JAKARTA - Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dengan merencanakan penerbitan instrumen utang berbasis yuan atau Panda Bond di pasar keuangan China. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar rupiah sekaligus memperluas sumber pembiayaan negara.

"Untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam Panda Bond di China dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/5) malam.

Purbaya menjelaskan diversifikasi sumber pembiayaan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dengan memanfaatkan pasar keuangan China, pemerintah menargetkan biaya pendanaan yang lebih efisien.

Ia menegaskan kondisi fiskal Indonesia saat ini masih terjaga dan memiliki ruang yang cukup untuk mendukung berbagai program pembangunan. Menurutnya, prospek ekonomi nasional juga tetap positif.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61%, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 5,39%. Purbaya menilai capaian tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia tengah berada dalam fase akselerasi.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat pelaku pasar yang bersikap hati-hati, bahkan menarik dana dari pasar modal. Padahal, menurutnya kondisi saat ini justru membuka peluang investasi yang menarik.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan bank sentral dalam menjaga likuiditas serta menyiapkan stimulus tambahan bagi perekonomian yang direncanakan mulai bergulir pada Juni mendatang.

Jadi positif menopang ketahanan eksternal kita. Untuk sektor riil, jadi ekspornya membaik menurut saya di tengah gejolak geopolitik saat ini,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Maret tahun ini positif dalam mendukung perekonomian nasional di tengah gejolak geopolitik saat ini.

"Ini menurut saya positif untuk mendukung perekonomian kita secara keseluruhan," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan, surplus neraca perdagangan Indonesia periode Maret 2026 yang mencapai 3,32 miliar dolar AS juga dapat menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

"Jadi positif menopang ketahanan eksternal kita. Untuk sektor riil, jadi ekspornya membaik menurut saya di tengah gejolak geopolitik saat ini," katanya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia periode Maret 2026 mengalami keuntungan atau surplus mencapai 3,32 miliar dolar AS, dengan rincian ekspor 22,53 miliar dolar AS dan impor 19,21 miliar dolar AS.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan, secara kumulatif Januari hingga Maret 2026, Indonesia mengalami keuntungan sebesar 5,55 miliar dolar AS, dengan rincian ekspor 66,85 miliar dolar AS dan impor 61,30 miliar dolar AS.

Dijelaskan dia, ekspor Indonesia pada periode tersebut ditopang beberapa komoditas unggulan, yakni besi dan baja, CPO dan turunannnya, serta batu bara, dengan kontribusi 28,53 persen dari total ekspor nonmigas kumulatif Januari-Maret 2026.

Sementara untuk impor pada periode tersebut, didominasi oleh bahan baku penolong sebesar 43,17 miliar dolar AS, barang modal 12,98 miliar dolar AS, sementara barang konsumsi hanya sebesar 5,15 miliar dolar AS.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memandang kenaikan surplus neraca perdagangan pada Maret 2026 menjadi sebesar 3,32 miliar dolar Amerika Serikat (AS) merupakan capaian positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna makin memperkuat ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang kenaikan surplus neraca perdagangan pada Maret 2026 menjadi sebesar 3,32 miliar dolar Amerika Serikat (AS) merupakan capaian positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Senin, surplus neraca perdagangan Maret 2026 lebih tinggi dibandingkan surplus pada Februari 2026 yang tercatat sebesar 1,27 miliar dolar AS.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna makin memperkuat ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adapun surplus neraca perdagangan yang lebih tinggi terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang meningkat.

Neraca perdagangan nonmigas pada Maret 2026 mencatat surplus sebesar 5,21 miliar dolar AS, seiring dengan meningkatnya ekspor nonmigas sebesar 21,25 miliar dolar AS.

Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut terutama didukung oleh ekspor berbasis sumber daya alam seperti logam mulia dan perhiasan/permata serta bahan bakar mineral maupun ekspor produk manufaktur seperti besi dan baja.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat (AS), dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia.

Defisit neraca perdagangan migas tercatat meningkat menjadi sebesar 1,89 miliar dolar AS pada Maret 2026 sejalan dengan peningkatan impor migas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan ekspor migas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Provinsi Jawa Barat mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 6,55 miliar dolar AS sepanjang periode Januari hingga Maret 2026.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Margaretha Anggorowati mengungkapkan torehan ini menjadi bukti ketangguhan ekonomi regional meskipun arus ekspor dan impor secara bulanan maupun tahunan mengalami tekanan signifikan.

"Walaupun terjadi penurunan pada ekspor dan impor, namun sepanjang Januari-Maret 2026 neraca perdagangan Jawa Barat tetap mencatatkan surplus sebesar 6,55 miliar dolar AS," kata Margaretha di Bandung, Jabar, Senin.

Surplus ini, kata wanita yang akrab disapa Ari itu, ditopang nilai ekspor yang mencapai 9,13 miliar dolar AS, jauh melampaui nilai impor yang tercatat sebesar 2,58 miliar dolar AS.

Secara spasial, Jawa Barat mencatatkan keunggulan perdagangan atau surplus terhadap sejumlah negara mitra strategis seperti Amerika Serikat, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Namun, Ari memberikan catatan bahwa Jawa Barat masih mengalami defisit perdagangan dengan China dan Taiwan.

Berdasarkan data terbaru, performa ekspor Jawa Barat pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,68 miliar dolar AS. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Februari 2026 yang menyentuh 3,32 miliar dolar.

Secara tahunan (year on year/yoy), ekspor Maret 2026 terkoreksi 13,46 persen dibanding Maret 2025, sementara secara kumulatif Januari-Maret 2026 turun tipis 2,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Seiring dengan ekspor, aktivitas impor Jawa Barat pada Maret 2026 menyusut ke angka 0,70 miliar dolar AS, atau turun 19 persen dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,86 miliar dolar AS.

Jika dibandingkan dengan Maret 2025 (yoy), angka impor ini anjlok sebesar 28,59 persen, dengan penurunan kumulatif sepanjang triwulan pertama sebesar 12,33 persen.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Yang menyebabkan rupiah melemah ini masih dari eksternal, dimana di Eropa Timur, Ukraina terus melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah minyak di Rusia

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin melemah 57 poin atau 0,33 persen menjadi Rp17.394 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.337 per dolar AS.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah dipicu serangan Ukraina terhadap kilang-kilang minyak di Rusia.

“Yang menyebabkan rupiah melemah ini masih dari eksternal, dimana di Eropa Timur, Ukraina terus melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah minyak di Rusia dan kita lihat bahwa kilang-kilang minyak di Rusia banyak yang terkena drone dari Ukraina,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Mengutip Xinhua, Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan serangan Kiev terhadap infrastruktur minyak Rusia dapat memicu kenaikan harga minyak lebih lanjut.

Pengurangan pasokan minyak Rusia ke pasar global disebut akan memicu kenaikan harga yang lebih tajam.

Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan bahwa sistem pertahanan udaranya telah menembak jatuh 740 drone Ukraina di garis depan dalam 24 jam terakhir per hari Minggu (3/5).

“Jadi, Ukraina rupanya lebih banyak lagi mengirim drone-drone secara jarak jauh yang mengakibatkan kondisi di wilayah Rusia, terutama adalah kilang-kilang minyak ini mengalami kebakaran yang cukup dahsyat. Ini yang membuat harga minyak mengalami kenaikan,” ungkap Ibrahim.

Sentimen lain dari isu geopolitik di Timur Tengah, terkait ucapan Presiden AS Donald Trump bahwa AS akan mulai mengawal kapal-kapal asing netral keluar dari Selat Hormuz yang digambarkan sebagai isyarat kemanusiaan terhadap negara-negara yang terjebak dalam konflik yang tak mereka ikuti.

Walaupun Trump berniat membebaskan Selat Hormuz dari Iran, di sisi lain Iran sudah siap untuk melakukan perang panjang, sehingga konflik ini menciptakan ketegangan yang cukup masif.

“Di sisi lain pun juga kenaikan harga minyak mentah ini berdampak terhadap inflasi yang tinggi, sehingga bank sentral dalam pertemuan di bulan Mei ini kemungkinan besar kalau seandainya harga minyak masih tetap di atas 100, kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga. Ini yang membuat dolar kembali mengalami penguatan,” ujar dia.

Meninjau sentimen domestik, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia periode Maret 2026 mengalami keuntungan atau surplus mencapai 3,32 miliar dolar AS, dengan rincian ekspor 22,53 miliar dolar AS dan impor 19,21 miliar dolar AS. Artinya, Indonesia telah mengalami surplus perdagangan selama 19 bulan berturut-turut, yang dianggap memberikan dampak positif terhadap kurs rupiah.

Namun, data terbaru S&P Global yang menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur Indonesia memasuki fase kontraksi dengan PMI turun dari 50,1 pada Maret menjadi 49,1 pada April memberikan efek negatif terhadap kurs rupiah.

“Kontraksi ini akan mengindikasikan bahwa akibat dari kenaikan harga minyak membuat impor barang-barang yang cukup mahal, sehingga berdampak terhadap manufaktur,” kata Ibrahim.

Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin ini justru bergerak menguat ke level Rp17.368 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.378 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai bagian dari percepatan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program BSPS di Jawa Timur tahun 2026 mencatat peningkatan signifikan dengan total penerima mencapai 33 ribu kepala keluarga (KK), naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 3.000 unit.

“Peningkatannya sangat besar, tahun lalu 3.000, sekarang di Jawa Timur mencapai 33.000 rumah,” kata Maruarar saat meninjau lokasi di Surabaya, Minggu.

Dalam program tersebut, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah. Rinciannya, Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk upah tenaga kerja.

Menurut dia, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat.

Dengan asumsi setiap pembangunan rumah melibatkan tiga pekerja, maka BSPS berpotensi menyerap hingga 99 ribu tenaga kerja.

“Kalau 33 ribu rumah dikerjakan tiga orang, berarti hampir 99 ribu tenaga kerja terlibat. Ini dampaknya besar terhadap ekonomi,” ujarnya.

Selain meninjau BSPS, Menteri PKP juga menyosialisasikan program pemberdayaan ekonomi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNM Mekar, yang menyasar pelaku usaha ultra mikro, terutama kaum perempuan.

Ia menilai banyak perempuan di Surabaya menunjukkan ketangguhan dalam menopang ekonomi keluarga melalui usaha kecil dengan penghasilan berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono yang ikut mengawal penyaluran program.

Dari total penerima BSPS di Jawa Timur, sekitar 1.200 KK berasal dari Kota Surabaya, dengan lebih dari separuhnya telah terverifikasi.

Dari 1.200 penerima di Surabaya, sekitar 600 sudah terverifikasi hingga awal Mei dan akan percepat agar sesuai target.

Bambang Haryo juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai pro-rakyat, termasuk program pembangunan tiga juta rumah yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2026.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap pemerintah pusat atas pelaksanaan BSPS yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kegiatan peninjauan juga dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso.

BSPS merupakan program Kementerian PKP yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) melalui bantuan stimulan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bantuan ini difokuskan pada penyediaan bahan bangunan, bukan pembiayaan penuh pembangunan rumah.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Seorang ibu pembeli berhenti sejenak di depan deretan lapak yang kini tertata rapi. Ia tak lagi harus mengangkat ujung celana untuk menghindari becek, atau menahan napas karena bau yang menyengat.

Langkahnya lebih ringan, pandangannya lebih leluasa. Di sekelilingnya, pedagang berdiri di tempat yang lebih layak, tak lagi menyebar hingga ke badan jalan. Perubahan itu terasa sederhana, tetapi diam-diam mengubah cara orang memandang pasar dari ruang yang ditoleransi menjadi ruang yang kembali dihargai.

Pemerintah Kota Surabaya, dalam beberapa tahun terakhir tampak semakin serius menggarap sektor ini. Tahun 2026 menjadi fase percepatan, dengan setidaknya sepuluh pasar ditargetkan dibenahi, lima di antaranya dikebut rampung pada pertengahan Mei. Pasar Tembok Dukuh, Pasar Kembang, Pasar Babakan Baru, Pasar Wonokromo, dan Pasar Simo Gunung menjadi titik awal dari upaya besar yang lebih sistematis.

Langkah ini tidak muncul tiba-tiba. Ia merupakan respons atas persoalan klasik pasar tradisional yang sudah lama mengendap seperti halnya infrastruktur buruk, tata kelola lemah, dan daya saing yang terus tergerus oleh pasar modern.

Benah fungsi

Revitalisasi pasar di Surabaya memperlihatkan satu pendekatan yang cukup jelas, yakni mengembalikan fungsi dasar pasar sebagai ruang transaksi yang layak. Fokus utamanya bukan pada estetika semata, tetapi pada hal-hal mendasar, seperti drainase, lantai, atap, hingga sirkulasi udara.

Kasus Pasar Tembok Dukuh menjadi contoh konkret. Sebelum dibenahi, pasar ini kerap tergenang akibat saluran air yang sempit dan posisi lantai yang lebih rendah dari jalan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga mendorong munculnya pasar tumpah di badan jalan. Revitalisasi kemudian dilakukan dengan memperbaiki drainase, meninggikan lantai, serta menata ulang area pedagang.

Hasilnya tidak hanya terlihat secara fisik. Kapasitas pasar meningkat dari sekitar 135 stan menjadi 189 stan. Artinya, ada upaya nyata untuk mengakomodasi pedagang yang sebelumnya berada di luar sistem. Pendekatan ini penting, karena persoalan pasar tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan fisik, tanpa memikirkan keberadaan pelaku ekonominya.

Di sisi lain, Pasar Babakan Baru dan Wonokromo menunjukkan arah baru dalam pengelolaan pasar berbasis standar kesehatan. Penataan sistem pemotongan unggas yang lebih higienis, bahkan dilengkapi instalasi pengolahan air limbah, menandai pergeseran paradigma. Pasar tidak lagi dilihat sebagai ruang informal yang serba longgar, tetapi sebagai bagian dari sistem perdagangan yang harus memenuhi regulasi.

Langkah ini selaras dengan kebijakan nasional yang mendorong pasar rakyat menjadi lebih bersih, tertata, dan berdaya saing. Namun, di balik itu semua, ada satu pertanyaan penting: apakah revitalisasi ini cukup untuk mengubah persepsi publik terhadap pasar tradisional?

Budaya pasar

Revitalisasi sering kali berhenti pada aspek fisik. Padahal, persoalan pasar tradisional jauh lebih kompleks. Ia menyangkut perilaku pedagang, kebiasaan konsumen, hingga sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Surabaya tampaknya mulai menyadari hal ini. Selain membenahi bangunan, pemerintah juga mendorong perubahan pola pikir pedagang. Penertiban jenis dagangan, penerapan standar operasional prosedur kebersihan, hingga dorongan menuju transaksi nontunai menjadi bagian dari transformasi yang lebih luas.

Pasar Kembang, misalnya, tidak hanya direvitalisasi secara fisik, tetapi juga diarahkan menjadi ekosistem perdagangan yang lebih modern, termasuk penggunaan sistem pembayaran digital. Ini menunjukkan bahwa revitalisasi tidak lagi sekadar proyek pembangunan, melainkan bagian dari strategi ekonomi.

Namun, tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa pasar yang sudah dibenahi bisa kembali kumuh jika pengelolaannya lemah. Kebersihan yang tidak terjaga, pedagang yang kembali melanggar aturan, serta minimnya pengawasan dapat mengembalikan kondisi ke titik awal.

Selain itu, persoalan klasik, seperti keterbatasan anggaran juga tidak bisa diabaikan. Dari total puluhan pasar yang dikelola, hanya sebagian kecil yang bisa direvitalisasi setiap tahun. Artinya, dibutuhkan strategi prioritas yang tepat agar dampaknya benar-benar terasa.

Di sisi lain, ada pula potensi konflik yang perlu dikelola. Penataan ulang stan dan relokasi pedagang kerap menimbulkan kekhawatiran. Meski di Surabaya pendekatan dialog tampak cukup berhasil, proses ini tetap membutuhkan sensitivitas sosial yang tinggi.

Revitalisasi pasar, dengan demikian, bukan hanya soal membangun, tetapi juga merawat kepercayaan.

Nadi ekonomi

Di tengah ekspansi pusat perbelanjaan modern dan platform digital, pasar tradisional tetap memiliki posisi strategis. Ia bukan hanya tempat transaksi, tetapi juga ruang interaksi sosial dan simbol ekonomi kerakyatan.

Revitalisasi yang dilakukan Surabaya membuka peluang untuk menghidupkan kembali peran ini. Dengan infrastruktur yang lebih baik, pasar bisa menjadi ruang yang nyaman, sekaligus kompetitif. Bahkan, dalam jangka panjang, pasar dapat dikembangkan sebagai tujuan wisata lokal, seperti yang mulai dirintis di beberapa titik.

Agar dampaknya berkelanjutan, ada beberapa hal yang perlu diperkuat. Pertama, pengelolaan profesional. Perusahaan daerah sebagai pengelola harus mampu menjalankan pasar dengan standar layanan yang jelas, termasuk kebersihan, keamanan, dan kenyamanan.

Kedua, integrasi dengan sistem ekonomi digital. Pasar tradisional tidak bisa lagi berdiri sendiri. Ia harus terhubung dengan ekosistem yang lebih luas, termasuk distribusi barang dan sistem pembayaran.

Ketiga, pemberdayaan pedagang. Revitalisasi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha, mulai dari manajemen sederhana, hingga pemasaran.

Keempat, pengawasan berkelanjutan. Tanpa kontrol yang konsisten, perubahan yang sudah dicapai bisa dengan mudah hilang.

Revitalisasi pasar adalah tentang menjaga nyala ekonomi rakyat tetap hidup di tengah perubahan zaman. Ia bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi investasi sosial yang menentukan arah kota.

Surabaya telah memulai langkah itu. Pertanyaannya, kini, sejauh mana konsistensi dapat dijaga, dan apakah pasar-pasar yang telah dibenahi benar-benar menjadi ruang yang hidup, bukan sekadar bangunan baru yang perlahan kembali menua. Di sanalah masa depan pasar tradisional dipertaruhkan.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sudah siap menerapkan penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM melalui aplikasi XStar secara 100 persen.

"Berdasarkan data yang kami miliki, Provinsi Jawa Barat, khususnya Tasikmalaya, sudah siap untuk implementasi penerbitan surat rekomendasi melalui aplikasi XStar secara 100 persen. Artinya, sudah tidak lagi menerbitkan surat rekomendasi secara manual," ujar Anggota Komite BPH Migas Erika Retnowati dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan BBM Subsidi Menggunakan Surat Rekomendasi di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis, Erika mengatakan pemerintah senantiasa memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi XStar, yang diinisiasi BPH Migas.

Menurut dia, sejak Februari 2024, secara bertahap kota dan kabupaten di berbagai daerah mulai menggunakan aplikasi XStar untuk menerbitkan surat rekomendasi (surkom) secara online bagi konsumen pengguna, seperti petani, nelayan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelayanan umum.

Hal ini diperkuat dengan adanya perubahan dari sistem microsite milik PT Pertamina Patra Niaga yang semula digunakan untuk membuat surat rekomendasi secara manual, kini telah dilakukan penutupan dan beralih ke aplikasi XStar.

"Kami bersyukur di Tasikmalaya ini proses pengalihan penggunaan aplikasi XStar berjalan dengan baik dan lancar. Ini menjadi langkah penting agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan akurat," kata Erika.

Penggunaan XStar merupakan implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Pada Senin (27/4/2026), dalam bimtek yang sama, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menegaskan penggunaan aplikasi Xstar memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah dalam proses penerbitan surkom sekaligus mempermudah badan usaha dalam menyalurkan BBM subsidi.

Ia pun mengingatkan dalam BBM subsidi terdapat uang negara yang disalurkan ke masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Oleh karena itu, penggunaan BBM subsidi harus tepat sasaran dan tepat volume.

"Untuk merespons itu, BPH Migas sebagai badan pengatur telah menetapkan ketentuan sebagai aturan teknis yang aturan ini nantinya menjadi pedoman bagi stakeholder dalam pelaksanaan di lapangan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi Oekon menekankan pentingnya pengawasan distribusi energi nasional, terutama BBM subsidi, agar tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak menerima.

Ia juga mengingatkan kondisi energi global tengah menghadapi tekanan akibat situasi geopolitik dunia yang berdampak pada harga minyak.

"Pemerintah terus berupaya menjaga harga BBM subsidi tetap stabil dan memastikan pasokan energi tetap tersedia. Namun masyarakat juga perlu ikut berhemat dan menggunakan energi secara bijak," ujarnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Asep Gunadi mengatakan bimtek ini membantu pemerintah daerah dan masyarakat memahami alur, mekanisme, serta prosedur pelayanan BBM subsidi.

Ia mengusulkan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) di wilayah pesisir selatan Tasikmalaya agar nelayan tidak perlu menempuh jarak jauh ke SPBU untuk mendapatkan BBM.

"Kalau ada pelayanan khusus sebagai penyalur di sekitaran titik kumpul nelayan-nelayan ataupun dermaga, mudah-mudahan itu juga bisa memperlancar kegiatan nelayan," sebutnya.

Selain bimtek, BPH Migas turut melakukan monitoring penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi serta kompensasi di SPBU dan penyaluran minyak tanah di Kampung Naga, Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil monitoring, penyaluran BBM di SPBU berlangsung dengan tertib dan lancar, didukung oleh ketersediaan stok yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, pemantauan di Kampung Naga menunjukkan bahwa distribusi minyak tanah kepada masyarakat berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan penerangan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Digitalisasi adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia harus terus diuji, disesuaikan, dan disempurnakan. Surabaya telah menunjukkan langkah berani dengan menjadikan teknologi sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar simbol kemajuan.

Surabaya (ANTARA) - Pada suatu sore di ruas Jalan Darmo, Kota Surabaya, seorang pengendara sepeda motor menepi, bukan untuk menawar tarif parkir, melainkan membuka ponsel. Ia memindai sebuah kode. Dalam hitungan detik, transaksi rampung dan bukti pembayaran tersimpan rapi. Tak ada uang kembalian, tak ada perdebatan.

Di sudut lain kota, seorang guru mengakhiri hari kerjanya tanpa dibebani laporan manual yang menumpuk. Sementara itu, seorang warga memastikan status data sosialnya dari rumah, tanpa harus menunggu petugas datang.

Potongan-potongan cerita kecil itu menggambarkan wajah baru Surabaya. Sebuah kota yang perlahan menata ulang cara kerjanya melalui inovasi digital. Bukan sekadar mengikuti tren, melainkan menjadikan digitalisasi sebagai tulang punggung pelayanan publik dan strategi fiskal.

Momentum Hari Otonomi Daerah 2026 menegaskan arah tersebut, bahwa efisiensi anggaran dan inovasi digital sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Transformasi ini penting ditelaah, bukan hanya karena skalanya yang kian luas, tetapi juga karena dampaknya yang menyentuh relasi antara negara dan warga. Di sinilah Surabaya menarik untuk dibaca sebagai laboratorium kebijakan digital yang hidup, dengan segala capaian dan tantangannya.

Transparansi

Digitalisasi di Surabaya bergerak dari satu gagasan sederhana, yakni membangun kepercayaan melalui transparansi. Dalam konteks kota jasa, kepercayaan adalah modal utama. Tanpa itu, investasi tersendat, pelayanan dipertanyakan, dan partisipasi publik melemah.

Langkah konkret terlihat pada digitalisasi parkir tepi jalan. Hingga April 2026, sebanyak 711 juru parkir telah terintegrasi dalam sistem non-tunai, meningkat dari 616 sebelumnya. Targetnya terus digenjot. Sistem ini tidak hanya mengubah cara bayar, tetapi juga memutus rantai kebocoran pendapatan. Setiap transaksi tercatat, terhubung langsung ke rekening, dan dapat diaudit.

Inovasi tidak berhenti di situ. Kehadiran voucher parkir dengan fitur keamanan dan kode digital menunjukkan upaya menjembatani masa transisi. Pemerintah tidak serta-merta memaksa perubahan, tetapi menyediakan opsi yang adaptif bagi warga. Di sini terlihat bahwa digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, melainkan manajemen perubahan sosial.

Dampaknya mulai terasa pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi pada sektor hotel dan restoran, misalnya, berkontribusi signifikan terhadap kenaikan pendapatan. Ini menegaskan bahwa transparansi bukan hanya nilai normatif, tetapi juga strategi ekonomi.

Selain parkir, platform SASETBOYO membuka akses publik terhadap pemanfaatan aset daerah. Selama ini, banyak aset pemerintah yang “tidur” karena minim informasi. Dengan digitalisasi, aset tersebut dipetakan, ditampilkan, dan ditawarkan secara terbuka kepada investor. Ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan redefinisi tata kelola dari tertutup menjadi kolaboratif.

Namun, transparansi digital juga membawa konsekuensi. Sistem yang terbuka menuntut akurasi tinggi dan keamanan data yang kuat. Tanpa itu, kepercayaan yang dibangun bisa runtuh dalam sekejap. Di sinilah tantangan berikutnya muncul, yaitu memastikan bahwa percepatan digital tidak mengorbankan perlindungan data pribadi.

Inovasi

Keunikan Surabaya terletak pada keberanian membawa digitalisasi ke ranah yang lebih sensitif, yakni kehidupan sosial dan perlindungan warga. Salah satu contohnya adalah integrasi sistem kependudukan dengan putusan hukum dalam kasus penonaktifan nomer induk kependudukan (NIK) bagi penunggak nafkah (Ayah yang menunggak nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian).

Kebijakan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga normatif. Sistem digital menjadi alat untuk menegakkan tanggung jawab sosial. Ketika kewajiban tidak dijalankan, konsekuensi administratif langsung terasa dalam akses layanan publik.

Di sisi lain, layanan konfirmasi data sosial ekonomi secara daring memperlihatkan wajah digitalisasi yang inklusif. Sekitar 17 persen kepala keluarga yang belum terkonfirmasi diberikan akses mandiri untuk memperbarui data. Ini mengurangi ketergantungan pada birokrasi lapangan sekaligus mempercepat validasi.

Di sektor pendidikan, digitalisasi diarahkan untuk mengembalikan fokus guru pada proses belajar. Penghapusan laporan manual melalui sistem digital adalah langkah kecil dengan dampak besar. Waktu yang sebelumnya habis untuk administrasi kini bisa dialihkan untuk interaksi dengan siswa.

Jika ditarik benang merahnya, inovasi-inovasi ini menunjukkan satu pola, yakni digitalisasi sebagai alat pembebasan. Membebaskan warga dari antrean, membebaskan guru dari beban administratif, dan membebaskan sistem dari praktik tidak transparan.

Namun, tidak semua berjalan mulus. Tantangan literasi digital masih menjadi pekerjaan rumah. Tidak semua warga siap beralih ke sistem non-tunai atau layanan daring. Di beberapa titik, resistensi muncul, baik karena kebiasaan lama maupun keterbatasan akses.

Selain itu, integrasi antar-sistem masih perlu diperkuat. Digitalisasi yang terfragmentasi berisiko menciptakan “pulau-pulau data” yang tidak saling terhubung. Padahal, kekuatan utama transformasi digital terletak pada integrasi.

Kendali laju

Di tengah laju inovasi, pertanyaan mendasar muncul: ke mana arah digitalisasi ini dibawa? Apakah sekadar efisiensi, atau menuju transformasi yang lebih dalam?

Surabaya tampaknya memilih jalur kedua. Digitalisasi tidak hanya diposisikan sebagai alat, tetapi sebagai fondasi tata kelola baru. Namun, agar arah ini tetap terjaga, diperlukan beberapa langkah strategis.

Pertama, memperkuat ekosistem literasi digital. Transformasi tidak akan inklusif tanpa kesiapan warga. Program edukasi harus berjalan seiring dengan peluncuran sistem baru. Ini bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap sistem digital.

Kedua, memastikan interoperabilitas data. Setiap inovasi harus dirancang untuk saling terhubung. Integrasi antara layanan kependudukan, keuangan, pendidikan, dan sosial akan menciptakan efisiensi yang lebih besar sekaligus meningkatkan akurasi kebijakan.

Ketiga, menjaga keseimbangan antara kontrol dan pelayanan. Digitalisasi memberi pemerintah kemampuan monitoring yang lebih kuat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesan kontrol berlebihan. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak warga harus menjadi pagar utama.

Keempat, mendorong partisipasi publik. Inovasi terbaik sering lahir dari kebutuhan nyata warga. Program parkir non-tunai, misalnya, berangkat dari aspirasi masyarakat. Model seperti ini perlu diperluas agar digitalisasi tidak menjadi proyek top-down semata.

Digitalisasi adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia harus terus diuji, disesuaikan, dan disempurnakan. Surabaya telah menunjukkan langkah berani dengan menjadikan teknologi sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar simbol kemajuan.

Di tengah dinamika global yang menuntut efisiensi dan adaptivitas, kota ini sedang menulis narasi baru tentang bagaimana pemerintahan bisa bekerja lebih cepat, lebih transparan, dan lebih dekat dengan warganya.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah digitalisasi diperlukan, melainkan sejauh mana ia mampu menjaga nilai dasarnya, yaitu melayani manusia. Jika itu tetap menjadi kompas, maka inovasi digital Surabaya bukan hanya akan relevan hari ini, tetapi juga menjadi pijakan bagi masa depan kota-kota lain di Indonesia.

Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - Setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan seminar edukasi investasi di Malang, MNC Asset Management bersama Bank Neo Commerce kembali melanjutkan rangkaian kegiatan bertajuk “Strategic Outlook: Preserving & Growing Wealth in Volatile Markets” di Surabaya, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh nasabah Bank Neo Commerce.

Seminar ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan kedua institusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai strategi investasi yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika pasar yang fluktuatif.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi, menyampaikan bahwa kondisi pasar yang menantang justru membuka peluang bagi investor yang memiliki strategi investasi yang tepat.

“Kami melihat bahwa di tengah volatilitas, investor tetap memiliki peluang untuk menjaga dan mengembangkan asetnya melalui instrumen yang dikelola secara profesional. Reksa dana, khususnya Reksa Dana Pendapatan Tetap MNC Dana Syariah, menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Neo Commerce Eri Budiono, menambahkan bahwa Bank Neo Commerce terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan investasi yang mudah diakses oleh seluruh nasabah.

“Kolaborasi yang konsisten dengan MNC Asset Management merupakan bagian dari strategi kami dalam menyediakan solusi investasi yang inklusif. Dengan aplikasi neobank, nasabah dapat berinvestasi dengan lebih praktis,” jelas Eri.

Branch Manager Bank Neo Commerce Kantor Cabang Surabaya Diana Rety Ardianingrum mengatakan, “Masih cukup banyak nasabah Bank Neo Commerce yang lebih memilih melakukan transaksi dan interaksi secara langsung, salah satu diantaranya adalah nasabah Wealth Management. Dengan adanya acara seperti kolaborasi dengan MNC Asset Management ini, kami merasa senang dan sangat mengapresiasi, sehingga kita bisa berkumpul bersama nasabah dan mengedukasi mereka terkait investasi secara tatap muka langsung."

Melalui sinergi ini, MNC Asset Management dan Bank Neo Commerce berharap dapat terus mendorong masyarakat untuk lebih percaya diri dalam berinvestasi serta mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp40 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 28 April 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp74,95 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp15,75 triliun dari penawaran masuk Rp34,74 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,63518 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Serapan berikutnya yaitu seri FR0107 (pembukaan kembali) yang diserap sebesar Rp5,15 triliun dari penawaran masuk Rp7,05 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,74984 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp4,4 triliun dari seri SPN12270429 (penerbitan baru) yang mencatatkan penawaran masuk Rp4,56 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,55000 persen dengan jatuh tempo 29 April 2027.

Seri FR0102 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp3,6 triliun dari penawaran masuk Rp4,2 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,86479 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Kemudian seri FR0108 (pembukaan kembali) diserap Rp3,25 triliun dari penawaran masuk Rp9,22 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,80995 persen dan jatuh tempo 15 April 2036.

Untuk seri FR0106 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan dana sebesar Rp2,7 triliun dari penawaran masuk Rp4,69 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,81832 persen dan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Lalu, pemerintah menyerap dana sebesar Rp2,4 triliun dari seri SPN12260730 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp3,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,40000 persen dengan jatuh tempo 30 Juli 2026.

Seri FR0105 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp1,75 triliun dari penawaran masuk Rp3,85 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,87996 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Terakhir, pemerintah menyerap dana sebesar Rp1 triliun dari seri SPN01260530 (penerbitan baru) yang mencatatkan penawaran masuk Rp3,44 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,89000 persen dengan jatuh tempo 30 Mei 2026.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mempermudah masyarakat yang berhak membeli BBM subsidi dan kompensasi di Kuningan, Jawa Barat (Jabar), melalui pemanfaatan surat rekomendasi.

Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan melalui surat rekomendasi, pihaknya mendorong penyaluran yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus mempermudah layanan di berbagai wilayah Indonesia.

"Edukasi surat rekomendasi turut membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah terkait pendistribusian BBM," kata saat menghadiri bimbingan teknis (bimtek) bertajuk "Pelayanan BBM Subsidi Menggunakan Surat Rekomendasi" di Kuningan, Jawa Barat, Senin (27/4).

Baskara menambahkan pemerintah terus menjaga akses BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak, salah satunya melalui Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025, yang mengatur penerbitan surat rekomendasi secara daring melalui aplikasi XStar.

Pemanfaatan teknologi informasi memudahkan konsumen pengguna seperti petani, nelayan, UMKM, serta pelayanan umum membeli BBM subsidi dan kompensasi sesuai kuota yang telah diatur dalam regulasi.

"Namun, tidak hanya sampai di ketersediaan, tantangan selanjutnya adalah ketepatan sasaran penyaluran BBM subsidi. Sekarang kita mengenal sistem digital penerbitan surat rekomendasi yang dapat dilakukan secara online menggunakan aplikasi XStar," ujar dia.

Menurut Baskara, sistem digital tersebut membuat proses pengajuan data menjadi lebih cepat. Di samping itu, pengawasan distribusi BBM subsidi juga semakin transparan dan kuat.

"Semua tercatat, semua bisa dipantau. Ini adalah langkah nyata agar subsidi dapat sampai ke masyarakat yang berhak. Jangan sampai subsidi BBM bagi rakyat yang berhak, justru dinikmati yang tidak berhak," katanya menegaskan.

Baskara berharap implementasi surat rekomendasi di lapangan semakin efektif, sehingga distribusi BBM subsidi dan kompensasi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"Kita berharap surat ini bisa berjalan dengan efektif, sehingga BBM subsidi dan kompensasi yang disalurkan kepada masyarakat semakin tepat sasaran," katanya.

Salah satu peserta bimtek, Indah menilai surat rekomendasi telah menyederhanakan masyarakat pengguna mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi, terutama bagi yang kesulitan membawa alat kerjanya ke SPBU.

"Surat ini mempermudah kami, nelayan maupun petani, yang memang kendaraannya (alat bekerja) itu tidak bisa operasional (dibawa) ke SPBU secara langsung," kata warga Kuningan itu.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR Rokhmat Ardiyan mengapresiasi langkah BPH Migas dalam menjaga penyaluran subsidi energi agar tidak salah sasaran.

"Dengan terus mempertahankan supaya subsidi (BBM) ini tepat sasaran, menjadi bagian dari kepedulian pemerintah, sehingga masyarakat bisa menikmati BBM subsidi," jelasnya.

Kegiatan bimtek ini juga dihadiri Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Toni Kusumanto, Sales Area Manager Retail Cirebon Pertamina Patra Niaga Rifki Karfa Nasution, dan Sales Branch Manager Cirebon I Fuel Pertamina Patra Niaga Novan Reza Pahlevi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026