Bisnis.com, SURABAYA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menilai rencana pemerintah untuk membatasi kadar nikotin 1 miligram (mg) dan tar 10 mg dalam produk rokok bertolak belakang dengan target optimalisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2027.

Ketua Komite Tetap Hubungan Antar Lembaga Negara dan Pemerintahan Kadin Jatim Saifuddin Alamsyah menyebut wacara tersebut adalah wujud dari paradoks dalam arah kebijakan yang sedang disusun pemerintah selaku regulator.

Ia mengatakan di satu sisi CHT tetap diandalkan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi di sisi lain muncul regulasi yang dinilai mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) nasional.

"Ini seperti satu tangan membangun, sementara tangan yang lain meruntuhkan. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaan dari cukai hasil tembakau, tetapi pada saat yang sama menyiapkan regulasi yang berpotensi mematikan mesin produksinya sendiri," ujar Saifuddin, Jumat (5/6/2026).

Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, dirinya menjelaskan bahwa pemerintah menempatkan sektor cukai hasil tembakau sebagai instrumen penting dalam optimalisasi pendapatan negara. Oleh sebab itu, keberlangsungan produksi dan penjualan produk hasil tembakau menjadi faktor penentu.

"Logikanya sederhana. Jika ingin memperoleh penerimaan cukai yang besar, maka industri yang menjadi sumber penerimaan tersebut harus tetap berjalan. Tidak ada negara yang menaikkan target pajak sambil secara bersamaan mempersempit ruang hidup objek pajaknya," tegasnya.

Lebih lanjut, Saifuddin menyoroti rencana pembatasan kadar nikotin maksimal 1 mg tersebut sesungguhnya pelik bila diterapkan. Sebabnya, sebagian besar komoditas tembakau lokal secara alamiah memiliki kadar nikotin di atas batas yang direncanakan tersebut.

"Sekitar 90% tembakau lokal memiliki kadar nikotin alami antara 2 hingga 8 mg. Jika batas 1 mg dipaksakan, maka sebagian besar hasil panen petani berpotensi tidak terserap industri karena tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan," terangnya.

Selain itu, penerapan kebijakan tersebut juga dikhawatirkan akan memukul para petani di berbagai daerah sentra produksi tembakau, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Lombok, hingga Sumatra Utara. Menurutnya, efek domino bila kebijakan tersebut dijalankan meliputi penurunan produksi, anjloknya penyerapan hasil panen, hingga penurunan kontribusi cukai ke kas negara.

Tak hanya itu, Kadin juga menilai bahwa kebijakan tersebut bila nantinya direalisasikan akan bersifat kontraproduktif dengan strategi intensifikasi penerimaan melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum yang diusung dalam KEM-PPKF 2027.

"Intensifikasi seharusnya memperkuat objek yang sudah ada agar penerimaannya optimal. Namun jika regulasi justru membuat ruang produksi semakin sempit, maka yang terjadi bukan intensifikasi, melainkan berpotensi mengarah pada deindustrialisasi," tuturnya.

Selain memukul sektor pertanian dan manufaktur, pembatasan kadar nikotin yang tidak sesuai karakteristik pasar domestik dikhawatirkan memicu maraknya peredaran rokok ilegal maupun tren tingwe (nglinting dewe), yang dipastikan bakal berdampak besar bagi eksistensi industri sigaret konvensional.

"Ketika produk legal tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar, maka ruang tersebut bisa diisi oleh rokok ilegal atau bahkan praktik tingwe (nglinting dewe). Ini justru berisiko memperbesar pasar gelap dan menyulitkan pengawasan," imbuhnya.

Guna menghindari kontradiksi antarkebijakan, Kadin Jatim pun mendesak pemerintah untuk dapat menyelaraskan regulasi kesehatan tersebut dengan melihat realitas secara holistik, baik pada sektor ekonomi, industri, maupun pertanian dalam skala nasional.

"Saya selalu menyampaikan dalam berbagai forum, gunakan saja standar kadar nikotin dan tar yang saat ini telah diatur dalam SNI yang masih berlaku. Dengan begitu, tujuan perlindungan kesehatan tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan industri, petani, dan penerimaan negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) memperingatkan ancaman gelombang penutupan pabrik rokok apabila pemerintah tetap melanjutkan wacana pembatasan kadar nikotin dan tar.

Ketua Umum Gappri Henry Najoan mengatakan usulan pembatasan kadar nikotin dan tar dinilai tidak sesuai dengan karakteristik alami tembakau Indonesia yang selama ini menjadi bahan baku utama industri kretek nasional.

Menurutnya, sejumlah varietas tembakau lokal seperti tembakau Temanggung secara alami memiliki kadar nikotin tinggi sehingga akan sulit memenuhi ketentuan batas maksimal yang diwacanakan pemerintah. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kadar nikotin dan tar ini dikhawatirkan dapat menghentikan operasional produksi.

“Pembatasan nikotin dan tar tidak hanya mempengaruhi bisnis dan kelangsungan operasional semata, tetapi akan menjadi alarm banyaknya pabrik yang akan gulung tikar karena kesulitan memenuhi ketentuan tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Henry menilai setiap kebijakan di sektor pertembakauan seharusnya mempertimbangkan dampak terhadap sekitar enam juta orang yang menggantungkan hidup pada rantai industri tembakau, mulai dari petani, buruh pabrik, hingga pelaku distribusi.

Selain pembatasan nikotin dan tar, pihaknya juga menyoroti rencana pelarangan sejumlah bahan tambahan pada produk tembakau. Menurut Henry, aturan tersebut berpotensi menghilangkan cita rasa khas kretek yang selama ini menjadi identitas produk nasional.

Kekhawatiran serupa juga datang dari kalangan petani tembakau. Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Agus Parmuji menyampaikan, standardisasi kadar nikotin dan tar justru dapat mematikan serapan tembakau lokal hasil panen petani Indonesia.

Agus menyebut, usulan batas maksimal nikotin 1 miligram per batang dan tar 10 miligram per batang, sulit dipenuhi oleh karakteristik tembakau lokal, khususnya dari wilayah Jawa. Apabila aturan tersebut dipaksakan, maka industri akan cenderung mengurangi penggunaan tembakau lokal karena tidak sesuai standar yang ditetapkan.

“Jika itu dipaksakan, maka karakter pertanian yang ada di Indonesia itu akan tersingkirkan,” katanya.

Dia juga mengkritik proses penyusunan regulasi yang dianggap tidak melibatkan petani secara mendalam. Agus menilai, pembahasan dalam public hearing yang digelar pemerintah lebih banyak mengarah pada pembentukan pasal tanpa menyerap aspirasi petani secara utuh.

Lebih lanjut, Agus menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu kedaulatan ekonomi pertanian nasional. Dia mengingatkan, petani tembakau selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara, namun justru masih menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk akses pupuk subsidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi petani cengkih dan kelompok pelestari kretek menolak wacana pemerintah terkait pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk tembakau, dengan alasan kebijakan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh bahan baku lokal.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) I Ketut Budhyman mengatakan cengkih sebagai komponen utama kretek secara alami memengaruhi kadar nikotin dan tar pada produk akhir, sehingga sulit memenuhi batasan yang mungkin ditetapkan pemerintah.

"Pembatasan nikotin dan tar pasti tidak dapat kami penuhi dan kalau dipaksakan keberadaan kretek pasti terancam," ujar Budhyman dalam keterangannya, dikutip Minggu (10/5/2026).

Budhyman juga menilai regulasi pertembakauan di Indonesia cenderung mengikuti agenda organisasi asing tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakteristik industri domestik.

"Regulasi tentang rokok sering kali mengabaikan national interest dan sulit dieksekusi karena cenderung sepihak. Kami berharap Kemenkes lebih arif bijaksana dan tidak memaksakan kehendak," katanya.

Penolakan serupa disampaikan Juru Bicara Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Alfianaja Maulana. Dia mengatakan tembakau lokal dari berbagai daerah di Indonesia memiliki kandungan nikotin yang relatif tinggi sehingga sulit diseragamkan dengan batasan tertentu.

"Kami KNPK jelas menolak pembatasan tar dan nikotin yang baru dengan alasan akan mematikan industri kretek nasional. Karena industri kretek kita tidak bisa dibatasi dengan 1 mg nikotin dan 10 mg tar," tegasnya.

Alfianaja mengklaim sedikitnya 6 juta orang terlibat dalam rantai pasok industri hasil tembakau, mulai dari petani, buruh pabrik, hingga pelaku usaha kecil di tingkat ritel. Sektor ini juga diklaim menjadi salah satu sumber penerimaan negara melalui cukai yang nilainya disebut konsisten di atas Rp200 triliun dalam lima tahun terakhir.

Dia juga memperingatkan bahwa perubahan cita rasa produk kretek akibat pembatasan nikotin dan tar berpotensi mendorong konsumen beralih ke produk ilegal.

"Kondisi tersebut pada akhirnya akan mengancam penerimaan negara serta memicu potensi pemutusan hubungan kerja massal di sektor terkait," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menyebut pembatasan kadar nikotin, tar dan larangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau berisiko mematikan kelangsungan rantai pasok Industri Hasil Tembakau (IHT).

Diketahui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tengah mengkaji aturan kadar tar dan nikotin. Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Bahan Tambahan yang dilarang dalam Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Ketua Umum Perkumpulan Gappri, Henry Najoan, mengatakan rencana kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan karakteristik bahan baku lokal sebagai ciri khas rokok kretek yang tidak dimiliki negara lain.

"Bahan baku utama produk kami adalah tembakau dan cengkih dalam negeri seperti tembakau Temanggung, yang secara alami memiliki kadar nikotin relatif tinggi," kata Henry dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan sebagai gambaran, rata-rata satu gram tembakau Temanggung mengandung 30 mg hingga 80 mg nikotin. Jika nanti batasan yang ditetapkan berada jauh di bawah angka tersebut, produsen akan sangat kesulitan memenuhi standar itu.

Menurutnya, rencana pengaturan itu juga akan mengancam komoditas cengkih. Sebagai komponen utama kretek, cengkih merupakan penyumbang kadar tar yang signifikan. Membatasi kadar tar sama saja dengan memangkas penggunaan cengkih dalam rokok.

Henry menyebut kebijakan ini akan merusak cita rasa khas kretek sebagai wujud kearifan lokal yang selama ini telah diterima pasar, sekaligus berdampak terhadap mata pencaharian ribuan petani cengkih.

Dia menuturkan sebenarnya Indonesia telah memiliki standardisasi pengukuran kadar Nikotin dan Tar melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Perumusan SNI, bahkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, produsen, konsumen, dan para pakar, sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

SNI 8676:2019 tentang Rokok Kretek telah mengakomodasi karakteristik cengkih dan tembakau lokal.

"Jika batasan baru lebih ketat dari SNI Kretek, maka standar nasional yang ada, menjadi tidak relevan," ujarnya.

Gappri juga menyoroti pengaturan bahan tambahan yang dilarang pada produk tembakau. Rancangan peraturan tersebut melarang penggunaan hampir seluruh bahan tambahan, termasuk yang berkategori food grade.

"Di sisi lain, kondisi ini dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, sehingga tujuan awal regulasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak akan tercapai," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah terkait pembatasan maksimal kadar nikotin dan tar dalam produk hasil tembakau menuai penolakan keras dari ekosistem pertembakauan nasional.

Kebijakan tersebut merupakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No 2/2025 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Wakil Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN Apindo), Anggana Bunawan mengatakan langkah tersebut ancaman serius terhadap industri dari hulu hingga hilir, sekaligus berpotensi mempertaruhkan nasib ratusan ribu buruh dan tenaga kerja.

Pihaknya menghormati tujuan aturan yang dikeluarkan Kemenko PMK tersebut, meski dari sisi pelaku usaha mengutarakan sejumlah keberatan terkait dengan adanya wacana kebijakan restriktif tersebut.

Menurut dia, proses transisi kebijakan harus mempertimbangkan faktor alamiah yang melekat pada bahan baku lokal di tanah air.

"Kita perlu mempertimbangkan faktor yang tidak bisa dihindari, salah satunya adalah karakteristik tembakau Indonesia, yang secara alami memiliki kadar nikotin lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain," kata Anggana dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2026).

Dia pun memberikan perbandingan dengan Brazil yang sering dijadikan rujukan standar tertentu dalam sektor pertembakauan. Padahal, karakter daun tembakau dari negara tersebut secara alami memang memiliki kadar nikotin yang jauh lebih rendah sehingga tidak bisa disamakan dengan kondisi di Indonesia.

Meskipun, dia mengakui banyak produsen nasional yang saat ini telah merambah pasar global. Namun, risiko jangka pendek dan menengah tetap harus diperhitungkan jika kebijakan baru ini dipaksakan berlaku dalam waktu singkat.

Masa transisi selama 5 tahun yang direncanakan pemerintah dinilai masih sangat jauh dari kata realistis bagi kesiapan industri nasional. Untuk itu, diperlukan koordinasi lebih mendalam antar kementerian dan lembaga, terutama yang membidangi sektor industri, agar kebijakan yang lahir tidak hanya dari sisi kesehatan saja.

Selain itu, Apindo berharap adanya proses transisi yang jelas dan dialog konstruktif untuk menghindari polarisasi merugikan. Anggana pun meminta proses selanjutnya melibatkan pertimbangan ekonomi menyeluruh agar industri dan seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan adaptasi dengan baik terhadap peraturan tersebut.

Apalagi, industri hasil tembakau (IHT) dinilai merupakan sektor padat karya yang perlu dilindungi sebagai bagian dari upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

IHT juga merupakan sektor padat karya strategis di Indonesia yang mampu menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, mulai dari petani pekerja pabrik, termasuk sektor logistik dan distribusi.

Tak hanya itu, IHT juga ikut berkontribusi secara signifikan terhadap APBN berupa cukai hasil tembakau (CHT) yang menyumbang sekitar 10-30% dari total penerimaan negara. Hal ini mempertimbangkan strategisnya sektor IHT maka berbagai kebijakan yang akan memberikan tekanan perlu dikaji lebih komprehensif.

Anggana beranggapan kondisi perekonomian saat ini sedang sulit, ditambah dengan berbagai risiko global sehingga membuat industri memerlukan kebijakan lebih akomodatif, bukan justru menekan.

Di sisi lain, serikat pekerja menunjukkan reaksi yang lebih keras terhadap penentuan batas maksimal nikotin dan tar sebagai salah satu amanat dalam PP 28/2024 yang merupakan inisiasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Nasib lapangan kerja

Ketua Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (RTMM) DIY, Waljid Budi Lestarianto menyebut wacana regulasi itu sebagai sebuah mimpi buruk bagi para buruh.

Dia menyatakan, ancaman mengenai diversifikasi tembakau, penyeragaman kemasan, hingga pembatasan bahan tambahan termasuk cengkih, secara langsung akan menghantam daya saing produk dalam negeri. Pada akhirnya semua aturan itu berdampak pada keberlangsungan lapangan pekerjaan.

Waljid mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 158.000 anggota FSP RTMM-SPSI yang mayoritas bekerja di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT). Sektor padat karya ini menjadi paling rentan jika aturan pembatasan kadar maksimal nikotin dan tar diterapkan.

Angka pembatasan kadar nikotin sebesar 1 miligram dan tar sebesar 10 miligram dinilai sebagai standar yang sangat mustahil untuk dipenuhi oleh produk rokok kretek asli Indonesia.

“Ini bagi kami sudah tidak masuk akal karena untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) saja sulit untuk memenuhi syarat kadar tar dan nikotin tersebut, apalagi bagi kami yang mayoritas bekerja di sektor SKT, rokok kretek tanpa filter. Itu yang tar dan nikotinnya pasti tinggi dan itu ‘kan tembakau memang tembakau dari Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan kebijakan ini bukan sekadar upaya pengendalian konsumsi. Wacana aturan baru ini menjadi upaya penghancuran industri secara sistematis yang akan berujung pada hilangnya mata pencaharian ratusan ribu pekerja.

Waljid mengkritik sikap pemerintah yang terkesan tidak memberikan ruang negosiasi atau nilai tawar bagi para pekerja dalam perumusan kebijakan ini. Ia mengibaratkan aturan tersebut sebagai penanda akhir bagi industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia karena tidak adanya keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan keberlanjutan ekonomi rakyat kecil.

Pihak serikat pekerja pun telah melayangkan surat aspirasi kepada Presiden dan DPR RI untuk meminta perlindungan atas hak-hak mereka sebagai pekerja.

“Bahwa kehilangan mata pencaharian kami, penghancuran sawah dan ladang tempat kami bekerja itu pemerintah harus tanggung jawab! Dan mungkin pasti kami akan melakukan minta pertanggungjawabannya dengan melakukan aksi unjuk rasa tentunya kepada pemerintah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menilai aturan pembatasan kandungan tar dan nikotin pada rokok kretek dapat mematikan ekosistem industri hasil tembakau (IHT) dan justru menghidupkan rokok ilegal.

Aturan tersebut tercantum lewat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No 2/2025 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Gaprindo Benny Wachjudi mengatakan dalam beleid tersebut pemerintah membatasi kandungan nikotin 1% dan tar 10%. Sementara itu, secara alamiah kandungan nikotin dari tembakau di Indonesia 2%-8% dan tar rata-rata 34%-56,2%.

"Nah akibatnya apa? [Petani] ya tetap harus hidup, lalu dijual kemana? ya ke rokok ilegal, itu yang kami khawatirkan, itu lebih bahaya lagi," kata Benny dalam konferensi pers Penyelamatan dan Perlindungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Selasa (10/3/2026).

Terlebih, kandungan nikotin pada tembakau dari luar negeri disebut lebih rendah di kisaran 1%-1,5%. Dengan demikian, untuk memenuhi aturan pembatasan tersebut opsi impor tembakau dari luar terpaksa menjadi pilihan industri demi bertahan.

Alhasil, dia menilai kebijakan tersebut hanya akan menumbuhkan rokok ilegal dan mematikan rokok legal yang selama ini disebut berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui cukai hingga pembukaan lapangan kerja bagi 8,5 juta buruh.

"Kalau rokok ilegal makin marak, ya pemerintah dari penerimaan cukai tadi yang ratusan triliun hampir Rp200 triliun lebih, dari aturan-aturan pengetatan ini industri akan habis," tuturnya.

Kebijakan ini juga dinilai akan mematikan 97% dari total produksi rokok nasional, sebab industri saat ini didominasi rokok kretek. Rokok kretek menggunakan bahan baku tembakau dan cengkeh lokal yang secara alami memiliki kandungan nikotin dan tar lebih tinggi dibandingkan tembakau impor.

Pengaturan kadar nikotin dan tar telah diatur melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Proses perumusan SNI telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, produsen, konsumen, dan pakar, sehingga menjadi rujukan yang sah.

Tak hanya itu, gabungan asosiasi IHT juga terdapat 2 rancangan peraturan lain yang disebut mengancam kelangsungan IHT, yakni pelarangan bahan tambahan, dan standardisasi kemasan (kemasan polos).

Mereka mengingatkan, apabila rancangan peraturan tersebut diberlakukan, maka akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta berpotensi mematikan hingga 97% produsen rokok nasional yang berdampak pada hilangnya sekitar 5,8 juta lapangan kerja.

"Yang harusnya dilakukan pemerintah, pemerintah tidak menekan industrinya, tapi juga mengedukasi masyarakatnya. Ini yang kurang, melakukan edukasi dan sebagainya," jelas Benny.

Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan mengatakan dalam kurun waktu 2020-2024 terjadi kenaikan harga rokok 67% akibat aturan fiskal yang memicu tekanan bagi industri pertembakauan.

Pada 2023 hingga saat ini, industri juga diuji oleh berbagai regulasi non fiskal yang mengacu pada UU No 17/2023 tentang kesehatan, termasuk pembatasan nikotin dan tar hingga penyeragaman kemasan rokok.

"Tahun 2023-2025 terjadi kontraksi dalam produksi, anggota kami produksi menurun dan penerimaan dari cukai tidak mencapai target," jelas Henry.

Dalam hal ini, gabungan asosiasi IHT yang terdiri dari produsen, buruh, hingga petani tembakau dan cengkih meminta dukungan dari Presiden Prabowo. Pertama, untuk menghentikan rencana penetapan batas kadar tar dan nikotin, larangan penggunaan bahan tambahan pada produk hasil tembakau, serta kebijakan penyeragaman kemasan.

Kedua, mendorong pemerintah untuk segera menetapkan peta jalan (roadmap) Industri Hasil Tembakau Indonesia sebagai titik temu antar kepentingan, guna melindungi dan memberikan kepastian hukum demi keberlanjutan industri hasil tembakau Indonesia.

"Kami memohon yang terhormat Bapak Presiden Prabowo untuk menerima kami untuk beraudiensi agar ada kepastian hukum demi kelangsungan industri hasil tembakau nasional," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan petani tembakau hingga cengkih mengeluhkan aturan pembatasan kadar maksimal tar, nikotin, serta pelarangan bahan tambahan rasa yang dapat mengurangi serapan panen petani.

Adapun, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2025. Regulasi tersebut melengkapi sejumlah kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji menilai kebijakan tersebut mencerminkan ketidakpahaman Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan sebagai kepala tim penyusun/terhadap realitas pertembakauan nasional.

Kebijakan tersebut juga dinilai sebagai langkah yang akan mematikan mata pencaharian jutaan petani tembakau dan cengkih, sekaligus menghancurkan industri kretek nasional.

"Pembatasan tar dan nikotin ini adalah regulasi yang memaksa terbunuhnya petani tembakau dan industri tembakau nasional,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Minggu (8/3/2026).

Dia menerangkan tembakau Indonesia memiliki karakteristik unik yang secara alami mengandung kadar nikotin yang lebih tinggi. Dengan demikian, memaksa petani untuk mengikuti standar yang ditetapkan dalam aturan tersebut merupakan upaya mematikan sektor tembakau hanya demi nafsu pengendalian yang berlebihan.

"Jika dipaksa, maka yang terjadi nantinya malah negara akan mengalami kerugian tersendiri, karena yang selama ini ada sudah sesuai dengan karakteristik budaya pertembakauan kita," terangnya.

Dampak dari regulasi ini diprediksi akan meluas. Agus khawatir, jika aturan pembatasan diterapkan secara ekstrem, maka penyerapan bahan baku dari petani lokal akan anjlok.

Hal ini otomatis akan memukul Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini menjadi kekuatan industri kretek nasional. Ditambah lagi jika industri lokal mati, maka buruh pabrik dan petani akan menjadi korban pertama.

Senada, Wakil Ketua Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Heru D Wardhana menjelaskan bahwa rata-rata kandungan nikotin tembakau Indonesia di atas 3-5%, bahkan ada pula yang lebih tinggi.

"Petani cengkih yang makin terhimpit. Karena produksi cengkih nasional sekitar 120.000 ton ini hampir 97% diserap oleh industri rokok, tidak ada namanya rokok kretek tanpa adanya cengkih dan hanya di Indonesia rokok kretek itu ada," tegasnya.

Dia meminta pemerintah untuk membayangkan nasib dari 3,5 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkih yang akan menanggung akibat dari kebijakan mengada-ada tersebut.

Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengatakan jika batasan kandungan tar dan nikotin serta larangan bahan tambahan seperti cengkih diterapkan, maka dampak negatifnya akan langsung dirasakan oleh petani tembakau dan petani cengkih di seluruh Indonesia.

Pembatasan tar dan nikotin serta pelarangan rokok dengan rasa akan semakin menyulitkan secara teknis bagi industri kretek. Henry menyoroti aturan non-fiskal seringkali muncul secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan kesiapan industri dan dampaknya terhadap rantai pasok lokal.

“Regulasi yang tidak akomodatif terhadap karakteristik produk lokal hanya akan membuka ruang bagi produk-produk ilegal yang tidak terawasi, yang pada akhirnya justru merugikan penerimaan negara dan tujuan kesehatan itu sendiri," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nasib ratusan ribu pekerja hingga petani dalam ekosistem industri pengolahan tembakau dinilai dipertaruhkan menyusul wacana penetapan batas maksimal kadar nikotin dan tar pada rokok.

Adapun, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2025. Regulasi tersebut melengkapi sejumlah kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pengamat Kebijakan Publik Dwijo Suyono mengatakan kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak lintas sektor jika tidak disusun dengan mempertimbangkan karakteristik industri tembakau nasional.

“Kebijakan ini tidak bisa sekadar meniru negara lain. Uni Eropa yang kerap dijadikan acuan memiliki struktur industri, sosial, dan budaya yang sangat berbeda dengan Indonesia. Tanpa penyesuaian konteks, kebijakan justru berpotensi menimbulkan masalah baru,” ujar Dwijo dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, pembatasan kadar nikotin dan tar bukan sekadar isu teknis kesehatan, melainkan menyangkut keberlangsungan ekosistem pertembakauan yang telah lama menjadi bagian dari struktur ekonomi nasional.

Apalagi, Indonesia tercatat sebagai salah satu penghasil tembakau terbesar di dunia, dengan luas areal tanaman mencapai sekitar 252,90 ribu hektare pada 2024, tersebar terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Sektor ini melibatkan ratusan ribu petani, tenaga kerja industri pengolahan, hingga jaringan distribusi yang luas, sekaligus berkontribusi terhadap penerimaan cukai negara. Karena itu, Dwijo menilai perumusan kebijakan perlu dilakukan secara hati-hati dan berbasis kajian komprehensif.

Dia menekankan bahwa regulasi serupa sebenarnya pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang perubahan atas PP 81/1999 mengenai pengamanan rokok bagi kesehatan.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa penetapan batas maksimum kadar nikotin dan tar harus melalui pengkajian teknologi dan mempertimbangkan dampak sosial.

“Ketentuan kadar tar dan nikotin harus melibatkan lembaga pengkajian rokok karena menyangkut sentra tembakau dan dampaknya luas,” tuturnya.

Dwijo juga menyoroti pentingnya regulatory impact assessment (RIA) sebelum kebijakan diterapkan. Ia menilai proses perumusan aturan saat ini perlu lebih transparan dan melibatkan partisipasi publik secara luas agar tidak menimbulkan gejolak di tingkat hulu maupun hilir industri.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap petani telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang menegaskan kewajiban negara menjamin kepastian usaha bagi petani. Karena itu, kebijakan yang berpotensi menekan serapan hasil tembakau dinilai harus diantisipasi dengan skema mitigasi yang jelas.

“Perlindungan terhadap petani tembakau telah diatur dalam undang-undang. Negara harus melindungi kepastian usaha bagi petani,” ungkapnya.

Senada, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana menilai kebijakan pembatasan kadar nikotin dan tar tidak boleh mengorbankan pekerja dan pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau.

“Kami bukan menolak regulasi, tetapi menolak regulasi yang tidak adil, di mana banyak pekerja industri hasil tembakau menggantungkan hidupnya. Kebijakan kesehatan memang penting, tetapi tidak boleh menghancurkan rakyat kecil dan harus dijalankan secara adil,” tegasnya.

Hendry menambahkan, tanpa mitigasi yang matang, kebijakan tersebut berisiko memukul industri kretek yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tembakau dalam negeri. Jika permintaan industri menurun akibat perubahan standar teknis, petani menjadi pihak pertama yang terdampak.

Dengan demikian, berbagai pihak mendorong pemerintah agar memastikan setiap kebijakan pembatasan kadar nikotin dan tar dilakukan melalui kajian ilmiah yang terukur, mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, serta menjamin keberlanjutan usaha petani dan pekerja di sektor pertembakauan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha hingga buruh rokok mengungkapkan kekhawatiran imbas aturan pembatasan kadar maksimal nikotin dan tar pada produk tembakau dan rokok elektronik. Perubahan komposisi utama pada produk tersebut dinilai dapat mengancam ekosistem industri.

Adapun, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2025. Regulasi tersebut melengkapi sejumlah kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan mengatakan, industri saat ini menghadapi tekanan ganda, baik dari sisi fiskal maupun non-fiskal. Ia menyebut, berbagai regulasi yang merujuk pada panduan global, termasuk upaya ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), semakin mempersempit ruang gerak pelaku usaha.

Dia memerinci, sepanjang 2024 hingga 2025, industri dikejutkan oleh lahirnya PP No. 28/2024 beserta aturan turunannya, seperti kebijakan kemasan polos yang kemudian diarahkan menjadi kemasan seragam oleh Kementerian Kesehatan. Tak lama berselang, muncul pula pembatasan kadar nikotin dan tar serta larangan bahan tambahan dari Kemenko PMK. Bahkan, draf terbaru yang beredar memuat rencana pelarangan rokok berperisa termasuk mentol.

“Rokok kretek itu berbasis bahan baku lokal, tenaga kerja lokal, dan konsumennya juga domestik. Kalau kadar tar dan nikotin dibatasi, tembakau lokal berpotensi tidak terserap. Apakah kita sudah siap mengedukasi petani untuk mengubah karakteristik tanamannya?” kata Henry saat ditemui baru-baru ini, dikutip Senin (23/2/2026).

Regulasi non-fiskal tersebut dinilai memberi tekanan luar biasa terhadap industri kretek yang selama ini memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai 97%.

Dia juga mengingatkan bahwa kretek merupakan produk khas Indonesia yang menggunakan campuran cengkeh. Apabila bahan tersebut turut dibatasi atau dilarang, maka petani cengkeh pun terancam terdampak.

“Kalau tembakau dipersulit dan cengkeh juga dipersulit, dampaknya akan menjalar ke tenaga kerja. Jangan sampai industri yang selama ini menjadi ‘angsa bertelur emas’ justru dicekik hingga tak mampu berkontribusi lagi,” tuturnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji. Ia menilai pembatasan kadar nikotin dan tar akan memengaruhi serapan tembakau dalam negeri dan berpotensi menekan harga di tingkat petani.

“Jika tar dan nikotin dibatasi, harga tembakau akan menjadi tinggi dan pembeli akan berpikir ulang,” katanya.

Kondisi ini dinilai kontras dengan upaya pemerintah yang tengah mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Pasalnya, tembakau lokal secara alami memiliki kandungan nikotin lebih tinggi dibandingkan dengan tembakau dari sejumlah negara lain.

Dalam usulannya, Kemenko PMK menetapkan batas maksimal nikotin sebesar 1 miligram per batang dan tar 10 miligram per batang. Padahal, mayoritas rokok kretek di pasar domestik memiliki kadar nikotin sekitar 2,4–2,5 miligram dan tar 40–43 miligram per batang.

Karakteristik bahan baku menjadi faktor utama tingginya kadar tersebut. Di Temanggung, misalnya, kadar nikotin tembakau dapat mencapai 8,2%, sementara di beberapa negara lain hanya berkisar 1–1,5%. Perbedaan ini membuat standar internasional sulit diterapkan secara langsung di Indonesia tanpa penyesuaian menyeluruh.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM–SPSI Hendry Wardana mengatakan, ratusan ribu pekerja berada dalam posisi rentan akibat kebijakan yang terus bertambah. RTMM adalah federasi serikat pekerja dengan jumlah anggota sekitar 220.000 orang, dan 150.000 di antaranya bekerja di sektor industri hasil tembakau.

Dia menambahkan bahwa kebijakan pengendalian tembakau tidak seharusnya hanya dilihat dari perspektif kesehatan, melainkan juga aspek ketenagakerjaan dan keberlanjutan ekonomi.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Edi Sutopo juga menyampaikan keberatan serupa melalui surat resmi kepada Kemenko PMK. Ia menilai berbagai wacana regulasi belum disertai skema mitigasi yang jelas bagi jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Menurut Edi, kontribusi IHT terhadap perekonomian nasional sangat besar. Sepanjang 2024, sektor ini menyumbang Rp710,3 triliun terhadap produk domestik bruto, devisa ekspor US$1,8 miliar, serta penerimaan cukai Rp217 triliun, di luar penyerapan lebih dari 6 juta tenaga kerja.

Dari sisi produksi, rokok kretek menguasai sekitar 97% pangsa industri rokok nasional dan menyerap tembakau lokal yang melibatkan sekitar 2,5 juta petani. Oleh karena itu, dia menekankan agar kebijakan pembatasan kadar nikotin dan tar mempertimbangkan potensi dampak ekonomi yang dapat timbul.

“Kalau semuanya diberlakukan, mereka yang menggantungkan hidupnya di industri ini akan dikemanakan,” tutup Edi.