Ketika sentimen yang berkembang di pasar mereda, didukung masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah memiliki peluang kembali menguat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) bisa berperan menstabilkan kurs atau nilai tukar rupiah.

Purbaya di Jakarta, Rabu, menyebut kebijakan DHE SDA dapat meningkatkan ketersediaan devisa di dalam negeri melalui penempatan hasil ekspor sumber daya alam pada sistem keuangan nasional.

Dengan meningkatnya pasokan devisa, likuiditas valuta asing di pasar domestik akan makin kuat sehingga mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Dia memperkirakan dampak awal dari implementasi kebijakan tersebut akan mulai terlihat dalam waktu dekat.

“Ketika sentimen yang berkembang di pasar mulai mereda, didukung oleh masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah memiliki peluang untuk kembali menguat,” kata Purbaya.

Bendahara Negara itu menilai kebijakan DHE SDA merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia sekaligus memastikan manfaat hasil ekspor nasional dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian domestik.

Kombinasi fundamental ekonomi yang terjaga dan peningkatan pasokan devisa di dalam negeri, menurut Menkeu, akan menjadi faktor penting dalam memperkuat stabilitas rupiah serta sektor keuangan nasional ke depan.

Meningkatnya likuiditas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan DHE pun akan membuat sistem keuangan Indonesia makin tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Purbaya optimistis kebijakan DHE SDA akan memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan dan investor.

Secara umum, ia juga menyatakan tetap fokus menjaga agar perekonomian nasional terus tumbuh dan makin kuat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi saja, supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan terus menjaga koordinasi dengan seluruh otoritas terkait guna memastikan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan tetap terpelihara.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang tak kunjung mereda mendorong pemerintah dan bank sentral untuk mengeluarkan sejumlah amunisi baru. Setidaknya ada dua regulasi anyar yang diterbitkan dan berlaku mulai awal Juni 2026 ini sebagai ikhtiar mengembalikan marwah rupiah.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis, nilai tukar rupiah kian melemah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) yang kini bertengger di Rp17.877 per penutupan perdagangan Rabu (3/6/2026). Sentimen pasar akibat ketidakjelasan arah konflik geopolitik dinilai menjadi faktor terbesar yang membuat rupiah semakin menjauhi level Rp16.500.

Belum lagi, Bank Indonesia (BI) memprakirakan nilai tukar baru akan kembali menguat akhir kuartal II/2026. Sebab, permintaan terhadap dolar AS di domestik baru akan mulai melandai setelah tuntasnya musim haji, repatriasi dividen korporasi maupun pembayaran utang luar negeri.

Sebelum memasuki Juli, pemerintah dan BI sudah lebih dulu mengeluarkan dua amunisi terbarunya yaitu masing-masing beleid penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), serta pengetatan pembelian valuta asing (valas) tunai tanpa underlying menjadi maksimal US$25.000 per perlaku transaksi.

Pada Senin (1/6/2026), aturan terbaru kewajiban retensi DHE SDA selama 12 bulan sebesar 100% mulai berlaku. Namun, kini DHE wajib ditempatkan di himpunan bank milik negara (himbara).

Beleid penempatan DHE SDA ini tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.21/2026. Sebelumnya, aturan retensi DHE SDA 100% di dalam negeri sebagaimana PP No.8/2025 belum mewajibkan eksportir memarkirkan devisanya di himbara.

Kebijakan ini dinilai belum efektif meningkatkan likuiditas valas di dalam negeri. Bahkan, efektivitasnya yang dinilai belum kuat sampai menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Penerapan wajib retensi DHE di himbara ini pun sejalan dengan implementasi bertahap ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bagi komoditas batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan paduan besi (ferro alloy).

Kendati beleid terbaru belum diunggah ke publik oleh Sekretariat Negara, penjelasan pemerintah ihwal aturan baru DHE SDA masih relatif sama. Eksportir sektor nonmigas masih menjadi yang paling terdampak lantaran diwajibkan menempatkan atau merepatriasi 100% DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama 12 bulan.

Sementara itu, eksportir migas sebagaimana aturan sebelumnya hanya diwajibkan menempatkan setidaknya 30% DHE SDA selama paling singkat tiga bulan.

Melalui beleid tersebut juga, pemerintah membatasi konversi DHE SDA dari valas ke rupiah maksimal sebesar 50% guna menjaga efektivitas pengelolaan devisa hasil ekspor. Harapannya, hasil ekspor sektor ekstraktif bisa memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian domestik utamanya saat guncangan pada nilai tukar rupiah.

Kendati demikian, pemerintah menyebut akan memberikan relaksasi terhadap sejumlah eksportir tertentu khususnya di pertambangan. Misalnya, untuk eksportir dengan afiliasi negara tertentu yang sudah memiliki perjanjian bilateral atau kesepakatan perdagangan dengan Indonesia.

Kalangan eksportir ini diberikan keringanan untuk menempatkan devisanya di rekening khusus di luar himbara alias swasta. Besaran maupun jangka waktu penempatan devisanya di dalam negeri juga disesuaikan menjadi minimal 30% selama tiga bulan. Mereka juga bisa menukarkan valas pada bank selain BUMN.

Salah satu negara yang sudah terkonfirmasi mendapat manfaat dari keringanan ini adalah Amerika Serikat (AS). Negara Paman Sam ini sudah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Indonesia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menjanjikan gula-gula insentif perpajakan bagi eksportir yang patuh terhadap aturan baru ini. Bentuknya yakni tarif pajak penghasilan (PPh) yang lebih rendah atas penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA, dibandingkan instrumen investasi reguler.

"Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Tarif PPh atas penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0% sesuai jangka waktu penempatan dana," jelas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Tarif PPh ini lebih rendah dari instrumen investasi konvensional yang umumnya dikenai tarif pajak hingga 20%.

Kalangan eksportir pun masih menunggu seperti apa penerapan aturan anyar DHE SDA ini di lapangan. Kendati demikian, industri kelapa sawit menggarisbawahi aturan penukaran valas ke rupiah yang dibatasi hanya 50%.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyampaikan, industri memiliki kewajiban pembayaran tidak hanya dalam denominasi rupiah saja. Menurutnya, aturan baru pemerintah ini berpeluang kontradiktif dengan tujuan awal untuk ikut menstabilkan rupiah.

"Industri tidak semuanya pinjaman dalam bentuk rupiah. Ada juga dalam bentuk dolar AS. Nah, bagaimana dengan pembayaran dolar AS? Karena begitu nanti hanya rupiah, kemudian kami harus beli dolar lagi kan akhirnya tujuan itu tidak tercapai, dolar akan jadi naik lagi karena permintaan naik. Nah ini yang kami tunggu, detailnya seperti apa," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Di sisi lain, Eddy turut menyoroti tambahan biaya dalam bentuk bunga apabila harus meminjam ke bank untuk penukaran valas.

Mengenai insentif yang ditawarkan, Eddy pun belum bisa memastikan hitung-hitungan keringanan yang bisa didapatkan eksportir dari keringanan pajak dari Kemenkeu. Dia justru menyinggung bahwa selama ini pengawasan DHE SDA sudah optimal melalui Sisitem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi (Simodis) di bawah BI.

Sebagai informasi, Simodis pun juga sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). BI bisa memonitor kepatuhan eksportir SDA dalam merepatriasi devisanya ke dalam negeri.

Pengetatan Pembelian Valas

Amunisi kedua untuk menstabilkan rupiah berasal dari BI, yang kini semakin memperketat pembelian valas tunai tanpa disertai underlying. Pada April 2026 lalu, BI sudah menurunkan threshold pembelian valas tanpa underlying dari US$100.000 ke US$50.000 per bulan per pelaku transaksi.

Mulai Selasa (2/6/2026), BI kembali menurunkan threshold tersebut hingga ke US$25.000 melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.11/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.11/2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing.

Sejalan dengan tren depresiasi yang masih berlangsung, BI kembali menurunkan threshold ini guna menekan tren pembelian valas berdasarkan motif spekulasi. Dengan demikian, pembelian valas secara tunai diharapkan sesuai kebutuhan dan tidak memicu tekanan ke rupiah.

"Jumlah tertentu (threshold) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing," bunyi pasal 25 PADG No.11/2026, dikutip Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, threshold untuk transaksi derivatif berupa forward dan domestic non-deliverable forward (DNDF), swap, serta selain forward, DNDF maupun swap, tidak berubah.

Penyampaian dokumen underlying transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk transaksi yang bersifat tunai beli valas terhadap rupiah yaitu US$25.000 sampai US$50.000 per bulan per pelaku. Pelaksanaannya dilakukan selama satu bulan yakni 2 sampai 30 juni 2026.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy menyebut penurunan threshold yang kembali dilakukan otoritas moneter tidak bertujuan untuk membatasi pembelian dolar. Namun, regulasi ini diharapkan bisa memperketat pembelian valas yang tidak disertai dengan kebutuhan yang urgen.

"Kami tidak membatasi beli valas mau dolar, mau non-dolar, tetapi tolong kalau mau beli itu harus ada underlying-nya. Jadi tidak berupa spekulasi, itu message penting yang perlu kami tekankan kenapa kami kok turunin lagi [threshold]," ujarnya pada pelatihan wartawan, Makassar, Jumat (20/5/2026).

Namun, pengetatan penukaran valas ini dipastikan tidak berlaku umum. Pelaku transaksi baik individu maupun badan dengan dokumen underlying yang menunjukkan urgensi penukaran valas tidak dibatasi. Bahkan, sejatinya 90% dari transaksi penukaran valas yang ada di Indonesia sudah disertai underlying.

Adapun Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang menilai faktor musiman masih akan membayangi efektivitas amunisi baru pemerintah maupun BI dalam menstabilkan rupiah. Sebab, pergerakan rupiah saat ini dinilai masih dipengaruhi oleh faktor musiman serta penyesuaian appetite investor.

Hosianna melihat bahwa pelaku pasar sedang menghitung kembali risiko sebelum kembali memilih aset berdenominasi IDR. Ditambah lagi, investor juga masih bersikap wait and see dalam menantikan beberapa momen krusial terkait dengan pasar keuangan Indonesia.

"Pasar saat ini berfokus mencermati implementasi kebijakan domestik serta agenda review MSCI mendatang yang berpotensi menggerakkan aliran modal," jelasnya kepada Bisnis.

Di sisi lain, dua amunisi baru pemerintah dan BI sekaligus kenaikan suku bunga acuan 50 bps Mei lalu juga masih memerlukan waktu alias time lag untuk bisa meredam depresiasi.

"Oleh karena itu, fluktuasi hingga akhir Juni masih wajar terjadi sesuai proyeksi musiman bank sentral sebelum kembali stabil," pungkasnya.

Senior Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Reny Eka Putri juga memandang bahwa faktor global turut menjadi penentu akan efektivitas kebijakan baru regulator dalam menstabilkan rupiah.

Dia memprakirakan penguatan bisa terjadi usai faktor musiman berlalu akhir Juli ini. Namun, tren pelemahan rupiah diramal masih akan memuncak pada Juni ini.

"Jadi seharusnya ada ruang penguatan jika tidak terjadi gejolak yang signifikan lagi di global. Pasar juga akan merespons kemungkinan kebijakan apabilan BI menaikkan BI Rate lebih lanjut," jelas Reny kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai implementasi kebijakan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak akan menimbulkan persoalan serius bagi industri perbankan, termasuk risiko kelebihan likuiditas valuta asing (valas).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pengawasan terhadap potensi penumpukan likuiditas valas tetap mengacu pada ketentuan posisi devisa neto (PDN) atau net open position yang selama ini menjadi instrumen utama pengelolaan eksposur valas bank.

"Net open position kan sudah merupakan regulasi yang paling penting buat kita. Jadi selama eksposur itu tidak melampaui batas, sebetulnya masih bisa dikelola," ujar Dian ketika ditemui di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Pemerintah mulai menerapkan reformasi tata kelola ekspor SDA sejak 1 Juni 2026. Dalam skema baru tersebut, eksportir diwajibkan menempatkan dana DHE SDA di dalam negeri, dengan sebagian besar pengelolaan dana dilakukan melalui tiga bank Himbara yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Menurut Dian, dampak kebijakan tersebut terhadap likuiditas perbankan masih perlu dilihat setelah implementasi berjalan karena karakteristik DHE merupakan arus dana (flow) yang sangat bergantung pada realisasi ekspor dan mekanisme pelaksanaannya.

Meski demikian, ia memperkirakan proses transisi menuju sistem baru tidak akan menghadapi hambatan berarti. Apalagi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah pengecualian bagi eksportir yang memiliki hubungan dagang dengan negara-negara yang terikat perjanjian perdagangan dengan Indonesia.

"Kita belum tahu realisasinya seperti apa, tetapi saya perkirakan akan ada masa transisi dan mudah-mudahan tidak terlalu sulit dilalui karena sebenarnya sudah ada pengalaman sebelumnya," kata Dian.

Dia menambahkan, rincian mengenai pengecualian dan ketentuan teknis pelaksanaan masih menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah maupun Bank Indonesia.

"Saya memprediksi isu yang terkait DHE ini sebenarnya tidak terlalu rumit dan tidak akan terlalu sulit," ujarnya.

Di sisi lain, Dian juga menilai kebijakan tersebut tidak akan menyebabkan lonjakan biaya dana (costof fund) perbankan secara signifikan.

Menurutnya, keberadaan sejumlah relaksasi dan pengecualian membuat dampak kebijakan kemungkinan hanya akan dirasakan oleh segmen atau industri tertentu.

"Saya perkirakan tidak. Apalagi ada pengecualian dan lain sebagainya. Mungkin perubahannya hanya dalam konteks industri tertentu saja," katanya.

Kebijakan baru DHE SDA sebelumnya sempat menuai respons dari sejumlah bank swasta yang selama ini turut mengelola rekening khusus DHE eksportir. Dengan penunjukan bank Himbara sebagai pengelola utama dana tersebut, muncul kekhawatiran terjadinya perpindahan dana dalam jumlah besar dari bank swasta ke bank pelat merah.

Menanggapi hal itu, Dian menilai dampaknya masih bergantung pada aturan pelaksanaan yang sedang disusun pemerintah.

Menurut dia, bank swasta yang selama ini mengelola rekening DHE memang berpotensi melakukan penyesuaian bisnis. Namun, perubahan tersebut belum tentu signifikan apabila nantinya masuk dalam kategori pengecualian yang diperbolehkan tetap menggunakan bank non-Himbara.

Secara keseluruhan, OJK memandang masa transisi implementasi kebijakan DHE SDA hingga akhir 2026 dapat dilalui industri perbankan tanpa gejolak berarti.

IDXChannel - Pemerintah resmi memberlakukan ketentuan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan retensi devisa di dalam negeri untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta memperkokoh stabilitas sistem keuangan nasional.

Purbaya menjanjikan berbagai kemudahan dan insentif bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan.

“Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan adalah pemberian fasilitas perpajakan berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rendah atas penghasilan yang diperoleh dari instrumen penempatan DHE SDA,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).

Melalui kebijakan ini, eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri dapat memperoleh tarif PPh yang kompetitif, bahkan hingga 0 persen sesuai dengan jangka waktu penempatan dana. Fasilitas tersebut, kata Purbaya, memberikan nilai tambah yang signifikan dibandingkan instrumen investasi reguler yang umumnya dikenakan tarif pajak lebih tinggi.

Eksportir sumber daya alam diwajibkan untuk merepatriasi DHE SDA ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen. Kebijakan tersebut dirancang agar hasil ekspor sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi perekonomian nasional melalui peningkatan likuiditas valas sehingga turut menopang stabilitas nilai tukar, serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, eksportir sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama paling singkat 12 bulan. Sementara itu, eksportir sektor migas diwajibkan menempatkan sedikitnya 30 persen DHE SDA selama minimal tiga bulan.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan, penempatan DHE SDA dilakukan melalui bank-bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, Pemerintah menetapkan batas maksimal konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah sebesar 50 persen guna menjag optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor.

Pemerintah menegaskan bahwa pendekatan kebijakan DHE SDA tidak semata-mata berorientasi pada penguatan kepatuhan, tetapi juga memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan membawa devisa hasil ekspornya kembali ke dalam negeri.

Dengan demikian, dunia usaha memperoleh kepastian regulasi sekaligus manfaat fiskal yang mendukung keberlanjutan kegiatan usaha.

Pemerintah juga memberikan fleksibilitas bagi eksportir yang terafiliasi negara yang memiliki perjanjian bilateral atau kesepahaman atau kesepakatan mengenai perdagangan dengan Indonesia.

Pengaturan ini dilakukan secara terukur guna menjaga kelancaran aktivitas perdagangan dan investasi, sehingga kontribusi devisa hasil ekspor SDA untuk mendukung pembangunan nasional tetap optimal.

Melalui implementasi PP Nomor 21 Tahun 2026, Pemerintah optimistis retensi devisa di dalam negeri akan meningkat secara signifikan.

“Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sektor eksternal, meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan dan dinamika perekonomian global,” ujar Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih dibayangi oleh tren konsolidasi pada pembukaan perdagangan awal Juni 2026. Sejumlah sentimen makroekonomi domestik serta eskalasi geopolitik global diperkirakan menjadi faktor penentu arah pergerakan indeks saham utama di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Head of Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana mengatakan, posisi IHSG secara teknikal saat ini masih rentan mengalami tekanan minor. Perhatian pelaku pasar akan terbagi ke dalam beberapa fokus data fundamental serta kebijakan baru yang mulai diimplementasikan oleh pemerintah.

"Kami perkirakan IHSG masih rawan terkoreksi dengan support 6.071 dan resist 6.161," kata Herditya kepada IDX Channel, Senin (1/6/2026).

Herditya yang kerap disapa Didit ini menambahkan bahwa pergerakan modal di pasar saham domestik dalam beberapa waktu ke depan akan sangat sensitif terhadap rilis indikator perekonomian nasional serta stabilitas global.

"Kami perkirakan investor akan mencermati rilis data inflasi Indonesia dan juga perkembangan dari konflik di Timur Tengah," tuturnya.

Selain indikator inflasi dan geopolitik, fokus pasar juga tertuju pada pergerakan nilai tukar rupiah serta instrumen regulasi devisa yang resmi berjalan di awal bulan ini.

"Di sisi lain, nilai tukar rupiah dan implementasi akan DHE SDA tahap awal juga menjadi perhatian investor," pungkas Herditya.

Adapun proyeksi koreksi IHSG tersebut melanjutkan tren pergerakan saham di BEI selama periode 25-29 Mei 2026 yang ditutup pada zona bervariasi.

Meski indeks saham utama mengalami pelemahan, rata-rata nilai transaksi harian justru mencatatkan lompatan yang cukup signifikan di tengah maraknya aksi jual bersih oleh pemodal internasional.

Rata-rata nilai transaksi harian selama sepekan melonjak tajam sebesar 30,37 persen menjadi Rp28,38 triliun, dibandingkan capaian pekan sebelumnya yang berada di angka Rp21,77 triliun.

Kenaikan nilai transaksi turut mengerek valuasi kapitalisasi pasar BEI sebesar 0,88 persen, dari Rp10.635 triliun menjadi Rp10.729 triliun pada penutupan pekan lalu.

IHSG terkoreksi sebesar 0,56 persen, membuat posisi indeks melorot ke level 6.127,381 dari posisi penutupan pekan sebelumnya di level 6.162,045.

Aktivitas perdagangan mengalami perlambatan secara frekuensi harian sebesar 10,87 persen, yaitu menjadi 2,11 juta kali transaksi dari 2,37 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya.

Rata-rata volume transaksi harian di bursa menyusut 15,6 persen menjadi 30,95 billion (miliar) lembar saham, dibandingkan capaian minggu sebelumnya yang mencatatkan 36,67 miliar lembar saham.

Di sisi lain, tekanan jual dari pemodal global terpantau masih terus berlanjut secara masif. Pada perdagangan akhir pekan (29/5/2026), investor asing membukukan nilai jual bersih (net sell) yang cukup tebal, yakni mencapai Rp8,519 triliun.

Dengan demikian, secara akumulatif sejak awal 2026, total nilai jual bersih yang dicatatkan oleh investor asing di pasar modal Indonesia telah menembus angka Rp53,971 triliun. Aliran modal keluar ini disinyalir menjadi salah satu faktor penahan laju penguatan indeks menuju level resistansinya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI - ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengungkapkan harapannya pada mekanisme Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional.

Dalam mekanisme yang baru, ekspor SDA hanya melalui satu pintu, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Terkait peran DSI, Ketua UmumAPINDO, Shinta Kamdani, mengatakan harapan para pengusaha agar operasional perusahaan tersebut dijalankan secara transparan dan akuntabel tanpa menimbulkan biaya tambahan bagi dunia usaha.

Selain itu, para pengusaha menilai peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas.

"Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional," kata Shinta dalam pernyataan bersama, Senin (1/6/2026).

Di sisi lain, asosiasi menilai penanganan praktik under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui pemanfaatan teknologi informasi modern. Mereka mengusulkan pembangunan platform ekspor terintegrasi berbasis closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir, terhubung dengan seluruh instansi terkait, serta mampu menjamin transparansi dan kerahasiaan data pelaku usaha.

"Kami mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan Pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha. Forum ini membahas rincian teknis secara komprehensif, meliputi cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, Service Level Agreement (SLA), penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh," tambah Shinta.

Selain itu, pemerintah dan DSI didorong untuk segera melakukan sosialisasi kepada pembeli dan importir internasional terkait kebijakan tata kelola ekspor yang baru. Asosiasi sektor menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi proses sosialisasi tersebut.

Secara keseluruhan, Shinta menyampaikan dukungan atas langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis. Dia mengatakan bahwa kebijakan penguatan tata kelola ekspor bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta

"Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah," ujarnya.

Meski mendukung kebijakan tersebut, pengusaha menilai pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Mengingat komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel, ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, serta profil pembeli internasional yang berbeda-beda.

"Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT DSI," ungkapnya

Selain itu, dunia usaha meminta pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan maupun kontrak jangka panjang, termasuk terkait mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), serta berbagai skema perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA), perjanjian bilateral, dan ketentuan WTO.

Asosiasi juga mendorong pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis yang jelas dan transparan guna menghindari spekulasi negatif di pasar serta menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global.

"APINDO, IMA, APBI, FINI, dan GAPKI menegaskan tekad untuk mendukung Pemerintah melalui masukan teknis yang konstruktif, sosialisasi kebijakan kepada seluruh anggota, serta pengawalan masa transisi agar berjalan tertib dan tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional. Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) berpotensi memperkuat likuiditas valuta asing (valas) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Kebijakan DHE SDA yang mulai berlaku penuh pada Juni 2026 berpotensi memperkuat posisi likuiditas valas Himbara secara signifikan,” kata Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Dengan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor SDA di dalam negeri, Rizal berpendapat aliran dolar dari sektor batu bara, industri kelapa sawit (crude palm oil/CPO), mineral, dan migas yang selama ini banyak tersimpan di luar negeri akan lebih banyak masuk ke sistem perbankan nasional.

Rizal menyebut kondisi itu penting mengingat tekanan eksternal sepanjang 2026 masih cukup tinggi, tecermin pada volatilitas rupiah yang sempat bergerak mendekati Rp17.000–17.300 per dolar AS. Selain itu, juga terjadi penurunan cadangan devisa dari sekitar 151,9 miliar dolar AS menjadi sekitar 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026.

"Tambahan likuiditas dolar di Himbara dapat memperkuat CASA valas, kapasitas trade finance, dan memperbesar ruang intervensi pasar valas domestik tanpa terlalu membebani cadangan devisa Bank Indonesia,” tambahnya.

Rizal juga menilai sentimen pasar cenderung positif bagi saham Himbara, karena berpotensi memperkuat struktur pendanaan dan potensi pendapatan treasury di tengah suku bunga global yang masih tinggi.

Namun, Rizal menyoroti, dampak efektivitas kebijakan ini tetap sangat bergantung pada desain implementasi dan kepercayaan pelaku ekspor.

Jika skema penempatan DHE dianggap terlalu kaku dan tidak kompetitif dari sisi fleksibilitas maupun imbal hasil (yield), maka terdapat risiko eksportir melakukan penyesuaian transaksi, termasuk pengalihan penempatan devisa ke luar negeri atau praktik underinvoicing.

Di samping itu, konsentrasi likuiditas valas di Himbara juga berpotensi memicu ketimpangan likuiditas di industri perbankan nasional, terutama bagi bank swasta yang selama ini mengandalkan dana eksportir.

Karena itu, kata Rizal, DHE SDA memang dapat menjadi penyangga penting untuk memperkuat ketahanan eksternal dan stabilitas sektor keuangan, tetapi tidak otomatis menjadi solusi tunggal menjaga rupiah.

“Faktor fundamental seperti arus modal asing, kredibilitas fiskal, yield Surat Berharga Negara (SBN), serta persepsi investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap menjadi penentu utama stabilitas sektor keuangan nasional,” ujarnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Alexander Yahya Datuk menilai kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berpotensi mengurangi praktik underinvoicing dan transfer pricing sekaligus memperkuat tata ekspor komoditas strategis nasional ketika diimplementasikan secara optimal.

Alexander dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai pola tata kelola ekspor seperti DSI bukan hal baru dalam praktik global.

Sejumlah negara telah menerapkan model serupa untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas, meningkatkan transparansi, dan memastikan manfaat ekonomi ekspor dapat kembali lebih optimal ke negara.

“Secara preseden ternyata pola seperti ini juga sudah dilakukan oleh banyak negara juga, dan menurut saya secara teori seharusnya ada potensi besar kita untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan masalah transfer pricing dan underinvoicing, dan meningkatkan pendapatan negara devisa negara,” ujar Alexander.

Menurut Alexander, apabila praktik underinvoicing dan transfer pricing dapat ditekan, potensi peningkatan devisa negara juga akan makin besar.

Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi, termasuk memperkuat kemampuan menjaga nilai tukar rupiah serta memastikan dana hasil ekspor tersimpan dalam sistem keuangan nasional.

“Logikanya, kan akan bisa menjaga kurs mata uang kita sekaligus juga memastikan dana itu tersimpan di sistem perbankan nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Alexander melihat pembentukan DSI juga dapat menjadi momentum transformasi tata kelola ekspor nasional menuju sistem yang lebih berbasis teknologi dan transparansi.

Pengelolaan ekspor ke depan dinilai perlu ditopang sistem yang memungkinkan seluruh transaksi tercatat, terdokumentasi, dan dapat diawasi secara lebih baik.

Meski begitu, Alexander menekankan pentingnya masa transisi pada tahap awal operasional DSI. Ia menilai periode sekitar tujuh bulan pertama akan menjadi fase krusial untuk membangun sistem, platform, dan infrastruktur pendukung agar mekanisme kerja dapat berjalan efektif sesuai target.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi pada fase awal sangat ditentukan oleh kesiapan manajemen dalam membangun platform dan sistem operasional yang mampu mendukung transaksi secara efektif dan tepat waktu.

“Platformnya sudah harus siap dan berfungsi dengan baik dan bertransaksi dengan efektif,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan baru pemerintah terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) berperan menjadi lapisan pertahanan tambahan bagi stabilitas eksternal Indonesia.

“Kebijakan ini dapat memperkuat likuiditas valuta asing (valas) domestik, membantu stabilisasi pasar, dan memberi ruang bernapas yang lebih besar bagi sistem keuangan,” ujar Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menjaga ketersediaan dolar AS di dalam negeri di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

Selama ini, kata Yusuf, sebagian besar DHE tidak bertahan lama dalam sistem keuangan domestik karena langsung dikonversi ke rupiah atau digunakan untuk berbagai kebutuhan lain. Kondisi tersebut membuat pasokan dolar di pasar domestik relatif terbatas.

Dalam konteks itu, dia berpendapat manfaat utama kebijakan ini bukan terletak pada peningkatan cadangan devisa negara secara langsung, melainkan pada bertambahnya likuiditas dolar di sistem perbankan nasional.

Dengan likuiditas valas yang lebih besar, pasar keuangan domestik dinilai memiliki ruang yang lebih kuat untuk meredam gejolak eksternal dan perbankan memiliki akses pendanaan dolar AS yang lebih besar.

Di sisi lain, Yusuf melihat potensi manfaat lain pada kebijakan ini adalah pemanfaatan dana DHE sebagai agunan kredit. Skema tersebut memungkinkan eksportir tetap memperoleh fleksibilitas likuiditas, sementara perbankan memiliki peluang menyalurkan pembiayaan dengan risiko yang lebih terukur.

“Jika dana yang mengendap dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan modal kerja, maka eksportir tetap memperoleh fleksibilitas likuiditas sementara bank mendapatkan peluang ekspansi kredit dengan risiko yang relatif rendah. Pada tahap itulah likuiditas mulai berubah menjadi aktivitas ekonomi yang produktif,” jelasnya.

Selain itu, insentif perpajakan yang disiapkan pemerintah diharapkan dapat mendorong eksportir mempertahankan dana lebih lama di dalam negeri sehingga memperkuat pasokan valas nasional.

Meski demikian, Yusuf menyebut efektivitas kebijakan tetap bergantung pada kemampuan sistem keuangan menyalurkan likuiditas tersebut ke sektor-sektor produktif.

Hal itu guna memastikan dana yang tersimpan tidak hanya memperkuat stabilitas pasar, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan nilai tambah.

“Karena itu saya melihat kebijakan DHE ini sebagai lapisan pertahanan tambahan bagi stabilitas eksternal Indonesia, bukan sebagai solusi tunggal,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemberlakuan regulasi anyar terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang resmi berjalan mulai hari ini, Senin (1/6/2026), diproyeksikan menjadi angin segar bagi industri perbankan nasional.

Kebijakan penempatan dana di dalam negeri ini diyakini akan menjadi katalis positif, terutama bagi bank-bank yang bernaung di bawah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai implementasi aturan ini akan mendongkrak likuiditas perbankan domestik secara masif. Mengalirnya tambahan devisa dari para eksportir ke dalam rekening khusus di bank nasional, khususnya yang berbasis valuta asing (valas), secara otomatis bakal mempertebal posisi kas serta memperkuat kapasitas intermediasi lembaga keuangan pelat merah.

"Dia akan punya dolar banyak, punya cash banyak. Kalau di financial market kadang-kadang ada istilah cash is king," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers di Gedung Danantara, Minggu (31/5/2026).

Melihat potensi guyuran likuiditas yang begitu besar bagi kelompok bank Himbara, Purbaya bahkan mengaku heran lantaran sentimen positif ini belum sepenuhnya direspons oleh pergerakan harga saham bank-bank BUMN tersebut di pasar modal.

"Saya enggak ngerti kenapa bank-bank Himbara belum naik sahamnya sekarang," katanya.

Purbaya menguraikan bahwa penumpukan dana hasil ekspor di perbankan tanah air ini akan memperlebar ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor-sektor produktif. Dengan fundamental likuiditas yang kokoh, sektor perbankan memiliki kesiapan yang lebih matang dalam mengawal roda pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Menkeu meyakini bahwa efek domino dari kebijakan DHE SDA ini tidak hanya berhenti di lingkaran bank Himbara, melainkan akan merembes dan memperkuat seluruh ekosistem keuangan dalam negeri. Dana ekspor yang selama ini kerap diparkir di luar negeri kini dipaksa berputar di dalam sirkulasi keuangan domestik.

"Ini akan berdampak positif sekali ke bank Himbara dan likuiditas bank Himbara yang saya yakin akan menyebar ke sektor finansial kita. Jadi sektor finansial kita juga akan semakin kuat," imbuh Purbaya.

Keberadaan dana ekspor yang menetap di dalam negeri ini diproyeksikan mampu mengokohkan fondasi sektor keuangan sekaligus mengoptimalkan dukungan pembiayaan bagi dunia usaha nasional. Aturan terbaru ini sekaligus menjadi instrumen penguat atas celah regulasi sebelumnya yang dinilai belum optimal dalam menahan devisa ekspor di dalam negeri.

Melalui penempatan wajib di rekening khusus perbankan Himbara, pemerintah kini memiliki taji pengawasan yang lebih ketat terhadap arus keluar-masuk mata uang asing.

Purbaya mengibaratkan limpahan likuiditas ini sebagai bahan bakar baru yang siap mengakselerasi berbagai sektor industri strategis tanah air.

"Artinya ada uang yang cukup besar, lebih besar daripada sebelumnya untuk membiayai atau memberi minyak ke mesin-mesin perekonomian kita," kata Purbaya.

Sebagai informasi, dalam mekanisme aturan baru DHE SDA yang efektif per 1 Juni 2026 ini, pemerintah menerapkan sanksi penempatan modal yang ketat namun terukur.

Eksportir Sektor Nonmigas diwajibkan untuk menempatkan seluruh atau 100 persen DHE SDA mereka ke dalam rekening khusus domestik dengan jangka waktu penahanan minimal selama 12 bulan.

Untuk Eksportir Sektor Migas wajib memarkirkan sekurang-kurangnya 30 persen dari total DHE SDA di dalam negeri untuk masa simpan minimal tiga bulan.

Seluruh aliran dana wajib tersebut harus disalurkan melalui jaringan bank-bank Himbara. Kendati demikian, otoritas tetap bersikap fleksibel dengan menyediakan klausul relaksasi khusus bagi sejumlah eksportir tertentu yang terikat dalam perjanjian kerja sama bilateral dengan negara mitra dagang Indonesia. (Wahyu Dwi Anggoro)

Sejumlah aturan baru terkait penempatan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) mulai berlaku pada hari ini, Senin (1/6). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap salah satunya adalah terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

"Walaupun sudah lama beredar, tapi kan berlakunya mulai 1 Juni besok ya. Karena besok libur, tapi kalau ekspor jalan terus," kata Purbaya di Kantor Danantara, Jakarta, Minggu (31/5).

Purbaya mengatakan aturan tersebut mewajibkan eksportir sektor SDA merepatriasi atau membawa pulang seluruh DHE ke dalam negeri. Menurutnya, tingkat kepatuhan yang diwajibkan dalam aturan baru itu mencapai 100 persen.

Selain itu, eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri dengan jangka waktu minimal 12 bulan.

Sementara untuk eksportir migas, kewajiban penempatan DHE SDA ditetapkan minimal 30 persen dengan masa penempatan selama tiga bulan.

"Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara. Jadi, diwajibkan melalui Bank Himbara itu, ya," jelas Purbaya.

Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah. Purbaya menyebut konversi dana tersebut hanya diperbolehkan maksimal 50 persen dari total DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.

"Konversi DHE SDA valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50 persen," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan ekspor satu pintu secara bertahap mulai 1 Juni 2026.

Ia menjelaskan eksportir akan diberikan masa transisi hingga awal 2027 untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme baru tersebut.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi pada tiga bulan pertama pelaksanaan kebijakan guna memastikan implementasi berjalan efektif tanpa mengganggu kegiatan ekspor maupun kepastian berusaha.

Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan tahapan implementasi berikutnya sebelum kebijakan diimplementasikan secara penuh.

"Evaluasi dalam tiga bulan pertama akan menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya," terang Airlangga.

Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu dapat berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan memperkuat likuiditas perbankan sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Dengan kebijakan tersebut, Purbaya menyebut Himbara akan mendapatkan dolar dalam jumlah banyak yang selama ini banyak ditempatkan di luar negeri.

"Udah jelas kan? Dia akan punya dolar banyak, punya cash banyak. Kalau di financial market kadang-kadang ada bilang cash is king, jadi anda bisa lihat dampaknya ke bank-bank Himbara," kata Purbaya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Ia menilai masuknya dana valas dalam jumlah besar akan memperkuat posisi bank-bank pelat merah di sektor keuangan. Kondisi tersebut juga berpotensi mendorong kinerja pasar keuangan, termasuk saham-saham perbankan Himbara.

“Karena dia (himbara) akan punya cash banyak nanti, bisa ngatur kekuatan di sektor finansial kan, hanya gitu kan, jadi ini akan berdampak positif sekali ke bank himbara dan likuiditas bank himbara yang saya yakin akan menyebar ke sektor finansial kita,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, selama ini sebagian dana hasil ekspor masih banyak ditempatkan di luar negeri sehingga manfaatnya bagi perekonomian domestik relatif terbatas. Dengan kebijakan baru tersebut, dana ekspor akan tetap berada di dalam negeri dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan berbagai aktivitas ekonomi.

“Jadi sekarang kita kendalikan dengan lebih detail. Harusnya dampaknya lebih positif ke banknya, juga perekonomian, karena artinya ada uang yang cukup besar, lebih besar daripada sebelumnya untuk membiayai atau memberi minyak ke mesin-mesin perekonomian kita,” terangnya.

Dalam aturan terbaru, pemerintah mewajibkan seluruh eksportir memasukkan 100% DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia atau melakukan repatriasi dengan tingkat kepatuhan penuh.

Selain itu, eksportir juga diwajibkan menempatkan atau meretensi DHE SDA di rekening khusus dalam SKI dengan ketentuan minimal 30% untuk sektor migas selama sedikitnya tiga bulan dan 100% untuk sektor nonmigas selama minimal 12 bulan.