Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan masalah tumpang tindih perizinan dan lahan masih menjadi pengganjal utama ekspansi serta kepastian hukum pengembangan kawasan industri.

Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Industri Kadin Indonesia, Sanny Iskandar, menyatakan bahwa tumpang tindih ini kerap memicu sengketa alih fungsi lahan di lapangan. Akibatnya, iklim investasi kawasan industri dibayangi oleh pelemahan hak atas kepemilikan tanah.

“Terakhir-terakhir ini sering terjadi permasalahan, mungkin karena semangatnya mengenai ketahanan pangan, jadi sekarang ini sering terjadi tumpang tindih daripada alih fungsi lahan tersebut untuk dukungan untuk lahan baku sawah, lahan sawah dilindungi,” ujar Sanny dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII di DPR RI, Rabu (24/6/2026).

Sanny menjelaskan benturan tersebut bahkan menimpa lahan yang sejatinya telah mengantongi sertifikat resmi dan beroperasi puluhan tahun. Di mana, lahan baru diketahui tidak clean and clear tatkala pengusaha hendak melakukan perpanjangan HGB.

"Pada waktu mereka [pengusaha] setelah 30 tahun hendak memperpanjang 20 tahun, ternyata di BPN itu petanya itu overlap dengan peta daripada kementerian teknis tertentu, khususnya Kementerian Pertanian dan Kehutanan," imbuhnya.

Selain itu, pelaku usaha juga menilai pemerintah perlu mengatur secara jelas di dalam RUU Kawasan Industri nantinya terkait dengan durasi pemberian Hak Guna Bangunan (HGB). Dia mengusulkan, agar kepastian alas hak dapat diberikan secara langsung tidak melalui skema bertahap.

Hal itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Di mana, saat ini pemberian kepastian hak dilakukan secara bertahap, yakni 30 tahun, kemudian perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

"Kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar, khususnya negara-negara pesaing kita seperti di Vietnam, di Thailand, itu mereka bisa langsung diberikan 80 tahun," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi solusi atas kendala perizinan lahan perumahan subsidi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan kebijakan ini langkah strategis menjawab tantangan utama pada sisi suplai perumahan subsidi. Selama ini soal perizinan lahan menjadi salah satu hambatan yang berdampak langsung untuk ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dengan adanya SKB ini, kami optimistis kendala perizinan lahan dapat terurai sehingga pengembang memiliki kepastian dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

BP Tapera menyambut positif hasil rapat tingkat menteri yang membahas penyelesaian kendala perizinan lahan untuk pembangunan perumahan.

Rapat yang digelar di kediaman Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyepakati penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN, yang akan menjadi dasar percepatan proses perizinan lahan.

Kebijakan ini memungkinkan lahan yang sebelumnya terkendala untuk kembali diproses perizinannya, dengan syarat memperoleh rekomendasi dari kepala daerah dan memenuhi aspek kelayakan lingkungan.

Lebih lanjut, BP Tapera menilai bahwa sinergi antar kementerian melalui kebijakan ini akan memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya dalam mendukung penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ketersediaan lahan yang legal dan siap bangun dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.

BP Tapera juga mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri yang akan mendorong sosialisasi kebijakan ini kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar SKB dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan, terutama dalam proses pemberian rekomendasi perizinan lahan.

Selain itu, BP Tapera memandang kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat realisasi program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi bagian dari program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

Dengan terselesaikannya kendala perizinan, diharapkan sisi pasokan perumahan dapat meningkat secara signifikan dan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat secara lebih luas.

Ke depan, BP Tapera akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan di sektor perumahan untuk memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata bagi percepatan penyediaan rumah subsidi di Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) memberikan klarifikasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) atas pemberitaan media terkait dugaan kepemilikan lahan sawit dalam kawasan hutan tanpa perizinan.

Penjelasan tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi yang ditandatangani oleh Meyke Ayuningrum, Corporate Secretary SIMP, pada Jumat (10/10/2025), menanggapi surat BEI nomor S-11652/BEI.PP2/10-2025-SIMP tertanggal 9 Oktober 2025.

Surat tersebut meminta penjelasan emiten perkebunan sawit milik Grup Salim itu atas pemberitaan berjudul “Korporasi Sulap Hutan Jadi Lahan Sawit Segera Ditindak, Segini Besaran Dendanya” yang tayang 6 Oktober 2025.

Dalam tanggapannya, Salim Ivomas menegaskan bahwa seluruh lahan produktif yang dimiliki dan dikelola perseroan telah memiliki perizinan sesuai peraturan pemerintah. Perusahaan menyebut kegiatan perkebunan dilakukan di atas lahan yang legal, namun tetap mengikuti pembaruan ketentuan tata ruang dan kehutanan yang berubah dari waktu ke waktu.

Perseroan menjelaskan telah mengajukan permohonan perizinan tambahan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) beserta peraturan pelaksanaannya. Proses perizinan tambahan tersebut terus dipantau dan dikaji secara berkala.

Hingga saat ini, menurut keterbukaan tersebut, SIMP belum menerima surat pemberitahuan, tagihan, maupun sanksi administratif dari instansi pemerintah terkait. Dengan demikian, perusahaan belum dapat memperkirakan adanya potensi denda maupun dampak material terhadap laporan keuangan.

“Perseroan berkomitmen untuk mengikuti proses yang diperlukan untuk menyelesaikan proses permohonan perizinan tambahan tersebut sehingga status legalitas lahan menjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tulis Salim Ivomas dalam suratnya.

Apabila ke depan terdapat denda yang dikenakan oleh instansi berwenang, perseroan akan menyelesaikan pembayaran sesuai tata cara dan ketentuan yang berlaku.

Dalam keterangan yang sama, Salim Ivomas menyatakan terus melakukan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi terhadap sistem serta prosedur internal untuk memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai peraturan pemerintah.

Perusahaan juga menegaskan tidak terdapat informasi atau kejadian material lainnya yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha maupun harga saham Perseroan yang belum diungkap ke publik.

------------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.