Bisnis.com, JAKARTA — Jelang pelaksanaan bertahap sentralisasi ekspor sumber daya alam (SDA) strategis pekan depan, pemerintah maupun badan usaha atau eksportir masih melakukan berbagai persiapan. Implementasi sistem ekspor terpusat melalui BUMN ini diharapkan berlaku secara penuh paling lambat 1 Januari 2027.

Mulai 1 Juni 2026 atau pekan depan, sistem perdagangan luar negeri Indonesia akan mulai bertransisi ke mekanisme baru. Dimulai dari tiga komoditas SDA strategis utama, yakni batu bara, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan paduan besi (ferro alloy), ekspor akan dilakukan melalui BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Implementasi dilakukan dalam dua tahapan. Tahap 1 yakni 1 Juni sampai 31 Desember 2026 dan bakal dievaluasi setiap tiga bulan. Kemudian, tahap II yakni masa implementasi penuh paling lambat 1 Januari 2027.

Pada Tahap I ini, pemerintah memastikan bahwa ekspor masih dilakukan seluruhnya oleh perusahaan di sektor terkait dengan buyer di luar negeri (importir). Namun, meski transaksi masih dilakukan oleh masing-masing Perusahaan, para eksportir batu bara, CPO dan paduan besi akan mulai diwajibkan melapor ke DSI.

PT DSI, yang dipimpin oleh mantan petinggi Vale yaitu Luke Thomas Mahony ini bakal mulai melakukan dokumentasi ekspor. Masa transisi pertama ini akan dievaluasi setelah tiga bulan pertama tepatnya sampai Agustus 2026.

Setelahnya, pemerintah menargetkan seluruh proses transaksi ekspor yakni kontrak, pengiriman barang sampai dengan pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh DSI pada awal tahun depan.

Dimulai dari masa transisi ini, BUMN ekspor mendapatkan hak akses terhadap sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) yaitu Customs-Excise Information System and Automation (CEISA).

Dengan ini, DSI memiliki akses terhadap setiap akun CEISA eksportir batu bara, CPO dan paduan besi. Namun, selama masa transisi, pengisian modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh masing-masing perusahaan eksportir.

Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pelengkap Pabean serta lainnya di atasnamakan oleh BUMN, yang mewakili Perusahaan selaku pemilik barang. Akan tetapi, kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan buyer di luar negeri masih dilakukan Perusahaan secara langsung.

Pemenuhan kewajiban terkait dengan perizinan, pembayaran pungutan seperti bea keluar, PNBP SDA serta pajak ekspor tetap masih dilakukan oleh perusahaan atas nama eksportir (BUMN ekspor).

Adapun pada 1 Januari 2027, keseluruhan proses ini nantinya dilakukan sepenuhnya oleh DSI. Sedari awal, DSI nantinya akan mulai mengisi modul PEB seluruh perusahaan alias pemilik barang pada platform CEISA. Pengisian PEB tidak lagi dilakukan masing-masing perusahaan pemilik barang sejalan dengan sentralisasi ekspor satu pintu melalui BUMN ekspor tersebut.

Kemudian, pengurusan berbagai dokumen ekspor, kontrak dan transaksi dengan buyer di luar negeri (importir), serta pemenuhan kewajiban pungutan dan perpajakan dilakukan oleh BUMN DSI.

Sebelumnya diketahui pemerintah sudah menggelar berbagai sosialisasi dengan kementerian/lembaga lain dan pelaku usaha terkait. Pada Kamis (21/5/2026), Kemenko Perekonomian telah menggelar sosialisasi dengan sekitar 18 asosiasi usaha maupun eksportir komoditas SDA strategis.

Salah satu yang hadir adalah Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI). Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengaku masih punya banyak pertanyaan mengenai mekanisme baru ekspor ini. Apalagi, industri batu bara menjadi salah satu yang langsung terdampak pekan depan.

Meski demikian, Gita menjelaskan bahwa tahapan pertama nantinya baru bersifat pelaporan sehingga tidak ada skema bisnis perusahaan yang berubah. Bahkan, tidak ada formulir atau laporan tambahan yang perlu dibuat.

Mulai pekan depan, perusahaan hanya perlu melakukan checklist persetujuan pada dialog box pada portal Bea Cukai CEISA 4.0 guna pelaporan kepada DSI.

Akan tetapi, Gita tidak menampik masih ada satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Misalnya, apabila pemerintah sudah memiliki peta jalan integrasi sistem nasional dan user acceptance testing (UAT) lintas pemangku kepentingan sebelum implementasi penuh 1 Januari 2027.

"Ekosistem ekspor Indonesia saat ini tidak berdiri di satu aplikasi saja. Proses ekspor melibatkan banyak sistem. Apakah seluruh sistem terkait sudah saling terhubung, memiliki alur data yang jelas, dan sudah diuji bersama oleh seluruh pemangku kepentingan?," terangnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Oleh sebab itu, Gita mendorong pemerintah perlu menjelaskan lebih terperinci berbagai pertanyaan besar dari pelaku usaha. Misalnya, posisi kontrak ekspor yang sudah berjalan hingga peran DSI ke depannya.

"Masih terdapat sejumlah pertanyaan besar yang perlu dijelaskan lebih rinci, termasuk bagaimana posisi kontrak ekspor yang sudah berjalan, hubungan dengan pembeli luar negeri, mekanisme pembayaran, kepastian jadwal pengapalan, serta peran DSI dalam rantai bisnis ekspor ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan bahwa sistem anyar proses ekspor ini akan tetap menghormati kontrak jangka panjang yang sudah ada sebelum DSI.

Akan tetapi, dia tidak menutup peluang untuk mengkaji kembali kontrak ini apabila ada ketidaksesuaian antara harga yang disepakati dengan indeks pasar dunia. Sebab, Rosan menyebut rezim ekspor baru ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta menghilangkan praktik underinvoicing hingga transfer pricing.

"Biarpun mereka kontrak jangka panjang, tetapi penentuan price-nya, harganya, itu kan tidak ditentukan pada saat itu. Jadi pada saat nanti kontrak itu mulai berjalan, kalau kami lihat apakah kontrak itu di bawah indeks pasar dunia, di mana sekarang yang berjalan, tentu kami akan melakukan review atas itu," ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pekan lalu, Kamis (21/5/2026).

Rosan tidak memerinci lebih lanjut nasib kontrak yang nantinya ternyata ditemukan tidak sesuai. Dia hanya menegaskan bahwa pemerintah dan Danantara menghormati kontrak yang sudah ada.

"Kami akan menghormati the sanctity of the contract. Tetapi yang saya ingin sampaikan itu, kalau kami lihat ada indikasi penjualan underinvoicing, ya tentunya kami akan melakukan evaluasi mengenai kontrak itu," ujar pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu.

Kesiapan Pemerintah

Selain dengan pengusaha, Kemenko Perekonomian juga menyebut telah melakukan sosialisasi dengan lintas kementerian/lembaga. Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ikut terlibat.

Sebagaimana diketahui, sistem dan tata kelola ekspor baru ini diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Prabowo Subianto di DPR, Rabu (20/5/2026). Dia menyebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan tata kelola ekspor melalui Danantara.

Dimulai dari batu bara, CPO dan paduan besi, ekspor komoditas strategis ini akan terpusat melalui Danantara. Dengan demikian, perusahaan eksportir dalam negeri tidak lagi melakukan kontrak dan transaksi hanya dengan pembeli (buyer) luar negeri saja.

Untuk itu, sejumlah regulasi pun akan perlu disesuaikan. Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, sejumlah regulasi bakal diterbitkan sebagai aturan turunan dari PP tata kelola ekspor yang baru.

Haryo mengatakan pelaku usaha pun merespons positif dan siap mendukung proses transisi ini.

"Respons pelaku usaha positif dan siap mendukung terutama setelah dijelaskan bahwa pada masa transisi praktis tidak ada perubahan proses bisnis, kecuali hanya tekan/entry pelaporan di sistem," terangnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Adapun dua regulasi turunan yang bakal dikeluarkan yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Revisi Permendag bertujuan untuk menyesuaikan rincian jenis komoditas SDA strategis yang bakal diwajibkan ekspornya melalui DSI.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan Permendag ini terbit sebelum Senin (1/6/2026). Isinya yaitu mengatur bahwa ekspor batu bara, CPO dan paduan besi hanya akan boleh diekspor melalui DSI.

"Intinya sesuai dengan yang disampaikan Pak Menteri Perdagangan, bahwa yang boleh mengekspor untuk tiga produk hanya BUMN ekspor dari yang semula semua pelaku usaha," jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Di sisi lain, Kemenkeu juga disebut akan mengeluarkan aturan teknis. Namun, pihak Kemenko Perekonomian belum mengonfirmasi apa sekiranya regulasi turunan yang bakal disesuaikan oleh otoritas fiskal.

Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) diketahui belum lama ini masih mengkaji potensi penyesuaian aturan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) pascaimplementasi ekspor melalui DSI.

Saat dikonfirmasi, otoritas pajak mengaku masih akan mendalami lebih dulu regulasi pada level yang lebih tinggi yaitu PMK. Saat ini, pihak Kemenkeu juga belum mengonfirmasi kapan PMK terkait bakal disusun dan diterbitkan.

"Saat ini kami masih mendalami skema proses bisnis yang nantinya akan diatur terlebih dahulu dalam regulasi pada level yang lebih tinggi. Adapun Peraturan Direktur Jenderal Pajak pada prinsipnya bersifat teknis dan operasional sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Ke depan, pemerintah dinilai perlu lebih gencar melakukan sosialisasi dan penjelasan terkait dengan tata kelola ekspor baru ini. Sebab, berbagai kalangan menilai kebijakan baru Presiden Prabowo ini turut memicu reaksi pasar yang cukup negatif.

Menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede, pemerintah harus mengomunikasikan peraturan pelaksana dan hal teknis dari pemusatan ekspor komoditas strategis ini. Terkait dengan reaksi pasar, Josua menilai sentimen pelaku pasar tidak dipengaruhi oleh faktor tunggal.

Josua menyampaikan, kebijakan baru pemerintah ini diharapkan benar-benar bisa mendorong penerimaan tanpa memicu efek samping yakni pelemahan investasi.

"Kejadian ataupun pergerakan di pasar keuangan itu bisa dari beberapa faktor yang terjadi di satu hari. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi hanya satu faktor saja. Yang pasti kita berharap bahwa kebijakan ini diambil untuk bisa mendorong penerimaan, tetapi jangan sampai side effect-nya bisa menurunkan investasi dari asing, khususnya investasi asing," jelasnya.

Josua menyebut pemerintah masih memerlukan investasi asing sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi, dengan target tinggi pertumbuhan PDB sampai 8% di 2029.

Untuk itu, dia berharap agar kebijakan pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara ini tidak berdampak buruk ke prospek investasi ke depannya.

"Kita perlu kebijakan-kebijakan yang di satu sisi bisa meningkatkan penerimaan tetapi juga tetap menjaga iklim investasi, khususnya investasi asing," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tata kelola ekspor yang tengah disiapkan pemerintah dinilai dapat membantu memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus menopang daya saing industri baja nasional yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio Krakatau Steel Hernowo mengatakan, pelemahan kurs menjadi salah satu tantangan utama bagi industri baja domestik karena sebagian bahan baku produksi masih harus didatangkan dari luar negeri.

“Material kita sebagian bahan bakunya masih impor dan itu sangat tergantung kepada nilai tukar,” ujar Hernowo di sela pelepasan ekspor baja lapis PT Tata Metal Lestari, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, industri baja nasional belum sepenuhnya dapat menggunakan bahan baku lokal lantaran kadar besi atau Fe bijih domestik masih relatif rendah, yakni sekitar 58%—62%. Sementara itu, bahan baku impor memiliki kandungan Fe hingga 75%—80% sehingga lebih efisien digunakan dalam proses produksi baja.

Oleh karena itu, produsen baja nasional masih harus mencampur bahan baku lokal dan impor untuk menjaga kualitas produk. “Jadi namanya bisnis industri begini itu tidak bisa 100% lokal misalnya batu, kita harus mix dengan batu impor yang kandungannya mungkin 75%-80%. Jadi yang seperti ini itu sangat terpengaruh oleh exchange rate,” jelas Hernowo.

Dalam kondisi tersebut, Hernowo memandang langkah pemerintah menata devisa hasil ekspor menjadi penting agar aliran valuta asing dari aktivitas perdagangan internasional dapat menopang stabilitas rupiah.

“Pemerintah sepertinya ingin membantu pemain-pemain yang sering transaksi dengan luar negeri supaya foreign currency yang masuk bisa tertata dengan bagus. Mudah-mudahan bisa memperkuat kembali nilai tukar rupiah,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam skema tersebut, penjualan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Tahap awal implementasi berlangsung pada 1 Juni—31 Agustus 2026, ketika perusahaan mulai mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, transaksi ekspor-impor direncanakan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Pemerintah menyebut kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

Memperkuat Industri Baja Nasional

Di sisi lain, Hernowo menyampaikan prospek industri baja nasional masih sangat besar seiring rendahnya konsumsi baja domestik yang baru berada di kisaran 65—66 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai sekitar 150 kilogram per kapita per tahun.

Menurut Hernowo, konsumsi baja per kapita merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara “Semakin maju sebuah negara, konsumsi baja per kapita per tahun itu semakin tinggi,” katanya.

Kendati demikian, rendahnya konsumsi baja nasional justru dinilai menjadi peluang besar bagi pertumbuhan industri baja domestik dalam jangka panjang. “Kalau kita bisa menaikkan dua kali lipat saja, itu sudah setara rata-rata Asia Tenggara,” ujarnya.

Besarnya potensi pasar domestik tersebut, lanjut Hernowo, juga menjadi alasan banyak produsen baja asal China masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, dia meminta seluruh pelaku industri dan pemerintah memperkuat kolaborasi menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah akan memberikan penjelasan kepada investor dan pelaku usaha terkait pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) guna meredam kekhawatiran pasar terhadap kebijakan baru sektor ekspor.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Saat ditanya mengenai mekanisme pengawasan ekspor yang sebelumnya disebut akan dikelola melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Danantara, Airlangga mengatakan pengurus PT DSI nantinya akan diumumkan langsung oleh pihak Danantara.

“Nanti itu dari Danantara akan mengumumkan siapa pengurus daripada DSI tersebut,” ujar Airlangga.

Dia juga menanggapi munculnya sentimen dari sejumlah asosiasi industri, termasuk sektor sawit dan batu bara, setelah pengumuman pembentukan PT DSI.

Menurut Airlangga, pemerintah akan melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada investor sebelum kebijakan tersebut mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.

“Nanti akan ada penjelasan kepada para investor, sehingga sebelum 1 Juni nanti para pelaku sudah bisa mengetahui,” katanya.

Airlangga menjelaskan, pada tahap awal implementasi, pemerintah baru akan menerapkan sistem pelaporan ekspor kepada DSI, bukan pengambilalihan aktivitas ekspor oleh negara.

“Karena kemarin kan untuk tahap awal kita melakukan keterbukaan terhadap reporting atau dalam bentuk pelaporan,” ujarnya.

Dia menegaskan, kegiatan ekspor tetap dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini telah beroperasi di sektor terkait, termasuk batu bara, crude palm oil (CPO), dan feronikel.

“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya; batu bara, CPO, maupun feronikel,” tutur Airlangga.

Menurutnya, perusahaan hanya diwajibkan menyampaikan laporan ekspor kepada Danantara sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pemantauan devisa hasil ekspor nasional.

“Dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” kata Airlangga.

Pemerintah sebelumnya menyatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan berperan dalam pengawasan dan pengelolaan pelaporan ekspor komoditas strategis nasional sebagai bagian dari reformasi tata kelola sumber daya alam dan penguatan cadangan devisa negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Uni Emirat Arab (UEA) mempercepat pembangunan pipa minyak baru yang akan menggandakan kapasitas ekspor melalui Fujairah, kota pelabuhan di wilayah timur negara tersebut, di tengah upayanya mencari jalur alternatif selain Selat Hormuz.

Putra Mahkota UEA, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed mengumumkan percepatan proyek West-East Pipeline untuk memenuhi kebutuhan energi global dalam rapat eksekutif yang digelar Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Kantor Media Abu Dhabi menyebut pipa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

"ADNOC berada pada posisi yang kuat sebagai produsen energi global yang andal dan memiliki fleksibilitas operasional untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pasar ketika hambatan ekspor memungkinkan," ujar Sheikh Khaled dikutip dari Al Jazeera, Minggu (17/5/2026).

Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran mengguncang rantai pasok energi global.

Blokade Selat Hormuz—jalur yang sebelumnya dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia—serta penerapan protokol maritim baru Iran dan serangan terhadap infrastruktur energi memaksa negara-negara Teluk mencari jalur perdagangan alternatif demi menjaga ekspor minyak dan gas.

Saat ini, UEA telah memiliki jaringan Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), pipa sepanjang 380 kilometer yang menghubungkan ladang minyak dan gas Habshan di barat daya Abu Dhabi menuju pelabuhan Fujairah, yang belakangan juga menjadi sasaran serangan.

Pipa yang mulai beroperasi pada 2012 tersebut memiliki kapasitas sekitar 1,5 juta barel per hari (barrel per day/bpd) dan menjadi salah satu jalur energi utama di Timur Tengah.

Arab Saudi juga memiliki jalur East-West Pipeline yang dirancang untuk menyalurkan minyak dari wilayah timur kerajaan menuju pantai barat yang relatif lebih aman dari dampak perang Iran.

Pipa milik Arab Saudi itu memiliki panjang sekitar 1.200 kilometer, membentang dari pusat pengolahan minyak Abqaiq menuju pelabuhan Yanbu di Laut Merah. CEO Saudi Aramco Amin Nasser menyebut jalur tersebut sebagai urat nadi penting bagi negara tersebut.

Sementara itu, Oman memiliki garis pantai luas di luar Selat Hormuz, sedangkan Kuwait, Irak, Qatar, dan Bahrain masih sangat bergantung pada jalur tersebut untuk aktivitas perdagangan energi mereka.

Bulan lalu, UEA mengumumkan keluar dari Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) guna lebih fokus pada kepentingan nasional. Pemerintah UEA menyebut langkah itu sebagai bagian dari visi strategis jangka panjang dan transformasi profil energi negara tersebut.

Revisi ini bertujuan menyederhanakan regulasi serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perdagangan global dan kebutuhan pelaku usaha

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan dua regulasi baru di bidang ekspor untuk mempercepat deregulasi dan memberikan kemudahan berusaha, terutama pada sejumlah komoditas strategis seperti timah, batu bara serta minyak dan gas bumi melalui melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 5 dan 6 Tahun 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, penerbitan kedua Permendag menjadi bagian dari upaya menyederhanakan proses ekspor sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha di tengah dinamika perdagangan global.

"Kedua Permendag tersebut merelaksasi kebijakan ekspor dengan menghapus sejumlah kewajiban dan sanksi, serta mengurangi dokumen larangan dan pembatasan (lartas)," ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Selasa.

Permendag 5/2026 berisi tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Sedangkan Permendag 6/2026 mengatur barang yang dilarang untuk diekspor. Kedua regulasi tersebut telah diundangkan pada 26 Maret 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana menyampaikan perbaikan pada kebijakan ekspor ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha yang menginginkan proses ekspor lebih cepat dan efisien.

"Revisi ini bertujuan menyederhanakan regulasi serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perdagangan global dan kebutuhan pelaku usaha," kata Tommy.

Bentuk relaksasi kebijakan ekspor dalam kedua Permendag, antara lain, berupa penyederhanaan instrumen ekspor pada sejumlah komoditas strategis.

Pada komoditas timah industri, persyaratan cukup melalui Persetujuan Ekspor (PE) dan Laporan Surveyor (LS), sedangkan persyaratan Eksportir Terdaftar (ET) dihapus.

Sementara itu, pada sektor minyak dan gas bumi, ketentuan disederhanakan menjadi hanya PE dan LS dari yang sebelumnya mensyaratkan ET, PE, dan LS. Namun, berlaku pengecualian untuk ekspor gas bumi melalui pipa, yaitu tetap mensyaratkan adanya ET.

Ekspor batu bara juga disederhanakan melalui penghapusan persyaratan perjanjian kerja sama dalam pengajuan ET serta kewajiban realisasi ekspor minimal satu kali dalam dua tahun berikut sanksinya.

Kebijakan ini diikuti pemberian fleksibilitas sumber bahan baku untuk mendukung hilirisasi timah industri.

Di sisi lain, ketentuan spesifikasi teknis untuk timah solder, seperti batasan kandungan besi (Fe), dimensi, berat, dan metode pengemasan, juga dihapus untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi bagi para pelaku usaha.

Kemudian, pemerintah mendorong digitalisasi dan otomasi layanan perizinan ekspor melalui modernisasi sistem yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penerapan penerbitan PE secara elektronik dan otomatis untuk komoditas tertentu seperti beras dan produk perikanan.

Sistem perizinan ekspor juga telah terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (SINSW) untuk mempercepat proses verifikasi data teknis dari kementerian dan lembaga terkait.

Salah satu perubahan utama adalah pengalihan kewenangan penerbitan dokumen angkut Tumbuhan
Alam dan Satwa Liar (TASL) perairan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan PE untuk konsentrat ilmenit dan rutil hanya dapat diajukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. Ketentuan baru ini menghapus persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) karena komoditas tersebut dikategorikan sebagai produk sampingan tambang.

Tommy menambahkan, penyusunan aturan tersebut telah melalui proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk masukan dari asosiasi pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja neraca perdagangan nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan neraca dagangIndonesia tetap mencatatkan surplus sepanjang 2026, meski nilainya diperkirakan lebih tipis dibandingkan tahun sebelumnya. Prospek positif ini tetap terjaga di tengah tekanan global dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa perlambatan ekspor sebenarnya telah diantisipasi sejak awal tahun. Hal ini dipicu oleh kebijakan perdagangan yang semakin restriktif dari negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat.

“Ini memang kami prediksikan penetrasi ekspor akan lebih rendah pada tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin, sehingga pertumbuhannya lebih rendah, surplus kita juga lebih tipis, jauh lebih tipis dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, eskalasi konflik di Timur Tengah turut memberikan tekanan tambahan terhadap perdagangan global. Gangguan rantai pasok serta ketidakpastian geopolitik berdampak pada permintaan dari negara mitra utama Indonesia.

Meski demikian, dampak langsung terhadap ekspor Indonesia dinilai relatif terbatas. Ekspor ke kawasan Teluk yang melewati Selat Hormuz hanya sekitar 3%, sehingga risiko utama lebih berasal dari efek tidak langsung ke negara mitra dagang besar seperti China, India, Singapura, dan Jepang.

Faisal menilai ketergantungan negara-negara tersebut terhadap pasokan energi dari kawasan Teluk dapat memengaruhi permintaan terhadap produk Indonesia. Namun, kondisi ini juga membuka ruang bagi strategi penyesuaian pasar ekspor.

Di tengah tekanan tersebut, kenaikan harga komoditas unggulan seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) menjadi faktor penopang nilai ekspor. Meski volume perdagangan berpotensi menurun, peningkatan harga dinilai tetap memberikan kontribusi positif terhadap kinerja ekspor nasional.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan memperkirakan ekspor Indonesia masih akan tumbuh pada kisaran 5,3%—6,9% sepanjang 2026. Proyeksi ini menunjukkan optimisme pemerintah dalam menjaga momentum perdagangan di tengah ketidakpastian global.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa peluang tetap terbuka, terutama melalui diversifikasi pasar ekspor. Pemerintah mendorong ekspansi ke kawasan yang relatif stabil seperti negara-negara Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Asia Tenggara, Amerika Latin, hingga Afrika.

“Ya tapi kita optimis ya, optimis bahwa semua akan selesai, semua akan selesai dan ini ketika kondisinya seperti ini sebenarnya kita mempunyai kesempatan juga untuk yang pertama tadi mencari pasar yang baru,” ujar Budi.

Selain itu, kenaikan harga komoditas global juga dinilai akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Menurutnya, tren ini dapat menjadi peluang untuk menjaga kinerja perdagangan tetap positif, meskipun terdapat penyesuaian pada biaya logistik.

“Artinya kalau naik berarti ya nilai ekspor kita ya pasti meningkat, pasti meningkatnya. Nanti mungkin kita kompensi dengan biayanya [logistik],” lanjutnya.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pembenahan sektor logistik nasional untuk meningkatkan daya saing ekspor. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam peta perdagangan global yang terus berubah.

Dengan kombinasi strategi diversifikasi pasar, dukungan harga komoditas, serta penguatan infrastruktur logistik, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mempertahankan surplus neraca dagang. Prospek ini menjadi sinyal positif bagi ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO) memasuki 2026 dengan strategi ekspansi agresif. Emiten eksportir sarang burung walet ini menyiapkan enam pasar ekspor yang akan digarap tahun depan, seiring peningkatan utilitas pabrik dan tambahan modal kerja dari hasil penawaran umum perdana saham (IPO).

Direktur Keuangan Abadi Lestari Indonesia Dwiadi Prastian Hadi menerangkan bahwa keyakinan tersebut didorong oleh ekspektasi peningkatan utilitas pabrik setelah perseroan memperoleh dana segar dari aksi penawaran umum perdana saham.

“Kalau utilisasi saat ini memang belum sampai 50%. Diharapkan nanti dengan adanya penambahan dana IPO ini kami bisa meningkatkan produksi di atas 60%,” katanya, Senin (8/12/2025).

Memasuki tahun Kuda Api 2026, RLCO cukup percaya diri membukukan pertumbuhan pendapatan hingga double digit. Perseroan bahkan menargetkan omzet mencapai Rp600 miliar pada tahun mendatang.

Ekspektasi pertumbuhan juga masih diincar pada tahun ini. RLCO berharap dapat membukukan laba bersih sekitar Rp35 miliar per akhir 2025, atau berpotensi meningkat 49,06% YoY dari posisi Rp23,48 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Optimisme RLCO turut ditopang oleh rencana ekspansi ke sejumlah pasar baru di luar negeri. Pada 2026, perseroan akan mengeksplor empat negara tambahan: Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, dan Filipina. Ekspor ke Thailand direncanakan pada kuartal II/2026 dan ke AS pada kuartal IV/2026, sementara pasar Vietnam telah mulai dieksplor sejak kuartal IV/2025.

Kontribusi pasar ekspor diharapkan mencapai 80% terhadap pendapatan perseroan tahun depan. Dengan demikian, RLCO akan menggarap total enam pasar ekspor pada 2026 melalui lini produk olahan.

Mengacu prospektus, seluruh dana yang dihimpun dari IPO akan digunakan untuk pembelian sarang burung walet sebagai modal kerja. Sebesar 56,33% dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja RLCO, sementara 43,67% lainnya disalurkan kepada PT Realfood Winta Asia (RWA) sebagai penyertaan modal. Saat ini RLCO menggenggam 93,75% saham RWA.

Perusahaan berbasis di Bojonegoro, Jawa Timur, ini berdiri sejak 2014 dan sejak awal fokus pada kegiatan ekspor sarang burung walet. Produk RLCO kini telah menembus pasar China, Hong Kong, dan Amerika Serikat.

Dari sisi operasional, RLCO memiliki kapasitas produksi sarang burung walet mencapai 32 ton per Mei 2025. Selain itu, melalui anak usaha, RLCO juga memiliki kapasitas produksi 5,40 juta unit consumer goods jar, 2,52 juta unit jelly, dan 1,29 juta unit powder.

Portofolio produk perseroan mencakup minuman sarang burung walet, kaldu ayam, suplemen kolagen, hingga nutrisi berbasis protein.

“Perseroan tumbuh dari eksportir sarang burung walet menjadi salah satu pemimpin kesehatan konsumen di Indonesia. Menyelaraskan diri dengan perubahan preferensi konsumen dan kebutuhan kesehatan, perseroan bertransformasi dari ekspor bahan mentah menjadi produsen untuk produk Superfood melalui anak usaha,” kata manajemen dalam prospektusnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten eksportir sarang burung walet PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO) optimistis mampu menorehkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan hingga dobel digit pada 2026.

Direktur Keuangan Abadi Lestari Indonesia Dwiadi Prastian Hadi menerangkan bahwa optimisme itu didukung ekspektasi peningkatan utilitas pabrik setelah mendapatkan dana segar lewat aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Kalau utilisasi saat ini memang belum sampai 50%. Diharapkan nanti dengan adanya penambahan dana IPO ini kami bisa meningkatkan produksi di atas 60%,” katanya, Senin (8/12/2025).

Memandang tahun Kuda Api 2026, RLCO menargetkan pendapatan dapat tumbuh hinggadouble digit. Bahkan, omzet yang ditargetkan perseroan mencapai Rp600 miliar pada tahun depan.

Tidak hanya itu, ekspektasi pertumbuhan juga diharapkan RLCO terjadi pada tahun ini. Per akhir 2025, RLCO berharap mencatatkan laba bersihmencapai Rp35 miliar, yang berarti potensi peningkatan hingga 49,06% YoY dari posisi Rp23,48 miliar pada periode yang sama 2024.

Dwiadi menambahkan ekspansi perseroan ke sejumlah pasar baru di luar negeri juga akan menjadi penopang pendapatan dan laba pada 2026.Setidaknya terdapat empat negara baru yang akan dieksplor RLCO pada 2026, seperti Thailand, Vietnam, AS, hingga Filipina.

Diperinci, aksi ekspor ke Thailand akan dieksekusi pada kuartal II/2026 dan Amerika Serikat pada kuartal IV/2026. Sementara pasar Vietnam telah dijajaki oleh perseroan pada kuartal IV/2025.

Penambahan pasar ekspor tersebut juga diekspektasikan bakal berkontribusi 80% terhadap pendapatan perseroan pada tahun mendatang. Dengan begitu, terdapat setidaknya enam pasar ekspor yang bakal dijangkau perseroan pada 2026 melalui produk olahan.

Adapun mengacu prospektusnya, RLCO akan memanfaatkan seluruh dana yang dihimpun dalam IPO untuk membeli sarang burung walet sebagai modal kerja. Sebesar 56,33% bakal dialokasikan untuk pemenuhan modal kerja RLCO dalam rencana pembelian sarang burung walet.

Sementara itu, sebesar 43,67% bakal dialokasikan kepada PT Realfood Winta Asia (RWA) sebagai penyertaan modal untuk melakukan pembelian sarang burung walet. Abadi Lestari Indonesia menggenggam 93,75% saham RWA.

Perusahaan ini berlokasi di Bojonegoro, Jawa Timur dan telah didirikan sejak 2014. Sejak saat itu, RLCO telah melakukan ekspor terhadap sarang burung walet sebagai lini usaha utamanya.

Di pasar internasional, produk RLCO telah menembus pasar China, Hong Kong, hingga AS. Di sisi operasional, Abadi Lestari Indonesia memiliki kapasitas produksi untuk sarang burung walet mencapai 32 ton per Mei 2025.

Selain itu, RLCO juga memiliki kapasitas produksi 5,40 juta unit consumer goods jar, 2,52 juta unit produksi jelly, dan 1,29 juta unit kapasitas produksi powder yang dijalankan oleh anak usaha.

Beberapa portofolio perseroan antara lain minuman sarang burung walet, kaldu ayam, suplemen kolagen, dan nutrisi berbasis protein.

“Perseroan tumbuh dari eksportir sarang burung walet menjadi salah satu pemimpin kesehatan konsumen di Indonesia. Menyelaraskan diri dengan perubahan preferensi konsumen dan kebutuhan kesehatan, perseroan bertransformasi dari ekspor bahan mentah menjadi produsen untuk produk Superfood melalui anak usaha,” kata manajemen dalam prospektusnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Memanfaatkan momentum Hari Ikan Nasional 2025, Regal Springs Indonesia (PT Aqua Farm Nusantara) kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain utama di industri perikanan budidaya Tanah Air.

Melalui acara bertajuk “Celebrate National Fish Day & Unveiling a New Culinary Experience: Tilapia, A Source of Protein and Nutrition to Support Indonesia’s Golden Generation”, perusahaan menghadirkan diskusi lintas sektor sekaligus memperkenalkan kemasan baru produk Tilapia Fillet kepada publik.

Presiden Direktur Regal Springs Indonesia Rudolf Hoeffelman menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, tilapia kini menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia, dengan permintaan global yang terus berkembang.

“Tilapia saat ini menjadi salah satu komoditas ekspor utama di sektor perikanan Indonesia, dan
semakin meningkat permintaannya di pasar global. Maka itu, hari ini kami ingin membawa pengalaman kuliner yang sama dengan yang dinikmati konsumen kami di pasar global, melalui tilapia untuk masyarakat Indonesia,“ jelasnya.

Peluncuran kemasan baru Tilapia Fillet disebutnya sebagai upaya memberi rasa aman dan percaya diri bagi masyarakat ketika mengolah ikan berkualitas.

"Ini adalah bagian dari usaha kami menghadirkan pengalaman mengonsumsi whitefish generasi baru,” jelas Rudolf.

Sementara itu, Direktur Regal Springs Indonesia, Tri D. Saputra, menegaskan seluruh proses produksi Regal Springs sudah memenuhi sertifikasi nasional dan internasional, mulai dari pembenihan hingga pengolahan. Ia optimistis tilapia Indonesia dapat menjadi the next generation of whitefish di pasar dunia.

Regal Springs Indonesia berharap inisiatif ini dapat memperkuat rantai pasok perikanan, meningkatkan literasi gizi masyarakat, serta menghadirkan akses protein sehat bagi berbagai lapisan masyarakat. Seluruh langkah ini diarahkan untuk mendukung visi Indonesia menuju
Generasi Emas 2045 melalui pangan berkualitas tinggi.

Kebutuhan Protein Hewani Dunia

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP KKP) Ir. Ishartini menyampaikan kebutuhan protein hewani dunia meningkat seiring pertumbuhan populasi, dan ikan tetap menjadi sumber gizi paling efektif, terutama bagi anak-anak.

Ishartini menyoroti tilapia sebagai komoditas bernutrisi tinggi mengandung sekitar 25 gram protein per 100 gram daging, diperkaya omega-3 dan berbagai vitamin penting yang menunjang kesehatan tubuh.

Ia mendorong upaya bersama untuk membangun persepsi positif tentang konsumsi ikan melalui edukasi, inovasi olahan, hingga penyediaan ikan siap masak yang mudah diakses.Ishartini juga mengapresiasi komitmen Regal Springs terhadap praktik budidaya yang bertanggung jawab, khususnya di Danau Toba.

“Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memperkuat budaya makan ikan dan mencetak Generasi Emas Indonesia,” ujarnya.

Dalam paparannya, Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP KKP Tri Aris Wibowo menyampaikan peluang bisnis tilapia masih sangat luas. Ekspor tilapia Indonesia didominasi produk fillet beku mencapai 98,7% dengan Amerika Serikat sebagai pasar utama yang menyerap hampir dua pertiga total ekspor.

Selain itu, ia juga menegaskan, tilapia Indonesia dikenal minim rejeksi di pasar internasional. “Ini menunjukkan produk kita memenuhi standar mutu global dan menjalankan praktik keberlanjutan,” jelasnya.

Sementara itu Nutrisionis Kristina Joy menuturkan pentingnya protein berkualitas bagi tumbuh kembang anak dan kesehatan jangka panjang. Tilapia sebagai pilihan lengkap berprotein tinggi, rendah lemak, dan kaya mikronutrien penting untuk metabolisme, fungsi hormon, hingga pemeliharaan massa otot.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Saham RLCO tengah menjadi perbincangan hangat di pasar saham domestik, sejalan dengan pergerakan harga saham emiten industri sarang burung walet tersebut yang terpantau terus melesat.

Sejak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO) tersebut telah melonjak sekitar 1.810,17% dari harga penawaran perdana (initial public obligation/IPO) pada 8 Desember 2025.