Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menilai kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di perbankan domestik, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdampak positif bagi likuiditas bank.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu berpendapat kebijakan itu dapat mendorong penambahan dana pihak ketiga (DPK) sekaligus memastikan devisa hasil ekspor kembali masuk ke Indonesia.

“Saya melihatnya sangat positif. Ini kan persoalan lama yang enggak selesai selesai gitu ya. Mudah-mudahan dengan aturan baru ini semuanya disiplin memang mengembalikan devisanya ke Indonesia,” katanya, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, langkah pemerintah tersebut wajar dan masuk akal, mengingat aktivitas usaha atau bisnisnya dilakukan di Indonesia. Dia turut berujar, penempatan DHE SDA di bank Himbara bukan semata mengutamakan bank pelat merah saja.

“Saya rasa pemerintah berpikirnya bukan karena mengutamakan Bank Himbara, tapimake surebahwa ini enggak keluar dulu, ada di Indonesia, mungkin itu kali ya,” ucap Nixon.

Di lain sisi, Nixon turut menyoroti insentif yang disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Insentif ini memuat agunan tunai dan pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Menurutnya, kebijakan tersebut akan mempermudah eksportir memperoleh pembiayaan modal kerja, karena serupa dengan kredit agunan deposito.

“Kalau mereka butuh DHE untuk modal kerja pasti mereka pengen pakai. Tapi kalau dia tertanam dalam bentuk instrumen DHE, maka dia butuh modal kerjanya bisa pinjam agunannya itu, makesensekan, kayak kredit agunan deposito,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut menilai kebijakan tersebut akan berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan. Kemudian, risiko kredit pun tetap terjaga karena dana DHE yang ditempatkan di bank dapat diikat sebagai jaminan kredit.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi 100% DHE SDA di perbankan dalam negeri. Beleid ini menggantikan PP No.8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendukung kebijakan pemerintah terkait kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang akan dipusatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai Juni 2026.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Bank Mandiri mendukung kebijakan regulator mengenai kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang akan dipusatkan pada bank-bank milik negara [Himbara],” ujar Adhika kepada Bisnis, dikutip Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dapat memperkuat struktur likuiditas valuta asing nasional sekaligus menciptakan stabilitas rupiah yang lebih berkesinambungan di tengah dinamika pasar global.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing domestik khusus sebagai sarana penempatan DHE SDA. Adhika menilai instrumen tersebut dapat menjadi alternatif investasi yang menarik bagi eksportir.

“Kehadiran instrumen SBN valas domestik khusus bagi eksportir dinilai sebagai solusi tepat yang menawarkan alternatif investasi aman dengan imbal hasil kompetitif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk menempatkan devisanya di dalam negeri,” katanya.

Bank Mandiri pun memastikan kesiapan likuiditas dan infrastruktur layanan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Perseroan mengklaim memiliki likuiditas valas yang memadai serta sistem layanan perbankan terintegrasi untuk mengelola dana eksportir secara efisien dan transparan.

“Bank Mandiri memiliki likuiditas yang memadai serta infrastruktur layanan perbankan yang terintegrasi untuk memastikan pengelolaan dana eksportir berjalan secara efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah optimal,” ujar Adhika.

Melalui kebijakan retensi DHE SDA dan dukungan instrumen investasi baru tersebut, Bank Mandiri berharap sinergi pemerintah dan industri perbankan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melalui sinergi ini, kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Pengusaha keberatan dengan rencana pemerintah memberlakukan aturan baru mengenai kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam mulai 1 Juni 2026.
Beleid atas Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang DHE SDA ini awalnya ditargetkan berlaku awal tahun ini usai adanya arahan revisi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun disebut telah menyelesaikan rancangan beleid ini.
Ketua Komite Pertambangan Minerba Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia menilai, eksportir bakal terdampak atas aturan kewajiban retensi 100% DHE SDA tersebut.
"Dari perspektif eksportir yang terdampak tentu aturan ini semakin menambah beban," kata Hendra kepada Bisnis, Minggu (10/5/2026).
Dia pun mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali revisi aturan mengenai DHE SDA, khususnya untukPeraturan Pemerintah No.36/2023 tentang DHE SDA. Adapun, beleid itu merupakan aturan yang direvisi menjadi PP No.8/2025 tentang DHE SDA.
"Sebaiknya pemerintah mempertimbangkan untuk merevisi PP 36/2023. PP yang berlaku saat ini PP 8/2025 yang merupakan revisi pertama PP 36/2023 bagi pihak eksportir minerba cukup positif," ucap Hendra.
Sebelumnya, pemerintah berencana menerapkan aturan baru mengenai kewajiban retensi 100% DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Kendati, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan ada negara yang dikecualikan dari kewajiban retensi 100% DHE SDA ini selama satu tahun di Himbara.
"Sudah diputuskan berlaku 1 Juni 2026. Negara mananya nanti dilihat ketika kami publish peraturan DHE-nya," ujar Purbaya pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di kantor OJK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Pada April 2026 lalu, Purbaya juga masih belum memerinci lebih lanjut negara mana yang dikecualikan. Namun demikian, dia memastikan aturan ini masih berlaku untuk devisa yang dihasilkan eksportir komoditas sektor ekstraktif.
Pemerintah juga sebelumnya telah mengonfirmasi retensi DHE SDA ini akan diwajibkan hanya di Himbara. Saat PP No.8/2025 berlaku Maret tahun lalu, devisa hasil ekspor CPO, batu bara dan lain-lain belum diwajibkan di bank-bank pelat merah.
Seiring dengan waktu, Presiden Prabowo jelang akhir tahun lalu menyoroti pemberlakuan PP No.8/2025 yang dinilai belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Dugaannya, masih banyak eksportir yang mengonversi valasnya ke rupiah dan membawanya ke luar negeri.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengakui bahwa cadangan devisa di dalam negeri saat ini terkikis akibat intervensi maksimal guna menstabilkan nilai tukar rupiah.
Perry menyebut pihaknya sudah melakukan intervensi dalam jumlah yang besar. Hal ini terlihat dari posisi cadangan devisa yang semakin terkikis hingga ke level US$148,2 miliar per Maret 2026.
"Tujuh langkah itu adalah langkah-langkah yang all-out. Satu, intervensi dengan jumlah yang besar dengan cadangan devisa yang ditunjukkan turun menjadi bulan lalu US$148,2 miliar. Tetapi itu lebih dari cukup, kami ukur," terangnya pada konferensi pers yang sama.
Meski intervensi ini mengikis cadangan devisa dalam negeri, Perry memastikan bahwa porsinya masih setara pembiayaan 6 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
"Tolong diingat, cadangan devisa ini dikumpulkan pada saat panen besar. Makanya ini kami gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow, jumlahnya besar," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mulai memberlakukan aturan baru mengenai kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai 1 Juni 2026.

Beleid atas Peraturan Pemerintah No.8/2025 tentang DHE SDA ini awalnya ditargetkan berlaku awal tahun ini usai adanya arahan revisi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun disebut telah menyelesaikan rancangan beleid ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan ada negara yang dikecualikan dari kewajiban retensi 100% DHE SDA ini selama satu tahun di Himbara.

"Sudah diputuskan berlaku 1 Juni 2026. Negara mananya nanti dilihat ketika kami publish peraturan DHE-nya," ujar Purbaya pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di kantor OJK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Pada April 2026 lalu, Purbaya juga masih belum memerinci lebih lanjut negara mana yang dikecualikan. Namun demikian, dia memastikan aturan ini masih berlaku untuk devisa yang dihasilkan eksportir komoditas sektor ekstraktif.

Pemerintah juga sebelumnya telah mengonfirmasi retensi DHE SDA ini akan diwajibkan hanya di himbara. Saat PP No.8/2025 berlaku Maret tahun lalu, devisa hasil ekspor CPO, batu bara dan lain-lain belum diwajibkan di bank-bank pelat merah.

Seiring dengan waktu, Presiden Prabowo jelang akhir tahun lalu menyoroti pemberlakuan PP No.8/2025 yang dinilai belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Dugaannya, masih banyak eksportir yang mengonversi valasnya ke rupiah dan membawanya ke luar negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengakui bahwa cadangan devisa di dalam negeri saat ini terkikis akibat intervensi maksimal guna menstabilkan nilai tukar rupiah.

Perry menyebut pihaknya sudah melakukan intervensi dalam jumlah yang besar. Hal ini terlihat dari posisi cadangan devisa yang semakin terkikis hingga ke level US$148,2 miliar per Maret 2026.

"Tujuh langkah itu adalah langkah-langkah yang all-out. Satu, intervensi dengan jumlah yang besar dengan cadangan devisa yang ditunjukkan turun menjadi bulan lalu US$148,2 miliar. Tetapi itu lebih dari cukup, kami ukur," terangnya pada konferensi pers yang sama.

Meski intervensi ini mengikis cadangan devisa dalam negeri, Perry memastikan bahwa porsinya masih setara pembiayaan 6 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

"Tolong diingat, cadangan devisa ini dikumpulkan pada saat panen besar. Makanya ini kami gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow, jumlahnya besar," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum menerbitkan aturan dalam bentuk peraturan pemerintah alias PP mengenai kebijakan retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) selama 12 bulan di bank-bank milik negara (Himbara) yang disebut akan berlaku pada pekan ini.

Namun demikian, hingga kini beleid yang mengatur mengenai kewajiban sentralisasi DHE ke Himbara itu tidak kunjung terbit.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan ketentuan tersebut akan tercantum dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 tentang DHE SDA yang dijadwalkan akan segera terbit.

"Sedang mau diterapkan segera, perbaikannya. Dulu kan sudah ada, kita perbaiki. Mungkin dalam minggu ini nanti akan diberlakukan," ujar Prasetyo belum lama ini.

Adapun dalam aturan yang berlaku saat ini, kebijakan DHE SDA itu dibebaskan parkir di bank manapun di Indonesia—baik swasta maupun bank-bank BUMN atau Himbara.

Kendati demikian, pemerintah ingin melakukan sentralisasi DHE SDA ke bank-bank Himbara saja.

Poin-poin Penting

Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pihaknya sudah menyerahkan draf revisi PP No.8/2025 ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera diundangkan.

Febrio mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan agar devisa valas hasil ekspor SDA itu berputar di dalam negeri. Dia merujuk kepada pasal 33 UUD 1945 yang pada dasarnya mengatur bahwa kekayaan alam digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat.

Menurutnya, sekitar delapan bulan penerapan PP No.8/2025, beleid itu belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Sebab, masih banyak eksportir yang mengonversikan valasnya ke rupiah dan membawanya ke luar negeri.

Padahal, Febrio memandang permintaan untuk kredit berdenominasi valas cukup tinggi di dalam negeri. "Yang sering terjadi adalah dikonversi ke rupiah lalu kemudian banyak yang akhirnya keluar ke luar negeri. Nah itu yang kami enggak mau, kami ingin [valasnya] lebih banyak di Indonesia," tuturnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Imbal Hasil Kompetitif

Dia menyebut Kemenkeu akan memberikan instrumen imbal hasil (yield) agar para eksportir mematuhi aturan yang rencananya berlaku per 1 Januari 2026 itu.

Selain bank Himbara kini sudah menawarkan bunga yang kompetitif, terang Febrio, Kemenkeu akan menerbitkan instrumen SBN valas domestik. Dia menyebut SBN itu akan memiliki bunga yang juga kompetitif seperti yang diterbitkan di luar negeri.

"Kalau Pak Minto [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko] itu issue [menerbitkan] misalnya yang [SBN] 5 tahun global valas, nanti bunganya akan mirip dengan apa yang kami issue secara domestik. Nah itu sangat kompetitif secara internasional. Kalau tabungan atau dana pihak ketiga valas yang hasil dari DHE ingin ditaruh di dalam negeri itu sangat kompetitif. Nah ini akan kami siapkan instrumennya ke depan," paparnya.

Menurut mantan ekonom Universitas Indonesia (UI) itu, penerbitan SBN valas domestik guna menarik dana hasil ekspor itu sejalan dengan upaya pendalaman pasar uang. Namun demikian, penerbitan instrumen investasi valas yang diterbitkan di dalam negeri itu akan sesuai dengan permintaan.

Adapun mengenai tingkat konversi DHE SDA, Febrio menyebut nantinya eksportir hanya boleh mengonversi 50% devisa valasnya ke rupiah. Sebelumnya, pada PP No.8/2025, tingkat konversi yang diatur adalah 100%. Dia memandang porsi 50% yang diperbolehkan untuk dikonversi itu bukan nilai yang kecil.

Apalagi, dia mencatat bahwa total nilai ekspor dari Indonesia setahun bisa mencapai US$270 miliar. Sebesar 60% dari nilai ekspor itu berbentuk DHE, sedangkan sisanya tidak terikat.

Mengenai pemberlakuannya, setelah PP diundangkan, maka kewajiban memarkirkan DHE SDA di bank Himbara akan dimulai pada ekspor Januari 2026.

Namun, Febrio memastikan bakal memberikan pelonggaran waktu kepada importir untuk mengalihkan rekening penampungan DHE ke bank Himbara.

"Misalnya, yang di existing PP itu kalau untuk ekspor Januari kami bilang harus langsung reksusnya di bank himbara, akan tetapi sesuai dengan terms of payment mereka, mereka masih punya waktu sampai bulan ketiga untuk memasukkan 100%-nya ke dalam reksusnya mereka. Jadi ini kami juga honor best practice-nya mereka juga," tutur Febrio.

Pelaku Usaha Menanti
Para pelaku usaha dalam dan luar negeri sudah menanti kepastian terkait aturan tersebut. British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) misalnya, yang menilai ketidakjelasan kebijakan tersebut telah menimbulkan gangguan signifikan di sektor perbankan dan komoditas.

Chair of BritCham Indonesia Ian Betts menegaskan bahwa keterbukaan kebijakan (policy openness) menjadi syarat mutlak apabila pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Menurutnya, sektor swasta membutuhkan diskusi yang lebih intensif dengan pemerintah untuk memitigasi risiko bisnis, terutama terkait aturan yang berdampak langsung pada likuiditas.

Ian secara spesifik menunjuk aturan penempatan DHE SDA sebagai salah satu kebijakan yang memicu ketidakpastian baru-baru ini. "Masalah terbaru adalah retensi hasil ekspor [DHE], yang telah menyebabkan banyak gangguan di sektor perbankan dan juga bagi komoditas sumber daya alam," ungkapnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia menilai bahwa diskusi yang lebih terbuka mengenai aturan tersebut akan sangat membantu sektor swasta untuk melakukan manajemen risiko dengan tata kelola yang lebih baik.

Pengusaha dalam negeri juga mengeluhkan kebijakan baru tersebut. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

"Gapki sudah bersurat mohon agar dipertimbangkan lagi, sebab operasional bisa terganggu, dan kalau harus pinjam bank, sudah pasti ada tambahan biaya bunga, artinya biaya jadi meningkat. Masalahnya juga apabila ada pembiayaan dari non-Himbara, tapi ini akan saya cek dulu ke anggota," ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Senada, mewakili komoditas perikanan-kelautan, Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) menyebut para anggota yang terdampak aturan DHE anyar akan tertatih-tatih buat menjalani 2026.

Ketua Umum GAPI Budhi Wibowo menjelaskan bisnis para anggota terutama terdampak aturan pencairan maksimal dolar AS ke rupiah maksimal hanya 50% dan sisanya harus ditahan.

"Dampaknya berat, mengingat profit margin industri perikanan pada umumnya di bawah 5%. Jadi kalau 50% hasil ekspor tidak boleh dicairkan selama 12 bulan, lantas dari mana kami bisa dapat tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku?" ungkapnya kepada Bisnis.

Selain itu, sambung Budhi, kewajiban penempatan DHE di bank-bank Himbara juga akan menjadi masalah sebab akan menimbulkan mekanisme kerja administratif tambahan buat para anggota yang telanjur dekat dengan bank swasta nasional.