Bisnis.com, JAKARTA — Minat investasi di kawasan industri dinilai masih cukup kuat pada semester I/2026 meski sektor manufaktur dihadapkan pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan relokasi sejumlah pabrik ke Vietnam. Namun, perlambatan ekonomi domestik serta hambatan birokrasi dinilai berpotensi menggerus daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi apabila tidak segera dibenahi.

Konsultan properti CBRE Indonesia sebelumnya mencatat, tingkat keterisian (okupansi) kawasan industri di wilayah Greater Jakarta pada kuartal I/2026 sebesar 91% dengan total penyerapan lahan industri mencapai 86 hektare (ha). Kinerja tersebut ditopang oleh ekspansi industri manufaktur, khususnya sektor otomotif, yang masih mendorong permintaan lahan industri meski di tengah meningkatnya kekhawatiran atas relokasi sejumlah pabrik ke negara pesaing seperti Vietnam.

Head of Research CBRE Indonesia Anton Sitorus mengatakan, data tersebut kemungkinan tidak jauh berbeda pada semester I/2026. Pasalnya, hingga saat ini, pihaknya belum melihat adanya penurunan aktivitas transaksi lahan di kawasan industri.

Menurutnya, permintaan investor masih relatif baik karena transaksi yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari proses investasi yang telah berlangsung sejak beberapa bulan bahkan beberapa tahun sebelumnya.

"Kalau angkanya memang belum keluar. Tapi secara umum trennya masih sama. Artinya, minat untuk kawasan industri masih cukup bagus," kata Anton kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia mengingatkan, prospek investasi ke depan sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai indikator ekonomi, mulai dari pelemahan daya beli masyarakat, tekanan terhadap nilai tukar rupiah hingga persepsi investor terhadap pengelolaan fiskal pemerintah, menjadi perhatian pelaku usaha global.

"Kalau ekonominya begini-begini terus, ya dikhawatirkan investor dan perusahaan juga akan terpengaruh. Masalahnya, Indonesia lagi disorot dengan sejumlah isu. Perusahaan atau investor asing melihat hal seperti ini tidak bagus," tuturnya.

Anton menjelaskan, perlambatan ekonomi pada akhirnya akan memengaruhi kebutuhan perusahaan manufaktur untuk memperluas kapasitas produksi maupun membangun pabrik baru. Ketika permintaan domestik melemah, kebutuhan terhadap lahan industri juga berpotensi menurun.

"Kalau ekonomi dalam negeri tidak bagus pertumbuhannya, tentu perusahaan akan mempertimbangkan ke depan seperti apa. Kalau permintaan di dalam negeri saja menurun, kebutuhan melakukan produksi di dalam negeri juga berpengaruh,” tuturnya.

Kendati demikian, hingga saat ini, CBRE Indonesia belum melihat adanya pembatalan investasi maupun penurunan tingkat transaksi di kawasan industri. Adapun, transaksi-transaksi yang masih terjadi merupakan lanjutan dari proses yang sudah dilakukan beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lalu.

Untuk menahan dan meningkatkan okupansi di kawasan industri, Anton menilai pemerintah perlu memperkuat iklim investasi melalui regulasi yang lebih sederhana dan ramah terhadap dunia usaha. Menurutnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri seharusnya diarahkan untuk memangkas birokrasi dan memberikan kepastian bagi investor.

"Pemerintah harus menciptakan regulasi yang bersahabat. Paling tidak simpel, tidak ribet, tidak birokrasi panjang. Itu yang paling penting," tegasnya.

Senada, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Akhmad Ma'ruf sebelumnya menyampaikan, pemerintah perlu mempercepat realisasi investasi yang telah masuk melalui skema proyek strategis nasional (PSN) maupun kawasan ekonomi khusus (KEK). Menurutnya, hingga kini, masih banyak investasi yang tersendat akibat hambatan birokrasi, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.

“Saya melihat dan merasakan sendiri masih banyak kementerian dan lembaga di daerah yang menghambat realisasi investasi, baik dari Jepang, Amerika Serikat, Jerman maupun Cina," tuturnya.

Menurut Ma’ruf, Indonesia mulai tertinggal dari sejumlah negara di kawasan seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan negara Asean lainnya dalam memperebutkan investasi manufaktur. Kondisi tersebut dipicu birokrasi yang berbelit, perubahan kebijakan yang terlalu sering, serta proses perizinan yang masih terkendala di daerah.

Kawasan industri, lanjutnya, terus melakukan ekspansi. Namun, pelaksanaannya kerap menghadapi hambatan dari sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah pusat diminta mengevaluasi kebijakan yang dinilai menghambat investasi serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Jangan semua perizinan diserahkan ke daerah apabila kepala daerah justru banyak menghambat. Hambatan-hambatan di daerah harus dievaluasi oleh pemerintah pusat," pinta Ma’ruf.

Konsistensi regulasi katanya juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Menurutnya, perubahan kebijakan yang terlalu sering membuat pelaku usaha kesulitan menyusun rencana investasi jangka panjang.

Perkuat dengan Regulasi Kawasan Industri

Badan Keahlian (BKD) DPR RI telah menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri sebagai payung hukum untuk meningkatkan kepastian investasi di sektor manufaktur pada Selasa (23/6/2026).

Kepala BKD DPR Bayu Dwi Anggono mengatakan, penyempurnaan RUU dilakukan dengan mengakomodasi masukan Komisi VII DPR yang kemudian dikelompokkan ke dalam 12 klaster pengaturan. Seluruh klaster tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih pasti tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Salah satu fokus utama adalah pemberian kemudahan dan dukungan bagi investasi. BKD menambahkan pengaturan mengenai hak guna bangunan (HGB) bagi kawasan industri yang masuk kategori investasi besar maupun PSN.

Dalam skema tersebut, kawasan industri dapat memperoleh HGB hingga 30 tahun dan diperpanjang paling lama 50 tahun sebagai bentuk kepastian bagi investor yang menanamkan modal jangka panjang.

Selain itu, RUU juga memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan dengan mengatur mekanisme perpanjangan HGB, pengelolaan lahan, hingga kewenangan pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah praktik spekulasi lahan di calon kawasan industri.

Di sisi perizinan, BKD mengusulkan seluruh proses penyelenggaraan perizinan kawasan industri dilakukan melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik sehingga proses investasi menjadi lebih cepat, sederhana, dan terukur.

Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, BKD juga menawarkan tiga alternatif desain kelembagaan pengelola kawasan industri, yakni badan koordinatif lintas kementerian yang dipimpin presiden, badan di bawah kementerian, atau lembaga mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Kami sudah klaster menjadi 12 isu utama. Dari 12 masukan ini kami kemudian buat dalam matriks sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap materi, bagaimana tanggapan kami dan bagaimana tindak lanjut yang kami lakukan di dalam RUU," kata Bayu dalam paparannya.

Di samping memberikan kepastian bagi investor, RUU juga memasukkan berbagai ketentuan yang bertujuan menciptakan iklim investasi berkelanjutan. Pelaku usaha yang menerapkan industri hijau dan industri halal, misalnya, akan memperoleh insentif fiskal maupun nonfiskal dari pemerintah.

RUU juga mengatur pengembangan kawasan industri hijau sebagai salah satu tipe kawasan industri nasional sekaligus memperkuat pengawasan berbasis risiko dalam penyelenggaraan kawasan industri.

Aspek sosial turut menjadi perhatian. BKD mengatur kewajiban perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan, memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri, serta memperluas pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat masuk dalam rantai pasok industri nasional.

“Sebagai sebuah mandatory, ketika sudah dilakukan pembangunan perangkat kerja industri, maka masyarakat atau perangkat kerja lokal itu diikutsertakan," sebut Bayu.

Apabila tenaga kerja lokal belum memenuhi kualifikasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha diwajibkan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, serta pemagangan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Selain itu, perusahaan kawasan industri juga diwajibkan melaksanakan program pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada aspek lingkungan, BKD mempertegas kewajiban perusahaan memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk memenuhi persyaratan pengelolaan limbah B3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara insentif, pembekuan izin hingga pencabutan izin usaha.

Bayu menambahkan penyempurnaan substansi tersebut turut mengubah struktur RUU Kawasan Industri dari semula 15 bab menjadi 18 bab. Penambahan itu mencakup pengaturan mengenai rencana pembangunan kawasan industri nasional, infrastruktur, insentif, kelembagaan, pengembangan UMKM, hingga peran serta masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, keberadaan kawasan industri memungkinkan pemerintah memberikan kepastian berusaha yang selama ini menjadi kebutuhan utama investor. Menurutnya, pengaturan dalam RUU akan memperjelas hak dan kewajiban pelaku usaha sekaligus memperkuat dukungan pemerintah terhadap operasional industri.

Salah satu aspek yang dinilai krusial adalah kepastian pasokan energi. Menurut Saleh, banyak industri membutuhkan jaminan ketersediaan gas maupun sumber energi lain agar kegiatan produksi dapat berjalan tanpa gangguan.

"Yang paling sulit itu soal energi. Misalnya ada satu perusahaan yang membutuhkan gas sebagai bahan bakarnya. Nah, untuk supaya dia bisa tetap berlangsung perusahaan ini, dia harus ada jaminan dari pemerintah bahwa bahan bakaran itu disiapkan oleh negara. Kalau itu ada, berarti kan yang untung dia. Itu namanya hak dia," tuturnya.

Selain jaminan energi, RUU juga diarahkan memberikan kemudahan perizinan melalui pengelolaan kawasan industri yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, investor tidak lagi harus berhadapan dengan proses birokrasi yang tersebar di berbagai instansi.

Saleh menyebut, kawasan industri juga memberikan kepastian dari sisi keamanan dan ketertiban usaha karena seluruh aktivitas industri berada dalam kawasan yang dikelola secara khusus.

"Kalau dia masuk ke kawasan ini, berarti kan di kawasan itu yang ngurus itu ada. Ada organisasinya di dalam kawasan industri ini. Kemudian yang ketiga, saya kira jaminan keamanan ketertiban. Enggak ada orang yang boleh preman di situ. Kan itu diawasi, bisa dijaga," sebut politikus Partai PAN itu.

Menurutnya, pengaturan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya persaingan memperebutkan investasi manufaktur di kawasan Asia Tenggara. Saleh mengakui Vietnam kini menjadi salah satu pesaing utama Indonesia dalam menarik investasi baru, termasuk relokasi perusahaan asal Cina.

Meski demikian, dia menilai minat investasi ke Indonesia masih cukup tinggi, terutama pada sektor kendaraan listrik yang terus berkembang di sejumlah kawasan industri.

"Kalau yang ingin investasi di Indonesia itu ada juga banyak. Sekarang pabrik mobil listrik yang sedang dibangun itu besar sekali. Itu fakta bahwa kawasan industri kita masih diminati," ujarnya.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan afirmatif agar perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia tidak memindahkan investasinya ke negara lain.

"Kita berharap pemerintah harus ada kebijakan-kebijakan afirmatif kepada perusahaan-perusahaan yang seperti itu supaya mereka tidak lari dan modal-modal mereka dibawa pulang," katanya.

Di sisi lain, Saleh menegaskan RUU Kawasan Industri tidak hanya berorientasi pada kepentingan investor. Regulasi tersebut juga mengatur prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan kompetensi melalui mekanisme alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pekerja Indonesia.

Dia menerangkan, tenaga ahli asing tetap diperbolehkan bekerja apabila keahlian tersebut belum tersedia di dalam negeri. Namun, mereka diwajibkan mentransfer keahlian kepada tenaga kerja lokal sehingga kebutuhan industri dapat dipenuhi oleh sumber daya manusia nasional dalam jangka panjang.

Selain itu, RUU akan mendorong perusahaan besar bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari rantai pasok industri. Skema tersebut diharapkan memperluas dampak ekonomi kawasan industri sehingga manfaat investasi tidak hanya dinikmati perusahaan besar.

Komisi VII juga mendorong pengembangan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa. Menurut Saleh, meskipun masih menghadapi tantangan logistik dan pasokan bahan baku, investasi di luar Jawa memiliki sejumlah keunggulan, seperti harga lahan dan biaya tenaga kerja yang lebih kompetitif.

“Mungkin pembelian tanahnya kan pasti lebih murah. Kalau dia beli di Pulau Jawa kan mahal. Kemudian, kedua, saya kira UMR itu juga kan pasti lebih murah dari sisi tenaga kerja. Ya kan berarti kan ada juga sebetulnya income yang mereka dapatkan dari sana,” sebut Saleh.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri (HKI) menilai maraknya penutupan maupun relokasi sejumlah pabrik dari Indonesia menjadi sinyal perlunya pembenahan iklim investasi.

Selain dipengaruhi kondisi bisnis global, birokrasi yang dinilai berbelit dan ketidakpastian regulasi disebut masih menjadi penghambat utama realisasi investasi manufaktur.

Ketua HKI, Akhmad Ma’ruf mengatakan, pemerintah perlu mempercepat realisasi investasi yang telah masuk, terutama proyek-proyek strategis yang berada di kawasan industri, Proyek Strategis Nasional (PSN), maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menurutnya, hingga kini masih banyak investasi dari Jepang, Amerika Serikat, Jerman, hingga China yang menghadapi kendala di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.

“Saya melihat dan merasakan sendiri masih banyak kementerian dan lembaga di daerah yang menghambat realisasi investasi tersebut," ujarnya kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Dia menilai, Indonesia mulai tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dalam menarik investasi manufaktur. Vietnam, Thailand, dan Malaysia dinilai lebih mampu memberikan kepastian usaha kepada investor.

"Yang pasti kita sudah banyak kalah dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan beberapa negara Asean lainnya. Kenapa kita kalah? Birokrasi yang berbelit-belit, hambatan dari kepala-kepala daerah yang menjadi raja-raja kecil, dan birokrasi di kementerian yang tersandera kepentingan politik," tegas Ma’ruf.

HKI, lanjutnya, terus melakukan ekspansi kawasan industri untuk mengakomodasi investasi baru. Namun, upaya tersebut kerap terkendala oleh kebijakan lintas kementerian maupun pemerintah daerah yang dinilai memperlambat proses investasi.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang berpotensi menghambat investasi. Menurutnya, moratorium terhadap kebijakan-kebijakan yang menghambat dunia usaha perlu dipertimbangkan agar proses investasi berjalan lebih cepat.

“Hambatan dari raja-raja kecil di daerah ini harus dievaluasi oleh pemerintah pusat. Jangan semua perizinan dikasih ke daerah apabila kepala daerahnya banyak menghambat," sebutnya.

Ma’ruf juga menilai rencana relokasi dua pabrik komponen otomotif asal Jepang ke Vietnam tidak semata-mata dipicu persoalan birokrasi. Menurutnya, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keputusan investor, termasuk sering berubahnya kebijakan pemerintah.

"Sebenarnya banyak faktor. Bisa karena kebijakan di Indonesia yang selalu berubah-ubah sehingga membuat investor menjadi malas dengan aturan yang silih berganti," tambahnya.

Belakangan, isu hengkangnya sejumlah pabrik kembali mencuat. Selain dua pabrik komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto yang dikabarkan akan memindahkan sebagian produksinya ke Vietnam, beberapa perusahaan dari sektor lain juga menghadapi persoalan serius.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan ada empat perusahaan yang terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya imbas panasnya situasi global, yakni perang antara Iran dengan AS-Israel.

Dikabarkan, produsen kertas PT Pakerin di Mojokerto dilaporkan telah menghentikan sekitar 80% kegiatan produksinya sehingga sekitar 2.000 pekerja tidak lagi bekerja. Sementara itu, perusahaan alas kaki PT Feng Tay di Kabupaten Bandung merumahkan sekitar 4.000 karyawan.

Di sektor garmen, perusahaan asal Korea Selatan PT Amos juga dikabarkan belum membayarkan gaji karyawannya selama empat bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belum mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi jangka panjang di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan, Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya tetap menarik bagi investor. Faktor tersebut, antara lain besarnya pasar domestik, bonus demografi, ketersediaan sumber daya alam, program hilirisasi industri, hingga berkembangnya jaringan kawasan industri yang menopang aktivitas manufaktur dan logistik nasional.

Menurutnya, kombinasi faktor tersebut menjadikan Indonesia tetap berada dalam radar investor global yang mencari basis produksi dan pasar strategis di kawasan Asia Tenggara.

Di tengah tekanan ekonomi global, HKI justru melihat peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi seiring banyaknya perusahaan multinasional yang melakukan peninjauan ulang terhadap rantai pasok global mereka.

Fokus utama, lanjut Ma'ruf, bukan pada kepanikan terhadap gejolak pasar, melainkan memastikan investasi dapat masuk dan terealisasi lebih cepat. Penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, kepastian tata ruang, serta percepatan penyediaan energi, peningkatan kualitas infrastruktur,akan menjadi faktor penentu dalam memenangkan persaingan investasi global.

"Investor pada dasarnya mencari tiga hal, kepastian, kecepatan, dan kemudahan. Ketika ketiga hal tersebut dapat diberikan secara konsisten, maka Indonesia akan tetap kompetitif meskipun dunia sedang menghadapi tekanan ekonomi dan geopolitik," kata Ma'ruf dalam keterangannya, dikutip Senin (8/6/2026).

Sementara itu, HKI juga mengapresiasi langkah pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas keuangan yang terus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan daya tarik aset domestik untuk menjaga kepercayaan pasar.

Ma'ruf berpendapat, koordinasi tersebut menjadi sinyal positif bagi investor bahwa pemerintah tetap responsif dalam menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi.

Lebih lanjut, Ma'ruf menegaskan bahwa momentum ketidakpastian global saat ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi utama di kawasan.

Dia menuturkan, sejarah menunjukkan bahwa negara yang mampu bergerak cepat di tengah ketidakpastian justru menjadi pemenang ketika ekonomi global kembali pulih.

"Karena itu, saat ini adalah momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, kawasan industri, dan investor guna menjaga arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Ma'ruf.

Adapun, gejolak yang terjadi di pasar keuangan saat ini, menurutnya harus disikapi proporsional. Pergerakan nilai tukar rupiah dan pasar modal merupakan siklus ekonomi yang selalu terjadi dalam setiap periode ketidakpastian global.

Ketegangan geopolitik, tingginya suku bunga global, volatilitas harga energi, serta pergeseran arus modal internasional memang memberikan tekanan kepada negara berkembang, bukan hanya Indonesia.

Ma'ruf menyampaikan, Indonesia telah berkali-kali menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, mulai dari krisis keuangan Asia, krisis global 2008, pandemi Covid-19, hingga berbagai gejolak geopolitik dunia.

"Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi nasional tidak boleh diukur hanya dari pergerakan harian kurs atau indeks saham, melainkan dari kemampuan menjaga aktivitas ekonomi riil, investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendesak pemerintah memperkuat kepastian hukum dan konsistensi kebijakan. Pasalnya, kedua faktor tersebut dinilai menjadi hambatan realisasi investasi di lapangan.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengemukakan tantangan investasi saat ini bukan berada di minimnya minat investor, melainkan pada lemahnya eksekusi kebijakan serta ketidakpastian regulasi di tingkat implementasi.

Menurutnya, berbagai upaya pemerintah dalam menarik investasi, termasuk melalui diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara mitra, telah membuahkan hasil positif dalam meningkatkan minat investor. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi realisasi investasi.

“Tantangan terbesar justru ada pada tahap implementasi di dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (6/5/2026).

HKI menilai investasi yang sudah masuk kerap menghadapi hambatan pada tahap implementasi, baik di kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah. Kondisi ini katanya tercermin dari implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya menjadi motor penggerak investasi, tetapi dalam praktiknya kerap terhambat oleh berbagai kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

“Hambatan investasi hari ini bukan pada minat, tetapi pada kepastian hukum dan eksekusi. KEK dan PSN yang seharusnya menjadi katalis justru sering digergaji di berbagai level,” tegas Ma’ruf.

HKI menyebut ada sejumlah faktor yang memicu kondisi tersebut. Pertama, lemahnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kedua, persoalan kepastian tata ruang yang belum sepenuhnya tuntas. Ketiga, munculnya kebijakan di tingkat daerah yang tidak selalu memiliki dasar regulasi yang kuat, tetapi berdampak langsung terhadap kegiatan investasi

Oleh karena itu, dia mengatakan HKI meminta pemerintah segera memperbaiki koordinasi lintas level pemerintahan, mempercepat penyelesaian tata ruang, serta memastikan seluruh kebijakan berjalan konsisten tanpa menimbulkan ketidakpastian baru bagi pelaku usaha.

Ma’ruf menyebut, HKI juga siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengidentifikasi hambatan investasi dan mendorong solusi yang lebih implementatif. Dengan adanya kepastian hukum dan perbaikan tata kelola, HKI optimistis realisasi investasi dapat dipercepat dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meminta pemerintah segera membentuk Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi. Langkah tersebut untuk memastikan realisasi berbagai komitmen investasi yang telah dikantongi Indonesia dari sejumlah negara mitra.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menilai pembentukan tim tersebut menjadi krusial di tengah derasnya komitmen investasi hasil diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara.

Menurutnya, tanpa pengawalan yang kuat, komitmen investasi dari negara seperti Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan berpotensi tidak terealisasi secara optimal.

“Presiden sudah bekerja menjemput bola ke mancanegara, kami sangat apresiasi tinggi. Namun, kami di HKI dan Kadin mencermati bahwa di lapangan masih ditemukan sumbatan dan hambatan,” ujar Ma’ruf dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Dia menyoroti masih adanya kendala di lapangan, seperti birokrasi berbelit, inkonsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta hambatan teknis lainnya yang kerap menghambat proses groundbreaking.

Ma’ruf yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional Kadin Indonesia itu menilai, kondisi tersebut dapat mengurangi kepercayaan investor, terutama dari negara maju yang sangat menekankan kepastian hukum dan kejelasan proses bisnis.

Oleh karena itu, dia berharap, Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi berfungsi sebagai unit reaksi cepat yang mampu mengurai berbagai hambatan investasi secara end-to-end, mulai dari perizinan hingga realisasi proyek di kawasan industri.

HKI maupun Kadin katanya tidak ingin komitmen besar ini hanya menjadi seremoni penandatanganan saja. “Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi ini harus memastikan setiap dolar yang dijanjikan benar-benar masuk ke kawasan industri dan memberikan dampak ekonomi nyata,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ma’ruf juga berpendapat, momentum masuknya investasi global harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya di sektor industri, hilirisasi, serta ketahanan energi nasional.

Dengan adanya tim khusus tersebut, dia optimistis proses realisasi investasi dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri nasional.

“Saatnya kita buktikan kepada dunia, terutama mitra kita dari Jepang hingga Timur Tengah, bahwa Indonesia bukan hanya tempat yang nyaman untuk berdiskusi, tapi adalah tempat yang paling tepat untuk berinvestasi,” tegas Ma’ruf.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai perubahan outlookperingkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif oleh Fitch Ratings merupakan sinyal serius bagi pemerintah untuk memperkuat kredibilitas kebijakan ekonomi dan mempercepat realisasi investasi industri.

Fitch resmi mempublikasikan bahwa prospek atau outlook Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Namun, Fitch masih mempertahankan peringkat utang di level 'BBB'.

Meski peringkat Indonesia masih berada pada level investment grade (BBB), revisi outlook tersebut dinilai mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap konsistensi kebijakan ekonomi dan tata kelola fiskal ke depan.

Ketua Umum HKI Ahmad Maruf Maulana mengatakan, sinyal dari lembaga pemeringkat global perlu dibaca secara serius karena persepsi risiko negara dapat memengaruhi keputusan investasi di sektor industri.

“Outlook negatif bukan sekadar penilaian teknis lembaga pemeringkat. Ini adalah peringatan bahwa pasar global mulai melihat meningkatnya ketidakpastian kebijakan,” ujar Ma’ruf dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).

Menurut dia, jika kondisi tersebut tidak segera direspons dengan langkah korektif yang jelas, dampaknya dapat terasa langsung pada investasi industri, biaya pembiayaan proyek, hingga tingkat kepercayaan investor.

Fitch sebelumnya menilai perubahan outlook dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi serta kekhawatiran terhadap konsistensi bauran kebijakan fiskal dan moneter dalam jangka menengah.

HKI menilai kondisi ini muncul ketika industrialisasi Indonesia tengah memasuki fase krusial. Berbagai sektor strategis seperti elektronik, energi baru terbarukan, baterai, hingga industri hilirisasi sumber daya alam membutuhkan investasi jangka panjang bernilai besar.

Dalam situasi tersebut, stabilitas kebijakan fiskal, kepastian regulasi, serta kredibilitas tata kelola ekonomi menjadi faktor penting untuk menarik dan mempertahankan investasi.

HKI mengingatkan perubahan persepsi risiko negara juga dapat meningkatkan cost of capital bagi proyek industri. Investor global cenderung menunda atau meninjau ulang rencana ekspansi ketika melihat ketidakpastian kebijakan makroekonomi.

Jika berlangsung lama, kondisi ini berpotensi mengurangi daya saing Indonesia dalam perebutan investasi regional, terutama dibandingkan negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang terus memperkuat kepastian kebijakan dan tata kelola investasi.

Di sisi lain, Ma’ruf juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Eskalasi konflik tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas jalur logistik global, terutama di Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia.

Gangguan pada jalur energi global berpotensi memicu kenaikan biaya energi dan logistik internasional yang dapat menimbulkan disrupsi perdagangan dunia serta ketidakseimbangan baru dalam arus perdagangan global.

Dalam situasi tersebut, banyak investor global cenderung menahan ekspansi investasi baru dan mengambil sikap lebih berhati-hati terhadap proyek industri jangka panjang.

Oleh karena itu, pihaknya menilai Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan arus investasi baru, tetapi perlu fokus mempercepat realisasi investasi yang sudah memiliki komitmen.

“Strategi paling realistis bagi Indonesia adalah memastikan percepatan realisasi investasi yang sudah memiliki komitmen,” tuturnya.

Pemerintah juga disebut perlu melakukan terobosan untuk mempercepat implementasi investasi, termasuk melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian regulasi, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar proyek tidak terhambat di lapangan.

Pengusaha kawasan industri juga mendorong pemerintah menjaga disiplin fiskal, memperkuat konsistensi kebijakan makroekonomi, serta meningkatkan transparansi dan kepastian regulasi bagi dunia usaha.

Menurut Maruf, kejelasan arah kebijakan ekonomi menjadi kunci agar Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi industri di Asia Tenggara.

“Industrialisasi tidak bisa berjalan di tengah ketidakpastian. Investor membutuhkan kepastian bahwa kebijakan ekonomi Indonesia stabil dan dapat diprediksi dalam jangka panjang,” terangnya.

Dalam hal ini, Ma’ruf menegaskan bahwa menjaga kepercayaan investor global harus menjadi prioritas nasional agar Indonesia mampu mempertahankan momentum pembangunan industri dan memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan industri baru di kawasan Asia.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyebut, sejumlah investor asing dari Amerika Serikat (AS), China hingga Taiwan mulai menunjukkan minat untuk pengembangan industri semikonduktor di Indonesia.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, untuk mengoptimalkan minat investasi teknologi tinggi tersebut, pihaknya mengajak perusahaan-perusahaan semikonduktor global untuk membentuk joint venture (JV) bersama perusahaan lokal di Indonesia.

"Skema ini dirancang agar investasi yang masuk tidak berhenti pada pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga mendorong percepatan transfer teknologi, penguatan rantai pasok dalam negeri, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia," ujar Ma’ruf dalam keterangan resminya, Kamis (29/1/2026).

Dia menyebut, saat ini investor asal AS tengah memulai pembangunan fasilitas industri pada tahun ini. Investasi tersebut berasal dari perusahaan berbasis di AS dan Jerman yang tergabung dalam konsorsium di bawah PT Quantum Luminous Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara, dan Tynergy Group.

Adapun, Tynergy Group terdiri atas PT Energy Tech Indonesia dan PT Essence Global Indonesia. Nilai investasi yang digelontorkan untuk membangun industri semikonduktor di Batam ini mencapai US$26,73 miliar atau sekitar Rp447,59 triliun (asumsi kurs Rp16.745 per US$).

Sementara itu, investor dari Taiwan masih berada pada tahap penjajakan dan negosiasi. Di sisi lain, investor asal China masih dalam proses investasi yang telah berjalan. Namun, pembangunan fisik yang seharusnya dapat dimulai pada tahun 2025 mengalami keterlambatan akibat lambatnya proses perizinan.

"Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dapat menghambat momentum strategis pengembangan industri teknologi tinggi di Indonesia," tuturnya.

Dia menerangkan bahwa rencana investasi semikonduktor dari Taiwan dan China memiliki karakteristik berbeda dengan konsorsium Amerika Serikat–Jerman yang saat ini membangun pabrik semikonduktor di Batam.

Perbedaan tersebut mencakup struktur konsorsium, pendekatan teknologi, serta orientasi pasar. Namun, tetap berada dalam kerangka besar penguatan basis industri nasional dan integrasi Indonesia ke dalam rantai pasok global.

Secara umum kawasan industri di Indonesia saat ini tengah memasuki fase ekspansi dan perluasan. Dalam konteks tersebut, industri semikonduktor diposisikan sebagai sektor prioritas yang tengah aktif dijajaki HKI, seiring meningkatnya kebutuhan global terhadap cip dan komponen elektronik sebagai fondasi industri masa depan.

Terkait kesiapan lokasi, HKI telah menyiapkan sejumlah kawasan industri strategis yang dinilai kompetitif untuk pengembangan industri semikonduktor.

Kawasan tersebut antara lain Kawasan Industri Batamindo di Batam, Kawasan Industri Wiraraja, Kawasan Industri Kabil, serta kawasan Galang Batang di Bintan. Kawasan-kawasan ini memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur, akses logistik internasional, dan ekosistem industri yang terus berkembang.

Dia meyakini industri semikonduktor ini akan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja berkeahlian tinggi, memperdalam hilirisasi industri, dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri teknologi global.

“Pengembangan industri semikonduktor melalui pembentukan joint venture di kawasan industri Indonesia merupakan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi masa depan," pungkasnya.

Bontang, Kaltim (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyatakan sudah menyiapkan kawasan industri strategis, seiring meningkatnya minat investor asing terhadap industri semikonduktor di dalam negeri.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana dalam pernyataan diterima di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis menyampaikan kawasan industri strategis yang dinilai kompetitif untuk pengembangan semikonduktor, antara lain Kawasan Industri Batamindo, Kawasan Industri Kabil, Kawasan Industri Wirajaja di Batam, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Bintan.

Kawasan-kawasan tersebut kata dia, strategis karena sudah didukung infrastruktur memadai, akses logistik internasional, dan ekosistem industri yang terus berkembang.

“Ini akan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja berkeahlian tinggi, memperdalam hilirisasi industri, dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri teknologi global,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan minat investor dari beberapa negara terhadap industri semikonduktor di Tanah Air terus berkembang, investor dari Amerika Serikat (AS) misalnya yang pembangunan fasilitas produksinya telah mulai direalisasikan pada tahun ini.

Sementara itu, investor dari Taiwan masih berada pada tahap penjajakan dan negosiasi. Adapun dari China, proses investasi telah berjalan, namun pembangunan fisik yang semula dapat dimulai pada 2025 mengalami keterlambatan karena proses perizinan.

Lebih lanjut dijelaskan Ma'ruf, rencana investasi dari Taiwan dan China memiliki karakteristik berbeda dibanding konsorsium Amerika Serikat-Jerman yang saat ini membangun pabrik semikonduktor di Batam.

Perbedaan meliputi struktur konsorsium, pendekatan teknologi, serta orientasi pasar, namun tetap berada dalam kerangka penguatan basis industri nasional dan integrasi Indonesia ke rantai pasok global.

Dikatakan dia pula, HKI secara aktif mengundang perusahaan semikonduktor dunia untuk membentuk joint venture dengan mitra lokal, sebagai bagian dari strategi hilirisasi bernilai tambah dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Skema ini dirancang agar investasi yang masuk tidak berhenti pada pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga mendorong percepatan transfer teknologi, penguatan rantai pasok dalam negeri, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan diterima di Jakarta, Rabu (28/1) menegaskan bahwa semikonduktor merupakan fondasi strategis bagi transformasi industri nasional, terutama untuk mendukung sektor elektronika, otomotif, energi, hingga percepatan digitalisasi industri manufaktur.‎

Katanya, seiring pertumbuhan industri manufaktur dan adopsi teknologi baru, kebutuhan semikonduktor di Indonesia terus meningkat.

Produksi kendaraan bermotor nasional yang telah melampaui satu juta unit per tahun, serta target pengembangan kendaraan listrik hingga ratusan ribu unit pada 2030, menuntut ketersediaan komponen semikonduktor yang andal dan berkelanjutan.‎

Di sisi lain, permintaan perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop masih didominasi produk impor.‎ Saat ini, Indonesia telah memiliki satu industri perakitan dan pengujian semikonduktor di Batam, serta perusahaan desain integrated circuit (IC).

Namun demikian, Kemenperin menilai penguatan ekosistem semikonduktor nasional masih perlu dilakukan secara menyeluruh, khususnya pada pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, serta integrasi ke dalam rantai pasok global.‎

Sebagai langkah konkret, Kemenperin menginisiasi program pengembangan ekosistem semikonduktor nasional melalui penguatan desain chip yang selaras dengan kebutuhan industri dan berorientasi pasar global. ‎

Program tersebut telah masuk dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau Blue Book 2025–2029 dengan nilai pembiayaan sebesar16,185 juta dolar AS.

Kemenperin mencatat, kawasan industri di Indonesia berhasil menarik investasi hingga Rp6.744,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2,35 juta orang dalam lima tahun terakhir.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, berharap DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri, Selasa (20/1/2026).

Agus mengatakan, saat ini pembahasan RUU Kawasan Industri itu masih bergulir di Senayan.

"Undang-Undang kawasan industri yang mudah-mudahan akan diketok oleh DPR secepatnya," sebut Agus di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Selasa.

Di hadapan jajaran pimpinan dan anggota Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia yang hadir, Agus menyampaikan Kemenperin telah menginisiasi penyusunan RUU tersebut.

Kemenperin berharap, HKI mendukung upaya Kemenperin dengan menyampaikan masukan yang membangun.

Menurut Agus, di tengah situasi ekonomi global yang menantang, kawasan industri berperan penting untuk menarik investasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberi nilai tambah tinggi.

HKI, kata Agus, merupakan mitra strategis Kemenperin dalam merumuskan kebijakan yang bisa memaksimalkan peran kawasan industri dalam misi pemerintah membangun industri nasional maju.

"Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah sebagai regulator dan HKI sebagai representasi para pengelola kawasan industri menjadi hal yang penting," ujar Agus.

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, pihaknya terus berdialog dengan DPR RI agar RUU Kawasan Industri itu segera rampung.

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam RUU itu menyangkut sektor industri halal.

Pihaknya pun telah menggelar rapat guna memetakan delapan masalah utama yang dihadapi kawasan industri.

"Harapan kami bahwa delapan cluster, delapan masalah itu nanti akan bisa terjawab, bisa di-address dalam Undang-Undang kawasan industri," tutur Agus.

Pada kesempatan itu, Agus mengungkapkan saat ini di Indonesia terdapat 175 kawasan industri yang telah mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) seluas 98.235,5 hektar dan tingkat okupansi 58,19 persen.

Jumlah kawasan industri terus meningkat selama 5 tahun terakhir dengan pertumbuhan mencapai 48,3 persen atau bertambah 57 kawasan.

"Sebanyak 11.970 tenan perusahaan industri berlokasi di dalam Kawasan Industri mampu menyerap kurang lebih 2,35 juta tenaga kerja, dan berhasil menarik investasi mencapai Rp 6,74 triliun," tutur Agus.

Sementara, dari sisi makro ekonomi, kawasan industri berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 9,44 persen pada triwulan III tahun 2025. "Menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 0,67 persen," ungkap Agus.

"Capaian ini menegaskan peran strategis Kawasan Industri sebagai penggerak utama pembangunan industri dan perekonomian nasional," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri (HKI) mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk mendorong realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf mengatakan pembentukan tim tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan percepatan realisasi investasi, percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Apalagi, target realisasi investasi yang dipatok pemerintah tahun ini mencapai Rp2.100 triliun atau lebih tinggi dari sebelumnya Rp1.905 triliun. Pencapaian tersebut juga penting untuk mencapai target ekonomi 8% di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Target pertumbuhan ekonomi 8% merupakan visi strategis Presiden untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global. HKI optimistis target tersebut dapat dicapai melalui konsolidasi kebijakan, kepemimpinan yang kuat, dan percepatan eksekusi di lapangan,” kata Ma’ruf dalam keterangan resminya, Selasa (20/1/2025).

Adapun, Tim Percepatan ini berperan sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor yang bersifat operasional dan solutif untuk mengurai berbagai hambatan struktural dalam pengembangan industri nasional, antara lain terkait perizinan, kepastian regulasi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penyediaan energi, kesiapan infrastruktur,serta penataan ruang dan lahan industri.

Tim percepatan pengembangan kawasan industri ini juga melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, dan Kementerian/Lembaga Terkait Lainnya.

Ma’ruf menerangkan bahwa kawasan industri merupakan episentrum transformasi ekonomi nasional, tempat di mana investasi diwujudkan menjadi kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan penguatan daya saing bangsa.

Untuk itu, HKI mendorong agar pembentukan Tim Percepatan ini diresmikan melalui penandatanganan komitmen bersama oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama para menteri terkait, sebagai simbol kepemimpinan langsung negara dalam mengawal percepatan investasi dan industrialisasi nasional.

Penandatanganan komitmen tersebut diharapkan mencakup kesepakatan strategis mencakup percepatan realisasi investasi berskala nasional dan global dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%.

Kemudian, mempercepat implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN), mengawal pelaksanaan RPJMN secara terukur dan berdampak nyata, mengurai bottleneck struktural sektor industri, serta memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Indonesia memiliki momentum historis untuk melakukan lompatan besar dalam industrialisasi dan transformasi ekonomi,” tuturnya.

Pengusaha kawasan industri juga menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha kawasan industri akan menjadi kunci utama dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembentukan Tim Percepatan ini, Ma’ruf menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi besar Indonesia yang berdaulat secara industri, berdaya saing global, dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri sebagai langkah untuk memperkuat realisasi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana dalam pernyataan di Jakarta, Senin menyatakan pembentukan tim itu didorong oleh pihaknya dan kementerian/lembaga teknis terkait, serta dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan akselerasi realisasi investasi dan pelaksanaan proyek-proyek prioritas nasional.

Tim ini lanjut dia, mesti dirancang sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor yang bersifat operasional dan solutif dalam mengurai berbagai hambatan struktural pengembangan industri, mulai dari persoalan perizinan, kepastian regulasi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, hingga penyediaan energi.

HKI menegaskan bahwa kawasan industri merupakan episentrum transformasi ekonomi nasional, tempat di mana investasi diwujudkan menjadi kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguatan daya saing bangsa.

Oleh karena itu, peran kawasan industri perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang terintegrasi dan kepemimpinan yang solid.

Sehubungan dengan hal tersebut, HKI mendorong agar pembentukan tim percepatan diresmikan melalui penandatanganan komitmen bersama oleh Presiden. Langkah ini diharapkan menjadi simbol kepemimpinan langsung negara dalam mengawal percepatan investasi dan industrialisasi nasional.

Penandatanganan komitmen tersebut diharapkan mencakup kesepakatan strategis untuk mempercepat realisasi investasi berskala nasional dan global, mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen, mempercepat implementasi PSN, mengawal pelaksanaan RPJMN secara terukur dan berdampak nyata, mengurai berbagai bottleneck struktural sektor industri, serta memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

HKI juga menyampaikan optimisme terhadap momentum industrialisasi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen merupakan visi strategis Presiden untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global. HKI optimistis target tersebut dapat dicapai melalui konsolidasi kebijakan, kepemimpinan yang kuat, dan percepatan eksekusi di lapangan,” ujarnya.

HKI menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha kawasan industri menjadi kunci utama agar setiap kebijakan pembangunan mampu menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembentukan tim percepatan ini, HKI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi besar Indonesia yang berdaulat secara industri, berdaya saing global, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, pihaknya bersama Kementerian PPN/Bappenas memperkuat perencanaan kebijakan, serta percepatan pelaksanaan kawasan industri prioritas yang termasuk PSN untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik.

Penguatan perencanaan itu merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kemitraan strategis dengan Federasi Rusia melalui penyelenggaraan Indonesia–Russia Business Forum dan Business Matching di Moscow. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan Indonesia sebagai Partner Country INNOPROM 2026, sekaligus tindak lanjut keterlibatan aktif kedua negara dalam kerja sama industri di bawah Forum BRICS.

“Indonesia dan Federasi Rusia telah membangun hubungan jangka panjang yang dilandasi saling menghormati dan dialog konstruktif, yang berkembang dari kerja sama politik menjadi kolaborasi konkret di bidang industri, perdagangan, teknologi, dan Pendidikan” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Moscow, Senin (9/12/2025).

Menperin menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya memperkuat hubungan industri kedua negara, tetapi juga menjadi wadah untuk menyelaraskan agenda strategis yang telah dibangun sepanjang 2025, termasuk pertemuan BRICS Industry Ministers Meeting di Brasilia dan persiapan teknis menjelang INNOPROM 2026.

"Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan tekad Indonesia untuk berperan lebih besar dalam arsitektur industri global," katanya.

Salah satu capaian penting dalam Business Matching kali ini adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI) bersama dua lembaga di Russia yaitu Pusat Perdagangan Internasional Rusia dan Asosiasi Kawasan Industri Rusia pada 8 Desember 2025 di Moskow.

Menperin menyampaikan bahwa Indonesia saat ini mendorong transformasi industri melalui hilirisasi, pengembangan industri hijau, digitalisasi, dan penguatan rantai pasok. Reformasi regulasi, insentif investasi, serta pembangunan kawasan industri memperkuat daya tarik Indonesia sebagai basis manufaktur yang dinamis dan berorientasi inovasi.

Sejalan dengan Hal tersebut, Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana menekankan pentingnya peran HKI sebagai jembatan utama yang menghubungkan investor Rusia dengan ekosistem industri yang dinamis di Indonesia.

"HKI berada di garis depan untuk memastikan kawasan industri kami siap menjadi tuan rumah bagi investasi strategis dari Rusia," ujar Ma’ruf.

"Kami akan bertindak sebagai katalisator, memastikan proses investasi berjalan lancar, efisien, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak." tambahnya.

Lebih lanjut Ma’ruf menyatakan adanya pertemuan atara Presiden Prabowo dan Presiden Putin di Moskow bulan Juni lalu memberikan keyakinan pada HKI untuk memperluas kemitraan strategis salah satunya dengan Rusia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kerjasama ekonomi dengan Rusia tentunya menawarkan peluang bagi Indonesia untuk diversivikasi produk ekspor, pertukaran teknologi dan perkuatan sektor maritim (perikanan) dan pariwisata.

Khusus berkaitan dengan sektor Kawasan Industri banyak peluang yang dapat dilakukan dengan adanya kerja sama dalam berbagai sektor prioritas, terutama di bidang energi (migas), pertambangan, dan infrastruktur transportasi. Kerja sama ini tentunya didorong oleh hubungan bilateral strategis kedua negara.

Salah satu peran aktif yang dilakukan oleh HKI diantaranya dalam memfasilitasi dan mengkatalisasi kerja sama dengan kawasan industri di Indonesia melalui beberapa cara strategis misalnya menjembatani Kemitraan Strategis dan Investasi, Penyelenggaraan Misi Dagang dan Forum Bisnis.