Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang mulai berlaku bertahap pada Juni 2026 diharapkan tak meningkatkan policy risk dan memicu aksi jual di pasar saham ke depan.

Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji menilai secara teori, kebijakan tersebut dinilai mampu mempersempit ruang bagi praktik transfer pricing maupun parkir devisa hasil ekspor di luar negeri.

Namun, dia juga memperkirakan tantangan terbesar kebijakan tersebut justru terletak pada implementasi di lapangan.

Menurutnya pasar menilai risiko under invoicing tidak otomatis hilang hanya dengan memusatkan seluruh transaksi di satu institusi.

"Jika tata kelola internal DSI tidak dijaga dengan standar kepatuhan setara perusahaan publik global, maka potensi penyimpangan dinilai hanya berpindah dari level korporasi swasta ke level institusi baru tersebut," ujarnya dalam riset tertulis yang dikutip, Jumat (29/5/2026).

Selain isu tata kelola, lanjutnya, pasar juga mengkhawatirkan beban efisiensi bisnis. Dalam perdagangan komoditas global, kecepatan eksekusi transaksi dan kepastian pengiriman merupakan faktor yang sangat penting.

"Jika proses verifikasi ekspor menjadi terlalu panjang dan birokratis demi mengejar transparansi, maka biaya oportunitas akibat keterlambatan ekspor dinilai bisa lebih besar dibanding potensi kerugian akibat under invoicing itu sendiri," sambungnya.

Sebelumnya Mirae Asset mencatat setelah pengumuman pembentukan DSI pada 21 Mei 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung anjlok 3,54% dalam sehari. Reaksi tajam tersebut mencerminkan meningkatnya kecemasan investor terhadap potensi intervensi negara yang lebih besar dalam perdagangan komoditas nasional.

Nafan menyebut setidaknya terdapat tiga faktor utama yang membuat pasar merespons negatif pembentukan DSI.

Pertama, ketidakpastian operasional. Selama ini aktivitas ekspor berjalan secara business to business (B to B) antara perusahaan dan pembeli internasional. Ketika seluruh mekanisme diarahkan melalui satu pintu baru, pasar mulai mempertanyakan kesiapan teknis pelaksanaannya.

Investor khawatir proses birokrasi tambahan berpotensi memperlambat pengiriman barang, mengganggu arus kas emiten komoditas, hingga menurunkan efisiensi perdagangan.

“Pasar membenci ketidakpastian. Setiap hambatan logistik atau birokrasi berpotensi mengganggu arus kas emiten komoditas,” terangnya.

Kedua, muncul kekhawatiran mengenai risiko monopoli dan distorsi mekanisme harga. Penunjukan DSI sebagai pelaksana tunggal ekspor dinilai dapat mengurangi efisiensi pasar apabila institusi tersebut tidak memiliki kemampuan trading dan risk management yang memadai.

Pasar juga mulai mengkhawatirkan munculnya mekanisme penentuan harga yang terlalu kaku, tambahan pungutan baru, hingga berkurangnya fleksibilitas eksportir dalam memanfaatkan momentum lonjakan harga komoditas global.

Ketiga, risiko terhadap likuiditas pasar domestik. Sektor sumber daya alam seperti IDX Energy dan IDX Basic selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia sekaligus salah satu penopang utama aliran modal asing di pasar saham.

Meski demikian, pemerintah tetap meyakini pembentukan DSI memiliki tujuan strategis untuk memperkuat pengawasan ekspor dan menutup celah under-invoicing, yakni praktik pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak dan devisa.

Menteri Keuangan Purbaya menilai konsep single window ekspor akan memberikan visibilitas penuh terhadap volume ekspor, harga jual aktual, hingga aliran devisa hasil ekspor.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menyiapkan konsolidasi pendataan terkait perizinan sektor pertambangan bersama Danantara, menyusul telah dibentuknya BUMN Ekspor, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan terhadap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi yang selama ini melakukan ekspor secara langsung.

"Jadi sekarang itu yang kita lakukan pendataan itu adalah yang terkait dengan IUP operasi produksi. Selama ini badan usaha kan bisa melakukan ekspor langsung," ujar Yuliot saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Dia menerangkan, saat ini Kementerian ESDM memiliki wewenang terkait pemberian izin usaha pertambangan, pengangkutan, hingga penjualan komoditas batu bara. Perizinan inilah yang nantinya akan dikonsolidasikan kepada Danantara pasca beroperasinya PT DSI.

"Itu kita juga sudah lakukan konsolidasi dengan Danantara. Jadi sekalian itu nanti akan dilakukan fasilitasi untuk kelengkapan perizinan dan juga terhadap implementasinya," kata dia.

Menurut dia, dengan adanya PT DSI sebagai entitas yang akan menjalankan fungsi ekspor, pemegang IUP tidak bisa secara langsung melakukan ekspor utamanya untuk komoditas batu bara. Perusahaan harus menjual komoditasnya ke PT DSI, sebelum akhirnya dijual di pasar global.

"Jadi kalau (ekspor) dilakukan oleh PT DSI, ini kan ada perizinan yang harus disesuaikan yang jadi tanggung jawab Kementerian ESDM, terkait dengan izin usaha pertambangan, pengangkutan, penjualan, itu kita lakukan konsolidasi," ujar dia.

Pemerintah berharap kehadiran PT DSI disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kontrol terhadap ekspor sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Komoditas yang akan ditangani PT DSI antara lain batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

Namun, rencana tersebut juga memunculkan perhatian dari pelaku usaha terkait mekanisme implementasi, kepastian regulasi, hingga potensi perubahan pola bisnis ekspor yang selama ini dilakukan langsung oleh perusahaan pemegang izin tambang.

(Dhera Arizona)

Kebijakan ekspor satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk komoditas batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferro alloy mulai berlaku pada awal pekan depan, Senin (1/6). Pasar mulai mewanti-wanti kebijakan baru itu, bukan hanya soal tujuan tetapi juga menyoroti implementasinya.

Adapun pemerintah akan menjalankan kebijakan tersebut melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Fase transisi dimulai pada 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Sementara implementasi penuh ditargetkan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menilai kebijakan ekspor satu pintu pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Menurut dia, langkah itu dapat memperkuat devisa negara, meningkatkan transparansi ekspor, menutup potensi kebocoran ekonomi, serta mendukung stabilitas rupiah.

Namun, Liza menilai pasar akan lebih menyoroti kualitas implementasi kebijakan tersebut daripada tujuannya. Dengan kata lain, ada masalah trust atau kepercayaan dari investor dan pelaku usaha terhadap proses eksekusi kebijakan itu di masa mendatang.

“Pertanyaan besar pasar saat ini bukan lagi 'apa tujuan kebijakannya', melainkan 'siapa yang menjalankan, seberapa transparan mekanismenya, dan seberapa efisien implementasinya?',” kata Liza dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (29/5).

Menurut dia, pasar masih dapat menerima kebijakan tersebut apabila DSI hanya berfungsi sebagai clearing house administratif dan pengawas devisa hasil ekspor. Namun, kekhawatiran muncul apabila peran DSI berkembang menjadi instrumen kontrol yang terlalu besar terhadap penentuan harga, pemilihan pembeli, sistem pembayaran, hingga kontrak perdagangan komoditas.

Liza menilai kondisi tersebut dapat memunculkan persepsi bahwa Indonesia bergerak terlalu jauh ke arah resource nationalism atau nasionalisme sumber daya alam.

“Market (pasar) tidak hanya menilai tujuan sebuah kebijakan, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut dapat dieksekusi secara efisien tanpa menciptakan bottleneck (hambatan proses) baru bagi dunia usaha,” ujar dia.

Menurut Liza, menjaga kepercayaan investor saat ini menjadi sama pentingnya dengan menjaga devisa negara, terutama di tengah kondisi rupiah yang masih tertekan dan arus dana asing yang masih keluar dari pasar domestik.

Tantangan Terbesar Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Menurut Liza, tantangan terbesar kebijakan ekspor satu pintu berada pada aspek implementasi. Hingga akhir Mei 2026, arus dana asing keluar dari pasar modal Indonesia tercatat mencapai sekitar Rp 54,5 triliun. Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga sempat melemah hingga menembus level Rp 17.800 per dolar AS.

Dalam kondisi pasar yang sensitif, setiap perubahan kebijakan yang menyentuh langsung mekanisme bisnis emiten akan diterjemahkan sebagai tambahan risiko kebijakan atau policy risk.

Dia menilai, kekhawatiran investor meningkat apabila DSI nantinya berkembang menjadi sole exporter atau saluran wajib ekspor, mengendalikan harga komoditas, membatasi pembeli tertentu, memperketat pengawasan pembayaran hingga meninjau ulang kontrak yang sudah berjalan.

Menurut dia, skenario tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan terkait transparansi mekanisme harga, tata kelola, hingga potensi konflik kepentingan. Selain itu, pasar juga akan bertanya-tanya soal tambahan birokrasi hingga kemampuan institusi dalam menjalankan perdagangan komoditas global yang kompleks dan bergerak cepat.

“Perdagangan komoditas global merupakan bisnis yang sangat cepat, kompleks, dan highlyrelationship-driven,” kata Liza.

Dia menjelaskan, pembeli komoditas internasional amat sensitif terhadap kepastian kontrak, kecepatan pengiriman, fleksibilitas harga hingga efisiensi administrasi. Ia menilai proses perdagangan yang terlalu birokratis berpotensi membuat pembeli internasional mencari alternatif pasokan dari negara lain.

Selain itu, Liza juga menyoroti pentingnya kejelasan benchmark harga komoditas. Pada komoditas batu bara misalnya, harga batu bara acuan (HBA) pemerintah belum tentu mencerminkan seluruh karakteristik transaksi aktual yang dipengaruhi kualitas kalori, kadar sulfur, moisture hingga acuan harga global seperti Newcastle Index.

Karena itu, definisi praktik underinvoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya perlu dijelaskan secara terperinci agar tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar.

Manfaat Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kendati demikian, Liza menilai kebijakan ekspor satu pintu tetap memiliki sejumlah manfaat strategis bagi perekonomian nasional.

Pertama, meningkatkan transparansi ekspor dan meminimalkan praktik underinvoicing. Dengan sistem terintegrasi, pemerintah dapat memiliki visibilitas lebih besar terhadap volume, harga, dan aliran devisa hasil ekspor komoditas strategis.

Kedua, memperkuat pengawasan perdagangan komoditas nasional melalui integrasi data ekspor dan devisa. Pemerintah juga disebut tengah mendorong integrasi sistem ekspor yang selama ini berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Indonesia National Single Window (INSW) ke dalam ekosistem DSI dan Danantara.

Ketiga, memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas global. Menurut Liza, model pengelolaan seperti ini juga diterapkan sejumlah negara berbasis komoditas, seperti Malaysia melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB), Saudi Arabia lewat Saudi Aramco, hingga Cile melalui Codelco.

“Tujuan akhirnya relatif sama, yaitu memperkuat posisi tawar negara, menjaga penerimaan devisa, dan memastikan komoditas strategis dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi perekonomian domestik,” ujar dia.

Keempat, memperkuat konsep resource sovereignty atau kedaulatan ekonomi agar manfaat sumber daya alam lebih besar dinikmati di dalam negeri dibanding mengalir ke luar negeri.

IDXChannel - Pemerintah menyatakan, kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor tunggal tidak akan menambah beban mata rantai perdagangan komoditas strategis. Dengan demikian, kegiatan ekspor melalui DSI tidak akan menambah beban bagi eksportir yang selama ini berbisnis dengan benar.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengatakan, DSI yang berperan sebagai entitas tunggal ekspor komoditas batu bara, CPO, dan paduan besi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Sebaliknya, DSI juga diberikan tugas untuk memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) agar lebih transparan dan akuntabel.

"Dengan adanya DSI, ini pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja itu tidak akan ada imbas, tidak akan ada perubahan dari diberlakukannya satu pintu ekspor ini, bukan DSI diminta cari untung dari situ," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Sudaryono menjelaskan, dengan hadirnya DSI, pemerintah ingin meminimalisir potensi kerugian negara dari praktik-praktik perdagangan ekspor yang dinilai merugikan penerimaan negara, seperti under-invoicing dan transfer pricing.

Dia menilai praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing selama ini diduga dilakukan oleh oknum tertentu dalam perdagangan ekspor SDA. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan seluruh aktivitas ekspor berjalan lebih tertib dan adil.

"Kita jadi objective-nya (tujuannya) itu bukan untuk mencari untung di DSI, bukan, tapi objective-nya adalah menertibkan, (jadi) yang tertib jalan terus. Nah yang belum tertib ditertibkan kan praktik-praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing, itu kemudian bisa kita berantas sehingga semua dikelola dengan tertib," tuturnya.

Lebih lanjut, Sudaryono mengibaratkan DSI sebagai pipa transparan yang memungkinkan pemerintah memantau harga ekspor SDA secara lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Anggaplah ini semacam pipa transparan gitu, jadi kita ingin melihat transparansi disitu disesuaikan dengan harganya pakai AI, pakai apa gitu, supaya sekali lagi objective atau tujuan dari pemerintah bukan nambahin rente kemudian mengambil untung di situ, bukan," kata Sudaryanto.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan kepada petani maupun pengusaha kelapa sawit bahwa keberadaan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bukan untuk mengambil untung.

Pasalnya, muncul kekhawatiran dari kalangan pelaku usaha kelapa sawit dengan keberadaan PT DSI terhadap tambahan biaya dalam rantai pasok.

Sudaryono menegaskan, bahwa keberadaan PT DSI bertujuan untuk meminimalisir dan mengidentifikasi kerugian-kerugian negara atas praktik yang selama ini diduga dilaksanakan oleh oknum tertentu dalam perdagangan ekspor SDA.

“Tujuan dari pemerintah bukan nambah rente dan atau kemudian ambil untung di situ,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (29/5/2026).

Dalam hal ini, PT DSI bertindak sebagai perusahaan pengelola dan pengawas, yang melakukan secara transparan dan akuntabel nantinya, kemudian tidak mengambil keuntungan.

Penerapan ini tidak serta merta, melainkan dengan masa transisi berlaku selama tiga bulan, yakni 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Kemudian secara bertahap nantinya pengelolaan ekspor akan sepenuhnya oleh PT DSI pada 1 Januari 2027 mendatang.

Harapannya, praktik seperti under invoicing dan under-pricing atau transfer pricing itu dapat diberantas.

Dengan demikian, semua dikelola dengan tertib, adanya keadilan ekonomi yang baik dan negara mendapatkan penerimaan negara sebagaimana mestinya.

“Harusnya dengan adanya DSI ini pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja itu tidak akan ada imbas apapun, tidak akan ada perubahan, tidak akan dirugikan,” tuturnya.

Sebelunya, Prabowo Subianto menjelaskan, dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Menurutnya, tujuan utama kebijakan itu adalah memperkuat pengawasan dan monitoring transaksi ekspor sekaligus memberantas praktik kurang bayar atau under invoicing, pemindahan harga atau transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar, under invoicing, praktik pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor,” ujarnya.

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara dari pengelolaan serta penjualan SDA Indonesia.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengancam akan mencabut izin pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli tandan buah segar (TBS) petani di bawah harga ketentuan pemerintah.

Ancaman itu disampaikan menyusul anjloknya harga TBS usai pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi 139 PKS yang membeli TBS dengan harga murah. Namun, baru 16 PKS yang menyesuaikan harga usai pemerintah menggelar rapat dengan pelaku usaha sawit beberapa hari lalu.

"Setelah dilaksanakan pengumuman dan rapat dua hari yang lalu, ada 16 di antaranya melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga pembelian. Namun dirasa masih banyak yang masih belum menyesuaikan harga yang kita tetapkan, sehingga perlu dilakukan rapat lanjutan," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (29/5).

Menurut Sudaryono, rapat lanjutan tersebut turut dihadiri asosiasi petani sawit, BUMN pangan, perusahaan refinery, hingga eksportir sawit.

Ia menegaskan harga crude palm oil (CPO) global sejatinya tidak turun. Bahkan, permintaan dan volume perdagangan CPO justru meningkat.

"Karena harga sawit di tingkat dunia, di tingkat konsumen, itu kemudian harganya tidak ada penurunan, baik penurunan harga maupun penurunan kuantitas. Bahkan cenderung permintaannya bertambah dan harganya bertambah," katanya.

Karena itu, Sudaryono meminta pelaku usaha di sektor hilir tetap melakukan transaksi perdagangan seperti biasa dengan mengacu pada harga yang dibentuk melalui lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

"Jadi ada pembentukan harga lelang di KPBN, mengacu pada harga CPO dunia dan lain-lain dan kita menginginkan dan kami meminta kepada pelaku usaha sawit di hilir itu acuan KPBN itu jadi acuan dan kemudian hindarkan withdraw," ujarnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah aktif memantau harga TBS di wilayah masing-masing dan memastikan PKS membeli TBS sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024.

Sudaryono mengatakan pemerintah tidak akan segan menjatuhkan sanksi bagi PKS yang melanggar aturan, termasuk pencabutan izin usaha.

"Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali. Jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan," katanya.

Kementerian ESDM itu adalah yang terkait dengan izin usaha pertambangan, pengangkutan, penjualan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan konsolidasi data izin usaha pertambangan (IUP) dengan Danantara terkait aktivitas ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Kementerian ESDM itu adalah yang terkait dengan izin usaha pertambangan, pengangkutan, penjualan. Itu juga kami sudah lakukan konsolidasi dengan Danantara,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Yuliot menyampaikan pendataan IUP merupakan salah satu tanggung jawab Kementerian ESDM dalam hal mendukung ekspor komoditas sumber daya alam, seperti batu bara, minyak kelapa sawit dan paduan besi (ferro alloy) melalui DSI.

Kementerian ESDM, kata dia, akan memfasilitasi kelengkapan perizinan dan juga implementasi dari kebijakan tersebut.

“Jadi, sekalian itu nanti kami akan lakukan fasilitasi untuk kelengkapan perizinan dan juga terhadap implementasinya,” ucap Yuliot.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI Jakarta, Rabu (20/5) telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Kemudian, pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria pada Senin (25/5) mengatakan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sudah resmi menjadi BUMN.

DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Selanjutnya pada tahap kedua yang ditargetkan dimulai Januari 2027, DSI akan membeli komoditas dari eksportir domestik untuk kemudian menjualnya ke pasar internasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Saya lihat DSI ini adalah bagian dari ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, kemudian juga keadaan petani

Jakarta (ANTARA) - Kalangan pelaku industri menilai langkah pembenahan tata niaga ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai ikhtiar yang berdampak baik bagi penguatan ekonomi rakyat.

Menurut Chairman Arghajata Consulting Rezki Sri Wibowo kebijakan integrasi satu pintu ini dapat berjalan maksimal asalkan pemerintah segera merilis regulasi turunan yang detail serta memberikan kepastian hukum bagi kontrak bisnis eksisting.

Kepastian regulasi, menurut dia dinilai penting untuk menjaga kenyamanan ekosistem logistik dan mitra forwarder internasional yang terlibat dalam rantai pasok komoditas.

"Saya lihat DSI ini adalah bagian dari ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, kemudian juga keadaan petani," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menyarankan agar pemerintah merancang instrumen pengawasan yang melibatkan partisipasi publik secara aktif sesuai dengan prinsip kedaulatan sumber daya alam, untuk mengoptimalkan nilai akuntabilitas lembaga.

"Artinya bagaimana menginkorporasi rakyat itu dalam proses pengawasan, untuk menjamin hak masyarakat selaku penerima manfaat utama," katanya.

Sementara itu Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai kebijakan mengonsolidasikan ekspor komoditas lewat satu pintu ini dinilai sebagai langkah yang sudah dipraktikkan oleh berbagai negara lain.

Dia memberikan contoh negara Ghana yang sukses membentuk badan ekspor khusus untuk komoditas kakao dalam memperkuat daya jual di pasar global.

Menurut dia penguatan posisi tawar tersebut dapat memberikan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan jika lembaga pengelola mengedepankan aspek integritas terhadap para pimpinan serta adanya audit berkala.

"Tinggal masalahnya adalah bagaimana mekanisme kerja yang betul-betul baik, sehingga kemudian manfaat yang diperoleh oleh negara, dan juga oleh pemangku kepentingan yang lain, betul-betul bisa optimal," kata dia.

Ia mengingatkan penerapan asas keterbukaan informasi secara konsisten akan meminimalisir segala bentuk manipulasi dokumen ekspor di lapangan.

"Jadi tata kelola itu bisa diimplementasikan langsung sebetulnya. Seperti dengan soal masalah transparansi," kata Toto mengenai pentingnya standard operating procedure yang akuntabel.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia Fithra Faisal menyatakan pemerintah berkomitmen menciptakan tata kelola komoditas hulu hingga hilir yang transparan, akuntabel dan bisa ditelusuri, agar pelaku usaha juga mendapatkan kepastian bisnis melalui pembenahan manajemen administrasi perdagangan.

Menurut dia langkah strategis tersebut diambil sebagai solusi jangka panjang untuk mengkonsolidasikan data ekspor sekaligus memulihkan potensi kekayaan negara yang selama ini hangus akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing yang dilakukan oleh sejumlah pihak.

"Dengan adanya pencatatan yang lebih tertib, dengan mencatat saja, kita bisa mendapatkan potensi baseline tambahan pertumbuhan ekonomi 0,8 persen," ujar Fithra.

Dia mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan langkah konsolidatif yang sudah berlangsung selama 6 bulan terakhir ini, guna memastikan kelak DSI dapat beroperasi dengan penuh profesionalisme.

"Oleh karenanya kita keluar dengan satu mekanisme badan konsolidasi ekspor di mana kalau kita bicara preseden secara empiris itu sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti misalnya Qatar, Saudi, bahkan di Malaysia atau India," jelasnya.

Menurut Fithra, penertiban melalui DSI diproyeksikan mampu mengalihkan 10 hingga 20 persen potensi dana under-invoicing ke dalam negeri.
Tindakan ini pun akan menambah cadangan devisa sebesar 44 miliar dolar AS dan dapat memperkuat posisi nilai tukar rupiah ke level Rp16.900 per dolar AS.

Pemerintah pun menetapkan masa transisi hibrida selama enam bulan sebelum kebijakan ini diberlakukan secara penuh bagi seluruh pelaku industri, keputusan tersebut sebagai bentuk respons terhadap masukan dunia usaha.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pembentukan BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam tata kelola ekspor komoditas strategis, termasuk sawit, bukan untuk menambah rantai perdagangan ataupun mencari keuntungan.

Menurutnya, keberadaan DSI justru ditujukan menjadi 'pipa transparan' untuk memastikan praktik ekspor berjalan sesuai aturan dan terhindar dari pelanggaran seperti transfer pricing maupun under pricing.

"Saya kira itu enggak ada masalah. Ini ada semacam misleading di media khususnya di sosmed seolah-olah nambah rantai perdagangan. Enggak," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (29/5).

"Anggaplah ini semacam pipa transparan. Jadi kita ingin melihat transparansi di situ, disesuaikan dengan harganya, pakai AI pakai apa gitu," imbuhnya.

Ia menegaskan tujuan pembentukan DSI bukan untuk mencari keuntungan dari aktivitas ekspor sawit, melainkan memperbaiki tata kelola perdagangan sumber daya alam Indonesia.

"Objektifnya bukan untuk nyari untung di DSI, bukan. Tapi objektifnya adalah menertibkan yang belum tertib, praktik-praktik seperti under invoicing, under pricing, atau transfer pricing itu kemudian bisa kita berantas," katanya.

Menurut Sudaryono, pemerintah ingin memastikan pelaku usaha sawit di sektor hilir, khususnya perusahaan refinery dan eksportir, tetap menjalankan kegiatan perdagangan seperti biasa selama masa transisi kebijakan ekspor satu pintu berlangsung.

Ia menyebut implementasi DSI akan dilakukan secara bertahap. Masa transisi dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum pengelolaan ekspor dilakukan penuh pada 1 Januari 2027.

"Pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja itu tidak akan ada imbas apa pun, tidak akan ada perubahan, tidak akan dirugikan," ujarnya.

Sudaryono mengatakan pemerintah juga meminta perusahaan refinery dan eksportir tetap mengacu pada harga yang terbentuk di PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) dalam melakukan transaksi perdagangan sawit agar tidak memicu penurunan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Menurut dia, penurunan harga TBS yang terjadi belakangan lebih dipicu kekhawatiran pasar setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI.

"Di hilirnya itu tidak ada perubahan, sementara di hulunya terjadi gejolak, yaitu pembelian TBS yang murah. Maka masalahnya ada di tengah, dan masalahnya ini harusnya mudah kita selesaikan," pungkas Sudaryono.

JAKARTA, Kompas.com - Rencana pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha ekspor komoditas strategis menuai sorotan.

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai konsep tersebut berisiko terlalu besar jika DSI diarahkan menjadi “super trader” untuk ekspor komoditas nasional.

Menurut Wijayanto, model bisnis perdagangan komoditas jauh lebih rumit dibanding sekadar membeli barang dari produsen lalu menjualnya kembali ke luar negeri.

“Kalau konsep DSI sesuai pidato presiden, membeli produk dari produsen nasional lalu menjalankan ekspor, menurut saya itu tidak akan berhasil dijalankan,” kata Wijayanto kepada Kompas.com, Jumat (29/5/2026).

Ia menjelaskan perdagangan komoditas seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melibatkan ratusan produsen dengan spesifikasi produk berbeda-beda.

Di sisi lain, terdapat ribuan pembeli luar negeri dengan kontrak, standar mutu, hingga skema pembayaran yang juga berbeda.

“Bayangkan ada ratusan produsen dan ribuan buyer dengan variasi produk dan term kontrak berbeda-beda. Itu sangat kompleks,” ujarnya.

Tak hanya soal transaksi jual beli, perdagangan komoditas juga berkaitan dengan asuransi, pengiriman internasional, hingga kebutuhan modal kerja yang sangat besar.

Wijayanto memperkirakan kebutuhan modal kerja DSI dapat mencapai Rp 250 triliun hingga Rp 330 triliun per tahun jika harus menangani ekspor tiga komoditas utama tersebut.

“Ekspor coal, CPO, dan iron alloy nilainya sekitar Rp 1.100 triliun per tahun. Trader komoditas biasanya membutuhkan modal kerja sekitar 25 persen sampai 30 persen dari total penjualan tahunan,” katanya.

Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci dari mana sumber pendanaan sebesar itu akan diperoleh.

Selain itu, Wijayanto juga menyoroti persoalan kepercayaan pelaku usaha internasional terhadap sistem hukum Indonesia. Ia mengatakan banyak importir global selama ini lebih nyaman membeli melalui perusahaan berbasis Singapura karena faktor kepastian hukum.

“Banyak importir membeli lewat perusahaan di Singapura karena kepastian hukumnya dianggap lebih baik,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai pembentukan DSI justru berpotensi memunculkan rantai perantara baru apabila tidak dirancang secara matang.

Wijayanto menilai pemerintah sebaiknya mengubah peran DSI menjadi lembaga pengawasan dan monitoring ekspor, bukan menjadi eksportir tunggal.

Ia mengusulkan fungsi pengawasan dilakukan melalui kolaborasi PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo dengan lembaga internasional seperti SGS Swiss.

Menurut dia, model tersebut lebih realistis karena tidak membutuhkan modal kerja jumbo dan tidak mengganggu mekanisme bisnis yang sudah berjalan.

“Langkah ini lebih sederhana, tidak merusak iklim usaha, dan peluang berhasilnya lebih tinggi,” ujarnya.

IDXChannel - PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) masih mencermati perkembangan terkait ekspor satu pintu, termasuk untuk komoditas batu bara, melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Emiten yang bergerak di sektor jasa angkut hasil pertambangan industri ekstraktif ini masih bersiap menghadapi kemungkinan apapun di luar rencana bisnis yang dicanangkan tahun sebelumnya.

Direktur Utama MINE, Ivo Wangarry, mengatakan Perseroan yang terus memantau perkembangan kebijakan pemerintah seraya melakukan kajian internal terhadap potensi dampak tidak langsung yang mungkin timbul terhadap kegiatan usaha, khususnya apabila kebijakan tersebut mempengaruhi kegiatan usaha pelaku usaha ekspor, pemilik IUP, maupun pihak pengelola fasilitas pengolahan yang menjadi bagian dari rantai pasok industri pertambangan.

"Perseroan tidak dapat mengesampingkan kemungkinan adanya dampak tidak langsung apabila kebijakan tersebut mempengaruhi kegiatan usaha pemberi kerja atau mitra usaha Perseroan yang bergerak di bidang ekspor, pengolahan dan/atau pemurnian nikel," kata Ivo dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Jumat (29/5/2026).

Perseroan, kata Ivo, juga belum dapat menentukan secara pasti dampak finansial yang mungkin timbul terhadap pendapatan, laba usaha, laba bersih, maupun arus kas Perseroan.

Meski demikian, apabila terjadi penurunan aktivitas usaha dari pemberi kerja atau mitra usaha Perseroan yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut, maka hal tersebut berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan.

"Perseroan tidak dapat mengesampingkan kemungkinan adanya penyesuaian kerja sama, termasuk potensi penghentian kontrak sebelum jangka waktu berakhir, apabila terdapat kebijakan atau kondisi tertentu dari pihak pemberi kerja maupun pelaku usaha terkait yang terdampak langsung oleh implementasi peraturan dimaksud," kata Ivo.

Seturut itu, korporasi masih dalam proses penyusunan langkah mitigasi seiring potensi perubahan kebijakan pemerintah. Perseroan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan regulasi, melakukan kajian internal, serta mengevaluasi strategi usaha dan operasional Perseroan sesuai kebutuhan.

"Sampai dengan saat ini, Perseroan belum memiliki rencana tindakan korporasi khusus terkait rencana kebijakan dimaksud. Adapun lini masa (timeline) penyesuaian akan mengikuti perkembangan dan implementasi resmi dari Pemerintah," kata Ivo.

Adapun Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara resmi mengubah status PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi badan usaha milik negara (BUMN) Persero.

Perubahan status PT DSI diumumkan langsung oleh CEO BPI Danantara Rosan P Roeslani melalui akun Instagramnya, Senin (25/5/2026). PT DSI disiapkan gerbang satu pintu ekspor untuk tiga komoditas strategis yaitu batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferro alloys.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) lebih tepat berfungsi sebagai pengawas sistem perdagangan sawit nasional melalui pengembangan platform digital perdagangan sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir serta ekspor. Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menilai DSI juga lebih baik berperan sebagai verifikator dan regulator pendukung dalam sistem perdagangan sawit nasional.

“POPSI menilai negara, pemerintah, dan/atau DSI seharusnya lebih tepat berperan sebagai regulator, verifikator, dan pengawas perdagangan sawit nasional,” kata Mansuetus melalui keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

Dalam konteks tata kelola perdagangan sawit nasional, POPSI mendukung modernisasi sistem perdagangan melalui digitalisasi yang transparan dan terintegrasi.

Namun, ia menilai digitalisasi tidak boleh berubah menjadi sentralisasi perdagangan ataupun menciptakan monopoli baru yang justru memperbesar ketergantungan pasar dan menekan mekanisme persaingan usaha yang sehat.

“Karena itu, POPSI mengusulkan pembangunan platform digital nasional sawit yang kuat, komprehensif, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir serta ekspor,” ujar Mansuetus.

Platform tersebut, lanjut dia, harus mampu mengintegrasikan data produksi petani, PKS, refinery, stok CPO, transaksi domestik dan ekspor, dokumen perizinan, arus pembayaran, hingga pelacakan pengiriman dan devisa hasil ekspor secara real time.

Sistem ini juga harus terkoneksi langsung dengan Bea Cukai, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), otoritas pelabuhan, surveyor, karantina, kementerian terkait, sistem logistik nasional, hingga sektor perbankan.

Dengan model pengawasan digital yang terintegrasi tersebut, negara tetap dapat memperoleh transparansi perdagangan, pengawasan penerimaan negara, pengendalian praktik under invoicing dan transfer pricing, serta monitoring ekspor secara akurat tanpa harus memperpanjang rantai birokrasi perdagangan atau mengganggu mekanisme pasar yang telah berjalan.

Lebih jauh, POPSI mengharapkan adanya kepastian regulasi dari pemerintah, khususnya untuk memastikan skema perdagangan dan alur transaksi hingga Desember 2026.

“Selain itu, DSI harus melengkapi dengan rencana kerja untuk perdagangan minyak sawit ke pasar. Dengan adanya kepastian regulasi, ekosistem industri tetap stabil dan transaksi dengan petani sawit tetap berjalan normal,” kata dia.