Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) meminta dibentuk badan kawasan industri nasional yang langsung berada di bawah Presiden dan memiliki otoritas penuh dalam mengatur kawasan.

"Norma dalam undang-undang yang kami usulkan, perlu dibentuk badan kawasan industri nasional," kata Wakil Ketua Umum HKI Indonesia Didik Prasetiyono saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Kawasan Industri di DPR, Jakarta, Senin,

Pembentukan badan tersebut, menurut dia, diusulkan karena saat ini terdapat berbagai sektor yang terlibat dalam mengurusi kawasan industri, maka perlu badan yang mempunyai otoritas penuh dalam mengatur khusus di kawasan industri.

HKI menilai permasalahan yang dihadapi Kawasan Industri cukup pelik karena berbagai kementerian terlibat. Sehingga perlu melibatkan satu lembaga yang mensinkronkan peraturan pemerintah pusat, kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.

"Badan baru tersebut sebagai lembaga nonkementerian yang dibentuk berdasarkan undang-undang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh presiden bertanggung jawab kepada presiden," ujar dia.

Menurut dia, HKI tidak ingin mengubah peraturan lingkungan hidup, peraturan tenaga kerja, serta peraturan lainnya untuk di luar kawasan industri.

Namun di dalam kawasan industri harus ada satu badan yang mengatur hal itu penting untuk memastikan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi penyelesaian hambatan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pemangku, kepentingan lainnya.

"Jadi ada ruang yang kemudian mengatur konteks kawasan industri agar lebih mudah," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan pembentukan badan baru atau lembaga tidak mudah dan dipastikan akan menimbulkan kritik dari masyarakat.

"Bagaimana pembentukan badan ini tidak menambah birokrasi lagi. Mengapa tidak penguatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Perindustrian, agar lebih efektif," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menekankan agar Rancangan Undang-undang (RUU) Kawasan Industri harus dapat mengharmonisasikan 24 regulasi terkait sehingga bisa mengatasi tumpah tindih peraturan.

"Mengapa hambatan investasi terjadi. Paling tidak ada 24 regulasi yang terkait dengan kawasan industri yang tersebar di berbagai kementerian lembaga," kata Wakil Ketua Umum HKI Indonesia Didik Prasetiyono di Jakarta, Senin, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Kawasan Industri.

Menurut dia, dalam undang-undang kawasan industri diperlukan harmonisasi, hal ini untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan kawasan industri.

Ia mengatakan terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi di lingkungan kawasan industri dan itu perlu diperbaiki di antaranya soal pertanahan dan tata ruang, kemudian lingkungan hidup, infrastruktur dan fasilitas, ada juga keamanan dan lainnya.

Didik menjelaskan untuk permasalahan yang dihadapi terkait pertanahan dan tata ruang, sebagian besar disebabkan karena terjadi tumpang tindih pengaturan serta status lahan.

"Sudah berdiri pabrik tapi tanahnya masuk LSD (lahan sawah yang dilindungi) misalnya. Hal itu menyulitkan di lapangan terhadap pengaturan tata ruang dan status lahan," ujarnya.

Selain itu ada juga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) itu tidak menjadi jaminan bagi pemanfaatan ruang dan perizinan lanjutan.

Karena meski sudah mempunyai PKKPR tetap mengurus detail pertanahan dan ini membutuhkan waktu yang terlalu panjang dan bisa mencapai 1,5 tahun.

"Waktu tunggu investor itu tidak bisa lama. Pengurusan pertahanan bisa 1,5 tahun lebih. Contohnya adalah tukar-menukar tanah kas desa (TKD) yang membutuhkan waktu kalau timelinenya itu dipenuhi normatif bisa 1,5 tahun lebih. Jadi lambat sekali dalam konteks menghambat investasi," katanya menambahkan.

Begitu juga permasalahan yang harus dihadapi terkait mekanisme persetujuan lingkungan, sebab belum semua mengakomodasi karakteristik kawasan industri sebagai pengolahan lingkungan yang terpadu.

Selain itu, infrastruktur dan fasilitas di dalam kawasan industri, tantangannya adalah di luar kawasan. Termasuk jalan, jembatan, dan saluran yang di luar kemampuan industri untuk memfasilitasi.

"Permasalahan yang dihadapi adalah tanggung jawab yang belum ada pembagian yang jelas antara pemerintah dan pengelola kawasan atau pemerintah setempat," ucapnya.

Didik menambahkan standar pengamanan belum diterapkan seragam di seluruh kawasan industri. Ada beberapa yang kemudian berbeda-beda. Koordinasi antara kawasan pemerintah daerah aparat keamanan masih menjadi tantangan.

Gangguan terhadap investasi di beberapa daerah cukup tinggi. Sehingga HKI mengusulkan penerapan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri.

"Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman kira-kira begitu," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kawasan industri di Indonesia telah menyerap 2,35 juta tenaga kerja, meningkat 15 persen dari 2024 dengan realisasi investasi mencapai Rp6.744,58 triliun.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin menjelaskan, berdasarkan data pihaknya, saat ini Indonesia memiliki 179 kawasan industri dengan total luas mencapai 101.351,45 hektare dan tingkat okupansi sebesar 57,20 persen.

Kawasan itu dihuni oleh 11.970 perusahaan atau tenant, dengan pertumbuhan luas kawasan industri 1.508,02 hektare.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kawasan industri telah berkembang menjadi pusat aktivitas manufaktur nasional yang mampu menarik investasi secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan perkembangan kawasan industri menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah kawasan industri meningkat 51,69 persen sejak 2020 atau bertambah 61 kawasan.

Pada periode yang sama, nilai investasi meningkat 9,26 persen dibandingkan capaian hingga 2024, sementara jumlah tenaga kerja bertambah 15 persen dari sekitar 2,04 juta orang menjadi 2,35 juta orang.

Menurutnya, penyebaran kawasan industri juga semakin merata, dari total luas kawasan industri nasional, sekitar 61,24 persen atau 62.066,35 hektare berada di luar Pulau Jawa, sedangkan 38,76 persen atau 39.285,1 hektare berada di Pulau Jawa.

Dari sisi jumlah, terdapat 106 kawasan industri di Pulau Jawa dan 73 kawasan industri di luar Jawa, sehingga pengembangan industri tidak lagi terpusat di satu wilayah.

Meski demikian, Tri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan agar kawasan industri semakin kompetitif, yang meliputi kepastian tata ruang dan pertanahan, penguatan pengelolaan lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur energi dan logistik, serta percepatan perizinan.

Selanjutnya, peningkatan keamanan kawasan industri, penguatan kelembagaan, optimalisasi fasilitas investasi, hingga peningkatan keberpihakan kepada industri kecil dan menengah (IKM).

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemenperin tengah mengupayakan penguatan regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Sebelumnya, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelaskan laporan kemajuan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6), menyampaikan draf terbaru RUU kawasan industri kini mengalami penambahan struktur pengaturan dibandingkan sebelumnya.

“Kami sampaikan bahwa ada perkembangan, yaitu penambahan bab. Jadi sekarang menjadi 18 bab, sebelumnya adalah 15 bab. Kemudian pasalnya juga bertambah,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan draf terbaru NA dan RUU Kawasan Industri kini terdiri atas 18 bab yang mencakup berbagai aspek strategis penyelenggaraan kawasan industri.

Mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, rencana pembangunan kawasan industri nasional, pembangunan kawasan industri, infrastruktur, pengembangan tenaga kerja industri, pertanahan, keamanan, perizinan, hingga pemberian insentif dan kemudahan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan kawasan industri di Indonesia masih dibayangi berbagai persoalan mendasar mulai dari sengketa lahan, keterbatasan infrastruktur, hingga insentif fiskal yang dinilai belum cukup kompetitif.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Tri Supondy mengatakan kawasan industri memiliki peran strategis sebagai penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, Tri menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang menghambat optimalisasi peran tersebut. Kemenperin memetakan sedikitnya delapan klaster permasalahan yang saat ini dihadapi kawasan industri di berbagai wilayah Indonesia.

"Pertama, dari sisi pertanahan dan tata ruang, kawasan industri masih menghadapi persoalan tumpang tindih peruntukan lahan, sengketa lahan, serta ketidakpastian terkait keberlanjutan hak guna bangunan (HGB)," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI tentang RUU Kawasan Industri di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (29/6/2026).

Kedua, pada aspek lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan di kawasan industri dinilai belum optimal. Dia mengatakan masih terjadi pencemaran lingkungan, tingginya ketergantungan terhadap energi fosil, serta perlunya tata kelola limbah industri yang lebih tertib untuk meminimalkan potensi konflik sosial dan ekonomi dengan masyarakat sekitar kawasan.

Ketiga, keterbatasan infrastruktur juga masih menjadi hambatan utama. Permasalahan tersebut mencakup pasokan utilitas, konektivitas logistik, serta minimnya fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Keempat, dari sisi perizinan. Tri menyebut, proses perizinan yang panjang dan kompleks masih menjadi kendala dalam pengembangan kawasan industri maupun realisasi investasi baru.

Kelima, persoalan keamanan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Menurutnya, gangguan keamanan masih kerap terjadi di sejumlah kawasan industri.

"Di sisi lain, belum seluruh kawasan industri memperoleh status objek vital nasional yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian lebih besar bagi aktivitas usaha," jelasnya.

Keenam, Kemenperin juga menyoroti aspek keberpihakan terhadap industri kecil dan menengah (IKM). Implementasi kewajiban penyediaan kavling khusus bagi IKM di kawasan industri dinilai belum berjalan optimal. Program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan juga masih memerlukan penguatan.

Ketujuh, dari bidang kelembagaan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dinilai belum berjalan efektif. Akibatnya, berbagai proses strategis seperti percepatan perizinan maupun pembangunan infrastruktur belum dapat dinikmati pelaku usaha secara cepat dan terintegrasi.

"Terakhir, dari sisi fiskal dan stimulus investasi, insentif yang tersedia saat ini dinilai belum cukup kuat untuk meningkatkan daya tarik investasi secara signifikan di dalam kawasan industri," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Modernland Realty Tbk. (MDLN) menetapkan susunan direksi baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat (26/6/2026). Perseroan juga menegaskan fokus pengembangan proyek residensial dan kawasan industri sebagai strategi pertumbuhan pada 2026.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham Modernland menyetujui pengunduran diri Sami Veikko Tapio Miettinen dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Sebagai penggantinya, pemegang saham mengangkat Nabit Musavi sebagai Direktur.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui penetapan kembali masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2031.

Dengan keputusan tersebut, susunan Direksi Modernland Realty terdiri atas William Honoris sebagai Direktur Utama, Fetrizal Bobby Heryunda, Pascall Wilson, dan Nabit Musavi sebagai Direktur. Sementara itu, susunan Dewan Komisaris dipimpin Dharma Mitra sebagai Komisaris Utama, didampingi Herman dan Yustinus Saleh sebagai Komisaris, serta Robert Tumedia dan Iwan Suryawijaya sebagai Komisaris Independen.

Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MDLN sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2031 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

• Dharma Mitra – Komisaris Utama
• Herman – Komisaris
• Yustinus Saleh – Komisaris
• Robert Tumedia – Komisaris Independen
• Iwan Suryawijaya – Komisaris Independen

Direksi

• William Honoris – Direktur Utama
• Fetrizal Bobby Heryunda – Direktur
• Pascall Wilson – Direktur
• Nabit Musavi – Direktur

Direktur Utama Modernland Realty William Honoris mengatakan perseroan mampu menjaga kinerja usaha di tengah dinamika industri properti dan ketidakpastian ekonomi global sepanjang 2025.

Menurutnya, Modernland mencatat peningkatan marketing sales, pertumbuhan laba bersih, serta penguatan struktur keuangan yang menjadi fondasi bagi keberlanjutan usaha. Perseroan juga terus mengembangkan proyek-proyek unggulan di segmen residensial maupun kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Memasuki 2026, William menilai prospek industri properti masih terbuka seiring stabilitas ekonomi nasional dan dukungan berbagai kebijakan pemerintah terhadap sektor properti.

"Perseroan akan memfokuskan strategi pada optimalisasi pengembangan produk residensial yang telah ada, penyelesaian pembangunan dan serah terima unit sesuai komitmen kepada konsumen, serta memanfaatkan peluang pertumbuhan pada segmen kawasan industri dan aset strategis lainnya," ujarnya dalam siaran pers, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dari sisi kinerja, Direktur Modernland Realty Fetrizal Bobby Heryunda mengatakan perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,01 triliun pada 2025.

Modernland juga mencatat laba bersih tahun berjalan sebesar Rp241,12 miliar, berbalik dari rugi bersih pada 2024. Perseroan menyebut pencapaian tersebut didukung peningkatan kinerja operasional, pertumbuhan penjualan, serta efisiensi dan penguatan struktur keuangan.

Sementara itu, Direktur Modernland Realty Pascall Wilson mengungkapkan marketing sales perseroan sepanjang 2025 mencapai Rp1,65 triliun atau meningkat 49,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Segmen kawasan industri menjadi kontributor terbesar dengan porsi 45% terhadap total marketing sales, disusul segmen residensial sebesar 43,94%, sementara sisanya berasal dari segmen hospitality and other.

Menurut Pascall, peningkatan penjualan lahan industri ditopang tingginya permintaan dari perusahaan-perusahaan asal Tiongkok yang menjadi tenant di Modern Industrial Estate Cikande.

Di segmen residensial, proyek Florence Village di Jakarta Garden City menjadi salah satu kontributor utama marketing sales sepanjang 2025 karena memperoleh respons positif dari pasar.

Pada kuartal I/2026, Modernland membukukan marketing sales sebesar Rp209,7 miliar. Segmen residensial masih menjadi penyumbang terbesar penjualan, diikuti kawasan industri, hospitality, dan segmen lainnya.

Perseroan menilai kondisi geopolitik global dan kehati-hatian investor masih memengaruhi pasar properti. Kendati demikian, Modernland akan tetap menjalankan berbagai inisiatif pemasaran dan pengembangan usaha secara selektif untuk menjaga pertumbuhan bisnis pada tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengungkapkan strategi ekspansi jaringan 5G hingga akhir 2026 dengan pendekatan yang dilakukan secara selektif, terukur, dan bertahap.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan pengembangan jaringan 5G akan difokuskan pada wilayah yang memiliki kebutuhan nyata serta didukung kesiapan ekosistem.

“Prioritas kami adalah memperluas cakupan secara berkesinambungan di kota-kota utama, memperkuat kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Fahmi kepada Bisnis, Jumat (26/6/2026).

Selain itu, Telkomsel juga memprioritaskan pengembangan jaringan di area dengan kebutuhan trafik data yang tinggi guna menghadirkan pengalaman 5G yang lebih relevan bagi pelanggan, baik di segmen konsumen maupun bisnis.

Fahmi mengatakan pengembangan 5G Telkomsel diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata, mulai dari mempermudah kehidupan pelanggan, memperkuat kegiatan bisnis, hingga mendorong kemajuan Indonesia di tengah meningkatnya pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan layanan digital.

Secara umum, lanjut Fahmi, Telkomsel melihat kebutuhan terhadap layanan digital yang lebih real-time, personal, dan berbasis AI terus meningkat. Hal tersebut tercermin dari kinerja trafik data yang tetap tumbuh sehat pada kuartal I/2026, dengan payload mencapai 5.770 PB dan average revenue per user (ARPU) mobile meningkat menjadi sekitar Rp45.000.

“Secara strategis, Telkomsel melihat AI bukan hanya sebagai pendorong trafik baru, tetapi juga sebagai katalis untuk menciptakan pola penggunaan data yang lebih bernilai, baik dari sisi konsumen maupun bisnis,” katanya.

Dari sisi konsumen, Fahmi mengatakan potensi pertumbuhan trafik berasal dari aktivitas digital sehari-hari, seperti video streaming, mobile gaming, layanan berbasis aplikasi, serta pengalaman digital yang semakin personal melalui pemanfaatan AI di ekosistem Telkomsel, seperti MyTelkomsel, Veronika, TED, dan layanan digital lainnya.

Sementara itu, dari sisi enterprise dan industri, menurut Fahmi, potensi terbesar berasal dari solusi beyond connectivity, seperti AI-enabled enterprise solutions, IoT analytics, smart operations, mobility insight, customer insight, automation, hingga solusi berbasis data yang membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan mengambil keputusan secara lebih cepat dan efisien.

“Jadi, pertumbuhan trafik ke depan tidak hanya berasal dari segmen konsumen, tetapi juga dari kebutuhan enterprise, industri, UMKM, dan ekosistem AI yang semakin berkembang,” katanya.

Sejalan dengan potensi tersebut, Fahmi mengatakan strategi investasi jaringan 5G Telkomsel tetap dijalankan secara disiplin dan selektif.

Fokusnya meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan end-to-end, pengembangan autonomous network berbasis AI, penguatan kapabilitas jaringan untuk mendukung kebutuhan latensi rendah, serta optimalisasi jaringan di wilayah dengan kebutuhan trafik tinggi.

“Pendekatan ini ditujukan untuk memastikan pengembangan 5G tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan, kesiapan ekosistem, dan prinsip investasi yang berorientasi pada nilai,” katanya.

Hingga kuartal I/2026, Telkomsel telah mengoperasikan lebih dari 5.400 base transceiver station (BTS) 5G yang tersebar secara bertahap di lebih dari 80 kota dan kabupaten.

Pada periode yang sama, Telkomsel melayani sekitar 154 juta pelanggan mobile. Layanan 5G dikelola sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengalaman broadband pelanggan secara menyeluruh, terutama di wilayah dengan kebutuhan data tinggi, kawasan perkotaan, area bisnis, hingga kawasan industri.

Kita lihat bahwa hilirisasi minerba yang seluruhnya masuk di Kawasan Industri (KI) ataupun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) yang dikembangkan di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah meningkatkan efisiensi investasi.

Hal itu tercermin dari nilai IncrementalCapital Output Ratio (ICOR) di kawasan hilirisasi yang hanya sekitar 3, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata ICOR nasional yang berada di level 6.

Menurut Airlangga, hilirisasi yang terintegrasi di kawasan industri dan KEK berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan produktivitas investasi.

“Kita lihat bahwa hilirisasi minerba yang seluruhnya masuk di Kawasan Industri (KI) ataupun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan di berbagai kawasan ini nilai ICOR-nya 3, jadi di bawah rata-rata ICOR yang 6. Jadi, itu relatif cukup baik,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Airlangga mengatakan, industri pengolahan kini menjadi motor utama pertumbuhan di berbagai wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi ekonomi melalui hilirisasi mulai memberikan dampak yang lebih merata di berbagai daerah.

Adapun kinerja pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global.

Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan sebagian besar negara anggota G20.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi pemerintah yang kuat, permintaan rumah tangga yang tetap terjaga, serta aktivitas investasi yang terus berlanjut.

Ia memandang capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia tetap solid menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Selain itu, sejumlah indikator makroekonomi juga berada dalam kondisi positif. Tingkat inflasi tercatat sebesar 3,08 persen, cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS, realisasi investasi menembus Rp498,8 triliun, penyaluran kredit tumbuh 11,51 persen, serta neraca perdagangan membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut.

Pertumbuhan ekonomi juga terjadi secara relatif merata di berbagai wilayah. Beberapa kawasan di luar Jawa bahkan mencatatkan laju pertumbuhan di atas rata-rata nasional, antara lain Sulawesi sebesar 6,95 persen dan Bali-Nusa Tenggara sebesar 7,93 persen.

Menurut Airlangga, capaian tersebut memperlihatkan bahwa strategi hilirisasi dan pengembangan kawasan industri mulai menjadi sumber pertumbuhan baru di berbagai daerah.

“Seluruh indikator ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia berdiri di atas fondasi yang sehat, resilien, dan siap melanjutkan momentum pertumbuhan. Namun, kita tetap harus menggenjot sektor-sektor yang menghasilkan devisa, misalnya sektor pariwisata,” ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Minat investasi di kawasan industri dinilai masih cukup kuat pada semester I/2026 meski sektor manufaktur dihadapkan pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan relokasi sejumlah pabrik ke Vietnam. Namun, perlambatan ekonomi domestik serta hambatan birokrasi dinilai berpotensi menggerus daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi apabila tidak segera dibenahi.

Konsultan properti CBRE Indonesia sebelumnya mencatat, tingkat keterisian (okupansi) kawasan industri di wilayah Greater Jakarta pada kuartal I/2026 sebesar 91% dengan total penyerapan lahan industri mencapai 86 hektare (ha). Kinerja tersebut ditopang oleh ekspansi industri manufaktur, khususnya sektor otomotif, yang masih mendorong permintaan lahan industri meski di tengah meningkatnya kekhawatiran atas relokasi sejumlah pabrik ke negara pesaing seperti Vietnam.

Head of Research CBRE Indonesia Anton Sitorus mengatakan, data tersebut kemungkinan tidak jauh berbeda pada semester I/2026. Pasalnya, hingga saat ini, pihaknya belum melihat adanya penurunan aktivitas transaksi lahan di kawasan industri.

Menurutnya, permintaan investor masih relatif baik karena transaksi yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari proses investasi yang telah berlangsung sejak beberapa bulan bahkan beberapa tahun sebelumnya.

"Kalau angkanya memang belum keluar. Tapi secara umum trennya masih sama. Artinya, minat untuk kawasan industri masih cukup bagus," kata Anton kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia mengingatkan, prospek investasi ke depan sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai indikator ekonomi, mulai dari pelemahan daya beli masyarakat, tekanan terhadap nilai tukar rupiah hingga persepsi investor terhadap pengelolaan fiskal pemerintah, menjadi perhatian pelaku usaha global.

"Kalau ekonominya begini-begini terus, ya dikhawatirkan investor dan perusahaan juga akan terpengaruh. Masalahnya, Indonesia lagi disorot dengan sejumlah isu. Perusahaan atau investor asing melihat hal seperti ini tidak bagus," tuturnya.

Anton menjelaskan, perlambatan ekonomi pada akhirnya akan memengaruhi kebutuhan perusahaan manufaktur untuk memperluas kapasitas produksi maupun membangun pabrik baru. Ketika permintaan domestik melemah, kebutuhan terhadap lahan industri juga berpotensi menurun.

"Kalau ekonomi dalam negeri tidak bagus pertumbuhannya, tentu perusahaan akan mempertimbangkan ke depan seperti apa. Kalau permintaan di dalam negeri saja menurun, kebutuhan melakukan produksi di dalam negeri juga berpengaruh,” tuturnya.

Kendati demikian, hingga saat ini, CBRE Indonesia belum melihat adanya pembatalan investasi maupun penurunan tingkat transaksi di kawasan industri. Adapun, transaksi-transaksi yang masih terjadi merupakan lanjutan dari proses yang sudah dilakukan beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lalu.

Untuk menahan dan meningkatkan okupansi di kawasan industri, Anton menilai pemerintah perlu memperkuat iklim investasi melalui regulasi yang lebih sederhana dan ramah terhadap dunia usaha. Menurutnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri seharusnya diarahkan untuk memangkas birokrasi dan memberikan kepastian bagi investor.

"Pemerintah harus menciptakan regulasi yang bersahabat. Paling tidak simpel, tidak ribet, tidak birokrasi panjang. Itu yang paling penting," tegasnya.

Senada, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Akhmad Ma'ruf sebelumnya menyampaikan, pemerintah perlu mempercepat realisasi investasi yang telah masuk melalui skema proyek strategis nasional (PSN) maupun kawasan ekonomi khusus (KEK). Menurutnya, hingga kini, masih banyak investasi yang tersendat akibat hambatan birokrasi, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.

“Saya melihat dan merasakan sendiri masih banyak kementerian dan lembaga di daerah yang menghambat realisasi investasi, baik dari Jepang, Amerika Serikat, Jerman maupun Cina," tuturnya.

Menurut Ma’ruf, Indonesia mulai tertinggal dari sejumlah negara di kawasan seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan negara Asean lainnya dalam memperebutkan investasi manufaktur. Kondisi tersebut dipicu birokrasi yang berbelit, perubahan kebijakan yang terlalu sering, serta proses perizinan yang masih terkendala di daerah.

Kawasan industri, lanjutnya, terus melakukan ekspansi. Namun, pelaksanaannya kerap menghadapi hambatan dari sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah pusat diminta mengevaluasi kebijakan yang dinilai menghambat investasi serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Jangan semua perizinan diserahkan ke daerah apabila kepala daerah justru banyak menghambat. Hambatan-hambatan di daerah harus dievaluasi oleh pemerintah pusat," pinta Ma’ruf.

Konsistensi regulasi katanya juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Menurutnya, perubahan kebijakan yang terlalu sering membuat pelaku usaha kesulitan menyusun rencana investasi jangka panjang.

Perkuat dengan Regulasi Kawasan Industri

Badan Keahlian (BKD) DPR RI telah menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri sebagai payung hukum untuk meningkatkan kepastian investasi di sektor manufaktur pada Selasa (23/6/2026).

Kepala BKD DPR Bayu Dwi Anggono mengatakan, penyempurnaan RUU dilakukan dengan mengakomodasi masukan Komisi VII DPR yang kemudian dikelompokkan ke dalam 12 klaster pengaturan. Seluruh klaster tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih pasti tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Salah satu fokus utama adalah pemberian kemudahan dan dukungan bagi investasi. BKD menambahkan pengaturan mengenai hak guna bangunan (HGB) bagi kawasan industri yang masuk kategori investasi besar maupun PSN.

Dalam skema tersebut, kawasan industri dapat memperoleh HGB hingga 30 tahun dan diperpanjang paling lama 50 tahun sebagai bentuk kepastian bagi investor yang menanamkan modal jangka panjang.

Selain itu, RUU juga memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan dengan mengatur mekanisme perpanjangan HGB, pengelolaan lahan, hingga kewenangan pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah praktik spekulasi lahan di calon kawasan industri.

Di sisi perizinan, BKD mengusulkan seluruh proses penyelenggaraan perizinan kawasan industri dilakukan melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik sehingga proses investasi menjadi lebih cepat, sederhana, dan terukur.

Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, BKD juga menawarkan tiga alternatif desain kelembagaan pengelola kawasan industri, yakni badan koordinatif lintas kementerian yang dipimpin presiden, badan di bawah kementerian, atau lembaga mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Kami sudah klaster menjadi 12 isu utama. Dari 12 masukan ini kami kemudian buat dalam matriks sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap materi, bagaimana tanggapan kami dan bagaimana tindak lanjut yang kami lakukan di dalam RUU," kata Bayu dalam paparannya.

Di samping memberikan kepastian bagi investor, RUU juga memasukkan berbagai ketentuan yang bertujuan menciptakan iklim investasi berkelanjutan. Pelaku usaha yang menerapkan industri hijau dan industri halal, misalnya, akan memperoleh insentif fiskal maupun nonfiskal dari pemerintah.

RUU juga mengatur pengembangan kawasan industri hijau sebagai salah satu tipe kawasan industri nasional sekaligus memperkuat pengawasan berbasis risiko dalam penyelenggaraan kawasan industri.

Aspek sosial turut menjadi perhatian. BKD mengatur kewajiban perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan, memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri, serta memperluas pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat masuk dalam rantai pasok industri nasional.

“Sebagai sebuah mandatory, ketika sudah dilakukan pembangunan perangkat kerja industri, maka masyarakat atau perangkat kerja lokal itu diikutsertakan," sebut Bayu.

Apabila tenaga kerja lokal belum memenuhi kualifikasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha diwajibkan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, serta pemagangan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Selain itu, perusahaan kawasan industri juga diwajibkan melaksanakan program pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada aspek lingkungan, BKD mempertegas kewajiban perusahaan memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk memenuhi persyaratan pengelolaan limbah B3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara insentif, pembekuan izin hingga pencabutan izin usaha.

Bayu menambahkan penyempurnaan substansi tersebut turut mengubah struktur RUU Kawasan Industri dari semula 15 bab menjadi 18 bab. Penambahan itu mencakup pengaturan mengenai rencana pembangunan kawasan industri nasional, infrastruktur, insentif, kelembagaan, pengembangan UMKM, hingga peran serta masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, keberadaan kawasan industri memungkinkan pemerintah memberikan kepastian berusaha yang selama ini menjadi kebutuhan utama investor. Menurutnya, pengaturan dalam RUU akan memperjelas hak dan kewajiban pelaku usaha sekaligus memperkuat dukungan pemerintah terhadap operasional industri.

Salah satu aspek yang dinilai krusial adalah kepastian pasokan energi. Menurut Saleh, banyak industri membutuhkan jaminan ketersediaan gas maupun sumber energi lain agar kegiatan produksi dapat berjalan tanpa gangguan.

"Yang paling sulit itu soal energi. Misalnya ada satu perusahaan yang membutuhkan gas sebagai bahan bakarnya. Nah, untuk supaya dia bisa tetap berlangsung perusahaan ini, dia harus ada jaminan dari pemerintah bahwa bahan bakaran itu disiapkan oleh negara. Kalau itu ada, berarti kan yang untung dia. Itu namanya hak dia," tuturnya.

Selain jaminan energi, RUU juga diarahkan memberikan kemudahan perizinan melalui pengelolaan kawasan industri yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, investor tidak lagi harus berhadapan dengan proses birokrasi yang tersebar di berbagai instansi.

Saleh menyebut, kawasan industri juga memberikan kepastian dari sisi keamanan dan ketertiban usaha karena seluruh aktivitas industri berada dalam kawasan yang dikelola secara khusus.

"Kalau dia masuk ke kawasan ini, berarti kan di kawasan itu yang ngurus itu ada. Ada organisasinya di dalam kawasan industri ini. Kemudian yang ketiga, saya kira jaminan keamanan ketertiban. Enggak ada orang yang boleh preman di situ. Kan itu diawasi, bisa dijaga," sebut politikus Partai PAN itu.

Menurutnya, pengaturan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya persaingan memperebutkan investasi manufaktur di kawasan Asia Tenggara. Saleh mengakui Vietnam kini menjadi salah satu pesaing utama Indonesia dalam menarik investasi baru, termasuk relokasi perusahaan asal Cina.

Meski demikian, dia menilai minat investasi ke Indonesia masih cukup tinggi, terutama pada sektor kendaraan listrik yang terus berkembang di sejumlah kawasan industri.

"Kalau yang ingin investasi di Indonesia itu ada juga banyak. Sekarang pabrik mobil listrik yang sedang dibangun itu besar sekali. Itu fakta bahwa kawasan industri kita masih diminati," ujarnya.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan afirmatif agar perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia tidak memindahkan investasinya ke negara lain.

"Kita berharap pemerintah harus ada kebijakan-kebijakan afirmatif kepada perusahaan-perusahaan yang seperti itu supaya mereka tidak lari dan modal-modal mereka dibawa pulang," katanya.

Di sisi lain, Saleh menegaskan RUU Kawasan Industri tidak hanya berorientasi pada kepentingan investor. Regulasi tersebut juga mengatur prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan kompetensi melalui mekanisme alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pekerja Indonesia.

Dia menerangkan, tenaga ahli asing tetap diperbolehkan bekerja apabila keahlian tersebut belum tersedia di dalam negeri. Namun, mereka diwajibkan mentransfer keahlian kepada tenaga kerja lokal sehingga kebutuhan industri dapat dipenuhi oleh sumber daya manusia nasional dalam jangka panjang.

Selain itu, RUU akan mendorong perusahaan besar bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari rantai pasok industri. Skema tersebut diharapkan memperluas dampak ekonomi kawasan industri sehingga manfaat investasi tidak hanya dinikmati perusahaan besar.

Komisi VII juga mendorong pengembangan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa. Menurut Saleh, meskipun masih menghadapi tantangan logistik dan pasokan bahan baku, investasi di luar Jawa memiliki sejumlah keunggulan, seperti harga lahan dan biaya tenaga kerja yang lebih kompetitif.

“Mungkin pembelian tanahnya kan pasti lebih murah. Kalau dia beli di Pulau Jawa kan mahal. Kemudian, kedua, saya kira UMR itu juga kan pasti lebih murah dari sisi tenaga kerja. Ya kan berarti kan ada juga sebetulnya income yang mereka dapatkan dari sana,” sebut Saleh.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan masalah tumpang tindih perizinan dan lahan masih menjadi pengganjal utama ekspansi serta kepastian hukum pengembangan kawasan industri.

Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Industri Kadin Indonesia, Sanny Iskandar, menyatakan bahwa tumpang tindih ini kerap memicu sengketa alih fungsi lahan di lapangan. Akibatnya, iklim investasi kawasan industri dibayangi oleh pelemahan hak atas kepemilikan tanah.

“Terakhir-terakhir ini sering terjadi permasalahan, mungkin karena semangatnya mengenai ketahanan pangan, jadi sekarang ini sering terjadi tumpang tindih daripada alih fungsi lahan tersebut untuk dukungan untuk lahan baku sawah, lahan sawah dilindungi,” ujar Sanny dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII di DPR RI, Rabu (24/6/2026).

Sanny menjelaskan benturan tersebut bahkan menimpa lahan yang sejatinya telah mengantongi sertifikat resmi dan beroperasi puluhan tahun. Di mana, lahan baru diketahui tidak clean and clear tatkala pengusaha hendak melakukan perpanjangan HGB.

"Pada waktu mereka [pengusaha] setelah 30 tahun hendak memperpanjang 20 tahun, ternyata di BPN itu petanya itu overlap dengan peta daripada kementerian teknis tertentu, khususnya Kementerian Pertanian dan Kehutanan," imbuhnya.

Selain itu, pelaku usaha juga menilai pemerintah perlu mengatur secara jelas di dalam RUU Kawasan Industri nantinya terkait dengan durasi pemberian Hak Guna Bangunan (HGB). Dia mengusulkan, agar kepastian alas hak dapat diberikan secara langsung tidak melalui skema bertahap.

Hal itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Di mana, saat ini pemberian kepastian hak dilakukan secara bertahap, yakni 30 tahun, kemudian perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

"Kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar, khususnya negara-negara pesaing kita seperti di Vietnam, di Thailand, itu mereka bisa langsung diberikan 80 tahun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI telah menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri kepada Komisi VII.

Rancangan regulasi itu sendiri telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR dan masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas.

Lantas, bagaimana gambaran naskah akademik dan draf RUU yang digadang-gadang menjadi solusi atas berbagai persoalan pengembangan kawasan industri yang selama ini menghambat realisasi investasi?

Kepala BKD DPR Bayu Dwi Anggono mengatakan, penyempurnaan RUU dilakukan dengan mengakomodasi masukan Komisi VII DPR yang kemudian dikelompokkan ke dalam 12 klaster pengaturan. Seluruh klaster tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih pasti tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

"Kami sudah klaster menjadi 12 isu utama. Dari 12 masukan ini kami kemudian buat dalam matriks sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap materi, bagaimana tanggapan kami dan bagaimana tindak lanjut yang kami lakukan di dalam RUU," kata Bayu dalam paparannya, Selasa (23/6/2026).

Salah satu fokus utama adalah pemberian kemudahan dan dukungan bagi investasi. BKD menambahkan pengaturan mengenai hak guna bangunan (HGB) bagi kawasan industri yang masuk kategori investasi besar maupun Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam skema tersebut, kawasan industri dapat memperoleh HGB hingga 30 tahun dan diperpanjang paling lama 50 tahun sebagai bentuk kepastian bagi investor yang menanamkan modal jangka panjang.

Selain itu, RUU juga memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan dengan mengatur mekanisme perpanjangan HGB, pengelolaan lahan, hingga kewenangan pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah praktik spekulasi lahan di calon kawasan industri.

Pada sisi perizinan, BKD mengusulkan seluruh proses penyelenggaraan perizinan kawasan industri dilakukan melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik sehingga proses investasi menjadi lebih cepat, sederhana, dan terukur.

Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, BKD juga menawarkan tiga alternatif desain kelembagaan pengelola kawasan industri, yakni badan koordinatif lintas kementerian yang dipimpin presiden, badan di bawah kementerian, atau lembaga mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di samping memberikan kepastian bagi investor, RUU juga memasukkan berbagai ketentuan yang bertujuan menciptakan iklim investasi berkelanjutan. Pelaku usaha yang menerapkan industri hijau dan industri halal, misalnya, akan memperoleh insentif fiskal maupun nonfiskal dari pemerintah.

RUU juga mengatur pengembangan kawasan industri hijau sebagai salah satu tipe kawasan industri nasional sekaligus memperkuat pengawasan berbasis risiko dalam penyelenggaraan kawasan industri.

Kewajiban Memberdayakan Tenaga Kerja Lokal

Aspek sosial turut menjadi perhatian dalam naskah akademis dan draf RUU Kawasan Industri. BKD mengatur kewajiban perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan, memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri, serta memperluas pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat masuk dalam rantai pasok industri nasional.

“Sebagai sebuah mandatoris, ketika sudah dilakukan pembangunan perangkat kerja industri, maka masyarakat atau perangkat kerja lokal itu diikutsertakan," sebut Bayu.

Apabila tenaga kerja lokal belum memenuhi kualifikasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha diwajibkan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, serta pemagangan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Selain itu, perusahaan kawasan industri juga diwajibkan melaksanakan program pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada aspek lingkungan, BKD mempertegas kewajiban perusahaan memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk memenuhi persyaratan pengelolaan limbah B3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara insentif, pembekuan izin hingga pencabutan izin usaha.

Bayu menambahkan penyempurnaan substansi tersebut turut mengubah struktur RUU Kawasan Industri dari semula 15 bab menjadi 18 bab. Penambahan itu mencakup pengaturan mengenai rencana pembangunan kawasan industri nasional, infrastruktur, insentif, kelembagaan, pengembangan UMKM, hingga peran serta masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri mengarah pada penguatan perlindungan masyarakat di sekitar kawasan industri melalui kewajiban bagi perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.

Ketua Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono mengatakan substansi tersebut dimasukkan ke dalam draf RUU sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan Komisi VII DPR agar masyarakat di sekitar kawasan industri memperoleh manfaat langsung dari investasi yang masuk.

Pada Pasal 27 di beleid tersebut mengatur bahwa pembangunan kawasan industri harus melibatkan masyarakat sekitar, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan.

"Sebagai sebuah mandatori, ketika sudah dilakukan pembangunan perangkat kerja industri, maka masyarakat atau perangkat kerja lokal itu diikutsertakan," tutur Bayu dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU Kawasan Industri bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Selain itu, perusahaan kawasan industri maupun perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan industri diwajibkan mengutamakan tenaga kerja lokal yang berdomisili di sekitar kawasan sesuai kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan.

Apabila kompetensi tenaga kerja lokal belum memenuhi kebutuhan industri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun pelaku usaha diwajibkan menyelenggarakan program peningkatan kapasitas.

"Ini jalan keluar ketika kemudian kualifikasinya belum kemudian terpenuhi," tutur Bayu.

Di sisi lain, DPR juga memperkuat ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui kewajiban perusahaan melaksanakan program pengembangan masyarakat (community development).

"Perusahaan kawasan industri wajib melaksanakan program-program pengembangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Bayu.

RUU ini turut memperluas pengaturan mengenai pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Pengembangan IKM di kawasan industri diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok industri, sekaligus mendorong pelibatan masyarakat sekitar dalam aktivitas ekonomi kawasan industri.

Bandung (ANTARA) - Pemprov Jawa Barat siap menawarkan 46 proyek pekerjaan, berbagai potensi investasi, hingga kawasan industri yang berstatus siap pakai (clean and clear) dalam Selangor International Business Summit (SIBS) 2026 pada 9-10 Juli dan 14-17 Oktober mendatang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Dedi Taufik kepada ANTARA di Bandung, Selasa, menjelaskan dalam forum SIBS pada 9-10 Juli 2026 di Bandung, Pemprov Jabar membawa komitmen besar dengan menawarkan 46 proyek strategis dari sembilan hingga 12 sektor unggulan.

Sebanyak 46 proyek pada sektor-sektor unggulan tersebut antara lain Kedirgantaraan-Perkeretaan-Otomotif (kawasan Kertajati, Patimban, LRT Bandung), Industri Kreatif, Utilitas Energi dan Energi Terbarukan (Waste-to-Energy TPPAS Regional Cirebon Raya), Kawasan Industri (Kawasan Industri Majalengka), Teknologi (Start-up Agrivision).

Kemudian Pariwisata Kesehatan (Sari Medika Resort), Agrikultur (Tasikmalaya Palm Sugar Industry Center), Infrastruktur (Sistem Penyediaan Air Patimban), dan proyek pada sektor hilirisasi.

"Proyek-proyek tersebut dirancang sangat presisi untuk memikat pasar regional dari sektor kedirgantaraan, teknologi, energi, hingga hilirisasi," kata Dedi.

Selain 46 proyek yang siap ditawarkan, dia mengatakan Pemprov Jabar juga dalam ajang tersebut akan menjajakan 44 kawasan industri yang dipastikan siap pakai (clean and clear) dari segala aspek, termasuk jaminan keamanan penuh dari praktik pungutan liar (pungli) maupun premanisme yang tersebar di Bekasi, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Subang, Indramayu, Majalengka dan Sumedang.

Dari 44 kawasan itu, Dedi mengatakan sebanyak 24 kawasan industri di antaranya kini telah difasilitasi skema KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) sebagai kemudahan regulasi yang ekstrem.

Melalui fasilitas ini, investor yang masuk ke kawasan tidak perlu lagi mengantre panjang mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejenisnya, melainkan bisa langsung membangun, karena analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) utamanya sudah diselesaikan oleh pemerintah.

Menanggapi kekhawatiran pelaku usaha global terkait isu premanisme dan intervensi organisasi kemasyarakatan (ormas) lokal yang sempat menghambat proyek seperti pabrik VinFast, Dedi menegaskan Jabar kini mengambil tindakan represif dan preventif secara digital.

Pemprov Jabar telah menggerakkan Satgas Saber Pungli dan memaksimalkan sistem perizinan tanpa tatap muka melalui platform OSS untuk memotong ruang transaksional.

"Ya kita udah selesaikan itu ya, jangan sampai gitu kan, itu kan akan mempengaruhi yang lain. Kita akan terus lakukan evaluasi terutama kaitan dengan pungli, premanisme gitu ya. Nah, sekarang salah satu yang kita bangun tools OSS kan jelas. Jadi kita tidak berhubungan dengan orang lain tapi asal persyaratannya lengkap dia sudah langsung bisa dilaksanakan," ujar Dedi.

Selain itu, untuk urusan pemenuhan tenaga kerja yang kerap menjadi celah gesekan ormas di lapangan, Dedi mengaku Pemprov Jabar menutup ruang tersebut dengan penggunaan aplikasi ketenagakerjaan resmi daerah yang terintegrasi secara daring dan mengimbau pelaku usaha untuk menggunakannya agar terhindar dari intimidasi luar.

"Kaitan dengan tenaga kerja harus melalui ini. Makanya kita siapin tools-nya yaitu aplikasi 'Nyari Gawe'. Sudah aplikasi yang bermain di situ. Pengusaha juga kita arahkan menggunakan itu," tuturnya.

Ia memaparkan, untuk payung hukum kepastian investasi di Jabar telah ada Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kemudahan Berusaha dan Kemudahan Investasi.

Kemudian untuk sokongan infrastruktur konektivitas raksasa ada mulai dari Tol Cikampek, Jagorawi, Bocimi, Cipali, Cipularang, Purbaleunyi, Cisumdawu, dan proyeksi pengembangan jaringan tol seperti Japek 2, Patimban, dan Cigatas, Jawa Barat, maka Pemprov Jabar optimistis dapat memenangkan kepercayaan penuh dari para pemodal Malaysia di sektor hulu hingga hilir.

Bahkan, Dedi mengungkapkan dirinya secara agresif mengincar realisasi investasi jumbo sebesar Rp50 triliun dari investor Malaysia dalam ajang SIBS 2026.

"Saya inginnya Rp50 triliun. Come come come to Jawa Barat gitu. Semua kita jamin, semua investasi di Jawa Barat," ujar Dedi.

Namun, selain mengharapkan investasi di Jabar, Dedi juga mengaku mengharapkan pelaku bisnis dari Jabar juga bisa memperluas pasar ke Malaysia lewat forum ini. Karenanya, dia menggandeng Kamar Dagang Indonesia (KADIN), pelaku usaha dan UMKM dari berbagai sektor termasuk industri sepatu, perkebunan hingga pariwisata.

"Kita usahakan business matching, sekarang kita terus kurasi, sehingga Jawa Barat juga terus maju perekonomiannya termasuk investasi kita yang tahun ini ditarget Rp314 triliun baik asing maupun dalam negeri," tutur Dedi Taufik menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026