Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan nilai tukar rupiah akan menguat tajam hingga menembus level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS), seiring dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Purbaya menilai beleid yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan langkah berani dan amat baik guna mengamankan pasokan valuta asing (valas) di dalam negeri.

Pasalnya, aturan terdahulu yaitu PP No. 8/2025, dinilai memiliki celah yang membuat cadangan devisa nasional stagnan kendati neraca perdagangan mencetak surplus. Menurutnya, regulasi lama memperbolehkan eksportir menempatkan devisanya di bank mana saja asal dikonversi ke rupiah.

"Setelah dianalisis, kesimpulan Bapak Presiden adalah banyak uang itu masuk ke sini, ditukar ke rupiah, disalurkan ke bank kecil dengan cepat. Segera setelah itu bank-bank itu mengirim ke luar negeri, ke Singapura, sehingga dolar kita di sini habis. Kebijakan [lama] seolah-olah tidak berfungsi sama sekali," ujar Purbaya dalam Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5/2026).

Melalui PP No. 21/2026, kewajiban penempatan DHE SDA kini diharuskan hanya pada bank pelat merah alias Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)—kecuali negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral.

Skema retensinya pun diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi 100% selama 12 bulan penuh bagi industri nonmigas. Pada saat yang sama, batas konversi DHE valas ke rupiah dipangkas menjadi maksimal 50%.

Purbaya menegaskan, sentralisasi devisa ke bank negara akan membuat sistem pengawasan jauh lebih mudah. Pemerintah bahkan menyiapkan sanksi tegas bagi manajemen perbankan yang tidak patuh.

"Kalau bank Himbaranya main-main, ya kita pecat direksinya," kata Purbaya.

Proyeksi Rupiah

Bendahara negara pun meminta masyarakat tidak panik dan menyamakan fluktuasi nilai tukar saat ini dengan krisis moneter 1998. Sebagai gambaran, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.673 per dolar AS pada perdagangan Kamis (21/5/2026).

Dengan berlakunya aturan baru DHE, Purbaya menjanjikan akan ada suplai dolar AS yang signifikan masuk ke sistem ekonomi domestik pada bulan Juni mendatang. Dia pun meyakini nilai tukar rupiah akan terapresiasi.

"Kalau saya bilang ke para pemain valas, cepat-cepat jual [dolar AS] lah. Kita akan dorong rupiah ke arah Rp15.000," ungkapnya sambil tersenyum.

Selain mengandalkan kebijakan terbaru DHE SDA, Purbaya menyatakan otoritas moneter juga tidak tinggal diam. Kementerian Keuangan secara aktif telah meredam gejolak nilai tukar melalui intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Pemerintah terpantau melakukan pembelian kembali alias buyback SBN di pasar sekunder demi menjaga agar tingkat imbal hasil (yield) tidak melonjak terlalu tinggi sehingga harganya juga stabil. Langkah tersebut diklaim sukses mencegah investor asing keluar dari instrumen keuangan Indonesia.

"Walaupun rupiah [sempat] melemah, yield obligasi cenderung turun dalam satu minggu terakhir karena kita beli obligasi di pasar sekunder," jelas Purbaya.

Hasilnya, Purbaya mengklaim adanya aliran modal asing (capital inflow) yang kembali masuk, baik ke pasar primer maupun sekunder Rp2 triliun dalam sepekan terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah insentif untuk perbaikan, demi mendukung implementasi kebijakan tata kelola Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang baru.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi meyakini kewajiban retensi 100% DHE SDA bisa memastikan hasil kekayaan alam memberikan efek penggandaan yang optimal bagi perekonomian nasional. Kendati demikian, OJK ingin coba memastikan stabilitas sistem keuangan tetap berjalan.

"Dalam implementasi PP DHE SDA ini, kami akan memastikan dukungan industri perbankan berjalan secara prudent [hati-hati], tertib, dan berintegritas. Secara khusus, OJK akan mengawasi escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini," jelas Friderica dalam sosialisasi dengan lengusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Di samping mandat pengawasan, OJK juga merancang pemanis agar kebijakan retensi devisa ini tidak menyempitkan ruang gerak fungsi intermediasi perbankan. Friderica memaparkan dua insentif utama yang disiapkan otoritas.

Pertama, dana DHE SDA yang diparkir di perbankan kini dapat diperlakukan sebagai agunan tunai (cash collateral). Syaratnya, penempatan tersebut harus memenuhi kriteria kelayakan yang diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, yang mencakup bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Kedua, penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dari instrumen DHE SDA tersebut akan dikecualikan dari kalkulasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

"Ini merupakan bentuk dukungan agar implementasi PP DHE SDA tetap memberikan ruang bagi perbankan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian," kata Friderica.

Sebagai tindak lanjut dari pemberian relaksasi ini, OJK dalam waktu dekat akan menerbitkan surat resmi kepada seluruh jajaran direksi bank di Tanah Air. Surat edaran tersebut akan merinci bentuk operasional dukungan OJK dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) terbaru terkait DHE SDA, sekaligus menetapkan kebutuhan kelengkapan data dan informasi perbankan yang harus disetorkan kepada otoritas, kementerian, maupun lembaga terkait.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi 100% DHE SDA di perbankan dalam negeri. Beleid ini menggantikan PP No.8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Kendati demikian, pemerintah menyadari perlunya insentif untuk menjaga iklim investasi dan hubungan diplomatik. Oleh karena itu, pengecualian diberikan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral.

Eksportir dari negara mitra tersebut diberikan fleksibilitas khusus: retensi DHE sektor pertambangan cukup 30% selama tiga bulan, dan diperbolehkan untuk diparkir di rekening khusus bank non-Himbara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, PP yang mengatur wajib parkir DHE eksportir SDA di dalam negeri 100% selama 12 bulan itu diubah oleh pemerintah lantaran dinilai belum efektif berdampak ke cadangan devisa (cadev).

Purbaya mengungkap berdasarkan informasi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) bahwa beleid dimaksud sudah ditandatangani Presiden Prabowo sejak Jumat (2/1/2026).

"Jadi sudah clear itu, sudah disetujui Presiden tinggal pengundangan saja, jadi pasti jalan seperti itu," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Purbaya memaparkan bahwa aturan DHE SDA direvisi lantaran terbukti tidak berdampak signifikan kepada posisi cadev. Misalnya, posisi cadev pada 2024 tercatat sebesar US$155,7 miliar dan hanya meningkat sekitar US$800 juta ke 2025 yakni US$156,5 miliar.

Sementara itu, surplus neraca dagang Januari-November 2025 tercatat US$38,5 miliar. Hal itu, terang Purbaya, membuat pemerintah melihat inefektivitas PP No.8/2025 meskipun adanya aliran modal keluar atau outflow.

"Jadi walaupun ada capital outflow, tetapi besarnya surplus itu sama sekali tidak nendang, tidak berdampak signifikan ke cadangan devisa kita. Jadi dari situ kami lihat kecurigaan kami peraturan DHE yang kemarin-kemarin banyak celahnya," tuturnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menduga, usai implementasi wajib parkir DHE SDA 12 bulan sebesar 100% di dalam negeri, eksportir hanya memarkirkan dananya tidak lama atau sekitar satu hari setelah melakukan retensi di bank dalam negeri.

Oleh sebab itu, revisi PP DHE SDA ini nantinya mewajibkan retensi devisa eksportir hanya di himbara sehingga mempermudah pengawasan kepatuhan eksportir.

"Kalau sekarang, walaupun kemarin outflow, tetapi inflow-nya ada. Tetapi fakta terlalu sedikit dampaknya ke cadangan devisa dengan surplus [neraca dagang] begitu besar. Artinya hampir semuanya keluar itu kira-kira," paparnya.