Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menembus Rp1.530 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 17,4% secara tahunan (year on year/YoY) dan melampaui rata-rata industri perbankan yang sebesar 9,37% YoY, seiring ekspansi pembiayaan yang turut menopang berbagai program prioritas pemerintah.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan akselerasi fungsi intermediasi Bank Mandiri di tengah tekanan global yang masih berlangsung, sekaligus mempertegas posisinya sebagai salah satu pendorong utama pembiayaan sektor riil.

Riduan menyebut ekspansi kredit didorong oleh strategi sinergi yang fokus pada sektor produktif, termasuk UMKM dan ekonomi kreatif, serta diperkuat oleh pengembangan ekosistem digital.

“Bank Mandiri mengedepankan semangat sinergi untuk mendorong sektor-sektor produktif. Pertumbuhan kredit yang kami capai mencerminkan efektivitas strategi tersebut dalam menjangkau berbagai lapisan ekonomi,” ujar Riduan dalam konferensi pers paparan kinerja Bank Mandiri, Selasa (21/4/2026).

Sejalan dengan ekspansi kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga mencatatkan kinerja kuat dengan pertumbuhan 21,1% YoY menjadi Rp1.675 triliun. Struktur pendanaan turut semakin solid, tercermin dari dana murah (CASA) yang mencapai Rp1.201 triliun atau tumbuh 12,7% YoY.

Di sisi kualitas aset, Bank Mandiri tetap menjaga risiko kredit pada level rendah. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross tercatat 0,98%, lebih baik dibandingkan rata-rata industri sebesar 2,17%, dengan tingkat pencadangan (coverage ratio) mencapai 245%.

Kinerja kredit tersebut juga ditopang oleh penyaluran ke berbagai program prioritas pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp11 triliun kepada lebih dari 87 ribu pelaku UMKM, dukungan pembiayaan Program 3 Juta Rumah (FLPP), serta penguatan ekosistem ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Adapun, Bank Mandiri juga mencatatkan laba bersih sebesar Rp15,4 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 16,6% secara tahunan, dengan tingkat profitabilitas yang tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan laba bersih konsolidasian yang mencapai Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6% secara tahunan pada kuartal I/2026, ditopang pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang tetap solid di tengah dinamika global.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menjelaskan bahwa kinerja perseroan tidak terlepas dari kondisi makroekonomi domestik yang relatif kuat.

Dia menilai, meski tekanan global masih berlangsung akibat tensi geopolitik, ekonomi Indonesia justru menunjukkan akselerasi dengan pertumbuhan di kisaran 5,5% pada awal 2026.

“Hal ini menegaskan bahwa Indonesia mampu menjaga momentum ekspansi di tengah situasi global yang tidak mudah,” ujarnya dalam paparan kinerja, Selasa (21/4/2026).

Dari sisi fiskal, percepatan belanja pemerintah yang mencapai sekitar Rp815 triliun menjadi motor penggerak utama aktivitas ekonomi, terutama pada sektor produktif dan padat karya.

Sementara itu, kebijakan moneter yang tetap akomodatif namun prudent dinilai berhasil menjaga stabilitas, tercermin dari inflasi yang terkendali di kisaran 3% serta suku bunga yang tetap mendukung pertumbuhan.

Riduan menambahkan, stabilitas nilai tukar rupiah juga relatif terjaga di tengah tekanan global, sehingga mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter tersebut dinilai berhasil menjaga kepercayaan pasar sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konteks industri, kondisi tersebut tercermin pada sektor perbankan yang tetap resilien, dengan likuiditas terjaga, pertumbuhan DPK yang meningkat, serta kredit yang terus tumbuh positif seiring meningkatnya permintaan pembiayaan dari sektor riil.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 17,4% secara tahunan hingga kuartal I/2026, hampir dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan industri.

Penyaluran kredit tersebut difokuskan untuk mendorong aktivitas ekonomi riil, khususnya sektor produktif dan padat karya, termasuk UMKM yang tumbuh 5,27% secara tahunan, lebih baik dibandingkan industri yang masih mengalami kontraksi pada segmen tersebut.

Dari sisi pendanaan, DPK Bank Mandiri tumbuh 21,1% secara tahunan, melampaui rata-rata industri sebesar 13,2%. Capaian ini menunjukkan kemampuan perseroan dalam menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memastikan likuiditas yang stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, kualitas aset tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang berada di bawah rata-rata industri. Bank Mandiri juga mencatat rasio kredit bermasalah yang sangat rendah di level 0,98%, mencerminkan disiplin dalam pengelolaan risiko.

“Pertumbuhan yang kami capai selalu diiringi dengan pengelolaan kualitas aset yang disiplin, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” kata Riduan.

Secara profitabilitas, perseroan mencatatkan return on equity (ROE) sebesar 22,1% dengan rasio permodalan (CAR) yang tetap kuat di level 19,7%. Kinerja ini disebut sebagai hasil dari strategi sinergi yang terintegrasi, termasuk penguatan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif serta percepatan digitalisasi.

Bank Mandiri juga menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung berbagai program nasional, seperti kredit usaha rakyat (KUR), program 3 juta rumah, makan bergizi gratis, hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Hingga kuartal I/2026, realisasi penyaluran KUR Bank Mandiri mencapai Rp11 triliun dan telah menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong inklusi keuangan.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat capaian pertumbuhan kredit yang positif hingga Kuartal I-2026.

Hingga 31 Maret 2026, tercatat pertumbuhan kredit nasional mencapai 10,42 persen (year on year/yoy).

"Peningkatan baki debet kredit dan jumlah penerima kredit mencerminkan bahwa fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi dan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Dari sisi struktur, pertumbuhan kredit ditopang kinerja yang kuat pada segmen korporasi, komersial, dan konsumer. Kredit korporasi tumbuh 14,29 persen sebagai pendorong utama ekspansi, diikuti kredit konsumer sebesar 13,97 persen, dan kredit komersial sebesar 11,11 persen.

Namun, di tengah tren positif tersebut, kredit UMKM mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57 persen.

"Di tengah dinamika global dan tekanan pada segmen usaha mikro, pemerintah berhasil menjaga keberlanjutan pembiayaan UMKM melalui kebijakan yang terarah dan adaptif, khususnya melalui penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini menunjukkan bahwa kontraksi yang terjadi bersifat terkendali dan merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan UMKM yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan," kata Airlangga.

Lebih lanjut, kata Airlangga, KUR menjadi instrumen utama Pemerintah dalam menjaga stabilitas pembiayaan UMKM dan memastikan akses kredit tetap terjaga di tengah peningkatan risiko sektor mikro.

Hingga Kuartal I-2026, KUR tumbuh 0,21 persen (yoy) dan baki debet mencapai Rp522 triliun.

Selain itu, implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang mulai berjalan sejak Oktober 2025 juga menunjukkan perkembangan yang baik dengan baki debet mencapai Rp15,76 triliun pada posisi 31 Maret 2026.

Secara keseluruhan, kredit program Pemerintah yang terdiri dari KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya tumbuh 3,23 persen (yoy).

"Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil," ujarnya.

Dari sisi risiko, lanjut Airlangga, pemerintah mencermati adanya tren peningkatan rasio kredit bermasalah pada segmen UMKM, dengan posisi Non-Performing Loan (NPL) kredit UMKM mencapai 4,55 persen pada Maret 2026.

Namun demikian, kualitas pembiayaan KUR dinilai tetap terjaga dengan baik, tercermin dari tingkat NPL KUR yang relatif rendah sebesar 2,16 persen pada Januari 2026.

"Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan KUR yang didukung oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat mampu menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko secara prudent," kata Airlangga.

Temuan bahwa penjaminan atau pertanggungan menjadi solusi dalam pembiayaan UMKM telah diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan KUR dan KPP.

Kinerja penjaminan atau pertanggungan dalam program KUR juga menunjukkan kondisi yang solid dan berkelanjutan. Dengan kemampuan cakupan penjaminan atau pertanggungan yang tetap tinggi, mencapai 70 persen dari portofolio KUR, lembaga penjaminan dan asuransi kredit tetap mencatat kinerja yang baik.

Berbagai indikator risiko penjaminan atau pertanggungan berada dalam kondisi terkendali, dengan rasio klaim sebesar 62,8 persen, Non-performing Guarantee (NPG) sebesar 2,8 persen, serta recovery rate sebesar 27,8 persen.

"Skema penjaminan atau pertanggungan yang kuat terbukti mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan UMKM secara berkelanjutan," ujar Airlangga.

(NIA DEVIYANA)

Peningkatan baki debet kredit dan jumlah penerima kredit mencerminkan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat pertumbuhan kredit nasional mencapai 10,42 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal I 2026.

Dari sisi struktur, pertumbuhan kredit ditopang oleh kinerja kuat pada segmen korporasi, komersial dan konsumer. Kredit korporasi tumbuh paling tinggi sebesar 14,29 persen, diikuti kredit konsumer 13,97 persen dan kredit komersial 11,11 persen. Sementara itu, kredit UMKM mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57 persen.

"Peningkatan baki debet kredit dan jumlah penerima kredit mencerminkan bahwa fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi dan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pemerintah menilai kontraksi kredit UMKM masih terkendali dan merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Di tengah tekanan pada sektor mikro, penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen utama menjaga akses pembiayaan.

Pada Triwulan I 2026, KUR tetap menunjukkan kinerja stabil dengan pertumbuhan positif sebesar 0,21 persen (yoy) dan baki debet mencapai Rp522 triliun. Stabilitas ini menegaskan peran KUR sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi.

Selain itu, implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang mulai berjalan sejak Oktober 2025 juga menunjukkan perkembangan yang baik dengan baki debet mencapai Rp15,76 triliun pada posisi 31 Maret 2026.

Secara keseluruhan, kredit program pemerintah yang terdiri dari KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya tumbuh sebesar 3,23 persen (yoy).

Pertumbuhan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.

Dari sisi risiko, pemerintah mencermati adanya tren peningkatan rasio kredit bermasalah pada segmen UMKM, dengan posisi rasio gagal bayar (NPL) kredit UMKM mencapai 4,55 persen pada Maret 2026.

Namun demikian, kualitas pembiayaan KUR tetap terjaga dengan baik tercermin dari tingkat NPL KUR yang relatif rendah sebesar 2,16 persen pada Januari 2026.

"Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan KUR yang didukung oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat mampu menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko secara prudent," jelas Haryo.

Temuan bahwa penjaminan/pertanggungan menjadi solusi dalam pembiayaan UMKM telah diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan KUR dan KPP.

Kinerja penjaminan/pertanggungan dalam program KUR juga menunjukkan kondisi yang solid dan berkelanjutan.

Dengan kemampuan cakupan penjaminan/pertanggungan yang tetap tinggi, mencapai 70 persen dari portofolio KUR, lembaga penjaminan dan asuransi kredit tetap mencatat kinerja yang baik.

Berbagai indikator risiko penjaminan/pertanggungan berada dalam kondisi terkendali, dengan rasio klaim sebesar 62,8 persen, non-performing guarantee (NPG) sebesar 2,8 persen, serta recovery rate sebesar 27,8 persen.

Skema penjaminan/pertanggungan yang kuat terbukti mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan UMKM secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk penguatan respons kebijakan yang adaptif dan tepat sasaran, pemerintah juga telah mengimplementasikan kebijakan KUR Pascabencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026.

Kebijakan ini dirancang untuk memberikan perlindungan sekaligus percepatan pemulihan bagi debitur UMKM yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan relaksasi komprehensif bagi debitur KUR eksisting, antara lain melalui perpanjangan tenor, pemberian grace period, serta subsidi bunga tambahan sehingga suku bunga efektif menjadi sebesar nol persen pada tahun 2026 dan tiga persen pada tahun 2027.

Di sisi lain, untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah juga memberikan kemudahan akses pembiayaan baru bagi debitur melalui relaksasi persyaratan penyaluran, termasuk aspek historis kredit dan persyaratan administratif lainnya.

Implementasi kebijakan ini menunjukkan hasil yang positif, dengan penyaluran KUR di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp6,04 triliun kepada lebih dari 93 ribu debitur.

Haryo menjelaskan capaian tersebut menunjukkan kinerja yang tetap stabil dibandingkan dengan sebelum kondisi bencana pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kebijakan KUR pascabencana merupakan cerminan peran strategis KUR yang tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi dan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah kondisi disrupsi.

Ke depan, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 dari sisi pengeluaran, pemerintah terus memperkuat sinergi antara kebijakan pembiayaan UMKM melalui KUR dengan program prioritas APBN serta kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.

KUR diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Program tiga Juta Rumah, serta penciptaan wirausaha baru dan lapangan kerja.

Penguatan KUR tersebut dikombinasikan dengan akselerasi belanja pemerintah guna menciptakan efek pengganda terhadap konsumsi dan investasi.

Di sisi lain, Pemerintah tetap menjaga stabilitas konsumsi melalui berbagai program perlindungan sosial dan stimulus fiskal. Sinergi kebijakan ini memastikan bahwa peningkatan akses pembiayaan berjalan seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat, sehingga mendorong permintaan domestik secara berkelanjutan.

Melalui pendekatan kebijakan yang terintegrasi, lanjut Haryo, pemerintah menegaskan komitmen untuk tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kualitas, produktivitas dan keberlanjutan usaha UMKM.

'Dengan berbagai kebijakan KUR yang didorong pula oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat, serta sinergi kebijakan fiskal dan sektor riil, UMKM akan terus diperkuat sebagai fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing," terang Haryo.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS - PT Bank Jago Tbk (ARTO) melaporkan, minat nasabah untuk mengakses pembiayaan melalui digital lending melalui aplikasi Jago terus tumbuh.

Head of Digital Lending BusinessBank Jago Irene Santoso mengatakan, pertumbuhan pembiayaan digital ini mencatatkan kinerja yang baik hingga kuartal I-2026.

"Memang pertumbuhan cukup bagus, iya (double digit)," kata dia usai acara Forum Jurnalis Jagoan - Media Wellness Experience, Jumat (17/4/2026).

Namun demikian, ia belum dapat memerinci berapa total penyaluran kredit digital beserta dengan persentase pertumbuhannya.

Ia menambahkan, pinjaman yang diterima oleh nasabah Jago banyak digunakan untuk renovasi rumah hingga dana pendidikan.

"Orang itu mengambil (pinjaman) bukan hanya sekadar untuk mengambil, tetapi ada tujuannya mengambil loan itu," imbuh dia.

Irene menjelaskan, saat ini pembiayaan digital ini baru menyasar pengguna Bank Jago saja.

Sedangkan plafon yang diberikan telah dicocokkan dengan profil pengguna tersebut.

"Dicocokkan dengan profil mereka, kebutuhan mereka, dan kemampuan pembayaran," terang dia.

Sedikit catatan, besaran pinjaman yang dapat diakses dengan limit mencapai Rp 100 juta dengan tenor hingga 24 bulan.

Nasabah yang memiliki kebutuhan pinjaman dapat mengakses dengan jumlah limit yang diberikan.

Irene menceritakan, pinjaman digital ini biasanya digunakan oleh nasabah untuk membiayai keperluan mendesak yang tidak dapat ditunda.

Ketika nasabah sudah memiliki kemampuan untuk membayar, pelunasan secara langsung tidak akan dikenai biaya tambahan.

"Kita lihat tujuannya si tercapai ya kalau kita lihat untuk penggunaan loan, jadi agak beda sama KTA (Kredit Tanpa Agunan) yang biasanya ambil sekali terus sudah. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya," tutup dia.

Sebagai informasi, hingga akhir 2025, jumlah nasabah Bank Jago mencapai 18,2 juta orang, termasuk 14,2 juta nasabah funding pengguna Aplikasi Jago dan Jago Syariah.

Jumlah tersebut meningkat hampir 3 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 15,3 juta nasabah.

Sementara itu, hingga akhir 2025, kredit yang disalurkan mencapai Rp 24,3 triliun atau meningkat 38 persen dari posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 17,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank BUMN maupun swasta buka suara soal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan soal Rencana Bisnis Bank (RBB).

Untuk diketahui, rencana OJK untuk merevisi RBB ini dalam rangka mendorong industri perbankan agar bisa lebih mendukung program-program prioritas pemerintah.

PT KB Bukopin Tbk. atau KB Bank (BBKP) menyatakan perseroan menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif OJK dalam menyelaraskan strategi industri perbankan dengan agenda pembangunan nasional.

"Sinkronisasi antara kebijakan regulator dan program prioritas pemerintah memberikan kepastian arah bagi perbankan dalam menyusun strategi pertumbuhan yang berkelanjutan," terang Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Kamis (16/4/2026).

Kunardy mengatakan bahwa KB Bank akan terus meningkatkan perannya sebagai intermediasi keuangan dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dia memproyeksikan target pertumbuhan kredit oleh perseroan pada 2026 berada pada kisaran 10%—11%. Fokus penyaluran kredit dipastikan tetap selaras dengan profil risiko bank serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebelumnya, BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyatakan bahwa perseroan pada prinsipnya akan mengikuti seluruh ketentuan regulator yang berlaku terkait dengan rencana pengaturan RBB sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

"Bank Mandiri juga akan mencermati dan menyesuaikan langkah strategis sesuai dengan arahan serta petunjuk teknis dari regulator," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista kepada Bisnis melalui keterangan tertulis.

Salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu menyebut terus mendukung program-program prioritas pemerintah melalui pembiayaan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, serta penyaluran pembiayaan dan penguatan kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Bank Mandiri menyampaikan bakal terus memperkuat sinergi dengan pemerintah maupun regulator guna mendukung implementasi program prioritas secara berkelanjutan dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pada pekan lalu, PT OCBC NISP Tbk. (NISP) juga secara umum akan berusaha berpartisipasi untuk mendukung pergerakan ekonomi. Perseroan menyebut sebelumnya pun sudah mendukung program strategis pemerintah dalam hal penghiliran mineral.

"Seperti contoh saat pemerintah men-encourage FDI masuk ke mineral processing supaya ada value added ke lapangan kerja Indonesia kami juga cukup aktif dan itu sekarang berlanjut. Kami sangat welcome untuk berpartisipasi tetapi semua harus dilakukan secara prudent," terang Direktur OCBC Martin Widjaja pada Paparan Publik RUPST OCBC, Kamis (9/4/2026).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menuturkan bahwa lembaganya tengah menggodok RPOJK guna mendorong kepada bank agar lebih masuk ke program prioritas pemerintah.

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

"Kami sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah," kata Kiki pada acara Outlook Indonesia 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat masih adanya rekening tidak aktif di perbankan. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai bukan persoalan utama selama tidak dimanfaatkan untuk hal yang melanggar.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan jumlah rekening tidak aktif saat ini sekitar 50 ribu rekening. Angka tersebut justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Rekening yang tidak aktif itu meningkat, tapi menurun sekitar 9 persen,” ujar Anggito ditemui usai Halal Bihalal Forum Group (FG) Ekonomi dan Keuangan Syariah PP-ISEI 2026 di BSI Tower, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurut dia, yang perlu menjadi perhatian bukan pada jumlah rekening tidak aktif, melainkan potensi penyalahgunaannya. “Yang penting bukan jumlahnya, tapi bagaimana supaya rekening tersebut tidak disalahgunakan,” katanya.

Anggito menambahkan, idealnya rekening tetap digunakan untuk aktivitas transaksi. Namun, keberadaan rekening tidak aktif masih bisa terjadi jika pemanfaatannya terbatas.

Di sisi lain, LPS melihat likuiditas perbankan masih cukup longgar. Dana masyarakat yang tersimpan di bank masih relatif besar, namun belum sepenuhnya tersalurkan ke kredit. “Uangnya masih menumpuk, masih ada di bank dalam bentuk simpanan,” ujar Anggito.

Ia menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan permintaan pembiayaan yang belum kuat. “Pertumbuhan simpanan di atas 10 persen, sementara kredit di bawah 10 persen. Itu menunjukkan ekspansi kredit belum kembali seperti normal,” katanya.

Data LPS juga menunjukkan, hingga akhir 2025 dana pihak ketiga tumbuh 13,83 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan kredit yang tumbuh 9,63 persen.

Ke depan, LPS menilai penguatan aktivitas ekonomi menjadi kunci agar dana yang ada di perbankan dapat lebih optimal disalurkan ke sektor produktif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja bank-bank BUMN diproyeksikan tetap solid pada tiga bulan pertama tahun ini, utamanya dari sisi pertumbuhan kredit, laba, dan kualitas aset yang tetap terjaga.

Pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo menyampaikan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) misalnya, masih mencatat pertumbuhan laba dan kredit yang kuat pada Januari–Februari 2026. Pada saat yang sama, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga menunjukkan ekspansi kredit yang agresif di awal tahun.

Di level industri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat pertumbuhan kredit bank BUMN pada Februari 2026 sebagai yang tertinggi di kelompok perbankan, dengan kualitas kredit tetap sehat.

“Karena itu, proyeksinya sampai akhir 2026 menurut saya masih positif,” kata Arianto kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Kendati masih positif, dia memperkirakan lajunya akan lebih selektif. Menurutnya, bank-bank BUMN tetap menjadi motor intermediasi hanya saja pertumbuhan ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga margin, likuiditas, dan kualitas kredit di tengah gejolak global.

Hal senada juga disampaikan oleh Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto. Dia menilai, hal ini merupakan kelanjutan momentum pemulihan yang sudah terlihat sejak akhir tahun lalu, didukung oleh pelonggaran moneter Bank Indonesia (BI) dan pemulihan aktivitas ekonomi domestik.

Berdasarkan data Januari–Februari 2026 sebagai proksi kuartal pertama, Myrdal mengungkapkan bahwa laba bersih bank BUMN besar mencatat pertumbuhan yang cukup menarik.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya naik 17,05% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp7,73 triliun, sementara BMRI tumbuh 16,7% menjadi Rp8,9 triliun. Bahkan secara agregat, sepuluh bank besar termasuk BUMN mencatat kenaikan laba bersih sekitar 23,3% YoY.

Pertumbuhan kredit bank BUMN juga menjadi yang tertinggi di industri, mencapai 12,78% YoY per Februari 2026. Realisasi ini jauh di atas rata-rata industri yang hanya 9,37% YoY.

Menurut Myrdal, terdapat empat faktor yang sangat dominan mendorong kinerja bank-bank pelat merah pada kuartal I/2026. Pertama, penurunan tajam biaya dana akibat transmisi penurunan suku bunga BI Rate sepanjang 2025.

“Ini membuat beban bunga turun signifikan dan mendukung Net Interest Income tetap tumbuh meski Net Interest Margin (NIM) sedikit tertekan,” ujar Myrdal kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Kedua, ekspansi kredit yang solid dan lebih difokuskan pada segmen produktif seperti UMKM, korporasi, serta wholesale banking.

Ketiga, penurunan biaya kredit (cost of credit) yang cukup besar sehingga laba bersih mendapat dorongan ekstra dari perbaikan kualitas aset. Keempat, peningkatan fee-based income dari digital banking dan transaksi konsumen yang mulai pulih.

Sementara itu, dia tidak menampik bahwa faktor yang sedikit menekan kinerja bank BUMN masih ada, tetapi relatif terkendali. Di antaranya adalah kenaikan provisi di satu-dua bank seperti BBNI, karena normalisasi di segmen tertentu, serta persaingan ketat di dana murah yang membuat NIM di beberapa bank berada di kisaran 3,7%–4,4%.

Di sisi lain, Arianto menilai bahwa risiko eksternal seperti volatilitas global dan nilai tukar dapat menahan appetite ekspansi. Di tengah tekanan-tekanan yang membayangi, dia memandang bahwa awal 2026 bukan fase krisis bagi bank BUMN.

“Ini adalah fase di mana bank yang paling efisien, paling kuat CASA-nya, dan paling disiplin mengelola risiko akan tampil paling unggul,” tegas Arianto.

Tetap Optimistis

Kendati belum merilis secara resmi kinerja keuangan kuartal I/2026, sejumlah bank pelat merah meyakini bahwa kinerja perseroan pada periode ini cukup positif, bahkan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada Februari 2026, kinerja PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menunjukkan pertumbuhan yang solid di berbagai indikator utama. Pembiayaan tumbuh 14,32% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp323 triliun.

Pada periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) BSI tumbuh 14,76% YoY menjadi Rp366 triliun. Dari sisi profitabilitas, perseroan turut membukukan laba sebesar Rp1,36 triliun, tumbuh sekitar 17% YoY, melanjutkan tren pertumbuhan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami berharap tren kinerja Perseroan akan terus solid dan positif pada tahun ini,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Anggoro tidak memungkiri bahwa tantangan yang dipicu oleh kondisi geopolitik global kemungkinan memengaruhi perilaku masyarakat untuk lebih selektif dan berhati-hati.

Namun, BSI tetap optimistis bahwa stimulus dan kebijakan yang diberikan Pemerintah mampu mendorong likuiditas bank, akselerasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Dia mengharapkan, rangkaian kebijakan itu mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi menjadi optimal.

Senada, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu mengharapkan kinerja perseroan pada awal 2026 lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sebagai informasi, BTN akan merilis kinerja keuangan kuartal I/2026 pada 15 April 2026.

“Semoga lebih baik, harapannya lebih baik,” kata Nixon saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Sedikit berbeda dengan BSI dan BTN, PT Bank Syariah Nasional memberi sinyal bahwa kinerja perseroan pada tiga bulan pertama 2026 ditutup dengan capaian positif.

Wakil Direktur Utama BSN Arga M. Nugraha mengatakan, berdasarkan laporan keuangan unaudited, kinerja keuangan ditutup dengan angka yang baik.

“Paling tidak untuk angka yang unaudited ya. Jadi kami tutup dengan angka yang Alhamdulillah baik,” ungkap Arga, Senin (13/4/2026).

Kinerja yang positif itu salah satunya terlihat dari sisi aset perseroan. Dia mengungkapkan, aset BSN mencapai Rp76 triliun hingga kuartal I/2026. Sebagai perbandingan, sebelum resmi berdiri sebagai bank hasil spin-off pada akhir 2025, total aset Unit Usaha Syariah (UUS) BTN mencapai Rp68,36 triliun pada kuartal III/2025.

Meski belum dapat merinci lebih jauh lantaran saat ini laporan kinerja kuartal I/2026 masih dalam proses audit, Arga mengungkapkan bahwa baik dari sisi pertumbuhan maupun kualitas, kinerja perseroan masih cukup baik untuk mendukung proses bisnis keseluruhan BTN, selaku induk BSN.

“Perusahaan masih dalam proses angka audit ya. Namun dari pertumbuhan, dari kualitas, mungkin sekedar sneak preview, saya yakin angka-angka masih baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah menyatakan bahwa kondisi sektor jasa keuangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah hingga akhir bulan Maret 2026 masih relatif stabil, di tengah pertumbuhan industri reksa dana nasional yang menunjukkan kinerja positif.

"Sektor jasa keuangan di Jawa Tengah awal tahun ini sampai dengan akhir bulan Maret relatif stabil dari segi status normal waspada, kemudian pertumbuhan kredit juga relatif baik di sekitar angka 9%, dan dari segi likuiditas juga mencukupi," kata Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo dalam acara sosialisasi reksa dana oleh APRDI, Kamis (10/04/2026).

Terkait situasi global saat ini, Hidayat menyebut bahwa OJK terus mencermati dinamika global yang berpotensi memengaruhi sektor perbankan di daerah.

"Kita terus mencermati itu terutama dari segi pengawasan, kita melihat bagaimana bank-bank kondisinya sekarang seperti apa, termasuk kualitas kredit yang memang memerlukan perhatian secara khusus," ucapnya.

Menurutnya, struktur ekonomi Jawa Tengah yang didominasi UMKM turut berdampak pada kualitas kredit perbankan.

"Di Jawa Tengah juga secara khusus kita cermati. Jawa Tengah ini ketergantungan atau fokusnya pada UMKM itu sangat tinggi. Tentu kondisi bisnis UMKM itu juga sangat berdampak terhadap kualitas perkreditan di bank-bank. Oleh karena itu, di tahun 2026 ini kami mempunyai strategi khusus untuk fokus pada bagaimana NPL ini dijaga agar tidak bertambah dan existing bisa dibangun lagi," jelas Hidayat.

Hidayat juga menambahkan bahwa tingginya Non Performing Loan (NPL) terutama di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19.

"Dampak Covid-19 itu sangat dirasakan, terutama untuk UMKM yang sangat berat untuk pulih kembali, dan setelah relaksasi kondisi ini terlihat, sehingga memengaruhi fungsi intermediasi perbankan," kata Hidayat.

Di sisi lain, dari pasar modal, Hidayat menyebut bahwa reksa dana saat ini menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat Jawa Tengah.

"SID (Single Investor Identification) di Jawa Tengah bertumbuh positif sebesar 105,29% (year-on-year/yoy) dengan porsi SID terbesar adalah SID reksa dana yaitu 2,16 juta atau sebesar 63,98% dari total SID, dan ini tumbuh sebesar 38,29% (yoy). Jadi, kita berikan apresiasi kepada pertumbuhan ini untuk seluruh masyarakat," terangnya.

Selain SID, nilai penjualan APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) di Jawa Tengah disebut juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan per Januari 2026 sebesar 269% (yoy).

"Nilai penjualan APERD di Jawa Tengah menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan per Januari 2026 sebesar 269%. Pertumbuhan 269% itu artinya lebih dari 1,5 kali lipat," ucap Hidayat.

Mengenai peminat, Hidayat mengungkap bahwa saat ini pasar modal termasuk reksa dana ini semakin banyak diminati oleh generasi muda.

"Sekarang ini justru dari generasi muda itu sudah mulai banyak yang masuk ke pasar modal termasuk reksa dana. Jadi, ini reksa dana untuk di tahap maturitas yang awal untuk investor itu sangat baik, termasuk untuk proses pembelajaran," ungkap Hidayat.

Sementara itu, Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Tengah Fanny Rifqi El Fuad menyatakan bahwa reksa dana menjadi instrumen dominan di daerah.

"Pertumbuhan SID pasar modal di Jawa Tengah, 60%-nya disumbangkan oleh instrumen reksa dana. Di mana ini menunjukkan bahwa reksa dana ini juga ternyata diminati oleh masyarakat investor yang investasi di pasar modal," tutur Fanny.

Didominasi generasi muda sejak pandemi, Fanny menyebut bahwa alasan banyak orang saat ini lebih memilih reksa dana adalah karena risiko yang lebih rendah.

"Karena memang risikonya lebih rendah, kemudian juga pilihannya banyak, dan aksesnya untuk membeli itu sekarang bisa melalui channel. Kita bisa membeli lewat aplikasi perbankan, kita bisa beli lewat aplikasi Makmur, Bibit, dan lain sebagainya. Saat kita beli saham di sekuritas, mereka menjual reksa dana juga," ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, OJK menyatakan saat ini mereka sedang menggalakkan inklusi pasar modal termasuk dengan pasar modal syariah.

Sektor pasar modal ini disebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di regional. OJK akan mendorong sisi supply dan demand untuk terus tumbuh.

Pada sisi supply, OJK akan mendorong untuk memanfaatkan pasar modal sebagai salah satu sumber utama pembiayaan bisnis. Sementara itu, dari sisi demand, OJK akan terus mendorong masyarakat, investor, dan calon investor untuk semakin banyak menggunakan pasar modal sebagai alternatif investasi yang menjanjikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan dinilai perlu lebih selektif dalam menyalurkan kredit, dengan fokus pada kualitas aset dan keberlanjutan pertumbuhan di tengah laju pertumbuhan kredit perbankan yang melandai pada Februari 2026.

Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit tumbuh 8,9% secara tahunan pada Februari 2026, melanjutkan tren positif bulan sebelumnya meskipun dengan laju yang lebih moderat. Kondisi ini menunjukkan permintaan kredit masih bertahan di tengah penyesuaian ekonomi domestik.

Likuiditas perekonomian juga masih memadai. Uang beredar dalam arti luas atau M2 tercatat mencapai Rp10.089,9 triliun atau tumbuh 8,7% secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas ekonomi dan ekspansi kredit perbankan.

Namun, perlambatan pertumbuhan baik pada kredit maupun uang beredar menandakan adanya normalisasi likuiditas. Perbankan mulai lebih selektif dalam ekspansi guna menjaga kualitas aset di tengah dinamika risiko yang masih berkembang.

Analis dari Panin Sekuritas, Sarkia Adelia menilai pertumbuhan kredit di kisaran 8% mencerminkan intermediasi yang tetap sehat di tengah normalisasi likuiditas.

“Perbankan saat ini cenderung lebih selektif dalam menyalurkan kredit, dengan fokus pada kualitas aset dan keberlanjutan pertumbuhan, yang justru menjadi fondasi positif bagi industri ke depan,” kata Sarkia dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Dia menambahkan bahwa bank dengan basis nasabah stabil dan pendekatan penyaluran kredit yang terukur akan memiliki keunggulan di fase ini.

Menurutnya, bank yang memiliki akses ke segmen berpenghasilan tetap serta didukung kemitraan strategis di sektor riil cenderung lebih resilien dalam menjaga kualitas aset. Dalam konteks ini, perbankan perlu mempertahankan pertumbuhan yang sehat tanpa mengorbankan profil risiko.

Dalam lanskap tersebut, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. berupaya mempertahankan pertumbuhan kredit secara konsisten dengan pendekatan yang lebih terukur. Perseroan menekankan keseimbangan antara ekspansi dan kualitas sebagai strategi utama.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kolaborasi dengan mitra bisnis untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran kredit. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan tanpa meningkatkan risiko secara signifikan.

Selain itu, perseroan terus mengembangkan inovasi produk yang menyesuaikan kebutuhan nasabah. Perubahan perilaku konsumen mendorong kebutuhan akan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan adaptif.

Dari sisi profil risiko, basis nasabah yang didominasi segmen pegawai tetap dinilai mampu menjaga kualitas kredit dalam jangka panjang. Pada sektor pembiayaan perumahan, perseroan juga memperluas kerja sama dengan pengembang properti.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) melaporkan kredit yang disalurkan sepanjang 2025 senilai Rp173 triliun atau tumbuh sebesar 2% secara tahunan (year on year/YoY).

Hal ini disampaikan oleh Direktur OCBC NISP Hartati pada Paparan Publik Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026, Kamis (9/4/2026).

"Total kredit yang disalurkan tumbuh 2% menjadi Rp173 triliun dengan kualitas kredit yang terjaga," terang Hartati di OCBC Tower, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Di sisi lain, dia melaporkan bahwa rasio non-performing loan (NPL) atau kredit macet sebesar 1,9% atau lebih rendah dari rata-rata industri.

Pada sisi dana pihak ketiga (DPK), OCBC melaporkan terdapat peningkatan sebesar 18% (yoy) sehingga totalnya sepanjang tahun lalu mencapai Rp244 triliun.

"Pertumbuhan dana pihak ketiga ini didukung pertumbuhan giro dan tabungan yang meningkat 24% sehingga rasio CASA mencapai 58% pada akhir tahun," terang Hartati.

Ke depan, perseroan menilai pertumbuhan dapat didukung dengan kecukupan modal yang kuat atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 24,5%. Hartati menyebut pertumbuhannya mencapai 93 basis poin dari tahun sebelumnya.

Perlambatan Kredit

Adapun pertumbuhan 2% pada penyaluran kredit ini diakui sebenarnya melambat. Apabila merujuk pada Laporan Tahunan OCBC 2024, jumlah kredit bruto saat itu Rp170,5 triliun atau tumbuh 10,6% (yoy).

Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja menyebut pertumbuhan kredit sepanjang 2025 oleh perseroan lebih rendah khususnya pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM) serta kredit pemilikan rumah (KPR).

"Namun dari sisi business banking commercial, korporasi, tumbuh cukup baik. Kami pun melihat 2025 cukup banyak tantangan sehingga kami lihat sadar penuh memang relatif untuk menjaga agar lebih hati-hati untuk jangka panjangnya," kata Parwati.

Sejalan dengan itu, perseroan mengakui pertumbuhan DPK yang lebih cepat yakni 18% (yoy) dibandingkan kredit telah memicu penurunan rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) ke 70,4%.

Pada tahun ini, Parwati memperkirakan LDR masih di bawah 80%. Akan tetapi, dia melihat capaian LDR tahun ini sebetulnya berasal dari CASA low cost funding.

"Dari profitabilitas masih terjaga dengan baik," paparnya.

Adapun Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa total kredit yang disalurkan perbankan sampai dengan Desember 2025 lalu mencapai Rp8.448,7 triliun. Pertumbuhannya mencapai 9,3% (YoY).

Pada akhir tahun lalu, perincian kredit yang disalurkan meliputi kredit investasi Rp2.506,7 triliun, kredit modal kerja (KMK) Rp3.589,8 triliun, serta kredit konsumsi Rp2.352,1 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank OCBC NISP Tbk mencatat laba bersih Rp 5,1 triliun sepanjang 2025. Angka ini tumbuh 4 persen dibandingkan laba 2024 sebesar Rp 4,9 triliun.

Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja menyebut kinerja ini ditopang pertumbuhan yang berkualitas. Permodalan dan likuiditas tetap terjaga kuat.

Perseroan menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit, pengelolaan risiko, serta penguatan dana murah. Basis nasabah juga terus diperluas.

"Kinerja ini mencerminkan OCBC yang berfokus pada pertumbuhan jangka panjang," ujarnya saat paparan publik tahunan di Tower OCBC, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Pendapatan operasional meningkat 10 persen menjadi Rp 13,09 triliun. Pendapatan bunga bersih atau net interest income turun 1 persen secara tahunan menjadi Rp 10,95 triliun.

Dari sisi intermediasi, kredit bruto tumbuh 2 persen menjadi Rp 173 triliun. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non performing loan bruto di level 1,9 persen.

Simpanan nasabah mencatat pertumbuhan tinggi. Dana pihak ketiga naik 18 persen menjadi Rp 243,5 triliun.

Kenaikan tersebut mendorong total aset bank menjadi Rp 308,1 triliun. Nilai ini tumbuh 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Permodalan bank tetap kuat. Capital adequacy ratio tercatat 24,5 persen atau naik 93 basis poin secara tahunan.

Transformasi digital juga mencatat pertumbuhan signifikan. Frekuensi transaksi digital meningkat 46 persen sepanjang 2025.

Jumlah pengguna aktif internet banking dan OCBC Mobile Banking tumbuh 13 persen. Pengguna aktif OCBC Business Mobile untuk nasabah korporasi naik 19 persen.

Nilai transaksi digital mencapai sekitar Rp 1.500 triliun selama 2025.