Bisnis.com, JAKARTA — Manuver fiskal pemerintah kembali diuji di tengah dinamika global yang kian sulit diprediksi. Setelah berupaya menjaga disiplin anggaran melalui efisiensi belanja, kini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menghadapi tekanan baru dari lonjakan harga energi, khususnya minyak mentah.

Kenaikan harga minyak dunia menjadi faktor utama yang memperberat beban fiskal. Pemerintah mencatat Indonesian Crude Price (ICP) telah menembus US$102,26 per barel, jauh melampaui asumsi dasar APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Deviasi yang lebar ini menandakan tekanan serius terhadap postur anggaran, terutama karena struktur belanja energi yang masih sangat sensitif terhadap perubahan harga.

Kenaikan tajam harga minyak jelas akan menggelembungkan beban belanja. Setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel memang berpotensi menambah penerimaan sekitar Rp3,5 triliun, tetapi di saat yang sama mendorong belanja subsidi dan kompensasi hingga Rp10,3 triliun. Alhasil, defisit justru melebar sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan tersebut.

Tekanan fiskal tidak berhenti di situ. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) turut mempersempit ruang gerak pemerintah. Kombinasi faktor ini membuat pembiayaan utang menjadi lebih mahal, sekaligus meningkatkan risiko terhadap keberlanjutan fiskal jika tidak diantisipasi secara tepat.

Dalam kondisi tersebut, opsi kebijakan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menyesuaikan subsidi energi, memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL), melakukan realokasi belanja, atau bahkan menyusun APBN Perubahan (APBN-P). Di sisi lain, langkah efisiensi juga terus didorong melalui pengendalian belanja kementerian/lembaga dan penyesuaian kebijakan operasional.

Upaya penajaman belanja pun mulai diarahkan pada program-program prioritas dan efisiensi struktural, seperti pengendalian belanja rutin, fleksibilitas kerja aparatur sipil negara, hingga pemangkasan anggaran tambahan. Strategi ini diharapkan mampu menjaga kualitas belanja tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi yang masih dibutuhkan.

Baca berita selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami fluktuasi, dan mencatatkan penguatan pada Selasa (21/4/2026). Penguatan rupiah disinyalir karena kondisi ekonomi Indonesia terbilang resilien di tengah ketidakpastian global akibat dinamika peperangan di Timur Tengah.

Mengutip Bloomberg, rupiah menguat 25 poin atau 0,15 persen menuju level Rp 17.142 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa (21/4/2026). Pada perdagangan sebelumnya, rupiah berada di posisi Rp 17.168 per dolar AS.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menyampaikan pandangan mengenai sentimen internal dan sentimen eksternal yang memengaruhi penguatan Mata Uang Garuda. Dari internal, penguatan nilai tukar rupiah terjadi seiring dengan kondisi resiliennya ekonomi Indonesia.

“Ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan situasi geopolitik global saat ini. Pemerintah berupaya meningkatkan investasi dengan memastikan ekonomi nasional tumbuh sesuai target dan menyelaraskan kebijakan fiskal dengan realisasinya demi menciptakan perbaikan kondisi ekonomi secara berkelanjutan,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Ia menuturkan, Indonesia tengah menggeser fokus pembangunan, tidak hanya menjaga stabilitas, tapi juga menuju pertumbuhan yang lebih produktif, bernilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Transformasi tersebut didorong melalui tiga pilar utama, yaitu investasi, industrialisasi, dan produktivitas.

Selain itu, kinerja ekonomi Indonesia relatif kuat dibandingkan negara G20 dan negara berkembang lainnya, ditopang oleh pertumbuhan yang solid, inflasi rendah, serta defisit dan rasio utang yang terjaga.

Ketahanan tersebut tidak terlepas dari peran APBN sebagai shock absorber dalam melindungi daya beli masyarakat, dengan tetap menjaga disiplin fiskal di bawah batas defisit 3 persen PDB. Indonesia akan mengoptimalkan sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta memanfaatkan peran Danantara dalam mobilisasi investasi di luar APBN.

“Di tengah krisis energi yang dipicu oleh perang saat ini, pelajaran penting yang diambil adalah ketahanan Indonesia saat ini berakar bukan pada langkah-langkah darurat, tetapi pada reformasi struktural yang diimplementasikan jauh sebelum krisis,” terangnya.

Konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah dinilai menjadi pengingat bahwa efisiensi proses dan perizinan merupakan kunci ketahanan energi. Dalam hal ini, Indonesia mempercepat reformasi dengan menyederhanakan perizinan, membentuk task force de-bottlenecking, serta mengurangi hambatan dalam impor energi.

“Kemudian, di tengah penyesuaian harga global, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun relatif meningkat, namun tetap berada dalam asumsi Pemerintah. Kredibilitas ini memungkinkan Indonesia untuk menyerap harga energi yang lebih tinggi tanpa mengorbankan dukungan bagi kelompok rentan atau melanggar batas defisit fiskal Indonesia,” lanjutnya.

Meski Indonesia mencatat arus keluar devisa sebesar 1,8 miliar dolar AS dan depresiasi rupiah, namun defisit fiskal Indonesia tetap di bawah 3 persen. Data cadangan devisa juga tetap memadai, yang membuktikan kredibilitas makro-finansial berfungsi di saat yang paling penting, termasuk dalam memperkuat ketahanan energi.

JAKARTA, KOMPAS.com- Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat tipis pada perdagangan Selasa (21/4/2026). Mata uang Garuda naik 26 poin atau 0,15 persen ke level Rp 17.142 per dollar AS.

Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pergerakan rupiah masih dipengaruhi oleh dinamika di Timur Tengah.

Terutama masa depan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang masih diliputi ketidakpastian.

“Masa depan perang sebagian besar masih belum pasti, di tengah sinyal yang saling bertentangan tentang apakah pembicaraan damai AS-Iran lebih lanjut akan berlangsung,” ujar Ibrahim kepada wartawan, Selasa sore ini.

Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa delegasi yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance akan melakukan perjalanan ke Pakistan untuk melanjutkan pembicaraan pada pekan ini.

Namun, pejabat Iran menyatakan perundingan sulit terwujud selama AS masih mempertahankan blokade angkatan laut terhadap negaranya.

Meski demikian, sejumlah laporan menyebut Teheran telah memberi sinyal kepada mediator regional bahwa mereka akan mengirim delegasi ke Islamabad.

Di sisi lain, gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran dijadwalkan berakhir pada Rabu.

Trump juga memberi indikasi bahwa perpanjangan kesepakatan tersebut kecil kemungkinan terjadi.

Kondisi ini semakin mempertegang pasar, terutama setelah aksi militer terbaru AS yang menembaki dan menangkap kapal berbendera Iran pada akhir pekan lalu.

Selain perkembangan konflik geopolitik, perhatian pasar juga tertuju pada sidang konfirmasi Warsh yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 ET (14.00 GMT). Independensi Warsh dari pengaruh Trump menjadi isu utama, mengingat Presiden AS tersebut secara konsisten mendorong penurunan suku bunga.

Pencalonan Warsh dinilai tidak seakomodatif ekspektasi pasar.

Meski mendukung kebijakan suku bunga rendah, ia sebelumnya mengkritik program pembelian aset Federal Reserve dan mendorong neraca bank sentral yang lebih ramping.

Di tengah tekanan global tersebut, Ibrahim menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid.

Pemerintah terus mendorong peningkatan investasi dengan menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target, serta menyelaraskan kebijakan fiskal dengan realisasi di lapangan guna menciptakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia saat ini mengarahkan pembangunan tidak hanya pada stabilitas, tetapi juga pada pertumbuhan yang lebih produktif, bernilai tambah, dan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Transformasi ini ditopang oleh tiga pilar utama, yakni investasi, industrialisasi, dan peningkatan produktivitas.

Kinerja ekonomi domestik juga dinilai relatif kuat dibandingkan negara G20 dan negara berkembang lainnya.

Hal ini didukung oleh pertumbuhan yang stabil, inflasi yang terjaga, serta defisit dan rasio utang yang tetap terkendali.

Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber dinilai krusial dalam menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mempertahankan disiplin fiskal di bawah batas defisit 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah juga mengoptimalkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, serta memanfaatkan peran Danantara dalam mendorong investasi di luar APBN.

Ibrahim menambahkan, krisis energi global akibat konflik geopolitik saat ini menjadi pengingat pentingnya reformasi struktural yang telah dilakukan Indonesia jauh sebelum krisis terjadi.

Ketahanan energi nasional dinilai tidak hanya bergantung pada langkah darurat, tetapi juga pada efisiensi proses dan perizinan.

Dalam hal ini, pemerintah terus mempercepat reformasi melalui penyederhanaan perizinan, pembentukan task force de-bottlenecking, serta pengurangan hambatan impor energi.

Sementara itu, di tengah penyesuaian harga global, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun mengalami kenaikan, namun masih berada dalam asumsi pemerintah.

Kondisi ini mencerminkan kredibilitas fiskal Indonesia yang mampu menyerap tekanan kenaikan harga energi tanpa mengorbankan perlindungan terhadap kelompok rentan maupun melampaui batas defisit.

Meskipun sempat terjadi arus keluar devisa sebesar 1,8 miliar dollar AS dan depresiasi nilai tukar rupiah, defisit fiskal tetap terjaga di bawah 3 persen dan cadangan devisa berada pada level yang memadai.

Hal itu menunjukkan kredibilitas makro-finansial Indonesia tetap kuat, bahkan dalam situasi tekanan global, termasuk dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa menguat 25 poin atau 0,15 persen menjadi Rp17.143 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.168 per dolar AS.

Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai penguatan rupiah dipengaruhi ketangguhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan situasi geopolitik.

"Pemerintah berupaya meningkatkan investasi dengan memastikan ekonomi nasional tumbuh sesuai target dan menyelaraskan kebijakan fiskal dengan realisasinya demi menciptakan perbaikan kondisi ekonomi secara berkelanjutan," ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Saat ini, Indonesia disebut tengah menggeser fokus pembangunan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan yang lebih produktif, bernilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Transformasi ini didorong melalui tiga pilar utama, yaitu investasi, industrialisasi, dan produktivitas.

Menurut dia, kinerja ekonomi Indonesia relatif kuat dibandingkan negara G20 dan negara berkembang lainnya, ditopang oleh pertumbuhan yang solid, inflasi rendah, serta defisit dan rasio utang yang terjaga.

Ketahanan ini berasal dari peran anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebagai shock absorber dalam melindungi daya beli masyarakat, dengan tetap menjaga disiplin fiskal di bawah batas defisit 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Indonesia akan mengoptimalkan sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta memanfaatkan peran Danantara dalam mobilisasi investasi di luar APBN," ujar dia.

Di tengah penyesuaian harga global, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun turut relatif meningkat, tetapi tetap berada dalam asumsi pemerintah.

Kredibilitas ini memungkinkan Indonesia untuk menyerap harga energi yang lebih tinggi tanpa mengorbankan dukungan bagi kelompok rentan atau melanggar batas defisit fiskal Indonesia.

"Meski Indonesia mencatat arus keluar devisa sebesar 1,8 miliar dolar AS dan depresiasi rupiah, namun defisit fiskal Indonesia tetap di bawah 3 persen dan cadangan devisa tetap memadai, yang membuktikan bahwa kredibilitas makro finansial berfungsi di saat yang paling penting, termasuk dalam memperkuat ketahanan energi," ungkap Ibrahim.

Adapun situasi geopolitik yang terjadi saat ini ialah ketidakpastian masa depan kesepakatan damai antara AS dengan Iran.

Di satu sisi, Presiden AS mengonfirmasi bahwa delegasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance akan melakukan perjalanan ke Pakistan untuk pembicaraan lebih lanjut pada pekan ini.

Di sisi lain, para pejabat Iran mengatakan pembicaraan tampaknya tak mungkin selama AS mempertahankan blokade angkatan lautnya terhadap negara tersebut.

Namun, laporan menunjukkan bahwa Teheran telah mengkonfirmasi kepada mediator regional bahwa mereka mengirim delegasi ke Islamabad, Pakistan.

"Gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran akan berakhir pada hari Rabu (22/4/2026) ini, dengan Trump memberi sinyal bahwa perpanjangan kesepakatan tampaknya tidak mungkin. Pasar juga tegang karena aksi militer lebih lanjut di Timur Tengah setelah AS menembaki dan menangkap kapal berbendera Iran pada akhir pekan," kata Ibrahim.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak menguat ke level Rp17.142 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.176 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan laba bersih konsolidasian yang mencapai Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6% secara tahunan pada kuartal I/2026, ditopang pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang tetap solid di tengah dinamika global.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menjelaskan bahwa kinerja perseroan tidak terlepas dari kondisi makroekonomi domestik yang relatif kuat.

Dia menilai, meski tekanan global masih berlangsung akibat tensi geopolitik, ekonomi Indonesia justru menunjukkan akselerasi dengan pertumbuhan di kisaran 5,5% pada awal 2026.

“Hal ini menegaskan bahwa Indonesia mampu menjaga momentum ekspansi di tengah situasi global yang tidak mudah,” ujarnya dalam paparan kinerja, Selasa (21/4/2026).

Dari sisi fiskal, percepatan belanja pemerintah yang mencapai sekitar Rp815 triliun menjadi motor penggerak utama aktivitas ekonomi, terutama pada sektor produktif dan padat karya.

Sementara itu, kebijakan moneter yang tetap akomodatif namun prudent dinilai berhasil menjaga stabilitas, tercermin dari inflasi yang terkendali di kisaran 3% serta suku bunga yang tetap mendukung pertumbuhan.

Riduan menambahkan, stabilitas nilai tukar rupiah juga relatif terjaga di tengah tekanan global, sehingga mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter tersebut dinilai berhasil menjaga kepercayaan pasar sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konteks industri, kondisi tersebut tercermin pada sektor perbankan yang tetap resilien, dengan likuiditas terjaga, pertumbuhan DPK yang meningkat, serta kredit yang terus tumbuh positif seiring meningkatnya permintaan pembiayaan dari sektor riil.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 17,4% secara tahunan hingga kuartal I/2026, hampir dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan industri.

Penyaluran kredit tersebut difokuskan untuk mendorong aktivitas ekonomi riil, khususnya sektor produktif dan padat karya, termasuk UMKM yang tumbuh 5,27% secara tahunan, lebih baik dibandingkan industri yang masih mengalami kontraksi pada segmen tersebut.

Dari sisi pendanaan, DPK Bank Mandiri tumbuh 21,1% secara tahunan, melampaui rata-rata industri sebesar 13,2%. Capaian ini menunjukkan kemampuan perseroan dalam menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memastikan likuiditas yang stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, kualitas aset tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang berada di bawah rata-rata industri. Bank Mandiri juga mencatat rasio kredit bermasalah yang sangat rendah di level 0,98%, mencerminkan disiplin dalam pengelolaan risiko.

“Pertumbuhan yang kami capai selalu diiringi dengan pengelolaan kualitas aset yang disiplin, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” kata Riduan.

Secara profitabilitas, perseroan mencatatkan return on equity (ROE) sebesar 22,1% dengan rasio permodalan (CAR) yang tetap kuat di level 19,7%. Kinerja ini disebut sebagai hasil dari strategi sinergi yang terintegrasi, termasuk penguatan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif serta percepatan digitalisasi.

Bank Mandiri juga menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung berbagai program nasional, seperti kredit usaha rakyat (KUR), program 3 juta rumah, makan bergizi gratis, hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Hingga kuartal I/2026, realisasi penyaluran KUR Bank Mandiri mencapai Rp11 triliun dan telah menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong inklusi keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat ke level Rp17.131 pada perdagangan hari ini, Selasa (21/4/2026). Rupiah menguat bersama sejumlah mata uang Asia lainnya.

Mengutip data RTI Infokom pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup menguat 0,08% ke Rp17.131 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,18% ke 98,27.

Sejumlah mata uang Asia lainnya ditutup bervariasi seperti yen Jepang turun 0,19%, yuan China menguat 0,02%, dolar Singapura melemah 0,18%, won Korea Selatan turun 0,03%, dan dolar Hong Kong menguat 0,01%.

Lalu ringgit Malaysia melemah 0,08%, peso Filipina melemah 0,16%, dan baht Thailand melemah 0,22%.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan dari global, sentimen datang dari masa depan perang yang sebagian besar masih belum pasti, di tengah sinyal yang saling bertentangan tentang apakah pembicaraan damai AS-Iran lebih lanjut akan berlangsung. Trump mengkonfirmasi bahwa delegasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance akan melakukan perjalanan ke Pakistan untuk pembicaraan lebih lanjut minggu ini.

Para pejabat Iran mengatakan pembicaraan tampaknya tidak mungkin selama AS mempertahankan blokade angkatan lautnya terhadap negara tersebut. Akan tetapi, laporan menunjukkan bahwa Teheran telah mengkonfirmasi kepada mediator regional bahwa mereka mengirim delegasi ke Islamabad.

Gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran akan berakhir pada hari Rabu ini, dengan Trump memberi sinyal bahwa perpanjangan kesepakatan tampaknya tidak mungkin. Pasar juga tegang karena aksi militer lebih lanjut di Timur Tengah setelah AS menembaki dan menangkap kapal berbendera Iran pada akhir pekan.

Selain perang Iran, fokus pasar pekan ini juga akan tertuju pada sidang konfirmasi Warsh, yang dijadwalkan dimulai pukul 10:00 ET. Independensinya dari Trump, yang terus-menerus menuntut suku bunga yang lebih rendah, akan menjadi poin fokus utama.

Pencalonan Warsh dipandang kurang lunak daripada yang diharapkan pasar. Meskipun ia telah menyatakan dukungan untuk seruan Trump agar suku bunga lebih rendah, ia di masa lalu telah mengkritik aktivitas pembelian aset The Fed, dan menyerukan neraca yang lebih ramping.

Adapun untuk perdagangan besok, Ibrahim memperkirakan rupiah akan ditutup melemah pada rentang Rp17.140-Rp17.180 per dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada Selasa pagi menguat 42 poin atau 0,24 persen menjadi Rp 17.126 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp 17.168 per dolar AS. Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, penguatan rupiah dipicu optimisme kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

“Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS yang melemah dan harga minyak mentah dunia yang turun oleh optimisme apabila kesepakatan damai akan tercapai setelah Iran mempertimbangkan untuk menghadiri pembicaraan damai dengan AS,” ucapnya di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Laporan Sputnik mengungkapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, perwakilannya sedang menuju Islamabad, Pakistan, untuk mengambil bagian dalam negosiasi tentang Iran.

Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mike Waltz juga mengatakan pembicaraan antara AS dan Iran akan dilanjutkan dalam 24 jam ke depan. Ia menambahkan bahwa perjanjian gencatan senjata dengan Iran, yang berakhir pada 22 April, mungkin diperpanjang.

Namun, sebagaimana disampaikan Anadolu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan bahwa Iran tidak memiliki rencana untuk menggelar putaran baru perundingan dengan AS, serta tidak menerima batas waktu atau ultimatum apa pun dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Pernyataan tersebut muncul ketika dua sumber Pakistan yang mengetahui proses mediasi mengatakan kepada Anadolu delegasi Iran akan menghadiri putaran kedua perundingan dengan AS.

“Investor hanya optimistis akan perundingan damai, sedangkan kesediaan berunding Iran masih simpang siur sebenarnya. Ada laporan yang menyebutkan Iran akan mempertimbangkan, ada laporan yang menyebutkan Iran masih menolak. Pasar hanya lebih yakin akan terjadinya perundingan tersebut,” ungkap Lukman.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi bergerak pada kisaran Rp 17.050 hingga Rp 17.200 per dolar AS.

Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS yang melemah dan harga minyak mentah dunia yang turun oleh optimisme apabila kesepakatan damai akan tercapai setelah Iran mempertimbangkan untuk menghadiri pembicaraan damai dengan AS,

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada Selasa pagi menguat 42 poin atau 0,24 persen menjadi Rp17.126 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.168 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, penguatan rupiah dipicu optimisme kesepakatan damai antara AS dengan Iran.

“Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS yang melemah dan harga minyak mentah dunia yang turun oleh optimisme apabila kesepakatan damai akan tercapai setelah Iran mempertimbangkan untuk menghadiri pembicaraan damai dengan AS,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Laporan Sputnik mengungkapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, perwakilannya sedang menuju Islamabad, Pakistan, untuk mengambil bagian dalam negosiasi tentang Iran.

Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz juga mengatakan bahwa pembicaraan antara AS dan Iran akan dilanjutkan dalam 24 jam ke depan. Ia menambahkan bahwa perjanjian gencatan senjata dengan Iran, yang berakhir pada 22 April, mungkin diperpanjang.

Namun, sebagaimana disampaikan Anadolu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan bahwa Iran tidak memiliki rencana untuk menggelar putaran baru perundingan dengan AS, tak menerima batas waktu atau ultimatum apapun dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Pernyataan tersebut muncul ketika dua sumber Pakistan yang mengetahui proses mediasi mengatakan, kepada Anadolu bahwa delegasi Iran akan menghadiri putaran kedua perundingan dengan AS.

“Investor hanya optimistis akan perundingan damai, sedangkan kesediaan berunding Iran masih simpang siur sebenarnya. Ada laporan yang menyebutkan Iran akan mempertimbangkan, ada laporan yang menyebutkan Iran masih menolak. Pasar hanya lebih yakin akan terjadinya perundingan tersebut,” ungkap Lukman.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp17.050-Rp17.200 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Inovatif, barang kali kata itu layak dialamatkan pada Bank In­­­donesia (BI). Te­­­kan­an eksternal bertubi-tubi yang menerpa pereko­­nomian nasional direspons BI dengan menginovasi kebijakannya. Gejolak nilai tukar rupiah, misalnya, disiasati dengan mengkreasi instrumen baru operasi moneter valuta asing.

Per 30 Maret 2026, SVBI (Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia) dan SUVBI (Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia) dapat dijadikan agunan (underlying) dalam transaksi repo valuta asing. Artinya, pinjam-meminjam valuta asing dapat menggunakan SVBI dan SUVBI sebagai jaminan yang nantinya akan ditebus kembali.

Dengan adanya ‘barang’ tang­gungan berupa SVBI dan SUVBI itu tadi, nilai kurs ha­­sil transaksi niscaya menjadi lebih murah. Imbal hasil yang harus diberikan kepada pemasok valuta asing juga lebih rendah. Stabilitas nilai tukar rupiah adalah sasaran primer yang dibidik dari kebijakan anyar tersebut.

Tambahan SVBI dan SUVBI sebagai collateral juga patut dicatat. Strategi semacam itu mirip dengan kebijakan BI sebelumnya yang mengizinkan obligasi korporasi menjadi aset rujukan transaksi repo. Diversifikasi aset rujukan transaksi repo memberikan alternatif bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas.

Penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai agunan repo ki­an mempertegas karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai aset likuid berkualitas tinggi (high quality liquid assets). Transaksi di pasar sekunder SVBI dan SUVBI diproyeksikan akan semakin meningkat, sehingga turut mendu­­kung pendalaman pasar keu­angan.

Lebih lanjut, penambahan fitur repo SVBI dan SUVBI itu merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pa­­­sar (pro-market). Ak­­­se­­le­­­rasi efektivitas transmisi kebijakan moneter ke sektor riil guna memacu pertumbuhan ekonomi tampaknya menjadi target skala luasnya.

Kendati bertujuan positif, penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai collateral trans­aksi repo menyisakan beberapa isu fundamental. Pokok persoalannya adalah status finansial dari SVBI dan SUVBI itu sendiri. SVBI adalah sekuritas yang diterbitkan BI dengan underlying surat berharga global yang dipegang BI.

Cerita yang sama agaknya berlaku untuk SUVBI. SUVBI adalah sekuritas syariah yang diterbitkan BI dengan underlying sukuk global yang dimiliki BI. Artinya, SVBI dan SUVBI sejatinya adalah aset tu­­­runan atau aset sekunder. Aset primernya tetap surat ber­harga global dan sukuk global.

Dengan alur logika di atas, SVBI dan SUVBI yang menjadi aset rujukan transaksi repo bergeser menjadi aset turunan kedua. Posisi semacam itu sangat berisiko seandainya sa­­­lah satu pihak yang terlibat dalam transaksi repo gagal memenuhi kewajiban keuangannya. Efek finansialnya akan naik ke aset induknya.

Kekhawatiran di atas agaknya tidak mengada-ada. Run­­­tuhnya lembaga investasi in­­­ter­­nasional Lehman & Bro­­thers lantaran ada salah satu mata rantai dari skema kerja keuangan yang terputus. Efek dominonya merebak ke pelaku ekonomi lain baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Untuk kasus Indonesia, po­­­tensi risiko sistemik tersebut bisa dibilang relatif kecil. Transaksi repo toh sudah mem­­­punyai payung hukum GRMA (Global Master Repo Agreement) yang kukuh. GMRA adalah perjanjian in­­­duk repo antarbank yang men­­­jadi prasyarat utama se­­­be­­­lum melakukan transaksi repo.

Alhasil, risiko sistemik ma­­­sih terbuka secara tidak langsung yang bersumber dari kegiatan spekulasi. Alih-alih menyalurkan kelebihan likuiditas valuta asingnya, spe­­­kulator nimbrung di pasar sekunder dengan membeli sejumlah besar SVBI dan SUVBI. Sesuai hukum pasar, per­­­min­­taan tinggi mendorong ke­­­na­­ikan harga.

Transaksi repo akan terpapar dampak dari kenaikan har­­ga SVBI dan SUVBI. Di pa­­­sar sekunder, SVBI dan SUVBI adalah ‘komoditas’ yang diperjualbelikan. Se­­­dang­­­­kan di pasar repo, SVBI dan SUVBI berfungsi sebagai ‘alat tukar’ untuk memperoleh valuta asing.

Volume Transaksi

Kenaikan harga SVBI dan SUVBI di pasar sekunder mem­­­buat volume transaksi repo bisa mengecil dan imbal ha­­­sil membesar. Saat harga SVBI dan SUVBI naik, pemilik awal SVBI dan SUVBI se­­­lama masa repo tidak bisa menjualnya.

Kemiripan skenario berla­­ku pada surat berharga glo­­­bal dan sukuk global se­­­ba­­­gai aset underlying dari ins­­trumen SVBI dan SUVBI. Kenaikan harga surat berharga global dan sukuk global di pasar primer niscaya akan berimbas pada volume transaksi SVBI dan SUVBI beserta imbal hasil yang ditawarkan.

Intinya, pararelitas SVBI dan SUVBI di pasar sekunder dengan SVBI dan SUVBI sebagai jaminan di transaksi repo bisa memberikan efek samping secara timbal balik. Transaksi aset turunan di ke­­­dua pasar itu toh sulit membedakan untuk tujuan investasi (pengelolaan likuiditas) dan hasrat berspekulasi.

Dengan konfigurasi pro­­­blem­atika di atas, aset induk lebih layak dijadikan sebagai agunan transaksi repo. Untuk itu, BI perlu menerbitkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dalam valuta asing yang ti­­­dak diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi bisa dijadikan sebagai agunan transaksi repo valuta asing.

Dengan cara itu, BI punya dua piranti operasi moneter sekaligus. Operasi moneter dalam rupiah menggunakan SBN (surat berharga negara) dan operasi moneter dalam valuta asing memakai SBI. Instrumen SBI dalam valuta asing berkolaborasi dengan intervensi langsung di pasar sangat boleh jadi lebih efektif.

Segmentasi, alih-alih dikotomi, pasar sekunder dan pasar repo diyakini akan mempercepat pendalaman pasar keuangan. Diferensiasi operasi moneter dalam rupiah dan valuta asing juga akan mendukung stabilitas nilai tukar dalam rangka pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bukan begitu?

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada Selasa pagi menguat 42 poin atau 0,24 persen menjadi Rp17.126 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.168 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,19% atau 32 poin ke Rp17.136 per dolar AS dalam perdagangan Selasa (21/4). Sementara itu, indeks dolar AS naik 0,02% ke 98,11. Hari ini pergerakan rupiah diperkirakan akan tertekan utamanya disebabkan oleh konflik Timur Tengah yang kembali memanas.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah hari ini akan ditutup melemah di rentang Rp17.160-Rp17.200 per dolar AS. Dalam perdagangan awal pekan ini, Senin (20/4), rupiah menguat 21 poin ke level Rp17.168 per dolar AS.

Ibrahim menjelaskan bahwa sentimen global yang menyertai gerak rupiah di pasar keuangan adalah dinamika konflik Timur Tengah, di mana Selat Hormuz kembali ditutup setelah AS dan Iran sama-sama mengatakan pihak lain telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kondisi ini membuat harga minyak global berisiko melonjak lagi dan menyebabkan inflasi energi.

"Harga minyak melonjak hingga 7% pada hari Senin, membuat pasar sebagian besar tegang karena efek inflasi dari perang Iran. Kekhawatiran atas inflasi yang dipicu oleh energi merupakan beban utama pada harga logam sejak dimulainya konflik pada akhir Februari," ujarnya, dikutip Selasa (21/4/2026).

Kondisi perang global juga memengaruhi keputusan bank sentral mengambil kebijakan suku bunga. Ibrahim menilai bahwa ketegangan baru yang dipicu penutupan Selat Hormuz membuat ekspektasi penurunan suku bunga AS tahun ini telah bergeser secara signifikan ke arah sikap higher for longer.

Sementara di dalam negeri, APBN Indonesia sedang mendapat sorotan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang mewanti-wanti agar pemerintah tidak belanja berlebihan di tengah ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah.

"Peringatan ini muncul sejalan dengan adanya risiko resesi jika perang terus berkecamuk di Iran dan menekan harga bahan bakar minyak," kata Ibrahim.

Inflasi energi membuat ruang fiskal pemerintah jauh lebih sempit daripada sebelumnya, apalagi Indonesia adalah net importir minyak. Ibrahim mengatakan bahwa dalam skenario terburuk, kebijakan moneter dan fiskal harus siap untuk beralih mendukung perekonomian dan melindungi sistem keuangan, bersamaan dengan kebijakan keuangan dan likuiditas yang tepat.

"Namun, bank sentral tidak akan bisa berbuat banyak dalam hal memengaruhi harga energi yang akan mendorong inflasi naik. Pasar pun akan memperhitungkan kenaikan suku bunga. Dalam situasi ini, IMF juga meminta Bank Indonesia tidak buru-buru menaikkan suku bunga selama ekspektasi inflasi tetap terkendali," tandasnya.

POSISI rupiah sebagai mata uang dengan nilai nominal terendah kelima di dunia versi Forbes Advisor pada April 2026 menjadi indikator krusial mengenai kondisi kredibilitas ekonomi nasional.

Di level Rp17.141 per dolar AS, mata uang Garuda kini berada dalam daftar denominasi terendah global bersama mata uang dari negara dengan instabilitas ekonomi tinggi lainnya.

Fenomena ini merupakan manifestasi dari akumulasi tekanan multifaktor yang menghantam pilar pertahanan ekonomi domestik.

Rupiah terjepit di antara eskalasi konflik Selat Hormuz yang melambungkan biaya logistik global, kebijakan suku bunga tinggi The Fed yang persisten, serta eksodus modal asing akibat kekhawatiran pasar terhadap pelebaran defisit APBN yang mendekati ambang batas 2,9 persen.

Tekanan tersebut kian diperburuk oleh ketergantungan kronis pada impor energi di tengah harga minyak dunia yang bertengger di level 116 dolar AS per barel.

Laporan Fitch Solutions secara spesifik menyoroti kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan pemerintah (government policy concerns), di mana investor mulai meragukan disiplin fiskal dan independensi otoritas moneter Indonesia.

Ketika defisit anggaran melebar untuk membiayai kebutuhan impor dan subsidi energi, pasar merespons dengan aksi jual di pasar obligasi.

Terjadi korelasi yang nyata antara ketidakpastian kebijakan domestik dengan guncangan geopolitik, menciptakan sentimen negatif yang menempatkan rupiah sebagai salah satu mata uang dengan kinerja rendah di Asia.

Kondisi tersebut kian mengkhawatirkan jika menilik data Kementerian ESDM bahwa cadangan terbukti minyak bumi Indonesia hanya tersisa sekitar 4,7 miliar barel.

Dengan umur cadangan yang diproyeksikan hanya bertahan 9,5 hingga 15 tahun lagi, ketergantungan pada energi fosil menjadi beban permanen bagi cadangan devisa.

Setiap kali ketegangan di Timur Tengah meningkat, biaya pengiriman barang (freight cost) melonjak dan memicu inflasi dari sisi penawaran (cost-push inflation).

Indonesia saat ini berada pada posisi ketergantungan yang berisiko, di mana stabilitas ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal yang tidak dapat diprediksi secara akurat.

Paradoks Kedaulatan Energi

Secara teoretis-yuridis, Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Namun, praktik kebijakan saat ini menunjukkan penurunan kapasitas kedaulatan menjadi sekadar manajemen krisis fiskal yang reaktif.

Diperlukan reposisi makna kedaulatan dari sekadar penguasaan administratif menjadi kemampuan penyediaan secara mandiri.

Solusi logis yang harus ditempuh adalah pembangunan Cadangan Strategis Nasional yang bersifat mandatori.

Otoritas tidak dapat lagi hanya mengandalkan intervensi bank sentral di pasar valuta asing, melainkan harus membangun basis ketahanan fisik berupa cadangan energi masif guna meredam guncangan harga komoditas global.

Kegagalan melakukan diversifikasi energi merupakan cerminan dari hambatan kebijakan yang signifikan.

Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 3.643 GW, namun pemanfaatannya masih di bawah 20 persen dalam bauran listrik nasional.

Sebagaimana dinukil dari laporan Dewan Energi Nasional, rendahnya pemanfaatan sumber daya lokal membuat fundamental ekonomi nasional rapuh terhadap sentimen pasar luar negeri.

Transisi energi seharusnya dipandang sebagai instrumen penyelamatan kurs; setiap unit energi yang dihasilkan dari sumber domestik adalah penghematan devisa yang secara langsung memperkuat struktur rupiah di mata internasional.

Optimalisasi EBT wajib diikuti dengan kebijakan dekarbonisasi pada sektor transportasi yang selama ini menjadi penyerap devisa terbesar.

Membiarkan sektor transportasi terus bergantung pada bahan bakar fosil impor akan membuat rupiah terus tertekan di pasar valuta asing.

Sinkronisasi regulasi antara UU Energi dan kebijakan fiskal menjadi krusial guna menciptakan iklim investasi energi bersih yang kompetitif.

Jika pemerintah mampu menunjukkan peta jalan yang kredibel dalam mengurangi ketergantungan impor, maka kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan APBN dapat diminimalisir, dan kredibilitas kebijakan ekonomi nasional akan kembali pulih.

Restrukturisasi Fondasi Ekonomi

Kedaulatan moneter dan kedaulatan energi merupakan dua dimensi yang saling berkaitan dalam ketahanan nasional.

Disitat dari publikasi Bulletin of Indonesian Economic Studies, manajemen risiko terhadap gejolak global di Indonesia sering kali bersifat terfragmentasi dan kurang terintegrasi.

Dibutuhkan instrumen hukum yang lebih progresif, melampaui kebijakan suku bunga yang hanya bertujuan menarik modal jangka pendek (hot money).

Perlindungan terhadap volatilitas nilai tukar harus menjadi bagian integral dari strategi pertahanan ekonomi nasional, mengingat energi dan stabilitas kurs adalah faktor kunci bagi aktivitas ekonomi dan stabilitas sosial masyarakat secara luas.

Sebagai langkah konstruktif, otoritas perlu mengakselerasi transformasi transportasi publik berbasis listrik untuk mengurangi beban subsidi dan impor secara masif.

Penghematan devisa dari sektor ini akan menjadi penyeimbang bagi APBN yang sedang mengalami tekanan defisit.

Publik perlu menyadari bahwa posisi rupiah dalam daftar mata uang terlemah dunia merupakan sinyal untuk segera mengubah struktur konsumsi energi nasional.

Kedaulatan energi bukan hanya isu teknis ketersediaan daya, melainkan menyangkut posisi tawar bangsa di tengah kancah ekonomi global yang kian proteksionis dan kompetitif.

Pada akhirnya, posisi rupiah di level Rp 17.141 dan tekanan fiskal yang tajam merupakan peringatan agar pengambil kebijakan segera melakukan reformasi struktural.

Otoritas tidak dapat terus-menerus mengandalkan intervensi pasar atau subsidi sebagai solusi atas persoalan yang bersifat mendasar.

Transformasi menuju kemandirian energi berbasis sumber daya domestik adalah satu-satunya jalan keluar untuk memulihkan stabilitas mata uang.

Tanpa langkah tersebut, Indonesia akan tetap terjebak dalam kategori mata uang lemah, di mana nasib ekonomi nasional ditentukan oleh ketidakpastian pasar global, bukan oleh kebijakan mandiri yang dibangun di dalam negeri.