Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) disebut perlu transparan dalam menjalankan kebijakan ekspor komoditas satu pintu agar bisa mengoptimalkan tujuan utamanya.

DSI yang merupakan BUMN ekspor tersebut diklaim bisa menjadi solusi menutup kebocoran ekspor komoditas strategis hingga memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat mengatakan persoalan utama Indonesia bukan terletak pada kekurangan komoditas, melainkan hilangnya nilai ekonomi dari ekspor sumber daya alam yang tidak tercatat optimal di dalam negeri. DSI harus menjadi instrumen kedaulatan ekonomi, bukan sekadar perubahan tata niaga lama menjadi tata niaga baru.

"Transparansi harga ekspor menjadi indikator pertama yang harus dibuktikan sejak awal melalui pencatatan nilai ekspor, volume, devisa masuk, tambahan penerimaan pajak, royalti, hingga penerimaan negara bukan pajak [PNBP]," kata Achmad dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Dia menilai kepatuhan devisa hasil ekspor juga menjadi ujian penting bagi DSI setelah pemerintah memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui PP No. 8/2025 yang merevisi PP Nomor 36 Tahun 2023.

Menurutnya, DSI harus memastikan devisa hasil ekspor masuk ke sistem keuangan domestik, tercatat, dan dapat diawasi tanpa menghambat kebutuhan operasional eksportir seperti pembayaran pajak, PNBP, utang, dividen, hingga pembelian bahan baku.

“Di sinilah DSI harus bekerja sebagai mesin eksekusi. Ia harus memastikan devisa ekspor masuk, tercatat, dapat diawasi, tetapi tetap bisa digunakan eksportir untuk kebutuhan sah seperti pembayaran pajak, PNBP, utang, dividen, bahan baku, dan kewajiban global,” ujarnya.

Selain itu, praktik under invoicing dinilai menjadi tantangan sensitif yang harus diantisipasi sejak awal. Achmad mengingatkan agar DSI menerapkan sistem penilaian risiko atau risk scoring dalam pengawasan transaksi ekspor komoditas strategis.

Pengawasan ketat dinilai perlu difokuskan pada transaksi dengan deviasi harga besar, berulang, serta melibatkan afiliasi luar negeri di yurisdiksi pajak rendah. Kendati demikian, DSI perlu tetap mengedepankan pendekatan market-driven serta memberikan kepastian hukum dan hak jawab kepada eksportir agar iklim investasi tetap terjaga.

“Perusahaan yang menjual ke entitas terkait di yurisdiksi pajak rendah dengan harga jauh di bawah pasar harus menjadi prioritas pengawasan,” ujarnya.

Dia menambahkan keberhasilan DSI dalam mewajibkan aliran devisa ekspor strategis masuk lebih dahulu ke sistem keuangan domestik akan memperkuat fondasi makroekonomi nasional, terutama di tengah meningkatnya gejolak global.

Sebelumnya, Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir menegaskan DSI akan dijalankan secara transparan dengan dukungan tenaga profesional, termasuk dari industri keuangan dan perbankan internasional.

Menurutnya, transparansi menjadi faktor utama untuk membangun kepercayaan pasar terhadap DSI sebagai pemain baru di sektor komoditas strategis Indonesia.

Bisnis.com,JAKARTA- Koalisi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) mempertanyakan dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia pemberian pengecualian kewajiban penempatan 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Bank Himbara bagi Amerika Serikat.

Dalam siaran pers bersama Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (Infid), koalisi itu mempertanyakan hal itu dikarenakan perjanjian perdagangan resiprokal bilateral dengan Amerika Serikat masih belum diratifikasi oleh Indonesia.

Respons kritis ini dilakukan terkait pernyataan Menko Ekonomi Airlangga Hartarto yang mengatakan akan memberikan pengecualian bagi negara eksportir yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian perdagangan bilateral atau free trade agreement (FTA) dengan Indonesia.

Olisias Gultom, Direktur Sahita Institute (Hints), menilai kebijakan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, khususnya bank Himbara, adalah langkah yang sangat baik bagi pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional, khususnya di tengah tekanan ekonomi akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan kapasitas fiskal dalam membiayai defisit APBN.

“Pengecualian yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada eksportir dari mitra dagang luar negeri yang telah memiliki FTA harus dilakukan secara hati-hati dan berpotensi kurang efektif dalam Upaya memaksimalkan ketahanan ekonomi mengingat peran signifikan Perusahaan asing di dalam kegiatan eksportir SDA. Justru, pemberian pengecualian akan kembali memberikan karpet merah bagi korporasi multinasional untuk bisa mengeruk keuntungan lebih banyak dari bisnis di sektor ekstraktif ini”, ujarnya, Senin (25/5/2026).

Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, menegaskan bahwa kebijakan DHE SDA pada prinsipnya adalah instrumen minimal untuk mencegah capital flight di sektor sumber daya alam.

"Selama ini eksploitasi sumber daya alam, khususnya sektor ekstraktif, telah meninggalkan jejak krisis sosial-ekologis yang masif di tapak. Menurutnya, sangat tidak adil jika kerusakan lingkungannya ditinggalkan di Indonesia, sementara keuntungan finansialnya dibiarkan terbang ke luar negeri.

“Memberikan pengecualian DHE SDA melalui kompromi perjanjian dagang seperti Indonesia-AS ART merupakan bentuk nyata ketundukan tata kelola kita terhadap tekanan aktor global, yang jelas-jelas mengkhianati kedaulatan bangsa," tegas Aryanto.

Aryanto juga menyoroti bahwa keberhasilan kebijakan DHE SDA ini sangat bergantung pada transparansi penuh dalam pelaksanaannya, pengawasan yang akuntabel, serta perlindungan agar tidak memberatkan pelaku usaha secara tidak proporsional.

Sementarai tu, Rachmi Hertanti, Peneliti Transnational Institute, menilai secara khusus pemberian pengecualian kewajiban pengalihan hasil ekspor di dalam negeri kepada AS tidak dapat dilakukan mengingat perjanjian Indonesia-AS ART belum berlaku karena ratifikasi belum dilakukan.

Apalagi status tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Trump sebagai tindakan ilegal atau tidak sah oleh Putusan Supreme Court AS menjadikan Indonesia-AS ART juga tidak memiliki dasar hukum.

“Pemerintah Indonesia telah terikat komitmen untuk meninjau kembali persyaratan kewajiban pengalihan hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri dan mendesak agar dalam waktu 12 bulan sejak Perjanjian ART berlaku kewajiban tersebut harus dihapuskan. Akan tetapi, hingga saat ini proses ratifikasi Perjanjian ART belum dilakukan. Artinya, tidak ada dasar hukum bagi pemerintah,” kata Rachmi.

Adapun koalisi MKE sebelumnya telah mendesak agar perjanjian perdagangan ini tidak menjadi instrumen barter kedaulatan sumber daya alam yang dikuasai negara dan merugikan rakyat, serta mendesak agar Perjanjian ART tidak dilanjutkan mengingat tidak ada dasar hukum yang sah di AS.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksportir sumber daya alam (SDA) dapat memperoleh pinjaman rupiah dari perbankan jika kebutuhan likuiditas rupiahnya melebihi kewajiban konversi 50 persen DHE SDA.

Untuk diketahui, melalui peraturan terbaru, batas konversi devisa hasil ekspor (DHE) valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Airlangga dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) bersama perbankan akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi eksportir yang membutuhkan tambahan likuiditas rupiah tersebut.

“Kalau untuk kebutuhan untuk impor dan yang lain bisa menggunakan dolarnya. Sedangkan kebutuhan rupiah, apabila lebih dari 50 persen (kewajiban konversi valas ke rupiah), dari BI mempersiapkan atau dari perbankan mempersiapkan mekanisme pinjaman,” kata dia.

Selain itu, imbuh Airlangga, pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga (interest) dari penempatan dana DHE dalam valuta asing.

Adapun aturan yang tertuang dalam PP 21 Tahun 2026 mengatur eksportir SDA yang wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia atau melakukan repatriasi dengan tingkat kepatuhan penuh.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia. Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Selanjutnya, pemasukan atau repatriasi dan penempatan (retensi) DHE SDA wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Kemudian, terdapat pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia.

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non-Himbara.

“Nanti dari BI akan mengeluarkan surat terkait dengan hal tersebut (pengecualian penempatan di non-Himbara),” kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan mengenai implementasi penugasan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna memperkuat tata kelola ekspor pada komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

Sejalan dengan itu, untuk tahap awal implementasi, sistem Indonesia National Single Window (INSW) akan mengintegrasikan mekanisme pelaporan ekspor dengan PT DSI sebagai co-exportir.

“Itu dulu yang kita lakukan dalam tiga bulan ini. Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk tiga bulan berikutnya. Dan full nanti pada tanggal 1 Januari,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menghormati kontrak business-to-business (B2B) yang telah berjalan sepanjang tidak mengandung praktik undervalue maupun under-invoicing.

Airlangga menilai pembentukan badan ekspor juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi data perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang selama ini masih menunjukkan selisih data ekspor-impor.

Dengan keterlibatan PT DSI, pemerintah berharap transparansi pendapatan ekspor meningkat sehingga dapat mendukung penerimaan pajak, royalti, dan penerimaan negara lainnya.

“Ke depan, tentu SDA itu tidak hanya pada tiga komoditas tersebut, tetapi kami akan melihat prioritas pada tiga komoditas utama ekspor Indonesia,” kata Airlangga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menilai kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di perbankan domestik, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdampak positif bagi likuiditas bank.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu berpendapat kebijakan itu dapat mendorong penambahan dana pihak ketiga (DPK) sekaligus memastikan devisa hasil ekspor kembali masuk ke Indonesia.

“Saya melihatnya sangat positif. Ini kan persoalan lama yang enggak selesai selesai gitu ya. Mudah-mudahan dengan aturan baru ini semuanya disiplin memang mengembalikan devisanya ke Indonesia,” katanya, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, langkah pemerintah tersebut wajar dan masuk akal, mengingat aktivitas usaha atau bisnisnya dilakukan di Indonesia. Dia turut berujar, penempatan DHE SDA di bank Himbara bukan semata mengutamakan bank pelat merah saja.

“Saya rasa pemerintah berpikirnya bukan karena mengutamakan Bank Himbara, tapimake surebahwa ini enggak keluar dulu, ada di Indonesia, mungkin itu kali ya,” ucap Nixon.

Di lain sisi, Nixon turut menyoroti insentif yang disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Insentif ini memuat agunan tunai dan pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Menurutnya, kebijakan tersebut akan mempermudah eksportir memperoleh pembiayaan modal kerja, karena serupa dengan kredit agunan deposito.

“Kalau mereka butuh DHE untuk modal kerja pasti mereka pengen pakai. Tapi kalau dia tertanam dalam bentuk instrumen DHE, maka dia butuh modal kerjanya bisa pinjam agunannya itu, makesensekan, kayak kredit agunan deposito,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut menilai kebijakan tersebut akan berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan. Kemudian, risiko kredit pun tetap terjaga karena dana DHE yang ditempatkan di bank dapat diikat sebagai jaminan kredit.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi 100% DHE SDA di perbankan dalam negeri. Beleid ini menggantikan PP No.8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tata kelola ekspor yang tengah disiapkan pemerintah dinilai dapat membantu memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus menopang daya saing industri baja nasional yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio Krakatau Steel Hernowo mengatakan, pelemahan kurs menjadi salah satu tantangan utama bagi industri baja domestik karena sebagian bahan baku produksi masih harus didatangkan dari luar negeri.

“Material kita sebagian bahan bakunya masih impor dan itu sangat tergantung kepada nilai tukar,” ujar Hernowo di sela pelepasan ekspor baja lapis PT Tata Metal Lestari, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, industri baja nasional belum sepenuhnya dapat menggunakan bahan baku lokal lantaran kadar besi atau Fe bijih domestik masih relatif rendah, yakni sekitar 58%—62%. Sementara itu, bahan baku impor memiliki kandungan Fe hingga 75%—80% sehingga lebih efisien digunakan dalam proses produksi baja.

Oleh karena itu, produsen baja nasional masih harus mencampur bahan baku lokal dan impor untuk menjaga kualitas produk. “Jadi namanya bisnis industri begini itu tidak bisa 100% lokal misalnya batu, kita harus mix dengan batu impor yang kandungannya mungkin 75%-80%. Jadi yang seperti ini itu sangat terpengaruh oleh exchange rate,” jelas Hernowo.

Dalam kondisi tersebut, Hernowo memandang langkah pemerintah menata devisa hasil ekspor menjadi penting agar aliran valuta asing dari aktivitas perdagangan internasional dapat menopang stabilitas rupiah.

“Pemerintah sepertinya ingin membantu pemain-pemain yang sering transaksi dengan luar negeri supaya foreign currency yang masuk bisa tertata dengan bagus. Mudah-mudahan bisa memperkuat kembali nilai tukar rupiah,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam skema tersebut, penjualan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Tahap awal implementasi berlangsung pada 1 Juni—31 Agustus 2026, ketika perusahaan mulai mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, transaksi ekspor-impor direncanakan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Pemerintah menyebut kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

Memperkuat Industri Baja Nasional

Di sisi lain, Hernowo menyampaikan prospek industri baja nasional masih sangat besar seiring rendahnya konsumsi baja domestik yang baru berada di kisaran 65—66 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai sekitar 150 kilogram per kapita per tahun.

Menurut Hernowo, konsumsi baja per kapita merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara “Semakin maju sebuah negara, konsumsi baja per kapita per tahun itu semakin tinggi,” katanya.

Kendati demikian, rendahnya konsumsi baja nasional justru dinilai menjadi peluang besar bagi pertumbuhan industri baja domestik dalam jangka panjang. “Kalau kita bisa menaikkan dua kali lipat saja, itu sudah setara rata-rata Asia Tenggara,” ujarnya.

Besarnya potensi pasar domestik tersebut, lanjut Hernowo, juga menjadi alasan banyak produsen baja asal China masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, dia meminta seluruh pelaku industri dan pemerintah memperkuat kolaborasi menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembalikan keperkasaan nilai tukar rupiah ke level psikologis Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Untuk merealisasikan target tersebut, Purbaya membocorkan adanya aksi nyata (action) yang siap dieksekusi oleh Kementerian Keuangan pada pekan depan.

Purbaya menjelaskan, bahwa fokus utama dari strategi yang akan dijalankan ini adalah mengunci devisa hasil perdagangan internasional agar tetap terparkir di dalam negeri. Dengan membendung pelarian modal, pasokan valas domestik diyakini akan kembali melimpah.

"Minggu depan akan ada action dari saya untuk memperkuat nilai tukar. Nanti kalau itu mulai berjalan, hasil devisanya nggak lari kemana-mana dari ekspor batu bara, ekspor CPO juga akan tinggal di sini. DHE juga," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jumat (22/5/2026).

Prabowo Terbitkan PP DHE SDA: Kewajiban Penempatan Devisa 100% ke Bank Nasional



Menkeu menambahkan, fondasi penguatan mata uang Garuda akan semakin solid seiring dengan bergulirnya regulasi pengetatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru pada bulan depan. Melalui sinergi kebijakan retensi devisa komoditas unggulan seperti sawit dan batu bara, struktur moneter nasional diproyeksikan bakal menguat secara menyeluruh.

"DHE hasil ekspor mulai dijalankan lagi yang baru kan Juni, itu akan memperkuat semuanya. Itu mungkin," jelas Purbaya.

Ketika didesak mengenai bauran strategi lanjutan di luar pengetatan devisa, Purbaya berseloroh bahwa kombinasi kerja keras dan aspek spiritual tetap melandasi setiap langkah pemerintah. Namun secara teknis fiskal, ia menekankan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menjaga iklim investasi di pasar surat utang (bond).

Devisa Hasil Ekspor SDA Ditahan Setahun, Pengusaha Teriak



Purbaya memaparkan, indikator kesehatan pasar obligasi negara saat ini menunjukkan rapor yang impresif. Hal itu terlihat dari tren penurunan tingkat imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang menandakan harga obligasi Indonesia kian mahal dan stabil.

Kondisi ini terbukti ampuh memikat para pemodal internasional untuk terus menanamkan modalnya di Indonesia meskipun pasar global dibayangi sentimen negatif.

"Ya, kita pakai doa yang kedua. Udah, apa lagi? Kita udah masuk ke bond kan. Bond-nya kan turun kan? Yield-nya kan turun, kan walaupun ada apa-apa. Asing masih banyak masuk juga bareng kita," kata Purbaya.

Stabilitas pada pasar surat utang inilah yang akan terus dikawal ketat oleh Kementerian Keuangan untuk menjamin keberlanjutan arus modal asing (capital inflow) sebagai penyokong utama otot Rupiah.

"Jadi, ketika stabilitas harga obligasi terlihat, asing nggak akan ragu untuk masuk. Jadi, itu akan terus kita jaga ke depannya," pungkas Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) akan memberikan pengecualian bagi sejumlah negara mitra, salah satunya Amerika Serikat (AS). Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merupakan revisi atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

“Iya ada pengecualian untuk negara mitra. Nanti kita monitor, salah satunya misalnya Amerika Serikat,” kata Airlangga dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Dalam PP 21/2026, pemerintah memberikan fleksibilitas untuk pelaksanaan perjanjian perdagangan bilateral maupun kesepakatan tertentu. Pemerintah akan mulai menerapkan aturan baru terkait DHE SDA mulai 1 Juni 2026.

Melalui kebijakan DHE SDA, eksportir sektor sumber daya alam diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke dalam rekening Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Eksportir juga diwajibkan menempatkan DHE SDA minimal 30 persen untuk sektor migas dan 100 persen untuk sektor nonmigas pada rekening khusus di sistem Himbara. Penempatan dana berlaku minimal 3 bulan untuk komoditas migas dan 12 bulan untuk nonmigas.

Selain itu, pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen. Khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral perdagangan, DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan diwajibkan menempatkan retensi minimal 30 persen dengan jangka waktu minimal 3 bulan dan dapat ditempatkan di bank non-Himbara.

Indonesia tidak dapat terus membiarkan komoditas bernilai tinggi keluar melalui sistem pencatatan dan transaksi yang terfragmentasi

Jakarta (ANTARA) - Prasasti Center for Policy Studies, lembaga kajian kebijakan, menilai pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai agregator ekspor dapat memperkuat tata kelola komoditas sumber daya alam (SDA) strategis nasional.

Board of Trustees Prasasti Center for Policy Studies, Fuad Bawazier mengatakan penguatan tata kelola ekspor SDA diperlukan untuk memperbaiki pencatatan ekspor, validasi harga, dan repatriasi devisa hasil ekspor.

“Penguatan tata kelola ekspor SDA melalui DSI adalah agenda yang penting dan strategis,” kata Fuad berdasarkan keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara komoditas besar membutuhkan instrumen yang mampu mengonsolidasikan pencatatan, validasi harga, dan repatriasi devisa secara lebih sistematis.

Fuad menilai DSI dapat menjadi instrumen untuk memastikan nilai ekspor tercatat lebih akurat, devisa hasil ekspor kembali lebih optimal, dan posisi tawar Indonesia di pasar global semakin kuat.

Ia mengatakan kebijakan tersebut juga relevan di tengah tekanan terhadap rupiah dan kebutuhan memperkuat basis penerimaan negara.

“Indonesia tidak dapat terus membiarkan komoditas bernilai tinggi keluar melalui sistem pencatatan dan transaksi yang terfragmentasi,” ujarnya.

Fuad menyampaikan indikasi under-invoicing ekspor SDA sepanjang 1991-2024 diperkirakan mencapai sekitar 908 miliar dolar AS atau setara Rp15.980,9 triliun.

Menurut dia, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi nilai ekspor yang selama ini belum tercatat secara optimal bagi perekonomian nasional.

Ia menambahkan pengelolaan ekspor secara teragregasi bukan hal baru, baik di Indonesia maupun di sejumlah negara lain.

Fuad mencontohkan pengelolaan timah melalui PT Timah serta tata kelola minyak dan gas melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan skema Production Sharing Contract (PSC) sebagai bentuk agregasi parsial yang telah berjalan di Indonesia.

Sementara di tingkat global, model serupa diterapkan antara lain melalui perusahaan energi negara seperti Saudi Aramco dan QatarEnergy, perusahaan perdagangan negara di China seperti COFCO, serta model eksportir tunggal seperti Zespri di sektor buah kiwi Selandia Baru.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengatakan keberhasilan DSI akan sangat ditentukan oleh kejelasan mekanisme implementasi dan kualitas komunikasi kebijakan kepada pelaku usaha, investor, dan publik.

“Kebijakan ini sangat baik secara substansi. Tantangannya adalah memastikan persepsi pasar dan industri tetap positif selama masa transisi,” ucap Piter.

Menurut dia, DSI perlu diposisikan sebagai mekanisme penguatan pencatatan, validasi harga, dan repatriasi devisa, bukan sebagai badan yang mengambil margin melalui kontrol harga sepihak.

Piter menilai pemerintah perlu segera menjelaskan aturan turunan, formula harga, mekanisme audit, serta tata kelola DSI secara terbuka agar kepercayaan pasar tetap terjaga.

“Kepada investor, pesan terpenting adalah bahwa DSI merupakan mekanisme transparansi dan value recovery, bukan nasionalisasi terselubung atau kontrol harga yang tidak berbasis pasar,” ungkap dia.

Pemerintah sebelumnya memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis melalui pembentukan DSI, dengan tahap awal mencakup komoditas sawit, batu bara, dan paduan logam atau ferroalloy.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan nilai tukar rupiah akan menguat tajam hingga menembus level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS), seiring dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Purbaya menilai beleid yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan langkah berani dan amat baik guna mengamankan pasokan valuta asing (valas) di dalam negeri.

Pasalnya, aturan terdahulu yaitu PP No. 8/2025, dinilai memiliki celah yang membuat cadangan devisa nasional stagnan kendati neraca perdagangan mencetak surplus. Menurutnya, regulasi lama memperbolehkan eksportir menempatkan devisanya di bank mana saja asal dikonversi ke rupiah.

"Setelah dianalisis, kesimpulan Bapak Presiden adalah banyak uang itu masuk ke sini, ditukar ke rupiah, disalurkan ke bank kecil dengan cepat. Segera setelah itu bank-bank itu mengirim ke luar negeri, ke Singapura, sehingga dolar kita di sini habis. Kebijakan [lama] seolah-olah tidak berfungsi sama sekali," ujar Purbaya dalam Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5/2026).

Melalui PP No. 21/2026, kewajiban penempatan DHE SDA kini diharuskan hanya pada bank pelat merah alias Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)—kecuali negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral.

Skema retensinya pun diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi 100% selama 12 bulan penuh bagi industri nonmigas. Pada saat yang sama, batas konversi DHE valas ke rupiah dipangkas menjadi maksimal 50%.

Purbaya menegaskan, sentralisasi devisa ke bank negara akan membuat sistem pengawasan jauh lebih mudah. Pemerintah bahkan menyiapkan sanksi tegas bagi manajemen perbankan yang tidak patuh.

"Kalau bank Himbaranya main-main, ya kita pecat direksinya," kata Purbaya.

Proyeksi Rupiah

Bendahara negara pun meminta masyarakat tidak panik dan menyamakan fluktuasi nilai tukar saat ini dengan krisis moneter 1998. Sebagai gambaran, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.673 per dolar AS pada perdagangan Kamis (21/5/2026).

Dengan berlakunya aturan baru DHE, Purbaya menjanjikan akan ada suplai dolar AS yang signifikan masuk ke sistem ekonomi domestik pada bulan Juni mendatang. Dia pun meyakini nilai tukar rupiah akan terapresiasi.

"Kalau saya bilang ke para pemain valas, cepat-cepat jual [dolar AS] lah. Kita akan dorong rupiah ke arah Rp15.000," ungkapnya sambil tersenyum.

Selain mengandalkan kebijakan terbaru DHE SDA, Purbaya menyatakan otoritas moneter juga tidak tinggal diam. Kementerian Keuangan secara aktif telah meredam gejolak nilai tukar melalui intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Pemerintah terpantau melakukan pembelian kembali alias buyback SBN di pasar sekunder demi menjaga agar tingkat imbal hasil (yield) tidak melonjak terlalu tinggi sehingga harganya juga stabil. Langkah tersebut diklaim sukses mencegah investor asing keluar dari instrumen keuangan Indonesia.

"Walaupun rupiah [sempat] melemah, yield obligasi cenderung turun dalam satu minggu terakhir karena kita beli obligasi di pasar sekunder," jelas Purbaya.

Hasilnya, Purbaya mengklaim adanya aliran modal asing (capital inflow) yang kembali masuk, baik ke pasar primer maupun sekunder Rp2 triliun dalam sepekan terakhir.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan banyak pengusaha yang diduga melobi lingkaran istana terkait dengan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di bank himbara.

"Saya duga banyak pelaku bisnis yang melobi sampai istana. Jadi bukan presiden ya, sekeliling-sekelilingnya ada yang memperlambat. Itu harusnya Januari kan, mundur ke Maret, mundur ke April, sekarang Juni," kata Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5).

Menurutnya kebijakan ini merupakan keputusan yang sangat berarti. Sebab selama ini kewajiban eksportir untuk simpan DHE di bank-bank swasta belum memberikan dampak yang signifikan terhadap cadangan devisa nasional.

"Setelah di analisa, kesimpulan bapak Presiden adalah banyak uang itu masuk ke sini, ditukar ke rupiah, disalurkan ke bank kecil dengan cepat, segera setelah itu bank-bank itu mengirim ke luar negeri. Sehingga dolar kita di sini habis, jadi walaupun ekspor kita selalu surplus, dolar-nya lagi banyak, tapi nggak ada dampaknya ke cadangan devisa kita," jelasnya.

Dia menegaskan dengan menempatkan DHE di Himbara, pemerintah dapat lebih mudah dalam memantau perputaran rupiah dan dolar di dalam negeri.

Jakarta: Bank Indonesia resmi memperluas pilihan mata uang dalam penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Jika sebelumnya mayoritas penempatan dilakukan menggunakan dolar Amerika Serikat, kini eksportir diperbolehkan menggunakan valuta asing lain, termasuk yuan China.

Kebijakan baru tersebut diumumkan Gubernur Perry Warjiyo dalam acara sosialisasi tata kelola ekspor dikutip dari Antara. Menurut Perry, langkah ini menjadi bagian dari strategi BI memperdalam pasar valuta asing domestik sekaligus memperkuat transaksi menggunakan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT).

“Selama ini memang dominan dolar AS. Sekarang kami perluas ke mata uang non-dolar karena transaksi yuan di dalam negeri juga terus berkembang,” ujar Perry.

Melalui skema baru itu, eksportir dapat menempatkan DHE SDA di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan tenor hingga 12 bulan. Kebijakan tersebut diharapkan memberi fleksibilitas lebih besar bagi pelaku usaha dalam mengelola dana ekspor mereka.

BI menilai penggunaan yuan semakin relevan seiring meningkatnya transaksi perdagangan Indonesia-China menggunakan mata uang lokal. Sepanjang tahun lalu, nilai transaksi LCT dengan China tercatat melampaui 25 miliar dolar AS per tahun. Sementara pada tahun ini, nilainya sudah mencapai sekitar 3,7 miliar dolar AS setiap bulan.

Perry mengatakan BI juga telah bekerja sama dengan perbankan nasional dan bank sentral China agar transaksi yuan dapat dilakukan lebih luas di pasar domestik. Dengan begitu, pelaku usaha bisa langsung melakukan transaksi spot, swap, maupun forward tanpa harus selalu bergantung pada dolar AS.

Perluasan instrumen DHE SDA ini berjalan beriringan dengan penerapan aturan baru pemerintah terkait pengelolaan devisa hasil ekspor yang akan berlaku mulai 1 Juni 2026. Regulasi tersebut tertuang dalam PP Nomor 2 Tahun 2026 dan PP Nomor 21 Tahun 2026.

Lewat aturan anyar itu, eksportir sektor sumber daya alam diwajibkan memasukkan seluruh devisa hasil ekspor ke sistem perbankan Himbara. Untuk sektor migas, minimal 30 persen DHE SDA wajib ditempatkan di rekening khusus selama sedikitnya tiga bulan. Sementara untuk sektor nonmigas, kewajiban penempatan mencapai 100 persen dengan jangka waktu minimal 12 bulan.

Pemerintah juga memangkas batas konversi devisa ke rupiah. Jika sebelumnya eksportir bisa mengonversi hingga 100 persen dana valas menjadi rupiah, kini maksimal hanya diperbolehkan sebesar 50 persen.

(SAW)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar sosialisasi kebijakan baru devisa hasil ekspor (DHE) dan BUMN ekspor kepada pelaku usaha serta asosiasi industri.

Pemerintah meminta pengusaha mulai menyesuaikan kontrak ekspor dalam masa transisi sebelum aturan berlaku penuh pada awal 2027.

Airlangga mengatakan kebijakan itu disiapkan di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus untuk memastikan hasil ekspor Indonesia benar-benar masuk ke sistem keuangan domestik.

"Dua pilar kebijakan strategis pemerintah yang hari ini kita bahas adalah yang pertama terkait optimalisasi devisa hasil ekspor, dan yang kedua kebijakan ekspor SDA strategis melalui BUMN ekspor," ujar Airlangga dalam sosialisasi itu di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 dan PP Nomor 2 Tahun 2026 terkait DHE SDA.

Salah satu poin utamanya mewajibkan eksportir sumber daya alam memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI) dengan tingkat kepatuhan penuh.

Selain repatriasi, eksportir juga diwajibkan menempatkan dana DHE atau retensi di dalam negeri. Untuk sektor migas, retensi minimal 30 persen dengan jangka waktu tiga bulan. Sedangkan sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia.

"Pemasukan dan penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui bank-bank HIMBARA," kata Airlangga.

Namun pemerintah memberikan pengecualian untuk negara yang memiliki perjanjian bilateral perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia. Dalam skema itu, DHE SDA sektor pertambangan dapat ditempatkan di bank non-Himbara dengan retensi minimal 30 persen selama tiga bulan.

Pemerintah juga mengubah ketentuan konversi valas. Dalam aturan baru, batas konversi DHE valuta asing ke rupiah diturunkan dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Selain kebijakan DHE, Airlangga juga mensosialisasikan aturan baru ekspor SDA strategis melalui BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Kebijakan tersebut akan berlaku untuk tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau paduan besi.

Menurut Airlangga, langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor, memperbaiki validitas data perdagangan, serta menekan praktik trade mis-invoicing atau ketidaksesuaian nilai perdagangan.

"Kita tahu bahwa data ekspor Indonesia dan data impor dengan negara terkait itu ada perbedaan, ada delta," ujarnya.

Ia mencontohkan perbedaan data perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dan China yang menurut pemerintah masih menunjukkan diskrepansi cukup besar.

Airlangga menjelaskan implementasi kebijakan akan dilakukan bertahap. Pada tahap pertama hingga 31 Desember 2026, transaksi ekspor masih dilakukan perusahaan dengan pembeli, tetapi dokumen ekspor akan diproses melalui BUMN ekspor.

Sementara pada tahap kedua yang ditargetkan berlaku penuh paling lambat 1 Januari 2027, seluruh proses transaksi ekspor akan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN ekspor.

"Pemerintah tidak membatasi ruang gerak dunia usaha, dan juga pemerintah melakukan penataan agar kue ekonomi ini bisa dinikmati secara berkelanjutan," katanya.

Ia mengatakan pemerintah meminta pelaku usaha mulai melakukan penyesuaian terhadap masa transisi maupun kontrak ekspor yang sedang berjalan.

Airlangga mengatakan respons pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut cenderung positif. Menurut dia, para pengusaha memahami tujuan pemerintah untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas global sekaligus mengoptimalkan harga ekspor.

"Mereka mengapresiasi terutama bahwa ini kan tujuannya untuk mengoptimalkan harga dan juga supaya Indonesia leverage-nya di perdagangan komoditas ini menjadi lebih kuat," ujarnya.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan sosialisasi dihadiri berbagai asosiasi usaha mulai dari Kadin, Apindo, GAPKI, APBI, FINI, APNI hingga perwakilan kamar dagang asing seperti AmCham dan EuroCham.

Ia mengatakan pertanyaan utama dari pelaku usaha berkaitan dengan keberlanjutan kontrak ekspor jangka panjang yang sudah berjalan. Pemerintah memastikan kontrak tersebut tetap dihormati.

Meski begitu, pemerintah akan mengevaluasi aspek harga dalam kontrak-kontrak tersebut. Rosan menjelaskan mayoritas kontrak ekspor komoditas memang berdurasi panjang, tetapi penyesuaian harga umumnya dilakukan setiap tiga bulan.

"Itu yang justru hal itu yang kita pastikan bahwa harga ini sesuai dengan harga yang mencerminkan nilai seutuhnya," ujar Rosan dalam kesempatan sama.

Menurut Rosan, selama tiga bulan awal implementasi pemerintah akan mengumpulkan laporan kontrak ekspor dari berbagai kementerian dan lembaga untuk dianalisis lebih lanjut sebelum kebijakan diterapkan penuh.

Ia menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan sistem pengawasan transaksi ekspor yang lebih transparan.

"Yang paling penting buat kami adalah transparansi dari transaksi," katanya.

Kebijakan itu diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merevisi PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia. Untuk sektor migas, eksportir wajib menempatkan retensi DHE minimal 30 persen selama tiga bulan, sedangkan sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri, yakni berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) hingga 0 persen sesuai jangka waktu penempatan dana.