Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengungkapkan strategi ekspansi jaringan 5G hingga akhir 2026 dengan pendekatan yang dilakukan secara selektif, terukur, dan bertahap.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan pengembangan jaringan 5G akan difokuskan pada wilayah yang memiliki kebutuhan nyata serta didukung kesiapan ekosistem.

“Prioritas kami adalah memperluas cakupan secara berkesinambungan di kota-kota utama, memperkuat kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Fahmi kepada Bisnis, Jumat (26/6/2026).

Selain itu, Telkomsel juga memprioritaskan pengembangan jaringan di area dengan kebutuhan trafik data yang tinggi guna menghadirkan pengalaman 5G yang lebih relevan bagi pelanggan, baik di segmen konsumen maupun bisnis.

Fahmi mengatakan pengembangan 5G Telkomsel diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata, mulai dari mempermudah kehidupan pelanggan, memperkuat kegiatan bisnis, hingga mendorong kemajuan Indonesia di tengah meningkatnya pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan layanan digital.

Secara umum, lanjut Fahmi, Telkomsel melihat kebutuhan terhadap layanan digital yang lebih real-time, personal, dan berbasis AI terus meningkat. Hal tersebut tercermin dari kinerja trafik data yang tetap tumbuh sehat pada kuartal I/2026, dengan payload mencapai 5.770 PB dan average revenue per user (ARPU) mobile meningkat menjadi sekitar Rp45.000.

“Secara strategis, Telkomsel melihat AI bukan hanya sebagai pendorong trafik baru, tetapi juga sebagai katalis untuk menciptakan pola penggunaan data yang lebih bernilai, baik dari sisi konsumen maupun bisnis,” katanya.

Dari sisi konsumen, Fahmi mengatakan potensi pertumbuhan trafik berasal dari aktivitas digital sehari-hari, seperti video streaming, mobile gaming, layanan berbasis aplikasi, serta pengalaman digital yang semakin personal melalui pemanfaatan AI di ekosistem Telkomsel, seperti MyTelkomsel, Veronika, TED, dan layanan digital lainnya.

Sementara itu, dari sisi enterprise dan industri, menurut Fahmi, potensi terbesar berasal dari solusi beyond connectivity, seperti AI-enabled enterprise solutions, IoT analytics, smart operations, mobility insight, customer insight, automation, hingga solusi berbasis data yang membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan mengambil keputusan secara lebih cepat dan efisien.

“Jadi, pertumbuhan trafik ke depan tidak hanya berasal dari segmen konsumen, tetapi juga dari kebutuhan enterprise, industri, UMKM, dan ekosistem AI yang semakin berkembang,” katanya.

Sejalan dengan potensi tersebut, Fahmi mengatakan strategi investasi jaringan 5G Telkomsel tetap dijalankan secara disiplin dan selektif.

Fokusnya meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan end-to-end, pengembangan autonomous network berbasis AI, penguatan kapabilitas jaringan untuk mendukung kebutuhan latensi rendah, serta optimalisasi jaringan di wilayah dengan kebutuhan trafik tinggi.

“Pendekatan ini ditujukan untuk memastikan pengembangan 5G tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan, kesiapan ekosistem, dan prinsip investasi yang berorientasi pada nilai,” katanya.

Hingga kuartal I/2026, Telkomsel telah mengoperasikan lebih dari 5.400 base transceiver station (BTS) 5G yang tersebar secara bertahap di lebih dari 80 kota dan kabupaten.

Pada periode yang sama, Telkomsel melayani sekitar 154 juta pelanggan mobile. Layanan 5G dikelola sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengalaman broadband pelanggan secara menyeluruh, terutama di wilayah dengan kebutuhan data tinggi, kawasan perkotaan, area bisnis, hingga kawasan industri.

Bisnis.com, SHANGHAI — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) bersama Huawei menghadirkan solusi ICT untuk UKM berbasis 5G SD-WAN yang menyasar sektor ritel mulai dari pertokoan hingga restoran di Tanah Air. XLSMART memperkirakan sebanyak 5.000 paket dapat terjual dari solusi tersebut pada tahun ini.

5G SD-WAN atau 5G Software-Defined Wide Area Network adalah teknologi jaringan yang menggabungkan kecerdasan pengelolaan lalu lintas data dari SD-WAN dengan kecepatan, kapasitas besar, dan latensi rendah dari jaringan nirkabel 5G.

Jika SD-WAN konvensional mengatur jalur data pintar melalui kabel seperti internet pita lebar biasa, 5G SD-WAN mengintegrasikan koneksi seluler 5G sebagai jalur utama maupun cadangan secara pintar.

Teknologi ini mampu memilah aplikasi kritis seperti panggilan video atau transaksi pembayaran untuk dilewatkan pada jalur terbaik secara otomatis demi menjaga kualitas layanan.

Director & Chief Enterprise & Strategic Relationship Officer XLSMART Andrijanto Muljono mengatakan solusi ini sangat reliabel dengan pasar Indonesia karena tangguh dan dapat digelar secara cepat. Kapasitas 5G yang besar dan mampu melakukan pemisahan jalur layanan (slicing) membuat kualitas solusi yang diterima pelanggan UKM makin mumpuni.

Perangkat seperti CCTV hingga mesin kasir yang terdapat di toko ritel hingga restoran dapat dioperasikan dengan optimal lewat 5G SD-WAN, tanpa membutuhkan jaringan internet berbasis kabel yang ongkos penggelarannya lebih mahal dan lebih lama.

“Jadi untuk harga lebih murah ini juga. Selain itu, ini juga bisa dipakai di beberapa lokasi yang tidak terjangkau oleh serat optik karena kebijakan pemilik lahan misalnya. Jadi mendingan 5G, lebih cepat juga gelarnya” kata Adrianto dalam peluncuran 5G SD-WAN di Shanghai, Kamis (25/6/2026).

Selain itu, tambah Adrianto, XLSMART tidak hanya menjual layanan konektivitas tetapi juga dengan solusi seperti software hingga hardware sehingga pelanggan UKM mendapatkan layanan secara utuh dari satu korporasi.

Sementara Group Head Solution Architect & Bid Management XLSMART I Dewa Putu Mas Bangbang Sumantri menjelaskan dengan memiliki satu solusi secara utuh (one stop solution) klien UKM dapat lebih mudah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Mengenai target, Dewa mengatakan XLSMART mengincar 5.000 paket pada tahun pertama layanan ini hadir. Paket tersebut akan didistribusikan di 45 kota/kabupaten yang selama ini telah tersedia jaringan 5G XLSMART.

“5.000 ini angka psikologis, karena kita tahu jumlah UKM kita sangat besar hingga puluhan juta, tetapi mungkin pada saat ini mereka masih cukup menantang,” kata Dewa.

3 Masalah Utama

Sementara itu, CMO of ICT Huawei Asia Pacific, James Zhang, menjelaskan identifikasi masalah di lapangan menjadi kunci dalam merumuskan solusi teknologi yang tepat sasaran bagi para pelaku usaha. Sebelum One Stop Solution 5G SD-WAN ini hadir, perusahaan telah melakukan riset pasar dan mendengar masalah yang dihadapi UKM.

“Kami bisa mendengar dari pelanggan, dan belajar dari titik masalah, dan menemukan kebutuhan ICT yang tepat. Jadi kami menemukan tiga titik masalah dan kebutuhan,” ujar James.

Menurutnya, para pelaku UKM setidaknya menghadapi tiga tantangan utama. Pertama, kebutuhan akan konektivitas tinggi yang stabil. Kedua, urgensi pemanfaatan teknologi AI CCTV guna mendukung operasi keamanan sekaligus operasional pintar (smart operation).

Menjawab kebutuhan tersebut, Huawei dan XL Smart menawarkan produk standar 'konektivitas plus'. Skema ini mengintegrasikan operasional jaringan sebagai titik masuk awal, yang kemudian diperkuat dengan kemampuan AI guna memangkas biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan manajemen usaha yang lebih cerdas.

Untuk model bisnis multi-jaringan, solusi yang ditawarkan mencakup penggunaan SD-WAN dengan pengetahuan intelektual serta perlengkapan otomatis yang mengintegrasikan keamanan dan operasi pintar. Sementara itu, pendekatan berbeda diterapkan untuk sektor kuliner maupun jaringan toko tunggal (single-store).

“Untuk makanan dan jaringan, untuk jaringan single-store, kami menggunakan 5G network untuk menghasilkan aktivitas yang berharga. Sementara itu, kami bisa menjaga bisnis kami dengan 0 interruption dan 0 lag. Akhirnya, kami bersama-sama menjalankan SME, Connect Better, See Smarter, and Service Faster,” kata James.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memperkirakan kebutuhan investasi jaringan 5G di Indonesia mencapai US$30 miliar–US$50 miliar atau sekitar Rp540 triliun–Rp900 triliun hingga 2030 untuk mendorong cakupan layanan generasi kelima tersebut ke 60%–70% populasi.

Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel Teguh Prasetya mengatakan estimasi tersebut didasarkan pada asumsi pembangunan jaringan secara masif melalui densifikasi base transceiver station (BTS), perluasan jaringan serat optik (fiberisasi), serta pengembangan ekosistem pendukung layanan 5G.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penetrasi layanan 5G mencapai 32% pada 2030. Target tersebut menunjukkan ruang pertumbuhan yang masih besar mengingat tingkat adopsi 5G Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan Malaysia yang telah mencapai sekitar 80%.

Menurut Teguh, besarnya kebutuhan investasi tersebut berpotensi menjadi tantangan bagi operator telekomunikasi apabila tidak dibarengi dukungan kebijakan yang memadai. Tanpa restrukturisasi insentif fiskal dan skema berbagi infrastruktur yang lebih agresif, kebutuhan belanja modal tersebut dapat menjadi hambatan struktural bagi percepatan implementasi 5G di Indonesia.

“Secara langsung mempengaruhi realisasi proyeksi kontribusi 5G terhadap PDB,” kata Teguh kepada Bisnis, dikutip Selasa (16/6/2026).

Estimasi Mastel tersebut disusun dengan merujuk pada sejumlah studi dan proyeksi investasi yang telah dipublikasikan berbagai lembaga.

Studi GSMA memperkirakan kebutuhan investasi jaringan 5G Indonesia mencapai US$18 miliar atau sekitar Rp324 triliun hingga 2030 dengan asumsi berbagi infrastruktur dan densifikasi jaringan pada tingkat moderat.

Sementara itu, penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan kebutuhan investasi yang lebih besar, yakni Rp473 triliun–Rp591 triliun sepanjang periode 2021–2030. Perhitungan tersebut mencakup biaya spektrum frekuensi, pembangunan BTS, jaringan backhaul, hingga peningkatan core network.

GSMA juga mencatat kebutuhan investasi tambahan sebesar US$16 miliar atau sekitar Rp288 triliun pada periode 2024–2030 untuk mendukung implementasi layanan 5G oleh operator telekomunikasi dan sektor industri.

Sebagai perbandingan, investasi infrastruktur seluler yang telah dikeluarkan operator untuk pengembangan jaringan 2G, 3G, 4G, dan 5G selama periode 2015–2025 secara kumulatif mencapai sekitar US$29 miliar atau setara Rp522 triliun.

Menurut perhitungan Mastel, kebutuhan investasi akan meningkat signifikan apabila Indonesia ingin menghadirkan cakupan 5G yang setara dengan jaringan 4G saat ini yang menjangkau sekitar 97% populasi.

Dengan jumlah BTS 4G yang diperkirakan mencapai sekitar 350.000 unit, kebutuhan BTS 5G diproyeksikan mencapai 1 juta–1,05 juta unit. Adapun jumlah BTS 5G yang telah beroperasi hingga awal 2026 diperkirakan baru sekitar 12.000–15.000 unit. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan pembangunan sekitar 985.000–1,035 juta BTS tambahan.

Dengan asumsi biaya rata-rata pembangunan sebesar US$150.000 atau sekitar Rp2,7 miliar per site, kebutuhan investasi infrastruktur saja diperkirakan mencapai US$147 miliar–US$155 miliar atau sekitar Rp2.646 triliun–Rp2.790 triliun.

Mastel menilai biaya pembangunan satu site 5G baru (greenfield) di Indonesia secara realistis berada pada kisaran US$120.000–US$180.000 atau sekitar Rp2,16 miliar–Rp3,24 miliar per site. Biaya tersebut mencakup perangkat radio access network (RAN) 5G berbasis massive multiple-input multiple-output(massive MIMO), pembangunan jaringan backhaul fiber, sistem daya dan pendingin, pekerjaan sipil, instalasi, hingga biaya sewa lahan menara.

Teguh mengatakan kebutuhan pendanaan sebesar itu akan sulit dipenuhi hanya dari arus kas internal operator, terutama di tengah kondisi average revenue per user (ARPU) yang cenderung stagnan. Dalam skenario cakupan nasional, beban investasi per operator diperkirakan mencapai US$10 miliar–US$17 miliar atau sekitar Rp180 triliun–Rp306 triliun hingga 2030.

Karena itu, lanjut Teguh, Mastel menilai diperlukan skema pembiayaan alternatif seperti infrastructure sharing melalui model Multi-Operator Core Network (MOCN) maupun Single Wholesale Network(SWN), perluasan model tower as a service, kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), penerbitan sukuk infrastruktur, serta masuknya investasi strategis dari luar negeri.

“Insentif fiskal yang diperlukan yakni tax credit untuk capex 5G, pengurangan BHP frekuensi proporsional terhadap dampak makroekonomi, dan akses pembiayaan murah dari bank BUMN untuk proyek di daerah 3T,” kata Teguh.

Bisnis.com, PALEMBANG — PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui brand Tri mempercepat ekspansi jaringan 5G di Pulau Sumatra dengan menjadikan Kota Palembang sebagai salah satu wilayah prioritas pengembangan.

Operator telekomunikasi tersebut menargetkan seluruh infrastruktur jaringan atau site yang dimilikinya di ibu kota Sumatra Selatan (Sumsel) itu telah mendukung teknologi 5G pada akhir tahun ini.

SVP Head of Region South Sumatra IOH Yesias Petrus Boeboe mengatakan, Palembang menjadi kota dengan pengembangan jaringan 5G terbesar yang saat ini dimiliki perusahaan di Sumatra.

Sejak layanan 5G diluncurkan pada 18 Februari 2026, perseroan terus melakukan penambahan kapasitas dan cakupan jaringan untuk mengakomodasi pertumbuhan kebutuhan layanan data masyarakat.

Menurutnya, dari sekitar 400 site yang dimiliki Tri di Palembang, sebanyak 75% di antaranya telah beroperasi dengan teknologi 5G. Perseroan menargetkan seluruh site tersebut dapat ditingkatkan menjadi jaringan generasi kelima dalam tahun yang sama.

"Kami melihat respons masyarakat Palembang terhadap layanan 5G cukup baik. Karena itu kami akan melakukan pemenuhan jaringan hingga seluruh site yang kami miliki di kota ini dapat mendukung layanan 5G," ujarnya dalam Jelajah Tri Palembang, Kamis (11/6/2026).

Dia menjelaskan, ekspansi jaringan tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas layanan di tengah meningkatnya kebutuhan konektivitas digital.

Penggunaan internet saat ini, kata Yesias, semakin didominasi aktivitas berbasis data seperti streaming video, mobile gaming, media sosial, hingga kebutuhan produktivitas pelaku usaha.

Oleh karena itu, perusahaan menilai investasi jaringan menjadi faktor penting untuk menjaga pengalaman pengguna sekaligus mengantisipasi lonjakan trafik data yang terus tumbuh dari tahun ke tahun.

"Kalau berbicara investasi, tentu kami melihat bagaimana respons pasar. Penggunaan layanan 5G di Palembang berkembang cukup cepat sehingga menjadi salah satu alasan kami terus menambah kapasitas jaringan," jelasnya.

Selain memperkuat jaringan untuk pelanggan ritel, perusahaan juga menilai pengembangan 5G akan memberikan manfaat bagi sektor usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketersediaan jaringan berkecepatan tinggi dinilai dapat mendukung aktivitas pemasaran digital, transaksi daring, hingga pengembangan usaha berbasis platform digital.

Pertumbuhan ekonomi digital di daerah juga dipandang menjadi salah satu faktor yang mendorong operator telekomunikasi memperluas investasi jaringan generasi kelima di luar Pulau Jawa.

Dalam kesempatan yang sama, SVP Head of Growth Sumatra IOH, M Andre Reinaldy H menambahkan, Palembang merupakan satu dari empat kota di Sumatra yang telah mendapatkan layanan 5G Indosat.

Selain Palembang, layanan serupa juga telah tersedia di Medan, Batam, dan Bandar Lampung.

Meski belum mengungkap rincian wilayah, namun perseroan telah menyiapkan sejumlah kota tambahan untuk menjadi lokasi pengembangan jaringan berikutnya.

"Sampai akhir tahun akan ada beberapa kota lain di Sumatra yang akan menikmati layanan 5G. Nanti kami akan sampaikan ketika proses peluncurannya dilakukan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memproyeksikan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi aplikasi utama atau killer content yang akan mengakselerasi adopsi dan pemanfaatan jaringan 5G di Indonesia.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi Denny Setiawan mengungkapkan pelaku industri telekomunikasi selama ini terus mencari pemanfaatan utama yang mampu memicu investasi masif pada ekosistem generasi kelima tersebut.

Kehadiran inovasi berbasis kecerdasan buatan yang kian masif diyakini menjadi jawaban atas tantangan monetisasi infrastruktur baru yang sedang dihadapi oleh para operator seluler saat ini.

"Jangan-jangan AI ini killer content-nya, dan kelihatannya iya," kata Denny dilansir dari Antara, Selasa (9/6/2026)

Ekspansi platform berbasis kecerdasan buatan membuka peluang baru bagi peningkatan penetrasi pasar 5G karena karakteristik lalu lintas data kedua teknologi ini sangat beririsan.

Sifat teknologi komputasi modern yang berbasis algoritma cerdas membutuhkan latensi sangat rendah serta kapasitas pita lebar (bandwidth) besar. Spesifikasi teknis tingkat tinggi tersebut tidak lagi mampu diakomodasi secara optimal oleh infrastruktur jaringan generasi ke-4 (4G) yang ada saat ini.

Denny menjelaskan penggunaan internet pada era 4G selama ini lebih banyak didominasi aktivitas unduh data (download). Di sisi lain, perkembangan komputasi AI diperkirakan akan menciptakan pola trafik baru yang jauh lebih kompleks, interaktif, dan membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan yang lebih kuat guna memproses transmisi data secara real-time.

Oleh karena itu, regulator memandang pengembangan kapabilitas AI dan perluasan jangkauan 5G perlu berjalan beriringan di lapangan.

Sinkronisasi kedua pilar teknologi ini dinilai krusial agar dapat saling mendukung dalam menciptakan nilai ekonomi baru serta mendongkrak kontribusi sektor ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dalam jangka panjang.

Dari sisi makroekonomi dan korporasi, peningkatan pemanfaatan teknologi cerdas ini berpotensi memacu produktivitas di berbagai sektor penopang, mulai dari klaster pendidikan hingga efisiensi operasional dunia usaha. Imbas positifnya diperkirakan mampu memangkas biaya operasional perusahaan dan mempercepat waktu penetrasi pasar bagi para pelaku industri kreatif.

"Saya sendiri pakai AI bikin paparan cepat, Pak. Mahasiswa apalagi. Konsultan bisa-bisa, tapi jadi lebih produktif," ujarnya.

Pemerintah optimistis komersialisasi instrumen digital mutakhir ini akan tumbuh ekspansif di Indonesia. Faktor pendorong utamanya adalah skala pasar domestik yang sangat masif, di mana populasi digital aktif di Indonesia saat ini mencakup sekitar sepertiga dari total populasi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.

Guna mengantisipasi lompatan teknologi ini, Komdigi terus mendorong penguatan komitmen investasi pada infrastruktur digital dari hulu hingga hilir.

Agenda prioritas pemerintah mencakup manajemen penyediaan spektrum frekuensi, pembangunan jaringan serat optik, penggelaran kabel laut, penyediaan pusat data (data center), hingga perluasan konektivitas nasional ke wilayah penunjang.

Menurut Denny, ketersediaan ekosistem pendukung yang solid menjadi faktor penentu utama agar manfaat ekonomi dari implementasi kecerdasan buatan dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga operator telekomunikasi terbesar di Indonesia mencatatkan lonjakan jumlah menara pemancar atau Base Transceiver Station (BTS) 5G yang sangat signifikan sepanjang periode kuartal I/2025 hingga kuartal I/2026.

XLSMART memimipin pada urutan pertama dengan BTS 5G terbanyak di Indonesia. Disusul oleh Indosat, dan terakhir Telkomsel.

Pertumbuhan masif infrastruktur jaringan generasi kelima ini mencerminkan komitmen sektor industri dalam mempercepat transformasi ekosistem digital nasional sekaligus memperluas jangkauan konektivitas berkecepatan tinggi di berbagai wilayah tanah air.

Dilansir dari presentasi korporasi, Minggu (7/6/2026), akselerasi pembangunan pemancar digital ini digerakkan oleh persaingan ketat dalam meningkatkan kualitas layanan data nirkabel.

Telkomsel, sebagai operator seluler dengan basis jaringan terluas, mencatatkan kenaikan jumlah infrastruktur dari 1.910 unit BTS 5G pada kuartal I/2025 menjadi lebih dari 5.400 unit pada kuartal I/2026.

Melalui strategi ekspansi bertajuk "Hyper 5G", jangkauan pemancar emiten telekomunikasi ini kini telah tersebar secara berkala di sekitar 80 kota dan kabupaten di Indonesia.

Langkah ekspansi yang tidak kalah agresif ditunjukkan oleh Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). Operator ini mencatatkan lompatan ekspansi tertinggi secara persentase, di mana pada kuartal I/2025 perusahaan hanya mengoperasikan 107 unit BTS 5G.

Masuk kuartal pertama tahun ini, jumlah menara pemancar IOH melonjak drastis hingga nyaris menyentuh angka 10.000 unit, atau tepatnya berada di kisaran 9.000 unit lebih.

Sementara itu, posisi puncak kepemilikan jumlah infrastruktur pengirim sinyal generasi kelima ini dipegang oleh XLSMART, entitas baru pasca-merger antara XL Axiata dan Smartfren. Kekuatan konsolidasi korporasi tersebut berhasil mengatrol jumlah pemancar dari 4.864 unit BTS 5G pada kuartal IV/2025 menjadi 12.631 unit pada kuartal I/2026. Aksi korporasi penggabungan usaha ini mempercepat proses integrasi infrastruktur telekomunikasi di lapangan.

Manajemen XLSMART mengarahkan fokus investasinya untuk membangun blanket coverage 5G di 43 kota besar utama di Indonesia.

Pemilihan lokasi fokus perluasan sebaran pemancar tersebut didasarkan pada tingkat penetrasi kepemilikan perangkat gawai masyarakat yang dinilai sudah memadai untuk menangkap spektrum frekuensi mutakhir.

Bisnis.com, JAKARTA—PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang tidak akan menerapkan skema pembayaran bertahap dalam seleksi spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Group Head Regulatory Diplomacy & Advocacy XLSMART Alvin Iskandar Aslam mengatakan perusahaan menghormati dan akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam proses seleksi spektrum. Menurut dia, spektrum merupakan aset strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, kapasitas jaringan, serta memperluas implementasi 5G di Indonesia.

“Dalam mengevaluasi partisipasi pada seleksi frekuensi, kami akan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kondisi industri, dan keberlanjutan investasi secara menyeluruh,” kata Alvin, Sabtu (6/6/2026).

Alvin menambahkan, yang terpenting adalah alokasi spektrum dapat mendukung terciptanya industri telekomunikasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

Dia mengatakan industri telekomunikasi membutuhkan investasi yang besar dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan trafik data, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat transformasi digital nasional.

XLSMART berharap pemerintah dapat terus mendukung keberlanjutan industri melalui pengelolaan spektrum yang efisien, harga spektrum yang kompetitif, penyederhanaan perizinan, serta peninjauan berbagai biaya dan kewajiban regulasi yang ditanggung industri.

Perusahaan juga berharap pemerintah dapat terus mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan menjaga keberlanjutan investasi industri telekomunikasi.

“Menjaga keseimbangan antara kontribusi industri kepada negara dan kemampuan operator untuk terus berinvestasi menjadi penting agar pembangunan jaringan, peningkatan kualitas layanan, dan adopsi 5G dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” kata Alvin.

Sebelumnya, Komdigi menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku izin pita frekuensi radio.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis.com, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut Wayan, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Dia menjelaskan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayahunserveddanunderserveddengan teknologi minimal 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses tersebut, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband],” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025—2029.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) tetap mendorong pemerintah memberikan insentif dalam lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz meskipun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap dalam proses seleksi tersebut.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan insentif diperlukan agar kondisi industri telekomunikasi tetap sehat. Menurut dia, saat ini biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi menjadi komponen biaya terbesar yang ditanggung operator seluler.

“Karena beban terbesar kan BHP frekuensi. Beban terbesar, average-nya itu udah di atas 13-14% dari gross revenue,” kata Marwan kepada Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Marwan menjelaskan BHP frekuensi terus mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun. Karena itu, apabila pemerintah tidak memberikan insentif, kondisi industri berpotensi menjadi kurang sehat.

Dia menilai kemampuan operator untuk menggelar jaringan generasi kelima (5G) juga akan sangat bergantung pada kapasitas belanja modal atau capital expenditure (CAPEX) masing-masing perusahaan.

Menurut dia, apabila insentif diberikan, operator dapat mengalokasikan CAPEX lebih besar untuk pembangunan jaringan 4G dan 5G serta peningkatan kualitas layanan.

“Jadi [kebijakan] betul-betul melihat industri-nya harus sehat,” kata Marwan.

Sementara itu, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. menyatakan akan menghormati dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam proses seleksi spektrum.

Group Head Regulatory Diplomacy & Advocacy XLSMART, Alvin Iskandar Aslam, mengatakan spektrum merupakan aset strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan, kapasitas jaringan, serta memperluas implementasi 5G di Indonesia. Dalam mengevaluasi partisipasi pada seleksi frekuensi, XLSMART akan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kondisi industri, dan keberlanjutan investasi secara menyeluruh.

“Yang terpenting, alokasi spektrum dapat mendukung terciptanya industri telekomunikasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan,” kata Alvin kepada Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Alvin menegaskan perusahaan juga berharap pemerintah dapat terus mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan menjaga keberlanjutan investasi industri telekomunikasi.

Menurut dia, industri telekomunikasi membutuhkan investasi yang besar dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan trafik data, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat transformasi digital nasional.

Karena itu, lanjut Alvin, perusahaan berharap pemerintah dapat terus mendukung keberlanjutan industri melalui pengelolaan spektrum yang efisien, harga spektrum yang kompetitif, penyederhanaan perizinan, serta peninjauan berbagai biaya dan kewajiban regulasi yang ditanggung industri.

“Menjaga keseimbangan antara kontribusi industri kepada negara dan kemampuan operator untuk terus berinvestasi menjadi penting agar pembangunan jaringan, peningkatan kualitas layanan, dan adopsi 5G dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” kata Alvin.

Khawatir Tidak Punya Napas

Sementara itu, pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur ICT Institute, Heru Sutadi, menilai Komdigi ingin memberikan kepastian penerimaan bagi negara sekaligus memastikan peserta lelang benar-benar serius memanfaatkan spektrum yang diperoleh.

Namun, di sisi lain, industri telekomunikasi saat ini juga menghadapi kebutuhan investasi yang sangat besar untuk memperluas jaringan dan menggelar layanan 5G. Karena itu, keseimbangan antara penerimaan negara dan kesehatan industri perlu dijaga.

“Jangan sampai operator terlalu fokus memenuhi kewajiban biaya frekuensi sehingga ruang untuk investasi jaringan justru berkurang,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Heru menambahkan fokus kebijakan seharusnya tidak hanya pada besaran penerimaan negara, tetapi juga manfaat yang diterima masyarakat. Menurut dia, regulator dapat memberikan insentif bagi operator yang mempercepat pembangunan jaringan di wilayah yang belum terlayani, misalnya melalui keringanan BHP atau skema penghargaan berbasis kinerja.

Dengan pendekatan tersebut, operator memiliki ruang investasi yang lebih besar, sementara masyarakat dapat lebih cepat menikmati akses internet yang lebih luas dan berkualitas.

Dia juga memahami alasan Komdigi memilih skema flat karena memberikan kepastian penerimaan negara sekaligus kepastian regulasi bagi industri. Namun, setelah memenangkan spektrum, operator masih harus mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk membangun jaringan 4G dan 5G.

“Karena itu, keseimbangan antara penerimaan negara dan kemampuan operator berinvestasi menjadi sangat penting,” katanya.

Heru menilai salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah skema pay as you grow, yakni pembayaran BHP yang disesuaikan dengan pertumbuhan pemanfaatan spektrum atau perkembangan bisnis operator. Menurut dia, skema tersebut dapat meringankan beban keuangan pada tahap awal sehingga lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk pembangunan jaringan, terutama di wilayah yang belum terlayani.

Dia menambahkan skema tersebut juga dapat mendorong operator lebih agresif memperluas cakupan layanan karena pembayaran meningkat seiring pertumbuhan pelanggan dan trafik.

“Dengan demikian, negara tetap memperoleh penerimaan, sementara percepatan pembangunan infrastruktur digital juga dapat berjalan lebih optimal,” kata Heru.

Senada, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung Ian Joseph Matheus Edward menilai harga awal BHP Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dalam lelang telah ditetapkan berdasarkan research price atau penawaran terendah dari operator seluler.

Karena itu, dia menilai skema yang diterapkan pemerintah saat ini sudah tepat dan berlaku secara flat sesuai kemampuan seluruh operator seluler.

“Hanya saja untuk lelang diambil nilai tertinggi. Dan khusus up front fee saat ini berbeda dengan lelang sebelumnya yang awalnya dua kali nilai lelang menjadi maksimum dua kali nilai lelang. Jadi komdigi sudah mempertimbangkan capex pembangunan,” kata Ian.

Menurut Ian, pemerintah juga dapat mendorong agar beban biaya regulasi berada di bawah 10%. Selain itu, keberadaan spektrum baru dengan skema up front fee saat ini dinilai dapat mendukung percepatan pembangunan jaringan.

“Serta ada insentif tambahan untuk pembangunan daerah yang secara bisnis kurang,” kata Ian.

Mimpi Operator Pupus ...

Komdigi Tegaskan Tak Ada Skema Cicilan

Sebelumnya, Komdigi menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku IPFR.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut dia, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Wayan menjelaskan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayah unserved dan underserved dengan teknologi minimal 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses tersebut, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband,” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Adapun pada tahun anggaran 2025, Komdigi mencatat realisasi PNBP mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP sebesar Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,50 triliun dari target Rp1,24 triliun atau mencapai 120,30%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital membukukan realisasi PNBP sebesar Rp13,11 miliar dari target Rp13,65 miliar atau setara 96,02%. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media merealisasikan PNBP sebesar Rp23,78 miliar dari target Rp20,32 miliar atau 117,05%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp4,86 triliun dari target Rp3,65 triliun atau mencapai 133,19%.

Selain itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan realisasi PNBP sebesar Rp870,38 juta. Sekretariat Jenderal (Setjen) mencatat realisasi Rp890,76 juta, sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp32,26 juta.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku izin pita frekuensi radio (IPFR).

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut dia, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Dia mengatakan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayah unserved dan underserved dengan minimal teknologi 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi juga diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses seleksi tersebut, lanjut dia, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband,” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Adapun pada tahun anggaran 2025, Komdigi mencatat realisasi PNBP mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP sebesar Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,50 triliun dari target Rp1,24 triliun, atau mencapai 120,30%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital membukukan realisasi Rp13,11 miliar dari target Rp13,65 miliar, setara 96,02%. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media merealisasikan PNBP sebesar Rp23,78 miliar dari target Rp20,32 miliar, atau 117,05%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkomdigi (BPSDM) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp4,86 triliun dari target Rp3,65 triliun, atau mencapai 133,19%.

Selain itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan realisasi PNBP sebesar Rp870,38 juta. Sekretariat Jenderal (Setjen) mencatat realisasi Rp890,76 juta, sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp32,26 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) berhasil mengintegrasikan hampir 70% jaringan PT XL Axiata Tbk. dan PT Smartfren Telecom Tbk. setelah proses merger kedua perusahaan. Integrasi tersebut mendorong total base transceiver station (BTS) perseroan mencapai 226.000 unit.

Director & Chief Regulatory Officer XLSmart Merza Fachys mengatakan pencapaian integrasi jaringan tersebut menjadi salah satu tonggak penting perusahaan pascamerger.

“Jangkauan jaringan yang diperluas, kami lihat di sini hampir 70% dari jaringan kedua perusahaan [XL dan Smartfren] itu telah berhasil kami integrasikan pada akhir Desember 2025 yang lalu,” kata Merza dalam paparan publik di Kantor XLSMART, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, proses integrasi tersebut menjadi capaian besar bagi perusahaan, terutama jika dibandingkan dengan proses merger di industri lain yang umumnya membutuhkan waktu lebih panjang.

Merza menjelaskan integrasi jaringan tersebut membuat jumlah BTS XLSmart meningkat menjadi 226.000 BTS. Kondisi itu juga memperluas cakupan layanan pelanggan hingga 37%, di tengah pertumbuhan trafik data dua digit sepanjang 2025.

Selain itu, sekitar 83% pelanggan disebut telah merasakan peningkatan pengalaman layanan. Perseroan juga menempatkan pengembangan layanan 5G sebagai salah satu strategi utama perusahaan. XLSmart mengklaim telah menjadi operator dengan cakupan layanan 5G terbesar di Indonesia melalui pembangunan jaringan yang menjangkau 43 kota.

“Kami telah selesai membangun di 43 kota di Indonesia yang seluruh kota ini full covered by layanan 5G kami,” kata Merza.

Dia menuturkan seluruh area di kota-kota tersebut telah terjangkau jaringan 5G, meskipun layanan 4G tetap dipertahankan sebagai tulang punggung trafik data saat ini. Menurutnya, kehadiran 5G akan meningkatkan pengalaman layanan data pelanggan secara bertahap.

Merza juga menekankan XLSMART memiliki spektrum khusus yang didedikasikan penuh untuk layanan 5G tanpa berbagi dengan jaringan 4G. Hal itu, menurut dia, menjadi pembeda dibandingkan operator lain di Indonesia.

“Jadi 5G hanya untuk 5G,” katanya.

Sepanjang 2025, XLSmart mencatat kinerja yang kuat pascamerger. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp42,49 triliun atau tumbuh 23% dibandingkan tahun sebelumnya. EBITDA yang dinormalisasi mencapai Rp20,14 triliun atau tumbuh 13%, sementara laba bersih yang dinormalisasi mencapai Rp3,00 triliun atau tumbuh 63%.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh sinergi pascamerger yang mulai memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional, optimalisasi jaringan, dan peningkatan kualitas layanan pelanggan.

Selain mencatat kinerja keuangan yang solid, perseroan juga menunjukkan progres integrasi yang positif. XLSmart mencatat pencapaian sinergi sebesar US$252 juta pada periode kuartal II hingga kuartal IV/2025, melampaui ekspektasi awal.

Bisnis.com, JAKARTA – Adopsi teknologi 5G diproyeksikan tumbuh pesat dalam satu dekade mendatang. Laporan terbaru Ericsson Mobility Report memperlihatkan jumlah pelanggan 5G global bakal menyentuh angka 2,9 miliar pada akhir 2025. Angka ini diprediksi melonjak drastis hingga 6,4 miliar pelanggan pada 2032.

Adapun mayoritas dari jumlah tersebut adalah pengguna seluler Seiring pertumbuhan tersebut, trafik data seluler diproyeksikan meningkat lebih dari dua kali lipat dalam periode yang sama. Indonesia pun berpeluang menghadapi lompatan trafik serupa imbas adopsi 5G.

Di tengah proyeksi besar tersebut, President Director Ericsson Indonesia, Nora Wahby mengatakan peran 5G sangat penting bagi kemajuan ekonomi nasional. Dia memandang teknologi ini sebagai infrastruktur vital yang akan mempercepat transformasi digital Indonesia melalui jaringan berkecepatan tinggi, andal, serta berlatensi rendah.

“5G telah menjadi infrastruktur nasional yang krusial. Teknologi ini akan mempercepat transformasi digital Indonesia untuk mendukung aplikasi digital canggih serta teknologi baru di berbagai sektor industri,” ujar Nora, dikutip Rabu (6/5/2026).

Menurut Nora, jaringan seluler telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan memegang peran sentral dalam kemajuan ekonomi, terutama untuk layanan vital. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan jaringan 5G yang aman, tangguh, cerdas, serta berkinerja tinggi guna mengembangkan berbagai use case baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Upaya percepatan pembangunan infrastruktur digital saat ini menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya kebutuhan layanan digital dan pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menuntut jaringan lebih cepat.

Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan ekosistem kondusif melalui kepastian regulasi, ketersediaan spektrum yang memadai, serta iklim investasi sehat.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) saat ini sedang dalam proses menyiapkan pelelangan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz. Langkah ini diharapkan mampu menjadi katalisator dalam penggelaran jaringan yang lebih merata.

Head of Government and Industry Relations Ericsson Indonesia, Ronni Nurmal, menambahkan adopsi AI dan 5G di Indonesia masih berada pada tahap awal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Namun, dengan kebijakan spektrum tepat, kolaborasi kuat, serta dukungan ekosistem vendor yang seimbang, Indonesia memiliki peluang besar mempercepat transformasi digital.

“Keputusan yang diambil hari ini, terutama dalam membangun dan mengelola jaringan, akan menentukan seberapa cepat Indonesia dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” kata Ronni.

Bisnis.com, JAKARTA — Operator seluler di Indonesia dituntut cermat dalam meracik strategi spektrum frekuensi demi menyongsong era 5G yang lebih matang. Penggunaan spektrum frekuensi menjadi aset paling vital bagi perusahaan dalam menentukan arah bisnis jangka panjang di tengah tantangan teknologi yang semakin kompleks.

President Director Ericsson Indonesia, Nora Wahby, mengatakan kombinasi penggunaan pita frekuensi oleh operator saat ini telah menjadi modal utama dalam membangun 5G berkualitas.

Strategi ini menjadi pembeda utama dalam memberikan layanan yang stabil bagi konsumen maupun kebutuhan spesifik sektor korporasi. Menurut Nora, operator perlu melakukan perpaduan strategis antara pita rendah dan pita tinggi untuk memaksimalkan potensi teknologi 5G.

“Anda memerlukan low band untuk menjamin jangkauan yang luas, dan Anda juga harus mengombinasikannya demi performa 5G standalone yang terbaik,” kata Nora, Rabu (30/4/2026).

Nora mengatakan oenambahan pita frekuensi tinggi seperti 2600 MHz dan 3,5 GHz menjadi komponen esensial untuk mencapai kecepatan tinggi serta latensi rendah bagi cakupan dalam ruangan (indoor). Hal ini membuat pemanfaatan spektrum tidak bisa dilakukan secara parsial.

Nora juga mengatakan bahwa era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa pergeseran fundamental dalam kebutuhan konektivitas di seluruh dunia. Layanan 5G masa depan tidak lagi menggunakan prinsip best effort. Infrastruktur digital kini berubah menjadi aset krusial bagi keberlangsungan bisnis.

Operator harus mampu menawarkan jaminan kualitas layanan (guaranteed quality of service) yang mumpuni. Latensi rendah untuk aplikasi industri tertentu, ditambah tingkat keamanan tinggi, menjadi kebutuhan mutlak bagi ekosistem bisnis modern.

Nora menuturkan investasi pada jaringan 5G berkinerja tinggi memberikan nilai ekonomi jangka panjang bagi pelaku industri telekomunikasi. Aset terbesar operator terletak pada performa jaringan 5G yang dihasilkan. Langkah ini bukan hanya tentang penguasaan spektrum, melainkan upaya membangun ekosistem digital tangguh yang mampu menjawab tantangan pasar di masa mendatang.

“Jadi, kombinasi kedua spektrum tersebut sangatlah penting untuk mendapatkan performa yang tepat,” kata Nora.

Kesehatan Industri

Sementara itu, Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wayan Toni Supriyanto, mengatakan Komdigi terus menyerap aspirasi operator seluler mengenai penggelaran lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang dilakukan secara bersamaan, termasuk mengenai beban baru operator.

“Biasa permintaan operator, sampai saat ini kami masih menerima masukan dan belum bisa menjawab. Harga dasar sudah diterima dan mendapat masukan dari BPKP,” ujar Wayan kepada Bisnis.

Diketahui, pada lelang frekuensi kali ini total pita yang akan ditebar oleh Komdigi adalah sebesar 260 MHz, yang merupakan pita terbesar yang pernah dilelang sepanjang sejarah operator seluler.

Tambahan frekuensi baru akan menjadi peluang bagi pengembangan layanan telekomunikasi operator seluler, dan di lain sisi juga sebagai beban baru karena perusahaan harus membayar pita frekuensi dengan 2x pembayaran di muka pada tahun pertama dan biaya BHP per tahun.

Terakhir, lelang operator seluler digelar pada 2022 untuk pita selebar 2x5 MHz di pita 2,1 GHz. Telkomsel menjadi pemenang dengan membayar lelang sebesar Rp605 miliar per tahun selama 10 tahun.

Biaya frekuensi ini terus meningkat yang kemudian membuat rasio antara pendapatan dengan beban frekuensi operator seluler menyentuh angka 12,2%, lebih rendah dari kawasan ASEAN dan global.

Lelang kali ini memang membawa konsekuensi investasi yang besar. Untuk pita 700 MHz dengan total lebar 70 MHz, operator diharapkan pada komitmen perluasan cakupan jaringan (coverage) hingga ke wilayah rural. Frekuensi rendah ini menjadi krusial karena jangkauan sinyalnya yang luas dan daya tembus dinding yang kuat, namun menuntut penggelaran infrastruktur baru di area yang secara ekonomi menantang.

Di sisi lain, lelang pada pita 2,6 GHz dengan lebar pita 190 MHz diarahkan untuk penguatan kapasitas data dan akselerasi 5G di wilayah urban. Kombinasi kedua frekuensi ini memaksa operator menyeimbangkan antara kewajiban membangun jaringan luas dengan penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi yang stabil.

Aspek fleksibilitas juga menjadi strategi pemerintah dalam menjaga ritme investasi operator. Komdigi membuka peluang bagi satu peserta lelang untuk menguasai lebih dari dua blok frekuensi sekaligus, tergantung pada kesiapan finansial dan kebutuhan teknis masing-masing perusahaan.

“Saya memungkinkan begitu tergantung dari keinginan mereka,” tambahnya.