Bisnis.com, JAKARTA — Target program prioritas swasembada pangan dan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru usai sempat terjebak dalam dilema agraria. Keterbatasan ruang menjadi tantangan nyata di tengah target ambisius dua program tersebut.

Di satu sisi, pemerintah tengah memperketat kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) guna menjaga produktivitas lahan pangan agar tidak tergerus tren alih fungsi. Namun, pada saat yang sama proteksi ini juga menghambat ekspansi lahan untuk program 3 Juta Rumah yang juga membutuhkan area masif.

Asal tahu saja, implementasi Lahan Sawah Dilindungi saat ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Beleid tersebut menjadi benteng bagi kawasan pertanian dari praktik alihfungsi menjadi area permukiman maupun kawasan industri

Melalui aturan ini, pemerintah berniat mengunci 87% dari total 7,34 juta hektare lahan baku sawah (LBS) secara nasional. Lahan tersebut kini berstatus Lahan Sawah yang Dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun.

Langkah proteksionisme ini semula hanya menyasar 8 provinsi kunci, termasuk seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Akan tetapi, urgensi pangan mendorong pemerintah memperluas jangkauan kebijakan ini hingga ke 12 provinsi.

Targetnya kian ambisius, di mana Kementerian ATR/BPN membidik penetapan LSD di 17 provinsi pada Juni 2026 mendatang. Hal ini dilakukan demi menjaga lumbung pangan nasional tetap produktif secara berkelanjutan hingga target Swasembada Pangan terwujud.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan harga mati untuk menjaga kedaulatan pangan.

“Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat kepastian hukum dalam perlindungan lahan sawah, serta menekan laju alih fungsi lahan secara lebih terkendali sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional," ujar Nusron di Kompleks Parlemen RI, beberapa waktu lalu.

Akan tetapi dalam perkembangannya, kebijakan tersebut menciptakan problematika baru. Di mana, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) melaporkan adanya kendala perizinan yang menghambat pengembangan lahan perumahan seluas 6.200 hektare (ha).

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 16 Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI yang mengeluhkan mandeknya proses perizinan. Di mana, nilai investasi proyek yang tertahan di atas lahan ribuan hektare tersebut diestimasi menembus angka Rp34 triliun.

“Tentu itu membuat program Asta Cita Presiden terhambat. Apalagi Jawa Barat sebagai penyangga Jakarta, di mana Jakarta sendiri tidak ada rumah FLPP [subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan],” ujar Bambang kepada Bisnis.

Sejalan dengan hal itu, REI berharap polemik perizinan di wilayah ini dapat segera tuntas pada awal tahun agar target pasokan rumah tetap berada pada jalurnya.

REI turut menekankan bahwa penyelesaian hambatan administratif ini mendesak dilakukan guna memastikan investasi senilai Rp34 triliun tersebut dapat segera bergulir.

"Tentu awal tahun ini harus segera diselesaikan penghentian perizinan agar target 3 juta rumah tetap bisa tercapai," ujarnya.

Babak Baru Politik Agraria

Menghadapi minimnya ketersediaan lahan akibat kebijakan LSD, pemerintah mulai mencanangkan sejumlah strategi baru. Di mana, pembangunan hunian akan dijalankan secara lebih efisien dan intensif melalui pengembangan hunian vertikal.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah mencanangkan pembangunan 10 kota baru sebagai solusi. Strategi ini dirancang untuk memecah kebuntuan backlog perumahan di wilayah dengan kebutuhan hunian yang sangat tinggi.

Pembangunan kota baru tersebut akan menyasar titik-titik strategis seperti Tangerang, Bogor, dan Batang. Selain itu, wilayah Deli Serdang hingga Kubu Raya juga masuk dalam radar pengembangan pusat pertumbuhan baru.

“Kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru tersebut,” ujar Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN,Kamis (16/4/2026) Sore.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan sejumlah lokasi potensial lainnya juga terdapat di wilayah Jawa Timur. Di mana, lokasi-lokasi tersebut sedang ditelaah secara teknis agar dapat segera dieksekusi tanpa menabrak penguncian pada area zona hijau sawah.

Dia menambahkan, guna mempercepat realisasi, pemerintah akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga. Tim ini bertugas melakukan survei lapangan secara mendalam untuk memastikan kelayakan lokasi calon kota baru tersebut.

Selain pembangunan kota baru, kementerian PKP juga melirik aset-aset negara yang selama ini tidak produktif atau menganggur. Lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta menjadi salah satu target utama untuk hunian vertikal.

Pemanfaatan aset di pusat kota dianggap sangat krusial bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini bertujuan agar rakyat kecil memiliki akses tempat tinggal yang layak di tengah keterbatasan lahan perkotaan yang akut.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN menunjukkan kesanggupannya dalam mendukung penyediaan lahan hunian. Sejumlah lahan potensial telah diidentifikasi untuk menopang ambisi besar Program 3 Juta Rumah.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengeklaim pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 37.709 hektare. Lahan ini diproyeksikan menjadi tulang punggung utama bagi pembangunan hunian vertikal dan kota satelit.

Luasan tersebut disaring dari total 129.764 hektare lahan yang sebelumnya teridentifikasi masuk dalam data awal pemerintah. Namun, hanya sekitar 37.709 hektare yang dinilai benar-benar siap dan layak untuk segera dimanfaatkan.

“Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," ujar Nusron dalam Rakor bersama Kementerian PKP.

Untuk pengembangan kota satelit baru, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan standar kebutuhan lahan yang spesifik. Setiap lokasi setidaknya membutuhkan lahan minimal berkisar antara 30 hingga 120 hektare per titik.

Jika pengembangan kawasan hunian direncanakan secara lebih masif, kebutuhan lahan per titik bisa mencapai 100 hektare atau lebih. Skala luas ini diperlukan untuk memastikan fasilitas penunjang kota dapat terbangun dengan lengkap dan mandiri.

Dengan alokasi lahan yang telah dipetakan, kolaborasi antara sektor pangan dan papan diharapkan segera menemukan titik temu. Transformasi ke arah hunian vertikal menjadi kunci agar swasembada pangan dan perumahan rakyat bisa berjalan beriringan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penetapan luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 17 provinsi rampung pada Juni 2026. Langkah ini diambil guna memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah yang kian masif di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menyatakan proses penyusunan peta luasan tersebut akan dikejar sepanjang kuartal II/2026. Pemerintah berupaya memastikan instrumen pengendalian lahan ini tersedia tepat waktu sebagai acuan pemanfaatan ruang nasional.

“Harapannya triwulan kedua sudah bisa kami selesaikan sehingga bisa mendapatkan peta luasan LSD dari 17 provinsi yang baru ini, diharapkan pada tanggal 15 Juni 2026,” ujar Ossy dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Sebelumnya, kementerian ATR/BPN telah menyiapkan penetapan LSD di 12 provinsi awal dengan usulan luasan mencapai 2.739.650,36 hektare (Ha). Di mana, wilayah tersebut mencakup Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Saat ini, status LSD di 12 provinsi tersebut telah memasuki tahap finalisasi untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN. Data hasil overlay berbagai peta tematik ini akan menjadi benteng hukum dalam menjaga ketahanan pangan nasional di daerah-daerah tersebut.

“Tentunya akan kami lakukan semaksimal mungkin, mulai dari verifikasi data LBS dengan citra satelit, lalu dikoreksi dengan kementerian terkait dan diklarifikasi ke pemerintah daerah,” lanjut Ossy.

Nantinya, proses verifikasi hingga sinkronisasi data lintas sektor ditargetkan selesai secara bertahap hingga akhir Mei 2026. Akurasi data menjadi prioritas utama agar peta LSD yang dihasilkan bersifat final dan tidak menimbulkan sengketa pemanfaatan lahan di kemudian hari.

Kementerian ATR/BPN juga tengah melakukan cleansing data dengan mengintegrasikan peta hak atas tanah, peta kawasan hutan, hingga Rencana Tata Ruang (RTR). Integrasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antara lahan lindung dengan kawasan budidaya lainnya.

“Data-data ini nanti akan kita butuhkan dalam rangka meng-cleansing data awal yang telah kita miliki agar mendapatkan data yang lebih akurat lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendukung penuh akselerasi ini mengingat total luasan yang dibidik di 17 provinsi mencapai 7,44 juta hektare. Kolaborasi antar-lembaga, mulai dari Badan Informasi Geospasial hingga Kementerian Pertanian, menjadi kunci penyelesaian target ini.

"Minta dukungannya agar ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita tetapkan waktunya. Mudah-mudahan pertengahan Juni ini bisa diselesaikan,” pungkas Zulkifli Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui kebijakan baru yang ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Langkah ini memunculkan dilema antara perlindungan lahan pertanian strategis dan keberlanjutan investasi sektor properti yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.

Kebijakan tersebut berakar dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Aturan ini menetapkan kawasan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di sejumlah provinsi sebagai wilayah yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan industri maupun permukiman.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, kebijakan ini bertujuan mengunci lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional.

“LSD dalam arti tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun, yang masuk dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ada di delapan provinsi,” ujar Nusron.

Delapan provinsi tersebut meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Total luas sawah yang telah dikunci di wilayah tersebut mencapai sekitar 3,83 juta hektare atau sekitar 60% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional yang mencapai 7,34 juta hektare.

Pemerintah menilai langkah ini penting karena penyusutan lahan sawah terus terjadi setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, konversi lahan sawah mencapai sekitar 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun.

“Indonesia saat ini membutuhkan penguatan ketahanan pangan yang salah satunya ditopang oleh keberadaan sawah,” kata Nusron.

Adapun, pengetatan alih fungsi lahan juga berkaitan langsung dengan agenda pemerintah memperkuat lumbung padi nasional dan mempertahankan swasembada pangan. Pemerintah menilai keberadaan sawah produktif merupakan fondasi utama untuk menjaga produksi beras nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki fase penting dalam perjalanan menuju kemandirian pangan. Menurutnya, peningkatan produksi padi dan penguatan cadangan beras menjadi indikator utama keberhasilan tersebut.

“Sejak 31 Desember 2025 Indonesia sekarang swasembada beras dan sebentar lagi swasembada jagung,” ujar Prabowo dalam keterangan resmi pemerintah.

Data pemerintah menunjukkan produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton, meningkat lebih dari 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi tersebut turut memperkuat cadangan pangan nasional yang pada awal 2026 tercatat sekitar 12,53 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan penguatan cadangan beras melalui peningkatan serapan gabah oleh Perum Bulog. Pada 2026, pemerintah menargetkan serapan gabah dan beras mencapai 4 juta ton sebagai bagian dari strategi mempertahankan swasembada pangan.

“Target serapan gabah dan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton merupakan target Bulog yang kita dukung bersama,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Perluasan Perlindungan Sawah dan Penarikan Kewenangan ke Pusat

Pemerintah juga tengah mempersiapkan perluasan penetapan LSD ke 12 provinsi tambahan. Wilayah tersebut meliputi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Untuk mempercepat pengendalian alih fungsi lahan, pemerintah bahkan berencana menarik kewenangan pemberian izin perubahan fungsi lahan sawah dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah ini diperlukan agar pengawasan lebih efektif.

“Segala perubahan alih fungsi itu yang 12 provinsi itu sudah berada di pusat, tidak lagi perubahan fungsi lahan sawah itu ada di kabupaten atau kota,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan perlindungan sawah nasional dapat mencakup hingga sekitar 87% dari total Lahan Baku Sawah nasional pada pertengahan 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan aturan denda administrasi bagi pihak yang melanggar ketentuan alih fungsi lahan. Nusron menyebut aturan tersebut akan memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Investasi Properti Rp34 Triliun Tertahan

Di sisi lain, kebijakan pengetatan alih fungsi lahan ini memunculkan kekhawatiran di sektor properti. Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) melaporkan adanya hambatan investasi sekitar Rp34 triliun akibat pembatasan konversi lahan sawah.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan hingga saat ini terdapat 181 proyek properti yang telah mengantongi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), namun kini masih dalam proses evaluasi oleh Kementerian ATR/BPN.

“Kan memang di sini ada persinggungan kepentingan-kepentingannya. Tapi tidak harus saling meniadakan,” kata Joko.

Menurut REI, ketidakpastian status proyek yang sudah memiliki izin dapat berdampak pada iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor properti. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu upaya pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan.

Joko menilai pemerintah perlu menghadirkan solusi yang seimbang antara perlindungan lahan pertanian dan keberlanjutan investasi.

“Kita berharap pemerintah bisa memberikan koridor yang adil. Karena ini juga investasi, serapan tenaga kerja, dan menyelesaikan backlog perumahan,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah menjadi prioritas utama. Nusron bahkan mengimbau para pengembang agar tidak menjadikan sawah sebagai target utama pengadaan lahan untuk pembangunan perumahan.

“Kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan LP2B,” tegasnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka ruang toleransi alih fungsi lahan di luar kawasan LSD sekitar 11–13% dari total lahan. Namun penggunaan lahan tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu seperti fasilitas publik atau proyek strategis nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Beleid ini menggantikan aturan lama guna memperketat pengawasan terhadap lahan pangan strategis yang kian menyusut akibat ekspansi sektor non-pertanian.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menjelaskan bahwa melalui aturan ini, pemerintah telah mengunci status Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di delapan provinsi utama.

Wilayah tersebut mencakup lumbung pangan nasional yang kini dilarang keras untuk beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun area permukiman.

“LSD dalam arti tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun, yang masuk dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ada di delapan provinsi, yaitu di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat,” ujar Nusron dalam keterangan resmi Rabu (11/2/2026).

Secara terperinci, total luas lahan sawah yang dikunci di delapan provinsi tersebut mencapai 3,83 juta hektare. Angka ini merepresentasikan sekitar 60% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional yang berjumlah 7,34 juta hektare.

Nusron menjelaskan, pengetatan aturan mengenai alih fungsi lahan sawan ini diklaim mampu menekan laju alih fungsi lahan sebesar 0,05% per tahun.

Pada saat yang sama, Nusron mengatakan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan roadmap untuk memperluas cakupan LSD. Sebanyak 12 provinsi, mulai dari Aceh hingga Sulawesi Selatan dijadwalkan masuk dalam penetapan pada akhir kuartal I/2026, disusul oleh 17 provinsi lainnya pada akhir kuartal II/2026.

“Tim Pelaksana Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan harus menyajikan data di 12 provinsi yang akan ditetapkan menjadi LSD dan akan ditetapkan menjadi LP2B, jumlahnya harus 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS). Diharapkan tim harus sudah menyajikan di pertengahan Maret 2026. Begitu juga penetapan 17 provinsi di akhir Kuartal II/2026 sehingga pada pertengahan tahun ini semua sudah clean and clear,” tutur Nusron.

Berdasarkan Perpres 4/2026, alur penetapan LSD akan dimulai dari verifikasi lahan, sinkronisasi hasil, hingga usulan oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan kepada Menteri ATR/BPN untuk pemutakhiran peta.

Selain itu, aturan tersebut juga memuat klausul pemberdayaan petani agar mereka bersedia mempertahankan fungsi lahan sawahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengembang mengusulkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera melakukan evaluasi terhadap harga jual patokan rumah subsidi di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya, menjelaskan langkah ini dinilai sebagai respons di tengah meningkatnya beban biaya konstruksi serta sulitnya mendapatkan suplai tanah atau land bank di tengah kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diperketat oleh Pemerintah.

Selain itu, Bambang menegaskan bahwa revisi batas harga rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu dilakukan seiring dengan adanya penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 serta laju inflasi yang secara langsung mengerek biaya operasional para pengembang di lapangan.

“Setelah UMP 2026 dan inflasi dirumuskan, serta dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, Kementerian PKP harus segera mengevaluasi harga patokan rumah subsidi di seluruh Indonesia,” ujar Bambang kepada Bisnis, dikutip Minggu (4/1/2026).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menjelaskan bahwa, dalam waktu dekat kebijakan LSD akan berdampak pada alokasi suplai rumah subsidi.

Pasalnya, pengembang sendiri tidak dapat serta merta mengerek harga rumah selain pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai penetapan harga rumah subsidi.

"Pengaruhnya kebijakan LSD itu nanti ini bukan pada harga jual rumah, tapi menurut saya berpengaruh kepada jumlah produksi rumah. Nah, produksi rumah akan semakin sedikit ketika LSD itu masih belum ada perubahan untuk proses moratoriumnya atau dicabut, gitu ya," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid meminta para pengembang perumahan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi area permukiman.

Nusron menekankan hal tersebut penting dilakukan guna mendorong perubahan pola pengadaan tanah oleh pelaku industri perumahan agar lebih selaras dengan agenda ketahanan pangan nasional.

"Saya imbau, kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” jelasnya.

Nusron menyebut, pelarangan alih fungsi lahan sawah tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 41/2009 dan diperkuat oleh penerbitan Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Dia menjabarkan, penyusutan luas lahan sawah di Indonesia masih terjadi setiap tahun, kisaran antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 hektare hingga 220 hektare per hari. Angka tersebut diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.

“Kami dikasih mandat oleh undang-undang dan keputusan kabinet, sawah tidak dialihfungsikan. Kenapa? Ini untuk kepentingan generasi mendatang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap terdapat rencana investasi properti senilai Rp34,5 trilun yang belum terealisasi akibat terhambat masalah perizinan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa investasi yang masih mandek itu mencakup 306 proyek yang berasal dari 16 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) REI.

"Ada sekitar 306 proyek dari 16 DPD yang terhambat karena masalah perizinan. Total nilai investasi yang terhambat mencapai Rp34,476 triliun," kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Rabu (19/20/2025).

Joko merinci, masalah perizinan yang dihadapi saat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), tata ruang, hingga upaya pemerintah memperketat cakupan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Sejalan dengan hal itu, Joko mengaku akan bersurat ke berbagai Kementerian dan Lembaga mengenai keterlambatan realisasi investasi tersebut. Mulai dari bersurat langsung ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

"Jadi gini, kita juga akan berkirim surat kepada pemerintah, ada Kementerian PKP, ada Kementerian ATR/BPN, Kementerian BKPM, Kementerian Menteri Keuangan, semuanya, kita laporkan bahwa, kita punya [investasi] Rp34,5 triliun yang tertunda," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid memang sempat menjelaskan bahwa ke depan pihaknya akan memperketat pengadaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

"Kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan lahan, terutama lahan sawah. Pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare," jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).

Nusron melanjutkan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, ditetapkan bahwa LP2B harus mencakup 87% dari total LBS tersedia saat ini sebesar 7,38 juta hektare.

Dia juga menambahkan, jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, total LP2B telah mencapai 95%. Akan tetapi, berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota, baru terdapat 194 daerah yang mencantumkan data LP2B dalam dokumennya.

Nusron turut menambahkan, berdasarkan rancangan revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah akan membentuk Tim Percepatan Verifikasi Penetapan LP2B dan LSD.

Dalam penjelasannya, tim tersebut ke depan akan bertugas melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah produktif untuk berbagai proyek.

"Tugas tim ini adalah melakukan verifikasi data guna mengendalikan alih fungsi lahan. Tujuannya, agar ketahanan pangan nasional dapat tercapai dan lahan pertanian tidak terus berkurang akibat kepentingan yang lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyebut ada sekitar 306 proyek properti yang mandek akibat terkendala perizinan sehingga menghambat realisasi investasi industri padat karya tersebut.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan berdasarkan laporan dari 16 Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI, investasi properti yang terhenti (mandek) akibat hambatan perizinan mencapai 306 proyek, dengan total lahan 6.178 hektare, dan potensi investasi senilai Rp34,5 triliun. Permasalahan perizinan beragam dari soal OSS, Amdal, tata ruang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan lain-lain.

“Itu baru laporan dari 16 DPD saja, karena ada 21 DPD REI lagi yang masih dalam pemetaan. DPP REI telah berkoordinasi dan melaporkan secara surat tertulis mengenai hambatan perizinan ini kepada 7 instansi kementerian/lembaga negara yang terkait sektor properti,” tuturnya, Rabu (19/11/2025).

Joko Suranto menyebutkan, jika Rp34,5 triliun dibagi 16 (DPD) maka potensi investasi yang hilang dari setiap DPD/daerah mencapai sekitar Rp2 triliun. Bahkan kalau ditambah 21 DPD lagi, maka potensi investasi yang terhenti mencapai sekitar Rp55,5 triliun.

Selain itu, setiap 1 proyek properti dapat mempekerjakan 100 tenaga kerja, sehingga dari 306 proyek yang terhenti karena terkendala perizinan tersebut ada potensi lapangan kerja bagi 30.600 orang tenaga kerja.

“Itu potensi besar untuk memacu dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kami berharap pemerintah bisa menjembatani hambatan perizinan ini, mengingat perizinan properti bersifat lintas Kementerian,” jelasnya.

Riset yang dilakukan REI dan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM UI) menunjukkan bahwa setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun mampu berkontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Kontribusi itu, akan semakin tinggi jika perizinan properti yang kini tersebar di 7 kementerian/lembaga negara dapat dijaga secara lebih baik.

Dia menambahkan, penyelesaian cepat terhadap berbagai kendala perizinan properti ini juga akan berpengaruh terhadap penyerapan KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun di tahun 2025. Perizinan yang baik juga akan memengaruhi realisasi penyaluran kuota FLPP tahun ini sebanyak 350.000 unit.
“DPP REI sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait kendala perizinan ini, dan beliau menyatakan siap membantu 306 proyek anggota kami yang terhambat perizinan tadi,” ujarnya.

Selain Menteri PKP, DPP REI juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid berkaitan masalah kendala tata ruang dan LSD. Hasilnya, disampaikan rencana dibukanya kembali perizinan lahan sawah dilindungi (LSD) di 140 kota. DPP REI segera mengirimkan surat dan data lengkap kepada Menteri ATR/BPN, sekaligus masukan mengenai kebijakan LSD.

“Kendala LSD ini prinsipnya sedang berproses. Kita mendukung upaya ketahanan dan swasembada pangan yang ingin dicapai pemerintah sesuai tantangan bangsa di masa mendatang,” ujarnya.

Meski begitu, angka backlog perumahan sebesar 9,9 juta unit, rumah tidak layak huni (rutilahu) 26 juta dan sekitar 56% penduduk akan tinggal di perkotaan pada 2035 juga patut mendapat perhatian besar dari pemerintah.

STIMULUS

Di sisi lain, pemerintah saat ini memberikan perhatian besar terhadap sektor properti, sehingga stimulus yang diberikan sangat banyak. Hal itu sejalan dengan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membidik target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% hingga tahun 2029, sehingga patut dijaga dan mendapat dukungan berbagai pihak.

“Kami berterima kasih atas akomodasi pemerintah bagi sektor properti yang banyak sekali bahkan surplus. Pasar menerima itu dengan positif dari mulai program 3 juta rumah, perpanjangan PPN DTP, penyaluran KUR Perumahan, serta penambahan kuota FLPP,” ujar Joko Suranto.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga selalu mendorong sektor swasta bertumbuh. Di antaranya melalui keputusan menggunakan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) agar masuk ke sistem perbankan dalam bentuk penyaluran kredit, sehingga sektor usaha bergerak.

Begitu pula Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan yang sekarang sedang bergulir. Saat ini, ada sekitar 700 pengembang anggota REI yang tengah berproses untuk memperoleh KUR Perumahan dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.

Namun, di tengah guyuran stimulus ekonomi yang cukup banyak dari pemerintah tersebut, sektor properti masih dihadapkan kepada berbagai kendala perizinan yang mengganggu investasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mengendalikan alih fungsi sawah yang terus menekan ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini diharapkan memberi kepastian bagi petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan tersebut menjadi langkah strategis agar lahan pertanian tidak mudah berubah fungsi. “Kalau ini sudah selesai, para petani bisa tenang karena sawahnya tidak bisa dialihfungsikan lagi … Mereka dapat mengatur kerja jangka panjang dengan lebih aman,” ujarnya usai Rakor Terbatas di Jakarta, Selasa (11/11/2025). Ia menargetkan proses penetapan LP2B dapat rampung pada tahun ini.

LP2B merupakan lahan sawah yang ditetapkan untuk tetap menjadi area pertanian pangan dan tidak boleh dialihkan. Penetapan LP2B didasarkan pada Lahan Baku Sawah (LBS), sebagian di antaranya masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang memiliki proteksi hukum lebih ketat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan ketersediaan lahan sawah adalah prasyarat ketahanan pangan. Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare, dan sekitar 87 persen di antaranya ditetapkan sebagai LP2B. Namun, baru 194 kabupaten/kota atau sekitar 57 persen yang mencantumkan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah. “Kondisi ini rentan terjadinya alih fungsi lahan,” katanya.

Nusron mengatakan revisi Perpres Nomor 59/2019 diperlukan untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian, posisi Menko, serta memperluas cakupan LSD dari delapan menjadi 12 provinsi.

Sebelum adanya kebijakan LSD, alih fungsi sawah mencapai 80.000–120.000 hektare per tahun. Di delapan provinsi yang telah menerapkan LSD selama lima tahun terakhir, alih fungsi tercatat hanya 5.618 hektare. “Data ini menunjukkan kebijakan LSD efektif menekan alih fungsi lahan,” ujarnya.

Rapat tersebut juga membahas percepatan pembentukan tim dan verifikasi penetapan LP2B serta LSD di 12 provinsi lainnya: Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Menko Pangan akan ditunjuk sebagai koordinator pengendalian alih fungsi lahan, didampingi Menko Infrastruktur sebagai wakil, dan Menteri ATR/BPN sebagai ketua harian.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan luas sawah nasional turun dari 8,09 juta hektare pada 2015 menjadi 7,46 juta hektare pada 2019. Sementara menurut ATR/BPN, rata-rata konversi sawah menjadi nonsawah mencapai 100.000–150.000 hektare per tahun.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merespons protes 37 pengembang properti terkait penetapan status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang dianggap tidak sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Nusron mengatakan ada 314 kabupaten/kota yang RTRW-nya tak mencantumkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), di mana LSD masuk kelompok kawasan tersebut.

"Ada 314 kabupaten kota yang RTRW-nya tidak mencantumkan tidak mencantumkan KP2B tadi nah itu kan akhirnya mereka (pengembang) membuat ugalan-ugalan," ujar Nusron usai kegiatan Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Nusron lantas menjelaskan ada dua jenis LSD. Pertama, lahan yang fisiknya sudah tidak sawah, tetapi dalam peta masih tercatat sawah, sehingga jenis ini yang akan ditertibkan datanya.

"Kalau memang sudah tidak sawah ya sudah kita hapus, sehingga enggak perlu ada lagi izin LSD," jelas Nusron.

Sementara itu, jenis LSD kedua adalah lahan yang fisiknya sawah, tetapi dalam data sudah tidak sawah. Dengan begitu, Nusron menegaskan akan meninjau ulang jenis ini agar bisa dikembalikan fungsinya menjadi sawah secara fisik dan data.

"Jadi sebetulnya di situ yang dia (pengembang) tuntut itu kan dua itu," tambahnya.

Ia juga menyampaikan penataan RTRW dan RDTR yang sesuai dengan LSD untuk mendukung fungsi sawah untuk menjaga ketahanan pangan. Alif fungsi lahan sawah akan membuat produksi padi berkurang.

"Untuk ketahanan pangan karena kalau sawahnya hilang nanti kita tidak punya produksi yang melimpah," jelasnya.

Nusronjuga mengatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengintervensi dalam percepatan penataan 1.200 RDTR dengan anggaran Rp3 miliar untuk setiap RDTR.

Sebelumnya, sebanyak 37 tokoh properti mengadu Ketua Kehormatan Realestat Indonesia (REI), MS Hidayat, Jakarta, Rabu (29/10) lalu soal pernyataan Nusron soal LDS. Sebab, Nusron mengacu pada kondisi fisik tanah sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Baku Sawah (LBS) atau LSD, tanpa mengikuti RTRW dan RDTR.

Mereka menilai Nusron mengabaikan tata ruang sehingga menyebabkan ketidakpastian bagi pengembang properti.