Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksportir sumber daya alam (SDA) dapat memperoleh pinjaman rupiah dari perbankan jika kebutuhan likuiditas rupiahnya melebihi kewajiban konversi 50 persen DHE SDA.

Untuk diketahui, melalui peraturan terbaru, batas konversi devisa hasil ekspor (DHE) valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Airlangga dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) bersama perbankan akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi eksportir yang membutuhkan tambahan likuiditas rupiah tersebut.

“Kalau untuk kebutuhan untuk impor dan yang lain bisa menggunakan dolarnya. Sedangkan kebutuhan rupiah, apabila lebih dari 50 persen (kewajiban konversi valas ke rupiah), dari BI mempersiapkan atau dari perbankan mempersiapkan mekanisme pinjaman,” kata dia.

Selain itu, imbuh Airlangga, pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga (interest) dari penempatan dana DHE dalam valuta asing.

Adapun aturan yang tertuang dalam PP 21 Tahun 2026 mengatur eksportir SDA yang wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia atau melakukan repatriasi dengan tingkat kepatuhan penuh.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia. Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Selanjutnya, pemasukan atau repatriasi dan penempatan (retensi) DHE SDA wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Kemudian, terdapat pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia.

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non-Himbara.

“Nanti dari BI akan mengeluarkan surat terkait dengan hal tersebut (pengecualian penempatan di non-Himbara),” kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan mengenai implementasi penugasan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna memperkuat tata kelola ekspor pada komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

Sejalan dengan itu, untuk tahap awal implementasi, sistem Indonesia National Single Window (INSW) akan mengintegrasikan mekanisme pelaporan ekspor dengan PT DSI sebagai co-exportir.

“Itu dulu yang kita lakukan dalam tiga bulan ini. Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk tiga bulan berikutnya. Dan full nanti pada tanggal 1 Januari,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menghormati kontrak business-to-business (B2B) yang telah berjalan sepanjang tidak mengandung praktik undervalue maupun under-invoicing.

Airlangga menilai pembentukan badan ekspor juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi data perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang selama ini masih menunjukkan selisih data ekspor-impor.

Dengan keterlibatan PT DSI, pemerintah berharap transparansi pendapatan ekspor meningkat sehingga dapat mendukung penerimaan pajak, royalti, dan penerimaan negara lainnya.

“Ke depan, tentu SDA itu tidak hanya pada tiga komoditas tersebut, tetapi kami akan melihat prioritas pada tiga komoditas utama ekspor Indonesia,” kata Airlangga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia membuka peluang mengevaluasi kontrak jangka panjang eksportir komoditas sumber daya alam (SDA) apabila ditemukan indikasi praktik under invoicing atau penjualan di bawah harga pasar dunia.

Hal itu disampaikan CEO Danantara Rosan Roeslani di tengah persiapan implementasi kebijakan ekspor SDA strategis melalui BUMN khusus ekspor yang dibentuk pemerintah.

"Kalau kita lihat ada indikasi penjualan under invoicing, ya tentunya kita akan melakukan evaluasi mengenai kontrak itu," kata Rosan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Meski begitu, Rosan menegaskan pemerintah tetap akan menghormati kontrak-kontrak yang sudah berjalan antara eksportir dan pembeli luar negeri.

"Pokoknya kita akan menghormati semua kontrak yang ada," ujarnya.

Menurut Rosan, evaluasi dimungkinkan karena dalam banyak kontrak jangka panjang, harga final biasanya tak langsung ditetapkan di awal perjanjian. Penentuan harga baru dilakukan saat pengiriman atau kontrak mulai berjalan.

[Gambas:Youtube]

Karena itu, pemerintah akan mencermati apakah harga transaksi yang digunakan masih sesuai dengan indeks harga pasar dunia atau justru berada di bawah harga wajar.

"Tetapi penentuan price-nya, harganya, itu kan tidak ditentukan pada saat itu. Jadi pada saat nanti kontrak itu mulai berjalan, nanti kalau kita lihat apakah kontrak itu di bawah indeks pasar dunia, di mana sekarang yang berjalan, tentu kita akan melakukan review atas itu," kata Rosan.

Ia menegaskan evaluasi tersebut bukan berarti pemerintah akan serta-merta membatalkan kontrak yang sudah ada.

Dalam kesempatan sama, CIO Danantara Pandu Sjahrir juga memastikan pemerintah tidak ingin mengganggu kontrak-kontrak yang saat ini masih berjalan.

"Kontrak eksisting pasti kan tetap ada, akan jalan, sekarang kita enggak mau disrupt anything with respect to kontrak-kontrak yang eksisting," kata Pandu.

Menurut dia, pemerintah saat ini masih menyerap masukan dari pelaku industri dan asosiasi sebelum implementasi penuh aturan ekspor SDA dilakukan.

Pandu mengatakan pemerintah juga akan bertemu asosiasi dan pelaku usaha dalam beberapa hari ke depan untuk membahas masa transisi kebijakan tersebut.

"Nanti kita akan, semuanya nih, kita lagi dapat masukan juga dari industri, bakal ketemu asosiasi juga nanti, dan ketemu pemain-pemain the next two days," katanya.

Ia pun menilai pembahasan terkait evaluasi harga kontrak masih menjadi isu sekunder dibanding menjaga keberlangsungan kontrak yang sudah ada.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal. Komoditas tahap awal meliputi kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloys.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam dan akan dijalankan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).

Pemerintah menyebut kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, menekan praktik transfer pricing dan under invoicing, serta memastikan devisa hasil ekspor masuk penuh ke dalam negeri.

Dalam tahap awal mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, PT DSI akan berfungsi sebagai pengawas dan perantara transaksi ekspor. Selanjutnya mulai 1 September 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas strategis akan dilakukan penuh melalui BUMN tersebut.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berulangkali menyatakan akan menerapkan kebijakan sentralisasi devisa hasil ekspor sumber daya alam alias DHE SDA pada awal tahun ini. Namun hingga berita ini diterbitkan, amandemen aturan tentang penempatan DHE itu tidak kunjung muncul ke publik.

Isu tentang DHE sejatinya bukan hal yang baru. Ambisi pemerintah untuk menarik devisa ekspor yang banyak disimpan eksportir di lembaga keuangan luar negeri sudah ditempuh sejak tahun 2018 lalu. Sejumlah kebijakan diterbitkan, namun isu tentang DHE tidak pernah tuntas.

Pada tahun 2019 lalu misalnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.1/2019. Aturan ini mengatur mengenai insentif penempatan DHE beserta sanksinya. Tidak efektif, aturan ini direvisi dengan PP No.36/2023.

Beleid ini memberikan sejumlah penambahan penting salah satunya adalah eksportir SDA yang memiliki nilai ekspor per dokumen ≥ USD250.000,00 wajib menempatkan (retensi) sebanyak paling sedikit 30% dari devisa hasil ekspornya ke dalam instrumen penempatan DHE SDA selama paling singkat 3 bulan.

Berlaku kurang dari 2 tahun, aturan ini kembali direvisi dengan pemberlakuan PP No.8/2025. Perubahan yang mencolok dari kebijakan ini antara lain perubahan persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan (retensi) dan perubahan jangka waktu retensi DHE SDA.

Menariknya, baru berumur kurang dari setahun, pemerintah lagi-lagi ingin membongkar ketentuan tentang DHE SDA. Isu yang muncul kali ini adalah sentralisasi penempatan DHE SDA ke bank milik negara alias Himbara. Keputusan ini menuai pro dan kontra.

Sudah dikirim ke Istana

Pada pertengahan Desember 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengirimkan rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Revisi beleid tersebut nantinya akan mewajibkan eksportir untuk memarkirkan devisa hasil kegiatan ekspor mereka secara terpusat di bank himbara.

"Saya baru kirim [ke] Mensesneg itu. Nanti sebentar lagi keluar, efektif Januari," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat dimintai konfirmasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya PP No.8/2025 mewajibkan eksportir memarkirkan DHE SDA selama 12 bulan sebesar 100% di dalam negeri. Tidak ada ketentuan spesifik untuk memarkirkan dana itu ke himbara saja. Saat PP itu berlaku, maka devisa akan terpusat di himbara.

Saat ditanya mengenai potensi dampak revisi aturan itu, Purbaya menyebut prioritas utama pemerintah yakni untuk mengendalikan devisa. Dia menilai penerapan PP No.8/2025 yang berlaku sejak Maret 2025 itu tidak berdampak sama sekali terhadap suplai valas dalam negeri maupun cadev.

"Selama ini impact-nya hampir zero ke cadangan devisa. Kalau kami ikuti terus itu [dengan] langkah yang sama dan berdoa, hasilnya nol terus. Jadi kami ubah kebijakannya untuk melihat seberapa efektif kebijakan itu. Saya pikir sih ya ini yang terbaik," terangnya.

Pemanis DHE SDA

Febrio mengklaim bahwa sekitar delapan bulan penerapan PP No.8/2025, beleid itu belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Dia menyebut Kemenkeu akan memberikan instrumen imbal hasil (yield) agar para eksportir mematuhi aturan yang rencananya berlaku per 1 Januari 2026 itu.

Selain bank Himbara kini sudah menawarkan bunga yang kompetitif, terang Febrio, Kemenkeu akan menerbitkan instrumen SBN valas domestik. Dia menyebut SBN itu akan memiliki bunga yang juga kompetitif seperti yang diterbitkan di luar negeri.

"Kalau Pak Minto [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko] itu issue [menerbitkan] misalnya yang [SBN] 5 tahun global valas, nanti bunganya akan mirip dengan apa yang kami issue secara domestik. Nah itu sangat kompetitif secara internasional. Kalau tabungan atau dana pihak ketiga valas yang hasil dari DHE ingin ditaruh di dalam negeri itu sangat kompetitif. Nah ini akan kami siapkan instrumennya ke depan," paparnya.

Menurut mantan ekonom Universitas Indonesia (UI) itu, penerbitan SBN valas domestik guna menarik dana hasil ekspor itu sejalan dengan upaya pendalaman pasar uang. Namun demikian, penerbitan instrumen investasi valas yang diterbitkan di dalam negeri itu akan sesuai dengan permintaan.

Adapun mengenai tingkat konversi DHE SDA, Febrio menyebut nantinya eksportir hanya boleh mengonversi 50% devisa valasnya ke rupiah. Sebelumnya, pada PP No.8/2025, tingkat konversi yang diatur adalah 100%. Dia memandang porsi 50% yang diperbolehkan untuk dikonversi itu bukan nilai yang kecil.

Apalagi, dia mencatat bahwa total nilai ekspor dari Indonesia setahun bisa mencapai US$270 miliar. Sebesar 60% dari nilai ekspor itu berbentuk DHE, sedangkan sisanya tidak terikat.

Mengenai pemberlakuannya, setelah PP diundangkan, maka kewajiban memarkirkan DHE SDA di bank Himbara akan dimulai pada ekspor Januari 2026. Namun, Febrio memastikan bakal memberikan pelonggaran waktu kepada importir untuk mengalihkan rekening penampungan DHE ke bank Himbara.

"Misalnya, yang di existing PP itu kalau untuk ekspor Januari kami bilang harus langsung reksusnya di bank himbara, akan tetapi sesuai dengan terms of payment mereka, mereka masih punya waktu sampai bulan ketiga untuk memasukkan 100%-nya ke dalam reksusnya mereka. Jadi ini kami juga honor best practice-nya mereka juga," tutur Febrio.

-

Pengusaha Keberatan

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

"Gapki sudah bersurat mohon agar dipertimbangkan lagi, sebab operasional bisa terganggu, dan kalau harus pinjam bank, sudah pasti ada tambahan biaya bunga, artinya biaya jadi meningkat. Masalahnya juga apabila ada pembiayaan dari non-Himbara, tapi ini akan saya cek dulu ke anggota," ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Senada, mewakili komoditas perikanan-kelautan, Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) menyebut para anggota yang terdampak aturan DHE anyar akan tertatih-tatih buat menjalani 2026.

Ketua Umum GAPI Budhi Wibowo menjelaskan bisnis para anggota terutama terdampak aturan pencairan maksimal dolar AS ke rupiah maksimal hanya 50% dan sisanya harus ditahan.

"Dampaknya berat, mengingat profit margin industri perikanan pada umumnya dibawah 5%. Jadi kalau 50% hasil ekspor tidak boleh dicairkan selama 12 bulan, lantas dari mana kami bisa dapat tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku?" ungkapnya kepada Bisnis.

Selain itu, kewajiban penempatan DHE di bank-bank Himbara juga akan menjadi masalah, sebab akan menimbulkan mekanisme kerja administratif tambahan buat para anggota yang telanjur dekat dengan bank swasta nasional.

"Banyak pelaku usaha ekspor yang mendapatkan fasilitas kreditnya dari bank non-Himbara. Tentu bank tersebut akan sangat dirugikan kalau DHE kemudian harus disimpannya di tempat lain. Oleh karena itu, GAPI sangat mengharapkan pemerintah membatalkan rencana tersebut," tambahnya.

Tak Sentuh Eksportir Kayu

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur berharap aturan baru ini tak menyentuh pelaku usaha ekspor pengolah komoditas kehutanan berbasis padat karya.

"Pertama-tama, perlu dicermati bahwa konsep sentralisasi DHE di Himbara sebenarnya lebih cocok diterapkan pada sektor berbasis komoditas alam yang memang memiliki nilai jual besar, margin tinggi, dan tidak membutuhkan perputaran modal harian yang cepat. Kalau sudah masuk ranah industri kerajinan, kondisinya sangat berbeda," jelasnya ketika dihubungi Bisnis.

Industri pengolahan kayu yang termasuk sektor kerajinan, seperti mebel atau furnitur, justru membutuhkan kelincahan arus modal kerja, bukan pengetatan administratif yang berpotensi menurunkan daya saing Indonesia di pasar global.

"Arus kas industri ini hidup dari siklus produksi harian. Mulai dari pembelian bahan baku, ongkos tenaga kerja, finishing, packaging, dan shipping. Jika DHE kami juga termasuk yang harus parkir lebih lama atau hanya bisa berputar di kanal tertentu, bebannya akan langsung terasa di lingkup pabrik, apalagi UKM dan mid-size eksportir yang jumlahnya ribuan," tambahnya.

Menurutnya sentralisasi DHE dapat diterapkan pada sektor non-manufaktur yang tidak bergantung pada modal kerja harian.

Industri padat karya justru harus diberikan fleksibilitas penuh, sebab harus membayar gaji tepat waktu, membeli bahan baku setiap minggu, dan menjaga suplai produksi tidak putus agar lead time lancar, sehingga buyer di luar negeri tak lantas berpaling ke negara kompetitor.

Alhasil, untuk industri mebel & kerajinan, pemerintah cukup memperkuat kepastian transaksi valas dan transparansi, tanpa mengikat aliran cashflow secara ketat.

"Industri kami sedang bersaing ketat dengan Vietnam, Malaysia, dan China. Jika arus kas terganggu atau biaya transaksi bertambah, daya saing turun dan buyer bisa berpindah ke negara lain. Sektor komoditas mungkin mampu menahan DHE lebih lama. Tapi untuk industri manufaktur padat karya, ruang napasnya jauh lebih sempit," katanya.

Bisnis.com,JAKARTA — Pengusaha mengingatkan agar revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau (DHE) SDA 100% di dalam negeri tak menyulitkan di kemudian hari.

Adapun rencana merevisi aturan DHE SDA 100% di dalam negeri itu merupakan ide langsung Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, belakangan Prabowo kerap mengevaluasi penerapan DHE SDA di beberapa rapat terbatas (ratas).

Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, rencana pemerintah yang akan mengevaluasi kebijakan penempatan DHE SDA patut diapresiasi. Dia berharap evaluasi itu akan menghadirkan relaksasi atau keringanan bagi eksportir SDA, khususnya pertambangan.

"DHE yang diterima oleh perusahaan bisa lebih dimaksimalkan untuk kebutuhan operasional serta pelaksanaan rencana investasi," ucap Hendra kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).

Hendra menilai, aturan yang mewajibkan perusahaan menempatkan DHE SDA 100% selama 12 bulan menambah beban biaya bunga perusahaan.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025. Beleid itu mengatur bahwa eksportir wajib menempatkan DHE SDA yang mereka peroleh 100% selama 12 bulan di dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menuturkan, pihaknya akan mendukung rencana evaluasi pemerintah terhadap aturan mengenai retensi DHE SDA 100% di dalam negeri.

Dia berharap revisi itu kelak dapat menghasilkan aturan yang lebih fleksibel. Selain itu, revisi juga diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional serta bisnis di sektor pertambangan dan atau industri hilirnya.

"Kami berharap jika ada kebijakan baru tidak akan menyulitkan pelaku usaha," tutur Arif.

Menurutnya, retensi DHE SDA 100% selama 12 bulan yang berlaku saat ini membatasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

Arif menjelaskan, jika harus mendapatkan pinjaman bank akibat retensi DHE selama 12 bulan, suku bunga pinjaman bank yang tinggi dapat meningkatkan beban biaya bagi pengusaha.

"Kebijakan tersebut akan dapat mengurangi daya saing ekspor nasional," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo disebut belum puas dengan dampak DHE SDA terhadap cadangan devisa (cadev) Indonesia. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ratas pada 12 Oktober 2025 malam khusus membahas soal sistem keuangan dan perbankan nasional.

Salah satunya adalah evaluasi PP 8/2025 terkait dengan DHE SDA. Menurut Prasetyo, pemerintah menyoroti bahwa pemberlakuan PP itu belum berdampak besar kepada cadev.

"Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," ungkap Prasetyo, saat itu.

Per akhir September 2025, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadev sebesar US$148,7 miliar. Jumlahnya mengalami penurunan dalam tiga bulan berturut-turut yakni pada Juni, Juli, dan Agustus 2025.

Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, pemerintah berpeluang untuk merevisi PP DHE SDA. Hal itu dia sampaikan kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

"Saya enggak boleh ngebocorin, itu biar saja Pak Presiden nanti. PP ya, mungkin PP akan direvisi tetapi belum final kelihatannya," ungkap Purbaya.

Purbaya enggan memastikan kapan dan perincian mengenai kemungkinan revisi PP DHE SDA. Dia juga tak menyampaikan apa saja kemungkinan poin-poin revisi yang akan dimuat.

"Kalau sudah direvisi diumumkan, kalau enggak, offside saya nanti," ujarnya singkat.