Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sektor jasa keuangan di Provinsi Sumatra Barat tetap tumbuh solid dan berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah dan sejalan dengan pertumbuhan PDRB kuartal I/2026 (yoy) sebesar 5,02% yang menunjukkan keberlanjutan pemulihan dan pembangunan ekonomi daerah.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra mengatakan sektor keuangan yang sehat ini dapat dilihat pada jasa perbankan yakni untuk total aset perbankan pada posisi Maret 2026 adalah sebesar Rp86,74 triliun atau tumbuh sebesar 3,77% dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya (yoy), dengan total penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp75,50 triliun atau tumbuh 2,98% (yoy).

"Kabar baik ini menunjukkan keberlanjutan pemulihan ekonomi di Sumbar," katanya, dalam keterangan resmi, Sabtu (23/5/2026).

Sementara itu, melihat pada total penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp62,92 triliun atau tumbuh sebesar 9,24% (yoy).

Roni bilang dari kondisi itu, risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL 2,78%, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2,51%.

Selanjutnya untuk penyaluran kredit untuk pelaku UMKM mencapai Rp30,87triliun, terkontraksi sebesar 2,08% (yoy) atau 40,89% dari total kredit.

Selain itu, melihat pada perbankan syariah pada posisi Maret 2026 memiliki total aset sebesar Rp14,84 triliun, atau tumbuh sebesar 13,30% (yoy) dengan total penghimpunan DPK sebesar Rp11,27 triliun atau tumbuh sebesar 3,04% (yoy), dan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp12,71 triliun atau tumbuh 14,68% (yoy).

Risiko pembiayaan juga masih terjaga dengan rasio NPF 1,75%, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 1,49%.

Kemudian pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) baik konvensional maupun syariah pada posisi Maret 2026 juga tumbuh dengan baik.

Total aset sebesar Rp2,93 triliun atau tumbuh 7,17% (yoy), dengan total penghimpunan DPK adalah sebesar Rp2,11 triliun atau tumbuh 7,20% (yoy), dan total penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp2,26 triliun atau tumbuh 1,44% (yoy), dengan 70,99% merupakan kredit/pembiayaan bagi UMKM.

Begitu pun pada industri pasar modal, juga menunjukkan kinerja yang baik, dimana jumlah Single Investor Identification (SID) terus tumbuh. Data Maret 2026 menunjukkan total SID berjumlah 395.768 investor atau tumbuh sebesar 97,15% (yoy).

"Dari total SID tersebut, jumlah SID saham adalah 135,455 investor atau tumbuh 39,37% (yoy), jumlah SID Reksa Dana adalah 379,212 investor atau tumbuh 99,80% (yoy), jumlah SID Surat Berharga Negara (SBN) adalah 10.690 investor atau tumbuh 27,58% (yoy), dan jumlah SID Efek Beragunan Aset (EBA) adalah 3 investor," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Roni juga menjelaskan untuk pertumbuhan industri keuangan non-bank, khususnya perusahaan pembiayaan posisi Maret 2026 tumbuh secara positif, dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp5,96 triliun atau tumbuh 6,26% (yoy), dan risiko pembiayaan NPF tercatat sebesar 2,37% atau turun dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya.

Melihat pada pertumbuhan perusahaan dana pensiun, pada posisi Maret 2026 menunjukkan kinerja positif, dengan total aset sebesar Rp2,79 triliun atau tumbuh 8,78% (yoy), dengan jumlah peserta dana pensiun sebanyak 4.769 peserta, atau terkontraksi 0,17% (yoy).

Lalu untuk pertumbuhan perusahaan modal ventura, pada posisi Maret 2026 masih relatif terjaga, dengan penyertaan modal sebesar 50,78 miliar, terkontraksi 7,54% (yoy), atau turun dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada perusahaan penjaminan yang berkantor pusat di Sumbar, pada posisi Maret 2026 cukup baik, dengan total aset sebesar 443,03 miliar, tumbuh 0,84% (yoy), atau naik dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya.

Kemudian melihat pada lembaga keuangan mikro posisi Maret 2026 juga menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset adalah sebesar Rp6,98 miliar atau tumbuh 2,19% (yoy), total penyaluran pembiayaan adalah sebesar Rp2,68 miliar atau tumbuh 10,54% (yoy), dan jumlah debitur eksisting 964 debitur, atau tumbuh 25,85% (yoy).

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate menjadi 5,25% menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh industri multifinance.

Perlu diketahui, keputusan kenaikan BI Rate itu disampaikan langsung Gubernur BI Perry Warjiyo saat mengumumkan Hasil RDG pada Rabu (20/5/2026). “Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin 5,25%,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility sebesar 50 basis poin menjadi masing-masing 4,25% dan 6%.

Perry mengatakan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tinggi gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Kenaikan ini juga menjadi langkah preemptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5%-1% yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menilai kenaikan BI Rate sejalan dengan ekspektasi pasar, sebagai bagian dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

“Ya semua orang udahexpectbahwa ini akan naik. Kalau bicara pengaruh ke dunia pembiayaan, tentu terkait dengan yang kontrak berjalan kan kita nggak mungkin naik [bunga kredit],” ucapny Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepadaBisnis, dikutip pada Jumat (22/5/2026),

Namun, bila terdapat penyesuaian suku bunga pinjaman baru dari perbankan kepada perusahaan pembiayaan, maka multifinance juga akan menyesuaikan bunga pembiayaan kepada nasabah baru.

“Pembiayaan akan mengikuti gitu loh. Ya kita lihat apakah perbankan langsung melakukanadjustment, atau mungkin juga kan sekarang kredit boleh dikatakan enggak dalam keadaan banyak permintaan gitu,” tutur Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) tersebut.

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance melihat kenaikan BI Rate berpotensi berdampak pada peningkatan biaya dana ataucost of fund.

Sebab itu, Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani menyebut hal utama yang perlu diperhatikan industri multifinance adalah potensi kenaikan biaya pendanaan, tekanan terhadap margin, serta dampaknya terhadap daya beli dan kemampuan bayar konsumen.

“Karena itu, perusahaan pembiayaan perlu semakin disiplin dalam mengelola struktur pendanaan, menerapkan pricing yang selektif, serta menjaga kualitas akuisisi pembiayaan agar risiko kredit tetap terkendali,” ucapnya kepadaBisnis, Kamis (21/5/2026).

Penyesuaian Bunga Pembiayaan Terus Dievaluasi

Dilanjutkan Gani, karena kenaikan BI Rate dapat memberikan tekanan terhadap biaya pendanaan, sehingga penyesuaian bunga pembiayaan menjadi salah satu aspek yang terus dievaluasi.

Kendati begitu, penyesuaian tersebut tidak dilakukan secara otomatis, melainkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi pasar, segmentasi produk, profil risiko konsumen, tingkat persaingan, dan lainnya.

“Sementara itu, terkait target penyaluran pembiayaan, Perusahaan tetap akan menjalankan strategi pertumbuhan secara selektif danprudent. Kami akan terus mencermati perkembangan kondisi makroekonomi dan pasar, tetapi tetap berupaya menjaga momentum pertumbuhan pembiayaan yang sehat,” tegas Gani.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan dalam menjaga profitabilitas, perusahaan akan terus mengelola margin yang disiplin, diversifikasi sumber pendanaan, serta efisiensi biaya operasional

Dari sisi risiko kredit, Adira Finance tetap fokus menjaga kualitas aset sejak awal proses akuisisi melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, memperkuat aktivitas penagihan danmonitoringportofolio secara berkala untuk menjaga risiko kredit bermasalah tetap terkendali.

“Dengan strategi tersebut, Perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan, profitabilitas, dan kualitas aset di tengah kondisi suku bunga yang lebih tinggi,” ucapnya.

Senada, EVP Corporate Communication PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC), Riadi Prasodjo menyebut perusahaan terus memperkuat pengelolaan risiko yangprudentdan menjaga kualitas portofolio untuk terus menjaga profitabilitas.

Dia turut mengatakan bahwa kenaikan BI Rate merupakan salah satu faktor yang perlu dicermati oleh industri multifinance. Namun, ACC saat ini masih terus memantau dampaknya seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan pasar.

“Perusahaan tetap fokus menjaga pertumbuhan yang sehat dan kualitas pembiayaan. Oleh karena itu, kami terus memantau perkembangan kondisi pasar serta biaya pendanaan sebagai bagian dari pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembiayaan ke depan,” tegas Riadi.

Kenaikan BI Rate Jadi Tantangan Industri Multifinance

Sementara itu, PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menilai naiknya BI Rate menjadi 5,25% memberikan tantangan bagi industri multifinance, terutama dari sisi biaya pendanaan, daya beli masyarakat, dan kualitas pembiayaan.

“Industri perlu lebih fokus pada prinsipprudentfinancing, menjaga kualitas portofolio, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat sinergi bisnis dancaptivemarketguna menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” ucap Corporate Secretary BRI Finance Aditia Fakhri Ramadhani kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Adita melanjutkan bahwa penyesuaian bunga kredit/pembiayaan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar, daya beli masyarakat, serta daya saing perusahaan

“Untuk menjaga profitabilitas, Perseroan akan terus mengedepankan strategiselective growthdanprudentfinancing dengan fokus pada kualitas portofolio, penguatan manajemen risiko, serta optimalisasicaptive marketdanJoint Financingbersama Grup BRI,” bebernya.

Praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody berpendapat kemungkinan dampak dari kenaikan BI Rate menjadi 5,25% akan terjadi pada kuartal III/2026

“Tentunya kita berharap kondisi ekonomi lebih baik, sehingga kemampuan menyerap kenaikancostini bisa dilakukan,” ucapnya kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Jodjana menyoroti bahwa segmenlow cost green car(LCGC) sebagai sektor yang paling rentan terdampak. Pasalnya,retail sales(RS) LCGC hingga April 2026 tercatat terkontraksi 39% YoY. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri mengingat porsi pasar LCGC mencapai hampir 14% dari total pasar otomotif.

“Kemudian, ya ini yang beli mayoritasmedium class peopledan sangat rentan dengan cicilan dan bunga. Jadi dengan kondisi ekonomi saat ini yang sangat menekan kelas menengah, mereka inilah yang terkena,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menilai kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di perbankan domestik, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdampak positif bagi likuiditas bank.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu berpendapat kebijakan itu dapat mendorong penambahan dana pihak ketiga (DPK) sekaligus memastikan devisa hasil ekspor kembali masuk ke Indonesia.

“Saya melihatnya sangat positif. Ini kan persoalan lama yang enggak selesai selesai gitu ya. Mudah-mudahan dengan aturan baru ini semuanya disiplin memang mengembalikan devisanya ke Indonesia,” katanya, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, langkah pemerintah tersebut wajar dan masuk akal, mengingat aktivitas usaha atau bisnisnya dilakukan di Indonesia. Dia turut berujar, penempatan DHE SDA di bank Himbara bukan semata mengutamakan bank pelat merah saja.

“Saya rasa pemerintah berpikirnya bukan karena mengutamakan Bank Himbara, tapimake surebahwa ini enggak keluar dulu, ada di Indonesia, mungkin itu kali ya,” ucap Nixon.

Di lain sisi, Nixon turut menyoroti insentif yang disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Insentif ini memuat agunan tunai dan pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Menurutnya, kebijakan tersebut akan mempermudah eksportir memperoleh pembiayaan modal kerja, karena serupa dengan kredit agunan deposito.

“Kalau mereka butuh DHE untuk modal kerja pasti mereka pengen pakai. Tapi kalau dia tertanam dalam bentuk instrumen DHE, maka dia butuh modal kerjanya bisa pinjam agunannya itu, makesensekan, kayak kredit agunan deposito,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut menilai kebijakan tersebut akan berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan. Kemudian, risiko kredit pun tetap terjaga karena dana DHE yang ditempatkan di bank dapat diikat sebagai jaminan kredit.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi 100% DHE SDA di perbankan dalam negeri. Beleid ini menggantikan PP No.8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi kredit dinilai masih memiliki prospek yang baik seiring dengan pertumbuhan kredit yang berjalan sehat dan perusahaan asuransi menerapkan disiplinunderwriting. Meski demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diwaspadai industri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim asuransi kredit pada industri asuransi umum dan reasuransi gabungan (konvensional dan syariah) sebesar 97,00% pada kuartal I/2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan angka tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan posisi Februari 2026 yang mencapai 108,40%.

“Sehingga secaramonth-to-monthtidak mengalami peningkatan, melainkan penurunan yang mengindikasikan perbaikan kinerja klaim pada periode tersebut,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Di sisi lain, Ogi turut menyoroti kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) di sektor properti berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja asuransi kredit, khususnya melalui peningkatan frekuensi klaim seiring dengan menurunnya kemampuan bayar debitur.

Kendati demikian, menurutnya, dampak itu tidak selalu bersifat langsung karena masih dipengaruhi oleh kualitasunderwriting, skema penjaminan, serta manajemen risiko yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan asuransi.

“Sebagai langkah antisipasi, industri asuransi umumnya memperkuat proses seleksi risiko [underwriting], melakukan penyesuaianpricingpremi agar mencerminkan profil risiko yang meningkat, serta meningkatkan koordinasi dengan perbankan dalam pemantauan kualitas kredit,” ujar Ogi.

Selain itu, imbuhnya, perusahaan juga perlu memperkuat pencadangan teknis dan strategi reasuransi guna menjaga ketahanan keuangan dalam menghadapi potensi lonjakan klaim.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai penurunan rasio klaim ke 97,00% pada Maret 2026 mencerminkan perbaikan secara bulanan. Namun, angka itu tetap perlu dicermati karena rasio klaim masih tergolong tinggi. Artinya, hampir seluruh pendapatan premi pada lini ini masih terserap untuk pembayaran klaim.

“Jadi, perbaikan ini belum bisa langsung disimpulkan sebagai perbaikan fundamental, tetapi merupakan sinyal awal yang perlu dikonfirmasi melalui tren beberapa bulan atau kuartal berikutnya,” sebut Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Menurut Budi, beberapa faktor yang mendorong penurunan rasio klaim antara lain perbaikan proses seleksi risiko, penyesuaianunderwriting, penguatanmonitoringportofolio kredit, pengelolaan klaim yang lebih baik, serta koordinasi yang lebih intensif antara perusahaan asuransi dengan perbankan atau lembaga pembiayaan.

Selain itu, perusahaan juga mulai lebih berhati-hati dalam menerima risiko, terutama pada segmen kredit yang memiliki kecenderungan kenaikan NPL atau NPF.

Adapun, untuk menjaga rasio klaim pada level yang sehat, perusahaan asuransi perlu memperkuat beberapa hal sepertipertama, menerapkanrisk-based underwriting, yaitu seleksi risiko berdasarkan profil debitur, jenis kredit, tenor, sektor usaha, agunan, dan kualitas pemberi kredit.Kedua, memastikan tarif premi sudah mencerminkan profil risiko yang ditanggung.

“Ketiga, memperkuat kerja sama data dengan bank atau multifinance agar perusahaan asuransi memilikiearly warning systemterhadap kenaikan tunggakan.Keempat, meningkatkan manajemen klaim,recovery, subrogasi, pencadangan teknis, dan program reasuransi,” beber Budi.

Prospek Profitabilitas Asuransi Kredit Masih Baik

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini menilai profitabilitas asuransi kredit masih memiliki prospek, sepanjang pertumbuhan kredit berjalan sehat dan perusahaan menerapkan disiplinunderwriting.

Namun, imbuhnya, perusahaan perlu mewaspadai kenaikan NPL/NPF, pelemahan daya beli, konsentrasi portofolio pada sektor tertentu, moralhazard, kecukupan premi, serta potensi kenaikan klaim dari segmen properti, UMKM, dan pembiayaan konsumtif.

“Dengan demikian, fokus industri tidak hanya mengejar pertumbuhan premi, tetapi memastikan kualitas portofolio tetap sehat,” tegasnya.

Sependapat, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia, Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe berpandangan profitabilitas lini asuransi kredit masih memiliki peluang untuk tetap tumbuh karena permintaan perlindungan kredit dari sektor perbankan dan pembiayaan masih cukup besar.

“Terutama seiring pertumbuhan UMKM, kredit konsumtif, dan pembiayaan produktif. Namun, keberlanjutan profitabilitas akan sangat bergantung pada disiplinunderwritingdan kualitas pertumbuhan bisnis,” katanya kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Adapun, tantangan yang menurutnya perlu diwaspadai adalah potensi kenaikan risiko gagal bayar akibat perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, pelemahan daya beli masyarakat, serta volatilitas suku bunga dan nilai tukar.

Selain itu, imbuhnya, kompetisi tarif premi yang terlalu agresif di industri juga dapat menekan kualitas bisnis karena perusahaan berpotensi mengambil risiko yang tidak sebanding dengan premi yang diterima.

“Sebab itu, implementasi manajemen risiko yang lebih ketat dari regulator, peningkatan kualitas tata kelola, serta pemanfaatan teknologi analitik diharapkan dapat membantu industri menjaga kesehatan lini asuransi kredit secara lebih berkelanjutan,” ungkap Dody.

Lebih jauh, Dody berpandangan rasio klaim dengan rentang 60%—80% masih memberikan ruang yang cukup bagi perusahaan untuk menutup biaya operasional, komisi, biaya reasuransi, pembentukan cadangan, serta menghasilkan marginunderwritingyang sehat.

Baginya, karakteristik asuransi kredit memang lebihvolatiledibanding lini asuransi umum lain seperti properti atau kendaraan. Hal ini karena sangat dipengaruhi oleh kualitas kredit perbankan atau multifinance, kondisi ekonomi makro, tingkat NPL, suku bunga,dan daya bayar debitur.

“Karena itu, dalam kondisi ekonomi melemah, rasio klaim asuransi kredit di level 80%–90% kadang masih dianggapmanageable, terutama jika perusahaan masih memperoleh dukungan dari hasil investasi,recoveryklaim, dan proteksi reasuransi yang kuat,” bebernya.

Sebaliknya, imbuh Dody, jika rasio klaim sudah mendekati atau di atas 100% dalam periode panjang, maka kondisi tersebut biasanya menunjukkan tarif premi tidak memadai,underwritingterlalu agresif, kualitas portofolio memburuk, atau terjadi tekanan ekonomi yang signifikan.

“Di industri asuransi, regulator dan pelaku usaha biasanya tidak hanya melihat rasio klaim secara standalone, tetapi juga combined ratio, RBC, kualitas cadangan teknis, recoveries, dan profitabilitas underwriting secara keseluruhan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah ekonom memproyeksikan Bank Indonesia akan kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar Rabu (20/5/2026), di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar global.

Menanggapi potensi tersebut, President Director SMBC Indonesia Henoch Munandar menilai langkah bank sentral kemungkinan diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah. Namun, dia meyakini BI memiliki strategi yang solid dalam menjaga stabilitas nilai tukar domestik.

“Selain BI rate, tentu salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah bagaimana menetralisir tekanan terhadap rupiah. Tapi saya percaya Bank Indonesia memiliki strategi yang solid untuk menjaga nilai tukar di negara kita,” ujar Henoch dalam wawancara eksklusif, Selasa (19/5/2026).

Menurut dia, perbankan harus memiliki manajemen risiko yang kuat dalam menghadapi berbagai kemungkinan kebijakan moneter.

Dia mengatakan SMBC telah memperkuat tata kelola, risk management, compliance, hingga pengelolaan market risk untuk mengantisipasi volatilitas nilai tukar dan suku bunga.

Henoch menilai pelaku industri perbankan pada dasarnya sudah mengantisipasi kemungkinan kenaikan BI Rate. Pasalnya, ruang penurunan suku bunga dinilai semakin terbatas seiring tekanan terhadap rupiah yang masih cukup menantang dalam beberapa pekan terakhir.

Strategi Kelola Dana Murah

Dalam menghadapi potensi kenaikan suku bunga, Henoch mengatakan salah satu fokus utama perbankan adalah mengelola biaya dana atau cost of fund. Menurutnya, strategi penguatan dana murah menjadi penting agar dampak kenaikan bunga acuan dapat diminimalkan.

Dia menjelaskan SMBC Indonesia memperkuat strategi transactional banking untuk meningkatkan dana berbasis transaksi nasabah. Dengan demikian, bank tidak terlalu bergantung pada deposito yang biayanya lebih sensitif terhadap kenaikan suku bunga acuan.

“Kalau hanya mengandalkan satu sumber seperti deposito, maka perbankan harus berhitung ulang biaya dana jika central bank menaikkan suku bunga,” katanya.

Di sisi lain, Henoch mengingatkan kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan risiko kredit di industri perbankan. Karena itu, menurutnya, bank perlu terus mengevaluasi ketahanan nasabah dalam menghadapi potensi kenaikan bunga pinjaman.

“Nah itu, makanya tadi saya katakan bahwa kita harus menata risk management kita untuk melihat resiliensi dari kemampuan nasabah kita dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga,” ujar dia.

Risiko Valas Dinilai Lebih Terkendali

Henoch juga menyoroti volatilitas dolar AS yang kembali meningkat di pasar global. Namun, dia menilai korporasi Indonesia saat ini jauh lebih disiplin dalam mengelola pinjaman valuta asing dibandingkan periode krisis 1998.

Menurutnya, banyak perusahaan kini sudah menerapkan praktik lindung nilai atau hedging dan menyesuaikan struktur pinjaman dengan sumber pendapatan mereka. Selain itu, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan juga dinilai memperkuat disiplin pengelolaan risiko valuta asing di sektor korporasi.

“Kalau ada perusahaan eksportir 80%, ya mungkin boleh pinjamannya 50% dalam bentuk valuta asing. Tapi kalau 100% rupiah, ya kita harus menyiapkan pinjaman rupiah,” katanya.

Meski demikian, Henoch mengakui masih ada sebagian kecil nasabah yang belum melakukan hedging sehingga tetap rentan terhadap gejolak kurs. Selain itu, pelemahan rupiah juga dapat memengaruhi biaya impor bahan baku dan faktor produksi.

Menurut dia, kondisi tersebut telah menjadi bagian dari stress test yang dilakukan industri perbankan, baik terhadap skenario pelemahan nilai tukar maupun suku bunga tinggi.

Dia menambahkan, industri perbankan saat ini masih memiliki bantalan modal yang cukup kuat. Dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) industri yang berada di kisaran 20%, Henoch optimistis sektor perbankan masih cukup resilien dalam menghadapi tekanan eksternal.

“Sepanjang ada shock yang masih bisa diatasi, tentu akan ada penurunan. Tetapi bantalannya saya melihat masih baik, masih tebal,” kata Henoch.

OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk tetap mengantisipasi potensi risiko perburukan kredit pada program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen melalui pencadangan yang memadai sesuai dengan ketentuan berlaku.

Di samping itu, bank juga diminta tetap menerapkan prinsip character, capacity, capital, collateral dan condition of economy atau disingkat "5C" dalam proses penyaluran kredit agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.

“Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

OJK memandang bahwa langkah pemerintah senantiasa bertujuan menghadirkan berbagai program yang berdampak positif dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Lebih lanjut, program kredit usaha rakyat yang diinisiasi pemerintah dinilai sangat baik yang dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan.

Mempertimbangkan hal tersebut, jelas Dian, bank perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam menjalankan program dimaksud agar dapat menjadi program yang berkesinambungan sesuai dengan risk appetite dan expertise bank.

“OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik, serta berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” kata Dian.

Terkait suku bunga perbankan, rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,76 persen, secara tren menurun dibandingkan Februari 2026 dan Maret 2025 yang masing-masing sebesar 8,80 persen dan 9,20 persen.

Penurunan tersebut didorong dari penurunan rata-rata tertimbang suku bunga kredit produktif, baik kredit modal kerja dan kredit investasi secara tahunan (year on year/yoy) masing-masing mengalami penurunan sebesar 67 bps dan 68 bps sehingga menjadi 8,00 persen dan 7,90 persen.

Penurunan suku bunga kredit rupiah tersebut sejalan dengan penurunan rata-rata tertimbang DPK rupiah secara tahunan sebesar 55 bps sehingga menjadi 2,66 persen yang juga dikontribusikan dari penurunan BI-Rate selama setahun terakhir dari sebesar 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi sebesar 4,75 persen pada Maret 2026, dengan kondisi penurunan BI-Rate terakhir pada September 2025.

Dian mengatakan bahwa secara umum, penurunan BI-Rate akan direspons oleh bank melalui penurunan suku bunga kredit, oleh karena itu suku bunga kredit diperkirakan masih dalam tren menurun.

Adapun penurunan suku bunga pada masing-masing bank akan tergantung pada strategi dan struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana (cost of fund/CoF).

“Untuk itu, perbankan perlu mengelola strategi pendanaan mereka, khususnya untuk meningkatkan porsi dana murah sehingga akan menciptakan ruang bagi penurunan suku bunga kredit. Selain itu, upaya penurunan lebih lanjut suku bunga diharapkan juga tetap memperhatikan kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, dinamika konflik geopolitik di Timur Tengah memang berpotensi memberi dampak terhadap perekonomian global maupun domestik, dipicu terganggunya jalur distribusi (supply chain) energi global di Selat Hormuz. Tantangan pasar keuangan domestik semakin besar karena nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang cukup dalam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, sektor perbankan turut terimbas secara tidak langsung dari kondisi tersebut. “Dampak tidak langsung ke perbankan Indonesia dapat terjadi melalui peningkatan risiko pasar dan risiko kredit. Dari sisi risiko pasar, meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global serta tekanan terhadap nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja portofolio keuangan perbankan, khususnya bagi yang memiliki eksposur besar pada liabilitas valuta asing,” kata Dian dalam keterangannya, Ahad (17/5/2026) lalu.

Sementara itu, dari sisi risiko kredit, kenaikan harga energi dan tekanan inflasi dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi pada sektor usaha, serta menurunkan profitabilitas perusahaan, kemampuan membayar debitur, dan daya beli masyarakat.

Kendati demikian, Dian menuturkan, di tengah berbagai risiko yang berasal dari dinamika global tersebut, kinerja perbankan Indonesia secara umum tetap solid, dengan profil risiko terjaga serta fungsi intermediasi yang berjalan baik. Permodalan perbankan juga dipandang masih cukup kuat untuk menjadi bantalan mitigasi risiko dalam mengantisipasi kondisi ketidakpastian global.

“Pada Maret 2026, kinerja permodalan perbankan terjaga tinggi tercermin dari rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) sebesar 25,09 persen. Kemudian, risiko kredit perbankan juga tetap terjaga dengan baik, tercermin dari rasio NPL (Non-Performing Loan) di bawah 3 persen sebesar 2,14 persen, serta tren coverage pencadangan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) yang relatif stabil,” jelasnya.

Dian melanjutkan, untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shock makroekonomi, OJK dan perbankan masing-masing melakukan stress test secara rutin menggunakan skenario dalam menangani situasi perekonomian, pasar keuangan, dan politik global maupun domestik, termasuk dinamika harga energi.

“Hasil stress test OJK maupun perbankan menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makroekonomi Indonesia, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, depresiasi nilai tukar rupiah, maupun peningkatan suku bunga yang mempengaruhi penurunan nilai aset perbankan,” terangnya.

Dian menekankan, OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait, termasuk yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), untuk memperkuat bauran kebijakan, monitoring, dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan produktif industri pinjaman daring (pindar) pada Maret 2026 tumbuh 23,40% (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pertumbuhan itu senilai Rp34,66 triliun.

Baginya, tren pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pembiayaan produktif terus berjalan, meskipun porsi outstanding pembiayaan produktif terhadap total outstanding pembiayaan industri pindar masih dalam proses peningkatan.

“Ke depan, optimalisasi porsi pembiayaan produktif terus didorong antara lain melalui penguatan kapasitas penyaluran dan peningkatan kualitas analisis kredit,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Dengan demikian, lanjutnya, porsi pembiayaan produktif dapat meningkat secara bertahap dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen.

Ke depan, OJK menilai industri pindar akan menghadapi tantangan antara lain perlunya penguatan mitigasi risiko kredit dan penguatan ketahanan terhadap dinamika perekonomian.

“Sehingga penyelenggara pindar perlu melakukan langkah-langkah penguatan untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pembiayaan serta meningkatkan pelindungan konsumen,” tegas Agusman.

Di sisi lain, dia menilai penyelenggara pindar tentu tidak terlepas dari eksposur risiko keamanan siber. Untuk itu, pindar perlu terus memperkuat tata kelola keamanan siber, manajemen risiko, serta keandalan sistem elektronik, termasuk kemampuan deteksi dan respons terhadap insiden siber.

“Sejalan dengan hal tersebut, saat ini sedang dilakukan penyusunan pedoman keamanan dan ketahanan siber bagi penyelenggara pindar yang diharapkan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi dan peningkatan keamanan siber secara berkelanjutan,” bebernya.

Untuk diketahui, OJK mencatat outstanding pembiayaan industri pindar pada kuartal I/2026 tumbuh 26,25% YoY menjadi Rp101,03 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) berada pada posisi 4,52%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT KB Bank Indonesia Tbk. menyampaikan penurunan suku bunga kredit belum bisa dilakukan secara agresif dan seragam di seluruh segmen pembiayaan meski tren bunga acuan terus menurun.

Bank berkode saham BBKP itu menilai tiap portofolio kredit memiliki karakteristik risiko dan tenor yang berbeda sehingga memerlukan penyesuaian yang lebih selektif.

Direktur Utama KB Bank Kurnady Darma Lie mengatakan perseroan tetap berhati-hati dalam merespons penurunan BI Rate agar stabilitas likuiditas dan profitabilitas bank tetap terjaga.

“KB Bank senantiasa menyesuaikan kebijakan suku bunga kredit secara selektif dan bertahap, dengan mempertimbangkan dinamika pasar serta kondisi makroekonomi secara prudent,” ujar Kurnady kepada Bisnis, dikutip Minggu (10/5/2026).

Menurutnya, implementasi penurunan bunga kredit tidak dapat dilakukan secara seragam lantaran setiap segmen pembiayaan memiliki profil risiko yang berbeda.

“Setiap segmen portofolio memiliki karakteristik risiko dan tenor yang berbeda, sehingga implementasi penyesuaian suku bunga tidak dapat dilakukan secara seragam,” katanya.

Kurnady mengakui langkah penurunan bunga kredit yang terlalu agresif dapat memberikan tekanan terhadap net interest margin (NIM), terutama jika penurunan yield aset lebih cepat dibandingkan penurunan biaya dana.

“Penurunan bunga kredit yang terlalu agresif berpotensi memberikan tekanan terhadap Net Interest Margin (NIM), terutama apabila penurunan yield aset berlangsung lebih cepat dibandingkan penurunan cost of fund,” ujarnya.

Karena itu, KB Bank memilih menjaga kualitas pertumbuhan kredit dengan memperkuat struktur pendanaan dan meningkatkan komposisi dana murah atau CASA.

“KB Bank tetap mengedepankan kualitas aset dan pertumbuhan yang sehat dengan terus mengoptimalkan struktur pendanaan, meningkatkan komposisi dana murah [CASA], serta fokus pada risk-adjusted return agar pertumbuhan portofolio tetap memberikan kontribusi positif terhadap margin dan profitabilitas jangka panjang,” katanya.

Di sisi lain, KB Bank menilai tingginya posisi undisbursed loan industri lebih mencerminkan kombinasi antara kehati-hatian perbankan dan sikap wait-and-see pelaku usaha.

“Realisasi pencairan kredit tetap dipengaruhi oleh dinamika permintaan, kesiapan proyek, kondisi arus kas debitur, serta prospek bisnis di masing-masing sektor,” ujar Kurnady.

OJK sebelumnya mencatat posisi undisbursed loan perbankan nasional mencapai Rp2.527,46 triliun per Maret 2026 atau meningkat 7,35% dibandingkan posisi Maret 2025 sebesar Rp2.354,50 triliun.

Undisbursed loan merupakan fasilitas pinjaman yang telah disetujui bank namun belum ditarik debitur karena pertimbangan siklus bisnis, progres proyek, maupun pengelolaan arus kas perusahaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya mengatakan undisbursed loan diperkirakan akan menurun seiring meningkatnya optimisme pelaku usaha dan penyesuaian strategi bisnis perbankan.

OJK juga optimistis industri perbankan tetap memiliki resiliensi kuat di tengah dinamika global dan domestik.

Meski meningkat secara nominal, persentase undisbursed loan terhadap total kredit justru turun dari 29,77% menjadi 29,19%.

Menurut OJK, kondisi tersebut menunjukkan perbankan nasional masih memiliki ruang yang cukup besar untuk mendukung pembiayaan produktif dan pertumbuhan sektor riil.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan masih ada 11 dari 94 penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan dalam proses pemenuhannya, penyelenggara masih menghadapi sejumlah tantangan.

“Antara lain dinamika perekonomian yang memengaruhi kemampuan penghimpunan modal,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Jumat (8/5/2026).

Dikatakan Agusman, untuk memenuhi kewajiban tersebut, penyelenggara didorong untuk melakukan berbagai langkah strategis. Langkah itu adalah melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya merger.

Dia turut membeberkan saat ini industri pindar menghadapi beberapa tantangan antara lain perlunya penguatan mitigasi risiko kredit dan penguatan ketahanan terhadap dinamika perekonomian.

“Sehingga penyelenggara pindar perlu melakukan langkah-langkah penguatan untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pembiayaan serta meningkatkan pelindungan konsumen,” tegasnya.

Di sisi lain, OJK selama April 2026 telah mengenakan sanksi administratif kepada 15 penyelenggara pindar. Pengenaan sanksi ini dilakukan dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML.

“Sanksi administratif dilakukan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan,” jelasnya.

Sebagai informasi, pada kuartal I/2026outstandingpembiayaan pindar mencapai Rp101,03 triliun. Nilai ini tumbuh 26,25% secara tahunan atauyear-on-year(YoY). Sementara itu, tingkat kredit macet atau TWP90 sebesar 4,52%. Level ini masih di bawah ketentuan OJK yang sebesar 5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan pendanaan macet industri pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) pada Maret 2026 didominasi oleh kelompok usia 19-34 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan porsi itu mencapai 48,65% dari total pendanaan macet yang ada.

Menurutnya, hal itu terjadi karena sejalan dengan meningkatnya aktivitas penggunaan pindar pada kelompok usia produktif.

“Sehingga eksposur risiko relatif lebih tinggi dan memerlukan penguatan penilaian kemampuan bayar,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, Kamis (7/5/2026).

Di sisi lain, Agusman turut membeberkan pendanaan macet didominasi oleh sektor konsumtif. Hal ini mengingat sangat bergantungnya pada pendapatan dan arus kas pribadi, sehingga lebih sensitif terhadap kemampuan bayar.

Adapun, pada Maret 2026, terdapat 16 penyelenggara pindar yang memiliki tingkat risiko kredit macet (TWP90) di atas 5%. OJK menekankan penyelenggara itu tidak serta merta harus menghentikan penyaluran pembiayaan.

“Namun, perlu lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk memperbaiki kualitas penyaluran dan manajemen risiko,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong penyelenggara pindar melakukan langkah perbaikan. Langkah itu mencakup penguatan penilaian kelayakan dan kemampuan bayar, peningkatan kualitas credit scoring, peningkatan efektivitas penagihan, dengan tetap menjaga pelindungan konsumen.

“OJK memproyeksikan TWP90 tetap dapat dikelola dalam batas yang terkendali seiring dengan penguatan manajemen risiko, tata kelola, dan penerapan prinsip kehati-hatianoleh Penyelenggara Pindar,” pungkas Agusman.

Sebagai informasi, OJK mencatat outstanding pembiayaan pindar pada kuartal I/2026 tumbuh 26,25% (year on year/YoY) menjadi Rp101,03 triliun. Sementara itu, TWP90-nya berada di posisi 4,52%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) buka suara soal implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5% per tahun yang diumumkan pemerintah.

BNI memastikan dukungan tersebut ditopang oleh kondisi likuiditas yang memadai serta pengelolaan risiko yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan bahwa pada prinsipnya BNI sebagai bagian dari BUMN mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

Dukungan tersebut telah diwujudkan melalui penyaluran KUR, termasuk KUR Super Mikro dengan suku bunga mulai dari 3%, serta skema KUR lainnya yang mengikuti ketentuan pemerintah.

“Inisiatif penyediaan kredit dengan bunga yang lebih terjangkau pada dasarnya sejalan dengan upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong produktivitas pelaku UMKM. Implementasi lebih lanjut tentu akan mengikuti ketentuan resmi dari Pemerintah dan regulator,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Sebelumnya, Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026 mengumumkan rencana penyaluran KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun melalui bank-bank Himbara, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

Dari sisi risiko, BNI menegaskan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Perseroan memperkuat proses penilaian kelayakan usaha, memanfaatkan data dan teknologi, serta mengoptimalkan dukungan skema penjaminan guna menjaga kualitas kredit tetap sehat.

Dengan pendekatan tersebut, kata Okki, penyaluran kredit diharapkan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan, sekaligus meminimalkan potensi risiko di tengah penyesuaian suku bunga program.

Sementara itu, dari sisi pendanaan, Okki memastikan BNI memiliki struktur likuiditas yang memadai untuk mendukung penyaluran kredit program KUR dengan bunga lebih rendah.

Penyaluran kredit akan difokuskan pada pelaku UMKM yang menjalankan usaha produktif dan memiliki kelayakan usaha yang baik.

BNI juga menegaskan bahwa strategi penyaluran ke depan akan tetap mengedepankan kualitas debitur, sejalan dengan upaya menjaga kinerja kredit tetap solid hingga akhir 2026 di tengah implementasi kebijakan baru tersebut.