Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kesiapan implementasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang dijalankan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026.

Airlangga menyampaikan terdapat dua agenda utama yang dibahas dalam laporan kepada Presiden, yakni pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), serta mekanisme ekspor komoditas strategis DSI.

"Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait rencana implementasi dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang langsung tanggal 1 Juni besok, dan pelaksanaan dari ekspor CPO, batubara, dan ferroaloy yang dilaksanakan oleh DSI," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen regulasi guna mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Regulasi yang disiapkan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan.

Airlangga memastikan seluruh aturan pendukung ditargetkan rampung sebelum kebijakan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.

Selain penyusunan regulasi, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha yang berkaitan dengan sektor ekspor komoditas tersebut.

"Yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 16.00 WIB, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah," kata Airlangga.

Pemerintah sebelumnya membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, yakni mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Selanjutnya, mulai Januari 2027, DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir, memegang barang, serta menanggung risiko perdagangan sebelum menjualnya ke pasar internasional.

Hasil penjualan komoditas tersebut akan diterima dalam mata uang asing sesuai negara tujuan transaksi, dengan tetap mengikuti praktik perdagangan internasional yang berlaku. Dana hasil penjualan tersebut nantinya akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dalam waktu dekat bakal menggelar diskusi untuk meminta masukan emiten yang terdampak atas rencana pemerintah RI memperketat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana, menerangkan hingga saat ini emiten terkait belum menyampaikan pandangannya terhadap ekspor SDA satu pintu kepada AEI. Dengan begitu, AEI belum mengetahui secara rinci risiko yang dapat ditimbulkan dari pembentukan anak usaha baru Danantara ini.

”Biasanya nanti kami akan ada survei juga ke mereka untuk coba melihat persepsi mereka atau masukan-masukan yang juga bisa kami bantu advokasikan. Tapi sejauh ini memang, karena baru kemarin [diresmikan], jadi belum ada apa-apa,” katanya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (21/5/2026).

Untuk diketahui, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk anak usaha baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia di tengah rencana pemerintah memperketat tata kelola ekspor komoditassumber daya alam (SDA).

Dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, menunjukkan bahwa posisi direktur PT Danantara Sumberdaya Indonesia ditempati oleh Luke Thomas Mahony, mantan direktur PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

Sementara itu, komisaris PT Danantara Sumberdaya Indonesia dijabat oleh Harold Jonathan Dharma TJ yang pernah menjabat sebagai direktur PT Mandiri Sekuritas.

Sontak selepas kabar tersebut beredar, Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,82% ke level 6.318,50. Sejumlah saham yang mendorong pelemahan dari indeks LQ-45 adalah saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) turun 10,18% ke level Rp1.720, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) melemah 9,23% ke level Rp590, disusul saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) turun 6,99% ke level Rp173.

Berikutnya saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) juga melemah 6,31% ke level Rp2.970, serta saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) turun 6,21% ke level Rp1.435.

Pada perdagangan sesi I hari ini, Kamis (21/5/2026), IHSG juga tercatat ambles 2,76% ke level 6.144. IDX Basic dan IDX Energy menjadi dua sektor yang terjerumus ke zona merah, dengan pelemahan masing-masing 6,49% dan 5,02%.

Meskipun pasar telah merespons kebijakan ini melalui penurunan signifikan pada IHSG, Gilman menilai pihaknya belum mampu menakar dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan baru ini. Gilman bilang pihaknya bakal mengamati dinamika yang terjadi dan bakal menyampaikan masukan emiten mengenai hal ini.

Selain dengan emiten terkait, AEI juga berencana berdiskusi dengan lintas asosiasi untuk mengetahui secara riil dampak yang bakal ditimbulkan dari kehadiran anak usaha anyar Danantara.

”Mungkin kami akan koordinasi juga dengan lintas asosiasi, pengusaha batu baranya atau dan lain-lain. Karena kami kan bicaranya emiten pertambangannya aja,” katanya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kewajiban pemenuhan pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO) untuk komoditas strategis akan sepenuhnya dialihkan kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Langkah ini sejalan dengan mandat DSI sebagai pengekspor tunggal mulai Juni 2026.

Penegasan tersebut disampaikannya menyusul langkah pemerintah meresmikan PT DSI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang mengawal tata kelola ekspor. Pembentukan entitas ini dimaksudkan untuk menutup praktik manipulasi nilai ekspor (under-invoicing) dan manipulasi harga transfer (transfer pricing).

Budi menjelaskan, peralihan kewajiban DMO dari produsen ke PT DSI merupakan konsekuensi logis dari regulasi tata niaga yang berlaku.

"Nanti kalau sudah berjalan penuh, ya DMO itu [tanggung jawab] DSI otomatis. Kan aturannya yang menanggung kewajiban itu adalah eksportirnya," ungkap Budi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Terkait teknis pelaksanaan dan nasib kontrak jangka panjang antara produsen dan pembeli di luar negeri selama masa transisi, Budi menyebut bahwa secara bertahap seluruh kendali akan diambil alih oleh BUMN.

Dia menekankan bahwa sentralisasi ekspor melalui PT DSI bukan sekadar perkara administratif, melainkan strategi besar pemerintah untuk merebut kendali atas pembentukan harga di pasar global.

"Ketika BUMN ekspor, komoditasnya itu kan punya kita. Katakanlah CPO saja, kita nomor satu ekspornya di dunia. Maksudnya, biar kita itu mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan harga," jelasnya.

Lebih lanjut, saat disinggung mengenai margin keuntungan bagi PT DSI sebagai pelaksana ekspor, Budi menyatakan bahwa mekanisme bisnis akan berjalan seperti biasa. Hanya saja, pergantian eksportir ke BUMN diharapkan mampu memangkas inefisiensi rantai pasok dan memaksimalkan nilai jual.

Demi memberikan kepastian dan landasan hukum bagi operasional PT DSI, Kementerian Perdagangan kini tengah memacu penyelesaian Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru. Regulasi ini akan mengatur secara komprehensif tata niaga ekspor untuk tiga komoditas awal, yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy (paduan besi).

Mendag memastikan bahwa beleid tersebut akan segera diterbitkan dalam waktu dekat untuk mengejar target implementasi transisi pada 1 Juni 2026.

"Otomatis ada Permendag baru. Ini harus selesai, hari ini paling lambat besok, tapi secara teknis hari ini harus diselesaikan," ujar Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi atau testing, inspection, and certification (TIC), PT Carsurin Tbk. (CRSN), berharap perubahan tata kelola ekspor batu bara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tetap membuka peluang bagi surveyor swasta.

Direktur Utama CRSN Erwin Manurung mengatakan sejauh ini belum terdapat perubahan signifikan terhadap mekanisme kerja perusahaan sebagai surveyor meski pemerintah akan menerapkan skema ekspor batu bara satu pintu melalui DSI mulai 1 Juni 2026.

Menurutnya, perubahan utama justru terjadi pada sisi perdagangan atau trading batu bara yang sebelumnya dilakukan langsung oleh trader kepada pembeli luar negeri.

“Yang jelas berubah ini trading keluarnya. Yang selama ini di-handle trader, sekarang diambil alih oleh DSI. Kalau untuk surveyor saya kira tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Erwin menjelaskan peran Carsurin tetap sebagai perpanjangan tangan pemerintah ataupun pelaku usaha dalam layanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi komoditas batu bara.

Dampak terhadap bisnis surveyor masih belum terlihat lantaran detail implementasi kebijakan dari pemerintah masih terus dimatangkan.

Dia berharap keberadaan DSI sebagai entitas badan usaha milik negara (BUMN) tidak membuat adanya perbedaan perlakuan antara surveyor pelat merah dan swasta.

“Harapannya tetap tidak membedakan antara surveyor BUMN dengan swasta, tetap mengutamakan kualitas dan servis,” tuturnya.

Dia juga mengungkapkan segmen batu bara saat ini berkontribusi sekitar sepertiga terhadap total pendapatan Carsurin. Perseroan menjalankan bisnis tersebut melalui entitasnya PT Carsurin Coal Trust.

Pada 2026 manajemen menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 22,4% menjadi Rp618,16 miliar dari Rp504,96 miliar pada 2025. Jasa inspeksi masih menjadi motor utama pendapatan dengan kontribusi sekitar Rp491,11 miliar atau 77% pada tahun ini, naik dari sebelumnya Rp391,44 miliar.

Sebagai informasi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyiapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola perdagangan ekspor komoditas strategis mulai 1 Juni 2026.

Pada tahap awal hingga akhir 2026, DSI akan berperan sebagai perantara dan pengawas transaksi ekspor guna mencegah praktik under invoicing atau penjualan di bawah harga pasar.

Selanjutnya, DSI akan bertransformasi menjadi trader atau pembeli langsung komoditas ekspor dari pelaku usaha domestik untuk kemudian dipasarkan kembali ke pasar internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merespons keresahan para pelaku usaha pertambangan terkait rencana implementasi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) satu pintu.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa pihaknya akan memegang teguh prinsip kesucian kontrak (sanctity of the contract). Oleh karena itu, bagi para eksportir yang telah memiliki ikatan kontrak jangka panjang dengan pembeli di luar negeri, mekanisme pengiriman akan tetap berjalan sesuai kesepakatan awal tanpa harus dirombak total di tengah jalan.

"Enggak, kan pokoknya kita akan menghormati semua kontrak yang ada," ujar Rosan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (21/5/2026).

Kendati demikian, Rosan memberikan catatan. Meski kontrak jangka panjang tidak akan diterminasi secara sepihak, Danantara akan memantau ketat klausul penetapan harga (pricing). Praktik umum di industri komoditas menunjukkan bahwa harga jual dalam kontrak jangka panjang kerap disesuaikan dengan harga indeks pasar saat pengiriman dilakukan.

Celah inilah yang akan diawasi secara berlapis oleh badan ekspor tunggal yang dibentuk pemerintah yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Jika harga yang dipatok terindikasi jauh di bawah harga pasar global maka evaluasi menyeluruh akan langsung dilakukan.

"Nanti kalau kita lihat apakah kontrak itu di bawah indeks pasar dunia, di mana sekarang yang berjalan, tentu kita akan melakukan review atas itu. Kalau kita lihat ada indikasi penjualan under-invoicing, ya tentunya kita akan melakukan evaluasi mengenai kontrak itu," jelas Rosan.

Adapun, regulasi anyar ini menetapkan BUMN sebagai pengekspor tunggal untuk komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Kebijakan yang akan diimplementasikan penuh pada 1 September 2026 ini bertujuan menambal kebocoran penerimaan, memaksa devisa hasil ekspor (DHE) masuk ke sistem keuangan domestik, dan meningkatkan transparansi tata kelola SDA nasional.

Sebelumnya, banyak kekhawatiran yang sebelumnya dilontarkan para pelaku usaha terkait kebijakan ekspor satu pintu itu. Dari Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani misalnya, yang sebelumnya meminta ketegasan pemerintah mengenai status hukum kontrak jual-beli yang sudah berjalan.

Pengusaha menyoroti potensi kerumitan teknis, mulai dari keharusan novasi kontrak, potensi penolakan buyer terhadap perubahan alur transaksi ekspor melalui BUMN, hingga mekanisme perlindungan kewajiban pengusaha.

Janji Transisi Mulus

Senada, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir berupaya mendinginkan tensi pasar dan pelaku usaha. Dia menjanjikan fase transisi kebijakan yang akan diuji coba pada 1 Juni 2026 mendatang tidak akan merusak tatanan bisnis yang sudah terbangun.

"Kontrak existing pasti kan tetap ada, akan jalan. Sekarang kita nggak mau disrupt anything dengan menghormati kontrak-kontrak yang existing. Kita ingin semuanya lancar, berjalan dengan baik," kata Pandu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/6/2026?.

Menyadari besarnya implikasi teknis dari aturan yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini, Pandu menyatakan bahwa Danantara tidak akan merumuskan petunjuk teknis secara sepihak. Saat ini, pemerintah tengah berpacu dengan waktu untuk menjaring aspirasi dan merumuskan mekanismewin-win solution bagi negara dan pelaku usaha.

"Semuanya nih, kita lagi dapat masukan juga dari industri. Bakal ketemu asosiasi juga nanti, dan ketemu pemain-pemain the next two days [dua hari ke depan]. So it should be okay [Harusnya enggak ada masalah] lah," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Danantara Indonesia memastikan kehadiran Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak akan mengganggu mekanisme perdagangan global komoditas strategis seperti sawit dan batu bara. Danantara menilai sistem perdagangan internasional yang sudah terbentuk tetap menjadi acuan utama dalam penentuan harga dan transaksi ekspor komoditas.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas mengatakan, perdagangan komoditas strategis tetap mengikuti mekanisme pasar global sehingga tidak dilakukan secara tertutup atau berdasarkan kesepakatan sepihak antar pelaku usaha.

“Bursa komoditas di dunia ini sudah terjadi, sudah terbentuk. Mereka juga, kalau kita beli minyak kan Indonesia juga beli di bursa brand oil. Pembeli-penjual ada matchmaker-nya,” ujar Rohan saat media briefing penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut Rohan, kekhawatiran pelaku usaha terkait potensi intervensi harga tidak perlu terjadi karena harga komoditas tetap mengacu pada harga pasar internasional. Ia mengatakan para eksportir maupun pembeli global selama ini juga bertransaksi berdasarkan sistem perdagangan terbuka yang sudah berjalan lama.

“Kalau sudah punya langganan juga dia enggak bisa one on one. Kedua, market-nya juga sudah jelas,” kata Rohan.

Danantara menilai pembentukan DSI justru menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam nasional agar lebih transparan dan akuntabel. Salah satu fokusnya ialah mencegah praktik under invoicing yang dapat merugikan negara dalam perdagangan komoditas strategis.

Rohan mengatakan, DSI pada tahap berikutnya juga akan berperan sebagai trader yang membeli komoditas strategis dari pelaku usaha domestik. Skema tersebut diharapkan dapat menjaga transparansi harga jual dan memastikan nilai komoditas sesuai harga riil di pasar internasional.

“Di tahap dua kan DSI yang bayar para pengusaha batu bara dan sawit itu. Kalau harganya dia mau minta lebih? Enggak bisa dong. Di bursa-bursa dunia ini angkanya segini, enggak ada bisa tekan,” ujar Rohan.

Ia menegaskan kebijakan penguatan tata kelola ekspor melalui DSI merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Menurut dia, komoditas strategis Indonesia tetap harus dijual dengan mekanisme harga terbaik sesuai pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menyebut devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) yang masuk ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berpotensi memperkuat likuiditas domestik hingga mendorong penyaluran kredit UMKM dan kredit pemilikan rumah (KPR).

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas mengatakan pembentukan DSI tidak hanya bertujuan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas, melainkan juga memastikan dana hasil ekspor kembali berputar di dalam negeri.

“Kalau sekarang, oleh DSI itu sebagai pembeli nantinya dan sebagai pengolah uangnya dibawa ke dalam negeri, ditaruh di bank-bank Himbara jadi deposito, jadi giro, jadi tabungan itu adalah modal untuk memberikan kredit,” kata Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, selama ini dana hasil ekspor komoditas strategis diduga banyak diparkir di luar negeri sehingga tidak memberikan dampak optimal terhadap perekonomian domestik.

Dia menjelaskan dana yang tersimpan di luar negeri pada akhirnya dimanfaatkan oleh sistem keuangan negara lain untuk penyaluran kredit dan investasi.

“Kalau dia taruh di perbankan luar negeri, bentuknya kan bisa giro, bisa deposito, pokoknya masuk rekening kan? Oleh bank uangnya ada apa yang disimpan di lemari besi? Nggak mungkin dong, kan dia bayar bunga. Dia bayar bunga berarti dia harus pinjemin uang itu kan buat kredit,” ujarnya.

Rohan mengatakan apabila devisa ekspor masuk ke perbankan nasional, dana tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan bagi sektor produktif di dalam negeri.

“Kalau ada likuiditas di Indonesia itu akan menjadi sumber modal mulai dari kredit UMKM kredit konsumer, kredit KPR kredit rumah, KPR yang 30 tahun, 20 tahun,” ujarnya.

Dia menilai mekanisme tersebut akan memperkuat perputaran uang di dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Rohan menuturkan PT DSI sebagai perusahaan pelat merah akan terlibat dalam perdagangan ekspor sejumlah komoditas strategis seperti sawit dan batu bara. Pada tahap awal yang dimulai 1 Juni–31 Desember 2026, DSI akan berfungsi sebagai perantara dan pengawas transaksi ekspor guna memastikan tidak terjadi praktik under invoicing atau penetapan harga di bawah pasar.

Selanjutnya, pada fase kedua, DSI akan berubah fungsi menjadi pembeli langsung komoditas ekspor dari pelaku usaha domestik untuk kemudian dijual kembali ke pasar internasional.

Menurutnya, langkah tersebut akan membantu memastikan devisa hasil ekspor SDA kembali masuk ke Indonesia dan memperkuat cadangan likuiditas domestik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema pengawasan baru ekspor komoditas SDA melalui penunjukan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai eksportir tunggal atau semacam badan ekspor nasional untuk sejumlah komoditas strategis.

Kebijakan tersebut akan diterapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor komoditas SDA yang diumumkan Prabowo dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara, kita hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” kata Prabowo.

Melalui beleid tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor komoditas SDA tertentu dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Adapun komoditas yang disinggung antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita kita mulai dari minyak kelapa sawit batubara dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujarnya.

Mekanisme tersebut akan membuat seluruh hasil penjualan ekspor tercatat dan diawasi pemerintah, sementara hasil penjualan tetap diteruskan kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.

“Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan ke BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut ini bisa dikatakan sebagai marketing marketing facility,” terangnya.

Kepala Negara RI itu mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor SDA sekaligus menekan praktik-praktik manipulasi perdagangan internasional yang selama ini disebut merugikan negara.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar atau under invoicing, praktik pemindahan harga [transfer pricing], dan devisa hasil ekspor,” ujarnya.

Menurutnya, praktik fraud yang terjadi selama ini mencakupunder invoicing,under counting, pemalsuan tonase dan kualitas barang ekspor, hingga praktik tambang, hutan, dan kebun ilegal. Prabowo memperkirakan potensi kebocoran yang bisa diselamatkan dari perbaikan tata kelola SDA tersebut mencapai US$150 miliar per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah resmi membentuk BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). BUMN tersebut kemudian akan berfokus pada upaya memberantas praktik curang dalam kegiatan ekspor

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan badan tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang telah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dia menjelaskan bahwa fokus dari PT DSI adalah transparansi transaksi dalam kegiatan ekspor. Sebab, sekian lama telah terjadi praktik under invoicing dan transfer pricing dalam kegiatan ekspor Indonesia.

"Bahwa dengan adanya Danantara Sumberdaya Indonesia, adalah bagaimana yang selama ini terjadi pelanggaran baik under invoicing dan transfer pricing, kita coba reduce semaksimal mungkin," katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR RI pada Rabu (20/5/2026).

Adapun, under invoicing merupakan praktik kecurangan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik tersebut, baik eksportir maupun importir dengan sengaja melaporkan faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Sementara, transfer pricing merupakan penetapan harga pada transaksi perdagangan internasional yang mengacu hubungan istimewa.

Rosan menjelaskan bahwa PT DSI akan bergerak selayaknya perusahaan perdagangan yang benar. Akan tetapi, tujuan utamanya adalah menghilangkan under invoicing dan transfer pricing.

Dia mengatakan bahwa nantinya PT DSI akan mengelola kegiatan ekspor dengan mengacu pada indeks harga global. Namun, mulai Juni 2026 hingga akhir tahun ini, PT DSI akan mulai beroperasi tahap awal dengan hanya melakukan pencatatan transaksi.

Pada tahap awal itu, PT DSI pun akan melakukan evaluasi. Kemudian, apabila evaluasi berjalan lancar, PT DSI akan mulai memberlakukan transaksi melalui platform pada Januari 2027.

Dia menjelaskan bahwa upaya pembentukan PT DSI sejalan dengan prinsip Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Kami ingin memperkuat governance, transparansi, dan accountability sehingga tidak lagi ada potensi praktik-praktik yang merugikan. Tidak ada lagi terjadi uang gelap. Jadi yang dilakukan sesuai OECD," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa badan ini akan mengelola ekspor komoditas CPO, batu bara dan paduan besi. Selanjutnya, pemerintah menargetkan mekanisme ini berlaku untuk seluruh komoditas SDA strategis.

Pada tahap transisi, Airlangga menyebut bahwa transaksi ekspor masih akan dilakukan antara perusahaan dan buyer.

Menurutnya, tujuan mekanisme baru ini guna meningkatkan pengawasan ekspor maupun devisa hasil ekspor (DHE) komoditas strategis. Harapannya, mekanismen anyar ini bisa membangun validitas dan integritas data perdagangan.

"Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menyiapkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perusahaan pelat merah yang akan terlibat dalam proses ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis. Langkah itu dilakukan untuk menarik devisa hasil ekspor kembali masuk ke Indonesia.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas mengatakan pembentukan DSI merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas. Adapun untuk tahap awal, DSI akan menangani sejumlah komoditas utama seperti sawit, batu bara, dan paduan besi.

“Danantara akan ditunjuk, atau sudah ditunjuk, untuk menjadi sebuah proses bagian dari dalam proses ekspor. Untuk itu, Danantara telah mempersiapkan satu anak perusahaan yang bernama DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia, di mana ini merupakan sebuah perusahaan berbentuk BUMN,” kata Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Rohan menjelaskan keberadaan DSI dirancang agar devisa hasil ekspor dapat masuk kembali ke sistem keuangan nasional. Selama ini, pemerintah menilai terdapat praktik under invoicing dan parkir dana ekspor di luar negeri.

Rohan mengungkapkan berdasarkan data yang dipaparkan Presiden Prabowo, dugaan praktik under invoicing selama 34 tahun mencapai Rp15.400 triliun.

“Negara tidak menerima pajaknya, dalam arti pajak ekspor sesuai yang seharusnya didapat. Hanya seperlimanya, hanya 20%, 80% hilang,” ujarnya.

Dia menjelaskan praktik tersebut terjadi ketika eksportir dan pembeli luar negeri menyepakati harga transaksi di bawah harga pasar internasional. Setelah barang dijual kembali di luar negeri dengan harga normal, dana hasil penjualan disebut tidak kembali ke Indonesia.

“Dana utamanya pokok penjualannya ya di parkir aja di luar negeri,” katanya.

Menurut Rohan, keberadaan DSI ditujukan untuk memastikan hasil ekspor SDA strategis seperti sawit dan batu bara dapat kembali masuk ke dalam negeri dan memperkuat likuiditas domestik.

“Kalau sekarang, oleh DSI itu sebagai pembeli nantinya dan sebagai pengolah uangnya dibawa ke dalam negeri, ditaruh di bank-bank Himbara jadi deposito, jadi giro, jadi tabungan itu adalah modal untuk memberikan kredit,” ujarnya.

Dia juga membantah kekhawatiran pelaku usaha terkait potensi gangguan pasar ekspor akibat kehadiran DSI. Menurutnya, harga komoditas tetap akan mengacu pada harga pasar internasional dan mekanisme bursa global.

“Harganya akan sebagus harga di pasar, karena pasar akan jadi acuan,” kata Rohan.

Lebih lanjut, Rohan menjelaskan DSI akan berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) karena 1% saham perusahaan dimiliki oleh BP BUMN. Nantinya, perusahaan tersebut akan berada di tengah proses perdagangan ekspor beberapa komoditas strategis.

Menurutnya, pelaksanaan fungsi DSI akan dibagi ke dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan bertugas sebagai penilai dan perantara transaksi antara eksportir dan pembeli luar negeri.

“Di fase pertama DSI ini akan menjadi fungsi penilai dan perantara untuk antara penjual dan pembeli komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor,” ujarnya.

Pada tahap kedua, DSI akan berubah fungsi menjadi trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir domestik untuk kemudian dijual kembali ke pasar internasional.

“Di tahap kedua PT DSI ini jadi buyer. Bukan pihak perantara lagi ya, buyer,” tutupnya.

IDXChannel - Danantara Indonesia mengungkap sejumlah peran strategis PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang dibentuk untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor nasional sekaligus mendukung pengelolaan devisa negara.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, mengatakan pembentukan DSI merupakan penugasan langsung dari Presiden untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional. Perusahaan tersebut dijadwalkan mulai beroperasi efektif pada 1 Juni 2026.

"Danantara Indonesia ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau disingkat DSI, yang akan beroperasi efektif per 1 Juni 2026," ujar Pandu dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Rabu (20/5/2026).

Pandu menjelaskan, DSI nantinya akan menjalankan sejumlah fungsi utama, mulai dari memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan komoditas strategis, hingga memastikan seluruh transaksi berjalan akuntabel dan sesuai harga pasar.

Selain itu, DSI juga akan berperan dalam mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal. Selama ini devisa hasil ekspor dinilai masih belum optimal mendukung perekonomian nasional, karena banyak dana-dana tersebut justru terparkir di luar negeri.

Pandu menambahkan, perusahaan tersebut sekaligus akan melakukan konsolidasi data dan tata kelola ekspor guna meningkatkan efisiensi sektor perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam.

"Bersama-sama kita akan melakukan ini secara baik. Ini adalah one platform multiple benefit. Yang kita inginkan kalau dunia senang, Indonesia harus lebih senang lagi," kata Pandu.

Dia menambahkan, DSI diharapkan menjadi platform yang mampu membawa manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional melalui pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Sebab negara bisa mengambil lebih banyak keuntungan karena komoditas yang dijual sesuai dengan standar harga yang berlaku.

"Ini adalah sumber daya Indonesia untuk dunia yang membawa kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia," ujarnya.

Pandu memastikan pengoperasian DSI akan dilakukan dengan prosedur yang terbuka dan sesuai protokol tata kelola yang baik. Dengan mekanisme baru tersebut, pemerintah berharap sistem perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

"Kita akan menjalankan ini secara baik dan terbuka, dan semoga dengan mekanisme yang baru ini kita bisa membuat hal yang jauh lebih baik lagi," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah resmi membentuk BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor yakni PT Danantara Sumber Daya Alam (DSI). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa pun optimistis pembentukan BUMN itu mampu memberi sentimen positif ke pasar saham.

Rosan mengatakan bahwa pembentukan PT DSI merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang telah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Badan tersebut akan mengemban tugas berkaitan dengan transparansi transaksi ekspor Indonesia. Sebab, selama ini telah banyak terjadi under invoicing dan transfer pricing dalam kegiatan ekspor Indonesia. Rosan pun optimistis bahwa pembentukan PT DSI akan memberikan sentimen positif ke pasar saham.

"Ini memang kalau market kan membentuk harga karena persepsi. Akan tetapi, setelah ada fakta-faktanya, ini akan menjadi hal yang positif," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DPR RI pada Rabu (20/5/2026).

Dia pun menjelaskan bahwa pembentukan BUMN tersebut justru akan memberikan dampak positif ke pelaku usaha, khususnya emiten yang bergerak di bidang ekspor sumber daya alam. Sebab, PT DSI akan mengurangi praktik under invoicing dan transfer pricing dalam kegiatan ekspor yang selama ini merugikan pelaku usaha ekspor.

"Jadi, adanya ini [PT DSI], mungkin key-nya adalah transparansi transaksi," ujarnya.

Begitu juga dengan Purbaya. Menurutnya, dengan adanya badan khusus yang mengelola ekspor, membawa potensi keuntungan bagi emiten yang bergerak di pasar ekspor.

"Karena yang tadi profit-nya diambil sama pemegang saham utamanya mungkin pemain di luar negeri, sekarang akan terefleksi secara fair di pemegang mereka," kata Purbaya.

Alhasil, seharusnya kebijakan pembentukan PT DSI membawa angin segar kepada pasar saham Indonesia.

"Ini berita positif untuk perusahaan yang di bursa, jadi profitnya akan melambung. Jadi kalau saya bilang it's time to buy, serok, serok, serok," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta Presiden Prabowo Subianto melibatkan petani dan pelaku usaha dalam pembahasan kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang akan dipusatkan melalui badan usaha milik negara (BUMN).

Desakan itu disampaikan setelah Presiden mengumumkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis melalui BUMN dalam penyampaian Rancangan Ekonomi Makro di DPR RI pada Rabu (20/5/2026).

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan pembahasan kebijakan strategis tersebut dilakukan tanpa pelibatan memadai terhadap petani sawit, koperasi, organisasi petani, maupun pelaku usaha sawit nasional.

“Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” kata Darto dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

POPSI menilai sentralisasi ekspor sawit melalui BUMN berpotensi memunculkan monopoli perdagangan dan mengulang pengalaman buruk tata niaga komoditas pada masa lalu, khususnya model Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) di era Orde Baru.

Menurut Darto, tata niaga cengkeh pada masa itu menyebabkan petani kehilangan kebebasan menjual hasil panen, harga di tingkat petani jatuh, serta membuka ruang praktik rente ekonomi.

“Kita pernah punya pengalaman pahit ketika monopoli perdagangan komoditas dijalankan atas nama kepentingan nasional, tetapi ujungnya justru menghancurkan petani dan memperkaya segelintir elite,” katanya.

POPSI juga mengkhawatirkan dampak kebijakan tersebut terhadap industri sawit nasional yang selama ini telah terintegrasi dengan pasar global melalui kontrak langsung dengan pembeli internasional, sistem hedging, jaringan logistik, hingga refinery network global.

Ketika ekspor dipusatkan melalui satu pintu BUMN, perusahaan dinilai akan kehilangan akses direct export dan bergantung pada satu jalur perdagangan.

Kondisi tersebut dinilai dapat menurunkan efisiensi perdagangan, meningkatkan biaya logistik, memperbesar kebutuhan modal kerja, serta melemahkan daya tawar sawit Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, POPSI menilai investor asing dapat melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk resource nationalism dan intervensi pasar yang berlebihan sehingga memicu ketidakpastian usaha.

“Efek lanjutannya dapat berupa penurunan kepercayaan investor, sikap wait and see dari foreign capital, hingga kenaikan cost of capital bagi industri sawit nasional,” ujar Darto.

Namun, menurut POPSI, dampak terbesar justru akan dirasakan petani sawit mandiri. Ketika jalur ekspor dipusatkan dan jumlah pembeli efektif menyusut, kompetisi pembelian crude palm oil (CPO) dan tandan buah segar (TBS) dinilai akan melemah. Dalam situasi tersebut, harga TBS di tingkat petani berpotensi tertekan.

“Dalam sejarah perdagangan komoditas, kalau akses pasar menyempit, maka margin paling bawah yang pertama kali dikorbankan adalah petani,” katanya.

POPSI juga menilai sentralisasi ekspor dapat memperburuk posisi sawit Indonesia dalam menghadapi tuntutan pasar global terkait transparansi dan keberlanjutan, termasuk regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) Uni Eropa.

Menurut organisasi tersebut, pasar internasional saat ini menuntut tata kelola rantai pasok yang transparan, akuntabel, dan dapat diverifikasi secara independen. Karena itu, penguatan industri sawit berkelanjutan dinilai tidak dapat dilakukan melalui monopoli perdagangan.

POPSI meminta pemerintah segera membuka evaluasi kebijakan secara terbuka dengan melibatkan petani, koperasi, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil sebelum kebijakan diterapkan.