Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 7,38% sepanjang perdagangan 8—12 Juni 2026, sejumlah saham berkapitalisasi besar justru menjadi penahan laju indeks dan masuk dalam jajaran top laggards sepekan. Saham-saham tersebut antara lain MPRO, SRAJ, EMAS, JSMR, hingga EXCL.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO) milik Dato Sri Tahir menjadi penekan terbesar IHSG sepanjang pekan lalu. Saham MPRO anjlok 17,16% dan memberikan tekanan sebesar 4,78 poin terhadap indeks komposit.

Tekanan berikutnya datang dari emiten Dato Sri Tahir lainnya, PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ), yang melemah 8,33% dalam sepekan dan menekan IHSG sebesar 4,61 poin.

Sementara itu, saham PT Hartadinata Abadi Tbk. (EMAS) yang terkoreksi 5,74% turut menahan laju indeks dengan tekanan sebesar 4,38 poin. Selanjutnya, saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) menyumbang tekanan sebesar 1 poin, disusul PT Surya Pertiwi Tbk. (SUPA) sebesar 0,93 poin, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) sebesar 0,86 poin.

Adapun saham PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) yang melemah 12,95% turut menekan IHSG sebesar 0,85 poin. Tekanan lainnya berasal dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) sebesar 0,79 poin, PT XL Axiata Tbk. (EXCL) sebesar 0,75 poin, serta emiten Grup Djarum PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) yang menekan indeks sebesar 0,70 poin.

Meski dibayangi sejumlah top laggards, IHSG tetap mampu mencatatkan penguatan signifikan sebesar 7,38% selama periode 8—12 Juni 2026 dan kembali menembus level psikologis 6.000.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut IHSG ditutup di level 6.007,656, naik dari posisi 5.594,765 pada pekan sebelumnya.

Sejalan dengan penguatan indeks, kapitalisasi pasar Bursa turut meningkat 7,31% menjadi Rp10.524 triliun dari Rp9.807 triliun pada pekan sebelumnya. Rata-rata frekuensi transaksi harian juga naik 4,14% menjadi 2,51 juta kali transaksi dari sebelumnya 2,41 juta kali.

Selain itu, rata-rata volume transaksi harian meningkat 7,46% menjadi 36,14 miliar saham dari 33,63 miliar saham pada pekan sebelumnya. Namun, rata-rata nilai transaksi harian justru turun 7,07% menjadi Rp25,06 triliun dari Rp26,97 triliun.

Adapun investor asing pada perdagangan Jumat (12/6/2026) membukukan beli bersih sebesar Rp287,84 miliar. Meski demikian, secara kumulatif sepanjang tahun berjalan 2026, investor asing masih mencatatkan jual bersih sebesar Rp67,344 triliun.

Daftar 10 saham top laggards IHSG sepekan 8–12 Juni 2026:

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) berharap kebijakan insentif Pajak Penambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) masih dilanjutkan pada tahun ini.

Presiden Direktur Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adi, menerangkan PPN DTP merupakan kebijakan yang baik bagi masyarakat maupun pengembang. Dia bahkan mengaku masih membutuhkan insentif ini untuk semakin mengakselerasi kinerja fundamental perseroan.

”Saya katakan PPN DTP ini memang satu kebijakan yang sangat bagus. Dan rasanya kami masih butuh. Bahwa memang ada satu upaya dari kami, kami harus mengakselerasi konstruksi supaya syarat itu terpenuhi,” katanya dalam paparan publik SMRA, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, melalui insentif ini, pengembang kawasan juga didorong untuk menjadi lebih konsisten ketika menjual, membangun, dan menyelesaikan pembangunan dengan kualitas tertentu.

Sementara di sisi lainnya, konsumen dinilai mendapatkan harga yang lebih murah untuk dapat mengakses pasar properti Tanah Air. Terlebih, di tengah era suku bunga tinggi dan rupiah yang lesu.

”Dan ini bagus menurut kami. Kami masih terus ingin PPN DTP ini ada,” tambahnya.

Senada, Direktur Summarecon Agung Lydia Tjio berharap kebijakan PPN DTP masih dapat dilanjutkan pada tahun ini untuk mendorong kian meningkatnya marketing sales pengembang. Menurutnya, kebijakan ini telah memberikan pengaruh kepada konsumen.

Bahkan, selama lima bulan pertama 2026, SMRA mencatat penjualan melalui PPN DTP telah tembus ke level Rp874 miliar dari target Rp1,6 triliun penjualan lewat kebijakan ini.

”Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, yang kami harapkan, PPN DTP paling tidak tetap berjalan, itu juga kami syukuri ya, supaya bisa membantu bergulirnya marketing sales yang akan kami jalankan ke depan,” katanya pada kesempatan yang sama.

Adapun sepanjang 2025, perseroan mengantongi marketing sales sebesar Rp5,5 triliun, melampaui target awal senilai Rp5 triliun. Adrianto menambahkan capaian tersebut ditopang kuat oleh kinerja township Summarecon Serpong yang menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 45% dari total marketing sales 2025.

Kinerja ini mencerminkan daya serap pasar yang tetap solid, khususnya pada proyek-proyek utama perseroan. Produk residensial masih menjadi motor utama pertumbuhan SMRA di tengah dinamika sektor properti.

Seiring dengan strategi menjaga pertumbuhan marketing sales, SMRA juga menargetkan keseimbangan struktur pendapatan dengan mempertahankan porsi recurring income di kisaran 25%–30% dari pendapatan konsolidasi 2026

"Kami berupaya agar pertumbuhan property development tidak menurunkan persentase recurring income. Karena itu, kami menjaga keseimbangan antara pengembangan properti dan investasi properti,” kata Adi.

Memasuki 2026, SMRA akan tetap berfokus mengembangkan sembilan township yang dimiliki, dengan harapan pemulihan daya beli segmen menengah dapat mendorong pertumbuhan penjualan properti.

“Segmen kelas menengah yang sebelumnya menghadapi tantangan, kami harapkan daya belinya sudah membaik pada tahun ini,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) membagikan dividen tunai sebesar Rp 82,54 miliar atau Rp 5 per saham kepada para pemegang saham dari hasil kinerja tahun buku 2025. Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Summarecon yang digelar pada Kamis (11/6/2026).

Pembagian dividen dilakukan setelah perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 1,20 triliun sepanjang 2025. Pada periode yang sama, Summarecon juga mencatatkan kinerja operasional positif dengan membukukan marketing sales sebesar Rp 5,53 triliun atau tumbuh 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui target Rp 5 triliun.

Kinerja tersebut ditopang pengembangan sembilan kawasan kota terpadu yang tersebar di Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bogor, Bandung, Karawang, Makassar, Crown Gading, dan Tangerang.

President Director Summarecon Adrianto P. Adhi mengatakan permintaan terhadap produk properti, khususnya di segmen menengah dan menengah atas, masih menunjukkan ketahanan yang baik di tengah berbagai tantangan ekonomi.

"Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih berlangsung, kami bersyukur pasar hunian menengah dan menengah atas tetap menunjukkan resiliensi yang baik terhadap permintaan produk-produk Summarecon yang mengedepankan inovasi, kualitas pembangunan yang tinggi, konsep pengembangan kawasan yang terintegrasi, serta memiliki nilai investasi jangka panjang," ujar Adrianto.

Ia mengatakan Summarecon akan tetap menjaga pengelolaan kas secara prudent, mencermati perubahan pasar, serta berfokus pada pengembangan kota terpadu yang berkelanjutan guna menciptakan pertumbuhan jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) dan PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) mulai mencermati dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) terhadap pasar properti, terutama terkait potensi penyesuaian bunga kredit pemilikan rumah (KPR) oleh perbankan dalam beberapa bulan mendatang.

Kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dinilai berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat, mengingat mayoritas pembelian rumah di Indonesia masih mengandalkan fasilitas KPR.

Direktur Corporate Finance ASRI Edward Tanuwijaya mengatakan perseroan masih melakukan asesmen terhadap dampak penuh kenaikan BI Rate tersebut. Menurutnya, penyesuaian bunga KPR maupun kredit pemilikan apartemen (KPA) oleh perbankan umumnya tidak terjadi secara langsung.

Perseroan menyebut hingga saat ini belum terdapat perubahan signifikan pada bunga KPR untuk produk-produk yang dipasarkan. Meski demikian, dampak kenaikan suku bunga diperkirakan baru akan terlihat dalam satu hingga dua bulan ke depan.

“Dampaknya mungkin baru terlihat satu sampai dua bulan ke depan. Kita coba akan sesuaikan dengan harga produk-produk yang ada,” katanya kepada Bisnis, dikutip Senin (25/5/2026).

Di tengah ketidakpastian suku bunga dan pelemahan nilai tukar rupiah, pengembang kawasan Alam Sutera tersebut kini lebih selektif menentukan fokus produk yang dipasarkan. Perseroan menilai segmen rumah dengan harga Rp1 miliar hingga Rp3 miliar masih menjadi pasar yang potensial.

“Kita coba konsentrasi ke produk Rp1 miliar sampai Rp3 miliar karena market-nya masih cukup banyak menyerap,” jelasnya.

ASRI juga mengakui adanya potensi kenaikan harga material akibat pelemahan rupiah dan dinamika geopolitik global. Kendati demikian, sebagian kenaikan biaya tersebut dinilai masih dapat diteruskan kepada konsumen, meski berpotensi menekan margin keuntungan.

Pada 2026, ASRI menargetkan marketing sales sebesar Rp2,8 triliun. Penjualan masih didominasi segmen rumah tapak yang menyumbang sekitar 70%-80% dari total target, sedangkan sisanya berasal dari produk komersial seperti lahan kavling dan ruko.

Dalam lima tahun terakhir, porsi pembelian menggunakan KPR tercatat berada di kisaran 50%-70%. Khusus pada kuartal I/2026, sekitar 70% pembeli rumah menggunakan fasilitas KPR karena transaksi produk komersial relatif lebih sedikit.

Perseroan juga memanfaatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mendorong penjualan rumah stok atau inventory yang dapat diserahterimakan hingga akhir 2026. Namun, insentif tersebut hanya berlaku untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar sehingga tidak mencakup segmen hunian premium perseroan.

Sementara itu, Direktur MTLA Olivia Surodjo menilai kenaikan BI Rate menjadi 5,25% akan memengaruhi bunga KPR, meski efeknya diperkirakan baru terasa dalam tiga hingga enam bulan mendatang.

“Dengan kenaikan suku bunga agresif BI, tentu berpengaruh bagi sektor properti, terutama pada suku bunga KPR. Namun, kami melihat kenaikan suku bunga KPR dengan kenaikan BI Rate ke 5,25% masih cukup terkendali,” ujarnya.

MTLA mengungkapkan lebih dari 80% pembeli hunian di proyek-proyek Metland merupakan pembeli rumah pertama yang menggunakan fasilitas KPR. Kondisi tersebut membuat pergerakan suku bunga menjadi faktor penting yang memengaruhi minat beli masyarakat, khususnya pada segmen rumah tapak menengah.

Meski demikian, perseroan tetap optimistis mengejar target marketing sales tahun ini melalui strategi pemasaran yang adaptif dan penyediaan produk sesuai kebutuhan pasar.

“MTLA terus memantau perkembangan pasar dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Saat ini MTLA masih mengejar target marketing sales tahun 2026 melalui strategi pemasaran yang adaptif dan produk yang sesuai kebutuhan pasar,” tulis manajemen.

Untuk menjaga momentum penjualan pada kuartal II/2026, MTLA mengandalkan sejumlah strategi, termasuk memanfaatkan insentif PPN DTP serta memperkuat kerja sama dengan perbankan agar konsumen tetap memperoleh akses pembiayaan yang kompetitif.

Selain itu, perseroan tetap fokus mengembangkan proyek berjalan dan meluncurkan produk baru yang menyasar kebutuhan pasar saat ini.

Analis Kiwoom Sekuritas Adrian Djie mengatakan kenaikan BI Rate berisiko memicu kenaikan bunga KPR yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap properti.

“Kenaikan BI Rate berisiko mendorong kenaikan suku bunga KPR, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap properti,” ujarnya.

Selain memengaruhi sisi permintaan, kenaikan suku bunga juga dinilai dapat meningkatkan biaya pendanaan atau cost of debt emiten properti, khususnya perusahaan dengan eksposur utang yang cukup besar. Kombinasi kedua faktor tersebut berpotensi menekan margin dan pertumbuhan laba bersih.

Di tengah tren suku bunga tinggi, Kiwoom menilai emiten properti dengan basis pendapatan berulang atau recurring income akan lebih defensif dibandingkan emiten yang sangat bergantung pada marketing sales.

Pendapatan berulang dari pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, hingga sewa properti dinilai mampu memberikan visibilitas arus kas yang lebih stabil di tengah risiko perlambatan pasar properti residensial.

“Dalam kondisi suku bunga yang lebih tinggi, kami cenderung lebih positif terhadap emiten properti dengan basis pendapatan berulang dibandingkan emiten yang lebih bergantung pada marketing sales,” jelasnya.

Salah satu saham yang dinilai menarik dicermati adalah PWON. Secara teknikal, Kiwoom menilai saham PWON telah memasuki area oversold berdasarkan indikator Relative Strength Index (RSI).

Dia mengatakan apabila terjadi technical rebound, saham PWON berpeluang bergerak menuju area target jangka pendek di kisaran level 310.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menilai keputusan Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19–20 Mei 2026 dinilai bakal semakin membebani industri properti.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) memperkirakan bahwa pasar properti nasional diproyeksikan memasuki fase wait and see atau menahan diri seiring dengan kenaikan BI rate.

Wakil Ketua Umum REI, Bambang Ekajaya menyatakan pengetatan moneter ini bakal memperberat beban sektor properti yang saat ini tengah menghadapi tekanan biaya konstruksi.

Pasalnya, kenaikan suku bunga acuan tersebut akan langsung berdampak pada kenaikan bunga KPR nonsubsidi, sehingga memberatkan calon pembeli baru maupun konsumen yang sedang berjalan. Kondisi ini berisiko menyebabkan penjualan properti berisiko semakin menurun.

"Kalau ditambah bunga KPR juga melonjak pasti membuat calon pembeli akan menahan diri," kata Bambang kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Bambang menambahkan, transmisi kenaikan BI rate ke sektor perbankan komersial diproyeksi memakan waktu sekitar 2 bulan hingga 3 bulan ke depan.

"Memang kondisi saat ini serba sulit. Kenaikan BI rate tentu akan mendorong kenaikan suku bunga komersial termasuk untuk KPR nonsubsidi. Pasti efeknya akan memberatkan baik calon pembeli ataupun konsumen yang sedang mengangsur," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa keputusan mengerek suku bunga acuan tersebut dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tinggi gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

Kenaikan ini juga menjadi langkah preemptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5%-1% yang ditetapkan pemerintah.

“Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas untuk memperkuat kepentingan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global,” ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) menargetkan sebanyak 5.000 broker properti tersertifikasi hingga Oktober 2026 seiring dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025, yang mewajibkan broker properti memiliki sertifikat kompetensi.

Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Clement Francis mengatakan target tersebut optimistis tercapai mengingat tren pengajuan sertifikasi meningkat setelah aturan baru diberlakukan.

“AREBI menargetkan sampai batas waktu sosialisasi Permendag No. 33 Tahun 2025 pada Oktober 2026 ada 5.000 broker properti yang sudah tersertifikasi. Kami optimistis tercapai,” ujar Clement dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, sertifikasi kompetensi menjadi langkah penting untuk memperkuat profesionalisme dan standar layanan industri jasa perantaraan perdagangan properti di Indonesia.

AREBI melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi broker properti di Jakarta Design Centre (JDC) pada Senin (18/5/2026). Kegiatan sertifikasi digelar AREBI bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia (LSP BPI) dengan melibatkan sekitar 300 broker properti.

Acara itu turut dihadiri Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal S. Shofwan, Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag Dwinanto Rumpoko, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Adi Mahfudz Wuhadji, Ketua Dewan Pengarah LSP BPI Hartono Sarwono, serta Direktur Eksekutif LSP BPI Paulus Kusumo.

Iqbal mengatakan pemerintah mendukung penuh program sertifikasi broker properti guna menciptakan industri jasa perantara perdagangan properti yang sehat dan berkembang.

“Regulasi yang dibuat pemerintah menjadi langkah maju bagi industri jasa perantaraan perdagangan properti di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner BNSP Adi Mahfudz Wuhadji menilai sertifikasi kompetensi merupakan bentuk kepercayaan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi standar profesi.

“Kalau sudah tersertifikasi maka bisa dipercaya oleh masyarakat untuk menggunakan jasanya dan memberikan pelayanan yang baik,” katanya.

Paulus Kusumo menjelaskan setelah Permendag No. 33 Tahun 2025 diterapkan, terjadi akselerasi pengajuan sertifikasi dari pelaku usaha broker properti.

“Pelaku usaha kini semakin memahami pentingnya sertifikasi agar masyarakat dapat membedakan broker properti yang legal dan profesional dengan yang tidak,” ujarnya.

Dia menyebut hingga saat ini sebanyak 3.735 peserta telah mengikuti sertifikasi melalui skema lama dan 205 peserta melalui skema baru. Dengan tambahan sekitar 300 peserta pada kegiatan 18 Mei 2026, jumlah broker properti tersertifikasi terus bertambah. Selain itu, sebanyak 957 orang telah melakukan perpanjangan sertifikasi.

Saat ini, LSP BPI memiliki empat skema sertifikasi, yakni Kualifikasi Level VI Bidang Perantaraan Perdagangan Properti (Broker Properti), Kualifikasi Level VII Sub Bidang Manajerial, Marketing Officer Broker Properti, dan Analis Officer Broker Properti. Dua skema tambahan juga tengah dipersiapkan.

Dari sisi sumber daya, LSP BPI memiliki 19 asesor senior dan 24 asesor baru. Lembaga tersebut juga akan menambah 24 asesor baru untuk mendukung percepatan sertifikasi nasional.

Selain itu, LSP BPI telah memiliki 6 Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan berencana menambah TUK baru bekerja sama dengan AREBI di berbagai daerah.

Paulus mengakui masih terdapat tantangan dalam implementasi sertifikasi, terutama karena sebagian pelaku usaha belum terbiasa dengan proses assessment serta memandang aturan tersebut secara negatif.

“Proses pelaksanaan sertifikasi memang memerlukan effort dan biaya, tetapi dengan sosialisasi perlahan pelaku usaha dapat melaksanakannya dengan baik,” ujarnya.

Program sertifikasi broker properti tersebut juga mendapat dukungan dari pelaku industri. Presiden Direktur ERA Indonesia Darmadi Darmawangsa menilai sertifikasi menjadi langkah penting dalam penataan industri broker properti nasional.

Hal senada disampaikan Executive Director Century 21 Indonesia Daniel Handojo. Menurutnya, sertifikasi tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menunjukkan profesionalisme broker properti kepada masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) memperbarui susunan Dewan Komisaris dan Direksi perseroan. Manajemen juga berkomitmen melakukan hibah lahan di Meikarta untuk program 3 juta rumah.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat (8/5/2026), pemegang saham menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk capaian pendapatan sebesar Rp4,52 triliun dan EBITDA Rp381,3 miliar.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui susunan baru Dewan Komisaris dan Direksi yang efektif berlaku sejak penutupan RUPST 2026.

Susunan Dewan Komisaris LPCK kini dipimpin oleh Didik Junaedi Rachbini sebagai Presiden Komisaris Independen. Adapun jajaran komisaris lainnya terdiri dari Hadi Cahyadi sebagai Komisaris Independen serta Charles Rigoux dan George Raymond Zage III sebagai Komisaris.

Sementara itu, posisi Presiden Direktur dijabat Agus Arismunandar dengan didampingi Marshal Martinus Tissadharma dan Indryanarum sebagai Direktur.

Manajemen LPCK menyatakan optimistis jajaran baru tersebut dapat memperkuat kolaborasi dan kepemimpinan perseroan dalam mendorong pertumbuhan bisnis, terutama di sektor properti yang dinilai masih memiliki prospek positif.

“Kami meyakini kolaborasi dan kepemimpinan yang solid dari para profesional tersebut akan memberikan nilai tambah signifikan dalam mendorong pertumbuhan bisnis,” tulis manajemen dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Kinerja LPCK pada 2025 ditopang oleh serah terima rumah tapak, apartemen, unit komersial seperti ruko, serta penjualan lahan industri. Selain itu, segmen nonproperti melalui pengelolaan kawasan juga turut menopang pendapatan perseroan.

Dari sisi profitabilitas, LPCK membukukan EBITDA positif sebesar Rp381,3 miliar dengan EBITDA margin sebesar 8% terhadap total pendapatan.

Pada agenda RUPST lainnya, pemegang saham juga menyetujui dan meratifikasi partisipasi perseroan dalam program pembangunan 3 juta rumah melalui hibah lahan kepada Pemerintah Indonesia.

Perseroan menyebut hibah lahan tersebut ditujukan untuk membantu mengatasi backlog perumahan nasional, memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta mendorong sektor perumahan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Kawasan koridor Cikarang–Bekasi, khususnya KM34 exit Cibatu termasuk kawasan Meikarta, dipilih sebagai lokasi pengembangan lantaran dinilai strategis sebagai pusat industri nasional dengan kebutuhan hunian yang tinggi serta didukung konektivitas infrastruktur yang terintegrasi.

Menurut manajemen, penghibahan lahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Selain menjadi kontribusi sosial, langkah tersebut juga dinilai sebagai strategi jangka panjang untuk membuka potensi nilai kawasan melalui peningkatan aktivitas ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan permintaan produk residensial maupun komersial di sekitar kawasan.

Berikut susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LPCK terbaru.

Dewan Komisaris :

• Presiden Komisaris (Independen) : Didik Junaedi Rachbini
• Komisaris Independen : Hadi Cahyadi
• Komisaris : Charles Rigoux
• Komisaris : George Raymond Zage III

Dewan Direksi :

• Presiden Direktur : Agus Arismunandar
• Direktur : Marshal Martinus Tissadharma
• Direktur : Indryanarum

Pasar properti nasional menunjukkan ketahanan di tengah tekanan eksternal dan faktor musiman, dengan segmen rumah menengah dan kecil menjadi penopang utama. Hal ini tercermin dari data Pinhome Home Sell Index (PHSI) dan Pinhome Home Rental Index (PHRI) kuartal I 2026.

Indeks Harga Jual Rumah Nasional tercatat relatif stabil dengan penurunan tipis sebesar -0,1% secara kuartalan maupun tahunan. Namun, performa berbeda terlihat antar segmen. Rumah tipe kecil dan menengah menunjukkan ketahanan, dengan Tipe ≤54 tumbuh +0,3% dan Tipe 121–200 naik +0,5% secara kuartalan.

Chief Executive Officer (CEO) & Founder Pinhome, Dayu Dara Permata mengatakan bahwa segmen ini tetap kuat karena faktor kebutuhan dasar.

“Segmen rumah kecil dan menengah menjadi penopang pertumbuhan pasar, didorong oleh keterjangkauan dan kebutuhan hunian dasar yang menjaga permintaan tetap stabil,” ujarnya.

Sebaliknya, segmen premium mengalami tekanan. Rumah Tipe ≥201 tercatat turun -0,5% secara kuartalan dan -0,7% secara tahunan. Penurunan ini mencerminkan sikap hati-hati investor di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak konflik Timur Tengah dan faktor cuaca.

Secara regional, pasar menunjukkan dinamika beragam. Di Jakarta, beberapa wilayah mengalami kenaikan terbatas, seperti Jakarta Timur yang mencatat pertumbuhan di Cakung dan Ciracas. Sementara itu, tekanan harga terlihat di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan akibat banjir di awal tahun.

Wilayah Bodetabek dan Banten cenderung stabil dengan pertumbuhan di segmen menengah, terutama di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan yang mencatat kenaikan hingga +4% pada tipe 121–200.

Di luar Jabodetabek, tren serupa juga terlihat. Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan di Kota Cimahi berkat konektivitas transportasi, sementara beberapa wilayah lain terkoreksi akibat cuaca ekstrem. Jawa Tengah dan Yogyakarta mendapat dorongan dari pembangunan tol, sedangkan Jawa Timur relatif stagnan dengan pengecualian Kota Malang yang mencatat kenaikan.

Di Bali, Denpasar mengalami penurunan harga akibat kemacetan, sementara di Sumatera dan Kalimantan terjadi pergerakan campuran dengan kenaikan dan koreksi terbatas.

Sementara itu, pasar sewa justru menunjukkan pertumbuhan positif di berbagai wilayah. Secara nasional, rumah tipe 55–120 naik +0,8% dan tipe ≤54 meningkat +0,7%. Pertumbuhan lebih tinggi secara tahunan tercatat pada tipe 55–120 (+2,6%) dan tipe ≥201 (+2,3%).

Di Jakarta, kenaikan harga sewa terkonsentrasi di wilayah pusat bisnis. Jakarta Pusat mencatat kenaikan signifikan hingga +5% untuk tipe 55–120, seiring pemulihan sektor perkantoran. Jakarta Timur juga menunjukkan peningkatan sebagai alternatif hunian dengan akses ke pusat bisnis.

Di wilayah Bodetabek, khususnya Tangerang Raya, pertumbuhan sewa didorong ekspansi kawasan komersial dan penetapan BSD sebagai kawasan ekonomi khusus, yang meningkatkan permintaan hunian.

Meski demikian, beberapa wilayah mengalami koreksi terbatas.

“Pasar sewa di beberapa kota masih menunjukkan ketahanan meskipun ada penurunan di wilayah tertentu akibat faktor ekonomi dan cuaca,” ujar Dara.

“Kota Surabaya dan Malang mencatat kenaikan didorong infrastruktur dan aktivitas pendidikan, sementara Denpasar cenderung stabil dengan tekanan di segmen kecil akibat kelebihan suplai," tuturnya.

Secara keseluruhan, data menunjukkan pasar properti Indonesia tetap stabil dengan dukungan kuat dari segmen menengah, sementara pasar sewa terus tumbuh sebagai alternatif investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) menargetkan total penjualan pemasaran atau marketing sales sebesar Rp2,8 triliun pada 2026.

Direktur Corporate Finance ASRI Edward Tanuwijaya mengatakan target ini didukung oleh kontribusi yang seimbang dari pengembangan hunian dan komersial.

Berdasarkan target tersebut, dia memerinci kontribusi hunian Alam Sutera mencapai sekitar Rp1,6 triliun, hunian Suvarna Sutera sekitar Rp700 miliar, dan unit komersial mencapai sekitar Rp500 miliar.

“Dengan mempertimbangkan ketidakpastian kondisi geopolitik saat ini yang dapat memengaruhi permintaan properti di dalam negeri, kami menetapkan target pertumbuhan marketing sales pada 2026 secara konservatif, yaitu sebesar Rp2,8 triliun,” ujarnya, Senin (19/4/2026).

Sebagai perbandingan, pada 2025, ASRI mencatat total marketing sales sebesar Rp2,44 triliun. Segmen hunian masih menjadi kontributor utama dengan porsi sekitar 70% dari total penjualan, sementara segmen komersial menyumbang sekitar 30%.

Penjualan hunian tapak atau landed house mencapai Rp1,72 triliun. Angka ini terutama didorong oleh proyek Alam Sutera Township sebesar Rp1,34 triliun, diikuti Suvarna Sutera Township sebesar Rp381 miliar.

Permintaan hunian tetap kuat, didukung oleh beragam pilihan produk, harga yang menarik, serta kebutuhan nyata dari konsumen atau end user. Sementara itu, penjualan dari segmen komersial mencapai Rp717 miliar.

Capaian ini didorong oleh permintaan yang solid terhadap unit komersial di kawasan Alam Sutera dan Suvarna Sutera, menunjukkan minat yang terus berlanjut dari pelaku usaha maupun investor.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) membidik target pertumbuhan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp2 triliun pada 2026. Hingga kuartal I/2026, MTLA sudah merealisasikan marketing sales sebesar 20,05% dari target tersebut.

Direktur MTLA Olivia Surodjo mengatakan capaian tersebut mencerminkan tantangan yang masih membayangi sektor properti, sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi perseroan untuk mengakselerasi penjualan pada sisa tahun ini.

“Pada tahun ini kami menargetkan marketing sales yang terdiri dari pre sales dan recurring revenue hampir Rp2 triliun, dengan realisasi hingga Maret 2026 mencapai Rp401 miliar,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Adapun, target marketing sales MTLA pada tahun ini tercatat naik tipis dari realisasi marketing sales sepanjang 2025 yang senilai Rp1,87 triliun.

Sepanjang 2025, kinerja pendapatan dan laba MTLA juga tercatat kurang maksimal. Manajemen mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari kondisi pasar properti yang masih dalam fase penyesuaian sejak tahun lalu.

Permintaan properti lebih didominasi segmen menengah, sementara segmen atas cenderung lebih selektif, sehingga menahan laju penjualan.

Selain itu, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil serta ketidakpastian global turut menekan daya beli masyarakat. Dampaknya tidak hanya terasa pada sisi penjualan, tetapi juga pada profitabilitas perusahaan, meskipun tetap dijaga melalui strategi bisnis yang selektif dan pengelolaan yang hati-hati.

Meski awal tahun belum terlalu kuat, MTLA tetap membidik pertumbuhan kinerja pada 2026. Dari sisi pendapatan, segmen residensial masih menjadi kontributor utama, sementara laba diharapkan tumbuh seiring stabilnya kontribusi pendapatan berulang.

Secara keseluruhan, Olivia mengatakan outlook pada tahun ini masih diwarnai berbagai tantangan, mulai dari dinamika geopolitik global hingga isu energi yang berpotensi mendorong kenaikan biaya konstruksi dan menekan daya beli masyarakat.

Andalkan Residensial dan Strategi Penjualan

Untuk mengejar target marketing sales, MTLA menyiapkan sejumlah strategi, seperti meluncurkan produk residensial yang sesuai kebutuhan pasar, mengoptimalkan penjualan proyek eksisting, serta meningkatkan kontribusi recurring income.

Perseroan juga memperkuat pemasaran digital dan menjalin kolaborasi strategis guna memperluas jangkauan pasar.

Segmen residensial tetap menjadi andalan utama, dengan dukungan tambahan dari segmen hotel dan komersial yang memberikan kontribusi pendapatan yang lebih stabil.

Sepanjang 2025, pendapatan MTLA tercatat senilai Rp1,78 triliun pada akhir 2025. Angka ini turun 11,89% dari Rp2,02 triliun pada 2024. MTLA pun mengantongi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi Rp412,93 miliar pada 2025 yang juga turun 12% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp469,25 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbuka, termasuk melalui skema pembiayaan berbasis syariah. Hingga akhir Maret 2026, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama anak usahanya, PT Bank Syariah Nasional (BSN), menguasai sekitar 72 persen pangsa pasar KPR subsidi. Total penyaluran mencapai 28.811 unit rumah. Angka ini jauh melampaui bank lain, termasuk bank syariah maupun konvensional.

Bagi masyarakat, terutama yang menghindari skema berbasis bunga, pembiayaan syariah menjadi alternatif yang semakin diminati. Skema ini dinilai lebih sesuai dengan prinsip keuangan syariah, dengan akad yang jelas dan transparan.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan, capaian tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh. “BTN terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pembiayaan perumahan, khususnya bagi MBR,” ujarnya dikutip Selasa (7/4/2026).

Selama ini, kebutuhan rumah masih menjadi persoalan utama bagi masyarakat. Harga properti yang terus meningkat membuat banyak keluarga kesulitan memiliki hunian tanpa dukungan pembiayaan.

Dalam konteks ini, skema KPR subsidi, termasuk yang berbasis syariah, menjadi solusi. Selain cicilan yang lebih terjangkau, kepastian akad juga memberi rasa aman bagi nasabah.

Sejak 1976, BTN telah membiayai lebih dari 4 juta unit rumah. Hingga Maret 2026, penyaluran KPR subsidi BTN saja mencapai Rp 3,65 triliun untuk lebih dari 21 ribu unit rumah.

Di tengah tingginya kebutuhan, pelaku usaha properti dan lembaga keuangan juga dituntut lebih adaptif. Tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memastikan skema yang mudah dipahami masyarakat.

Selain itu, masyarakat diimbau lebih cermat sebelum mengambil pembiayaan. Memahami akad, kemampuan membayar, serta jangka waktu cicilan menjadi hal penting agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari.

BTN menyatakan akan terus memperluas akses pembiayaan perumahan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan pengembang. Upaya ini diharapkan membuat kepemilikan rumah semakin merata, termasuk melalui skema yang sesuai prinsip syariah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia dengan Korea Selatan telah menandatangani 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan nilai US$10,2 miliar atau Rp173 triliun.

Usai menghadiri forum 'Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth' di Korea Selatan, Airlangga menjelaskan bahwa terdapat 10 MoU yang ditandatangani kedua negara. Kerja sama investasi itu menyasar sektor energi dan green transition, tenaga surya, carbon capture and storage (CCS), renewable energy, serta industri dan manufaktur, baik baja, baterai, hingga transportasi ramah lingkungan.

Selain itu, investasi juga menyasar sektor digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Lalu, properti dan infrastruktur termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai (BSD).

Terdapat pula kerja sama bisnis dan asosiasi antara Kadin serta KCCI, terutama untuk mendorong komitmen bisnis. Lalu, investasi juga terkait dengan pasok baterai, serta investasi manufaktur teknologi. Investasi perusahaan Korea Selatan seperti POSCO pun dilanjutkan.

Kemudian, terdapat pula tawaran dari Lotte Chemical yang mengundang Danantara untuk masuk sebagai investor.

"Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor," kata Airlangga pada Rabu (1/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa sebelumnya di Jepang, Indonesia juga telah menandatangani MoU terkait investasi dengan nilai US$23,6 miliar atau Rp401 triliun. Sejumlah sektor disasar antara lain energi dan transisi energi, minyak dan gas terutama untuk proyek Masela, industri dan hilirisasi, keuangan, hingga investasi kelembagaan melalui JETRO dan Kadin.

"Artinya dari kunjungan Bapak Presiden di kedua negara ini [Jepang dan Korea Selatan] menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun," kata Airlangga.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan bahwa di Korea Selatan, pemerintah juga bertemu dengan 11 pengusaha besar.

"Dan ini juga mereka bisa menyampaikan langsung ke Bapak Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] inputnya, kemudian feedback-nya, dan juga apa kendala-kendalanya yang memang mereka ada di Indonesia. Bapak Presiden sangat responsif dan sangat terbuka," katanya.

Menurutnya, di tengah gejolak geopolitik yang panas, minat investasi dari Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia masih tinggi. Menurutnya, Jepang merupakan investor nomor 5 terbesar di Indonesia. Lalu, Korea Selatan menempati urutan 7 sebagai investor terbesar.

"Kalau kita lihat juga investasinya juga meningkat secara average itu Korea setiap tahunnya sekitar 14%, Jepang juga sekitar 8-9% setiap tahunnya," ujar Rosan.