Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksportir sumber daya alam (SDA) dapat memperoleh pinjaman rupiah dari perbankan jika kebutuhan likuiditas rupiahnya melebihi kewajiban konversi 50 persen DHE SDA.

Untuk diketahui, melalui peraturan terbaru, batas konversi devisa hasil ekspor (DHE) valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Airlangga dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) bersama perbankan akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi eksportir yang membutuhkan tambahan likuiditas rupiah tersebut.

“Kalau untuk kebutuhan untuk impor dan yang lain bisa menggunakan dolarnya. Sedangkan kebutuhan rupiah, apabila lebih dari 50 persen (kewajiban konversi valas ke rupiah), dari BI mempersiapkan atau dari perbankan mempersiapkan mekanisme pinjaman,” kata dia.

Selain itu, imbuh Airlangga, pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga (interest) dari penempatan dana DHE dalam valuta asing.

Adapun aturan yang tertuang dalam PP 21 Tahun 2026 mengatur eksportir SDA yang wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia atau melakukan repatriasi dengan tingkat kepatuhan penuh.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia. Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Selanjutnya, pemasukan atau repatriasi dan penempatan (retensi) DHE SDA wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Kemudian, terdapat pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia.

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non-Himbara.

“Nanti dari BI akan mengeluarkan surat terkait dengan hal tersebut (pengecualian penempatan di non-Himbara),” kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan mengenai implementasi penugasan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna memperkuat tata kelola ekspor pada komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

Sejalan dengan itu, untuk tahap awal implementasi, sistem Indonesia National Single Window (INSW) akan mengintegrasikan mekanisme pelaporan ekspor dengan PT DSI sebagai co-exportir.

“Itu dulu yang kita lakukan dalam tiga bulan ini. Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk tiga bulan berikutnya. Dan full nanti pada tanggal 1 Januari,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menghormati kontrak business-to-business (B2B) yang telah berjalan sepanjang tidak mengandung praktik undervalue maupun under-invoicing.

Airlangga menilai pembentukan badan ekspor juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi data perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang selama ini masih menunjukkan selisih data ekspor-impor.

Dengan keterlibatan PT DSI, pemerintah berharap transparansi pendapatan ekspor meningkat sehingga dapat mendukung penerimaan pajak, royalti, dan penerimaan negara lainnya.

“Ke depan, tentu SDA itu tidak hanya pada tiga komoditas tersebut, tetapi kami akan melihat prioritas pada tiga komoditas utama ekspor Indonesia,” kata Airlangga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan asosiasi adalah kunci untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem digital global

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menegaskan transformasi digital merupakan fondasi penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Deputi Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital Kemenko Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan hal ini senada dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.

Ia mengatakan, aturan itu telah menempatkan infrastruktur digital termasuk data center, kecerdasan buatan (AI), dan keamanan siber sebagai pilar fundamental guna mencapai target tersebut.

“Infrastruktur digital yang tangguh, yakni data center, AI, dan keamanan siber adalah fondasi yang akan menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia,” kata Ali.

Sementara itu, Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Aju Widia Sari menyampaikan bahwa penguatan konektivitas digital yang meliputi percepatan pembangunan data center, pengembangan ekosistem AI, dan penguatan ketahanan siber adalah pilar strategis untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan asosiasi adalah kunci untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem digital global,” ujar Aju.

Penguatan kolaborasi tersebut pun dilakukan pemerintah salah satunya melalui Forum Nasional bertajuk “Indonesia Digital Leap: Akselerasi Ekosistem Data Center, AI & Keamanan Siber untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional” pada awal pekan ini.

Forum eksklusif ini menghadirkan lebih dari 200 peserta terpilih dari kalangan pemimpin industri, regulator, dan pembuat kebijakan untuk membahas percepatan ekosistem infrastruktur digital sebagai fondasi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

Acara ini juga bertujuan menyebarluaskan kebijakan nasional, peta jalan regulasi, dan prioritas investasi dalam infrastruktur data center, adopsi AI, dan keamanan siber kepada ekosistem industri yang lebih luas, serta menghasilkan wawasan industri konkret dan rekomendasi kebijakan yang mendukung mandat koordinasi lintas sektor Kemenko Bidang Perekonomian.

Forum Nasional ini sekaligus menandai soft launching DTI Series 2026 (Digital Transformation Indonesia Conference & Expo) dan Cyber Resilience & Defense Conference & Expo (CRD-CX) 2026 yang akan diselenggarakan pada 5-6 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan.

DTI Series 2026 merupakan platform bisnis B2B terbesar di Indonesia yang akan menghadirkan lebih dari 450 solusi teknologi dari 199 perusahaan, lebih dari 133 sesi konferensi dengan setidaknya 260 orang pembicara, dan 13.000 orang pengunjung dari berbagai industri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah kembali menambah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun ke perbankan.

Dengan penambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan di perbankan mencapai sekitar Rp300 triliun.

“Seminggu sebelum Lebaran, saya tambah lagi Rp 100 triliun, memasukkan ke sistem perekonomian. Kita jaga likuiditas di sistem keuangan dengan serius,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu.

Tambahan dana tersebut disalurkan menjelang Lebaran guna memastikan likuiditas tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana.

Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil obligasi yang mengindikasikan adanya tekanan likuiditas di perbankan.

Menurut Purbaya, pemerintah secara aktif memantau pergerakan imbal hasil (yield) untuk membaca kondisi likuiditas. Kenaikan yield yang cukup tajam menjadi sinyal adanya kekurangan dana di sistem perbankan.

“Kalau bond yield naik 0,1 persen saya udah perhatikan. Naik 0,4 persen, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank. Saya cek, oh betul bank kurang (likuiditas). Saya tambah lagi masukin ke sistem,” kata dia.

Ia menjelaskan, penempatan dana di perbankan juga dapat berdampak pada pasar obligasi, terutama dalam menahan kenaikan yield.

Terkait distribusi dana, Purbaya menyebut penempatan dana SAL dilakukan secara fleksibel dan saat ini masih difokuskan pada bank-bank tertentu. Ia mencontohkan salah satu bank daerah yang turut menerima penempatan dana.

“Bank DKI aja dapat Rp 2triliun kalo enggak salah,” ujar Menkeu.

Sementara untuk bank swasta, ia mengindikasikan belum menjadi prioritas pada tahap awal.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menempatkan dana sekitar Rp200 triliun. Dengan tambahan terbaru ini, total intervensi likuiditas melalui penempatan dana pemerintah semakin besar mencapai Rp300 triliiun.

Purbaya menegaskan, penempatan dana dilakukan secara fleksibel dan menjadi bagian dari strategi pengelolaan kas negara. Langkah ini juga bertujuan menahan kenaikan yield agar tidak bergerak terlalu tajam.

Dengan adanya tambahan likuiditas, perbankan diharapkan memiliki ruang untuk membeli obligasi sehingga tekanan di pasar dapat mereda.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menilai bonus hari raya (BHR) mampu menjadi instrumen yang memperkuat hubungan kemitraan antara platform penyedia jasa layanan transportasi daring (aplikator) dengan mitra pengemudi.

“Program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan,” kata Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Kemenko Bidang Perekonomian Chairul Saleh di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Chairul mengatakan hal ini selaras dengan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berkelanjutan.

Ia menilai, BHR merupakan contoh nyata hubungan sosial yang dibangun atas dasar kemitraan antara platform dengan pengemudi.

“Dalam hal ini, pemberian BHR menjadi contoh nyata hubungan sosial yang dibangun atas dasar kemitraan. Hubungan antara platform dan mitra pengemudi ini bukan sekedar hubungan operasional, melainkan kolaborasi yang saling membutuhkan karena pendekatan sistem memang ekosistem,” ujar dia.

“BHR Ini memang semangatnya untuk mendorong pertumbuhan kemudian apresiasi dan kontribusi bagi para mitra,” imbuhnya.

Chairul mengatakan, kehadiran sektor transportasi daring bukan hanya mempermudah aktivitas masyarakat, tapi juga membuka akses peluang kerja yang fleksibel bagi jutaan masyarakat.

“Di berbagai daerah, transportasi online hari ini telah menjadi penopang ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan mendukung UMKM serta konektivitas,” kata dia.

Dalam hal ini, lanjut Chairul, mitra pengemudi merupakan peranan sentral dalam perkembangan sektor transformasi daring, sehingga kesejahteraan mitra pun menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan aplikator.

Ia pun menyebutkan pemerintah telah menginisiasi kebijakan pelindungan bagi pekerja platform, salah satunya melalui PP Nomor 50 Tahun 2025.

Aturan tersebut mengatur diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja informal untuk sektor transportasi seperti pengemudi online/ojek online (ojol), kurir, dan sopir.

Dengan iuran yang lebih ringan, ia berharap semakin banyak pekerja platform yang terlindungi saat menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko kematian.

“Ini yang kita rasa karena memang mitra pengemudi ini sangat rentan di jalan atas kecelakaan,” kata Chairul.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami mengharapkan komitmen, komunikasi, dan koordinasi yang efektif dari para Menteri beserta jajaran, agar pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu..,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekaligus sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), Kementerian Koperasi (Kemenkop), serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM).

“Kegiatan ini menandai dimulainya pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tahun 2025 pada masing-masing entitas sebagai bagian dari pelaksanaan mandat konstitusional BPK,” kata Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daniel Lumban Tobing, dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Anggota II BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dia menerangkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di hadapan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dia menegaskan, kepatuhan pihaknya terhadap pedoman Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Hal itu sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 dan Kode Etik BPK sesuai Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018.

"Kami mengharapkan komitmen, komunikasi, dan koordinasi yang efektif dari para Menteri beserta jajaran, agar pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara," ucap Daniel.

Pemeriksaan atas LK Tahun 2025 pada masing-masing kementerian dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditetapkan pada masing-masing entitas.

Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai bentuk pertanggungjawaban BPK dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Sebuah negara saat ini pertumbuhannya meningkat lebih dari yang biasanya hanya dari sektor digital, dan AI adalah faktor pendorongnya,

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Ali Murtopo Simbolon mengatakan, pertumbuhan negara dapat meningkat lebih dari biasanya hanya dari sektor digital, dengan ArtificialIntelligence (AI) menjadi faktor pendorong.

“Sebuah negara saat ini pertumbuhannya meningkat lebih dari yang biasanya hanya dari sektor digital, dan AI adalah faktor pendorongnya,” ucapnya dalam agenda Konferensi Pers Terkait Kick Off Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) Digital Summit 2026, dikutip di Jakarta, Sabtu.

Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8 persen dengan memanfaatkan strategi new economic engine yang terdiri dari tiga pilar, yaitu sektor digital dan AI, semikonduktor, dan bioteknologi.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia di ASEAN berkembang secara signifikan dengan tingkat penetrasi internet mencapai 80,66 persen atau sekitar 223 juta pengguna pada tahun 2025.

Dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diprediksi melonjak dari 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS pada tahun 2030, lanjutnya, Indonesia harus menjadi produsen, bukan sekedar penonton atau konsumen.

“Jadi sebenarnya (target pertumbuhan ekonomi) 8 persen itu optimistis,” ungkap Ali Murtopo.

Presiden RI Prabowo Subianto disebut telah meluncurkan penggunaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard, yang dianggap menjadi bagian dari “AI for education” karena akan sangat bermanfaat untuk menyeragamkan pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sangat aktif mendorong aplikasi atau tools AI di bidang kesehatan.

Melalui Kementerian Ekonomi Kreatif, pihaknya turut mengadakan AI Open Innovation Challenge atau Hackathon untuk mendukung inovasi generasi muda di bidang teknologi.

“Kebermanfaatan ini harus kita capai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Ali.

Dalam kesempatan tersebut, dia mendukung penyelenggaraan acara ASOCIO Digital Summit 2026 yang akan diadakan pada 29-31 Juli 2026.

“ASOCIO ini dari 24 negara. Jadi 24 negara membahas AI di Indonesia pada bulan Juli khususnya 29-31 Juli 2026. Kita sebagai pemerintah harus optimalkan agar pelaksanaan konferensi ini betul-betul dapat menjadi fondasi dalam pembangunan AI kita ke depan,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dalam dua tahun ke depan, Indonesia siap lepas landas menuju pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sehingga memerlukan reformasi struktural yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Seperti pesawat, kita pernah mau take off di tahun 1998 tetapi ada gangguan internasional,” kata Airlangga dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Menurutnya, target ini bisa dicapai dengan mengoptimalkan mesin pertumbuhan seperti belanja pemerintah dan belanja masyarakat, investasi pelaku usaha, serta peran Danantara yang harus bergerak harmonis dan saling mendukung.

Selain itu, mesin pertumbuhan juga didukung oleh kebijakan yang terprediksi dan sistem keuangan, baik bank maupun pasar finansial yang lebih dalam. Pemerintah juga mengoptimalkan kinerja ekspor seiring dengan dibukanya ekspor ke banyak negara.

“Di sektor tekstil saja, kalau kita buka semua dalam 10 tahun ke depan, diperkirakan bisa meningkat 10 kali, Pak Presiden, sehingga kesempatan kerja menjadi lebih tinggi,” kata Airlangga kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Dengan landasan investasi yang kuat, penyederhanaan birokrasi, serta penegakan hukum yang konsisten sebagaimana diarahkan Presiden, Airlangga meyakini Indonesia memiliki fondasi kokoh untuk mencapai fase lepas landas ekonomi.

Di tengah perlambatan global dengan pertumbuhan dunia yang stagnan, Indonesia di antara negara-negara G20 mencatat pertumbuhan tertinggi kedua pada kuartal keempat 2025 setelah India, dengan pertumbuhan tahunan (yoy) sebesar 5,11 persen.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid, didukung stimulus ekonomi yang tepat sasaran, stabilitas harga, serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode hari besar keagamaan.

Konsumsi lembaga nonprofit, investasi, dan belanja modal pemerintah juga mencatatkan pertumbuhan signifikan. Belanja pemerintah pada program prioritas dan stimulus ekonomi berperan menjaga permintaan domestik sekaligus menjadi penyangga terhadap risiko perlambatan.

Kemudian, kinerja ekspor tumbuh positif seiring peningkatan nilai dan volume. Sektor pariwisata juga tumbuh baik ditopang oleh kenaikan kunjungan wisatawan. Sektor pertanian, industri pengolahan, serta transportasi dan akomodasi turut mencatatkan kinerja yang kuat.

Airlangga menyampaikan, perkembangan ekonomi turut diiringi perbaikan indikator sosial, tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan, membaiknya rasio gini, serta turunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan berada pada kisaran 5,4-5,6 persen dengan fokus pada sektor pertanian, manufaktur, digital, dan energi, serta implementasi program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Tiga Juta Rumah.

“Diharapkan ini menjadi sumber pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja luas, akselerasi produktivitas dan penggerak utama pendukung pembiayaan yang non-APBN di antaranya melalui Danantara,” kata Airlangga.

Sektor keuangan, khususnya pasar modal juga diharapkan semakin berperan sebagai enabler melalui pendalaman pasar, peningkatan porsi saham publik, penguatan transparansi kepemilikan, serta perluasan ruang investasi bagi dana pensiun dan asuransi guna meningkatkan likuiditas.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga melaporkan perkembangan bidang diplomasi ekonomi di mana Indonesia terus memperluas akses pasar melalui berbagai perjanjian perdagangan dan kemitraan strategis, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA)

Kemudian, Indonesia juga membangun kerja sama dengan kawasan Eurasia, kemitraan Economic Growth Partnership (EGP) dengan Inggris, serta rencana penyelesaian kerja sama dengan Amerika Serikat (AS), guna memperkuat integrasi dan daya saing ekonomi nasional di pasar global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dalam dua tahun ke depan, Indonesia siap lepas landas menuju pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sehingga memerlukan reformasi struktural yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Seperti pesawat, kita pernah mau take off di tahun 1998 tetapi ada gangguan internasional,” kata Airlangga dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Menurutnya, target ini bisa dicapai dengan mengoptimalkan mesin pertumbuhan seperti belanja pemerintah dan belanja masyarakat, investasi pelaku usaha, serta peran Danantara yang harus bergerak harmonis dan saling mendukung.

Selain itu, mesin pertumbuhan juga didukung oleh kebijakan yang terprediksi dan sistem keuangan, baik bank maupun pasar finansial yang lebih dalam. Pemerintah juga mengoptimalkan kinerja ekspor seiring dengan dibukanya ekspor ke banyak negara.

“Di sektor tekstil saja, kalau kita buka semua dalam 10 tahun ke depan, diperkirakan bisa meningkat 10 kali, Pak Presiden, sehingga kesempatan kerja menjadi lebih tinggi,” kata Airlangga kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Dengan landasan investasi yang kuat, penyederhanaan birokrasi, serta penegakan hukum yang konsisten sebagaimana diarahkan Presiden, Airlangga meyakini Indonesia memiliki fondasi kokoh untuk mencapai fase lepas landas ekonomi.

Di tengah perlambatan global dengan pertumbuhan dunia yang stagnan, Indonesia di antara negara-negara G20 mencatat pertumbuhan tertinggi kedua pada kuartal keempat 2025 setelah India, dengan pertumbuhan tahunan (yoy) sebesar 5,11 persen.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid, didukung stimulus ekonomi yang tepat sasaran, stabilitas harga, serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode hari besar keagamaan.

Konsumsi lembaga nonprofit, investasi, dan belanja modal pemerintah juga mencatatkan pertumbuhan signifikan. Belanja pemerintah pada program prioritas dan stimulus ekonomi berperan menjaga permintaan domestik sekaligus menjadi penyangga terhadap risiko perlambatan.

Kemudian, kinerja ekspor tumbuh positif seiring peningkatan nilai dan volume. Sektor pariwisata juga tumbuh baik ditopang oleh kenaikan kunjungan wisatawan. Sektor pertanian, industri pengolahan, serta transportasi dan akomodasi turut mencatatkan kinerja yang kuat.

Airlangga menyampaikan, perkembangan ekonomi turut diiringi perbaikan indikator sosial, tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan, membaiknya rasio gini, serta turunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan berada pada kisaran 5,4-5,6 persen dengan fokus pada sektor pertanian, manufaktur, digital, dan energi, serta implementasi program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Tiga Juta Rumah.

“Diharapkan ini menjadi sumber pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja luas, akselerasi produktivitas dan penggerak utama pendukung pembiayaan yang non-APBN di antaranya melalui Danantara,” kata Airlangga.

Sektor keuangan, khususnya pasar modal juga diharapkan semakin berperan sebagai enabler melalui pendalaman pasar, peningkatan porsi saham publik, penguatan transparansi kepemilikan, serta perluasan ruang investasi bagi dana pensiun dan asuransi guna meningkatkan likuiditas.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga melaporkan perkembangan bidang diplomasi ekonomi di mana Indonesia terus memperluas akses pasar melalui berbagai perjanjian perdagangan dan kemitraan strategis, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA)

Kemudian, Indonesia juga membangun kerja sama dengan kawasan Eurasia, kemitraan Economic Growth Partnership (EGP) dengan Inggris, serta rencana penyelesaian kerja sama dengan Amerika Serikat (AS), guna memperkuat integrasi dan daya saing ekonomi nasional di pasar global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Intinya pemerintah ingin memberikan perlindungan yang maksimal. Kita bertahap untuk mencari titik optimalnya dulu,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengatakan pemberian stimulus iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di sektor transportasi merupakan bentuk upaya pemerintah menjamin kesejahteraan mitra pengemudi ojek online (ojol).

“Dari sisi pemerintah dalam rangka menjaga kesejahteraan mitra ada PP soal stimulus iuran JKK dan JKM bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah. Ini adalah bagaimana kita bisa fokus beri perlindungan dan jamin kesejahteraan,” kata Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Bidang Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Selasa.

Adapun pemerintah memberikan insentif jaminan sosial ketenagakerjaan melalui diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja BPU, khususnya di sektor transportasi dan logistik, termasuk pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik lainnya.

Upaya ini masuk ke dalam keberlanjutan Program Paket Ekonomi pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.

Diskon iuran JKK dan JKM ini berlaku selama 15 bulan, mulai Januari 2026 hingga Maret 2027.

“Intinya pemerintah ingin memberikan perlindungan yang maksimal. Kita bertahap untuk mencari titik optimalnya dulu,” ujar Dida.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, diskon iuran itu merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2026 yang bertujuan memberi perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian, sekaligus menjaga kepesertaan JKK-JKM tetap berlanjut bagi pekerja transportasi yang sehari-hari bekerja di lapangan.

Indah menjelaskan, sasaran diskon adalah pekerja BPU sektor transportasi, yakni pekerja yang bekerja mandiri dan tidak menerima gaji atau upah dari pemberi kerja.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa mereka yang berhak menerima diskon mencakup pengemudi dan kurir berbasis platform maupun tidak berbasis platform, baik yang sudah aktif menjadi peserta maupun yang baru mendaftar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026