on year/YoY), dengan pajak mencatatkan pertumbuhan hingga 20,7% (YoY). Akan tetapi, perlu dicatat bahwa kinerja penerimaan pajak ini sudah mulai mengalami perlambatan setelah Januari-Februari 2026 tumbuh 30% (YoY) lebih berkat efek basis rendah tahun lalu.

Sementara itu, belanja negara terakselerasi hingga 31,4% (YoY). Belanja pemerintah pusat bahkan tumbuh lebih tinggi yakni 47,7% (YoY). Apalagi, pemerintah berambisi mendorong konsumsi masyarakat selama libur Lebaran dengan menggelontorkan stimulus.

Akibatnya, defisit APBN pun tercatat tumbuh hingga 140,5% (YoY) menjadi Rp240,1 triliun. Defisit fiskal ini setara 0,93% terhadap APBN atau hampir sepertiga dari batas maksimal 3% yang selama ini menjadi acuan.

Realisasi APBN sampai dengan 30 Maret 2026	2025				2026
Pendapatan Negara	APBN	Real s.d 31 Maret 2025 (triliun rupiah)	% terhadap APBN	Growth	APBN	Real s.d 31 Maret 2026 (triliun rupiah)	% terhadap APBN	Growth
Pendapatan Negara	3.005,1	520,4	17,3	(17,5)	3.153,6	574,9	18,2	10,5
Penerimaan perpajakan	2.490,9	404,7	16,2	(14,5)	2.693,7	462,7	17,2	14,3
Penerimaan pajak	2.189,3	327,0	14,9	(18,8)	2.357,7	394,8	16,7	20,7
Kepabeanan dan cukai	301,6	77,6	25,7	9,8	336	67,9	20,2	(12,6)
PNBP	513,6	115,6	22,5	(26,3)	459,2	112,1	24,4	(3,0)
Hibah	0,6	0,1	19,2	(72,5)	0,7	0,1	17,2	2,8
Belanja Negara	3.621,3	620,3	17,1	1,4	3.842,7	815,0	21,2	31,4
Belanja pemerintah pusat	2.701,4	413,2	15,3	(3,4)	3.149,7	610,3	19,4	47,7
Belanja K/L	1.160,1	196,1	16,9	(11,8)	1.510,5	281,2	18,6	43,4
Belanja non K/L	1.541,4	217,2	14,1	5,7	1.639,2	329,1	20,1	51,5
Transfer ke daerah	919,9	207,1	22,5	12,3	693,0	204,8	29,5	(1,1)
Keseimbangan primer	(63,3)	21,9	(34,6)	(83,5)	(89,7)	(95,8)	106,8	(537,7)
Surplus/deficit	(616,2)	(99,8)	16,2	(632,2)	(689,1)	(240,1)	34,8	140,5
%terhadap PDB	(2,53)	(0,41)			(2,68)	(0,93)
Pembiayaan anggaran	616,2	252,5	41	194,8	689,1	257,4	37,3	1,9
Sumber: Kemenkeu

Ketahanan Fiskal

Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dinilai bisa mulai menyesuaikan harga BBM atau melakukan APBN-Perubahan (APBN-P). Namun, secara historis, penaikan harga energi khususnya yang bersubsidi bukan pilihan populer bagi pemerintah.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengatakan bahwa kenaikan ICP secara teknis sudah melampaui asumsi APBN sebesar 12,1%. Artinya, deviasi sudah melewati ambang 10%.

Namun demikian, Josua menilai bukan berarti pemerintah harus langsung menerbitkan APBN Perubahan (APBN-P) sekarang juga. Hal ini kendati UU APBN membuka ruang penyesuaian postur keuangan negara apabila indikator ekonomi makro menyimpang dari asumsi.

Untuk itu, Josua menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan fleksibilitas yang sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, penyesuaian subsidi berdasarkan perubahan asumsi makro dan parameter, penggunaan SAL, penarikan pinjaman tunai, penerbitan SBN, penyesuaian belanja, serta pengelolaan kas yang lebih aktif.

Kendati belum menjadi keharusan, kondisi fiskal saat ini dinilai sudah dalam fase yang menuntut evaluasi sangat ketat dan kesiapan penuh untuk masuk ke APBN-P bila tekanan harga minyak tidak cepat reda.

Belum lagi, dengan ditambah tekanan kurs serta peningkatan volume BBM, LPG dan listrik, maka beban fiskal dipastikan semakin membesar.

"Artinya, kalau ICP tinggi bertahan lama, rupiah tetap lemah, dan volume konsumsi energi tidak turun, tekanan ke APBN akan datang dari tiga arah sekaligus. Karena itu, klaim pemerintah bahwa defisit masih bisa dijaga di bawah 3% sebenarnya bukan mustahil, tetapi syaratnya sangat banyak," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Tekanan lain yang dinilai perlu diantisipasi, lanjut Josua, adalah kemampuan pembiayaan pemerintah serta windfall harga komoditas. Dia menuturkan, persepsi investor yang memburuk bisa meningkatkan biaya penerbitan utang pemerintah akibat kenaikan imbal hasil SBN.

Di sisi lain, Josua juga mencatat defisit APBN akan tetap melebar apabila pertumbuhan belanja lebih cepat daripada penerimaan berkat windfall harga komoditas.

Untuk diketahui, pemerintah menyebut APBN masih bisa menyerap lonjakan harga minyak dunia sampai level US$100 per barel sepanjang tahun. Dengan skenario ini, harga BBM subsidi diklaim masih bisa ditahan untuk tidak naik sepanjang tahun dan defisit fiskal masih berada di level 2,9% terhadap PDB.

Belanja subsidi dan kompensasi APBN 2021-2026 (triliun rupiah)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (RAPBN)
Subsidi (energi dan nonenergi)	242,1	252,8	269,6	292,7	288,1	318,9
Sumber: Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026

Josua tetap mengingatkan apabila harga BBM nonsubsidi juga ikut ditahan maka bisa menjadi risiko fiskal terselubung. Kendati tidak langsung masuk ke APBN, tekanan dari harga BBM nonsubsidi yang ditahan bisa berpindah dulu ke arus kas dan marjin BUMN penugasan.

Harga eceran yang terus ditahan dikhawatirkan berdampak ke kesehatan keuangan pelat merah seperti Pertamina.

"Pada akhirnya tekanan tersebut juga bisa berbalik menjadi masalah fiskal terselubung, baik lewat kebutuhan dukungan tambahan, tertahannya setoran dividen, atau memburuknya kondisi keuangan badan usaha," terangnya.

Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman juga memberikan catatan kritis terhadap klaim pemerintah atas efektivitas menahan harga BBM.

Sejalan dengan komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%, Rizal mengkhawatirkan risikonya bergeser ke BUMN yang menjalani public service obligation (PSO).

"Klaim defisit tetap di bawah 3% perlu dibaca kritis. Secara angka mungkin terjaga, tetapi risikonya bergeser ke quasi fiscal burden di BUMN seperti Pertamina," jelasnya kepada Bisnis.

Bedanya, Rizal menilai untuk APBN-P seharusnya sudah mulai dipertimbangkan guna mengatasi kondisi tersebut sekaligus menjaga kredibilitas fiskal. Menurutnya, deviasi sejumlah asumsi ekonomi makro APBN seperti ICP dan nilai tukar sudah menjadi red flag serius dan merupakan tekanan struktural.

Sebab, dia memandang bertumpu kepada SAL dan realokasi belanja hanya menciptakan stabilitas semu.

"Tanpa APBN-P, strategi pemerintah cenderung defensif. Defisit bisa 'terjaga' secara administratif, tetapi transparansi dan kredibilitas fiskal dipertaruhkan. Pasar justru lebih menghargai penyesuaian terbuka dibanding stabilitas semu," paparnya.

Pada Sabtu (18/4/2026), Pertamina telah mengumumkan kenaikan harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Di Jakarta, harga Pertamax naik 48% ke Rp19.400 per liter dari awalnya Rp13.100 per liter.

Kenaikan tertinggi yaitu pada Dexlite sebesar 66% lebih, dari Rp14.200 ke Rp23.600 per liter. Sementara itu, harga Pertamina Dex naik 64,8% dari Rp14.500 ke Rp23.900 per liter.

Kendati demikian, beberapa harga BBM nonsubsidi lain seperti Pertamax, Pertamax Pertashop, Pertamax Green 95 dan Biosolar belum dinaikkan.

Yakinkan Pasar

Pemerintah pun berupaya untuk mengkomunikasikan kebijakan fiskal pemerintah saat ini kepada lembaga dan investor global. Salah satunya atas keputusan pemerintah untuk menyerap kenaikan harga minyak tidak menaikkan harga BBM subsidi.

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, lembaga-lembaga internasional mengapresiasi kebijakan fiskal pemerintah saat ini. Sebab, di tengah gejolak harga minyak dan lain-lain, prospek ekonomi Indonesia masih dinilai bagus.

“Saya jelaskan bahwa memang kami sudah mengubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada tambahan shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi, sehingga kita bisa menyerap shock yang terjadi,” terangnya di Washington DC, AS.

Kabiro Humas Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, safari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Amerika Serikat (AS) menemui Dana Moneter Internasional (IMF), lembaga pemeringkat S&P, serta investor global termasuk Morgan Sachs dan Fidelity, merupakan bagian dari strategi transparansi proaktif pemerintah.

"Melalui dialog langsung ini, kami menyinkronkan persepsi global dengan realita fundamental ekonomi Indonesia yang sangat solid. Respons yang kami terima sangat positif; para investor mengapresiasi kejelasan arah kebijakan kami," terangnya kepada Bisnis.

Di sisi lain, Deni turut mengeklaim bahwa stabilitas ekonomi Indonesia adalah hasil dari pengelolaan APBN yang disiplin, kredibel, dan adaptif.

"Kami menjaga kebijakan fiskal agar tetap memiliki bantalan [buffer] yang kuat, sehingga Indonesia memiliki daya tahan tinggi dalam menavigasi dinamika ekonomi global," terangnya.

Kemenko Perekonomian juga memandang otoritas fiskal telah menjawab keraguan dan pertanyaan investor global mengenai kemampuan Indonesia mengendalikan kebijakan fiskal.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) yang ikut dalam rombongan itu juga membeberkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang kredibel dan responsif terhadap dinamika internasional.

"Kami pikir hasil dan sambutan dari roadshow tersebut akan sangat positif bagi prospek Investasi di Indonesia," terang Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meetings) di Amerika Serikat (AS), selama 16-17 April 2026.

Pada Sabtu (18/4/2026), Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono mengatakan bahwa bank sentral dan pemerintah menegaskan sinergi erat termasuk dalam menjaga disiplin fiskal.

"Sinergi erat dengan Pemerintah dilakukan dalam menjaga disiplin fiskal, termasuk komitmen mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB dan realokasi belanja ke sektor produktif, turut memperkuat kredibilitas kebijakan nasional," dikutip dari siaran pers di situs resmi BI, Minggu (19/4/2026).

Di tengah ketidakpastian akibat perang, Perry menegaskan komitmen BI menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Komitmen ini dilakukan melalui pengelolaan nilai tukar yang fleksibel namun terukur, penguatan instrumen moneter guna menjaga daya tarik aset domestik, serta pengelolaan likuiditas yang hati-hati agar tetap mendukung pertumbuhan.

Kemudian, dalam jangka menengah, Indonesia disebut akan terus mendorong arah transformasi struktural menuju sektor ekonomi yang bernilai tambah lebih tinggi melalui hilirisasi dan pengembangan sektor berbasis teknologi.

Pada pertemuan di Washington DC itu, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral juga menyepakati Global Policy Agenda sebagai langkah bersama mengelola tekanan dan transformasi.

IMF disebut memandang penting agar otoritas fokus pada langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global. Otoritas fiskal dan moneter juga diminta memastikan transformasi ekonomi memberi manfaat bagi pertumbuhan.

Langkah tersebut menitikberatkan pada penjagaan ekspektasi inflasi dengan memastikan komunikasi kebijakan yang jelas guna mendukung efektivitas kebijakan moneter.

Selain itu, otoritas diminta menjaga stabilitas keuangan melalui penguatan pengawasan dan regulasi perbankan, serta mempertahankan kredibilitas kebijakan fiskal di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.

Para delegasi dari negara-negara yang hadir juga dorong untuk melakukan reformasi struktural, memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan, serta mempererat kerja sama internasional.

"Lebih lanjut, IMF menyoroti perlunya upaya bersama dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global untuk memperkuat ketahanan kolektif melalui pemberian bantuan bagi negara anggota yang membutuhkan, serta meningkatkan kapasitas IMF dalam menjalankan fungsi surveilans, pembiayaan, dan pemberian asistensi teknis yang relevan bagi negara-negara anggota," lanjut Anton.

Di sisi lain, Purbaya juga menyempatkan kunjungan perdananya ke luar sebagai Menkeu ini untuk menjelaskan kebijakan fiskal pemerintah. Dia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki bantalan fiskal yang memadai dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN dengan total Rp420 triliun.

Perinciannya, senilai Rp120 triliun berada di kas pemerintah di BI, sedangkan Rp300 triliun atau sebagian besar diinjeksi ke perbankan guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang. Untuk itu, dia pun menilai Indonesia tidak membutuhkan bantuan yang disediakan IMF kepada negar-negara yang terdampak gejolak perang.

"Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kami cukup baik dan kami masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun yang saya bilang sebelumnya," jelasnya di Washington DC, Rabu (15/4/2026).

Purbaya turut menyampaikan kepada Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva bahwa Indonesia telah mengubah kebijakan perekonomian sejak akhir 2025. Ekonom yang pernah bekerja di Kantor Staf Presiden (KSP) itu mengeklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengelami percepatan ketika terjadi guncangan akibat perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.

Salah satu kebijakan pemerintah yang dimaksud Purbaya adalah menggunakan APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) terhadap kenaikan harga minyak. Hasilnya, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun.

"Ya mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini," ucapnya.

Adapun IMF memandang perekonomian global tetap resilien, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian yang semakin kompleks, terutama akibat perang di Timur Tengah.

Diskusi yang mengemuka selama pertemuan di Washington DC itu meliputi perubahan besar di bidang teknologi, demografi, dan lingkungan.

Khususnya mengenai akal imitasi atau artificial intteligence (AI), para pengambil kebijakan ekonomi ini memandang fenomena baru itu berpotensi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, namun dapat mendisrupsi berbagai sektor seiring dengan perkembangannya yang pesat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah di pasar spot nyaris menyentuh Rp 17.200 per dollar AS saat penutupan perdagangan Jumat (17/4/2026).

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Garuda melemah 50 poin atau 0,29 persen ke level Rp 17.188 per dollar AS dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni Rp 17.138 per dollar AS.

Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai sentimen global mulai menunjukkan perbaikan seiring meningkatnya optimisme bahwa konflik di Timur Tengah dapat segera mereda.

Harapan tersebut muncul setelah gencatan senjata selama 10 hari antara Lebanon dan Israel mulai berlaku.

Di saat yang sama, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa Washington dan Teheran berpeluang melanjutkan pembicaraan damai pada akhir pekan.

“Optimisme bahwa konflik Timur Tengah mungkin akan segera berakhir setelah gencatan senjata 10 hari antara Lebanon dan Israel mulai berlaku dan Presiden Donald Trump mengatakan AS dan Iran mungkin akan bertemu untuk melakukan pembicaraan pada akhir pekan,” ujar Ibrahim kepada wartawan, Jumat sore ini.

Trump mengungkapkan, dalam pembahasan terkait upaya mengakhiri konflik Iran, yang sebelumnya berdampak pada penutupan Selat Hormuz selama tujuh pekan, Teheran disebut menawarkan komitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang.

“Kita akan lihat apa yang terjadi. Tapi saya pikir kita sangat dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Iran,” ujar Trump kepada wartawan di luar Gedung Putih, Kamis.

Meski demikian, dinamika di lapangan masih menjadi tantangan.

Kampanye militer Israel di Lebanon dinilai menjadi salah satu hambatan utama bagi tercapainya kesepakatan damai yang komprehensif.

Bahkan, laporan Reuters menyebutkan negosiator AS dan Iran kini lebih realistis dengan mengarah pada kesepakatan sementara guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.

Dari sisi ekonomi global, data tenaga kerja Amerika Serikat menunjukkan sinyal yang relatif solid.

Klaim pengangguran awal tercatat turun menjadi 207.000 untuk pekan yang berakhir 11 April, lebih rendah dari perkiraan 215.000 dan juga di bawah angka pekan sebelumnya sebesar 218.000.

Meski demikian, indikator ketenagakerjaan lainnya, termasuk JOLTS, menunjukkan aktivitas perekrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang cenderung melambat, mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang mulai kehilangan momentum.

Sementara itu, pejabat bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) tetap mempertahankan sikap kebijakan yang hati-hati.

Presiden The Fed New York, John Williams, menilai konflik Iran berpotensi mendorong kenaikan harga dan meningkatkan tekanan inflasi.

Namun, ia menegaskan bahwa arah kebijakan moneter saat ini dinilai sudah tepat.

Di dalam negeri, kinerja ekonomi Indonesia pada awal 2026 masih relatif solid.

Inflasi terjaga dalam kisaran target Bank Indonesia (BI), sementara konsumsi rumah tangga tetap kuat, didukung momentum Ramadhan dan Lebaran.

Neraca perdagangan juga mencatatkan surplus, ditopang sektor komoditas seperti batu bara dan minyak kelapa sawit.

Namun, memasuki akhir kuartal I-2026, tekanan eksternal mulai terasa.

Eskalasi konflik AS-Iran sempat mendorong harga minyak melampaui asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Harga minyak Brent bahkan sempat menembus level 118 dollar AS per barrel pada fase awal konflik.

Kendati demikian, pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga bahan bakar bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

Di sisi fiskal, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga disiplin anggaran.

Dalam pertemuan dengan lembaga pemeringkat global Standard & Poor’s di Amerika Serikat, pemerintah menekankan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit APBN 2026 yang sempat diperkirakan melebar hingga 2,9 persen akibat kenaikan harga minyak, kini diproyeksikan dapat ditekan ke kisaran 2,8 persen terhadap PDB.

Angka tersebut memang sedikit lebih tinggi dari target awal 2,68 persen, namun tetap berada dalam batas aman fiskal yang ditetapkan pemerintah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap hasil pertemuan dengan lembaga pemeringkat S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/4/2026). Kendati outlook kredit Indonesia dipertahankan stabil, lembaga itu mengingatkan otoritas fiskal soal rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara.

Untuk diketahui, rasio utang terhadap penerimaan dikenal sebagai debt to service ratio (DSR). Ini membandingkan rasio utang pemerintah dan bunganya terhadap penerimaan negara yang dihasilkan dalam neraca APBN.

Purbaya menyebut telah menyampaikan berbagai kebijakan fiskal maupun realisasinya pada 2025 dan 2026 secara sementara kepada S&P. Dia mengeklaim lembaga pemeringkat itu merespons positif terhadap kondisi fiskal Indonesia, dan tercermin pada outlook stabil yang dipertahankan dan rating pada BBB.

"Saya kan meeting-nya [dengan S&P] Selasa. Jadi, sepertinya mereka sudah melakukan asesmen ulang, dan di hari Selasa saya meeting sama mereka, mereka memberikan konfirmasi bahwa memang outlook kita tidak berubah, masih stable dengan rating BBB. Artinya dari situ kita bukan dalam posisi yang lemah dari sisi fiskal," ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Washington DC, Rabu (15/4/2026) waktu setempat.

Sebagai informasi, rating BBB untuk obligasi pemerintah mengindikasikan bahwa surat utang itu masih dalam status layak investasi (investment-grade) dengan risiko level moderat. Kendati dipandang stabil, BBB dinilai sensitif terhadap penurunan ekonomi sehingga lebih berisiko dibandingkan dengan obligasi berperingkat AAA/AA.

Purbaya mengaku tidak ada masukan khusus dari S&P. Namun demikian, lembaga itu memberi perhatian cukup dalam soal rasio utang pemerintah terhadap penerimaan pajak maupun bukan pajak.

Sebagaimana diketahui, pemerintah setiap tahunnya menerbitkan utang untuk menutup defisit antara belanja dan penerimaan APBN. Setiap tahunnya juga pemerintah harus membayar bunga utang jatuh tempo sehingga menjadi belanja wajib yang perlu didukung oleh penerimaan negara.

"Mereka memberi, bukan warning ya, mendiskusikan lebih dalam, bahwa rating, pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15%. Saya bilang itu kami akan monitoring terus, dan kami pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap dijaga tidak memburuk dari sisi pembayaran utang tadi," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Purbaya menilai perkembangan DSR Indonesia ke depan bisa dikendalikan. Sebagai contoh, dia menilai kinerja penerimaan pajak belakangan sudah membaik.

Usai tumbuh 30% (year on year/YoY) pada Januari dan Februari 2026, dia turut menyampaikan bahwa penerimaan pajak masih tumbuh hingga 20% (YoY) pada Maret lalu. Dia menyebut kementeriannya pun telah melakukan berbagai perombakan di Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai supaya adanya peningkatan kinerja.

"Ada concern sedikit tentang rasio pembayaran utang terhadap pendapatan kita, pajak kita. Tetapi saya yakinkan ke mereka bahwa itu bisa dikendalikan ke depan, dan belum pada level yang berbahaya sekali" ujarnya.

Secara umum, terang Purbaya, S&P menggali cukup detail soal kondisi fiskal Indonesia termasuk defisit 2025 dan proyeksi 2026. Purbaya menyampaikan bahwa defisit fiskal tahun lalu versi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ternyata 2,8% terhadap PDB atau lebih rendah dari estimasi sementara yakni 2,92% terhadap PDB.

Untuk tahun ini, sampai dengan Maret 2026 APBN sudah membukukan defisit hingga Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Kendati defisit sudah hampir sepertiga dari batas maksimal, Purbaya menyebut pemerintah berkomitmen untuk menjaga batas tersebut.

"Utamanya mereka ingin melihat apakah kami konsisten menjaga defisit di bawah 3% PDB. Kami bilang kami konsisten dengan kebijakan itu, Presiden sudah memberikan arahan bahwa defisit harus dijaga di bawah 3% terhadap PDB. Jadi komitmen kami amat kuat," tuturnya.

Menkeu yang pernah malang melintang di berbagai kementerian/lembaga itu mengaku senang atas keputusan S&P mempertahankan outlook stabil dan rating kredit BBB untuk Indonesia.

S&P juga disebut melihat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik sejak kuartal IV/2025 lalu.

"Dan indikator awal sekarang sepertinya mereka juga melihat semua aktivitas ekonomi sudah membaik. Itu mungkin alasan mereka memberi konfirmasi ke saya kemarin bahwa outlook peringkat kami tetap stabil," tuturnya.

Adapun S&P direncanakan bakal ke Indonesia untuk berdiskusi lagi dengan pemerintah pada Juni 2026 terkait dengan kondisi perekonomian maupun kondisi fiskal.

Keputusan S&P untuk mempertahankan outlook stabil ini berbeda dengan lembaga pemeringkat lainnya seperti Fitch dan Moody's yang telah menurunkan outlook rating kredit Indonesia ke negatif. Hal ini kendati keduanya masih memertahankan rating di masing-masing BBB dan Baa2 (investment grade).

Pertemuan Purbaya dengan S&P dilakukan di sela-sela acara IMF and World Bank Group Spring Meeting di Washington DC, AS. Pada kunjungan perdananya sebagai Menkeu ke luar negeri, Purbaya turut bertemu dengan IMF, World Bank, serta 18 investor global seperti Goldman Sachs hingga Fidelity.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai respons kekhawatiran lembaga pemeringkat Standard & Poor's Global Ratings (S&P) terhadap rasio pembayaran utang Indonesia.

“Ada kekhawatiran sedikit tentang rasio pembayaran utang terhadap pendapatan pajak kita, tapi saya yakinkan ke mereka bahwa itu bisa dikendalikan ke depan, dan belum pada level yang berbahaya sekali,” kata Purbaya dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Menkeu, S&P menanyakan secara detail kondisi fiskal Indonesia, termasuk konsistensi menjaga defisit tetap di bawah ambang batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya menyampaikan ada peluang defisit APBN Tahun Anggaran 2025 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menurun dari proyeksi awal setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kementerian Keuangan mencatat realisasi sementara defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen PDB. Adapun pada hasil akhir audit nanti, Purbaya menyebut proyeksinya defisit menyempit ke level 2,8 persen PDB.

“Saya sebutkan hal itu ke mereka, ada indikasi (defisit APBN) turun ke 2,8 persen. Jadi, mereka amat positif dengan hasil seperti itu,” ujarnya.

Sedangkan untuk APBN Tahun Anggaran 2026, Menkeu menyampaikan upaya Kemenkeu memperbaiki pengumpulan pajak serta kepabeanan dan cukai, salah satunya melalui restrukturisasi organisasi.

Dampak upaya perbaikan terlihat pada kinerja pengumpulan pajak yang mencetak pertumbuhan sekitar 30 persen pada dua bulan pertama 2026. Sementara pada Maret, pertumbuhan pajak tercatat naik 20,7 persen yang dipengaruhi oleh faktor musiman.

Dalam periode tiga bulan pertama 2026 ini, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp394,8 triliun atau 16,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Atas kinerja itu, Purbaya mengatakan S&P memutuskan untuk mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

“Yang penting adalah mereka juga melihat pertumbuhan kita membaik di triwulan IV-2025 dibanding triwulan sebelumnya, dan indikator awal sekarang mereka juga melihat semua aktivitas ekonomi sudah membaik. Itu mungkin alasan mereka mengonfirmasi ke saya bahwa outlook peringkat kita tetap stabil,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kabar menggembirakan usai pertemuannya dengan lembaga rating Standard & Poor's (S&P) pada Selasa (14/4) di Washington DC, Amerika Serikat (AS). Purbaya menyatakan, bahwa Standard & Poor's (S&P) memberikan konfirmasi bahwa rating RI tetap triple B dengan Outlook yang tetap stabil.

Diketahui rating Triple B (BBB) adalah kategori "Investment Grade" ( layak investasi ) yang menunjukkan tingkat risiko gagal bayar (default) yang relatif rendah.Fitch Pangkas Outlook Utang RI ke Negatif, Soroti Kondisi Fiskal



"Mereka (S&P) menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3 persen dari PDB. Saya bilang kita konsisten dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo telah memberikan arahan bahwa defisit kita dijaga di bawah 3 persen," kata Menkeu Purbaya.

Menurut Purbaya ada consern sedikit rasio pembayaran utang terhadap pendapatan atau pajak, namun ia dan jajaran tim Kementrian Keuangan RI meyakinkan S&P bahwa hal itu bisa dikendalikan kedepan dan belum pada level yang membahayakan

sesuai kondisi perbaikan pengumpulan pajak dan cukai.

"Saya sampaikan ke mereka kita sudah restrukturisasi organisasi Pajak dan Cukai supaya performnya lebih baik. Dan ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan bulan Januari-Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen mereka sepetinya cukup puas," ungkapnya.

"Dan beritanya agak menyenangkan buat saya bahwa S&P memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap triple B dengan outlook yang tetap stabil," kata Purbaya.

Sementara respons lembaga pemeringkat rating internasional itu terhadap defisit RI yang di bawah 3 persen, Purbaya menjelaskan intinya S&P menilai pertumbuhan ekonomi RI membaik di triwulan ke IV dibanding sebelumnya. Selain itu indikator awalnya menurut Purbaya, S&P melihat semua aktivitas makro dan mikro ekonomi RI dibawah pemerintahan Presiden Prabowo sudah membaik.

"Itu 2,9 persen pada waktu kita laporan awal tapi di angka pp nanti kira-kira di angka 2,8 persen. Saya sebutkan indikasi itu jadi mereka sangat positif dengan rasio seperti itu dan yang terpenting adalah mereka melihat bahwa pertumbuhan kita membaik di triwulan ke IV dibanding sebelumnya. Itu mungkin alasan mereka memberi konfirmasi saya kemarin bahwa outlook peringkat kita tetap stabil," tambah Purbaya.

Purbaya: IMF hingga Bank Dunia Puji Strategi Fiskal Pemerintahan Prabowo



"Mereka mendiskusikan lebih dalam bahwa rating, pembayaran bunga, dibanding incomenya di atas 15 persen, Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga dan tidak memburuk dari sisi pembayaran

Mengenai adanya rating yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki resiko yang tinggi di kawasan Asia, Purbaya meluruskan bahwa penilaian itu mengacu pada laporan yang diberikan pada jari sebelumnya sebelum digelarnya pertemuan bersama S&P

"Jadi saya kan meetingnya hari selasa (14/4), mereka meng assesment ulang dan ketika saya meeting dengan mereka akhirnya memberikan konfirmasi bahwa memang outlook kita tidak berubah masih stable dengan rating Triple B. Jadi intinya dari situ kita bukan yang lemah dari sisi fiskal," bebernya.

Purbaya juga menegaskan secara keseluruhan lembaga pemeringkat Standard and Poors (S&P) memberikan pandangan positif terhadap Ekonomi Indonesia. "Kalau message dari mereka clear dan mereka Juli akan datang ke Indonesia untuk mendiskusikan hingga menilai kondisi ekonomi maupun anggaran secara keseluruhan," pungkas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah menyiapkan skenario terburuk alias worst-case scenario dalam merespons fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah, sehingga bisa menjaga defisit APBN tetap terjaga di bawah level 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Strategi Stabilitas Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Noor Faisal Achmad memaparkan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga komoditas energi secara terus-menerus.

Pasalnya, asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada APBN 2026 dipatok di angka US$70 per barel, sementara rata-rata secara tahun berjalan (year to date/YtD) saat ini telah berada di kisaran US$78 per barel.

"Pasti ini [defisit APBN di bawah 3%] yang menjadi satu hal yang kita jaga dulu. Walaupun harapan kita perang tidak berlangsung lama, tapi kita siap dengan skenario terburuknya.," jelasnya dalam acara Central Banking Forum 2026, dikutip Selasa (14/4/2026).

Untuk menjaga kesehatan ruang fiskal di tengah ancaman pembengkakan beban subsidi energi, Kemenkeu tengah memproses sejumlah langkah mitigasi.

Faisal memaparkan bahwa ruang penyesuaian anggaran masih terbuka lebar melalui tiga instrumen utama: efisiensi belanja kementerian/lembaga, realokasi anggaran (pergeseran dari belanja non-prioritas ke prioritas), serta optimalisasi pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL).

"Sedang berproses juga untuk langkah-langkah efisiensi, apalagi secara nasional PNS hari Jumat sudah work from home. Itu adalah bagian dari upaya-upaya untuk mengurangi konsumsinya [energi]," ujar Faisal.

Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa pemerintah terus menghitung proyeksi pergerakan harga minyak mentah, termasuk memantau kemungkinan harga menembus level US$100 per barel.

Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, Kemenkeu terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menyesuaikan indikator patokan antara ICP dengan harga minyak mentah jenis Brent di pasar global.

"Kita lihat, apakah perangnya akan berapa lama, apakah [harga minyak] sampai menyentuh US$100 per barel dan lain-lain. Makanya kita pantau kondisi terkini yang masih di level US$78 per barel," tutupnya.

IDXChannel - Kenaikan harga minyak global dinilai akan berdampak langsung terhadap kebutuhan subsidi pemerintah apabila harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri tetap ditahan.

“Dari simulasi kami, jika harga minyak mencapai sekitar USD84 per barel dengan nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.000 per USD, maka tambahan subsidi energi yang dibutuhkan bisa mencapai lebih dari Rp100 triliun,” ujar Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal dalam pernyataannya, Selasa (14/4/2026).

Dia menjelaskan, tekanan tersebut muncul karena pemerintah berupaya menjaga harga energi domestik agar tidak langsung mengikuti kenaikan harga global. Tujuannya untuk menahan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Namun, kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya beban fiskal, terutama jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakan subsidi tanpa penyesuaian.

“Dalam kondisi tersebut, tekanan terhadap APBN menjadi cukup besar karena tambahan subsidi berpotensi mendorong defisit mendekati batas 3 persen,” kata Faisal.

Menurutnya, situasi ini menuntut pemerintah untuk menyiapkan langkah strategis, seperti efisiensi belanja, realokasi anggaran, serta penguatan bauran kebijakan agar stabilitas fiskal tetap terjaga di tengah tekanan global.

Di sisi lain, Faisal menilai kebijakan menjaga harga BBM domestik tetap penting untuk mengendalikan inflasi, mengingat kenaikan harga energi memiliki dampak luas terhadap harga barang dan jasa di dalam negeri.

Sebagai informasi, dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp210,1 triliun untuk subsidi energi yang mencakup BBM, listrik, dan LPG 3 kg. Dengan adanya tambahan ini, total beban subsidi akan meningkat signifikan demi menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan harga minyak global.

PT Pertamina Patra Niaga juga telah mengonfirmasi bahwa harga seluruh produk BBM per 1 April 2026 tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap di angka Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Untuk produk nonsubsidi seperti Pertamax, harga tetap dibanderol Rp12.300 per liter untuk wilayah Jawa-Bali.

Penulis: Nasywa Salsabila

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai penundaan atau realokasi anggaran program prioritas pemerintah dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan defisit APBN, terutama di tengah tekanan geopolitik dan potensi lonjakan harga energi.

Menurut dia, program strategis pemerintah memiliki alokasi anggaran yang besar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ruang fiskal ketika pemerintah membutuhkan tambahan belanja, khususnya untuk subsidi energi.

“Tentu, apalagi program strategis punya alokasi yang besar. Sebagai ilustrasi, program MBG dan KDMP, total alokasi anggaran pada tahun ini mencapai sekitar Rp 400 triliun, cukup besar untuk dilewatkan dalam kebijakan mitigasi pemerintah seperti misalnya efisiensi anggaran,” ujar Yusuf kepada Kompas.com pada Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, jika pemerintah melakukan realokasi sebagian anggaran dari program tersebut, maka dana yang dihemat bisa digunakan untuk menjaga stabilitas fiskal saat tekanan meningkat.

“Katakanlah, pemerintah melakukan realokasi anggaran setengah dari total anggaran tersebut, itu dapat digunakan untuk menambah anggaran subsidi yang bisa digunakan apabila harga minyak mengalami kenaikan dan pemerintah membutuhkan tambahan anggaran,” jelasnya.

Meski demikian, Yusuf mencatat pemerintah sebenarnya telah mulai melakukan efisiensi terhadap program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski skalanya masih terbatas.

“Sebenarnya kalau melihat dari mitigasi awal pemerintah, MBG sudah masuk ke dalam salah satu aspek belanja yang diefisiensikan. Hanya memang masih terbatas, pada pengurangan hari pembagian makanan,” katanya.

Ia menilai langkah efisiensi tersebut belum cukup signifikan, sementara di sisi lain program prioritas justru masih menyerap anggaran dalam jumlah besar.

“Belum cukup besar, dan betul, di tengah proses efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah, program ini malah terlihat sangat masif dalam melakukan pembelanjaan,” ucapnya.

Yusuf menegaskan, dalam kondisi tekanan fiskal yang semakin besar akibat konflik geopolitik, pemerintah perlu lebih tegas memasukkan program strategis ke dalam daftar belanja yang bisa dievaluasi atau ditunda.

“Hal ini karena pemerintah, punya ruang anggaran yang semakin tipis. apabila tekanan melalui konflik geopolitik membesar,” tuturnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut menjadi penting untuk menjaga defisit tetap terkendali di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Sebelumnya, kegagalan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan pada Sabtu (11/4/2026) memunculkan dilema besar bagi Presiden AS Donald Trump.

Menurut laporan South China Morning Post, Trump dihadapkan pada pilihan sulit: melanjutkan serangan militer atau menahan diri.

Jika AS kembali meningkatkan aksi militer, langkah itu berpotensi mendapat tentangan dari dalam negeri, terutama menjelang pemilu paruh waktu.

Sebaliknya, jika tidak ada tindakan militer lanjutan, maka kebuntuan dengan Iran akan terus berlanjut, khususnya terkait akses ke Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi minyak global.

Situasi ini menempatkan Trump dalam posisi serba sulit antara risiko politik domestik dan tekanan strategis di kawasan.

Perundingan selama 21 jam di Islamabad membahas dua isu utama, yakni program nuklir Iran dan akses ke Selat Hormuz.

Namun, kedua pihak tidak mencapai titik temu.

Pejabat Iran menuding AS mengajukan “tuntutan berlebihan”, yang membuat masa depan gencatan senjata dua minggu menjadi tidak pasti.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - share Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Purbaya pada Senin (6/4) menyisakan tanda tanya besar. Podium dipenuhi narasi optimisme: manufaktur ekspansif, inflasi terkendali, stabilitas moneter, dan klaim presisi anggaran. Namun, di sisi lain, APBN 2026 justru mencatatkan defisit Rp240,1 triliun (0,93% PDB) hanya dalam satu kuartal. Angka ini adalah sebuah anomali fiskal.

Sebagai komparasi, pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, kuartal pertama sering kali dilewati dengan posisi surplus atau defisit yang sangat konservatif. Namun, di bawah arsitektur fiskal saat ini, defisit kuartal pertama yang masif seolah menjadi "normalitas baru". Menghabiskan hampir sepertiga jatah defisit tahunan (dari batas UU 3,0%) di triwulan satu adalah sebuah perjudian napas yang berisiko tinggi.

EROSI DISIPLIN FISKAL

Pemerintah berdalih bahwa akselerasi belanja ini adalah by design, sebuah strategi front-loading agar dampak ekonomi merata. Belanja negara melompat 31,4% year-on-year (YoY), jauh melampaui pertumbuhan pendapatan yang hanya 10,5% YoY. Akan tetapi, ada indikasi kuat bahwa "disiplin" yang sering didengungkan mulai berubah menjadi ilusi.

Indikasi kelesuan disiplin ini tersirat saat Kementerian Keuangan mengakui tantangan dalam memangkas anggaran "tidak jelas" di tingkat sektoral. Alih-alih mengusulkan efisiensi, banyak Kementerian/Lembaga (K/L) justru meminta tambahan pagu. Fenomena ini menunjukkan bahwa jangkar fiskal tidak lagi sekuat dulu dalam menahan ekspansi belanja birokrasi. Perubahan pola belanja yang drastis ini mengirimkan sinyal negatif ke pasar: bahwa kontrol fiskal pusat mungkin sedang melonggar.

Sebenarnya, sebelum ekskalasi geopolitik di Timur Tengah memuncak pun, arsitektur fiskal 2026 sudah dibangun di atas fondasi yang sangat agresif dengan target penerimaan pajak yang tinggi. Namun, situasi kini kian runyam. Perlu disadari bahwa sekalipun tensi antara Iran dan AS-Israel mereda, pasar tampaknya telah menemukan "ekuilibrium" baru. Harga minyak di kisaran 100 dolar AS per barel yang dibarengi depresiasi rupiah ke level 17.000 kini menjadi realitas pahit yang harus dikelola, bukan sekadar dihindari.

Kita memang patut memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang tetap menahan harga BBM bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Namun, dalam kacamata ekonomi, biayanya tidak hilang; dia cuma pindah dari pom bensin ke APBN dan neraca Pertamina.

Strategi ini ibarat menyembunyikan masalah di bawah "karpet" belanja negara. Sedangkan, proyeksi harga minyak US$105 per barel dan kurs Rp17.000 akan memaksa defisit menembus 3,6%, jauh melampaui batas legal yang diizinkan undang-undang.

KEKHAWATIRAN

Peringatan mengenai risiko erosi disiplin fiskal sebenarnya juga telah tersirat dalam prospek (outlook) negatif oleh Moody’s dan Fitch pada awal tahun 2026 ini. Saat itu, mereka menyoroti potensi pembengkakan belanja yang tidak dibarengi dengan akselerasi penerimaan permanen. Kini, realisasi defisit Maret sebesar 0,93% seolah menjadi konfirmasi atas kekhawatiran tersebut.

Kredibilitas berpijak pada konsistensi fiskal yang terukur. Jika ambisi belanja tidak dibarengi dengan efi­siensi yang nyata, dan hanya mengandalkan cadangan kas (one-off) dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun sebagai bantalan, maka risiko penurunan sovereign rating (downgrade) menjadi sangat nyata.

Penurunan peringkat kredit (downgrade) bukan sekadar soal prestise nasional, melainkan ancaman biaya dana (cost of fund) yang sistemik bagi seluruh rakyat. Kenaikan risiko negara (sovereign risk) akan mendongkrak imbal hasil obligasi dan bunga perbankan.

Transmisinya langsung memukul sektor riil, dari modal kerja UMKM, cicilan konsumen, hingga ekspansi korporasi. Inilah ongkos nyata jika disiplin anggaran hanya menjadi jargon.

LANGKAH MENDESAK

Menghadapi tantangan fiskal ini, langkah mendesak yang diperlukan adalah evaluasi radikal terhadap program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah perlu memiliki keberanian politik untuk melakukan refocusing dan penahapan (phasing) pada program-program besar yang memiliki daya ungkit ekonomi rendah dalam jangka pendek.

Di tengah risiko "napas pendek", memaksakan seluruh ambisi belanja tanpa memilah program mana yang benar-benar memiliki efek pengganda (multiplier effect) hanya akan mempercepat benturan dengan batas legal defisit.

Kredibilitas fiskal tidak dibangun di atas tumpukan cadangan kas seperti SAL, melainkan pada konsistensi penegakan aturan main. Pemerintah harus membuktikan kepada pasar dan lembaga pemeringkat bahwa APBN adalah jangkar stabilitas yang kokoh, bukan instrumen yang ditarik-ulur demi tuntutan populis. Tanpa disiplin untuk "mengerem" di saat yang tepat, optimisme pertumbuhan yang kita gaungkan hari ini hanyalah penunda waktu sebelum realitas ekonomi memaksa kita melakukan pendaratan darurat yang menyakitkan.