Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksportir sumber daya alam (SDA) dapat memperoleh pinjaman rupiah dari perbankan jika kebutuhan likuiditas rupiahnya melebihi kewajiban konversi 50 persen DHE SDA.

Untuk diketahui, melalui peraturan terbaru, batas konversi devisa hasil ekspor (DHE) valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Airlangga dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) bersama perbankan akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi eksportir yang membutuhkan tambahan likuiditas rupiah tersebut.

“Kalau untuk kebutuhan untuk impor dan yang lain bisa menggunakan dolarnya. Sedangkan kebutuhan rupiah, apabila lebih dari 50 persen (kewajiban konversi valas ke rupiah), dari BI mempersiapkan atau dari perbankan mempersiapkan mekanisme pinjaman,” kata dia.

Selain itu, imbuh Airlangga, pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga (interest) dari penempatan dana DHE dalam valuta asing.

Adapun aturan yang tertuang dalam PP 21 Tahun 2026 mengatur eksportir SDA yang wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia atau melakukan repatriasi dengan tingkat kepatuhan penuh.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia. Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Selanjutnya, pemasukan atau repatriasi dan penempatan (retensi) DHE SDA wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Kemudian, terdapat pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia.

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non-Himbara.

“Nanti dari BI akan mengeluarkan surat terkait dengan hal tersebut (pengecualian penempatan di non-Himbara),” kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan mengenai implementasi penugasan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna memperkuat tata kelola ekspor pada komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

Sejalan dengan itu, untuk tahap awal implementasi, sistem Indonesia National Single Window (INSW) akan mengintegrasikan mekanisme pelaporan ekspor dengan PT DSI sebagai co-exportir.

“Itu dulu yang kita lakukan dalam tiga bulan ini. Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk tiga bulan berikutnya. Dan full nanti pada tanggal 1 Januari,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menghormati kontrak business-to-business (B2B) yang telah berjalan sepanjang tidak mengandung praktik undervalue maupun under-invoicing.

Airlangga menilai pembentukan badan ekspor juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi data perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang selama ini masih menunjukkan selisih data ekspor-impor.

Dengan keterlibatan PT DSI, pemerintah berharap transparansi pendapatan ekspor meningkat sehingga dapat mendukung penerimaan pajak, royalti, dan penerimaan negara lainnya.

“Ke depan, tentu SDA itu tidak hanya pada tiga komoditas tersebut, tetapi kami akan melihat prioritas pada tiga komoditas utama ekspor Indonesia,” kata Airlangga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah tidak kunjung mempublikasikan aturan retensi atau penempatan devisa hasil ekspor alias DHE sumber daya alam (SDA) ke bank milik negara (Himbara).

Padahal Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg telah memastikan akan menerbitkan beleid yang mencabut Peraturan Pemerintah No.8/2025 itu pada pekan lalu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi enggan memerinci kapan aturan DHE SDA terbaru itu akan diterbitkan untuk publik. Namun, dia menjanjikan pemerintah akan merilisnya pekan ini.

"Tunggu tanggal mainnya. Minggu ini [pekan lalu]," kata Prasetyo saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis lalu.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, revisi aturan DHE SDA itu turut menjadi bahasan saat rapat bersama dengan sejumlah menteri pada Kamis kemarin.

Prasetyo menuturkan bahwa menteri yang hadir antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Tadi [DHE SDA] juga jadi bagian dari yang dibahas dalam pertemuan rutin," ujar Prasetyo.

Skema Penempatan di SBN

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing (valas) domestik khusus sebagai instrumen penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Plt. Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kemenkeu Novi Puspita Wardani mengungkapkan bahwa mekanisme penerbitan SBN Valas untuk DHE SDA ini nantinya akan menyerupai skema yang pernah diterapkan pemerintah pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II pada 2022.

Sekadar informasi, pada pelaksanaan Tax Amnesty Jilid II lalu, Kemenkeu menyiapkan tiga instrumen SBN untuk menampung dana pengemplang pajak yang akan diampuni. Salah satunya yaitu SBN valas denominasi dolar Amerika Serikat dengan tenor 10 tahun dan imbal hasil (yield) 2,8% sampai dengan 3,15%.

Kendati demikian, Novi menegaskan bahwa detail teknis dan jadwal penerbitan SBN valas untuk dana DHE SDA masih menunggu penyelesaian payung hukum yang mendasarinya yaitu revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025, yang hingga kini belum terbit.

“Itu kan dalam rangka DHE SDA, jadi menunggu peraturannya dahulu. Nanti akan kami sampaikan jadwalnya juga karena itu modelnya mirip seperti SBN Valas dalam rangka PPS 2022,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Novi enggan memerinci lebih lanjut mengenai yield maupun tenor yang akan ditawarkan. Dia hanya memastikan bahwa otoritas fiskal akan segera mengumumkan detail instrumen tersebut begitu regulasi turunan rampung.

Adapun terkait strategi penerbitan utang secara umum pada tahun ini, Novi menjelaskan bahwa pemerintah tetap memegang prinsip fleksibilitas. Strategi penerbitan SBN dapat dilakukan secara frontloading (penerbitan banyak di awal tahun) maupun backloading (banyak di akhir tahun), bergantung pada dinamika pasar dan asesmen risiko.

Menurutnya, keputusan strategi tersebut akan sangat bergantung pada pandangan pimpinan Kementerian Keuangan serta faktor risiko ekonomi global dan domestik ke depan.

“Kalau misalnya faktor risiko ke depannya akan cukup berat, bisa juga akan dilakukan frontloading karena melihat opportunity [kesempatan] dari likuiditas saat ini yang sangat ample [melimpah]. Namun sekali lagi, ini fleksibilitas pemerintah,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai revisi aturan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) memberikan dampak terbatas bagi bank non Himbara.

Trioksa menyampaikan kewajiban penempatan DHE ke Himbara utamanya akan mengalihkan dana valas terkait DHE. Sementara, aktivitas dan dana valas lain di bank non Himbara diperkirakan tetap berjalan normal.

“Hanya dana valas tersebut [DHE SDA] yang terdampak, dana valas lainnya tetap berjalan normal,” kata Trioksa kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, revisi aturan tersebut akan memudahkan pemerintah dalam memonitor dana valas. Kendati begitu, dia menilai aturan penempatan DHE SDA seharusnya dapat dibuat sama untuk semua bank agar lebih adil dan kompetitif.

Adapun, pemerintah akan merombak Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam catatan Bisnis, revisi aturan tersebut dilakukan usai Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi atas pelaksanaannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan salah satu perubahan pokok dalam revisi tersebut adalah kewajiban penempatan devisa ekspor hanya pada bank anggota Himbara.

Kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

Selama penerapan PP sebelumnya, Purbaya menuturkan bahwa sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarnya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

“Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

Mantan Ketua Lembaga Simpan Pinjam (LPS) itu memastikan, tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat.

Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.