Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menerapkan sistem lelang komoditas dalam West Java International Industry and Trade Expo (Wiitex) 2026 untuk menjamin transparansi harga serta melindungi margin keuntungan petani kopi, teh, dan kakao di tingkat hulu.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Nining Yuliastiani di Bandung, Kamis, menegaskan bahwa skema lelang terbuka ini sengaja diterapkan agar harga produk pertanian lokal tidak dipermainkan di bawah harga pasar yang wajar.

"Kami akan melakukan lelang komoditas. Alhamdulillah sudah terkonfirmasi, baik kopi, teh, maupun kakao, sudah ada pelaku usaha yang produknya siap dilelang dan buyer maupun trader juga akan hadir. Ini bisa dilihat nanti harga-harga ini akan transparan dan sesuai dengan harga yang wajar. Jadi enggak turun harga, petani nantinya bisa merasakan lebih baik lagi dari sisi harga," kata Nining.

Langkah proteksi nilai komoditas berbasis sumber daya lokal ini dinilai krusial mengingat preferensi pasar internasional terhadap kopi dan kakao asal Jabar baik dan juga diprediksi terus tumbuh.

Data Disperindag Jabar mencatat volume ekspor kopi melonjak dari kisaran 3 juta ton pada 2024 menjadi 5,3 juta ton pada 2025.

Kenaikan signifikan juga terjadi pada kakao olahan yang pada 2025 bernilai 687 juta dolar AS (volume 75 juta ton), dan pada triwulan I tahun 2026 ini telah mengantongi nilai ekspor 123 juta dolar AS.

Nining menambahkan, pameran terintegrasi hulu-ke-hilir ini tidak hanya dibuka bagi korporasi besar, tetapi juga memberikan akses luas bagi masyarakat umum dan petani kecil untuk berkonsultasi langsung mengenai regulasi ekspor dan standardisasi mutu bersama 19 institusi terkait, termasuk Bea Cukai, Karantina, dan Kementerian Perdagangan.

Di kesempatan lainnya, Ketua Tim Perkebunan Ditjen PEN Kementerian Perdagangan RI, Irman Adi Purwanto Moefthi, menyatakan dukungannya terhadap penguatan komoditas perkebunan ini.

Kemendag bahkan menyiapkan Paviliun Khusus Otomotif, Kopi, Teh, dan Kakao (OTK) terkurasi pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 sebagai kelanjutan dari Wiitex.

"Melalui integrasi pameran daerah dan nasional ini, kami berharap nilai transaksi komoditas perkebunan Indonesia tahun ini mampu melampaui capaian TEI tahun lalu yang mencatatkan angka di atas 20 miliar dolar AS," tutur Irman.

Diketahui, WIITEX 2026 yang mengangkat tema "The Golden Belt of Java: Coffee, Tea, and Cocoa for The Future" akan digelar pada 12-14 Juni 2026 di Summarecon Bandung.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali memperpanjang waktu pengisian data Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) hingga Kamis (11/6/2026).

Keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih lama bagi murid untuk mengikuti PCMB.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, hingga Selasa (9/6/2026) pukul 21.00 WIB, masih ada murid yang belum mengisi data PCMB.

Oleh karena itu, ia mengimbau semua anak lulusan SMP dan MTs serta Paket B untuk mengikuti pemetaan calon murid baru melalui perpanjangan waktu hingga 11 Juni 2026 pukul 23.59 WIB. Pada tahap ini, murid memilih sekolah tujuan melalui jalur yang sudah disediakan.

"Dengan perpanjangan waktu ini, semakin banyak murid yang dapat mengikuti proses pemetaan dan memperoleh akses pendidikan jenjang menengah," ujar Purwanto, Selasa (9/6/2026).

Setelah mengisi data PCMB, selanjutnya tahap pengumuman penerimaan siswa di sekolah tujuan akan dilaksanakan pada Sabtu (13/6/2026) pukul 14.00 WIB.

Usai pengumuman PCMB, murid yang belum diterima di sekolah mana pun jangan khawatir karena akan dilaksanakan SPMB tahap 1 dan 2. Murid bisa memilih sekolah yang memiliki kuota belum terisi.

Pendaftaran SPMB tahap 1 dimulai pada 15 Juni 2026 hingga 19 Juni 2026. Adapun, pengumuman SPMB tahap 1 akan dilaksanakan pada 25 Juni 2026.

Apabila tetap masih ada juga murid yang belum mendapatkan sekolah, maka bisa mendaftar ke SPMB tahap 2 yang dimulai pada 30 Juni 2026 hingga 6 Juli 2026. Pengumuman SPMB tahap 2 akan berlangsung pada 10 Juli 2026.

Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta warga kelas menengah ke atas untuk mengubah perilaku belanja dengan memprioritaskan warung tetangga dan pedagang keliling guna mengakselerasi penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Tanah Pasundan.

Hal tersebut ditegaskan Dedi Mulyadi pasca-Pemerintah Provinsi Jawa Barat sukses menyabet penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Terbaik II Tingkat Provinsi dalam Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting dari Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

"Warga menengah ke atas belanjanya harus di lingkungan masyarakat sekitar, seperti di warung dan pedagang keliling agar tingkat kemiskinannya terus berkurang," ucap Dedi dalam keterangan di Bandung, Senin.

Pria yang karib disapa KDM itu menegaskan apresiasi nasional ini merupakan buah manis dari konvergensi program terpadu, capaian layanan, serta efektivitas intervensi yang menyentuh level akar rumput di tingkat desa, termasuk laju riil penurunan stunting di lapangan.

Menurut Gubernur, capaian prestisius ini sepenuhnya merupakan bukti nyata dari kinerja kolektif para bupati, wali kota, kepala desa dan kelurahan, ketua RT, RW, hingga militansi kader posyandu di seluruh Jawa Barat.

Oleh karena itu, KDM mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak terlena dengan penghargaan ini.

Melainkan harus tetap saling menjaga, bahu-membahu, serta memberikan perhatian konkret terhadap gizi anak-anak di lingkungan sekitar.

"Apabila melihat anak-anak kekurangan gizi, maka segeralah memberikan makanan bergizi," kata Dedi menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengamankan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII guna memastikan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka ramah pendanaan bank (bankable) dan terbebas dari risiko kegagalan finansial.

Kepastian hukum dan investasi tersebut dikunci dengan penandatanganan perjanjian penjaminan oleh Pemprov Jabar melalui Badan Usaha Pelaksana PT Jabar Environmental Solutions (JES) bersama PT PII di Indramayu beberapa waktu lalu.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Minggu, menegaskan bahwa intervensi penjaminan ini merupakan komitmen serius pemerintah daerah dalam menghadirkan jangkar kepastian hukum, sekaligus memastikan seluruh tahapan konstruksi di lapangan berjalan sesuai rencana.

"Saya mengapresiasi peran PT PII yang telah memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek ini karena hal tersebut menjadi landasan kuat untuk memastikan proyek berjalan sesuai komitmen," kata Dedi.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar menaruh harapan besar pada TPPASR Legok Nangka yang berada di Kabupaten Bandung sebagai solusi jangka panjang yang mendesak untuk mengatasi keterbatasan kapasitas (overcapacity) tempat pembuangan akhir konvensional yang saat ini kondisinya sudah sangat kritis.

Fasilitas pengolahan sampah regional terpadu ini nantinya akan melayani enam wilayah metropolitan sekaligus, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang, dengan kapasitas tampung mencapai 2.131 ton per hari.

Plt Direktur Utama PT PII, Andre Permana, memaparkan bahwa langkah Pemprov Jabar ini sangat strategis karena sektor persampahan memerlukan kepastian pengembalian investasi yang kuat agar bank mau menyalurkan modalnya.

Proyek ini tercatat sebagai proyek skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pertama pada tahun 2026, sekaligus portofolio persampahan pertama yang dijamin oleh PT PII.

"Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi dan memperkuat kelayakan mendapat pembiayaan bank sehingga mampu menarik partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan," kata Andre.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif Pemprov Jabar dalam mengejar standardisasi penjaminan ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, melainkan juga pada kualitas lingkungan hidup jangka panjang.

"Proyek ini dapat mengurangi timbulan sampah, peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah, serta penciptaan nilai tambah dari pemanfaatan sampah menjadi energi," ujar Andre.

Melalui skema KPBU modern ini, Pemprov Jabar akan mengadopsi teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste-to-energy).

Sistem mutakhir tersebut diklaim mampu mereduksi timbulan volume sampah hingga 85 persen, sekaligus memproduksi daya listrik bersih hingga sebesar 40,79 Megawatt (MW).

Capaian penandatanganan ini kini memposisikan Pemprov Jabar sebagai pionir transformasi tata kelola sampah yang modern, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh ekosistem masyarakat di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan payung hukum sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino dan musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan regulasi tersebut akan menjadi dasar dalam memperkuat kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman kekeringan, krisis air bersih, penurunan produksi pangan, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Herman, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan penurunan curah hujan dan peningkatan suhu udara di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat.

Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Siaga Kekeringan serta Kepgub Posko Siaga Kekeringan. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi landasan koordinasi dan percepatan penanganan dampak kemarau di berbagai daerah.

"Pemprov Jabar akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur Siaga Kekeringan dan Kepgub Posko Siaga Kekeringan," kata Herman, Sabtu (6/6/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan logistik air bersih, hingga penguatan koordinasi dengan BMKG, BPBD kabupaten/kota, PDAM, serta instansi terkait lainnya.

Selain itu, rapat koordinasi kesiapsiagaan kekeringan bersama BPBD kabupaten/kota juga telah digelar pada 8 Mei 2026. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah didorong menyiapkan personel, sarana pendukung, serta langkah mitigasi untuk menghadapi potensi kekurangan air bersih dan meningkatnya risiko karhutla.

Pemprov Jabar juga memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini, disertai edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan air secara hemat dan bijak selama musim kemarau.

Herman menuturkan, status darurat kekeringan dapat ditetapkan apabila dampak yang terjadi meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat berdasarkan hasil kajian teknis serta rekomendasi BPBD.

Sejumlah strategi mitigasi turut disiapkan, antara lain konservasi sumber daya air, optimalisasi embung dan waduk, serta penguatan distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak.

Belajar dari pengalaman El Nino tahun 2023, dampak kekeringan di Jawa Barat saat itu menjangkau 258 kecamatan dan 727 desa/kelurahan, dengan jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 1,09 juta jiwa atau sekitar 320 ribu kepala keluarga.

Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Ciamis menjadi daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak.

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke depan tidak lagi menggunakan metode uji sampel (sampling), melainkan memeriksa seluruh laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara menyeluruh.

"Hal ini, agar potret akuntabilitas di Jawa Barat menjadi lebih optimal dan komprehensif," kata pria yang akrab disapa KDM tersebut dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Dedi mengatakan, walau dari hasil audit BPK Pemprov Jabar sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kali secara berturut-turut, pemeriksaan populasi secara penuh oleh lembaga itu sangat krusial guna menyisir kelemahan administratif yang belum terjangkau, salah satunya pada tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Semoga WTP yang diberikan itu jadi cerminan kinerja efektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan. Dan semoga kita tidak hanya puas pada WTP, tetapi juga pada kepuasan publik serta kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat," ucap dia.

Selain perluasan cakupan audit, Dedi menaruh harapan besar agar BPK dapat mengambil peran sebagai fasilitator rekonsiliasi finansial antara Pemprov Jabar dengan Kementerian Keuangan.

Langkah ini mendesak dilakukan akibat terhambatnya arus kas daerah yang dipicu oleh keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sepanjang tahun 2025.

"Pemprov Jabar punya kewajiban membayar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat juga punya kewajiban membayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum terbayarkan kepada pemerintah daerah. Semoga bisa dilakukan rekonsiliasi sehingga utang kita juga menjadi piutang dan catatan APBD bisa ditutup dengan baik," kata dia.

Menurut KDM, ketidakpastian transfer pusat berimbas pada penundaan pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor di daerah. Padahal, dari sisi realisasi pendapatan asli daerah, Jabar dinilai relatif memenuhi target.

"Kalau memang sudah ada SK Menteri Keuangannya sekian, maka kami berharap konsisten sampai Desember. Yang terjadi pada 2025, dana tersebut justru dibayarkan menjelang kontraktor harus dibayarkan sehingga mengalami penundaan," tuturnya.

Menanggapi harapan dan catatan fiskal tersebut, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi mendukung penuh komitmen Pemprov dan DPRD Jabar dalam mengawal penyelesaian rekomendasi penataan administrasi, termasuk pembenahan tenaga administrasi sekolah yang mengelola dana BOS.

"Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap Rupiah yang dialokasikan mencerminkan pekerjaan publik dan harapan masyarakat," ucap Bobby.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji usulan penetapan status darurat sampah yang diajukan Pemerintah Kota Bandung.

Usulan ini menyusul menumpuknya sampah di sejumlah tempat penampungan sementara (TPS) setelah libur panjang Iduladha 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, usulan tersebut akan ditelaah secara cermat sebelum diputuskan. Pemprov Jabar juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Lagi dikaji dengan cermat, dan kami mau terlebih dahulu melaporkan ke Pak Gubernur KDM," ujar Herman saat dikonfirmasi, Senin (1/6/2026).

Terkait kemungkinan intervensi langsung Pemprov Jabar seperti yang sebelumnya dilakukan dalam penanganan sampah di TPS Ciwastra melalui penambahan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti, Herman menegaskan langkah tersebut masih akan dibahas bersama gubernur dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Menurut dia, penanganan persoalan sampah harus dilakukan secara sinergis antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung, mengingat kapasitas TPA Sarimukti juga perlu dijaga agar tidak mengalami kelebihan beban.

"Kami akan berkoordinasi dahulu. Yang pasti penanganan dilakukan secara sinergi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa lonjakan aktivitas masyarakat dan wisatawan selama rangkaian libur panjang sejak Lebaran hingga Iduladha telah memberikan tekanan besar terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandung.

"Selama musim liburan ini, mulai dari Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan luar biasa beratnya," ujar Farhan usai peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Farhan menilai kondisi tersebut membuat Kota Bandung membutuhkan dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Ia menjelaskan, Kota Bandung hingga kini belum memiliki tempat pembuangan akhir sendiri sehingga pengelolaan sampah residu masih bergantung pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Farhan pun mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan tambahan kuota pengangkutan sampah ke Sarimukti saat terjadi lonjakan volume sampah.

"Yang punya kewenangan untuk menambah kuota dan membuka pintu Sarimukti itu hanya Gubernur Jawa Barat. Kota Bandung tidak punya TPA," katanya.

Menurut Farhan, Pemkot Bandung terus berupaya memaksimalkan pengolahan sampah di dalam kota. Namun, masih terdapat sampah residu yang tidak dapat diolah dan harus dibuang ke fasilitas pemrosesan akhir.

Ketergantungan terhadap TPA Sarimukti tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu persoalan mendasar yang membuat Kota Bandung rentan menghadapi krisis sampah ketika terjadi peningkatan volume produksi maupun gangguan operasional di TPA regional.

Karena itu, Pemkot Bandung telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Kota Bandung ditetapkan dalam kondisi darurat sampah sesuai kategori yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kami sudah mengajukan kepada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah sesuai kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," ujarnya.

Saat ini, Pemkot Bandung masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas usulan tersebut. Jika disetujui, status darurat sampah dinilai dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan percepatan penanganan sampah.

Bisnis.com, INDRAMAYU - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengambil alih pengelolaanRSUD Pantura M.A. Sentot Patroldari Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Langkah ini diambil setelah rumah sakit tersebut mengalami stagnasi pelayanan dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena keterbatasan kapasitas anggaran dan sumber daya di tingkat daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadimengatakan, pengambilalihan tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah pantura.

Menurutnya, penanganan rumah sakit dengan cakupan pelayanan lintas kabupaten sudah seharusnya berada pada kewenangan pemerintah provinsi.

“Ini bagian dari layanan kesehatan Provinsi Jawa Barat. Setelah diambil alih, Rumah Sakit Patrol akan kita kembangkan menjadi rumah sakit provinsi. Fungsinya tidak lagi terbatas untuk Indramayu, tapi juga melayani Subang dan Majalengka,” ujar pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), Sabtu (30/5/2026).

Ia menegaskan, pemerintah provinsi menargetkan RSUD Patrol menjadi pusat rujukan baru di kawasan Jawa Barat bagian utara.

Dengan dukungan anggaran yang lebih besar, rumah sakit diharapkan mampu meningkatkan fasilitas medis, tenaga kesehatan, serta kapasitas layanan rujukan penyakit menengah hingga berat.

“Pengelolaan di provinsi memungkinkan peningkatan anggaran, peningkatan fasilitas, dan percepatan pembangunan layanan. Dengan kapasitas provinsi, kita bisa memastikan mutu layanan lebih terjamin dan lebih cepat berkembang,” kata Dedi Mulyadi.

Dari sisi Pemerintah Kabupaten Indramayu, pengalihan ini tidak hanya bertujuan memperbaiki layanan, tetapi juga meringankan beban fiskal daerah.

Selama ini, anggaran pemeliharaan fasilitas kesehatan skala besar kerap membebani postur anggaran kabupaten. Dengan beralihnya pengelolaan ke provinsi, belanja daerah dapat dialihkan ke sektor prioritas lain, termasuk layanan dasar dan peningkatan infrastruktur.

Sementara itu, Pemprov Jabar juga menilai rujukan kesehatan wilayah pantura membutuhkan dukungan fasilitas yang setara dengan rumah sakit provinsi lainnya.

Sebelum pengambilalihan, kapasitas RSUD Patrol dinilai tidak berkembang optimal dan memunculkan risiko ketimpangan pelayanan jika tidak segera ditangani. Karena itu, integrasi ke dalam sistem layanan kesehatan provinsi dinilai sebagai langkah paling realistis.

KDM menambahkan, kebijakan ini bukan hanya soal alih aset atau perubahan status administrasi, melainkan upaya menyatukan tata kelola kesehatan agar lebih efisien.

"Model pengelolaan terpadu di bawah provinsi, berbagai perencanaan seperti pengembangan ruang layanan baru, peningkatan alat kesehatan, serta perekrutan tenaga spesialis dapat dilakukan tanpa hambatan birokrasi antardaerah," kata KDM.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.A. Sentot Patrol yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Proses alih status ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur, Senin (25/5/2026) disaksikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Bupati Indramayu Lucky Hakim, dan jajaran.

Alih kelola ini merupakan keputusan Dedi Mulyadi pada Juli 2025 lalu yang ingin mengatasi stagnasi pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut akibat keterbatasan daerah, sekaligus untuk mendongkrak mutu pelayanan medis bagi masyarakat luas.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menyambut baik penyerahan ini. KDM menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk segera mengembangkan RSUD Patrol agar mampu menjadi pusat rujukan kesehatan yang tidak hanya melayani warga Indramayu, tetapi juga wilayah sekitarnya.

"Ini bagian dari layanan kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nanti kita kembangkan Rumah Sakit Patrol, menjadi Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat. Nanti melayani wilayah Indramayu, Subang yang dekat situ, dan Majalengka," katanya.

Pihaknya memastikan, pelayanan kepada masyarakat dipastikan akan makin meningkat karena didukung anggaran dan fasilitas setingkat provinsi. Di sisi lain, kebijakan ini juga meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu.

Selain fokus pada sektor kesehatan, dalam pertemuan tersebut Pemkab Indramayu dan Pemprov Jabar juga membahas sinergi pembangunan infrastruktur jalan. Pemerintah Kabupaten Indramayu tercatat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp280 miliar pada tahun ini dan berkomitmen menambahnya pada anggaran perubahan demi memastikan akses jalan di Indramayu tetap mulus dan mendukung mobilitas warga menuju pusat-pusat pelayanan publik.

KDM juga memastikan akan menambah anggaran untuk perbaikan jalan di Indramayu genap menjadi Rp300 miliar. "Di APBD Perubahan akan kami kasih, minimal jadi Rp300 miliar untuk pembangunan jalan di Indramayu," ujarnya.

Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan dengan alih kelola ini diharapkan mampu mengoptimalkan fasilitas dan jangkauan pelayanan rumah sakit yang sebelumnya kurang maksimal.

"Rumah sakit kabupaten yang memang ada stagnasi di situ, pelayanannya memang kurang optimal. Tetapi alhamdulillah, kami serahkan kepada provinsi, nanti di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, tapi kita mohon nanti akan dibangun menjadi pusat pelayanan rujukan untuk Jawa Barat," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Indramayu resmi menyetujui peralihan tata kelola RSUD MA Sentot Patrol dari Pemkab Indramayu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat buka suara terkait rencana pengembangan fasilitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat Hercules di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi (BIA) Setda Jawa Barat, Deny Hermawan mengatakan, Pemprov Jabar mendukung optimalisasi pemanfaatan Bandara Kertajati melalui pengembangan fasilitas MRO karena sejalan dengan dokumen perencanaan BIJB.

Menurut Deny, tindak lanjut yang diarahkan kepada manajemen PT BIJB salah satunya memastikan kesiapan lahan beserta infrastruktur pendukung untuk mendukung kerja sama dengan mitra teknis.

“Pemprov Jabar mendukung optimalisasi pemanfaatan Bandara Kertajati untuk MRO, sejalan dengan dokumen perencanaan perusahaan yang sudah ditetapkan,” kata Deny, Jumat (22/5/2026).

Selain itu, Pemprov juga meminta agar pengembangan MRO diselaraskan dengan rencana kerja perusahaan sehingga mampu memproyeksikan kinerja keuangan PT BIJB yang stabil ke depan.

"Penyelarasan pengembangan MRO dengan rencana kerja untuk dapat memproyeksikan kinerja keuangan perusahaan yang stabil," katanya, Jumat (22/5/2026).

Dia memastikan proyek pengembangan MRO tersebut saat ini masih ditempuh melalui skema kerja sama dengan mitra teknis sehingga tidak berdampak terhadap struktur saham perusahaan.

“Rencana MRO ini tidak mengubah porsi saham Pemprov Jabar, karena sementara saat ini dilakukan melalui kerja sama,” kata Deny.

Deny menjelaskan, arahan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada pihaknya juga BIJB masih berfokus pada penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat serta pengelolaan risiko proyek agar pengembangan berjalan sesuai target bisnis perusahaan.

“Arahan yang diberikan [Gubernur] sangat strategis, mengedepankan koordinasi dalam rangka keberhasilannya dengan pusat, dan memitigasi risiko,” ujarnya.

Rencana menjadikan Kertajati sebagai pusat MRO Hercules di Asia sebelumnya mencuat setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui tawaran kerja sama Amerika Serikat terkait pengembangan fasilitas perawatan pesawat Hercules di Indonesia.

Hal ini diungkap Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR pada Selasa (19/5/2026).

Menhan mengatakan Prabowo siap menyediakan Bandara Kertajati untuk disulap jadi pusat pemeliharaan dan perbaikan pesawat Hercules.

Pengembangan fasilitas MRO dinilai berpotensi membuka sumber pendapatan baru bagi BIJB sekaligus memperkuat posisi Kertajati sebagai hub industri aviasi nasional.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewaspadai potensi kenaikan inflasi seiring mulai meningkatnya harga sejumlah bahan pokok, barang, dan jasa pada Mei 2026. Meski demikian, inflasi di Jawa Barat dipastikan masih dalam kondisi terkendali.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan inflasi Jawa Barat saat ini masih berada dalam rentang ideal yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Jawa Barat pada April 2026 tercatat sebesar 2,49%. Angka tersebut menempatkan Jawa Barat di peringkat ke-20 dari 38 provinsi di Indonesia.

"Sampai hari ini inflasi di Jawa Barat masih terkendali. Karena inflasi itu rentangnya 1,5% sampai 3,5%, dan idealnya di 2,5%," ujar Herman, Rabu (20/5/2026).

Ia mengatakan pemerintah masih melakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan apakah kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini sudah mulai mendorong inflasi mendekati batas atas. "Kami akan cek kembali apakah sudah naik ke tiga persen atau masih di kisaran dua persen," katanya.

Menurut Herman, Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten dan kota akan segera melakukan intervensi apabila inflasi mendekati batas psikologis sebesar 3,5%.

"Tentu kalau sudah mendekati 3,5 persen kami harus melakukan treatment dan intervensi bersama 27 kabupaten/kota," ujarnya.

Sejumlah langkah yang disiapkan pemerintah antara lain pasar murah, pasar bersubsidi, hingga kebijakan pengendalian distribusi dan perdagangan.

"Apakah dengan pasar murah, pasar bersubsidi, atau treatment lain melalui regulasi, nanti akan kami lihat sesuai perkembangan," kata Herman.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang menghadapi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya, pemerintah daerah akan menjaga tiga aspek utama pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi.

"Kalau ada dinamika harga, masyarakat tetap tenang. Yang penting harga terjangkau, pasokan tersedia, dan transportasi lancar. Ketiganya kami jaga," ucapnya.

Berdasarkan data Disperindag Jabar per 18 Mei 2026, dibandingkan pekan sebelumnya sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain beras medium, beras premium, gula pasir curah, minyak goreng premium, daging sapi, kedelai impor, cabai rawit merah, cabai merah besar, bawang merah, dan bawang putih honan.

Kenaikan tertinggi secara mingguan terjadi pada komoditas cabai merah besar yang naik 5,37 persen. Sementara dibandingkan bulan sebelumnya, komoditas yang mengalami kenaikan harga yakni beras medium, gula pasir curah, daging sapi, daging ayam ras, kedelai impor, komoditas cabai, dan bawang merah.

Adapun kenaikan tertinggi secara bulanan terjadi pada cabai merah keriting yang meningkat hingga 15,92 persen. Disperindag Jabar juga mencatat sejumlah komoditas masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP), yakni gula pasir, daging sapi, kedelai impor, dan cabai rawit merah.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menyiapkan lebih dari 38 ton komoditas bahan pokok dalam program Pasar Murah Iduladha 2026 yang digelar di enam lokasi selama tiga hari.

Kepala Disperindag Jawa Barat Nining Yuliastiani mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Hari Raya Iduladha. “Pasar murah ini menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Nining, Selasa (19/5/2026).

Program pasar murah berlangsung pada 20–22 Mei 2026 di enam titik, yakni UPTD Inlog Satpel Sukabumi, UPTD BPSMB Karawang, UPTD BPSMB Bandung, UPTD BPSMB Bogor, UPTD BPSMB Cirebon, dan UPTD IPOK Satpel Tasikmalaya.

Berbagai komoditas yang disiapkan antara lain beras SPHP, beras medium, beras premium, Minyakita, minyak goreng premium, gula pasir, tepung terigu, cabai, bawang, aneka sayuran, daging ayam dan sapi, telur ayam, produk perikanan, hingga pangan olahan dan kemasan. “Kami sudah berkoordinasi dengan Bulog Jabar, ID Food untuk kesiapan pasokannya,” ujarnya.

Disperindag Jabar memperkirakan lebih dari 4.000 masyarakat akan menghadiri kegiatan tersebut. Sasaran pasar murah mencakup ibu rumah tangga, anggota PKK, guru, pekerja, hingga masyarakat umum lainnya.

Nining menjelaskan pelaksanaan pasar murah melibatkan berbagai mitra pendukung, di antaranya DKPP Jabar, DTPH Jabar, DKP Jabar, Bank Indonesia, Bulog Jabar, ID Food, Aprindo, kelompok tani, pelaku usaha ritel, hingga unsur kewilayahan.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar distribusi bahan pokok menjelang Iduladha tetap aman dan harga di pasar bisa lebih terkendali.“Kami ingin memastikan pasokan tersedia dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih ringan,” katanya.