Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang mulai berlaku bertahap pada Juni 2026 diharapkan tak meningkatkan policy risk dan memicu aksi jual di pasar saham ke depan.

Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji menilai secara teori, kebijakan tersebut dinilai mampu mempersempit ruang bagi praktik transfer pricing maupun parkir devisa hasil ekspor di luar negeri.

Namun, dia juga memperkirakan tantangan terbesar kebijakan tersebut justru terletak pada implementasi di lapangan.

Menurutnya pasar menilai risiko under invoicing tidak otomatis hilang hanya dengan memusatkan seluruh transaksi di satu institusi.

"Jika tata kelola internal DSI tidak dijaga dengan standar kepatuhan setara perusahaan publik global, maka potensi penyimpangan dinilai hanya berpindah dari level korporasi swasta ke level institusi baru tersebut," ujarnya dalam riset tertulis yang dikutip, Jumat (29/5/2026).

Selain isu tata kelola, lanjutnya, pasar juga mengkhawatirkan beban efisiensi bisnis. Dalam perdagangan komoditas global, kecepatan eksekusi transaksi dan kepastian pengiriman merupakan faktor yang sangat penting.

"Jika proses verifikasi ekspor menjadi terlalu panjang dan birokratis demi mengejar transparansi, maka biaya oportunitas akibat keterlambatan ekspor dinilai bisa lebih besar dibanding potensi kerugian akibat under invoicing itu sendiri," sambungnya.

Sebelumnya Mirae Asset mencatat setelah pengumuman pembentukan DSI pada 21 Mei 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung anjlok 3,54% dalam sehari. Reaksi tajam tersebut mencerminkan meningkatnya kecemasan investor terhadap potensi intervensi negara yang lebih besar dalam perdagangan komoditas nasional.

Nafan menyebut setidaknya terdapat tiga faktor utama yang membuat pasar merespons negatif pembentukan DSI.

Pertama, ketidakpastian operasional. Selama ini aktivitas ekspor berjalan secara business to business (B to B) antara perusahaan dan pembeli internasional. Ketika seluruh mekanisme diarahkan melalui satu pintu baru, pasar mulai mempertanyakan kesiapan teknis pelaksanaannya.

Investor khawatir proses birokrasi tambahan berpotensi memperlambat pengiriman barang, mengganggu arus kas emiten komoditas, hingga menurunkan efisiensi perdagangan.

“Pasar membenci ketidakpastian. Setiap hambatan logistik atau birokrasi berpotensi mengganggu arus kas emiten komoditas,” terangnya.

Kedua, muncul kekhawatiran mengenai risiko monopoli dan distorsi mekanisme harga. Penunjukan DSI sebagai pelaksana tunggal ekspor dinilai dapat mengurangi efisiensi pasar apabila institusi tersebut tidak memiliki kemampuan trading dan risk management yang memadai.

Pasar juga mulai mengkhawatirkan munculnya mekanisme penentuan harga yang terlalu kaku, tambahan pungutan baru, hingga berkurangnya fleksibilitas eksportir dalam memanfaatkan momentum lonjakan harga komoditas global.

Ketiga, risiko terhadap likuiditas pasar domestik. Sektor sumber daya alam seperti IDX Energy dan IDX Basic selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia sekaligus salah satu penopang utama aliran modal asing di pasar saham.

Meski demikian, pemerintah tetap meyakini pembentukan DSI memiliki tujuan strategis untuk memperkuat pengawasan ekspor dan menutup celah under-invoicing, yakni praktik pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak dan devisa.

Menteri Keuangan Purbaya menilai konsep single window ekspor akan memberikan visibilitas penuh terhadap volume ekspor, harga jual aktual, hingga aliran devisa hasil ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) disebut perlu transparan dalam menjalankan kebijakan ekspor komoditas satu pintu agar bisa mengoptimalkan tujuan utamanya.

DSI yang merupakan BUMN ekspor tersebut diklaim bisa menjadi solusi menutup kebocoran ekspor komoditas strategis hingga memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat mengatakan persoalan utama Indonesia bukan terletak pada kekurangan komoditas, melainkan hilangnya nilai ekonomi dari ekspor sumber daya alam yang tidak tercatat optimal di dalam negeri. DSI harus menjadi instrumen kedaulatan ekonomi, bukan sekadar perubahan tata niaga lama menjadi tata niaga baru.

"Transparansi harga ekspor menjadi indikator pertama yang harus dibuktikan sejak awal melalui pencatatan nilai ekspor, volume, devisa masuk, tambahan penerimaan pajak, royalti, hingga penerimaan negara bukan pajak [PNBP]," kata Achmad dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Dia menilai kepatuhan devisa hasil ekspor juga menjadi ujian penting bagi DSI setelah pemerintah memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui PP No. 8/2025 yang merevisi PP Nomor 36 Tahun 2023.

Menurutnya, DSI harus memastikan devisa hasil ekspor masuk ke sistem keuangan domestik, tercatat, dan dapat diawasi tanpa menghambat kebutuhan operasional eksportir seperti pembayaran pajak, PNBP, utang, dividen, hingga pembelian bahan baku.

“Di sinilah DSI harus bekerja sebagai mesin eksekusi. Ia harus memastikan devisa ekspor masuk, tercatat, dapat diawasi, tetapi tetap bisa digunakan eksportir untuk kebutuhan sah seperti pembayaran pajak, PNBP, utang, dividen, bahan baku, dan kewajiban global,” ujarnya.

Selain itu, praktik under invoicing dinilai menjadi tantangan sensitif yang harus diantisipasi sejak awal. Achmad mengingatkan agar DSI menerapkan sistem penilaian risiko atau risk scoring dalam pengawasan transaksi ekspor komoditas strategis.

Pengawasan ketat dinilai perlu difokuskan pada transaksi dengan deviasi harga besar, berulang, serta melibatkan afiliasi luar negeri di yurisdiksi pajak rendah. Kendati demikian, DSI perlu tetap mengedepankan pendekatan market-driven serta memberikan kepastian hukum dan hak jawab kepada eksportir agar iklim investasi tetap terjaga.

“Perusahaan yang menjual ke entitas terkait di yurisdiksi pajak rendah dengan harga jauh di bawah pasar harus menjadi prioritas pengawasan,” ujarnya.

Dia menambahkan keberhasilan DSI dalam mewajibkan aliran devisa ekspor strategis masuk lebih dahulu ke sistem keuangan domestik akan memperkuat fondasi makroekonomi nasional, terutama di tengah meningkatnya gejolak global.

Sebelumnya, Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir menegaskan DSI akan dijalankan secara transparan dengan dukungan tenaga profesional, termasuk dari industri keuangan dan perbankan internasional.

Menurutnya, transparansi menjadi faktor utama untuk membangun kepercayaan pasar terhadap DSI sebagai pemain baru di sektor komoditas strategis Indonesia.

Alternatif lainnya (untuk menekan under-invoicing adalah) kewajiban pelaporan nilai transaksi ekspor melalui sistem terintegrasi antara perbankan, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan Ditjen Bea Cukai..,

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Ishak Razak menilai, perlunya membangun sistem verifikasi harga berbasis data pasar internasional secara real-time untuk mencegah praktik manipulasi harga (under-invoicing) dalam aktivitas ekspor.

Sistem tersebut, lanjut dia, dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Direktorat Pajak Kemenkeu untuk mendeteksi anomali harga akibat praktik manipulasi tersebut.

”Alternatif lainnya (untuk menekan under-invoicing adalah) kewajiban pelaporan nilai transaksi ekspor melalui sistem terintegrasi antara perbankan, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan Ditjen Bea Cukai, sehingga rekonsiliasi data dapat dilakukan tanpa perantara tambahan,” kata Mohammad Ishak Razak saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Selan itu, ia menyampaikan pemerintah dapat pula menggunakan akun bersama (escrow account) untuk menampung pembayaran ekspor komoditas strategis bernilai tinggi secara sementara, sebelum nantinya dana tersebut diteruskan kepada eksportir setelah nilai penjualan yang dilaporkan selesai diverifikasi.

Ia juga mengusulkan agar para eksportir yang menjalankan tugasnya dengan patuh sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar diberikan insentif.

Under-invoicing merupakan salah satu kekhawatiran pemerintah terkait aktivitas ekspor dan impor selama ini.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, praktik under-invoicing ekspor sumber daya alam telah menimbulkan potensi kehilangan pendapatan negara sekitar 908 miliar dolar AS sepanjang 34 tahun.

Pemerintah pun mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN khusus ekspor bagi sejumlah komoditas strategis untuk menekan praktik manipulasi tersebut.

Mengingat tanggung jawab besar DSI dalam proses ekspor nantinya, Razak pun menekankan agar BUMN tersebut dapat bekerja secara transparan, akuntabel, adaptif, dan lincah (agile) karena akan ada ribuan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung oleh perusahaan eksportir kini akan dikelola sendiri oleh DSI.

Ia juga menyoroti potensi bertambahnya biaya logistik serta proses ekspor dan administrasi yang lebih kompleks dengan adanya tata kelola ekspor satu pintu tersebut.

“Jika sistemnya kurang canggih, justru akan memperlambat masuknya devisa ke dalam negeri sehingga bertentangan dari tujuan kebijakan ini,” ujar Razak.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan kepada petani maupun pengusaha kelapa sawit bahwa keberadaan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bukan untuk mengambil untung.

Pasalnya, muncul kekhawatiran dari kalangan pelaku usaha kelapa sawit dengan keberadaan PT DSI terhadap tambahan biaya dalam rantai pasok.

Sudaryono menegaskan, bahwa keberadaan PT DSI bertujuan untuk meminimalisir dan mengidentifikasi kerugian-kerugian negara atas praktik yang selama ini diduga dilaksanakan oleh oknum tertentu dalam perdagangan ekspor SDA.

“Tujuan dari pemerintah bukan nambah rente dan atau kemudian ambil untung di situ,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (29/5/2026).

Dalam hal ini, PT DSI bertindak sebagai perusahaan pengelola dan pengawas, yang melakukan secara transparan dan akuntabel nantinya, kemudian tidak mengambil keuntungan.

Penerapan ini tidak serta merta, melainkan dengan masa transisi berlaku selama tiga bulan, yakni 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Kemudian secara bertahap nantinya pengelolaan ekspor akan sepenuhnya oleh PT DSI pada 1 Januari 2027 mendatang.

Harapannya, praktik seperti under invoicing dan under-pricing atau transfer pricing itu dapat diberantas.

Dengan demikian, semua dikelola dengan tertib, adanya keadilan ekonomi yang baik dan negara mendapatkan penerimaan negara sebagaimana mestinya.

“Harusnya dengan adanya DSI ini pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja itu tidak akan ada imbas apapun, tidak akan ada perubahan, tidak akan dirugikan,” tuturnya.

Sebelunya, Prabowo Subianto menjelaskan, dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Menurutnya, tujuan utama kebijakan itu adalah memperkuat pengawasan dan monitoring transaksi ekspor sekaligus memberantas praktik kurang bayar atau under invoicing, pemindahan harga atau transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar, under invoicing, praktik pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor,” ujarnya.

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara dari pengelolaan serta penjualan SDA Indonesia.

IDXChannel - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengakui adanya praktik under-invoicing hingga transfer pricing dalam kegiatan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya. Namun, praktik tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengawasan di lapangan.

"Praktik itu memang ada, berkaitan dengan under-pricing dan under-invoicing, meskipun kita sudah memiliki instrumen pengamanan cukup baik seperti National Single Window serta surveyor yang seharusnya memastikan ekspor sesuai aturan guna menghindari praktik tersebut," ujar Ketua Bidang Luar Negeri Gapki, Fadhil Hasan kepada IDX Channel, Kamis (28/5/2026).

Fadhil mengatakan, sebagian perusahaan sawit melakukan manipulasi nilai ekspor dari yang seharusnya. Dia menyebut, pemerintah sebenarnya merilis Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan sebagai referensi resmi bagi eksportir untuk membayar bea keluar dan pungutan ekspor.

Namun, pengawasan yang lemah di lapangan menciptakan ruang bagi eksportir untuk memanfaaatkan pembayaran pajak yang lebih rendah. Padahal kata dia, setiap bukti pembayaran (invoice) yang yang diserahkan kepada Bea Cukai atau melalui platform Nasional Single Window yang harganya jauh di bawah HPE bisa ditelusuri, sehingga diberikan hambatan administratif untuk ekspor.

Fadhil menyoroti lemahnya pengawasan di pintu ekspor menjadi alasan utama mengapa dokumen harga yang jauh di bawah standar pasar tetap bisa lolos tanpa verifikasi mendalam. Padahal, integritas data dalam dokumen ekspor sangat krusial karena menjadi dasar penghitungan pajak yang merupakan hak bagi kas negara.

"Under-invoicing dan transfer pricing terjadi karena masalah penegakan hukum oleh aparat, padahal eksportir tidak bisa mengirim barang sebelum membayar bea keluar berdasarkan HPE yang ditentukan pemerintah dari perkembangan harga internasional di ICDX," katanya.

Terkait transfer pricing, kata Fadhil, modusnya seringkali melibatkan perusahaan multinasional yang memiliki operasional di Indonesia. Dia menyebut, penjualan CPO dilakukan antar grup perusahaan dengan harga di bawah pasar.

Saat transit, produk tersebut dijual kembali ke pasar akhir seperti Amerika Serikat (AS) atau Eropa dengan harga pasar internasional yang jauh lebih tinggi. Dengan begitu, keuntungan besar tercatat di luar negeri, sementara pajak yang dibayarkan di Indonesia menjadi sangat minim.

"Transfer pricing terjadi antarperusahaan berafiliasi seperti menjual ke cabang di luar negeri dengan harga rendah untuk menghindari pajak, dalam rantai pasok kompleks yang melibatkan produk manufaktur seperti minyak goreng dan RBDPO ke pembeli di berbagai negara," tutur Fadhil.

Dengan struktur industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, Gapki mendorong pemerintah memperketat sinkronisasi data antarlembaga. Tanpa penegakan hukum yang tegas terhadap manipulasi invoice, potensi kerugian negara dari sektor ini bakal terus berlanjut.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik under invoicing menjadi salah satu alasan dibentuknya badan ekspor komoditas PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). BUMN ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran pencatatan ekspor yang selama ini merugikan penerimaan negara.

Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah mengatakan, under invoicing terjadi ketika pada eksportir tidak melaporkan secara transparan jumlah yang diekspor dan diproduksi.

"Jadi mereka (pengusaha) sudah punya kekayaan sebesar itu, mereka masih greedy," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (26/5/2026).

Ia menyoroti, akumulasi indikasi under invoicing ekspor Sumber Daya Alam (SDA) sepanjang 1991-2024 diperkirakan mencapai sekitar 908 miliar dollar AS atau setara Rp 15.980,9 triliun.

"Kenapa itu bisa terjadi, itu dilakukan secara niat lho," imbuh dia.

Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan tambang batu bara di Indonesiamemproduksi 1 juta ton dan diekspor ke Singapura.

Di Singapura, ternyata importirnya adalah perusahaan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan tambang yang ada di Indonesia.

Dengan harga pasar seharusnya 100 dollar AS per ton, kedua perusahaan yang sama tersebut melakukan penjualan dengan harga 50 dollar AS per ton.

Setelah itu, perusahaan yang ada di Singapura itu menjual kembali ke Jepang, Korea Selatan, atau India dengan harga 100 dollar AS per ton.

"Ini yang namanya under invoice, secara bilateralnya sah itu dengan perusahaan yang ada di Singapura. Iya lah satu grup," ungkap dia.

Dengan demikian, pencatatan yang terjadi di Indonesia menjadi under invoice. Nantinya, pencatatan ini juga berpengaruh pada angka pembayaran pajak dan biaya ekspor.

"Jadi berapa kerugian kita, mulai dari royalti dapatnya sedikit, hak royalti itu hak rakyat Indonesia, hak negara kita. Pajaknya dicuri, biaya ekspornya dicuri," terang Piter.

"Itu menggunakan dokumen yang sah, legal, tapi kita tahu itu sebenarnya mencuri," tambah dia.

Sementara itu kehadiran DSI disebut tidak akan mengganggu kontrak dan aktivitas perusahaan tambang.

Bedanya, perusahaan hanya tidak boleh lagi melakukan ekspor langsung. Perusahaan harus menjual ke DSI.

Dengan ilustrasi di atas, DSI juga akan membeli hasil tambang batu bara tersebut dengan harga yang biasa dijual ke Singapura, yakni 50 dollar AS per ton.

DSI juga tidak akan mencari margin dengan menurunkan harga beli dari transaksi dengan pengusaha tambang di Tanah Air.

Sebaliknya, keuntungan diperoleh dari selisih harga jual di dalam negeri dengan harga komoditas global.

"Kalau dia tidak pernah melakukan under invoicing, tidak perlu juga ramai. Yang ramai ini, yang selama ini dalam tanda kutip melakukan under invoicing, karena semua akan terbuka nanti," terang Piter.

Meskipun ketentuan terkait DSI belum keluar, Piter bilang, pengusaha yang selama ini melakukan under invoicing dapat ditindak secara hukum.

Piter mengungkapkan, hanya sedikit pihak yang tidak melakukan praktik under invoicing ini.

Ia mengumpamakan, ketika perusahaan yang jujur tinggal 10 persen, pemerintah bisa menyelamatkan potensi penerimaan negara dari 90 persen pelaku lainnya.

"Bagi perusahaan yang tidak melakukan under invoicing, selama ini jujur, sebenarnya kebijakan ini tidak masalah," tegas dia.

BUMN Ekspor PT DSI

Sebagai informasi, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir menyatakan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau PT DSI tetap memiliki tugas untuk menghasilkan keuntungan atau profit.

PT DSI merupakan BUMN yang baru dibentuk khusus untuk mengelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis.

Pada tahap awal beroperasi, PT DSI akan mengelola ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), batu bara, hingga paduan besi (ferrous alloy).

Pandu menuturkan, seiring PT DSI berada di bawah Danantara maka berorientasi profit, sejalan dengan karakter sovereign wealth fund (SWF) yang memiliki tujuan menghasilkan keuntungan.

"Karena di bawah Danantara, ide awalnya menjadi suatu perusahaan, dan perusahaan BUMN memang harus profit, for profit," ujarnya dalam diskusi B-Universe Economic Insight Series 2026 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Dia menjelaskan, pembentukan PT DSI ini bermula dari keinginan pemerintah untuk mengatasi praktik under-invoicing, yakni nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir menyebut pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bertujuan memperkuat nilai tambah sumber daya alam (SDA) Indonesia. Pandu mengatakan DSI tengah memasuki tahap penataan organisasi serta sosialisasi kepada pelaku pasar.

“Ini hari kelima DSI sebagai perusahaan baru dibentuk. Senin kemarin baru menjadi persero BUMN, jadi cukup cepat,” ujar Pandu saat diskusi bertajuk “Meredam Turbulensi, Perkuat Stabilitas di Tengah Ketidakpastian Global” di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pandu meyakini kehadiran DSI mampu mengatasi praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini terjadi di sektor komoditas strategis Indonesia. Menurut dia, praktik under invoicing menjadi persoalan utama yang menyebabkan potensi perpindahan nilai ke luar negeri.

“Isu utama sumber daya Indonesia adalah under invoicing dan potensi value transfer. Ini tidak hanya di batu bara, tetapi juga komoditas lainnya,” ucap dia.

Pandu mengaku memahami persoalan tersebut karena telah lama berkecimpung di industri batu bara. Ia menyebut saat awal dirinya memimpin asosiasi batu bara, praktik yang tidak sesuai tata kelola masih cukup besar.

“Saya kebetulan jadi ketua asosiasi batu bara kurang lebih hampir 10 tahun. Waktu pertama kali saya jadi ketua asosiasi itu bisa dibilang 40 persen batu baranya tidak melalui proses yang baik,” lanjut Pandu.

Oleh karena itu, kata Pandu, pemerintah membentuk DSI untuk memperbaiki mekanisme perdagangan komoditas strategis Indonesia. DSI nantinya berada di bawah ekosistem Danantara dengan orientasi profit layaknya sovereign wealth fund.

“Pilihan Pak Presiden untuk ini dimasukkan ke Danantara. Pola pikirnya untuk profit kembali kepada Danantara sebagai sovereign wealth fund. Ini tabungan buat generasi berikutnya,” sambung dia.

Pandu menjelaskan saat ini DSI dimiliki 99 persen oleh BPI Danantara dan satu persen oleh BP BUMN terkait. Dalam enam bulan awal, kata dia, perusahaan akan fokus membangun tim dan sistem di tiga sektor utama, yakni batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), dan paduan besi (ferro alloy).

Pandu mengatakan periode Juni hingga Desember 2026 akan menjadi masa transisi sebelum DSI beroperasi penuh pada awal tahun depan. Selama masa transisi, sambung Pandu, DSI akan terus melakukan komunikasi dengan pelaku pasar dan asosiasi industri guna mengurangi ketidakpastian yang muncul sejak pembentukan lembaga tersebut.

“Mulai 1 Juni sampai Desember itu periode transisi. Pada 1 Januari 2027 akan full action untuk ini semua,” ungkapnya.

Pandu menyampaikan DSI juga memerlukan ahli perdagangan komoditas (trader) dari dalam maupun luar negeri. Pandu menilai kehadiran trader global bertujuan memperkuat bisnis perdagangan komoditas strategis nasional.

“Jadi dari sisi sumber daya manusia, rekrutmen kami juga global, bukan hanya di Indonesia, semuanya global,” ujar Pandu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan dua nama perusahaan besar sektor kelapa sawit yang diduga memanipulasi nilai ekspor atau under invoicing dalam perdagangan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Hal ini diungkap Purbaya saat ditemui langsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5). Ia menjawab pertanyaan soal dua eksportir raksasa CPO yang masuk daftar nama perusahaan diduga memanipulasi nilai ekspor sawit.

"Itu dua (perusahaan), betul," kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan perusahaan-perusahaan sawit yang memanipulasi ekspor.

Wartawan bertanya dengan menyebut sejumlah nama perusahaan sawit.

Purbaya mengatakan perusahaan tersebut tidak menduga Kemenkeu dapat mengambil data dari negara tujuan ekspor, seperti Amerika Serikat (AS) yang jumlahnya besar.

Purbaya menjelaskan pihaknya yang pertama kali menyelidiki awal dari data-data tersebut sebelum diselidiki lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kami yang menyelidiki awal dari data-data itu, kemudian kami kerja sama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Kejaksaan Agung," terang Purbaya.

Lebih lanjut, ia membeberkan modus yang dilakukan perusahaan nakal adalah penjualan ekspor ke perusahaan perdagangan (trading company) di Singapura, untuk selanjutnya diteruskan ke negara tujuan akhir. Dokumen penjualannya dibuat seolah-olah transaksi hanya sampai Singapura, tetapi secara fisik barang langsung dikirim ke negara pembeli.

"Jadi 10 perusahaan itu jual ke Singapura lewat trading company. Sebenarnya barangnya ke sana langsung (negara tujuan sebenarnya) karena kapalnya enggak berubah, tapi kertasnya berbeda," beber Purbaya.

Berdasarkan penelusuran data dari negara tujuan ekspor, pemerintah menemukan harga ekspor yang dilaporkan dari Indonesia jauh lebih rendah dibanding harga saat barang masuk ke negara tujuan akhir. Purbaya menilai praktik tersebut berkaitan erat dengan transfer pricing. Sebab, volume barang yang dikirim relatif sama, tetapi nilai transaksi yang dilaporkan berbeda jauh.

"Kalau volume sama, harga beda, apa itu, under invoicing. Transfer pricing juga bisa. Kalau saya lihat dua-duanya," tambahnya.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap pemerintah telah mengantongi data 10 perusahaan besar sektor kelapa sawit yang diduga melakukan manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing dalam perdagangan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Temuan itu berasal dari pengambilan sampel acak terhadap perusahaan-perusahaan eksportir terbesar di sektor sawit.

"Saya ambil 10 terbesar. Semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu jadinya. Saya random nih," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Ia mengatakan data yang diserahkan pemerintah kepada aparat penegak hukum sejauh ini baru berasal dari sebagian kecil sampel pemeriksaan. Namun, menurutnya, potensi nilai kerugian sebenarnya bisa jauh lebih besar.

"Dari yang itu saja, dari yang sampel yang kita kasih ke KPK. Kalau dari semuanya kan, ya pasti lebih besar. Karena kan saya hanya sedikit saja (ambil sample-nya)," ujarnya.

Sang Bendahara Negara juga membenarkan angka dugaan kerugian dari sampel yang diperiksa mencapai sekitar US$84 juta. Menurut dia, angka tersebut baru berasal dari sampel kecil pemeriksaan pemerintah terhadap sejumlah transaksi ekspor.

Ia menilai angka itu berpotensi jauh lebih besar apabila praktik serupa ditemukan pada keseluruhan transaksi perusahaan-perusahaan terkait.

"Kalau semua, iya. Kira-kira. Itu kan cuma sample. Yang di-sample segitu. Kalau di-random hasilnya seperti itu, 10 perusahaan seperti itu, ya kira-kira dia melakukan itu untuk semuanya kira-kira (angka kerugian lebih dari US$84 juta)," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menegaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak mengambil keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam, termasuk sawit. Perusahaan tersebut disebut hanya menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan transaksi ekspor untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan masa transisi implementasi kebijakan ekspor satu pintu mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum diterapkan penuh pada awal 2027.

“PT DSI tidak mengambil keuntungan tapi dia mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspor sumber daya alam kita ke luar,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai rapat Kementerian Pertanian bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), asosiasi petani sawit, dan Satgas Pangan Polri menyusul turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit setelah kebijakan ekspor satu pintu diumumkan.

Pemerintah mencatat sedikitnya 139 pabrik kelapa sawit (PKS) menurunkan harga pembelian TBS di berbagai daerah. Penurunan harga berkisar Rp50 hingga Rp1.200 per kilogram.

Menurut Sudaryono, penurunan tersebut dipicu efek psikologis pelaku industri yang masih menunggu kepastian teknis pelaksanaan kebijakan baru.

“Dari rapat tadi kemudian diidentifikasi bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis, kekhawatiran, ketidakpastian dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI,” ujar tokoh yang akrab disapa Mas Dar itu.

Ia memastikan kegiatan usaha industri sawit tetap berjalan normal selama masa transisi. Pemerintah juga membuka ruang komunikasi dan evaluasi bersama pelaku usaha agar proses adaptasi berlangsung bertahap.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, pelaku industri sebelumnya belum memahami secara rinci mekanisme pelaksanaan ekspor satu pintu, termasuk peran DSI dalam transaksi ekspor.

Menurut Eddy, ketidakpastian itu juga sempat memunculkan pertanyaan dari pembeli luar negeri terkait pola transaksi baru yang akan diterapkan pemerintah.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini bisa mengklarifikasi segala ketidakpastian tersebut,” kata Eddy.

Sudaryono menilai kebijakan ekspor satu pintu diperlukan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam sekaligus menekan dugaan praktik transfer pricing dan under invoicing yang selama ini merugikan negara.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin reformasi tata niaga sawit justru merugikan industri maupun petani.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Pemerintah kemudian membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas strategis.

Dalam tahap awal yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara transaksi antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara mengenai 10 perusahaan sawit atau crude palm oil (CPO) yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor atau transfer pricing yang disinggung Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan kasus 10 perusahaan CPO ini berstatus penyidikan umum.

"Ya, jadi gini. Perkara manipulasi atau transfer pricing itu, kita sekarang sedang melakukan penyidikan. Penyidikan," ujar Syarief di Kejagung, Senin (25/5/2026) malam.

Kemudian, Syarief mengemukakan data 10 perusahaan yang dikantongi oleh bendahara negara itu bakal melengkapi di korps Adhyaksa.

"Ya. Itu sekitar mungkin satu bulan lebih lah. Nah, ada data dari menteri [Purbaya] itu, melengkapi data yang ada," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, 10 perusahaan sawit "nakal" itu sempat disinggung dua kali oleh Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa. Pertama, saat Purbaya menyambangi Istana Negara pada Kamis (21/5/2026), dan kedua di kompleks Parlemen pada Senin (26/5/2026).

Purbaya mengatakan 10 perusahaan besar itu telah dipilih secara acak. Hasilnya, ke-10 perusahaan CPO itu telah melakukan praktik under-invoicing dalam melakukan ekspor.

Under invoicing merupakan praktik kecurangan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik tersebut, baik eksportir maupun importir dengan sengaja melaporkan faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

"Hasilnya signifikan. Ada 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ekspor," ujar Purbaya saat menghadiri undangan makan siang dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sudah resmi menjadi BUMN pada Senin (25/5/2026).

“Hari ini sudah menjadi BUMN, karena kan prosesnya harus ada 1% saham milik negara dengan kuasa khusus. Hari ini sudah menjadi BUMN,” ujarnya, dilansir dari Antara.

Dony, yang saat ini menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, itu menyampaikan bahwa sudah menandatangani DSI menjadi BUMN pada Senin (25/5) pagi. Meskipun demikian, mekanisme ekspor komoditas sumber daya alam, seperti batu bara, minyak kelapa sawit dan paduan besi (ferroalloy) masih dalam proses.

“Nanti rinciannya akan disampaikan. Sedang diproses,” imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5), telah mengumumkan bahwa pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Kemudian, pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik "under invoicing" dan "transfer pricing" pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun.

Under invoicing adalah praktik kecurangan oleh importir atau eksportir yang dengan sengaja melaporkan nilai atau harga barang dalam faktur (invoice) lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Sementara itu, transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga dalam transaksi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi), baik berupa barang, jasa, aset tak berwujud, maupun pendanaan.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Pemerintah menugaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola perdagangan ekspor komoditas strategis, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy (paduan besi).

Skema tersebut tertuang dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor Komoditas sumber daya alam (SDA) yang bersumber dari pidato Presiden dalam Rapat Paripurna DPR pada 20 Mei 2026.

IDXChannel – Pemerintah resmi membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah entitas baru di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Entitas ini nantinya berfokus pada tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) Indonesia.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani mengatakan, pembentukan DSI bertujuan untuk meningkatkan devisa negara yang selama ini potensinya hilang akibat praktik under-invoicing para eksportir.

Menurutnya, selama ini beberapa eksportir kerap menjual harga komoditas di bahwa harga pasar atau lebih murah.

"Ini in line dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) principles yang di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, dan accountability sehingga tidak terjadi lagi potensi-potensi adanya (istilah saya) uang gelap," kata Rosan, dikutip Senin (25/5/2026).

Rosan bahkan memastikan status PT DSI akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pekan ini. Untuk saat ini, PT DSI statusnya masih swasta nasional.

“Pekan depan status PT DSI menjadi BUMN,” kata Rosan.

Rosan turut memastikan status PT DSI itu akan beralih menjadi BUMN. Bahkan, dia juga mengatakan PT DSI akan berkantor di Danantara.

“BUMN. Di Danantara, ada sudah disiapkan kantornya di Danantara,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara kaya dengan potensi SDA melimpah. Mulai dari batu bara, minyak kelapa sawit (CPO) hingga ferroalloy (nikel) yang menjadi komoditas utama.

Pemerintah melihat masih terdapat banyak kebocoran dalam tata kelola ekspor. Salah satu penyebabnya adalah praktik under-invoicing dan transfer pricing.

Berikut lima hal penting yang perlu diketahui tentang PT DSI:

1. Apa itu Under-Invoicing dan Transfer Pricing?

Istilah under-invoicing adalah praktik melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya. Misalkan, suatu komoditas dijual ke luar negeri seharga USD100 juta, tetapi yang dilaporkan hanya USD70 juta. Selisih nilai tersebut disimpan di luar negeri atau tidak tercatat dalam sistem keuangan nasional.

Akibatnya, negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak, royalti, devisa hasil ekspor (DHE), hingga validitas data perdagangan nasional. Di sinilah pemerintah memandang perlunya sistem pengawasan yang lebih kuat terhadap transaksi ekspor komoditas sumber daya alam.

Sementara itu, transfer pricing adalah penentuan harga transaksi antarperusahaan yang masih berada dalam satu grup atau satu induk usaha. Misalnya perusahaan SDA di Indonesia menjual ke perusahaan afiliasinya di luar negeri.

Kedua perusahaan tersebut masih berada dalam satu grup bisnis yang sama. Karena masih satu grup, harga jualnya bisa saja diatur sendiri. Di sinilah muncul potensi penyalahgunaan.

2. Peran PT DSI?

PT DSI, yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, akan berfungsi sebagai platform pengawasan dan pencatatan transaksi ekspor. Pada beberapa bulan pertama, DSI akan fokus pada keterbukaan transaksi.

Perusahaan eksportir akan diwajibkan melaporkan volume, harga, hingga mekanisme pengiriman komoditas kepada DSI untuk mendapatkan data perdagangan yang lebih komprehensif dan terbuka.

Hadirnya DSI ini akan membantu memastikan harga ekspor yang dilaporkan sesuai dengan harga pasar global yang wajar. Dengan begitu, praktik manipulasi harga bisa ditekan.

3. Apa Pentingnya DSI bagi Masyarakat?

Pembicaraan mengenai tata kelola ekspor mungkin terdengar cukup jauh dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun harus diketahui, sebenarnya dampaknya sangat besar terhadap ekonomi nasional.

Apabila kebocoran devisa bisa ditekan, maka secara otomatis negara dapat memperoleh penerimaan yang lebih optimal, cadangan devisa menguat, stabilitas nilai tukar rupiah dan ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan.

Artinya, hasil kekayaan alam Indonesia dapat lebih maksimal kembali ke dalam negeri dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga program sosial masyarakat.

4. Kaitan dengan Menjaga Iklim Investasi

Kehadiran DSI membawa semangat pengawasan yang lebih ketat terhadap arus ekspor SDA nasional. Akan tetapi, paparan pemerintah juga menegaskan DSI bukan bentuk nasionalisasi atau pengambilalihan bisnis swasta.

Dalam hal ini, DSI berfungsi sebagai marketing facility dan sistem transparansi perdagangan. Tujuannya supaya ekspor Indonesia memiliki tata kelola yang lebih baik.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, bila tata kelola DSI lebih transparan, kepercayaan investor global juga akan semakin meningkat.

Di sinilah nantinya negara-negara dan pelaku pasar internasional akan merasa lebih nyaman berinvestasi di negara yang memiliki sistem perdagangan yang jelas, akuntabel dan minim manipulasi data.

5. Tantangan yang Harus Dijaga

Di tengah dukungan terhadap pendirian DSI, juga ada sejumlah ahli mengingatkan supaya pentingnya pengawasan pemerintah terhadap implementasi entitas ekspor ini supaya berjalan profesional dan transparan.

Optimisme yang terbangun dalam diskusi di ruang publik juga berharap sejalan dengan prinsip good governance yang kuat.

Untuk itu, keberhasilan PT Danantara Sumber Daya Indonesia nantinya tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh konsistensi pengawasan, transparansi sistem, serta akuntabilitas pengelolaannya.

Pada akhirnya, tujuan utama pembentukan DSI adalah memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberi manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.

Jika dijalankan dengan baik, langkah ini bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat devisa negara, memperbaiki tata kelola ekspor, sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam perdagangan global.

(Nur Ichsan Yuniarto)