Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan merevisi sejumlah peraturan berkaitan dengan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis yang mulai pekan depan dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Terdapat dua peraturan menteri yang rencananya bakal direvisi yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang berurusan dengan tata kelola ekspor baru.

Kemenko Perekonomian menyebut dua peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) yang diteken Presiden Prabowo Subianto belum lama ini tentang pemusatan ekspor melalui PT DSI.

"Regulasi yang dikeluarkan di antaranya aturan teknis turunan PP seperti Permendag dan PMK," jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Haryo juga menjelaskan bahwa sosialisasi telah dilakukan setidaknya dua kali pada 21 dan 26 Mei usai pengumuman dari Presiden Prabowo Subianto di DPR, Rabu (20/5/2026).

Pada 21 Mei, sosialisasi dilakukan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta pimpinan kementerian/lembaga terkait dengan asosiasi pelaku usaha.

Kemudian, pada 26 Mei atau H-5 implementasi, sosialisasi dilakukan oleh para eselon I kementerian/lembaga terkait di Kemenko Perekonomian, dengan para eksportir.

Haryo mengkelaim bahwa respons pengusaha positif dan mendukung atas pelaksanaan transisi tata kelola ekspor yang baru.

"Terutama setelah dijelaskan bahwa pada masa transisi praktis tidak ada perubahan proses bisnis, kecuali hanya tekan/entry pelaporan di sistem," tutup Haryo.

Adapun pada masa transisi atau Tahap I selama 1 Juni 2026 sampai 31 Desember 2026, ekspor masih dilakukan melalui DSI. Pelaporan sudah dilakukan oleh eksportir ke BUMN ekspor tersebut.

Namun, transaksi masih dilakukan oleh eksportir atau pemilik barang dan pembeli di luar negeri (buyer). Komoditas yang diekspor melalui DSI juga masih terbatas pada batu bara, CPO dan paduan besi (ferro alloy).

Kemudian, pada tahap II yang paling lambat ditargetkan 1 Januari 2027, ekspor seluruh komoditas SDA strategis tidak hanya melalui namun juga oleh DSI.

Pelat merah ini akan melakukan kontrak hingga keseluruhan proses ekspor dengan pembeli di luar negeri.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mencatat penghematan perjalanan dinas dari seluruh instansi pemerintah mencapai Rp1,95 triliun setelah kerja dari rumah (work from home/WFH) PNS diterapkan.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa kebijakan fleksibilitas kerja bukan semata-mata terkait pengaturan lokasi kerja ASN, melainkan bagian dari transformasi sistem kerja pemerintahan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

"Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya," ujar Menteri Rini dalam Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Kebijakan Transformasi Budaya Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5).

Hasil evaluasi pemerintah mencatat capaian efisiensi yang signifikan, misalnya perjalanan dinas berhasil dihemat sebesar Rp1,95 triliun, utilitas pemerintah senilai Rp65,6 miliar, dan tercatat kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional sebagai bukti percepatan digitalisasi proses birokrasi.

Pada saat yang sama, ia menekankan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Sebanyak 95 persen layanan publik tetap stabil atau bahkan meningkat selama pelaksanaan fleksibilitas kerja, kepuasan masyarakat terjaga, dan seluruh pengaduan publik tetap tertangani melalui kanal resmi.

Rini menegaskan transformasi budaya kerja perlu ditopang oleh fondasi Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital pemerintah. Fondasi ini menjadi prasyarat birokrasi yang terintegrasi, tidak silo, dan teepercaya.

"Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil. Fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, justru harus memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas kinerja," imbuhnya.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga mencatat sejumlah catatan penting, antara lain masih perlunya penguatan budaya kerja digital, serta penyesuaian pola koordinasi kerja antarunit dan antarinstansi. Setiap instansi didorong memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun menerapkan pola kerja fleksibel.

"Ke depan, fleksibilitas kerja harus semakin matang implementasinya. Tidak hanya fleksibel dalam tempat bekerja, tetapi juga semakin kuat dari sisi tata kelola, koordinasi, dan pencapaian kinerja organisasi," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar sosialisasi kebijakan baru devisa hasil ekspor (DHE) dan BUMN ekspor kepada pelaku usaha serta asosiasi industri.

Pemerintah meminta pengusaha mulai menyesuaikan kontrak ekspor dalam masa transisi sebelum aturan berlaku penuh pada awal 2027.

Airlangga mengatakan kebijakan itu disiapkan di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus untuk memastikan hasil ekspor Indonesia benar-benar masuk ke sistem keuangan domestik.

"Dua pilar kebijakan strategis pemerintah yang hari ini kita bahas adalah yang pertama terkait optimalisasi devisa hasil ekspor, dan yang kedua kebijakan ekspor SDA strategis melalui BUMN ekspor," ujar Airlangga dalam sosialisasi itu di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 dan PP Nomor 2 Tahun 2026 terkait DHE SDA.

Salah satu poin utamanya mewajibkan eksportir sumber daya alam memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI) dengan tingkat kepatuhan penuh.

Selain repatriasi, eksportir juga diwajibkan menempatkan dana DHE atau retensi di dalam negeri. Untuk sektor migas, retensi minimal 30 persen dengan jangka waktu tiga bulan. Sedangkan sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia.

"Pemasukan dan penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui bank-bank HIMBARA," kata Airlangga.

Namun pemerintah memberikan pengecualian untuk negara yang memiliki perjanjian bilateral perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia. Dalam skema itu, DHE SDA sektor pertambangan dapat ditempatkan di bank non-Himbara dengan retensi minimal 30 persen selama tiga bulan.

Pemerintah juga mengubah ketentuan konversi valas. Dalam aturan baru, batas konversi DHE valuta asing ke rupiah diturunkan dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Selain kebijakan DHE, Airlangga juga mensosialisasikan aturan baru ekspor SDA strategis melalui BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Kebijakan tersebut akan berlaku untuk tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau paduan besi.

Menurut Airlangga, langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor, memperbaiki validitas data perdagangan, serta menekan praktik trade mis-invoicing atau ketidaksesuaian nilai perdagangan.

"Kita tahu bahwa data ekspor Indonesia dan data impor dengan negara terkait itu ada perbedaan, ada delta," ujarnya.

Ia mencontohkan perbedaan data perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dan China yang menurut pemerintah masih menunjukkan diskrepansi cukup besar.

Airlangga menjelaskan implementasi kebijakan akan dilakukan bertahap. Pada tahap pertama hingga 31 Desember 2026, transaksi ekspor masih dilakukan perusahaan dengan pembeli, tetapi dokumen ekspor akan diproses melalui BUMN ekspor.

Sementara pada tahap kedua yang ditargetkan berlaku penuh paling lambat 1 Januari 2027, seluruh proses transaksi ekspor akan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN ekspor.

"Pemerintah tidak membatasi ruang gerak dunia usaha, dan juga pemerintah melakukan penataan agar kue ekonomi ini bisa dinikmati secara berkelanjutan," katanya.

Ia mengatakan pemerintah meminta pelaku usaha mulai melakukan penyesuaian terhadap masa transisi maupun kontrak ekspor yang sedang berjalan.

Airlangga mengatakan respons pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut cenderung positif. Menurut dia, para pengusaha memahami tujuan pemerintah untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas global sekaligus mengoptimalkan harga ekspor.

"Mereka mengapresiasi terutama bahwa ini kan tujuannya untuk mengoptimalkan harga dan juga supaya Indonesia leverage-nya di perdagangan komoditas ini menjadi lebih kuat," ujarnya.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan sosialisasi dihadiri berbagai asosiasi usaha mulai dari Kadin, Apindo, GAPKI, APBI, FINI, APNI hingga perwakilan kamar dagang asing seperti AmCham dan EuroCham.

Ia mengatakan pertanyaan utama dari pelaku usaha berkaitan dengan keberlanjutan kontrak ekspor jangka panjang yang sudah berjalan. Pemerintah memastikan kontrak tersebut tetap dihormati.

Meski begitu, pemerintah akan mengevaluasi aspek harga dalam kontrak-kontrak tersebut. Rosan menjelaskan mayoritas kontrak ekspor komoditas memang berdurasi panjang, tetapi penyesuaian harga umumnya dilakukan setiap tiga bulan.

"Itu yang justru hal itu yang kita pastikan bahwa harga ini sesuai dengan harga yang mencerminkan nilai seutuhnya," ujar Rosan dalam kesempatan sama.

Menurut Rosan, selama tiga bulan awal implementasi pemerintah akan mengumpulkan laporan kontrak ekspor dari berbagai kementerian dan lembaga untuk dianalisis lebih lanjut sebelum kebijakan diterapkan penuh.

Ia menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan sistem pengawasan transaksi ekspor yang lebih transparan.

"Yang paling penting buat kami adalah transparansi dari transaksi," katanya.

Kebijakan itu diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merevisi PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia. Untuk sektor migas, eksportir wajib menempatkan retensi DHE minimal 30 persen selama tiga bulan, sedangkan sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri, yakni berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) hingga 0 persen sesuai jangka waktu penempatan dana.

Jakarta: Transformasi digital kini bukan lagi sekadar tren, tapi sudah jadi “senjata utama” Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi.

Pemerintah pun mulai tancap gas memperkuat ekosistem data center, kecerdasan buatan (AI), hingga keamanan siber lewat Forum Nasional bertajuk Indonesia Digital Leap: Akselerasi Ekosistem Data Center, AI & Keamanan Siber untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Forum itu dilakuka pada Rabu, 20 Mei 2026 di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Forum eksklusif ini menghadirkan lebih dari 200 peserta terpilih dari kalangan pemimpin industri, regulator, dan pembuat kebijakan untuk membahas percepatan ekosistem infrastruktur digital sebagai fondasi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

Seperti diketahui, Peraturan Presiden No. 4/2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi telah menempatkan infrastruktur digital, data center, AI, dan keamanan siber sebagai pilar fundamental mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Infrastruktur digital jadi fondasi ekonomi masa depan

Pada sesi pembukaan, forum menghadirkan sejumlah sambutan dari pemangku kepentingan strategis. Deputi Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ali Murtopo Simbolon menekankan pemerintah menempatkan transformasi digital sebagai faktor kunci dalam strategi menuju Indonesia Emas 2045 dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.

"Infrastruktur digital yang tangguh, data center, AI, dan keamanan siber adalah fondasi yang akan menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia," ujarnya dalam keterangan, Kamis, 21 Mei 2026.

Sementara itu, Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Aju Widia Sari menyampaikan bahwa penguatan konektivitas digital yang meliputi percepatan pembangunan data center, pengembangan ekosistem artificial intelligence, dan penguatan ketahanan siber bukan lagi pilihan, melainkan fondasi strategis untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan asosiasi adalah kunci untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem digital global," tegasnya.

Ancaman siber jadi tantangan serius

Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Rahmat Subagio, menekankan pentingnya penyiapan sumber daya manusia, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan adopsi teknologi terkini untuk memperkuat ketahanan siber nasional.

"Ancaman siber tidak mengenal batas dan terus berkembang dari ransomware, Advanced Persistent Threats (APT), hingga serangan terhadap infrastruktur kritikal. Indonesia membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan kapabilitas deteksi dini, respons insiden yang cepat, dan pembangunan ekosistem keamanan siber yang melibatkan seluruh stakeholder, pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan akademisi," terangnya.

"Investasi dalam teknologi Security Operations Center (SOC), threat intelligence sharing, dan pengembangan talenta cybersecurity menjadi prioritas mutlak untuk melindungi kedaulatan digital dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia," imbuhnya.

Acara dilanjutkan dengan menampilkan dua sesi panel yang membahas isu-isu kritis dalam ekosistem digital Indonesia. Panel sesi 1 fokus pada pembahasan data center dan AI dengan tema "Membangun Ekosistem Data Center & AI Nasional yang Berdaya Saing Global untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%".

Sementara sesi panel 2 membahas isu strategis keamanan siber dengan tema Strategi Keamanan Siber Nasional, Melindungi Infrastruktur Digital, Data Center & Sektor Keuangan Indonesia. Forum ini dihadiri dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah hingga stakeholder.

(ANN)

Dengan DEFA ASEAN yang rencananya akan kita tandatangani tahun ini, dengan ditandatangani, maka potensi kita bisa naik ke 600 miliar dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN dapat meningkatkan nilai potensi ekonomi digital Indonesia menjadi 600 miliar dolar AS atau setara Rp10.645 triliun.

“Dengan DEFA ASEAN yang rencananya akan kita tandatangani tahun ini, dengan ditandatangani, maka potensi kita bisa naik ke 600 miliar dolar AS,” kata Airlangga usai pembukaan “Pelatihan Semikonduktor Bersama Arm untuk Talenta Indonesia” di Jakarta, Rabu.

DEFA ASEAN merupakan kerangka kerja sama ekonomi digital negara-negara ASEAN yang bertujuan memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan.

Kerja sama tersebut mencakup pengembangan perdagangan digital, konektivitas lintas negara, tata kelola data, hingga penguatan ekosistem teknologi dan inovasi di kawasan Asia Tenggara.

Ia mengatakan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 400 miliar dolar AS (sekitar Rp7.097 triliun) pada 2030 dan masih berpotensi meningkat melalui integrasi ekonomi digital kawasan ASEAN.

Airlangga menyebut penguatan industri semikonduktor menjadi penting karena teknologi chip menjadi salah satu penopang utama ekonomi digital, termasuk untuk sektor otomotif, elektronik, pusat data, dan internet of things (IoT).

Menurut dia, pemerintah mulai memperkuat ekosistem industri semikonduktor nasional melalui pengembangan sumber daya manusia dan kolaborasi dengan industri global.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui program pelatihan semikonduktor hasil kerja sama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Arm Ltd., perusahaan teknologi asal Inggris yang mendesain arsitektur chip semikonduktor dan prosesor.

“Baru saja dilakukan pembukaan program pelatihan Danantara dengan Arm sebagai langkah percepatan industri semikonduktor dan elektronik yang terintegrasi dalam ekosistem global,” ujarnya.

Airlangga mengatakan nilai industri semikonduktor global diproyeksikan mencapai 1,5 triliun dolar AS (sekitar sekitar Rp26.615 triliun) didorong perkembangan kecerdasan buatan (artificialintelligence/AI) dan infrastruktur digital.

Ia menilai Indonesia memiliki sejumlah keunggulan strategis untuk mengembangkan industri semikonduktor, mulai dari jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa, ekonomi digital yang terus tumbuh, hingga ketersediaan sumber daya mineral strategis.

Menurut dia, Indonesia saat ini mulai masuk ke rantai industri semikonduktor melalui penguatan sumber daya manusia serta kegiatan assembly, testing, dan packaging.

Program pelatihan semikonduktor Danantara bersama Arm diikuti 1.000 peserta hasil seleksi dari sekitar 4.500 pendaftar melalui kanal digital.

“Yang daftar adalah 4.500 orang, dan yang direkrut pagi hari ini adalah 1.000 orang yang akan melakukan pelatihan,” kata Airlangga.

Pemerintah menargetkan pengembangan 15.000 engineer atau talenta semikonduktor dalam tiga tahun ke depan untuk memperkuat ekosistem industri chip nasional.

Program pelatihan semikonduktor tersebut digelar pada 20–22 Mei 2026 dan melibatkan pelatih dari Arm.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah optimistis masuknya investasi baru, khususnya di sektor energi dan teknologi penyimpanan energi, akan semakin meningkatkan daya saing KEK Palu

Jakarta (ANTARA) - PT Bangun Palu Sulawesi Tengah bersama Aslan Energy Capital mulai mengembangkan proyek Battery Energy Storage System (BESS) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah.

Proyek tersebut ditargetkan menyerap investasi sekitar 1,75 miliar dolar AS atau setara Rp30 triliun.

“Pemerintah optimistis masuknya investasi baru, khususnya di sektor energi dan teknologi penyimpanan energi, akan semakin meningkatkan daya saing KEK Palu serta menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” ujar Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Sebagai informasi, BESS merupakan teknologi sistem penyimpanan energi berskala besar yang menggunakan baterai untuk menangkap, menyimpan, dan melepaskan energi listrik. Sistem ini dapat menyimpan listrik dari berbagai sumber seperti panel surya, turbin angin, atau jaringan listrik utama untuk digunakan kapan saja.

Dimulainya pembangunan proyek BESS di KEK ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua perusahaan.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah awal investasi strategis pengembangan BESS Gigafactory dan ekosistem industri energi bersih di KEK Palu. Proyek ini dirancang untuk mendukung pengembangan industri baterai berbasis nikel sekaligus memperkuat rantai pasok energi bersih dan kendaraan listrik di Indonesia.

Investasi proyek akan dikembangkan secara bertahap. Pada fase awal, fasilitas ditargetkan memiliki kapasitas produksi sekitar 8 GWh per tahun dan berpotensi meningkat hingga 12–15 GWh pada tahap ekspansi berikutnya.

Selain memproduksi sistem penyimpanan energi skala besar, proyek ini juga diarahkan untuk mendukung integrasi energi terbarukan, infrastruktur pengisian kendaraan listrik, hingga pasar ekspor ke kawasan ASEAN, Australia, dan Amerika Serikat.

Selain fasilitas baterai, proyek tersebut juga akan mencakup pengembangan LNG Hub.

Pengembangan proyek BESS Gigafactory diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 1.300 lapangan kerja langsung dan lebih dari 3.000 pekerjaan tidak langsung melalui rantai pasok industri serta sektor pendukung lainnya.

Kehadiran investasi ini diharapkan memperkuat posisi KEK Palu sebagai pusat hilirisasi industri berbasis energi bersih di Indonesia timur sekaligus mendorong pemanfaatan potensi nikel Sulawesi Tengah dalam rantai pasok baterai global.

"Kami berharap MoU ini dapat segera direalisasikan, dan kami di Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK akan terus mendukung serta mengawal proses implementasinya agar KEK Palu dapat memberikan manfaat nyata yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” tutur Edwin.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menilai investasi tersebut penting bagi pengembangan ekonomi daerah.

“Investasi ini sangat penting khususnya bagi Kota Palu karena akan membawa multiplier effect yang besar. Dari sisi pemerintah, dampaknya tentu pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Palu ke depan,” ujarnya.

KEK Palu merupakan kawasan industri di Sulawesi Tengah yang dikembangkan untuk mendukung industri berbasis sumber daya alam, logistik, manufaktur, serta energi dan hilirisasi.

Dengan luas mencapai 1.500 hektare dan didukung konektivitas Pelabuhan Pantoloan, KEK Palu dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung perdagangan domestik maupun ekspor di kawasan Indonesia Timur.

CEO Aslan Energy Capital (AEC) Muthu Chezian mengatakan, pihaknya telah mempelajari kawasan tersebut dalam waktu cukup lama sebelum memutuskan berinvestasi di KEK Palu.

Menurut dia, ketersediaan sumber daya alam menjadi faktor utama penarik investasi, ditambah kebijakan Indonesia yang mendorong pengolahan nikel di dalam negeri.

Muthu juga memandang Indonesia memiliki posisi strategis di tingkat global dan potensi besar dalam mendukung pengembangan pusat data.

“Kami juga melihat potensi besar untuk mendukung data center. Saat ini banyak pusat data mulai beralih dari sistem UPS tradisional menuju penggunaan BESS karena dapat meningkatkan standar pusat data dari tier 2 menjadi tier 3 atau bahkan tier 4,” katanya.

Sementara, Presiden Direktur PT Bangun Palu Sulawesi Tengah selaku Badan Pengelola dan Pengembang KEK Palu Sony Panukma Widianto menyatakan kesiapan perusahaan mendukung kebutuhan lahan industri sekitar 40 hektare untuk pembangunan gigafactory tersebut.

“Kami siap menyediakan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan agar ekosistem industri ini dapat berkembang secara optimal,” ujar Sony.

Pemerintah sendiri berharap proyek tersebut dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menggandeng berbagai mitra strategis seperti PT Pos Indonesia, Bulog, hingga pelaku usaha binaan Bank Indonesia untuk memperkuat konektivitas distribusi pangan guna menekan inflasi,

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) -

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mendorong sinergi para pihak untuk menjaga inflasi nasional tetap terkendali melalui penguatan distribusi pangan, serta kolaborasi lintas wilayah.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyatakan, pihaknya mendorong kerja sama antardaerah (KAD), serta kolaborasi lintas lembaga seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik, perusahaan umum daerah (perumda), hingga pelaku usaha pangan guna memperkuat rantai pasok dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah menggandeng berbagai mitra strategis seperti PT Pos Indonesia, Bulog, hingga pelaku usaha binaan Bank Indonesia untuk memperkuat konektivitas distribusi pangan guna menekan inflasi," kata Ferry dalam peresmian Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Kolaborasi antarpemangku kepentingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga di berbagai daerah.

Selain penguatan distribusi pangan dan kolaborasi lintas wilayah, Ferry menjelaskan,l pemerintah juga memperluas dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga kini realisasi penyaluran nasional mencapai Rp96,18 triliun sedangkan di Jawa Timur Rp15,58 triliun.

Sementara untuk sektor pertanian kata dia, penyaluran KUR Rp35,8 triliun secara nasional.

Di sisi lain, Ferry menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen dengan tingkat inflasi nasional secara tahunan atau year onyear (yoy) juga tetap terjaga di angka 2,42 persen di tengah tekanan ekonomi global.

Ferry menjelaskan, pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) hingga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga pangan, guna terus menekan inflasi dan menguatkan perekonomian nasional.

“Target pemerintah, pertumbuhan ekonomi berada di 5,4 persen dan inflasi 2,5 persen plus-minus satu persen. Sampai akhir tahun, target tersebut akan terus kita kawal bersama,” ujarnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia resmi menandatangani Agreed Minutes Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 di Kazan, Rusia, Selasa (12/5). Pertemuan ini berfokus pada penguatan sinergi bilateral di bidang perdagangan, ekonomi, dan teknik secara lebih konkret.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin delegasi Indonesia dalam seremoni tersebut. Ia menandatangani dokumen kesepakatan bersama Deputi Pertama Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov, yang mewakili Pemerintah Federasi Rusia.

Sebagai informasi, Agreed Minutes ini berfungsi sebagai dokumen strategis yang mencatat seluruh perkembangan kerja sama bilateral yang telah berjalan. Naskah tersebut juga menjadi acuan penting untuk memastikan keberlanjutan implementasi hasil pembahasan kedua negara agar lebih terarah.

Substansi kesepakatan mencakup penguatan sektor perdagangan, investasi, hingga pengembangan energi terbarukan. Selain itu, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kolaborasi pada sektor pertanian dan perikanan guna memperkuat ketahanan pangan.

Sektor industri, transportasi, dan konstruksi juga menjadi prioritas dalam peta jalan kerja sama ini. Fokus lainnya meliputi pengembangan pendidikan tinggi, sains, kesehatan, hingga penguatan sektor pariwisata dan pertukaran budaya.

“Dokumen ini menjadi acuan penting bagi kedua negara dalam melanjutkan dan memperkuat implementasi kerja sama pada berbagai sektor prioritas serta memetakan berbagai potensi yang selama ini belum dikembangkan dengan baik,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5).

Pemerintah juga menyepakati pengembangan di bidang digital, media massa, olahraga, hingga sektor geologi. Pemanfaatan sumber daya mineral dan pengelolaan sampah padat perkotaan turut masuk dalam agenda pembahasan sebagai bagian dari solusi lingkungan.

Penandatanganan ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk menindaklanjuti arahan pimpinan nasional masing-masing. Langkah tersebut bertujuan mendorong hubungan bilateral yang lebih dinamis dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Melalui kesepakatan ini, Indonesia dan Rusia menegaskan kembali kemitraan yang saling menguntungkan di berbagai lini. Seluruh program yang disusun dipastikan selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang sedang berjalan di kedua negara.

Pertemuan di Kazan ini diharapkan mampu membuka jalan bagi tindak lanjut kerja sama yang lebih teknis dan terukur. Implementasi hasil sidang akan menjadi kunci utama dalam mempererat hubungan diplomatik dan ekonomi di masa depan.

Sejumlah pejabat tinggi turut hadir mendampingi Menko Airlangga, termasuk Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Duta Besar RI untuk Rusia Jose Antonio Morato Tavares dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri (First Deputy Prime Minister) Federasi Rusia, Denis Manturov, bersama memimpin Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik di Kazan, Federasi Rusia pada Selasa (12/5).

Penyelenggaraan SKB Indonesia-Rusia yang digelar tahunan menjadi momentum strategis untuk memperkuat arah kemitraan ekonomi kedua negara di tengah dinamika ekonomi global, sekaligus menindaklanjuti arahan pemimpin kedua negara pasca pertemuan pada 13 April 2026.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan yang diadakan di sela penyelenggaraan Kazan Forum 2026 ini bertujuan memperkuat keterlibatan ekonomi Indonesia di kawasan Eurasia serta mendukung persiapan implementasi Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA),

"Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk meninjau perkembangan implementasi kerja sama bilateral sekaligus membahas berbagai isu prioritas dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia," kata Airlangga.

Sidang Pleno ini dibahas perkembangan hubungan ekonomi bilateral kedua negara, juga agenda prioritas ke depan, khususnya pada sektor perdagangan dan investasi, pertanian dan perikanan, energi, industri, pendidikan tinggi dan sains, serta penguatan keterlibatan antar pelaku usaha.

Airlangga menyampaikan, penyelenggaraan SKB ke-14 Indonesia-Rusia mencerminkan kesinambungan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang lebih konkret dan saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan momentum peringatan 76 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara pada tahun ini.

"SKB ke-14 ini juga menjadi platform penting untuk memastikan bahwa kemitraan strategis Indonesia dan Rusia dapat ditindaklanjut ke praktik ekonomi yang lebih nyata. Terlebih di tengah tatanan dan dinamika global saat ini, Indonesia mendorong kerja sama yang berorientasi pada kepentingan bersama, salah satunya melalui pemanfaatan Indonesia-EAEU FTA," ujar Airlangga.

Sementara itu, DPM Manturov mendorong kembali partisipasi aktif bagi pengembangan kerja sama kedua negara di masa mendatang, meningkatkan berbagai pencapaian kerja sama yang telah dicapai, dan terus berkomitmen untuk mencari potensi yang dapat lebih dikembangkan ke depan.

Pada sektor perdagangan, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti menyatakan bahwa hubungan perdagangan Indonesia dan negara-negara EAEU terus menunjukkan perkembangan positif, dengan peluang luas akses pasar bagi berbagai produk unggulan nasional seperti produk sawit atau kelapa.

Saat ini, pemerintah Indonesia juga tengah menjalankan proses ratifikasi Indonesia-EAEU FTA, serta mendorong pembentukan Dewan Bisnis Indonesia-EAEU sebagai wadah mempererat konektivitas antarpelaku usaha kedua pihak.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjungn turut menyampaikan perkembangan kerja sama bidang energi antara Indonesia dan Rusia. Sesuai kebutuhan nasional, Pemerintah Indonesia terus mendorong penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional dengan fokus pada pengembangan energi bersih dan penguatan ketahanan energi nasional.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kapasitas produksi domestik, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia dan Rusia memiliki kemitraan yang bersifat alami dan saling melengkapi, dan terdapat banyak peluang penguatan kerja sama sektor pertanian termasuk peningkatan perdagangan produk pertanian.

Sebagai penutup, Menko Airlangga mengingatkan bahwa hasil SKB ke-14 Indonesia-Rusia perlu ditindaklanjuti oleh sembilan Working Groups (WG) di bawah kerangka SKB.

"Indonesia berkomitmen terus mendorong agar semua WG di bawah kerangka SKB ini dapat menindaklanjuti agenda kerja sama, agar isu-isu teknis dapat segera diselesaikan, dan hasil pertemuan ini memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat kedua negara," pungkas Airlangga.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan atau Indonesia Financial Center (IFC) di Bali akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 100 hektare, dengan konsep mirip seperti di Dubai.

Menurut Purbaya, kawasan yang kini tengah dikembangkan pemerintah itu nantinya akan memiliki aturan hukum khusus, termasuk berbagai insentif perpajakan.

"Kita akan buat seperti di Dubai, 100 hektare atau lebih sedikit. Itu menjadikan kawasan ekonomi khusus. Di situ akan berlaku common law hukum tertentu. Uang bisa masuk dari luar negeri ke situ enggak saya pajakin," ujar Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berskala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Purbaya memastikan kebijakan pembebasan pajak tersebut tidak akan merugikan negara.

Ia menjelaskan dana asing yang masuk ke IFC nantinya akan dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi dalam negeri, termasuk melalui Danantara. Dana tersebut bisa digunakan untuk investasi di proyek-proyek dengan tingkat keuntungan yang baik.

Selain itu, dana asing yang masuk ke kawasan IFC juga dapat ditempatkan pada surat utang negara atau obligasi pemerintah.

Dengan skema tersebut, Purbaya optimistis Indonesia akan memiliki sumber pembiayaan baru yang lebih kuat dan berkelanjutan.

"Jadi kita punya sumber pembiayaan baru yang mungkin lebih murah dari sekarang dan membuat pembiayaan kita lebih sustainable," ujar Purbaya.

Saat ini, pemerintah tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK Sektor Keuangan di Bali, yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan pemerintah bakal membentuk badan otorita baru untuk mengurus Pusat Keuangan Indonesia (Indonesia Financial Center/IFC).

Hal ini disampaikan Rosan sekaligus menekankan bahwa pusat keuangan internasional yang dibangun di Bali itu tidak dikelola oleh Danantara.

"Nanti itu ada badan otoritas center sendiri," ujarnya ditemui di Kemenko Perekonomian, Selasa (5/5).

Namun, Danantara sebagai penggagas pengembangan International Financial Center, dinilai akan turut membantu dalam pembangunannya, baik dari sisi membuat kebijakan hingga pendanaan.

"Dalam hal ini kita akan sebagai pemrakarsa juga untuk mungkin untuk pembangunan dari kawasan financial center itu sendiri," jelasnya.

Rosan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, akan bertugas untuk menyusun apa saja yang harus disiapkan dalam penyusunan regulasi. Misalnya dari sisi hukum maupun insentifnya.

"Pembahasannya seperti itu dan kurang lebih PR-nya apa saja yang kita mesti tindak lanjuti," tegasnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap strategi pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026.

Ia menegaskan kunci utama terletak daya beli masyarakat yang terjaga serta kuatnya belanja pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga akan membenahi sistem dunia usaha agar lebih efisien, termasuk memperbaiki teknologi investasi. Di sisi lain, pengawasan terhadap barang impor ilegal juga akan diperketat untuk melindungi pasar domestik.

"Saya akan galakkan lagi penjagaan pasar domestik dari barang-barang ilegal yang katanya ramai lagi sekarang, walaupun Bea Cukai (saat ini) sudah mulai bekerja lebih baik dari sebelumnya," ujar Purbaya ketika ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Ia juga menilai program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil, tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan. Menurut dia, capaian tersebut akan terus dijaga agar ekonomi bisa tumbuh lebih kuat ke depan.

Menanggapi kekhawatiran dari kalangan pengusaha mengenai tekanan yang masih tinggi pada perekonomian Indonesia di kuartal II ini, Purbaya memastikan mereka tidak perlu khawatir.

Ia menilai kekhawatiran pelaku usaha saat ini lebih dipengaruhi narasi negatif yang beredar, termasuk isu Indonesia akan kembali krisis seperti 1998.

"Pebisnis engak usah takut. Kita akan membaik terus ke depan. Perbankan akan kita pastikan uangnya cukup, sehingga dunia usaha bisa dapat hasilnya," ujar Purbaya.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan meningkatkan belanja pemerintah sebagai strategi menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

Pada kuartal I 2026, pendorong utama perekonomian Indonesia masih dari konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,36 persen, lalu pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 28,29 persen, dan konsumsi pemerintah 21,81 persen.

"Untuk pertumbuhan di Q2 (kuartal II 2026) memang salah satu yang kita akan genjot adalah belanja pemerintah," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Belanja pemerintah yang dimaksud ini adalah pencairan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengucuran insentif kendaraan listrik.

Mulai Juni 2026, pemerintah berencana memberikan subsidi untuk 200 ribu kendaraan listrik. Untuk awalan, subsidi ini diberi untuk pembelian mobil listrik sebanyak 100 ribu unit dan motor listrik sejumlah 100 ribu unit.

Melalui pencairan gaji ke-13 ASN dan insentif untuk kendaraan listrik, Airlangga percaya pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat.

"Gaji ASN ke-13 itu diharapkan bisa diberikan di bulan Juni jadi salah satu penopang. Kemudian beberapa insentif sedang dipikirkan oleh pemerintah, salah satunya untuk sektor otomotif," ujar Airlangga.

Airlangga belum bisa memproyeksikan berapa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026. Namun, ia menegaskan pertumbuhan pada kuartal I 2026 telah melampaui ekspektasi sejumlah lembaga.

Penerbangan internasional menuju Pulau Belitung diumumkan kembali beroperasi per Minggu (3/5), menandai babak baru dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang.

Setelah sebelumnya terhenti beberapa tahun terhenti, kini Pulau Belitung kembali membuka diri menyambut mobilitas wisatawan dan masuknya devisa untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga menjadi implementasi arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mendorong pariwisata, yakni melalui koneksi langsung penerbangan internasional.

"Dampak ekonomi dan efek berganda (multiplier effect) dari pembukaan gerbang internasional ini sangat signifikan. Proyeksinya sangat optimis, pertumbuhan perekonomian di Pulau Belitung berpotensi melonjak, didorong kuat oleh devisa yang dibawa oleh para wisatawan internasional," jelas Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.

Penerbangan langsung antara Belitung dan Singapura kembali tersedia melalui layanan reguler oleh maskapai Scoot. Rute yang menghubungkan Bandara Changi dengan Belitung dioperasikan secara berkala setiap 2 kali dalam sepekan, dan telah mendapatkan respons signifikan dari wisatawan mancanegara, khususnya dari kawasan Asia Tenggara.

Pada penerbangan perdana menggunakan pesawat Embraer E190-E2 berkapasitas 112 kursi, tercatat 80 penumpang kedatangan (load factor >70%).

Haryo menambahkan, aktivitas wisatawan asing tidak hanya berkontribusi pada sektor perhotelan dan transportasi, tetapi juga menciptakan efek berantai yang menjangkau pelaku usaha mikro hingga masyarakat lokal. Perputaran ekonomi dari sektor tersebut diyakini cenderung lebih cepat, dan dapat langsung dirasakan dibandingkan sektor lain dengan rantai distribusi lebih panjang.

Penguatan konektivitas ini juga sejalan dengan praktik terbaik global, di mana destinasi unggulan dunia seperti Bali, Langkawi, dan Koh Samui menunjukkan bahwa akses penerbangan internasional yang memadai menjadi kunci dalam menarik wisatawan berkualitas, hingga meningkatkan nilai ekonomi kawasan.

Nilai ekonomi destinasi pariwisata akan berbanding lurus dengan tingkat kunjungan wisatawan dan besarnya peredaran devisa di kawasan tersebut, di mana dampaknya tidak hanya terjadi pada sektor utama, tetapi juga menjangkau pelaku usaha lokal hingga masyarakat di sekitar titik kedatangan seperti transportasi dan jasa pendukung lainnya.

Pengembangan pariwisata berbasis konektivitas juga dinilai sebagai strategi penting di tengah dinamika global. Sejumlah negara, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, telah mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi besar pada infrastruktur dan aksesibilitas.

Dalam konteks nasional, KEK Tanjung Kelayang diharapkan dapat menjadi simpul utama (hub) pengembangan pariwisata berbasis internasional di luar destinasi yang telah mapan.

Data pariwisata menunjukkan, kunjungan wisman ke Belitung meningkat konsisten dari sekitar 7 ribu kunjungan pada 2023 menjadi 10 ribu kunjungan pada 2024. Penerbangan langsung internasional dari dan ke Belitung diharapkan akan meningkatkan jumlah kunjungan, serta memudahkan penciptaan branding Pulau Belitung sebagai destinasi pariwisata prioritas dan berkualitas.

"Sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas, Belitung berada di posisi strategis hanya sekitar 1 jam dari Jakarta, Singapura, dan Kuala Lumpur. Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk menjadikan status bandara internasional sebagai daya ungkit bagi bangkitnya sektor pariwisata di Belitung, dengan didukung keberadaan KEK Pariwisata Tanjung Kelayang," ujar Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata, Herfan Brilianto.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan pelaku usaha ditegaskan akan terus diperkuat guna memastikan keberlanjutan operasional penerbangan, serta peningkatan kualitas layanan destinasi. Selain itu, juga akan dilakukan optimalisasi KEK sebagai motor penggerak ekonomi, termasuk melalui peningkatan investasi, penguatan promosi, serta pengembangan ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berdaya saing global.

"Kami melihat ini bukan sekadar pembukaan rute penerbangan, melainkan bagian dari strategi besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas basis penerimaan devisa negara," pungkas Haryo.