Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang mulai berlaku bertahap pada Juni 2026 diharapkan tak meningkatkan policy risk dan memicu aksi jual di pasar saham ke depan.

Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji menilai secara teori, kebijakan tersebut dinilai mampu mempersempit ruang bagi praktik transfer pricing maupun parkir devisa hasil ekspor di luar negeri.

Namun, dia juga memperkirakan tantangan terbesar kebijakan tersebut justru terletak pada implementasi di lapangan.

Menurutnya pasar menilai risiko under invoicing tidak otomatis hilang hanya dengan memusatkan seluruh transaksi di satu institusi.

"Jika tata kelola internal DSI tidak dijaga dengan standar kepatuhan setara perusahaan publik global, maka potensi penyimpangan dinilai hanya berpindah dari level korporasi swasta ke level institusi baru tersebut," ujarnya dalam riset tertulis yang dikutip, Jumat (29/5/2026).

Selain isu tata kelola, lanjutnya, pasar juga mengkhawatirkan beban efisiensi bisnis. Dalam perdagangan komoditas global, kecepatan eksekusi transaksi dan kepastian pengiriman merupakan faktor yang sangat penting.

"Jika proses verifikasi ekspor menjadi terlalu panjang dan birokratis demi mengejar transparansi, maka biaya oportunitas akibat keterlambatan ekspor dinilai bisa lebih besar dibanding potensi kerugian akibat under invoicing itu sendiri," sambungnya.

Sebelumnya Mirae Asset mencatat setelah pengumuman pembentukan DSI pada 21 Mei 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung anjlok 3,54% dalam sehari. Reaksi tajam tersebut mencerminkan meningkatnya kecemasan investor terhadap potensi intervensi negara yang lebih besar dalam perdagangan komoditas nasional.

Nafan menyebut setidaknya terdapat tiga faktor utama yang membuat pasar merespons negatif pembentukan DSI.

Pertama, ketidakpastian operasional. Selama ini aktivitas ekspor berjalan secara business to business (B to B) antara perusahaan dan pembeli internasional. Ketika seluruh mekanisme diarahkan melalui satu pintu baru, pasar mulai mempertanyakan kesiapan teknis pelaksanaannya.

Investor khawatir proses birokrasi tambahan berpotensi memperlambat pengiriman barang, mengganggu arus kas emiten komoditas, hingga menurunkan efisiensi perdagangan.

“Pasar membenci ketidakpastian. Setiap hambatan logistik atau birokrasi berpotensi mengganggu arus kas emiten komoditas,” terangnya.

Kedua, muncul kekhawatiran mengenai risiko monopoli dan distorsi mekanisme harga. Penunjukan DSI sebagai pelaksana tunggal ekspor dinilai dapat mengurangi efisiensi pasar apabila institusi tersebut tidak memiliki kemampuan trading dan risk management yang memadai.

Pasar juga mulai mengkhawatirkan munculnya mekanisme penentuan harga yang terlalu kaku, tambahan pungutan baru, hingga berkurangnya fleksibilitas eksportir dalam memanfaatkan momentum lonjakan harga komoditas global.

Ketiga, risiko terhadap likuiditas pasar domestik. Sektor sumber daya alam seperti IDX Energy dan IDX Basic selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia sekaligus salah satu penopang utama aliran modal asing di pasar saham.

Meski demikian, pemerintah tetap meyakini pembentukan DSI memiliki tujuan strategis untuk memperkuat pengawasan ekspor dan menutup celah under-invoicing, yakni praktik pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak dan devisa.

Menteri Keuangan Purbaya menilai konsep single window ekspor akan memberikan visibilitas penuh terhadap volume ekspor, harga jual aktual, hingga aliran devisa hasil ekspor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pelaku industri sawit menyepakati sejumlah langkah untuk mengembalikan harga tandan buah segar (TBS) sawit petani sesuai harga acuan daerah. Kesimpulan itu dihasilkan dalam rapat lanjutan yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri unsur Badan Pangan Nasional, PTPN, Agrinas Palma, GAPKI, asosiasi petani sawit, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery. Pertemuan digelar setelah Kementan menemukan 139 pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga ketentuan daerah.

“Rapat berlangsung dengan baik, dengan itikad yang baik yang intinya adalah this is good problem,” kata Sudaryono.

Ia menjelaskan, harga sawit dunia dan permintaan global justru sedang meningkat. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan gejolak harga TBS di tingkat petani dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Sudaryono, persoalan utama berada pada rantai perdagangan antara hulu dan hilir. Pemerintah kemudian meminta pelaku usaha refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi normal dengan mengacu pada harga lelang KPBN serta menghindari praktik withdraw harga.

“Sekali lagi karena di luar negeri sana harganya tidak ada perubahan dan juga tidak ada perubahan permintaan dalam volume, sehingga diharapkan pembeliannya besar sehingga ini berimbas, efek dominonya kepada PKS dan juga pembelian TBS di tingkat petani bisa sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah kembali menjelaskan skema transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Masa transisi akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027.

Sudaryono menegaskan, DSI hanya berfungsi sebagai pengelola dan pengawas perdagangan ekspor sumber daya alam secara transparan dan akuntabel. Pemerintah memastikan DSI tidak mengambil keuntungan dari aktivitas ekspor sawit.

“Objektifnya itu bukan untuk cari untung, di DSI bukan, tapi objektifnya adalah menertibkan. Yang tertib jalan terus, nah yang belum tertib ditertibkan,” tutur tokoh yang akrab disapa Mas Dar tersebut.

Kementan meminta seluruh kepala daerah aktif menjalankan Permentan Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata kelola penetapan harga TBS sawit. Pemerintah daerah didorong memantau langsung pembelian TBS oleh PKS dan mengidentifikasi perusahaan yang membeli di bawah harga ketentuan.

Sudaryono menyebut, Kementan akan menerima laporan identifikasi PKS hingga afiliasi perusahaan untuk mempermudah pengawasan lanjutan. Pemerintah juga membuka kemungkinan pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang melanggar aturan.

“Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali begitu,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara Grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) mulai menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi implementasi kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam (SDA) yang tengah disiapkan pemerintah melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Corporate Secretary GEMS Sudin mengatakan perseroan saat ini masih melakukan penelaahan terhadap rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor SDA sekaligus menyiapkan penyesuaian mekanisme ekspor yang akan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027.

“Terkait rencana pemerintah tentang PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam, Perseroan sedang melakukan penelaahan terhadap rencana kebijakan pemerintah dan melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk melaksanakan mekanisme pelaksanaan ekspor yang akan berlaku secara penuh pada tanggal 1 Januari 2027,” ujar Sudin dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (29/5/2026).

GEMS menyampaikan pihaknya juga terus memantau perkembangan regulasi guna melakukan analisis lebih mendalam terhadap potensi dampak kebijakan tersebut, baik terhadap kelangsungan usaha, kegiatan operasional, hingga kondisi keuangan perseroan.

Selain itu, perseroan juga tengah menyiapkan strategi mitigasi dalam menghadapi tahap awal implementasi kebijakan yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

“Terkait strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut, Perseroan sedang melakukan rencana mitigasi dalam menyikapi tahap awal kebijakan yang berlaku mulai 1 Juni 2026, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan,” tulis manajemen.

Perseroan menambahkan proses evaluasi akan dilakukan secara berkala agar GEMS lebih siap menghadapi implementasi penuh skema ekspor satu pintu pada awal 2027.

Adapun, rencana ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan diimplementasikan penuh mulai 1 Januari 2027. Nantinya, Danantara diproyeksikan menjadi eksportir tunggal atau pengelola sistem satu pintu untuk ekspor komoditas SDA strategis nasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam skema tersebut, penjualan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Tahap awal implementasi berlangsung pada 1 Juni—31 Agustus 2026, ketika perusahaan mulai mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, transaksi ekspor-impor direncanakan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.

“Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” ujar Prabowo.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) menilai rencana Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

Direktur DAAZ Muljanto memandang bahwa rencana kebijakan tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, mengingat kontribusi kegiatan perdagangan ekspor terhadap total pendapatan Perseroan selama ini relatif minimal.

Pada 2025, paparnya, kontribusi penjualan ekspor terhadap total pendapatan Perseroan tercatat sebesar 2,14%.

Berdasarkan evaluasi awal Perseroan, rencana kebijakan dimaksud diperkirakan tidak memberikan dampak material terhadap pendapatan, laba usaha, laba bersih, maupun arus kas Perseroan, mengingat porsi transaksi ekspor Perseroan selama ini tidak signifikan dibandingkan keseluruhan kegiatan usaha Perseroan.

"Sampai dengan saat ini, Perseroan belum melihat adanya dampak operasional yang signifikan, mengingat mekanisme teknis pelaksanaan regulasi tersebut masih belum ditetapkan secara definitif. Perseroan akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian apabila diperlukan setelah ketentuan pelaksanaan diterbitkan," ujarnya dalam penjelasan tertulisnya kepada Bursa Efek Indonesia, Kamis (28/5/2026).

Tak hanya itu, perseroan juga tidak melihat adanya dampak material terhadap perjanjian kerja sama dengan pelanggan eksisting, karena transaksi ekspor yang dilakukan Perseroan selama ini pada umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan spot dan bukan kontrak jangka panjang.

Selain itu, risiko hukum maupun potensi wanprestasi kontrak akibat rencana kebijakan tersebut relatif minimal, mengingat tidak terdapat komitmen kontrak ekspor jangka panjang yang dapat terdampak secara langsung.

Perseroan saat ini juga tidak memiliki kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan yang secara khusus terkait dengan kegiatan atau pembiayaan ekspor. Selain itu, Perseroan juga tidak melihat adanya dampak terhadap pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam fasilitas pembiayaan yang berlaku secara umum.

Sebagai langkah mitigasi, Perseroan akan terus memantau perkembangan regulasi dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Perseroan juga akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap potensi dampak bisnis dan operasional apabila regulasi tersebut telah diterapkan secara efektif.

Adapun, rencana ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan diimplementasikan penuh mulai 1 Januari 2027. Nantinya, Danantara diproyeksikan menjadi eksportir tunggal atau pengelola sistem satu pintu untuk ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis nasional.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Jelang pelaksanaan bertahap sentralisasi ekspor sumber daya alam (SDA) strategis pekan depan, pemerintah maupun badan usaha atau eksportir masih melakukan berbagai persiapan. Implementasi sistem ekspor terpusat melalui BUMN ini diharapkan berlaku secara penuh paling lambat 1 Januari 2027.

Mulai 1 Juni 2026 atau pekan depan, sistem perdagangan luar negeri Indonesia akan mulai bertransisi ke mekanisme baru. Dimulai dari tiga komoditas SDA strategis utama, yakni batu bara, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan paduan besi (ferro alloy), ekspor akan dilakukan melalui BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Implementasi dilakukan dalam dua tahapan. Tahap 1 yakni 1 Juni sampai 31 Desember 2026 dan bakal dievaluasi setiap tiga bulan. Kemudian, tahap II yakni masa implementasi penuh paling lambat 1 Januari 2027.

Pada Tahap I ini, pemerintah memastikan bahwa ekspor masih dilakukan seluruhnya oleh perusahaan di sektor terkait dengan buyer di luar negeri (importir). Namun, meski transaksi masih dilakukan oleh masing-masing Perusahaan, para eksportir batu bara, CPO dan paduan besi akan mulai diwajibkan melapor ke DSI.

PT DSI, yang dipimpin oleh mantan petinggi Vale yaitu Luke Thomas Mahony ini bakal mulai melakukan dokumentasi ekspor. Masa transisi pertama ini akan dievaluasi setelah tiga bulan pertama tepatnya sampai Agustus 2026.

Setelahnya, pemerintah menargetkan seluruh proses transaksi ekspor yakni kontrak, pengiriman barang sampai dengan pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh DSI pada awal tahun depan.

Dimulai dari masa transisi ini, BUMN ekspor mendapatkan hak akses terhadap sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) yaitu Customs-Excise Information System and Automation (CEISA).

Dengan ini, DSI memiliki akses terhadap setiap akun CEISA eksportir batu bara, CPO dan paduan besi. Namun, selama masa transisi, pengisian modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh masing-masing perusahaan eksportir.

Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pelengkap Pabean serta lainnya di atasnamakan oleh BUMN, yang mewakili Perusahaan selaku pemilik barang. Akan tetapi, kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan buyer di luar negeri masih dilakukan Perusahaan secara langsung.

Pemenuhan kewajiban terkait dengan perizinan, pembayaran pungutan seperti bea keluar, PNBP SDA serta pajak ekspor tetap masih dilakukan oleh perusahaan atas nama eksportir (BUMN ekspor).

Adapun pada 1 Januari 2027, keseluruhan proses ini nantinya dilakukan sepenuhnya oleh DSI. Sedari awal, DSI nantinya akan mulai mengisi modul PEB seluruh perusahaan alias pemilik barang pada platform CEISA. Pengisian PEB tidak lagi dilakukan masing-masing perusahaan pemilik barang sejalan dengan sentralisasi ekspor satu pintu melalui BUMN ekspor tersebut.

Kemudian, pengurusan berbagai dokumen ekspor, kontrak dan transaksi dengan buyer di luar negeri (importir), serta pemenuhan kewajiban pungutan dan perpajakan dilakukan oleh BUMN DSI.

Sebelumnya diketahui pemerintah sudah menggelar berbagai sosialisasi dengan kementerian/lembaga lain dan pelaku usaha terkait. Pada Kamis (21/5/2026), Kemenko Perekonomian telah menggelar sosialisasi dengan sekitar 18 asosiasi usaha maupun eksportir komoditas SDA strategis.

Salah satu yang hadir adalah Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI). Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengaku masih punya banyak pertanyaan mengenai mekanisme baru ekspor ini. Apalagi, industri batu bara menjadi salah satu yang langsung terdampak pekan depan.

Meski demikian, Gita menjelaskan bahwa tahapan pertama nantinya baru bersifat pelaporan sehingga tidak ada skema bisnis perusahaan yang berubah. Bahkan, tidak ada formulir atau laporan tambahan yang perlu dibuat.

Mulai pekan depan, perusahaan hanya perlu melakukan checklist persetujuan pada dialog box pada portal Bea Cukai CEISA 4.0 guna pelaporan kepada DSI.

Akan tetapi, Gita tidak menampik masih ada satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Misalnya, apabila pemerintah sudah memiliki peta jalan integrasi sistem nasional dan user acceptance testing (UAT) lintas pemangku kepentingan sebelum implementasi penuh 1 Januari 2027.

"Ekosistem ekspor Indonesia saat ini tidak berdiri di satu aplikasi saja. Proses ekspor melibatkan banyak sistem. Apakah seluruh sistem terkait sudah saling terhubung, memiliki alur data yang jelas, dan sudah diuji bersama oleh seluruh pemangku kepentingan?," terangnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Oleh sebab itu, Gita mendorong pemerintah perlu menjelaskan lebih terperinci berbagai pertanyaan besar dari pelaku usaha. Misalnya, posisi kontrak ekspor yang sudah berjalan hingga peran DSI ke depannya.

"Masih terdapat sejumlah pertanyaan besar yang perlu dijelaskan lebih rinci, termasuk bagaimana posisi kontrak ekspor yang sudah berjalan, hubungan dengan pembeli luar negeri, mekanisme pembayaran, kepastian jadwal pengapalan, serta peran DSI dalam rantai bisnis ekspor ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan bahwa sistem anyar proses ekspor ini akan tetap menghormati kontrak jangka panjang yang sudah ada sebelum DSI.

Akan tetapi, dia tidak menutup peluang untuk mengkaji kembali kontrak ini apabila ada ketidaksesuaian antara harga yang disepakati dengan indeks pasar dunia. Sebab, Rosan menyebut rezim ekspor baru ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta menghilangkan praktik underinvoicing hingga transfer pricing.

"Biarpun mereka kontrak jangka panjang, tetapi penentuan price-nya, harganya, itu kan tidak ditentukan pada saat itu. Jadi pada saat nanti kontrak itu mulai berjalan, kalau kami lihat apakah kontrak itu di bawah indeks pasar dunia, di mana sekarang yang berjalan, tentu kami akan melakukan review atas itu," ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pekan lalu, Kamis (21/5/2026).

Rosan tidak memerinci lebih lanjut nasib kontrak yang nantinya ternyata ditemukan tidak sesuai. Dia hanya menegaskan bahwa pemerintah dan Danantara menghormati kontrak yang sudah ada.

"Kami akan menghormati the sanctity of the contract. Tetapi yang saya ingin sampaikan itu, kalau kami lihat ada indikasi penjualan underinvoicing, ya tentunya kami akan melakukan evaluasi mengenai kontrak itu," ujar pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu.

Kesiapan Pemerintah

Selain dengan pengusaha, Kemenko Perekonomian juga menyebut telah melakukan sosialisasi dengan lintas kementerian/lembaga. Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ikut terlibat.

Sebagaimana diketahui, sistem dan tata kelola ekspor baru ini diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Prabowo Subianto di DPR, Rabu (20/5/2026). Dia menyebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan tata kelola ekspor melalui Danantara.

Dimulai dari batu bara, CPO dan paduan besi, ekspor komoditas strategis ini akan terpusat melalui Danantara. Dengan demikian, perusahaan eksportir dalam negeri tidak lagi melakukan kontrak dan transaksi hanya dengan pembeli (buyer) luar negeri saja.

Untuk itu, sejumlah regulasi pun akan perlu disesuaikan. Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, sejumlah regulasi bakal diterbitkan sebagai aturan turunan dari PP tata kelola ekspor yang baru.

Haryo mengatakan pelaku usaha pun merespons positif dan siap mendukung proses transisi ini.

"Respons pelaku usaha positif dan siap mendukung terutama setelah dijelaskan bahwa pada masa transisi praktis tidak ada perubahan proses bisnis, kecuali hanya tekan/entry pelaporan di sistem," terangnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Adapun dua regulasi turunan yang bakal dikeluarkan yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Revisi Permendag bertujuan untuk menyesuaikan rincian jenis komoditas SDA strategis yang bakal diwajibkan ekspornya melalui DSI.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan Permendag ini terbit sebelum Senin (1/6/2026). Isinya yaitu mengatur bahwa ekspor batu bara, CPO dan paduan besi hanya akan boleh diekspor melalui DSI.

"Intinya sesuai dengan yang disampaikan Pak Menteri Perdagangan, bahwa yang boleh mengekspor untuk tiga produk hanya BUMN ekspor dari yang semula semua pelaku usaha," jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Di sisi lain, Kemenkeu juga disebut akan mengeluarkan aturan teknis. Namun, pihak Kemenko Perekonomian belum mengonfirmasi apa sekiranya regulasi turunan yang bakal disesuaikan oleh otoritas fiskal.

Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) diketahui belum lama ini masih mengkaji potensi penyesuaian aturan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) pascaimplementasi ekspor melalui DSI.

Saat dikonfirmasi, otoritas pajak mengaku masih akan mendalami lebih dulu regulasi pada level yang lebih tinggi yaitu PMK. Saat ini, pihak Kemenkeu juga belum mengonfirmasi kapan PMK terkait bakal disusun dan diterbitkan.

"Saat ini kami masih mendalami skema proses bisnis yang nantinya akan diatur terlebih dahulu dalam regulasi pada level yang lebih tinggi. Adapun Peraturan Direktur Jenderal Pajak pada prinsipnya bersifat teknis dan operasional sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Ke depan, pemerintah dinilai perlu lebih gencar melakukan sosialisasi dan penjelasan terkait dengan tata kelola ekspor baru ini. Sebab, berbagai kalangan menilai kebijakan baru Presiden Prabowo ini turut memicu reaksi pasar yang cukup negatif.

Menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede, pemerintah harus mengomunikasikan peraturan pelaksana dan hal teknis dari pemusatan ekspor komoditas strategis ini. Terkait dengan reaksi pasar, Josua menilai sentimen pelaku pasar tidak dipengaruhi oleh faktor tunggal.

Josua menyampaikan, kebijakan baru pemerintah ini diharapkan benar-benar bisa mendorong penerimaan tanpa memicu efek samping yakni pelemahan investasi.

"Kejadian ataupun pergerakan di pasar keuangan itu bisa dari beberapa faktor yang terjadi di satu hari. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi hanya satu faktor saja. Yang pasti kita berharap bahwa kebijakan ini diambil untuk bisa mendorong penerimaan, tetapi jangan sampai side effect-nya bisa menurunkan investasi dari asing, khususnya investasi asing," jelasnya.

Josua menyebut pemerintah masih memerlukan investasi asing sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi, dengan target tinggi pertumbuhan PDB sampai 8% di 2029.

Untuk itu, dia berharap agar kebijakan pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara ini tidak berdampak buruk ke prospek investasi ke depannya.

"Kita perlu kebijakan-kebijakan yang di satu sisi bisa meningkatkan penerimaan tetapi juga tetap menjaga iklim investasi, khususnya investasi asing," pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Sumatra Barat menyebutkan rencana kebijakan pemerintah pusat untuk mengatur satu pintu ekspor minyak sawit atau CPO berdampak buruk terhadap kondisi harga sawit rakyat.

Ketua Apkasindo Sumbar Jufri Nur mengatakan petani sawit rakyat di Sumbar khususnya saat ini belum ada aturan yang menentukan harga, sehingga harga yang terjadi di tingkat petani, sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah.

“Semenjak pemerintah mengumumkan rencana ekspor CPO di Indonesia dihendel BUMN atau satu pintu saja, harga sawit rakyat langsung merasakan dampaknya,” kata Jufri, Kamis (28/5/2026).

Dia bilang dari informasi yang diterima petani, harga sawit rakyat di berbagai daerah terendah itu hanya Rp600 per kilogram hingga Rp1.200 per kilogram. Harga ini jelas sangat jauh bila dibandingkan dengan harga tandan buah segar (TBS) sawit plasma, dimana untuk harga TBS plasma di pekan terakhir Mei 2026 ini Rp4.000 per kilogram.

“Jadi kebijakan Presiden Prabowo sebetulnya bagus, tapi perlu ada petunjuk teknis lebih lanjut, sehingga tidak ngambang pemahaman di bawah-bawah ini. Satu pintunya itu apa saja? Kami kan belum tau juknisnya, apakah administrasi atau menjual? Memang perlu segera juknisnya itu,” tegasnya.

Jufri menyampaikan selain berharap adanya kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, saat ini Pemprov Sumbar bersama Apkasindo tengah membahas rencana peraturan gubernur (Pergub) sebagai regulasi penetapan harga sawit rakyat.

“Kami melihat perlu adanya aturan yang menentukan harga sawit ini, layaknya seperti penetapan harga TBS sawit plasma. Jadi rencana pergub ini memang tengah kami bahas bersama. Ditargetkan tahun 2026 ini Pergub tersebut bisa diterbitkan oleh Gubernur Sumbar,” harapnya.

Berdasarkan kondisi harga TBS sawit rakyat di Pesisir Selatan, terendah di angka Rp600 per kilogram. Harga ini membuat petani rakyat sontak kaget, karena di satu sisi harga pupuk untuk sawit ini terbilang mahal, sementara harganya sangatlah rendah.

“Harga sawit Rp600 per kilogram itu, harga yang tidak layak. Beli pupuk butuh modal besar, karena sawit ini pupuk non subsidi. Sekarang harganya segitu, sungguh mengecewakan,” ungkapnya.

Mengutip keterangan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Yul Afrizal di situs resmi Pemkab mengatakan bahwa kondisi harga sawit rakyat yang anjlok saat ini tidak hanya terjadi di Pesisir Selatan saja, tapi hampir merata terjadi di seluruh daerah di Indonesia yang memiliki perkebunan sawit rakyat.

Dia bilang kondisi ini berkaitan dengan kebijakan baru pemerintah pusat terkait ekspor CPO satu pintu. Hal ini dikarenakan, melihat pada yang terjadi selama ini perusahaan-perusahaan sawit bebas melakukan ekspor melalui berbagai jalur dan perusahaan besar. Kini, ada sistem baru yang mengatur ekspor tersebut.

“Kondisi tersebut masih dalam tahap penyesuaian, sehingga berdampak terhadap harga sawit di tingkat bawah. Semoga kondisi ini segera membaik baik petani sawit rakyat,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi menata ulang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Pada tahap awal, kebijakan ini menyasar tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau besi paduan.

Kebijakan tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI, 20 Mei 2026. Tujuan utamanya adalah memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sekaligus memberantas sejumlah praktik yang merugikan negara.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar (under invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor,” ujarnya.

Untuk menjalankan kebijakan ini, pemerintah menugaskan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Ekspor. Dengan penunjukan tersebut, ekspor komoditas SDA strategis ke depan hanya dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor.

Penetapan komoditas SDA strategis lainnya akan dilakukan melalui Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian atau Kemenko Pangan, sedangkan penetapan jenis barang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Aspek teknis pengawasan barang serta pembayaran bea keluar, pungutan ekspor, dan PNBP SDA diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan aturan perpajakan terkait.

Penerapan kebijakan ini dilakukan secara bertahap. Tahap I atau masa transisi berlangsung mulai 1 Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026, dengan evaluasi dilakukan dalam tiga bulan pertama implementasi. Pada masa transisi, perusahaan atau eksportir eksisting tetap dapat melakukan kegiatan ekspor seperti biasa. Namun, mereka wajib menyampaikan laporan kepada BUMN Ekspor secara elektronik melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dalam fase ini, dokumen ekspor seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dokumen pelengkap pabean, dan dokumen transaksi tetap atas nama perusahaan. Pengoperasian sistem layanan ekspor melalui CEISA serta pelaporan devisa hasil ekspor (DHE) SDA melalui sistem SIMODIS juga tetap dijalankan perusahaan dan dilaporkan ke BUMN Ekspor.

Pemenuhan kewajiban perizinan larangan dan pembatasan (lartas) serta kewajiban pembayaran ekspor, yang meliputi bea keluar, PNBP SDA, dan pungutan ekspor, juga tetap dilakukan perusahaan dengan pelaporan kepada BUMN Ekspor. Hasil evaluasi tiga bulan pertama akan menjadi dasar penetapan tahapan implementasi berikutnya, termasuk kesiapan penerapan skema qualitate qua (QQ) atas nama “Perusahaan QQ BUMN Ekspor”.

Selanjutnya, Tahap II atau masa implementasi penuh ditargetkan berlaku paling lambat 1 Januari 2027. Pada tahap ini, kegiatan ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor. Nantinya, BUMN Ekspor akan bertindak dan bertanggung jawab penuh selaku eksportir. Seluruh proses ekspor mulai dari transaksi, kontrak, customs clearance, pengangkutan, hingga pembayaran dijalankan oleh BUMN Ekspor, termasuk pengurusan dokumen PEB melalui portal CEISA 4.0, pelaporan DHE SDA via SIMODIS, serta pemenuhan kewajiban lartas dan kewajiban lainnya.

Sebagai informasi, cakupan tahap awal meliputi delapan pos tarif batu bara, dari antrasit, batu bara bahan bakar, lignit, hingga gambut. Untuk kelapa sawit, pengaturan mencakup CPO, RBDPO, minyak goreng, minyak jelantah (UCO), hingga residu seperti POME Oil. Adapun ferro alloy menjangkau ferro-silikon, ferro-mangan, ferro-nikel, hingga ferro-molibdenum.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten minyak sawit atau crude palm oil (CPO) tengah bersiap menyambut regulasi baru ekspor satu pintu yang rencananya diimplementasikan penuh mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini utamanya berimbas pada emiten yang memiliki pangsa ekspor, seperti PT Mahkota Group Tbk. (MGRO).

Sepanjang 2025, pendapatan usaha perseroan tercatat sebesar Rp6,33 triliun, terdiri dari pendapatan pasar domestik sebesar Rp4,74 triliun dan pangsa ekspor sebesar Rp1,59 triliun.

Direktur Utama PT Mahkota Group, Usli mengatakan bahwa pihaknya menilai kebijakan ekspor satu pintu sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Dia berharap regulasi baru tersebut dapat menciptakan tata kelola ekspor yang lebih tertib dan terintegrasi.

"Selain itu, penerapan regulasi yang jelas dan terukur diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi perseroan serta mendorong praktik bisnis yang lebih baik sesuai prinsip good corporate governance," ujarnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (28/5/2026).

Kendati memiliki pangsa ekspor, Usli menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kelangsungan usaha perseroan, mengingat kegiatan usaha MGRO berfokus pada pengolahan, sedangkan hilirisasi CPO menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah.

Selanjutnya, MGRO juga terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan internal guna memastikan seluruh kegiatan usaha tetap berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dari sisi pendapatan dan arus kas, Usli menilai implementasi kebijakan ekspor satu pintu dapat memberikan peluang untuk peningkatan volume penjualan dan optimalisasi harga jual produk perseroan seiring dengan penguatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk domestik.

"Sehingga diharapkan dapat menjaga kestabilan pasar dan membuka peluang perluasan pasar ekspor yang lebih berkualitas serta dapat mendukung kelancaran penerimaan kas dan likuiditas," jelasnya.

Sementara untuk laba usaha dan laba bersih, Usli menilai kebijakan ekspor satu pintu memberi peluang perseroan untuk meningkatkan margin usaha secara bertahap dan menjaga profitabilitas yang berkelanjutan.

Adapun, tahun ini MGRO menargetkan total produksi CPO sebesar 165.000 ton melalui optimalisasi operasional di seluruh entitas anak usaha. Dengan target produksi tersebut, MGRO menargetkan pendapatan konsolidasi tahun ini mencapai Rp2,94 triliun. Sedangkan dari sisi bottom line, MGRO menargetkan laba bersih operasional sekitar Rp67,07 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor kawakan Lo Kheng Hong terpantau memborong saham emiten batu bara ABMM dan emiten perkebunan sawit SIMP, jelang kebijakan ekspor komoditas strategis satu pintu lewat Danantara diberlakukan pada 1 Juni 2026 mendatang.

Aksi Lo Kheng Hong yang memperbesar kepemilikannya di emiten perkebunan sawit dan CPO Grup Salim, PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) dan emiten batu bara PT ABM Investama Tbk. (ABMM) tersebut terekam dalam data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang diperbarui dan dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Mengacu pada data KSEI per 25 Mei 2026, pria yang mendapat julukan Warren Buffett Indonesia itu terpantau membeli sebanyak 40.000 lembar saham ABMM dan memborong sebanyak 1,1 juta lembar saham SIMP.

Setelah transaksi tersebut, Lo Kheng Hong tercatat menggenggam sebanyak 155,42 juta (155.422.400) lembar saham ABMM atau setara dengan kepemilikan 5,65%, naik dari sebelumnya sebanyak 155,38 juta (155.382.400) lembar atau 5,64%.

Sementara itu di Salim Ivomas Pratama, Lo Kheng Hong per 25 Mei 2026 tercatat menggenggam sebanyak 795,04 juta (795.040.400) lembar atau setara dengan kepemilikan 5,13%, bertambah dari sebelumnya 793,94 juta (793.940.400) lembar atau 5,12%.

Adapun, pemeritah akan memberlakukan kebijakan baru ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui skema satu pintu di bawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sejumlah komoditas yang disasar adalah minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.

Rencana ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat Presiden Prabowo Subianto guna mendorong transparansi transaksi perdagangan, khususnya ekspor SDA.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam pemaparannya, implementasi kebijakan tersebut dirancang berlangsung bertahap mulai 1 Juni 2026 hingga implementasi penuh pada 1 September 2026.

Pada tahap pertama sepanjang 1 Juni–31 Agustus 2026, perusahaan eksportir diwajibkan mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN yang ditunjuk pemerintah. Pada periode itu, BUMN mulai melakukan transaksi dan kontrak dengan pembeli luar negeri.

Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh transaksi perdagangan ekspor-impor antara pembeli luar negeri dan penjual domestik direncanakan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan baja atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” kata Prabowo.

Pemerintah menyebut kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

Di sisi lain, Danantara sebelumnya telah menunjuk eks petinggi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) Luke Thomas Mahony sebagai pimpinan PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Entitas baru itu disiapkan menjadi kendaraan utama pemerintah dalam pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis Indonesia.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengklaim Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus ekspor, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak mengambil keuntungan.

"DSI tidak mengambil keuntungan, hanya mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspornya," kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Sudaryono telah menjelaskan kepada pelaku usaha, dalam hal ini mereka yang bergerak di bidang kelapa sawit, PT DSI sebagai pengelola dan pengawas ekspor satu pintu akan menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel.

Ia memastikan tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada eksportir dalam mekanisme tersebut.

"Kalau ada isu-isu seolah-olah PT DSI nanti mengambil keuntungan, ini enggak. Tidak mengambil biaya tambahan atau mengambil keuntungan tambahan," ujar Sudaryono.

Pemerintah juga menyiapkan masa transisi selama tiga bulan untuk penerapan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT DSI.

[Gambas:Youtube]

Masa transisi itu berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan kegiatan ekspor komoditas tetap berjalan normal sambil dilakukan evaluasi.

"Ekspor komoditas tetap berjalan dalam masa evaluasi dan transisi ini dievaluasi selama tiga bulan," ujar Sudaryono.

Ia mengatakan jika pada 1 September ada perusahaan yang transisinya selesai, bisa langsung menyerahkan kegiatan ekspornya ke PT DSI.

Adapun pelaksanaan penuh kebijakan ekspor satu pintu ditargetkan berlaku pada 1 Januari 2027.

"Nah diharapkan dari masa transisi ini, kemudian kita evaluasi tiga bulan, kita evaluasi seterusnya, maka tanggal 1 Januari 2027 implementasi penuh itu kemudian dilaksanakan. Bukan hanya sawit tapi juga dua komoditas lainnya, tapi kita kan di sini kita bicara sawit," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap PT DSI akan beroperasi penuh sebagai BUMN eksportir komoditas sumber daya alam (SDA) strategis pada 1 Januari 2027.

Airlangga mengatakan komoditas yang tahap awal diatur melalui PT DSI meliputi batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro aloy).

Pelaksanaan ekspor melalui PT DSI akan dilakukan secara bertahap untuk memberi waktu penyesuaian bagi eksportir dan pembeli di luar negeri terhadap perubahan mekanisme transaksi.

Pada tahap pertama, eksportir atau pemilik barang tetap melakukan registrasi melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan mencantumkan PT DSI sebagai co-eksportir.

"Perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan ekspor qq kepada DSI, seluruh pelaporan ekspor itu akan masuk ke PT DSI," ujar Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Tahap pertama atau masa transisi akan dilakukan pada 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026. Dalam periode ini, pemerintah akan melakukan evaluasi di tiga bulan pertama, yakni 1 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Pada tahap ini, BUMN akan memperoleh hak akses Customs Excise Information System and Automation (CEISA), tetapi pengoperasian sistem modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh perusahaan pemilik barang.

Dokumen PEB, dokumen pelengkap pabean, dan dokumen lainnya juga tetap atas nama BUMN dengan skema qq perusahaan.

Selain itu, kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan pembeli di luar negeri masih dilakukan oleh perusahaan.

Kewajiban terkait perizinan, pembayaran bea keluar, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan juga tetap dijalankan perusahaan atas nama eksportir.

"Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing, Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk 3 bulan berikutnya dan full nanti pada tanggal 1 Januari," ujar AIrlangga.

Saat pemberlakuan penuh pada 1 Januari 2027, ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Dalam skema tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir penuh yang menjalankan seluruh proses transaksi, kontrak penjualan, hingga penerimaan devisa hasil ekspor.

BUMN juga akan mengoperasikan penuh sistem CEISA dan modul PEB. Seluruh dokumen ekspor nantinya diterbitkan atas nama PT DSI tanpa lagi menggunakan skema qq perusahaan.

Kontrak dan transaksi dengan buyer di luar negeri sepenuhnya akan dilakukan PT DSI. Begitu juga dengan pemenuhan kewajiban perizinan, pembayaran pungutan, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan yang akan dijalankan sepenuhnya oleh PT DSI.

Airlangga menegaskan pemerintah tetap menghormati kontrak business to business (B2B) yang sudah berjalan antara perusahaan dengan pembeli luar negeri.

Namun, kontrak tersebut tetap akan dievaluasi selama tidak mengandung praktik under value maupun under invoicing.

"Kontrak itu tetap dihargai asal kontraknya bukan under value dan under invoicing," ujar Airlangga.

Airlangga berharap kebijakan ini dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Dengan naiknya nilai ekspor, pemerintah juga berharap penerimaan negara ikut meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA –Nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,02% atau 3 poin ke Rp17.747 per dolar AS pada perdagangan Selasa (26/5/2026). Di saat yang sama, indeks dolar AS (DXY) melemah 0,17% ke 99,07.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi memperkirakan hari ini nilai tukar rupiah akan ditutup melemah di rentang Rp17.740 sampai Rp17.800 per dolar AS. Dalam perdagangan Senin (25/5), rupiah ditutup melemah 0,15% atau 27 poin ke level Rp17.744 per dolar AS.

Ibrahim menjelaskan sentimen pemberat rupiah datang dari kombinasi eksternal dan internal. Dari internal, pasar keuangan sedang dikhawatirkan dengan risiko defisit fiskal negara.

Menurutnya, walau ketegangan AS-Iran mereda dan harga minyak global turun, rupanya tak mampu menjadi sentimen positif yang mengangkat nilai tukar rupiah di hadapan greenback.

Selanjutnya, pasar juga melihat wacana regulasi kebijakan ekspor satu pintu sebagai ketidakpastian. Kondisi ini menurut Ibrahim membuat pemeringkat internasional akan menurunkan rating utang pemerintah Indonesia.

"Kebijakan-kebijakan yang kurang pro terhadap pasar ini yang membuat kemungkinan besar rupiah masih akan terus melemah," kata Ibrahim.

Sementara dari faktor eksternal, menurutnya pasar mulai melihat ada tanda-tanda positif dari kesepakatan damai AS-Iran. Namun, Ibrahim melihat tetap ada kemungkinan gagal karena poin-poin yang akan dibahas kedua negara menyangkut isu sensitif.

"Kita harus ingat, apakah nota kesepahaman perdamaian ini dapat ditandatangani atau tidak. Yang lebih penting itu soal isu uranium, lalu soal dana yang dibekukan dari tahun 70-an. Saya beranggapan perdamaian ini akan gagal total," tandasnya.

Sementara itu, Trading Economics dalam forecast-nya memperkirakan rupiah akan melanjutkan tren depresiasi mingguan kedelapan tahun ini. Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa harapan pasar atas kesepakatan damai AS-Iran telah meredam risiko inflasi yang didorong oleh harga minyak dunia sekaligus mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh The Fed. Hal ini membebani dolar sebagai aset safe-haven.

Di sisi lain, sentimen terhadap rupiah tetap genting di tengah kondisi ketidakpastian global yang terus berlanjut, termasuk kenaikan imbal hasil AS, harga minyak mentah yang masih ada di level tinggi meski telah berada di bawah US$100 per barel, dan outflow asing yang tak kunjung reda.

Sementara dari sentimen domestik, laporan tersebut menyebutkan bahwa tekanan rupiah tetap ada setelah defisit transaksi berjalan pada kuartal I/2026 melebar ke level terdalam dalam 6 tahun terakhir.

"Pasar sebagian besar mengabaikan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa rupiah dapat menguat tajam ke sekitar Rp15.000 di bawah aturan baru yang mengharuskan eksportir sumber daya untuk menyimpan hasil di bank lokal setidaknya selama 12 bulan. Sepanjang tahun ini, rupiah telah jatuh sekitar 6,1% terhadap dolar, menempatkannya di antara kinerja terburuk mata uang Asia bersama rupee India," tandas laporan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberi sinyal kuat ekspor produk turunan nikel, termasuk nickel pig iron (NPI), bakal turut dilakukan satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pelaku industri pun menanti kejelasan ihwal skema dan cakupan produk yang akan masuk dalam skema ekspor tersebut.

Kebijakan ekspor satu pintu melalui perusahaan pelat merah itu merupakan bagian dari langkah penataan ekspor komoditas strategis guna menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor.

Presiden Prabowo Subianto lantas menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Implementasi kebijakan ditargetkan dilakukan bertahap mulai 1 Juni 2026 dan berlaku penuh pada 1 September 2026.

Saat ini, skema ekspor satu pintu melalui DSI baru berlaku untuk komoditas minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferroalloy. Namun, pemerintah memberi sinyal bahwa cakupan itu akan diperluas ke mineral lainnya, termasuk produk hilirisasi nikel.

“Mereka bertahap sekarang, bertahap sekarang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, akhir pekan lalu.

Sinyal serupa disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia menegaskan bahwa pada akhirnya ekspor mineral kritis akan dilakukan melalui DSI.

“Mineral, semua mineral nanti lewat Danantara, tetapi tahap pertamanya adalah batu bara. Batu bara dan beberapa besi ya, bijih besi ya, dan ada setengah pemrosesan itu. Dua itu dulu yang menjadi transisi, sambil kita akan menyesuaikan dengan mineral yang lainnya,” ujar Bahlil.

NPI dan FeNi Masih Abu-Abu

Di tengah rencana ekspansi kewenangan DSI itu, pelaku industri nikel menilai pemerintah belum memberikan kejelasan terkait cakupan produk yang akan masuk dalam skema ekspor satu pintu.

Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengatakan pihaknya masih menunggu aturan teknis dan penjelasan resmi pemerintah. Ini terutama terkait definisi kelompok ferroalloy yang akan masuk dalam tata kelola baru tersebut.

Menurutnya, industri masih mempertanyakan apakah cakupan ferroalloy hanya mencakup ferronickel (FeNi) atau juga termasuk NPI. Persoalan definisi itu dinilai krusial.

"Sejak lama sudah ada kerancuan definisi pengelompokan kedua produk nikel tersebut di Indonesia," ucap Arif ketika dihubungi, Senin (25/5/2026).

Dia mengaku memahami tujuan pemerintah untuk meningkatkan transparansi perdagangan mineral dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, pihaknya mengingatkan bahwa perubahan tata niaga ekspor tidak boleh mengganggu ekosistem investasi yang telah terbentuk.

Industri nikel Indonesia, kata Arif, berkembang melalui investasi jangka panjang dengan pola penjualan langsung kepada pembeli global yang kompetitif dan fleksibel. Karena itu, skema baru dikhawatirkan dapat mengganggu kontrak yang sudah berjalan serta menekan margin produsen.

Apalagi, saat ini industri nikel tengah menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga patokan mineral (HPM) dan lonjakan harga sulfur. Menurutnya, tambahan biaya atau pengurangan margin dinilai bisa mengganggu keberlanjutan operasional sejumlah smelter.

“Pasar nikel dan produk turunannya sangat dinamis. Mekanisme harga, kecepatan transaksi, dan fleksibilitas logistik menjadi kunci daya saing Indonesia di pasar global,” ujar Arif.

FINI juga meminta agar mekanisme penetapan harga, struktur spread, hingga tata kelola ekspor dirumuskan secara transparan dan melibatkan pelaku industri.

Kekhawatiran Investor

Kekhawatiran serupa datang dari Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (API-IMA). Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti menilai proses transisi tata kelola ekspor membutuhkan panduan yang jelas agar tidak mengganggu negosiasi bisnis yang sedang berjalan.

“Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar,” ujarnya.

Pihaknya berpendapat industri pertambangan membutuhkan kepastian dalam aspek pelaporan maupun koordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

API-IMA pun menegaskan pentingnya menghormati kontrak jangka panjang maupun penjualan jangka pendek yang sudah disepakati perusahaan dengan pembeli luar negeri.

Bagi pelaku usaha, kata Sari, kepastian kontrak menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlangsungan investasi yang nilainya mencapai miliaran dolar AS.

Kekhawatiran terbesar industri sebenarnya bukan semata soal mekanisme ekspor satu pintu, melainkan sinyal intervensi negara yang dinilai muncul secara mendadak.

Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengemukakan bahwa pemerintah hingga kini belum menjelaskan secara utuh grand design kebijakan ekspor SDA satu pintu lewat PT DSI.

Tujuan pemerintah untuk menekan praktik under invoicing memang dapat dipahami. Namun, kebijakan itu beririsan langsung dengan iklim investasi industri hilirisasi yang membutuhkan kepastian jangka panjang.

“Kalau hari ini kita lagi ngomong bagaimana kita mendalamkan industri, menciptakan lapangan kerja, kami takutnya imbasnya ke sana,” ujar Putra.

Dia berpendapat praktik manipulasi invoicing sebenarnya dapat ditindak melalui instrumen hukum dan pengawasan perpajakan tanpa harus mengubah struktur perdagangan secara drastis.

Di sisi lain, investor global sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan yang dianggap tidak dapat diprediksi. Menurut Putra, sinyal intervensi negara di beberapa komoditas strategis saat ini berpotensi dibaca sebagai perubahan arah kebijakan Indonesia secara keseluruhan.

"Investasi perlu predictability. Nah, predictability-nya yang kami agak takut dengan yang terjadi sekarang," ucap Putra.