Bisnis.com, JAKARTA — Pembiayaan mobil baru masih mendominasi portofolio industri multifinance. Kendati di balik dominasi tersebut, tekanan terhadap daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pembiayaan otomotif masih menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pembiayaan industri multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan termasuk pembiayaan mobil bekas yang memberikan skema pembiayaan yang relatif lebih terjangkau bagi masyarakat.

Meski begitu, Agusman berujar pada Februari 2026 bahwa penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat atau mobil baru lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan mobil bekas.

“Pada Februari 2026, penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat baru mencapai Rp143,28 triliun dengan porsi 26,47% dari total penyaluran industri multifinance,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Selasa (21/4/2026).

Sementara itu, penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat bekas mencapai Rp88,36 triliun dengan porsi 16,32% dari total penyaluran industri multifinance.

Secara keseluruhan, Agusman mengemukakan bahwa di tengah dinamika perekonomian, perusahaan pembiayaan tetap menargetkan pertumbuhan dengan pendekatan yang lebih selektif dalam memilih debitur guna memitigasi risiko gagal bayar.

“Sejalan dengan upaya menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan kinerja industri,” sebut dia.

Sebab itu, OJK menilai tantangan yang perlu diwaspadai industri multifinance antara lain dinamika perekonomian yang dapat memengaruhi permintaan dan kualitas pembiayaan.

“Untuk itu, perusahaan perlu terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas portofolio, mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, serta menjaga pelindungan konsumen,” tegas Agusman.

Dinamika Daya Beli Masyarakat

PT Mandiri Utama Finance (MUF) mengungkapkan bahwa dinamika daya beli masyarakat menjadi tantangan dalam penyaluran pembiayaan mobil baru pada 2026.

Direktur/Plt. Direktur Utama MUF Dapot Parasian S. Sinaga menyebut perubahan preferensi konsumen dan ketidakpastian ekonomi global yang turut memengaruhi sentimen pasar sebagai tantangan lainnya.

“Untuk menghadapinya, MUF terus menyesuaikan strategi pemasaran, memperkuat kualitas analisis kredit, dan menjaga fleksibilitas produk pembiayaan sesuai kebutuhan pasar,” katanya kepadaBisnis, Senin (20/4/2026).

Dapot menjelaskan, preferensi debitur saat ini cenderung mengarah pada kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas dan efisiensi penggunaan sehari-hari. Selain itu, minat terhadap kendaraan listrik juga mulai menunjukkan peningkatan.

Adapun dari sisi tenor, mayoritas nasabah masih memilih jangka waktu pembiayaan menengah hingga panjang agar cicilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing.

Dapot meneruskan, hingga Maret 2026, pembiayaan mobil baru MUF tumbuh 12,35% YoY. Segmen ini masih menjadi kontributor utama dengan porsi 59,4% terhadap total portofolio pembiayaan MUF.

“MUF terus memperkuat sinergi dengandealerdanshowroomrekanan, memperluas penetrasi pasar melalui ekosistem Mandiri Group, serta menghadirkan program pembiayaan yang kompetitif sesuai kebutuhan nasabah,” ucapnya.

Di sisi lain, imbuh dia, perusahaan tetap menjaga prinsip kehati-hatian agar pertumbuhan tetap sehat. Adapun, wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap portofolio mobil baru MUF saat ini masih berasal dari Jabodetabek, diikuti oleh wilayah Sulawesi dan Papua.

“Ke depan, MUF akan terus mengembangkan potensi pasar di kawasan Indonesia Timur seiring dengan penguatan jaringan yang telah dilakukan, termasuk optimalisasi kantor cabang yang sudah beroperasi,” tegasnya.

Senada, PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) atau Clipan Finance menilai daya beli masyarakat yang masih bervariasi menjadi tantangan dalam menyalurkan pembiayaan mobil baru pada awal 2026.

Selain itu, persaingan yang semakin ketat di industri pembiayaan dan dinamika suku bunga turut menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Untuk mengantisipasinya, Clipan Finance menerapkan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.

“Menghadirkan produk kredit yang adaptif dan berdaya saing, serta mempererat sinergi dengan dealer dan mitra strategis untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Direktur Utama Clipan Finance Indonesia Harjanto Tjitohardjojo kepadaBisnis, dikutip pada Selasa (21/4/2026)

Kendati begitu, Harjanto menekankan bahwa tren pembiayaan mobil baru di perusahaannya menunjukkan pertumbuhan yang stabil, didukung oleh permintaan sektor otomotif yang masih solid.

“Segmen ini tetap menjadi kontributor utama dalam total portofolio perusahaan dengan target pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya,” tegasnya.

Adapun, lanjutnya, untuk mendongkrak pembiayaan mobil baru pada awal 2026, Clipan Finance menguatkan kemitraan dengan dealer dan ATPM, mengembangkan skema kredit yang kompetitif dan fleksibel, hingga pemanfaatan berbagai kanal distribusi, termasuk pameran otomotif.

“Digitalisasi proses pembiayaan juga terus difokuskan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, dengan tetap memperhatikan kualitas portofolio melalui penerapan manajemen risiko yangprudent,” kata Harjanto.

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berujar penjualan mobil pada Januari dan Februari 2026 masih cukup bagus. Berbeda dengan Maret 2026 yang mengalami penurunan.

“Jadi memang masih belum bisa [dikatakan terus bertumbuh] dan ya masih mirip-mirip lah dengan tahun lalu, tapi ya mungkin turunnya lebih kecil ya, seberapa saya belum dapat datanya. Namun yang pasti, sepengetahuan saya penjualannya mungkin tidak sebaik dengan event tahun lalu, tapi diharapkan bisa sama dengan tahun ini kan, secara total sampai akhir tahun,” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepadaBisnis, Jumat (17/4/2026).

Lebih lanjut, Suwandi melihat penurunan penjualan mobil yang terjadi pada Maret 2026 tidak lepas dari jumlah hari kerja yang hanya sekitar 15 hari karena ada liburan panjang.

“Tapi ya diusahakan pasti Gaikindo pada saat prediksinya kan masih memprediksi jika memungkinkan bisa jualan sama dengan tahun lalu, 2025,” ucapnya.

Dia turut menekankan bahwa pembiayaan otomotif masih tetap menjadi salah satu kontributor terbesar bagi industri multifinance. Kendati begitu, Suwandi juga tak menampik saat ini ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi industri.

“Kan masih banyak gonjang-ganjing ya, terkait dengan geopolitik, terkait dengan daya beli, yang memang pemerintah sedang berusaha untuk menggiatkan perekonomian dalam negeri,” pungkas Suwandi.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 2025, pasar surat utang korporasi mulai memasuki fase yang lebih menantang. Data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan total penerbitan mencapai Rp284,3 triliun atau melonjak hampir 90% secara tahunan dari Rp149,7 triliun pada 2024.

Lonjakan tersebut didorong oleh momentum suku bunga yang lebih rendah serta kebutuhan refinancing dan ekspansi, yang membuat emiten termasuk bank agresif mengunci pendanaan jangka panjang. Refinancing menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp135,76 triliun, diikuti modal kerja Rp95,41 triliun dan investasi Rp64,85 triliun.

Namun, kondisi tersebut tidak berlanjut pada 2026. Pefindo memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi turun ke kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,86 triliun, mencerminkan normalisasi sekaligus tekanan baru dari faktor eksternal.

Tekanan global menjadi faktor kunci. Risiko geopolitik, arah kebijakan moneter global, volatilitas nilai tukar, hingga tingginya pasokan surat utang pemerintah berpotensi menahan penurunan yield dan meningkatkan biaya penerbitan. Di saat yang sama, sektor keuangan termasuk perbankan juga menghadapi perlambatan bisnis, yang berisiko menekan minat maupun kapasitas penerbitan obligasi.

Meski demikian, perbankan tetap menjadi salah satu kontributor utama dengan penerbitan sekitar Rp41,7 triliun pada 2025, menegaskan peran strategisnya di pasar surat utang.

Dari sisi fundamental, kondisi sektor jasa keuangan juga relatif stabil. Pefindo mencatat sepanjang Januari 2026 terdapat 314 publikasi pemeringkatan dari 95 perusahaan dan 8 efek beragun aset, dengan mayoritas memiliki outlook stabil dan hanya satu yang negatif.

Stabilnya profil risiko ini membuat kepercayaan investor terhadap instrumen perbankan tetap terjaga, terutama untuk bank dengan peringkat tinggi. Namun, kondisi tersebut juga membuat bank tidak berada dalam posisi terdesak untuk agresif masuk ke pasar obligasi.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menjelaskan bahwa bank lebih memprioritaskan penguatan likuiditas, khususnya dana murah, di tengah pertumbuhan kredit yang belum tinggi dan kondisi pasar yang lebih menantang.

“Kami senantiasa berfokus pada likuiditas sebagai tulang punggung operasional bank yang mumpuni, terutama CASA,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Dia juga menggambarkan bahwa biaya dana sempat menurun pada awal tahun, namun kini cenderung stabil, sehingga strategi utama adalah menjaga stabilitas tersebut di tengah pergerakan instrumen pasar seperti obligasi.

Pendekatan konservatif juga ditunjukkan oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Adapun BCA memilih mengandalkan kekuatan likuiditas domestik dan belum berencana menerbitkan obligasi. Per Desember 2025, dana pihak ketiga BCA mencapai Rp1.249 triliun atau tumbuh 10,2% secara tahunan, dengan CASA sebesar Rp1.045 triliun yang naik 13,1%.

“BCA berkomitmen menjaga komposisi pendanaan yang sehat untuk menopang kinerja bisnis perusahaan secara berkelanjutan,” ujar EVP Corporate Communication and CSR BCA Hera F. Haryn.

Dengan likuiditas yang kuat, obligasi bagi bank besar saat ini lebih berfungsi sebagai instrumen pelengkap, terutama untuk pengelolaan struktur tenor, bukan sebagai sumber utama pendanaan.

Mengenai hal ini, Pefindo menilai tekanan global tidak serta-merta membuat biaya penerbitan bagi bank melonjak, mengingat profil kredit perbankan yang relatif kuat dan didominasi oleh peringkat tinggi.

Selain itu, bank yang sudah memiliki akses pasar tetap memiliki fleksibilitas dalam menghimpun dana melalui obligasi atau sukuk. Di sisi lain, sumber dana utama perbankan tetap berasal dari dana pihak ketiga, sementara pasar modal digunakan untuk kebutuhan pengelolaan mismatch tenor.

“Secara imbal hasil, karena rating rata-rata perbankan tinggi, seharusnya tidak naik juga,” ujar Kepala Divisi Riset Pefindo Danan Dito.

Meski demikian, perubahan perilaku investor menjadi tantangan baru. Pefindo mencatat adanya kecenderungan investor hanya fokus pada surat utang berperingkat tinggi seperti AAA dan A, sementara peringkat BBB mulai ditinggalkan.

Kondisi ini berpotensi menciptakan segmentasi pasar yang lebih tajam dan membuat tidak semua bank memiliki akses yang sama terhadap pendanaan.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menilai kondisi global berpotensi meningkatkan biaya dana perbankan melalui kenaikan yield obligasi, yang pada akhirnya dapat menekan margin jika tidak diimbangi dengan penyesuaian bunga kredit. Ia juga menyoroti bahwa dalam kondisi investor semakin selektif, bank besar cenderung lebih diuntungkan karena dinilai lebih tahan, sehingga memperoleh biaya dana yang lebih rendah dibandingkan bank menengah dan kecil.

“Peningkatan yield obligasi akan membuat biaya dana semakin tinggi dan dapat menekan margin perbankan bila tidak diimbangi dengan penyesuaian bunga kredit,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda melihat tekanan juga datang dari sisi permintaan. Perlambatan ekonomi global dan domestik membuat investor lebih berhati-hati dalam menempatkan dana, termasuk ke sektor perbankan.

Hal ini tercermin dari perlambatan pertumbuhan kredit, penurunan PMI manufaktur yang berpotensi berada di bawah 50, serta survei Apindo yang menunjukkan 50% pelaku usaha tidak berekspansi dan 67% tidak menambah tenaga kerja.

“Investor akan menahan untuk mengeluarkan dana, termasuk ke sektor perbankan, karena melihat prospeknya seret,” ujar dia.

Adapun kondisi tersebut, perbankan menghadapi dilema antara menaikkan imbal hasil untuk menarik investor dan menjaga margin agar tidak tergerus. Kenaikan imbal hasil berisiko menekan profitabilitas, sementara tidak menaikkannya dapat mengurangi minat investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menembus Rp1.530 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 17,4% secara tahunan (year on year/YoY) dan melampaui rata-rata industri perbankan yang sebesar 9,37% YoY, seiring ekspansi pembiayaan yang turut menopang berbagai program prioritas pemerintah.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan akselerasi fungsi intermediasi Bank Mandiri di tengah tekanan global yang masih berlangsung, sekaligus mempertegas posisinya sebagai salah satu pendorong utama pembiayaan sektor riil.

Riduan menyebut ekspansi kredit didorong oleh strategi sinergi yang fokus pada sektor produktif, termasuk UMKM dan ekonomi kreatif, serta diperkuat oleh pengembangan ekosistem digital.

“Bank Mandiri mengedepankan semangat sinergi untuk mendorong sektor-sektor produktif. Pertumbuhan kredit yang kami capai mencerminkan efektivitas strategi tersebut dalam menjangkau berbagai lapisan ekonomi,” ujar Riduan dalam konferensi pers paparan kinerja Bank Mandiri, Selasa (21/4/2026).

Sejalan dengan ekspansi kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga mencatatkan kinerja kuat dengan pertumbuhan 21,1% YoY menjadi Rp1.675 triliun. Struktur pendanaan turut semakin solid, tercermin dari dana murah (CASA) yang mencapai Rp1.201 triliun atau tumbuh 12,7% YoY.

Di sisi kualitas aset, Bank Mandiri tetap menjaga risiko kredit pada level rendah. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross tercatat 0,98%, lebih baik dibandingkan rata-rata industri sebesar 2,17%, dengan tingkat pencadangan (coverage ratio) mencapai 245%.

Kinerja kredit tersebut juga ditopang oleh penyaluran ke berbagai program prioritas pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp11 triliun kepada lebih dari 87 ribu pelaku UMKM, dukungan pembiayaan Program 3 Juta Rumah (FLPP), serta penguatan ekosistem ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Adapun, Bank Mandiri juga mencatatkan laba bersih sebesar Rp15,4 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 16,6% secara tahunan, dengan tingkat profitabilitas yang tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life menilai proyeksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pertumbuhan premi industri asuransi berada pada kisaran 3%—6% (year on year/YoY) pada 2026, adalah target yang realistis, tetapi tetap menantang.

Direktur Utama Ciputra Life Hengky Djojosantoso mengatakan optimisme itu didukung oleh ekspektasi stabilisasi dinamika global serta berbagai stimulus pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Adapun, untuk mencapai target tersebut, Ciputra Life menyiapkan tiga fokus utama. Pertama, optimalisasi portofolio eksisting, khususnya pada lini bisnis yang sudah terbukti resilient.

Kedua, lanjutnya, pengembangan engine pertumbuhan baru, baik dari sisi produk maupun segmen pasar. Ketiga, akselerasi digitalisasi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

“Bagi kami, yang terpenting bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut sehat, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (21/4/2026).

Untuk ke depannya, Ciputra Life melihat produk asuransi jiwa kredit masih akan menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan premi perusahaan. Hal ini didukung oleh kemitraan dengan lebih dari 22 bank dan institusi keuangan, serta pertumbuhan sektor pembiayaan yang tetap menunjukkan pertumbuhan positif.

Selain itu, kata Hengky, perusahaan juga konsisten mengembangkan segmen korporasi, khususnya melalui asuransi kesehatan, jiwa dan kecelakaan kumpulan yang ditujukan kepada karyawan nasabah korporasi.

“Sejak 2024, segmen ini menunjukkan traction yang baik dan kami proyeksikan akan menjadi second growth pillar bagi perusahaan,” ucapnya.

Meski demikian, Hengky mengungkapkan tantangan utama industri asuransi dalam mendorong pertumbuhan premi saat ini adalah penyesuaian prioritas keuangan masyarakat, terutama untuk produk jangka panjang seperti asuransi jiwa.

“Di tengah kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, nasabah menjadi semakin selektif dan value-driven dalam mengambil keputusan,” tuturnya.

Sebab itu, Ciputra Life menghadirkan produk yang lebih relevan dan fleksibel, sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial masyarakat. Kemudian, memperkuat saluran pemasaran, termasuk bancassurance, badan usaha selain bank (BUSB), direct maupun kanal digital, serta ⁠mengedepankan edukasi, agar masyarakat memahami pentingnya proteksi sebagai bagian dari perencanaan keuangan.

“Kami percaya bahwa di tengah tantangan ini, perusahaan yang mampu menghadirkan nilai yang tinggi dan akses yang mudah akan tetap mampu untuk terus bertumbuh,” ucapnya.

Adapun per Maret 2026, Ciputra Life mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp181 miliar, tumbuh 129% YoY. Bagi Hengky, kinerja ini mencerminkan momentum bisnis yang kuat pada awal tahun dan efektivitas strategi dalam memperkuat kemitraan.

“Dari sisi kontribusi, pertumbuhan ini didorong oleh asuransi Jiwa Kredit sebagai kontributor utama dan diikuti oleh asuransi kumpulan yang ditujukan kepada nasabah korporasi sebagai kontributor signifikan kedua,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mewaspadai sejumlah tantangan utama pada sisa tahun 2026, mulai dari ketidakpastian global hingga tekanan domestik, yang dinilai berpotensi memengaruhi kinerja industri perbankan.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, mengatakan dinamika global masih menjadi faktor dominan yang perlu dicermati, terutama terkait eskalasi geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok serta memicu volatilitas harga komoditas dan pasar keuangan, baik di tingkat domestik maupun global.

“Selain itu, arah suku bunga ke depan masih sangat bergantung pada perkembangan inflasi, stabilitas nilai tukar, serta dinamika global yang terus bergerak secara dinamis,” ujar Riduan dalam konferensi pers, Selasa (21/4/2026).

Dari sisi domestik, Bank Mandiri juga mencermati tekanan harga energi dan pelemahan daya beli masyarakat yang dinilai dapat berdampak pada profil risiko debitur, khususnya pada sektor-sektor yang sensitif terhadap pergerakan harga komoditas global.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bank Mandiri mengedepankan sejumlah strategi mitigasi. Perseroan fokus memperluas penetrasi ekosistem Mandiri Group, meningkatkan aktivitas dan transaksi nasabah, serta mengakselerasi digitalisasi layanan perbankan.

Di sisi lain, bank pelat merah ini tetap menjaga kualitas pertumbuhan melalui penyaluran kredit yang selektif ke sektor-sektor yang dinilai prospektif dan resilien, disertai monitoring portofolio secara ketat serta pelaksanaan stress testing secara berkala.

Hingga Maret 2026, kualitas aset Bank Mandiri tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) di bawah 1% dan coverage ratio mencapai 245%. Sementara itu, rasio kecukupan modal (CAR) juga terjaga kuat di atas 19% sebagai bantalan menghadapi berbagai skenario risiko ke depan.

Dalam merespons dinamika suku bunga, Bank Mandiri menegaskan tidak berfokus pada spekulasi arah bunga, melainkan memastikan struktur pendanaan, likuiditas, dan komposisi portofolio tetap adaptif.

Perseroan juga terus memperkuat dana murah berbasis transaksi (CASA) melalui akselerasi transaksi nasabah dan penguatan ekosistem digital. Langkah ini sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan berbasis komisi (fee-based income) yang berulang serta menjaga profitabilitas secara berkelanjutan.

Selain itu, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta menjalankan berbagai agenda strategis pemerintah.

Kinerja Bank Mandiri

Bank Mandiri mencatatkan laba bersih konsolidasian yang mencapai Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6% secara tahunan pada kuartal I/2026, ditopang pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang tetap solid di tengah dinamika global.

Riduan menjelaskan bahwa kinerja perseroan tidak terlepas dari kondisi makroekonomi domestik yang relatif kuat.

Dia menilai, meski tekanan global masih berlangsung akibat tensi geopolitik, ekonomi Indonesia justru menunjukkan akselerasi dengan pertumbuhan di kisaran 5,5% pada awal 2026.

“Hal ini menegaskan bahwa Indonesia mampu menjaga momentum ekspansi di tengah situasi global yang tidak mudah,” ujarnya dalam paparan kinerja, Selasa (21/4/2026).

Dari sisi fiskal, percepatan belanja pemerintah yang mencapai sekitar Rp815 triliun menjadi motor penggerak utama aktivitas ekonomi, terutama pada sektor produktif dan padat karya.

Sementara itu, kebijakan moneter yang tetap akomodatif namun prudent dinilai berhasil menjaga stabilitas, tercermin dari inflasi yang terkendali di kisaran 3% serta suku bunga yang tetap mendukung pertumbuhan.

Riduan menambahkan, stabilitas nilai tukar rupiah juga relatif terjaga di tengah tekanan global, sehingga mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter tersebut dinilai berhasil menjaga kepercayaan pasar sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konteks industri, kondisi tersebut tercermin pada sektor perbankan yang tetap resilien, dengan likuiditas terjaga, pertumbuhan DPK yang meningkat, serta kredit yang terus tumbuh positif seiring meningkatnya permintaan pembiayaan dari sektor riil.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 17,4% secara tahunan hingga kuartal I/2026, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan industri.

Bisnis.com, JAKARTA - Di balik keseharian perempuan yang mengurus keluarga, bekerja, dan menjalankan berbagai peran, sering kali kesehatan diri sendiri justru terabaikan. Memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April, BPJS Kesehatan mengajak perempuan Indonesia untuk berhenti sejenak, lebih peduli pada kesehatan, dan memanfaatkan layanan kesehatan sebagai bentuk nyata keberdayaan perempuan masa kini.

Perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga dan masyarakat, khususnya sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan keluarga. Kebiasaan hidup sehat di rumah tangga, mulai dari pola makan, aktivitas fisik, hingga kesadaran melakukan pemeriksaan kesehatan, umumnya dimulai dari perempuan, terutama ibu. Oleh karena itu, kesehatan perempuan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera.

Sebagai wujud komitmen terhadap kesehatan perempuan, BPJS Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjamin berbagai layanan kesehatan yang dapat diakses peserta perempuan di setiap fase kehidupan. Layanan tersebut meliputi skrining IVA dan Pap Smear sebagai upaya pencegahan kanker serviks, deteksi dini kanker payudara, pemeriksaan kehamilan, serta pelayanan persalinan sesuai indikasi medis.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah , menegaskan bahwa deteksi dini merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas hidup perempuan. “Semangat Kartini hari ini kami wujudkan melalui kemudahan akses layanan kesehatan bagi perempuan. BPJS Kesehatan hadir untuk memastikan perempuan dapat memperoleh layanan promotif dan preventif sejak dini, sehingga kondisi kesehatan dapat terjaga secara berkelanjutan,” ujar Rizzky.

Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 79,5 juta peserta JKN telah melakukan skrining kesehatan. Dari jumlah tersebut, 34,6 juta peserta (43,6%) teridentifikasi memiliki risiko penyakit tertentu. Hasil skrining menunjukkan adanya 14,4 juta peserta berisiko kanker serviks dan 1 juta peserta berisiko kanker payudara, dua penyakit yang banyak dialami perempuan dan membutuhkan deteksi dini.

Sementara itu, berdasarkan data BPJS Kesehatan menunjukkan tren peningkatan kasus kanker payudara dari 1.080.031 kasus pada 2021 menjadi 1.941.410 kasus pada 2025, seiring dengan kenaikan biaya terverifikasi dari sekitar Rp1,03 triliun menjadi Rp1,99 triliun. Peningkatan ini menegaskan bahwa kanker payudara masih menjadi salah satu penyakit katastropik dengan beban pelayanan dan pembiayaan yang sangat signifikan dalam Program JKN.

Tren serupa juga terlihat pada pelayanan kanker serviks, dengan jumlah kasus yang meningkat dari 278.760 kasus pada 2021 menjadi 452.522 kasus pada 2025. Sejalan dengan peningkatan kasus, biaya terverifikasi juga meningkat dari Rp410,34 miliar pada 2021 menjadi Rp723,74 miliar pada 2025.

”BPJS Kesehatan tidak tinggal diam. Kami terus melakukan edukasi dan mendorong peserta, khususnya perempuan, untuk melakukan skrining deteksi dini, baik kanker payudara maupun kanker serviks. Upaya ini penting agar penyakit dapat diketahui lebih awal dan ditangani secara optimal. Hasilnya terlihat pada tahun 2025, di mana capaian skrining mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kesadaran peserta yang semakin baik terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini,” kata Rizzky.

Hasilnya cukup menggembirakan, capaian skrining kesehatan perempuan menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Skrining kanker payudara mencatat 7.440 peserta pada 2024 dan meningkat tajam menjadi 30.159 peserta pada 2025. Sementara itu, skrining kanker serviks melalui pemeriksaan IVA dan Pap Smear periode 2021-2025 telah menjangkau 1.579.810 peserta, terdiri dari 770.672 peserta IVA dan 809.138 peserta Pap Smear.

Layanan Persalinan

Selain menjamin layanan deteksi dini dan penanganan kanker payudara serta kanker serviks, Program JKN juga memberikan perlindungan komprehensif bagi perempuan melalui penjaminan layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan, hingga layanan pascapersalinan. Penjaminan ini diperkuat melalui penyesuaian standar tarif pelayanan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023, yang bertujuan meningkatkan mutu layanan KIA di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Melalui Program JKN, peserta perempuan dijamin memperoleh pelayanan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) sebanyak enam kali, pemeriksaan USG sesuai ketentuan, pelayanan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan kompeten, layanan rujukan sesuai indikasi medis, hingga pelayanan postnatal care dan skrining kesehatan bayi baru lahir.

“BPJS Kesehatan tidak hanya menjamin layanan pengobatan, tetapi juga memastikan perempuan mendapatkan perlindungan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks, pelayanan kehamilan dan persalinan, hingga pascapersalinan,” ujar Rizzky.

Berdasarkan data pelayanan persalinan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), jumlah persalinan yang dijamin BPJS Kesehatan menunjukkan tren tinggi dan relatif stabil dalam lima tahun terakhir. Pada 2021 tercatat 2.365.927 persalinan dengan biaya terverifikasi sekitar Rp7,30 triliun, meningkat menjadi 2.501.278 persalinan pada 2022 dan mencapai puncaknya 2.711.289 persalinan pada 2023. Pada 2025, total persalinan tercatat sebanyak 2.670.364 kasus dengan nilai biaya terverifikasi mencapai Rp10,03 triliun

Bisnis.com, JAKARTA — PT Honest Financial Technologies (Honest Card) meluncurkan fitur pembayaran QRIS MPM (Merchant Presented Mode) dalam penggunaan kartu kredit untuk transaksi sehari-hari.

Director of Operations Honest Panji Puntadewa menegaskan peluncuran itu adalah misi Honest Card untuk menghadirkan akses kredit yang lebih mudah dijangkau, lebih transparan, dan relevan bagi sektor-sektor masyarakat yang saat ini masih mengalami kesulitan.

“Nah, dan saya rasa juga kita semua aware bahwa saat ini QRIS adalah salah satu metode pembayaran yang sudah sangat luas dipakai di Indonesia,” katanya dalam Media Gathering Launching Honest QRIS di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Panji turut menekankan bahwa inovasi QRIS ini tidak dimaksudkan untuk mengubah cara masyarakat bertransaksi, karena QRIS sudah awam dan sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan Honest meluncurkan fitur QRIS ini, berarti ada pilihan, tambahan pilihan bagi masyarakat saat bertransaksi menggunakan QRIS. Salah satu misi Honest lain adalah bagaimana bisa mendukung pembentukan pola untuk kredit yang sehat, yang bertanggung jawab, yang aman,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Co-Founder Honest dan President Commissioner Will Ongkowidjaja berharap dengan Honest QRIS MPM, pengguna tetap scan QRIS yang sama, tetapi sumber dananya berasal dari limit kartu kredit, bukan saldo tabungan.

Will melanjutkan, dengan memanfaatkan jangkauan luas lebih dari 43,06 juta merchant QRIS di seluruh Indonesia, limit kartu kredit Honest kini dapat digunakan di lebih banyak titik transaksi. Mulai dari pusat perbelanjaan hingga pelaku UMKM di berbagai pelosok negeri.

“Selain memperluas penerimaan, Honest QRIS MPM juga memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan pengguna. Seluruh transaksi QRIS tercatat dalam satu tagihan bulanan yang transparan,” katanya.

Dengan demikian, imbuhnya, fitur anyar ini dapat memudahkan pengguna memantau dan mengelola pengeluaran harian tanpa harus tersebar di berbagai rekening atau e-wallet.

“Melalui Honest QRIS MPM, kami ingin membantu pengguna mengelola pengeluaran sehari-hari dengan lebih terstruktur dan terkontrol,” jelas Will.

Bisnis.com, JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) masih menjadi solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat. Namun, di tengah maraknya layanan ilegal, penting untuk memastikan bahwa pinjol yang digunakan benar-benar terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga Januari 2026, tercatat ada 94 penyelenggara pinjol resmi yang beroperasi secara legal. Menariknya, aturan terbaru juga membuat bunga pinjol semakin terkendali dan lebih ramah bagi pengguna.

Daftar Pinjol Resmi OJK 2026

Berikut sebagian penyelenggara pinjol legal yang telah berizin dan diawasi OJK:

1. PT Pasar Dana Pinjaman – Danamas
2. PT Amartha Mikro Fintek – Amartha
3. PT Indo Fin Tek – Dompet Kilat
4. PT Creative Mobile Adventure – Boost
5. PT Toko Modal Mitra Usaha – Tokomodal
6. PT Mitrausaha Indonesia Grup – Modalku
7. PT Pendanaan Teknologi Nusa – KTA Kilat
8. PT Kredit Pintar Indonesia – Kredit Pintar
9. PT Oriente Mas Sejahtera – Finmas
10. PT Aman Cermat Cepat – KlikA2C
11. PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia – Akseleran
12. PT Ammana Fintek Syariah – Ammana
13. PT Dana Pinjaman Inklusif – PinjamanGo
14. PT Lunaria Annua Teknologi – KoinP2P
15. PT Pohon Dana Indonesia – Pohondana
16. PT Mekar Investama Teknologi – Mekar
17. PT Pembiayaan Digital Indonesia – AdaKami
18. PT Esta Kapital Fintek – Esta Kapital
19. PT Tri Digi Fin – KreditPro
20. PT Fintegra Homido Indonesia – FINTAG
21. PT Kredit Utama Fintech Indonesia – RupiahCepat
22. PT Mediator Komunitas Indonesia – Crowdo
23. PT Artha Dana Teknologi – Indodana
24. PT Julo Teknologi Finansial – JULO
25. PT Progo Puncak Group – Pinjamin
26. PT Layanan Keuangan Berbagi – DanaRupiah
27. PT Indonusa Bara Sejahtera – OVO Finansial
28. PT Finansial Integrasi Teknologi – PinjamModal
29. PT Alami Fintek Sharia – Alami
30. PT Simplefi Teknologi Indonesia – Awan Tunai
31. PT Dana Kini Indonesia – Danakini
32. PT Abadi Sejahtera Finansindo – Singa
33. PT Intekno Raya – Danamerdeka
34. PT Indonesia Fintopia Technology – Easycash
35. PT Kuaikuai Tech Indonesia – PinjamYuk
36. PT Rezeki Bersama Teknologi – FinPlus
37. PT Uangme Fintek Indonesia – Uangme
38. PT Stanford Teknologi Indonesia – PinjamDuit
39. PT Dana Syariah Indonesia – Dana Syariah
40. PT Berdayakan Usaha Indonesia – BATUMBU
41. PT Artha Permata Makmur – Cashcepat
42. PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat – KlikUMKM
43. PT Kredit Plus Teknologi – Pinjam Gampang
44. PT Cicil Solusi Mitra Teknologi – Cicil
45. PT Lumbung Dana Indonesia – Lumbungdana
46. PT Inovasi Terdepan Nusantara – 360 Kredi
47. PT Kreditku Teknologi Indonesia – Kredinesi
48. PT Pinduit Teknologi Indonesia – Pintek
49. PT Modal Rakyat Indonesia – Modal Rakyat
50. PT Anugerah Digital Indonesia – Solusiku
51. PT Idana Solusi Sejahtera – Cairin
52. PT Trust Teknologi Finansial – TrustiQ
53. PT Harapan Fintech Indonesia – Klik Kami
54. PT Duha Madani Syariah – Duha Syariah
55. PT Sol Mitra Fintec – Invoila
56. PT Satustop Finansial Solusi – Sanders One Stop Solution
57. PT Dana Bagus Indonesia – DanaBagus
58. PT Teknologi Merlin Sejahtera – UKU
59. PT Fintek Digital Indonesia – Kredito
60. PT Info Tekno Siaga – AdaPundi
61. PT Lentera Dana Nusantara – Lentera Dana Nusantara
62. PT Solusi Teknologi Finansial – Modal Nasional
63. PT Komunal Finansial Indonesia – Komunal
64. PT Cerita Teknologi Indonesia – Restock.ID
65. PT Grha Dana Bersama – Avantee
66. PT Gradana Teknoruci Indonesia – Gradana
67. PT Inclusive Finance Group – Danacita
68. PT IKI Karunia Indonesia – IKI Modal
69. PT Finansia Aira Teknologi – Ivoji
70. PT Bursa Akselerasi Indonesia – Indofund.id
71. PT LinkAja Modalin Nusantara – iGrow
72. PT Adiwisista Finansial Teknologi – Danai.id
73. PT Fidac Inovasi Teknologi – DUMI
74. PT Lampung Berkah Finansial Teknologi – LAHAN SIKAM
75. PT Qazwa Mitra Hasanah – qazwa.id
76. PT KrediFazz Digital Indonesia – KrediFazz
77. PT Doeku Peduli Indonesia – Doeku
78. PT Aktivaku Investama Teknologi – Aktivaku
79. PT Mulia Inovasi Digital – Danain
80. PT Indosaku Digital Teknologi – Indosaku
81. PT Fintech Bina Bangsa – EDUFUND
82. PT Kreasi Anak Indonesia – Gandeng Tangan
83. PT Piranti Alphabet Perkasa – PAPITUPI Syariah
84. PT Smartec Teknologi Indonesia – Bantu Saku
85. PT Digital Micro Indonesia – Danabijak
86. PT Solid Fintek Indonesia – AdaModal
87. PT Sejahtera Sama Kita – Samakita
88. PT Kawan Cicil Teknologi Utama – KawanCicil
89. PT Klikcair Magga Jaya – KlikCair
90. PT Ethis Fintek Indonesia – ETHIS
91. PT Sahabat Mikro Fintek – SAMIR
92. PT Plus Ultra Abadi – UATAS
93. PT Pintar Inovasi Digital – Asetku
94. PT Mapan Global Reksa – Findaya

Ciri-Ciri Pinjol Legal yang Perlu Diketahui

• Memiliki izin resmi dari OJK
• Berbadan hukum PT dengan modal minimal Rp25 miliar
• Bunga dan biaya transparan sesuai aturan
• Proses penagihan sesuai etika dan tidak mengintimidasi
• Terdaftar sebagai anggota AFPI
• Memiliki layanan pelanggan yang jelas

Bunga Pinjol Resmi OJK Terbaru

Salah satu keunggulan pinjol legal adalah bunga yang diatur dan transparan. Berdasarkan ketentuan terbaru:

1. Pinjaman produktif:
   Maksimal 0,067% per hari (berlaku mulai 1 Januari 2026)
2. Pinjaman konsumtif (tenor < 1 tahun):
   Maksimal 0,1% per hari (berlaku mulai 1 Januari 2026)
3. Denda keterlambatan:
   Total biaya (bunga + denda) tidak boleh melebihi 100% dari pokok pinjaman

Aturan ini membuat pinjol resmi jauh lebih aman dibandingkan pinjol ilegal yang sering mengenakan bunga tidak wajar.

Memilih pinjol bukan hanya soal kemudahan pencairan dana, tetapi juga soal keamanan dan kenyamanan dalam jangka panjang. Dengan memastikan layanan tersebut terdaftar di OJK serta memahami batas bunga yang berlaku, Anda bisa terhindar dari risiko pinjol ilegal yang merugikan. Selalu cek legalitas sebelum meminjam agar keuangan tetap sehat dan terkendali.

FAQ

1. Apa risiko menggunakan pinjol ilegal?

Pinjol ilegal biasanya mengenakan bunga sangat tinggi, menyalahgunakan data pribadi, serta melakukan penagihan dengan cara intimidatif yang melanggar hukum.

2. Berapa batas maksimal bunga pinjol resmi saat ini?

Berdasarkan ketentuan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan, bunga pinjaman produktif maksimal sebesar 0,067% per hari. Sementara untuk pinjaman konsumtif dengan tenor kurang dari 1 tahun, batas maksimalnya adalah 0,1% per hari.

3. Apakah total utang bisa lebih besar dari pokok pinjaman?

Tidak. Pada pinjol resmi, total biaya yang terdiri dari bunga dan denda keterlambatan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok pinjaman. Aturan ini dibuat untuk melindungi pengguna agar tidak terjebak utang yang terus membengkak.

Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya pinjaman online (pinjol) di Indonesia memudahkan akses dana cepat, tetapi juga membuka celah bagi layanan ilegal yang merugikan masyarakat. Banyak orang tergiur iming-iming “tanpa DC lapangan” tanpa memahami legalitasnya.

Padahal, memastikan apakah pinjol terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah langkah penting untuk menghindari risiko bunga tinggi, penyalahgunaan data, hingga penagihan yang tidak manusiawi.

Cara Cek Pinjol Legal atau Ilegal

Agar tidak terjebak pinjol ilegal, masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui beberapa cara resmi berikut:

1. Melalui Website OJK

Cara paling umum adalah mengecek langsung di situs resmi OJK. Langkahnya cukup sederhana:

1. Kunjungi website resmi OJK
2. Pilih menu statistik fintech
3. Unduh data terbaru dalam bentuk PDF atau Excel
4. Cari nama perusahaan pinjol yang ingin dicek

Data ini diperbarui secara berkala sehingga bisa menjadi acuan paling valid.

2. Hubungi Kontak Resmi OJK

Jika ingin memastikan lebih cepat, Anda bisa langsung menghubungi OJK melalui:

• Call center: 157
• Telepon: (021) 2960 0000
• WhatsApp: 081-157-157-157

Layanan ini membantu masyarakat mendapatkan informasi resmi terkait legalitas pinjol.

3. Cek Melalui AFPI

Selain OJK, Anda juga bisa mengecek melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

• Buka website AFPI
• Masukkan nama pinjol di kolom pencarian
• Pastikan perusahaan tersebut terdaftar sebagai anggota
• Pinjol legal wajib tergabung dalam asosiasi ini.

Ciri-Ciri Pinjol Ilegal yang Perlu Diwaspadai

Sebelum membahas daftar, penting untuk mengenali karakteristik pinjol ilegal:

1. Tidak terdaftar di OJK
2. Bunga dan denda tidak transparan
3. Meminta akses data pribadi berlebihan
4. Penagihan dilakukan dengan intimidasi
5. Tidak memiliki alamat kantor atau layanan pelanggan jelas

Meskipun ada yang mengklaim “tanpa DC lapangan”, bukan berarti aman atau legal.

Daftar Pinjol yang Diklaim Tanpa DC Lapangan

Beberapa platform sering disebut tidak menggunakan debt collector (DC) lapangan, antara lain:

1. FinPlus
2. PinjamYuk
3. AdaKami
4. Danamas
5. Rupiah Cepat
6. Tunaiku

Namun, perlu diluruskan bahwa sebagian dari nama di atas justru merupakan pinjol legal dan terdaftar di OJK, bukan ilegal. Artinya, mereka tetap mengikuti aturan penagihan yang berlaku dan tidak boleh melakukan tindakan di luar ketentuan hukum.

Sebaliknya, pinjol ilegal umumnya tidak transparan soal metode penagihan. Klaim “tanpa DC lapangan” sering dijadikan strategi pemasaran, padahal risiko lain seperti teror digital atau penyebaran data pribadi tetap ada.

Tips Aman Menggunakan Pinjol

Agar tidak terjebak, perhatikan beberapa hal berikut:

1. Selalu cek legalitas di OJK atau AFPI
2. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar
3. Hindari aplikasi yang meminta akses kontak berlebihan
4. Baca syarat dan ketentuan dengan teliti
5. Jangan mudah tergiur pencairan cepat tanpa verifikasi jelas

Memastikan legalitas pinjol adalah langkah penting sebelum mengajukan pinjaman. Jangan hanya terpaku pada iming-iming tanpa DC lapangan atau proses cepat, karena risiko dari pinjol ilegal bisa jauh lebih besar. Dengan memanfaatkan informasi resmi dari OJK dan AFPI, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih layanan keuangan digital yang aman dan terpercaya.

FAQ

1. Apakah pinjol tanpa DC lapangan pasti aman?

Tidak. Keamanan pinjol ditentukan oleh legalitasnya di OJK, bukan metode penagihan. Pinjol ilegal tetap berisiko meskipun tidak menggunakan DC lapangan.

2. Bagaimana cara mengetahui pinjol ilegal dengan cepat?

Cara tercepat adalah mengecek di website OJK atau menghubungi call center 157 untuk memastikan status perusahaan.

3. Apa yang harus dilakukan jika terlanjur menggunakan pinjol ilegal?

Segera hentikan pembayaran yang tidak wajar, kumpulkan bukti, dan laporkan ke OJK atau pihak berwajib untuk mendapatkan perlindungan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan laba bersih konsolidasian yang mencapai Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6% secara tahunan pada kuartal I/2026, ditopang pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang tetap solid di tengah dinamika global.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menjelaskan bahwa kinerja perseroan tidak terlepas dari kondisi makroekonomi domestik yang relatif kuat.

Dia menilai, meski tekanan global masih berlangsung akibat tensi geopolitik, ekonomi Indonesia justru menunjukkan akselerasi dengan pertumbuhan di kisaran 5,5% pada awal 2026.

“Hal ini menegaskan bahwa Indonesia mampu menjaga momentum ekspansi di tengah situasi global yang tidak mudah,” ujarnya dalam paparan kinerja, Selasa (21/4/2026).

Dari sisi fiskal, percepatan belanja pemerintah yang mencapai sekitar Rp815 triliun menjadi motor penggerak utama aktivitas ekonomi, terutama pada sektor produktif dan padat karya.

Sementara itu, kebijakan moneter yang tetap akomodatif namun prudent dinilai berhasil menjaga stabilitas, tercermin dari inflasi yang terkendali di kisaran 3% serta suku bunga yang tetap mendukung pertumbuhan.

Riduan menambahkan, stabilitas nilai tukar rupiah juga relatif terjaga di tengah tekanan global, sehingga mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter tersebut dinilai berhasil menjaga kepercayaan pasar sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konteks industri, kondisi tersebut tercermin pada sektor perbankan yang tetap resilien, dengan likuiditas terjaga, pertumbuhan DPK yang meningkat, serta kredit yang terus tumbuh positif seiring meningkatnya permintaan pembiayaan dari sektor riil.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 17,4% secara tahunan hingga kuartal I/2026, hampir dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan industri.

Penyaluran kredit tersebut difokuskan untuk mendorong aktivitas ekonomi riil, khususnya sektor produktif dan padat karya, termasuk UMKM yang tumbuh 5,27% secara tahunan, lebih baik dibandingkan industri yang masih mengalami kontraksi pada segmen tersebut.

Dari sisi pendanaan, DPK Bank Mandiri tumbuh 21,1% secara tahunan, melampaui rata-rata industri sebesar 13,2%. Capaian ini menunjukkan kemampuan perseroan dalam menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memastikan likuiditas yang stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, kualitas aset tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang berada di bawah rata-rata industri. Bank Mandiri juga mencatat rasio kredit bermasalah yang sangat rendah di level 0,98%, mencerminkan disiplin dalam pengelolaan risiko.

“Pertumbuhan yang kami capai selalu diiringi dengan pengelolaan kualitas aset yang disiplin, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” kata Riduan.

Secara profitabilitas, perseroan mencatatkan return on equity (ROE) sebesar 22,1% dengan rasio permodalan (CAR) yang tetap kuat di level 19,7%. Kinerja ini disebut sebagai hasil dari strategi sinergi yang terintegrasi, termasuk penguatan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif serta percepatan digitalisasi.

Bank Mandiri juga menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung berbagai program nasional, seperti kredit usaha rakyat (KUR), program 3 juta rumah, makan bergizi gratis, hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Hingga kuartal I/2026, realisasi penyaluran KUR Bank Mandiri mencapai Rp11 triliun dan telah menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong inklusi keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan memastikan pihaknya akan mengembalikan dana jemaat gereja yang totalnya mencapai Rp28 miliar paling cepat pada besok, 22 April 2026.

Diketahui dana tersebut diduga digelapkan oleh salah satu oknum pegawai BNI di KCP BNI Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumatra Utara (Sumut)

Sebab, BNI sempat menyatakan bahwa hanya bersedia mengganti rugi sekitar Rp7 miliar. Pernyataan Putrama disampaikan setelah mengadakan pertemuan dengan Suster Natalia Situmorang dan Wakil Ketua DPR RI Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (21/4/2026).

"Solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aeknabara, sehingga paling cepat besok tanggal 22 April 2026 kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aeknabara. Full, sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aeknabara," ucapnya kepada awak media.

Dia memastikan pengembalian dana secara full tidak akan terhambat dan proses pengembalian dana telah diputuskan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dia menyampaikan bahwa perkara ini menjadi pembelajaran bagi BNI untuk terus melakukan perbaikan tata kelola sehingga kejadian serupa atau penyimpangan lainnya tidak lagi terjadi.

"Ini adalah sebuah pembelajaran bersama bagi kami baik dari pihak perbankan maupun dari pihak nasabah dan tadi kami sudah sepakat dengan Suster Natalia dari Paroki Aeknabara bahwa kami akan mengedepankan literasi keuangan kepada seluruh nasabah," jelasnya.

Adapun terkait penanganan kasus, Putrama menyerahkan seluruh proses hukum terhadap terduga pelaku kepada pihak kepolisian.

Dalam kesempatan yang sama, Suster Natalia Situmorang mengatakan bahwa jemaat gereja akan segera bersuka cita.

"Ada kabar baik karena umat juga akan bersukacita untuk menerima hak mereka," tuturnya.

Suster Natalia juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak, seperti Presiden Prabowo Subianto, Direktur Utama PT BNI (Persero), dan Wakil Ketua DPR RI Sifmi Dasco Ahmad. Baginya hal ini merupakan berkah yang harus disyukuri.

Kronologi Kasus

Pada tahun 2019, Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) yang dikelola oleh Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu Sumut ditawarkan produk bernama "BNI Deposito Investment" oleh Andi Hakim Febriansyah, Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara dengan iming-iming bunga sebesar 8% per tahun kepada pengurus CU-PAN.

Penempatan dana dilakukan melalui fasilitas resmi pick-up service yang telah disepakati sejak 28 Agustus 2015. Tim Kuasa Hukum CU-PAN mengatakan modus operandi yang dijalankan tersangka Andi Hakim sangat rapi.

Tersangka memanfaatkan kepercayaan nasabah dengan meminta tanda tangan pada formulir penarikan kosong yang kemudian diisi sendiri jumlah nominal dan tanggal transaksinya, termasuk mencetak bilyet palsu.

"Tersangka juga disebut secara rutin mentransfer dana ke rekening nasabah setiap bulan sebagai seolah-olah bunga deposito," ujar Bryan Roberto Mahulae mewakili tim kuasa hukum CU-PAN di Medan, Jumat (10/4/2026).

Kejahatan tersangka mulai terkuak pada 6 Februari 2026 saat CU-PAN berniat mencairkan secara bertahap Deposito Investment tersebut untuk pembangunan sekolah. Saat itu, CU-PAN membutuhkan dana Rp10 miliar.

Lantaran tidak mampu mencairkan, Andi Hakim Febriansyah justru meminta bilyet asli deposito bulanan dengan dalih pembaharuan, lalu mencairkannya tanpa sepengetahuan pengurus.

Pihak BNI melalui Kepala Kas BNI Aek Nabara yang baru kemudian baru mengonfirmasi kepalsuan produk pada 23 Februari 2026 yang menyatakan bahwa BNI Deposito Investment bukan produk resmi BNI.

Polda Sumut pun menangkap dan menahan Andi Hakim Febriansyah pada 30 Maret lalu yang saat tahu aksinya terbongkar sempat mengajukan pengunduran diri dan kabur ke luar negeri. Dalam pemeriksaan konfrontasi disebutkan bahwa tersangka mengakui seluruh tindakannya dan menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) diyakini akan kembali menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75% dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada esok hari, Rabu (22/4/2026), demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah berlanjutnya ketidakpastian global dan risiko inflasi komoditas energi.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede meyakini bahwa arah kebijakan bank sentral saat ini masih memprioritaskan stabilitas (pro-stability). Menurutnya, selama tekanan eksternal belum mereda, ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga akan sangat terbatas.

"Meski pasar global pada awal pekan terlihat relatif tenang, ketenangan itu belum cukup kuat untuk mengubah sikap BI. Memangkas suku bunga di tengah ketidakpastian seperti ini akan terlalu berisiko karena dapat memperlemah bantalan terhadap rupiah," jelas Josua dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Setidaknya, lanjutnya, terdapat tiga landasan utama yang memperkuat proyeksi ditahannya BI Rate. Pertama, tekanan dari sisi eksternal yang tercermin dari pasar yang saat ini masih menakar dinamika perdamaian dan risiko geopolitik yang bergerak dua arah.

Josua mencatat, pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini masih rapuh dan sangat sensitif terhadap sentimen harian. Adapun, posisi nilai tukar rupiah terpantau masih tertekan di kisaran Rp17.127 per dolar AS pada pekan lalu.

Kedua, faktor inflasi energi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai memberikan rentetan dampak tidak langsung terhadap ekspektasi inflasi, lonjakan biaya logistik, biaya produksi, hingga risiko inflasi barang-barang impor apabila rupiah terus melemah.

"Ruang penurunan BI Rate pada 2026 praktis habis bila rata-rata harga minyak mencapai US$80 per barel dan rupiah mendekati level Rp17.000. Kenaikan BBM nonsubsidi memang belum otomatis memaksa BI menaikkan suku bunga, tetapi jelas membuat BI makin sulit untuk memangkasnya sekarang," tekannya.

Ketiga, resiliensi ekonomi domestik. Menurut Josua, kondisi makroekonomi dalam negeri belum cukup lemah untuk menuntut pelonggaran moneter segera seperti yang tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih di zona optimis (122,9) hingga PMI Manufaktur yang bertahan di zona ekspansi pada level 50,1.

Di tengah laju ekonomi domestik yang mengalami moderasi ringan ini, BI memiliki kelonggaran untuk mempertahankan BI Rate sambil mengoptimalkan bauran kebijakan makroprudensial lainnya untuk menopang pertumbuhan.

Josua menilai intervensi ganda yang dilakukan BI di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pembelian SBN di pasar sekunder serta lelang SRBI masih mampu meredam guncangan, meski tidak menghilangkan tekanan sepenuhnya.

Selain itu, sambungnya, BI saat ini masih didukung oleh posisi cadangan devisa yang cukup solid, yakni US$148,3 miliar pada akhir Maret 2026.

Ke depan, peluang pemangkasan suku bunga acuan dinilai bergeser lebih jauh. Josua memproyeksikan BI baru akan memangkas suku bunga apabila terdapat konfirmasi meredanya ketegangan di Timur Tengah, stabilnya harga minyak dunia, membaiknya arus modal asing, serta kejelasan arah suku bunga global.

"Selama itu belum terjadi, BI harus menjaga level suku bunga saat ini untuk menahan arus keluar modal dan menambatkan ekspektasi inflasi," tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual juga memperkirakan sikap hawkish atau setidaknya kehati-hatian yang tinggi dari dewan gubernur pada RDG April 2026.

David menilai, Bank Indonesia belum memiliki ruang yang memadai untuk melakukan pelonggaran moneter di tengah kondisi global yang masih volatile.

"Kemungkinan [BI] masih akan menahan suku bunga karena tekanan eksternal, terutama dari kenaikan harga minyak, serta ekspektasi inflasi yang diproyeksikan masih relatif meningkat," singkat David kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).