Ketahanan pangan juga merupakan upaya membangun martabat, menciptakan kesempatan, dan memperluas ruang bagi masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri

Jakarta (ANTARA) - Ketahanan pangan sering kali dibicarakan melalui angka-angka statistik yang tak jarang terlalu rumit.

Luas lahan yang dibuka, jumlah produksi yang dihasilkan, hingga nilai investasi yang ditanamkan menjadi ukuran yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan sebuah program.

Di balik seluruh angka tersebut, ada satu hal mendasar yang tidak kalah penting, yakni tentang siapa yang sesungguhnya menikmati hasil pembangunan itu.

Isu itu menjadi semakin kuat manakala dikaitkan dengan Papua. Selama puluhan tahun, Papua dikenal sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Hamparan lahan yang luas, kekayaan hayati yang beragam, serta komoditas lokal yang unik merupakan modal besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

Namun, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa keberlimpahan sumber daya tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal.

Pembangunan dapat berjalan, investasi dapat masuk, dan produksi dapat meningkat, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata oleh mereka yang hidup dan bekerja di wilayah tersebut.

Anggota Komite Eksekutif Presiden Republik Indonesia untuk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Billy Mambrasar pun menemui Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan jajaran Kementerian Pertanian, untuk menyampaikan aspirasi agar petani muda Orang Asli Papua (OAP) memperoleh ruang yang lebih besar dalam program-program pertanian nasional.

Aspirasi yang disampaikan sesungguhnya mengandung pesan yang melampaui urusan sektor pertanian semata.

Di dalamnya terdapat pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana pembangunan seharusnya dirancang agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama.

Di berbagai kampung di Papua, tidak sulit menemukan masyarakat yang memiliki semangat untuk bertani.

Banyak keluarga menggantungkan kehidupan pada lahan yang mereka kelola secara turun-temurun. Mereka mengenal tanahnya, memahami musimnya, dan memiliki pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Akan tetapi, potensi tersebut sering berhadapan dengan berbagai keterbatasan. Akses terhadap pelatihan masih belum merata.

Pendampingan teknis belum menjangkau seluruh wilayah. Teknologi pertanian modern belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Akses pembiayaan masih menjadi tantangan.

Sementara jalur pemasaran sering kali menjadi hambatan terbesar bagi petani untuk memperoleh nilai ekonomi yang optimal.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi tersebut dikenal sebagai kegagalan pasar. Bukan karena masyarakat tidak memiliki kemampuan, melainkan karena terdapat hambatan yang membuat mereka sulit mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang.

Akses sumber daya

Dalam situasi seperti itu, kehadiran negara menjadi penting. Negara bukan sekadar pemberi bantuan, melainkan fasilitator yang membuka akses, memperkuat kapasitas, dan menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat tumbuh secara mandiri.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai, Papua memiliki modal yang sangat besar, mulai dari potensi lahan, generasi muda yang produktif, hingga kekayaan komoditas lokal.

Karena itu, pemberdayaan petani muda Papua tidak boleh berhenti pada program-program jangka pendek. Hal yang dibutuhkan adalah penguatan kapasitas, akses teknologi, pendampingan berkelanjutan, dan keterhubungan dengan pasar.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena pertanian masa kini telah mengalami perubahan yang sangat besar. Bertani tidak lagi sekadar menanam dan memanen.

Pertanian modern menuntut kemampuan manajemen usaha, literasi digital, pemanfaatan teknologi, hingga kemampuan membaca kebutuhan pasar.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Idha Widi Arshanti menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian di Papua.

Petani muda perlu memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan agar mampu bersaing dan berkembang dalam ekosistem pertanian modern.

Pada saat yang sama, dukungan infrastruktur juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto mengingatkan bahwa Papua memiliki karakter wilayah yang sangat beragam. Oleh sebab itu, pembangunan lahan dan irigasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar produktivitas pertanian dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara itu, sektor peternakan rakyat juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Pengembangan peternakan tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan protein hewani, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat perdesaan.

Dengan dukungan kesehatan hewan, pembibitan, manajemen pakan, dan penguatan kelembagaan peternak, sektor ini berpotensi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal di Papua.

Dampak ekonomi

Lebih jauh lagi, pelibatan petani asli Papua sesungguhnya memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekadar peningkatan produksi pangan.

Ketika masyarakat lokal menjadi bagian dari rantai produksi, manfaat ekonomi akan berputar di wilayah tersebut. Pendapatan petani meningkat, daya beli masyarakat bertambah, usaha-usaha kecil tumbuh, dan lapangan kerja baru tercipta.

Dalam teori ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai efek pengganda ekonomi. Setiap peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat akan menciptakan aktivitas ekonomi lanjutan yang memperkuat kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pertanian Papua tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah hektare yang ditanami atau tonase hasil panen yang diproduksi.

Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat asli Papua terlibat dalam proses tersebut dan memperoleh manfaat yang nyata dari pembangunan yang berlangsung.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pembangunan yang paling berkelanjutan adalah pembangunan yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat menjadi pelaku utama, mereka akan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap program yang dijalankan.

Mereka tidak hanya menjaga keberlangsungannya, tetapi juga terus mengembangkan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal.

Papua sesungguhnya tidak kekurangan potensi untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Hal yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan, pendampingan yang konsisten, serta kemauan untuk menempatkan masyarakat asli Papua sebagai subjek pembangunan.

Sebab ketahanan pangan bukan hanya soal memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ketahanan pangan juga merupakan upaya membangun martabat, menciptakan kesempatan, dan memperluas ruang bagi masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri.

Ketika petani asli Papua diberi akses, kepercayaan, dan kesempatan untuk berkembang, yang tumbuh bukan sekadar produksi pangan, tetapi juga sebuah kemandirian ekonomi, optimisme generasi muda, dan harapan bahwa pembangunan benar-benar hadir untuk mereka yang selama ini menjadi bagian penting dari Tanah Papua.

Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah memperkuat tata kelola ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam strategis sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Langkah tersebut ditandai dengan terbitnya tiga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi.

Ketiga regulasi tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026, yakni Permendag Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Batubara, Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Kelapa Sawit, dan Permendag Nomor 17 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Paduan Besi.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis yang mengatur pelaksanaan ekspor ketiga komoditas oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor, dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa ketiga aturan ini dirancang untuk memastikan pengelolaan ekspor berjalan lebih tertib dan akuntabel. Pemanfaatan sumber daya alam nasional diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi negara.

"Kemendag menerapkan berbagai instrumen pengaturan ekspor untuk memastikan pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis oleh BUMN Ekspor berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan tertulis, kamis (11/6).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha selama masa transisi berlangsung.

"Melalui kebijakan ini, pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis, mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi negara, memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi, serta mendukung hilirisasi dan stabilitas ekonomi nasional," kata dia.

Lebih lanjut dirinya memaparkan, implementasi kebijakan ini diberlakukan secara bertahap untuk menjaga kelancaran transisi dan memberi ruang penyesuaian bagi pemangku kepentingan.

Pada Tahap I, yang berlangsung dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026, ekspor masih dapat dilakukan melalui perizinan yang telah diterbitkan sebelumnya. Namun, pelaku usaha diwajibkan menyampaikan laporan dan dokumen ekspor kepada BUMN Ekspor, dan pemerintah akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama.

Memasuki Tahap II, paling lambat 1 Januari 2027, seluruh ekspor komoditas strategis hanya boleh dilakukan oleh BUMN Ekspor. Seluruh proses mulai dari pra-kepabeanan (pre-clearance), kepabeanan (customs clearance), hingga pasca-kepabeanan (post-clearance) akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Untuk batu bara, cakupan regulasi meliputi antrasit, batu bara termal, lignit, dan gambut dalam kode HS 2701 hingga HS 2703. Selama Tahap I, ekspor tetap menggunakan mekanisme Eksportir Terdaftar (ET) dan Laporan Surveyor (LS) atas nama pelaku usaha, dengan perizinan ET yang tetap berlaku hingga 31 Desember 2026.

Pengaturan kelapa sawit mencakup komoditas yang sebelumnya diatur dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2024 beserta perubahannya. Kewajiban pemenuhan pasar domestik melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita tetap dipertahankan, termasuk distribusi hingga lini ke-2 dan alokasi kepada BUMN Pangan.

Sementara untuk paduan besi, regulasi mencakup 15 pos tarif 8 digit turunan HS 7202 yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni barang yang dilarang diekspor, barang yang wajib disertai Laporan Surveyor, dan barang yang dapat diekspor tanpa Laporan Surveyor.

Dengan berlakunya ketiga Permendag baru ini, ketentuan ekspor batu bara dan paduan besi dalam Permendag Nomor 23 Tahun 2023 beserta perubahannya resmi dicabut. Ketentuan ekspor kelapa sawit dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 2 Tahun 2025 juga dinyatakan tidak berlaku.

Tommy menegaskan, penguatan tata kelola ekspor SDA strategis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan ekspor komoditas strategis tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekspor, tetapi juga mampu mendorong hilirisasi, menjaga pasokan dalam negeri, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari memaparkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan mandat dari pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan menjadikannya sebagai fondasi kebijakan ekonomi nasional.

Isi dari pasal 33 UUD 1945 khususnya ayat 3 yaitu bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan media ke Kantor Bisnis Indonesia Group di Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Qodari berdiskusi dengan Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Arif Budisusilo serta Managing Director dan Penanggung Jawab Redaksi Bisnis Indonesia Hery Trianto dan segenap jajaran manajerial.

Qodari menekankan bahwa selama ini kebijakan dari orang nomor satu di Indonesia selalu berpegang melalui dua buah pemikiran yang telah dibukukan oleh Prabowo.

“Kalau mau memahami Pak Prabowo itu saya selalu bilang bacalah dua buku, pertama Kepemimpinan Militer 1 dan 2 untuk kenal pribadinya beliau, yang kedua baca Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa bagaimana beliau melihat permasalahan bangsa dan solusinya. [Kebijakan] yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sekarang ini adalah implementasi dari buku-buku itu,” ujar Qodari.

Dia menilai bahwa apabila masyarakat tidak membaca buah pikiran tersebut, maka tentunya mereka akan kesulitan dalam melihat orientasi atau mahzab dari arah kebijakan Kepala negara.

Meski begitu, Qodari menekankan bahwa kendala tersebut menjadi salah satu dasar lahirnya Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang memiliki pekerjaan rumah dalam menjelaskan buah pikir Presiden Prabowo.

“Itu memang salah satu PR kita untuk menyampaikan. Karena kalau enggak melihat dasar pemikiran Pak Prabowo, cara Pak Prabowo melihat persoalan bangsa, itu maka apa yang dia kerjakan itu bisa dinilai salah. Karena yang berjalan selama ini berbeda paradigma dengan yang beliau pikirkan atau beliau anut gitu,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mencontohkan bahwa ada banyak salah persepsi di masyarakat terhadap kebijakan ekonomi dan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Dalam meluruskan informasi dan maksud serta tujuan dari Presiden Ke-8 RI itu, dia menilai maka Bakom yang bertugas yang terus melakukan sosialisasi.

Qodari menjelaskan bahwa secara bertahun-tahun praktik ekonomi Tanah Air berjalan dari dua sektor besar, yaitu pertambangan batu bara dan perkebungan kebun sawit yang dimanfaatkan untuk menjadi pemasukan negara.

Sayangnya, dia melanjutkan bahwa dalam praktik di lapangan kekayaan negara banyak sekali disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab yang mengelola kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.

“Istilah saya itu ya 7 dari 10 konglomerat Indonesia tuh lahirnya di sana. Nah, mereka punya lahan yang sangat luas, ribuan bahkan jutaan hektar. Apa mereka punya? Enggak Pak, salah Pak, yang punya negara Pak. Itu gak pernah menjadi hak milik mereka tuh gak pernah. Itu bukan SHM. Itu HGU. Jadi pemiliknya masih negara. Dan memang de facto kalau kembali kepada Pasal 33 [UUD 1945], Pak Prabowo itu membawa kita kepada pemahaman yang fundamental bahwa sebetulnya yang selama ini dianggap milik konglomerat itu adalah milik negara,” ujar Qodari.

Oleh sebab itu, Qodari pun menekankan bahwa dalam melahirkan kebijakan Presiden Prabowo selalu mengedepankan kepada pemahaman yang fundamental bahwa kekayaan negara adalah milik negara.

Selain itu, dia juga memaparkan soal adanya fenomena under-invoicing dan transfer-pricing yang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo, khususnya terkait ekspor sumber daya alam (SDA).

“Jadi di hulu Pak Prabowo melakukan penertiban, di hilir beliau bikin yang satu pintu itu, badan ekspor itu, satu pintu. Nah, Badan Ekspor ini satu pintu, tapi lewat situ nanti akan dicatat volume yang sesungguhnya. Lalu, kemudian dicegah under-invoicing, dicegah juga transfer-pricing,” ucap Qodari.

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan tiga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang masing-masing mengatur ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau paduan besi melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Aturan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dan mendukung hilirisasi nasional. Ketiga Permendag mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Ketiga Permendag ini, yaitu “Permendag Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Batubara”, “Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Kelapa Sawit”, serta “Permendag Nomor 17 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Paduan Besi”.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, ketiga Permendag bertujuan untuk semakin memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis. Dengan begitu, pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal.

“Kemendag menerapkan berbagai instrumen pengaturan ekspor untuk memastikan pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Mendag dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Permendag Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis”. PP tersebut mengatur pelaksanaan ekspor ketiga komoditas oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor. PP ini mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, mengatakan, kebijakan tata kelola ekspor SDA strategis dirancang untuk memastikan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Permendag ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan ekspor dan kebutuhan dalam negeri.

“Melalui kebijakan ini, pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis, mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi negara, memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi, serta mendukung hilirisasi dan stabilitas ekonomi nasional,” kata Tommy.

Tommy menjelaskan, implementasi kebijakan ini diberlakukan secara bertahap untuk menjaga kelancaran transisi dan memberi ruang penyesuaian bagi pemangku kepentingan. Pada Tahap I, atau dalam rentang waktu 1 Juni—31 Desember 2026, ekspor masih dapat dilakukan melalui perizinan yang telah diterbitkan sebelumnya. Namun, ada penambahan kewajiban untuk menyampaikan laporan dan dokumen ekspor kepada BUMN Ekspor. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi dalam jangka waktu tiga bulan sejak berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2026.

Selanjutnya, pada Tahap II yang dimulai paling lambat 1 Januari 2027, ekspor komoditas SDA strategis hanya oleh BUMN Ekspor. Seluruh proses ekspor, mulai dari tahapan prakepabeanan (pre-clearance), kepabeanan (customs clearance), hingga pascakepabeanan (post-clearance), dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk komoditas batu bara, cakupan pengaturan meliputi antrasit, batu bara termal, lignit, dan gambut yang beberapa di antaranya masuk ke dalam kode HS 2701 sampai dengan HS 2703. Selama Tahap I, kegiatan ekspor tetap menggunakan Eksportir Terdaftar (ET) dan Laporan Surveyor (LS) atas nama pelaku usaha. Perizinan ET yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan paling lambat 31 Desember 2026.

Untuk komoditas kelapa sawit, pengaturan mencakup komoditas yang sama dengan komoditas yang sebelumnya diatur dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit jo. Permendag Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit. Pengaturan ekspor tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita, termasuk kewajiban penyaluran kepada distributor hingga lini ke-2 serta alokasi kepada BUMN Pangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pengaturan ekspor paduan besi mencakup 15 pos tarif 8 digit turunan HS 7202 yang terdiri atas kelompok barang yang dilarang diekspor, kelompok barang yang ekspornya wajib disertai LS, dan kelompok barang yang dapat diekspor tanpa LS.

Dengan berlakunya ketiga Permendag tersebut, ketentuan ekspor batu bara dan paduan besi dalam “Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor” sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendag Nomor 12 Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, ketentuan ekspor kelapa sawit dalam “Permendag Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit” sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 2 Tahun 2025 juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tommy menegaskan, penguatan tata kelola ekspor SDA strategis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan ekspor komoditas strategis tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekspor, tetapi juga mampu mendorong hilirisasi, menjaga pasokan dalam negeri, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” kata Tommy.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur pelaksanaan ekspor batu bara secara bertahap melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir.

Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kemendag Muhammad Rivai Abbas mengatakan semangat utama beleid tersebut adalah menjadikan ekspor komoditas strategis batu bara hanya dapat dilakukan melalui BUMN ekspor.

Namun, lanjutnya, dalam sosialisasi Permendag Ekspor Sumber Daya Alam secara daring di Jakarta, Selasa, implementasinya dilakukan secara bertahap melalui masa transisi hingga akhir 2026.

"Ekspor komoditas strategis batu bara hanya dapat dilakukan oleh government ekspor, itu semangat awalnya. Namun demikian, tentu dalam perjalanannya memang perlu ada penyesuaian, dalam hal ini transisi yang dilakukan secara bertahap," ujar Rivai.

Rivai menjelaskan masa transisi berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Selama periode tersebut, kegiatan ekspor masih dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha dan status eksportir terdaftar (ET) batu bara, namun diwajibkan menyampaikan laporan kepada BUMN ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Dalam masa transisi itu, seluruh proses ekspor tetap menggunakan dokumen ET batu bara dan laporan surveyor (LS) atas nama pelaku usaha yang telah beroperasi sebelumnya.

Selain itu, eksportir wajib menyampaikan dokumen ekspor, kontrak penjualan, dan data lain yang diperlukan kepada BUMN ekspor melalui sistem yang terintegrasi.

Adapun komoditas yang diatur dalam beleid tersebut mencakup delapan pos tarif, terdiri atas empat pos tarif turunan HS 2701, dua pos tarif turunan HS 2702, dan dua pos tarif turunan HS 2703.

Seluruhnya, tetap dikenakan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas) berupa kewajiban ET dan LS.

"Dalam masa itu, dalam tiga bulan akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan atau implementasi tata kelola ekspor yang ada," katanya.

Mulai 1 Januari 2027, ekspor batu bara hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).

Pada tahap tersebut, seluruh proses ekspor mulai dari prakepabeanan, kepabeanan, hingga pascakepabeanan akan dilaksanakan oleh PT DSI.

Meski demikian, BUMN ekspor tetap diwajibkan memiliki ET batu bara dan laporan surveyor sebagai dokumen pelengkap kepabeanan.

Untuk memperoleh ET, DSI harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan atau izin pengangkutan dan penjualan (IPP), serta memenuhi sejumlah persyaratan administratif lainnya.

Permendag 15 Tahun 2026 juga mengatur sejumlah pengecualian terhadap kewajiban ET batu bara dan LS. Pengecualian tersebut berlaku untuk barang yang tidak ditujukan untuk kegiatan usaha, seperti keperluan penelitian dan pengembangan, barang contoh untuk pameran, serta barang re-ekspor yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak habis terpakai.

Selain itu, pengecualian juga diberikan kepada pelaku usaha yang produknya bukan batu bara namun memiliki kode harmonized system (HS) yang sama dengan komoditas batu bara yang dibatasi ekspornya.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi pemegang ET batu bara yang izin usahanya telah berakhir tetapi masih memiliki stok hasil produksi saat izin tersebut masih berlaku.

Rivai menambahkan eksportir tetap memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi ekspor secara elektronik kepada Menteri Perdagangan, baik untuk ekspor yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi.

Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan tersebut akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan perizinan ET batu bara yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Permendag 15 Tahun 2026 tetap berlaku hingga 31 Desember 2026 atau sesuai masa berlaku izin usaha apabila berakhir lebih cepat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

MURATARA - Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), khususnya komoditas emas perlu segera dikelola melalui mekanisme resmi, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah yang mendesak dilakukan adalah pembukaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Muratara, terutama pada kawasan bekas operasional PT Dwinad Nusa Sejahtera di Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya.

“Lelang WIUP bukan semata-mata soal membuka ruang investasi, tetapi soal menghadirkan kembali negara dalam pengelolaan sumber daya mineral. Jika wilayah potensial dibiarkan tanpa kepastian izin dan pengawasan, maka ruang itu akan terus diisi oleh aktivitas pertambangan ilegal,” ujar Ketua Kopri PKC PMII Sumatera Selatan Nurlia Meliani kepada wartawan, Selasa (9/8/2026).

Meliani menyebut Muratara memiliki posisi strategis dalam lanskap sumber daya mineral Sumatera Selatan dengan luas wilayah sekitar 6.008,66 kilometer persegi, dengan Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya sebagai dua wilayah terluas. Menurutnya, Kecamatan Karang Jaya menjadi salah satu kawasan penting karena memiliki rekam jejak kegiatan pertambangan emas, termasuk bekas area operasional PT Dwinad Nusa Sejahtera. 5 Negara Pemilik Harta Karun Emas Terbesar di Dalam Tanah, Indonesia Urutan Berapa?

Sumatera Selatan tercatat memiliki potensi mineral logam, termasuk emas primer dan perak, serta potensi batubara dalam jumlah besar. Artinya, sektor mineral, Batubara, dan emas masih menjadi salah satu basis penting bagi pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, dan pembangunan daerah.

“Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tata kelola yang optimal. Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI menjadi persoalan serius. Aktivitas tambang ilegal tidak hanya menghilangkan potensi penerimaan negara dari royalti, iuran tetap, pajak badan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan, risiko keselamatan kerja, konflik sosial, serta melemahkan wibawa hukum negara di wilayah pertambangan,” jelasnya.

Aktivitas tambang emas ilegal di Muratara berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp1,3 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan PETI bukan lagi sekadar pelanggaran administratif. “PETI sudah menjadi problem tata kelola sumber daya alam yang berdampak langsung terhadap keuangan negara, lingkungan hidup, dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muratara Ustad Rafizen Karsudin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Muratara. “Kegiatan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, Air sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat kini berubah menjadi keruh, tercemar, dan tidak lagi layak digunakan,” katanya.

Kawasan bekas tambang PT Dwinad Nusa Sejahtera menjadi salah satu contoh penting. Area yang memiliki nilai ekonomi tinggi tidak dapat dibiarkan berada dalam ruang kosong perizinan dan pengawasan. Tanpa kepastian izin yang sah, kawasan tersebut rawan dimanfaatkan oleh aktivitas pertambangan ilegal yang tidak tunduk pada standar teknis, tidak memenuhi kewajiban reklamasi, tidak menjamin keselamatan pekerja, serta tidak memberikan kontribusi fiskal yang semestinya bagi negara dan daerah.

Karena itu, pembukaan Lelang WIUP Muratara menjadi sangat mendesak. Melalui mekanisme lelang resmi, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan tambang dilakukan oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat teknis, finansial, lingkungan, dan tata kelola. Dengan begitu, negara tidak hanya menertibkan aktivitas ilegal, tetapi juga menghadirkan instrumen legal untuk mengubah potensi yang selama ini bocor menjadi sumber penerimaan resmi.

Lelang WIUP juga penting untuk menarik investasi yang bertanggung jawab. Kehadiran pelaku usaha resmi dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat penerimaan daerah dan negara, serta memastikan adanya kewajiban reklamasi dan pascatambang. Hal ini jauh lebih baik dibanding membiarkan kawasan potensial dikuasai aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Desakan percepatan lelang WIUP ini juga sejalan dengan semangat reformasi perizinan sektor pertambangan yang sebelumnya disampaikan Bupati Muratara, Devi Suhartoni. Devi mendorong pemerintah pusat melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem perizinan dan pengurusan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB di sektor pertambangan.

“Tujuannya bukan untuk mengabaikan aturan, tapi supaya proses perizinan dan pengurusan RKAB dibuat lebih sederhana dan efisien,” ujarnya.

Menurutnya, lambatnya proses persetujuan RKAB dapat mengganggu operasional tambang dan berdampak pada tenaga kerja. “Kalau persetujuan RKAB memakan waktu lama, tambang bisa berhenti sebulan atau dua bulan. Dampaknya, banyak pekerja yang dirumahkan. Ketika operasi dimulai lagi, butuh waktu lama untuk kembali normal,” ungkapnya.

Meski demikian, penyederhanaan perizinan tidak boleh dimaknai sebagai pelonggaran aturan lingkungan dan tata kelola. Bupati menegaskan bahwa seluruh aturan pemerintah tetap harus dipatuhi, termasuk larangan menambang di kawasan hutan lindung, taman nasional, atau melakukan aktivitas yang merusak lingkungan.

“Tentu semua aturan pemerintah harus dipatuhi, tidak boleh menambang di kawasan hutan lindung, taman nasional, atau merusak lingkungan. Tapi Kementerian ESDM perlu melakukan reformasi agar birokrasi lebih efisien dan berdampak positif bagi penerimaan negara serta kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Ketua Kopri PKC PMII Sumatera Selatan Nurlia Meliani menambahkan, ada tiga alasan utama mengapa Lelang WIUP Muratara harus segera dibuka. Pertama, Muratara memiliki potensi mineral bernilai ekonomi yang belum dikelola secara optimal. 5 Negara dengan Cadangan Nikel Terbanyak di Dunia, Indonesia Menjadi Raja Diraja

Kedua, maraknya PETI telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan risiko sosial. “Ketiga, pemerintah membutuhkan kepastian tata kelola agar sumber daya mineral dapat memberikan manfaat nyata bagi penerimaan negara, ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Meliani menyebut penundaan pembukaan lelang WIUP dikhawatirkan justru memperpanjang kerugian negara, memperbesar risiko kerusakan lingkungan, dan memberi ruang lebih luas bagi praktik pertambangan ilegal. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat perlu bergerak cepat agar potensi tambang emas di Muratara dapat dikelola secara sah, produktif, dan bertanggung jawab.

“Sudah saatnya potensi sumber daya mineral Muratara tidak lagi menjadi ruang eksploitasi ilegal, tetapi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tandasnya.

JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menandatangani nota kesepahaman ntuk memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia melalui pendekatan berbasis sains dan kolaborasi multipihak. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi sektor kehutanan sekaligus pencapaian target iklim nasional, termasuk FOLU Net Sink 2030.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhut Mahfudz menegaskan, sektor kehutanan saat ini menghadapi tantangan kompleks untuk menyelaraskan aspek perlindungan ekologi sebagai penyangga kehidupan, dengan upaya pembangunan ekonomi yang salah satunya berasal dari pemanfaatan sumber daya hutan. Menurut Mahfudz, kondisi tersebut membutuhkan pendekatan kebijakan yang tepat dan terintegrasi.

“Kompleksitas isu kehutanan saat ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Mahfudz menambahkan, keterlibatan mitra pembangunan seperti YKAN di dalam kerja sama ini akan membuka ruang mengakomodasi jejaring, pengalaman dan praktik terbaik dari berbagai wilayah dan komunitas yang dimiliki YKAN untuk memperkuat agenda pembangunan kehutanan kedepannya.

Penandatanganan MoU ini merupakan kelanjutan dan penguatan kolaborasi yang sebelumnya telah terjalin, khususnya antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan YKAN pada periode 2021–2026, yang berfokus pada penguatan fungsi kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Beberapa poin yang menjadi ruang lingkup kerja sama kali ini antara lain, pengembangan dan penguatan kebijakan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan areal preservasi, termasuk penyediaan data, informasi, dan kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain itu, kerja sama ini juga mendorong penguatan fungsi konservasi keanekaragaman hayati di kawasan konservasi maupun hutan produksi, khususnya di wilayah prioritas. Kedua pihak juga menyetujui untuk menerapkan pendekatan spasial seperti Development by Design, yang menggunakan data ilmiah yang tidak saja untuk memperbaiki perencanaan di kawasan hutan produksi, namun juga membantu perencanaan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan begitu, kawasan hutan sensitif atau wilayah hutan yang mudah rusak akibat aktivitas manusia atau perubahan lingkungan, memperoleh prioritas perlindungannya.

Lihat video: Kemenhut Ungkap Sawit Ilegal di Kawasan Hutan Capai 4 Juta Hektar



Kerja sama ini juga mencakup uji coba optimalisasi skema Multi-Usaha Kehutanan berbasis lanskap di hutan produksi, terutama di Kalimantan Timur melalui inisiatif Bentala Kalimantan. Inisiatif ini mencakup pengembangan skema penguatan tata kelola hutan produksi yang berkelanjutan dan rendah emisi serta skema insentif yang kompetitif atas jasa lingkungan yang dihasilkan.

Selain itu, kerja sama ini juga memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pendekatan berbasis risiko, termasuk pemetaan kawasan rawan, penguatan sistem pendukung, serta peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat tapak.

Direktur Eksekutif YKAN, Herlina Hartanto, menegaskan komitmen YKAN untuk terus mendukung pemerintah dalam mendorong pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa tantangan pengelolaan hutan yang makin besar hanya dapat diatasi melalui kolaborasi multipihak yang berbasis sains dan data. Kolaborasi multipihak ini menjadi kunci untuk memastikan hutan tetap lestari, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan adat, dan mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan dan target iklim Indonesia,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria membahas penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas itu berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi antarlembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengawal implementasi kebijakan baru terkait pengelolaan ekspor SDA.

"Sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi demi menjaga agar ekonomi kita berjalan seperti yang kita harapkan," kata Prasetyo kepada jurnalis.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus memperkuat sinergi kebijakan ekonomi, baik dari sisi moneter maupun fiskal. Menurutnya, koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi bagian dari upaya menjaga perekonomian nasional tetap berada pada jalur yang diharapkan.

Dia menuturkan koordinasi tersebut telah dilakukan sejak akhir pekan lalu melalui pembahasan bersama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal.

Sedangkan pada pertemuan pekan ini, pemerintah juga melakukan koordinasi teknis dengan Kementerian ESDM terkait pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral.

Salah satu agenda yang dibahas ialah implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Regulasi itu, katanya, mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam nasional yang berada di bawah pengelolaan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurut Prasetyo, kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat pengawasan negara terhadap aktivitas ekspor SDA sehingga setiap transaksi dapat dipantau secara lebih transparan dan akuntabel.

"Seluruh sumber daya alam kita yang diekspor sekarang bisa dimonitor sebaik-baiknya oleh negara," ujarnya.

Dia menambahkan, implementasi kebijakan tersebut membutuhkan dukungan dan koordinasi yang erat antara kementerian dan lembaga terkait, terutama dengan Kementerian ESDM. Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga menepis sejumlah isu yang menyebut adanya kewenangan Kementerian ESDM untuk mengambil alih pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Berkenaan dengan hal tersebut juga, dibutuhkan kerja sama yang erat, kebijakan-kebijakan yang saling mendukung, dengan Pak Menteri ESDM yang tadi sudah disampaikan sekaligus menjawab beberapa isu, beberapa pertanyaan yang sesungguhnya tidak ada kebijakan tersebut diambil oleh Kementerian ESDM," ucapnya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengajak masyarakat dan pelaku pasar untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, terbuka, dan kompetitif guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat, seluruh pelaku pasar, bahwa mari kita bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kompetitif, iklim usaha yang terbuka bagi semua mata-mata, semua demi kepentingan bangsa dan negara kita," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penguatan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan terhadap rekening penampungan (escrow account) yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan DHE SDA, sekaligus memastikan kesiapan industri perbankan dalam mendukung implementasinya.

“OJK mendukung penguatan kebijakan DHE SDA melalui implementasi PP Nomor 21 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam, antara lain dengan melakukan pengawasan terhadap escrow account yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, memastikan dukungan industri perbankan, serta memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Friderica dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain itu, OJK juga memberikan dukungan agar dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, termasuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha bank syariah (UUS).

Menurut Friderica, penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai berupa dana DHE SDA dan memenuhi persyaratan tertentu dapat dikecualikan dari perhitungan batas maksimum pemberian kredit.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi perbankan dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dapat dikecualikan dari perhitungan batas maksimum pemberian kredit untuk memberikan ruang dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Lebih lanjut, OJK juga telah menyampaikan surat kepada industri perbankan untuk mendukung implementasi kebijakan DHE SDA tersebut.

Melalui berbagai langkah tersebut, OJK berharap implementasi kebijakan DHE SDA dapat berjalan efektif sekaligus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan mendukung stabilitas sektor keuangan nasional.

Delapan puluh satu tahun lalu, di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Sukarno mengucapkan sebuah kata yang kelak menjadi nama bagi dasar negara. Tanggal 1 Juni 1945 itu bukan sekadar momen lahirnya lima sila. Ia adalah kelahiran sebuah cita-cita tentang bagaimana sebuah bangsa hendak berdiri. Dan di antara kosakata yang paling sering diulang Sukarno sesudahnya, satu yang paling lekat dengan jiwa Pancasila adalah berdikari, kependekan dari berdiri di atas kaki sendiri.

Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara di Gedung Pancasila, Jakarta, dengan tema Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidatonya ia menggaungkan kembali gagasan ekonomi Pancasila, sebuah seruan agar kekayaan alam Indonesia tidak lagi lebih banyak dinikmati pihak asing daripada rakyatnya sendiri.

Ia melontarkan otokritik atas pengelolaan sumber daya alam di masa lalu yang terlalu berorientasi ekspor tanpa nilai tambah. Ia juga membawa kabar optimistis tentang fondasi ketahanan nasional. “Kita sudah swasembada pangan saat banyak negara menghadapi kesulitan,” ujarnya. Pernyataan itu menyentuh sektor pangan dan energi sekaligus. Maka pada setiap peringatan 1 Juni, pertanyaan yang layak kita ajukan bukan seberapa hafal kita pada teks lima sila, melainkan seberapa jauh kita benar-benar berdiri di atas kaki sendiri di sektor energi. Dan jawabannya, sejauh ini, masih terasa kurang nyaman.

Dari Berdikari ke Bonanza

Sejarah kita sebenarnya pernah dekat sekali dengan cita-cita itu. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, gagasan berdiri di atas kaki sendiri bukan slogan kosong. Sukarno menolak menggadaikan kedaulatan ekonomi pada modal asing, dan perusahaan-perusahaan peninggalan kolonial dinasionalisasi agar kekayaan bumi nusantara dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, persis seperti yang kemudian dikukuhkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Energi sudah menjadi medan perjuangan kedaulatan sejak republik ini masih muda.

Lalu datang masa keemasan itu. Indonesia bergabung dengan OPEC sejak 1962, dan ketika harga minyak dunia melonjak berkali-kali lipat setelah krisis 1973, negeri ini mendadak banjir rezeki. Itulah era yang kemudian dikenang sebagai bonanza minyak. Pendapatan negara dari ekspor minyak membengkak, kas pembangunan meluap, dan untuk beberapa dekade Indonesia menikmati posisi sebagai pengekspor minyak yang disegani. Pertamina menjadi lambang kebanggaan, dan minyak menjadi mesin yang membiayai sekolah, jalan, serta pabrik di seluruh pelosok. Untuk sesaat, kita seolah benar-benar berdikari di atas tanah yang basah oleh emas hitam.

Namun, bonanza tidak pernah abadi. Sumur-sumur kita menua, eksplorasi melambat, sementara jumlah penduduk dan kendaraan terus bertambah. Produksi merosot, konsumsi membubung, dan keseimbangan pun berbalik. Pada 2008, Indonesia menangguhkan keanggotaannya di OPEC karena tidak lagi layak disebut sebagai eksportir. Kita berubah menjadi importir neto minyak. Bangsa yang dulu menjual minyak ke dunia kini harus membeli terangnya sendiri dari pasar global.

Angka-angka yang Membuat Gelisah

Ironi itu kini telanjang terbaca dalam angka. Konsumsi minyak nasional berkisar antara 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik hanya menyentuh sekitar 600 ribu barel per hari. Lifting minyak sepanjang 2025 tercatat hanya 605,3 ribu barel per hari, jauh dari target 1 juta barel. Selisihnya, hampir satu juta barel sehari, ditambal dengan impor minyak mentah dan bahan bakar jadi, sebagiannya datang dari Nigeria, Angola, dan Arab Saudi.

Hingga 2025, sekitar separuh kebutuhan bahan bakar minyak nasional masih dipenuhi dari luar negeri, menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor minyak dan gas sepanjang 2025 sebesar US$32,77 miliar, sebuah beban yang terus menekan neraca perdagangan meski sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kerentanan itu kembali terbukti setiap kali harga minyak dunia melonjak akibat gejolak geopolitik, sementara rupiah berada di bawah tekanan menembus level Rp18 ribuan per dolar. Setiap guncangan harga di belahan dunia yang jauh langsung menyentuh dompet rakyat di sini.

Di sektor listrik, gambarnya tidak jauh berbeda. Menurut Badan Energi Internasional, lebih dari 60% pembangkit nasional masih ditopang batu bara, bahkan rencana penyediaan tenaga listrik terbaru memproyeksikan porsinya masih sekitar 64% pada 2025. Target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025 gagal tercapai, realisasinya hanya 15,75%.

Lewat Kebijakan Energi Nasional yang baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025, pemerintah justru menurunkan ambisinya dan menetapkan target bauran energi terbarukan pada 2030 di kisaran 19% hingga 23%, sebuah langkah yang lebih menyerupai penyesuaian ambisi dengan kenyataan ketimbang sebaliknya.

Energi adalah Soal Keadilan

Di sinilah Pancasila menemukan relevansinya yang paling konkret. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberi energi sebuah dimensi moral. Energi menentukan siapa yang anaknya bisa belajar di bawah lampu pada malam hari, desa mana yang pabriknya bisa berputar, dan keluarga mana yang sanggup memasak tanpa cemas akan harga tabung gas.

Ketika hampir setengah dari kebutuhan bahan bakar kita bergantung pada impor, kita sesungguhnya menitipkan keadilan sosial rakyat sendiri pada harga minyak dunia dan turbulensi geopolitik yang sama sekali tidak kita kendalikan.

Sukarno, ketika ditantang memeras Pancasila menjadi satu kata, menjawab gotong royong. Roh itulah yang dibutuhkan dalam transisi energi. Membangun kemandirian energi yang adil tidak mungkin diserahkan pada satu kementerian atau satu BUMN.

Ia menuntut kerja bersama antara negara, daerah, dunia usaha, dan komunitas, dari koperasi listrik desa hingga panel surya di atap rumah tangga. Seruan ekonomi Pancasila yang disampaikan Presiden pada peringatan tahun ini akan kehilangan makna bila berhenti pada mineral dan pangan, lalu melupakan kedaulatan atas energi yang menjadi denyut dari semuanya.

Bonanza Berikutnya Ada di Atas Kepala Kita

Para pengamat berkali-kali mengingatkan bahwa akar persoalan energi terbarukan kita bukan teknologi, melainkan desain kebijakan dan struktur insentif. Tenaga surya dan angin masih pada tahap awal. Kilang kita terbatas sehingga, ironisnya, sebagai produsen minyak mentah pun kita tetap mengimpor bahan bakar olahan. Strategi biodiesel sawit memang menekan impor solar, tetapi membawa pertanyaannya sendiri soal lahan dan pangan. Mandiri tidak otomatis berarti lestari, dan lestari tidak otomatis berarti adil.

Karena itu, berdikari yang sejati hari ini menuntut tiga hal sekaligus. Kedaulatan, agar kita tidak lagi mudah terguncang oleh harga dan politik luar. Keberlanjutan, agar kita tidak menukar ketergantungan pada minyak impor dengan ketergantungan baru pada batu bara yang merusak iklim. Dan keadilan, agar transisi ini menerangi desa terpencil di timur sama benderangnya dengan kota besar.

Bonanza minyak telah berlalu dan tidak akan kembali. Tetapi bangsa yang lautnya seluas samudra, mataharinya sepanjang tahun, dan perutnya sepanas magma sebenarnya sedang berdiri di atas bonanza yang baru. Pertanyaannya hanya apakah kita cukup konsisten dan cukup berani untuk memanennya. Pancasila, pada akhirnya, bukan teks untuk dihafal. Ia adalah janji untuk ditunaikan. Dan di sektor energi, janji itu masih menunggu untuk dilunasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha di sektor batu bara dan kelapa sawit mendukung langkah pemerintah menata ulang tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui regulasi baru yang menempatkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor.

Kalangan industri menilai kebijakan tersebut berpotensi memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan transparansi perdagangan komoditas, sekaligus memperbaiki posisi tawar Indonesia di pasar global.

Dukungan tersebut disampaikan emiten batu bara PT Golden Eagle Energy Tbk dan produsen minyak sawit PT Mahkota Group Tbk. Keduanya menyatakan siap mengikuti mekanisme baru yang akan diterapkan secara bertahap sebelum berlaku penuh pada 2027.

Direktur PT Golden Eagle Energy Tbk, Yuliana, mengatakan perseroan mendukung kebijakan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas SDA yang saat ini tengah disiapkan.

"Perseroan tentunya akan memberikan dukungan atas rencana pemerintah yang akan menerapkan kebijakan baru atas tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang," ujar Yuliana dalam ketebukaan infomrasi di BEI.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha memiliki waktu melakukan penyesuaian administratif dan operasional.

Pada periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, kegiatan ekspor masih berjalan dengan mekanisme yang berlaku saat ini, namun eksportir diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada DSI sebagai BUMN yang mendapat penugasan ekspor.

Setelah masa transisi berakhir, implementasi penuh ditargetkan berlaku mulai 1 Januari 2027. Pada tahap tersebut, seluruh penjualan ekspor batubara perseroan akan dilakukan melalui DSI.

Meski demikian, perusahaan meyakini perubahan skema perdagangan tidak akan mengganggu operasional maupun keberlanjutan bisnis.

Dari sektor sawit, PT Mahkota Group Tbk melihat kebijakan tersebut sebagai upaya strategis pemerintah untuk membenahi rantai pasok ekspor nasional secara lebih terintegrasi. Regulasi baru dinilai dapat memperkuat pengawasan perdagangan komoditas sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah produk hilir Indonesia.

Direktur Utama PT Mahkota Group Tbk, Usli, menilai kebijakan itu berpotensi memperkuat tata kelola sektor SDA dan meningkatkan penerimaan negara.

"Perseroan memandang kebijakan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, sehingga menciptakan tata kelola ekspor yang lebih tertib dan terintegrasi," kata Usli.

Bagi industri kelapa sawit, regulasi tersebut juga dipandang sejalan dengan agenda hilirisasi. Dengan tata niaga yang lebih terstruktur, pelaku usaha melihat peluang untuk memperluas akses ke pasar ekspor yang lebih berkualitas, meningkatkan efisiensi perdagangan, serta menjaga stabilitas arus kas dan likuiditas perusahaan.

Usli menambahkan, kebijakan baru juga berpotensi mendukung peningkatan margin usaha dalam jangka panjang.

"Terhadap laba usaha dan laba bersih, Perseroan menilai dapat memiliki peluang untuk meningkatkan margin usaha secara bertahap dan menjaga profitabilitas yang berkelanjutan," ujarnya.

Meski mendukung kebijakan tersebut, pelaku usaha masih menunggu terbitnya aturan pelaksana final sebagai pedoman teknis implementasi. Perusahaan juga terus mengkaji dampaknya terhadap kontrak dagang dengan pembeli luar negeri maupun ketentuan pembiayaan perbankan.

Sejauh ini, baik Mahkota Group maupun Golden Eagle Energy memastikan komitmen kepada mitra dagang tetap berjalan sesuai kontrak yang berlaku.

Keduanya juga menilai kewajiban keuangan kepada kreditur masih dapat dipenuhi dengan baik, sembari berharap sektor perbankan menyesuaikan ketentuan pembiayaan dengan kerangka regulasi ekspor yang baru.

Dengan dukungan dari pelaku industri utama, penugasan DSI sebagai koordinator ekspor komoditas SDA dinilai menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah membangun sistem perdagangan komoditas yang lebih terintegrasi, transparan, dan mampu meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global. (Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul:Pelaku Usaha Dukung Penguatan Tata Kelola Ekspor SDA Lewat DSI

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan riset Hidrogeokimia untuk sumber daya alam berkelanjutan berpotensi dapat memetakan kualitas dan lapisan air di permukaan sampai lapisan bawah tanah (akuifer).

Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN, Iwan Setiawan menyatakan bahwa riset ini contoh, untuk mengetahui kesesuaian kualitas dan distribusi akuifer air tanah sebagai sumber air minum.

“Selain itu riset hidrogeokimia dapat menjadi bentuk mitigasi dan monitoring kelayakan ekosistem dan mitigasi menurunnya kesehatan lingkungan. Misal memahami asal muasal unsur dan air dalam ekosistem perairan,” dikutip dari siaran resmi, Kamis (4/6/2026).

Dia menambahkan riset ini juga untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi melalui pemahaman karakteristik dan genesa sistem fluida panas bumi berpotensi untuk energi listrik atau pemanfaatan langsung panas bumi.

Iwan menuturkan bahwa aplikasi radon dalam penelitian ilmu kebumian juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Radon sebagai gas radioaktif alami dapat dimanfaatkan sebagai indikator dalam berbagai penelitian geologi, hidrogeologi, mitigasi bencana, hingga eksplorasi sumber daya alam.

Aplikasi Radon berpotensi untuk eksplorasi panas bumi, dengan cara memanfaatkan anomali konsentrasi gas radon tinggi, yang digunakan untuk pemetaan struktur geologi atau sistem rekahan yang berhubungan dengan sumber panas pada sistem panas bumi vulkanik dan non vulkanik serta sebagai bentuk mitigasi bencana geologi dengan memanfaatkan anomali gas radon tinggi pada zona patahan aktif yang berkaitan dengan aktivitas gempa tektonik maupun vulkanik.

Iwan juga berharap adanya peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kolaborasi riset masyarakat khususnya para periset, praktisi, serta industri untuk saling mengisi, bersinergi dan berkolaborasi mengembangkan teknologi instrumentasi dan pemantauan geokimia yang terintegrasi berbasis teknologi sekarang seperti pengembangan IoT/machine learning.

“Selain itu langkah strategis mitigasi bahaya geologi dengan memanfaatkan: teknologi deteksi gas radon dan pemantauan air tanah secara real-time untuk diterapkan di wilayah rawan bencana seperti daerah patahan aktif atau rawan gerakan tanah serta menjadi pedoman pengambilan keputusan atau kebijakan pengembangan wilayah dengan pemanfaatan hasil riset geokimia sebagai basis data dalam menyusun kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan,” terang Iwan.

Dia mengatakan salah satu pendekatan yang semakin berkembang adalah pemanfaatan hidrogeokimia dalam karakterisasi mineral kritis dan strategis, yang berperan penting dalam mendukung kebutuhan industri, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, kajian hidrogeokimia mampu memberikan informasi mengenai interaksi air-batuan, distribusi unsur kimia, hingga indikasi keberadaan mineral bernilai ekonomi yang tersebar di suatu wilayah. Hidrogeokimia adalah sebuah pendekatan geokimia untuk mengetahui asal muasal (genetik), karakter atau kualitas air atau sistem sumber daya perairan, dan pemanfaatanya.