Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) dan PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) mulai mencermati dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) terhadap pasar properti, terutama terkait potensi penyesuaian bunga kredit pemilikan rumah (KPR) oleh perbankan dalam beberapa bulan mendatang.

Kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dinilai berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat, mengingat mayoritas pembelian rumah di Indonesia masih mengandalkan fasilitas KPR.

Direktur Corporate Finance ASRI Edward Tanuwijaya mengatakan perseroan masih melakukan asesmen terhadap dampak penuh kenaikan BI Rate tersebut. Menurutnya, penyesuaian bunga KPR maupun kredit pemilikan apartemen (KPA) oleh perbankan umumnya tidak terjadi secara langsung.

Perseroan menyebut hingga saat ini belum terdapat perubahan signifikan pada bunga KPR untuk produk-produk yang dipasarkan. Meski demikian, dampak kenaikan suku bunga diperkirakan baru akan terlihat dalam satu hingga dua bulan ke depan.

“Dampaknya mungkin baru terlihat satu sampai dua bulan ke depan. Kita coba akan sesuaikan dengan harga produk-produk yang ada,” katanya kepada Bisnis, dikutip Senin (25/5/2026).

Di tengah ketidakpastian suku bunga dan pelemahan nilai tukar rupiah, pengembang kawasan Alam Sutera tersebut kini lebih selektif menentukan fokus produk yang dipasarkan. Perseroan menilai segmen rumah dengan harga Rp1 miliar hingga Rp3 miliar masih menjadi pasar yang potensial.

“Kita coba konsentrasi ke produk Rp1 miliar sampai Rp3 miliar karena market-nya masih cukup banyak menyerap,” jelasnya.

ASRI juga mengakui adanya potensi kenaikan harga material akibat pelemahan rupiah dan dinamika geopolitik global. Kendati demikian, sebagian kenaikan biaya tersebut dinilai masih dapat diteruskan kepada konsumen, meski berpotensi menekan margin keuntungan.

Pada 2026, ASRI menargetkan marketing sales sebesar Rp2,8 triliun. Penjualan masih didominasi segmen rumah tapak yang menyumbang sekitar 70%-80% dari total target, sedangkan sisanya berasal dari produk komersial seperti lahan kavling dan ruko.

Dalam lima tahun terakhir, porsi pembelian menggunakan KPR tercatat berada di kisaran 50%-70%. Khusus pada kuartal I/2026, sekitar 70% pembeli rumah menggunakan fasilitas KPR karena transaksi produk komersial relatif lebih sedikit.

Perseroan juga memanfaatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mendorong penjualan rumah stok atau inventory yang dapat diserahterimakan hingga akhir 2026. Namun, insentif tersebut hanya berlaku untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar sehingga tidak mencakup segmen hunian premium perseroan.

Sementara itu, Direktur MTLA Olivia Surodjo menilai kenaikan BI Rate menjadi 5,25% akan memengaruhi bunga KPR, meski efeknya diperkirakan baru terasa dalam tiga hingga enam bulan mendatang.

“Dengan kenaikan suku bunga agresif BI, tentu berpengaruh bagi sektor properti, terutama pada suku bunga KPR. Namun, kami melihat kenaikan suku bunga KPR dengan kenaikan BI Rate ke 5,25% masih cukup terkendali,” ujarnya.

MTLA mengungkapkan lebih dari 80% pembeli hunian di proyek-proyek Metland merupakan pembeli rumah pertama yang menggunakan fasilitas KPR. Kondisi tersebut membuat pergerakan suku bunga menjadi faktor penting yang memengaruhi minat beli masyarakat, khususnya pada segmen rumah tapak menengah.

Meski demikian, perseroan tetap optimistis mengejar target marketing sales tahun ini melalui strategi pemasaran yang adaptif dan penyediaan produk sesuai kebutuhan pasar.

“MTLA terus memantau perkembangan pasar dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Saat ini MTLA masih mengejar target marketing sales tahun 2026 melalui strategi pemasaran yang adaptif dan produk yang sesuai kebutuhan pasar,” tulis manajemen.

Untuk menjaga momentum penjualan pada kuartal II/2026, MTLA mengandalkan sejumlah strategi, termasuk memanfaatkan insentif PPN DTP serta memperkuat kerja sama dengan perbankan agar konsumen tetap memperoleh akses pembiayaan yang kompetitif.

Selain itu, perseroan tetap fokus mengembangkan proyek berjalan dan meluncurkan produk baru yang menyasar kebutuhan pasar saat ini.

Analis Kiwoom Sekuritas Adrian Djie mengatakan kenaikan BI Rate berisiko memicu kenaikan bunga KPR yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap properti.

“Kenaikan BI Rate berisiko mendorong kenaikan suku bunga KPR, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap properti,” ujarnya.

Selain memengaruhi sisi permintaan, kenaikan suku bunga juga dinilai dapat meningkatkan biaya pendanaan atau cost of debt emiten properti, khususnya perusahaan dengan eksposur utang yang cukup besar. Kombinasi kedua faktor tersebut berpotensi menekan margin dan pertumbuhan laba bersih.

Di tengah tren suku bunga tinggi, Kiwoom menilai emiten properti dengan basis pendapatan berulang atau recurring income akan lebih defensif dibandingkan emiten yang sangat bergantung pada marketing sales.

Pendapatan berulang dari pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, hingga sewa properti dinilai mampu memberikan visibilitas arus kas yang lebih stabil di tengah risiko perlambatan pasar properti residensial.

“Dalam kondisi suku bunga yang lebih tinggi, kami cenderung lebih positif terhadap emiten properti dengan basis pendapatan berulang dibandingkan emiten yang lebih bergantung pada marketing sales,” jelasnya.

Salah satu saham yang dinilai menarik dicermati adalah PWON. Secara teknikal, Kiwoom menilai saham PWON telah memasuki area oversold berdasarkan indikator Relative Strength Index (RSI).

Dia mengatakan apabila terjadi technical rebound, saham PWON berpeluang bergerak menuju area target jangka pendek di kisaran level 310.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menilai keputusan Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19–20 Mei 2026 dinilai bakal semakin membebani industri properti.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) memperkirakan bahwa pasar properti nasional diproyeksikan memasuki fase wait and see atau menahan diri seiring dengan kenaikan BI rate.

Wakil Ketua Umum REI, Bambang Ekajaya menyatakan pengetatan moneter ini bakal memperberat beban sektor properti yang saat ini tengah menghadapi tekanan biaya konstruksi.

Pasalnya, kenaikan suku bunga acuan tersebut akan langsung berdampak pada kenaikan bunga KPR nonsubsidi, sehingga memberatkan calon pembeli baru maupun konsumen yang sedang berjalan. Kondisi ini berisiko menyebabkan penjualan properti berisiko semakin menurun.

"Kalau ditambah bunga KPR juga melonjak pasti membuat calon pembeli akan menahan diri," kata Bambang kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Bambang menambahkan, transmisi kenaikan BI rate ke sektor perbankan komersial diproyeksi memakan waktu sekitar 2 bulan hingga 3 bulan ke depan.

"Memang kondisi saat ini serba sulit. Kenaikan BI rate tentu akan mendorong kenaikan suku bunga komersial termasuk untuk KPR nonsubsidi. Pasti efeknya akan memberatkan baik calon pembeli ataupun konsumen yang sedang mengangsur," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa keputusan mengerek suku bunga acuan tersebut dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tinggi gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

Kenaikan ini juga menjadi langkah preemptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5%-1% yang ditetapkan pemerintah.

“Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas untuk memperkuat kepentingan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global,” ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) menargetkan sebanyak 5.000 broker properti tersertifikasi hingga Oktober 2026 seiring dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025, yang mewajibkan broker properti memiliki sertifikat kompetensi.

Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Clement Francis mengatakan target tersebut optimistis tercapai mengingat tren pengajuan sertifikasi meningkat setelah aturan baru diberlakukan.

“AREBI menargetkan sampai batas waktu sosialisasi Permendag No. 33 Tahun 2025 pada Oktober 2026 ada 5.000 broker properti yang sudah tersertifikasi. Kami optimistis tercapai,” ujar Clement dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, sertifikasi kompetensi menjadi langkah penting untuk memperkuat profesionalisme dan standar layanan industri jasa perantaraan perdagangan properti di Indonesia.

AREBI melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi broker properti di Jakarta Design Centre (JDC) pada Senin (18/5/2026). Kegiatan sertifikasi digelar AREBI bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia (LSP BPI) dengan melibatkan sekitar 300 broker properti.

Acara itu turut dihadiri Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal S. Shofwan, Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag Dwinanto Rumpoko, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Adi Mahfudz Wuhadji, Ketua Dewan Pengarah LSP BPI Hartono Sarwono, serta Direktur Eksekutif LSP BPI Paulus Kusumo.

Iqbal mengatakan pemerintah mendukung penuh program sertifikasi broker properti guna menciptakan industri jasa perantara perdagangan properti yang sehat dan berkembang.

“Regulasi yang dibuat pemerintah menjadi langkah maju bagi industri jasa perantaraan perdagangan properti di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner BNSP Adi Mahfudz Wuhadji menilai sertifikasi kompetensi merupakan bentuk kepercayaan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi standar profesi.

“Kalau sudah tersertifikasi maka bisa dipercaya oleh masyarakat untuk menggunakan jasanya dan memberikan pelayanan yang baik,” katanya.

Paulus Kusumo menjelaskan setelah Permendag No. 33 Tahun 2025 diterapkan, terjadi akselerasi pengajuan sertifikasi dari pelaku usaha broker properti.

“Pelaku usaha kini semakin memahami pentingnya sertifikasi agar masyarakat dapat membedakan broker properti yang legal dan profesional dengan yang tidak,” ujarnya.

Dia menyebut hingga saat ini sebanyak 3.735 peserta telah mengikuti sertifikasi melalui skema lama dan 205 peserta melalui skema baru. Dengan tambahan sekitar 300 peserta pada kegiatan 18 Mei 2026, jumlah broker properti tersertifikasi terus bertambah. Selain itu, sebanyak 957 orang telah melakukan perpanjangan sertifikasi.

Saat ini, LSP BPI memiliki empat skema sertifikasi, yakni Kualifikasi Level VI Bidang Perantaraan Perdagangan Properti (Broker Properti), Kualifikasi Level VII Sub Bidang Manajerial, Marketing Officer Broker Properti, dan Analis Officer Broker Properti. Dua skema tambahan juga tengah dipersiapkan.

Dari sisi sumber daya, LSP BPI memiliki 19 asesor senior dan 24 asesor baru. Lembaga tersebut juga akan menambah 24 asesor baru untuk mendukung percepatan sertifikasi nasional.

Selain itu, LSP BPI telah memiliki 6 Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan berencana menambah TUK baru bekerja sama dengan AREBI di berbagai daerah.

Paulus mengakui masih terdapat tantangan dalam implementasi sertifikasi, terutama karena sebagian pelaku usaha belum terbiasa dengan proses assessment serta memandang aturan tersebut secara negatif.

“Proses pelaksanaan sertifikasi memang memerlukan effort dan biaya, tetapi dengan sosialisasi perlahan pelaku usaha dapat melaksanakannya dengan baik,” ujarnya.

Program sertifikasi broker properti tersebut juga mendapat dukungan dari pelaku industri. Presiden Direktur ERA Indonesia Darmadi Darmawangsa menilai sertifikasi menjadi langkah penting dalam penataan industri broker properti nasional.

Hal senada disampaikan Executive Director Century 21 Indonesia Daniel Handojo. Menurutnya, sertifikasi tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menunjukkan profesionalisme broker properti kepada masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) memperbarui susunan Dewan Komisaris dan Direksi perseroan. Manajemen juga berkomitmen melakukan hibah lahan di Meikarta untuk program 3 juta rumah.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat (8/5/2026), pemegang saham menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk capaian pendapatan sebesar Rp4,52 triliun dan EBITDA Rp381,3 miliar.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui susunan baru Dewan Komisaris dan Direksi yang efektif berlaku sejak penutupan RUPST 2026.

Susunan Dewan Komisaris LPCK kini dipimpin oleh Didik Junaedi Rachbini sebagai Presiden Komisaris Independen. Adapun jajaran komisaris lainnya terdiri dari Hadi Cahyadi sebagai Komisaris Independen serta Charles Rigoux dan George Raymond Zage III sebagai Komisaris.

Sementara itu, posisi Presiden Direktur dijabat Agus Arismunandar dengan didampingi Marshal Martinus Tissadharma dan Indryanarum sebagai Direktur.

Manajemen LPCK menyatakan optimistis jajaran baru tersebut dapat memperkuat kolaborasi dan kepemimpinan perseroan dalam mendorong pertumbuhan bisnis, terutama di sektor properti yang dinilai masih memiliki prospek positif.

“Kami meyakini kolaborasi dan kepemimpinan yang solid dari para profesional tersebut akan memberikan nilai tambah signifikan dalam mendorong pertumbuhan bisnis,” tulis manajemen dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Kinerja LPCK pada 2025 ditopang oleh serah terima rumah tapak, apartemen, unit komersial seperti ruko, serta penjualan lahan industri. Selain itu, segmen nonproperti melalui pengelolaan kawasan juga turut menopang pendapatan perseroan.

Dari sisi profitabilitas, LPCK membukukan EBITDA positif sebesar Rp381,3 miliar dengan EBITDA margin sebesar 8% terhadap total pendapatan.

Pada agenda RUPST lainnya, pemegang saham juga menyetujui dan meratifikasi partisipasi perseroan dalam program pembangunan 3 juta rumah melalui hibah lahan kepada Pemerintah Indonesia.

Perseroan menyebut hibah lahan tersebut ditujukan untuk membantu mengatasi backlog perumahan nasional, memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta mendorong sektor perumahan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Kawasan koridor Cikarang–Bekasi, khususnya KM34 exit Cibatu termasuk kawasan Meikarta, dipilih sebagai lokasi pengembangan lantaran dinilai strategis sebagai pusat industri nasional dengan kebutuhan hunian yang tinggi serta didukung konektivitas infrastruktur yang terintegrasi.

Menurut manajemen, penghibahan lahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Selain menjadi kontribusi sosial, langkah tersebut juga dinilai sebagai strategi jangka panjang untuk membuka potensi nilai kawasan melalui peningkatan aktivitas ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan permintaan produk residensial maupun komersial di sekitar kawasan.

Berikut susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LPCK terbaru.

Dewan Komisaris :

• Presiden Komisaris (Independen) : Didik Junaedi Rachbini
• Komisaris Independen : Hadi Cahyadi
• Komisaris : Charles Rigoux
• Komisaris : George Raymond Zage III

Dewan Direksi :

• Presiden Direktur : Agus Arismunandar
• Direktur : Marshal Martinus Tissadharma
• Direktur : Indryanarum

Pasar properti nasional menunjukkan ketahanan di tengah tekanan eksternal dan faktor musiman, dengan segmen rumah menengah dan kecil menjadi penopang utama. Hal ini tercermin dari data Pinhome Home Sell Index (PHSI) dan Pinhome Home Rental Index (PHRI) kuartal I 2026.

Indeks Harga Jual Rumah Nasional tercatat relatif stabil dengan penurunan tipis sebesar -0,1% secara kuartalan maupun tahunan. Namun, performa berbeda terlihat antar segmen. Rumah tipe kecil dan menengah menunjukkan ketahanan, dengan Tipe ≤54 tumbuh +0,3% dan Tipe 121–200 naik +0,5% secara kuartalan.

Chief Executive Officer (CEO) & Founder Pinhome, Dayu Dara Permata mengatakan bahwa segmen ini tetap kuat karena faktor kebutuhan dasar.

“Segmen rumah kecil dan menengah menjadi penopang pertumbuhan pasar, didorong oleh keterjangkauan dan kebutuhan hunian dasar yang menjaga permintaan tetap stabil,” ujarnya.

Sebaliknya, segmen premium mengalami tekanan. Rumah Tipe ≥201 tercatat turun -0,5% secara kuartalan dan -0,7% secara tahunan. Penurunan ini mencerminkan sikap hati-hati investor di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak konflik Timur Tengah dan faktor cuaca.

Secara regional, pasar menunjukkan dinamika beragam. Di Jakarta, beberapa wilayah mengalami kenaikan terbatas, seperti Jakarta Timur yang mencatat pertumbuhan di Cakung dan Ciracas. Sementara itu, tekanan harga terlihat di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan akibat banjir di awal tahun.

Wilayah Bodetabek dan Banten cenderung stabil dengan pertumbuhan di segmen menengah, terutama di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan yang mencatat kenaikan hingga +4% pada tipe 121–200.

Di luar Jabodetabek, tren serupa juga terlihat. Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan di Kota Cimahi berkat konektivitas transportasi, sementara beberapa wilayah lain terkoreksi akibat cuaca ekstrem. Jawa Tengah dan Yogyakarta mendapat dorongan dari pembangunan tol, sedangkan Jawa Timur relatif stagnan dengan pengecualian Kota Malang yang mencatat kenaikan.

Di Bali, Denpasar mengalami penurunan harga akibat kemacetan, sementara di Sumatera dan Kalimantan terjadi pergerakan campuran dengan kenaikan dan koreksi terbatas.

Sementara itu, pasar sewa justru menunjukkan pertumbuhan positif di berbagai wilayah. Secara nasional, rumah tipe 55–120 naik +0,8% dan tipe ≤54 meningkat +0,7%. Pertumbuhan lebih tinggi secara tahunan tercatat pada tipe 55–120 (+2,6%) dan tipe ≥201 (+2,3%).

Di Jakarta, kenaikan harga sewa terkonsentrasi di wilayah pusat bisnis. Jakarta Pusat mencatat kenaikan signifikan hingga +5% untuk tipe 55–120, seiring pemulihan sektor perkantoran. Jakarta Timur juga menunjukkan peningkatan sebagai alternatif hunian dengan akses ke pusat bisnis.

Di wilayah Bodetabek, khususnya Tangerang Raya, pertumbuhan sewa didorong ekspansi kawasan komersial dan penetapan BSD sebagai kawasan ekonomi khusus, yang meningkatkan permintaan hunian.

Meski demikian, beberapa wilayah mengalami koreksi terbatas.

“Pasar sewa di beberapa kota masih menunjukkan ketahanan meskipun ada penurunan di wilayah tertentu akibat faktor ekonomi dan cuaca,” ujar Dara.

“Kota Surabaya dan Malang mencatat kenaikan didorong infrastruktur dan aktivitas pendidikan, sementara Denpasar cenderung stabil dengan tekanan di segmen kecil akibat kelebihan suplai," tuturnya.

Secara keseluruhan, data menunjukkan pasar properti Indonesia tetap stabil dengan dukungan kuat dari segmen menengah, sementara pasar sewa terus tumbuh sebagai alternatif investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) menargetkan total penjualan pemasaran atau marketing sales sebesar Rp2,8 triliun pada 2026.

Direktur Corporate Finance ASRI Edward Tanuwijaya mengatakan target ini didukung oleh kontribusi yang seimbang dari pengembangan hunian dan komersial.

Berdasarkan target tersebut, dia memerinci kontribusi hunian Alam Sutera mencapai sekitar Rp1,6 triliun, hunian Suvarna Sutera sekitar Rp700 miliar, dan unit komersial mencapai sekitar Rp500 miliar.

“Dengan mempertimbangkan ketidakpastian kondisi geopolitik saat ini yang dapat memengaruhi permintaan properti di dalam negeri, kami menetapkan target pertumbuhan marketing sales pada 2026 secara konservatif, yaitu sebesar Rp2,8 triliun,” ujarnya, Senin (19/4/2026).

Sebagai perbandingan, pada 2025, ASRI mencatat total marketing sales sebesar Rp2,44 triliun. Segmen hunian masih menjadi kontributor utama dengan porsi sekitar 70% dari total penjualan, sementara segmen komersial menyumbang sekitar 30%.

Penjualan hunian tapak atau landed house mencapai Rp1,72 triliun. Angka ini terutama didorong oleh proyek Alam Sutera Township sebesar Rp1,34 triliun, diikuti Suvarna Sutera Township sebesar Rp381 miliar.

Permintaan hunian tetap kuat, didukung oleh beragam pilihan produk, harga yang menarik, serta kebutuhan nyata dari konsumen atau end user. Sementara itu, penjualan dari segmen komersial mencapai Rp717 miliar.

Capaian ini didorong oleh permintaan yang solid terhadap unit komersial di kawasan Alam Sutera dan Suvarna Sutera, menunjukkan minat yang terus berlanjut dari pelaku usaha maupun investor.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) membidik target pertumbuhan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp2 triliun pada 2026. Hingga kuartal I/2026, MTLA sudah merealisasikan marketing sales sebesar 20,05% dari target tersebut.

Direktur MTLA Olivia Surodjo mengatakan capaian tersebut mencerminkan tantangan yang masih membayangi sektor properti, sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi perseroan untuk mengakselerasi penjualan pada sisa tahun ini.

“Pada tahun ini kami menargetkan marketing sales yang terdiri dari pre sales dan recurring revenue hampir Rp2 triliun, dengan realisasi hingga Maret 2026 mencapai Rp401 miliar,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Adapun, target marketing sales MTLA pada tahun ini tercatat naik tipis dari realisasi marketing sales sepanjang 2025 yang senilai Rp1,87 triliun.

Sepanjang 2025, kinerja pendapatan dan laba MTLA juga tercatat kurang maksimal. Manajemen mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari kondisi pasar properti yang masih dalam fase penyesuaian sejak tahun lalu.

Permintaan properti lebih didominasi segmen menengah, sementara segmen atas cenderung lebih selektif, sehingga menahan laju penjualan.

Selain itu, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil serta ketidakpastian global turut menekan daya beli masyarakat. Dampaknya tidak hanya terasa pada sisi penjualan, tetapi juga pada profitabilitas perusahaan, meskipun tetap dijaga melalui strategi bisnis yang selektif dan pengelolaan yang hati-hati.

Meski awal tahun belum terlalu kuat, MTLA tetap membidik pertumbuhan kinerja pada 2026. Dari sisi pendapatan, segmen residensial masih menjadi kontributor utama, sementara laba diharapkan tumbuh seiring stabilnya kontribusi pendapatan berulang.

Secara keseluruhan, Olivia mengatakan outlook pada tahun ini masih diwarnai berbagai tantangan, mulai dari dinamika geopolitik global hingga isu energi yang berpotensi mendorong kenaikan biaya konstruksi dan menekan daya beli masyarakat.

Andalkan Residensial dan Strategi Penjualan

Untuk mengejar target marketing sales, MTLA menyiapkan sejumlah strategi, seperti meluncurkan produk residensial yang sesuai kebutuhan pasar, mengoptimalkan penjualan proyek eksisting, serta meningkatkan kontribusi recurring income.

Perseroan juga memperkuat pemasaran digital dan menjalin kolaborasi strategis guna memperluas jangkauan pasar.

Segmen residensial tetap menjadi andalan utama, dengan dukungan tambahan dari segmen hotel dan komersial yang memberikan kontribusi pendapatan yang lebih stabil.

Sepanjang 2025, pendapatan MTLA tercatat senilai Rp1,78 triliun pada akhir 2025. Angka ini turun 11,89% dari Rp2,02 triliun pada 2024. MTLA pun mengantongi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi Rp412,93 miliar pada 2025 yang juga turun 12% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp469,25 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbuka, termasuk melalui skema pembiayaan berbasis syariah. Hingga akhir Maret 2026, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama anak usahanya, PT Bank Syariah Nasional (BSN), menguasai sekitar 72 persen pangsa pasar KPR subsidi. Total penyaluran mencapai 28.811 unit rumah. Angka ini jauh melampaui bank lain, termasuk bank syariah maupun konvensional.

Bagi masyarakat, terutama yang menghindari skema berbasis bunga, pembiayaan syariah menjadi alternatif yang semakin diminati. Skema ini dinilai lebih sesuai dengan prinsip keuangan syariah, dengan akad yang jelas dan transparan.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan, capaian tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh. “BTN terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pembiayaan perumahan, khususnya bagi MBR,” ujarnya dikutip Selasa (7/4/2026).

Selama ini, kebutuhan rumah masih menjadi persoalan utama bagi masyarakat. Harga properti yang terus meningkat membuat banyak keluarga kesulitan memiliki hunian tanpa dukungan pembiayaan.

Dalam konteks ini, skema KPR subsidi, termasuk yang berbasis syariah, menjadi solusi. Selain cicilan yang lebih terjangkau, kepastian akad juga memberi rasa aman bagi nasabah.

Sejak 1976, BTN telah membiayai lebih dari 4 juta unit rumah. Hingga Maret 2026, penyaluran KPR subsidi BTN saja mencapai Rp 3,65 triliun untuk lebih dari 21 ribu unit rumah.

Di tengah tingginya kebutuhan, pelaku usaha properti dan lembaga keuangan juga dituntut lebih adaptif. Tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memastikan skema yang mudah dipahami masyarakat.

Selain itu, masyarakat diimbau lebih cermat sebelum mengambil pembiayaan. Memahami akad, kemampuan membayar, serta jangka waktu cicilan menjadi hal penting agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari.

BTN menyatakan akan terus memperluas akses pembiayaan perumahan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan pengembang. Upaya ini diharapkan membuat kepemilikan rumah semakin merata, termasuk melalui skema yang sesuai prinsip syariah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia dengan Korea Selatan telah menandatangani 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan nilai US$10,2 miliar atau Rp173 triliun.

Usai menghadiri forum 'Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth' di Korea Selatan, Airlangga menjelaskan bahwa terdapat 10 MoU yang ditandatangani kedua negara. Kerja sama investasi itu menyasar sektor energi dan green transition, tenaga surya, carbon capture and storage (CCS), renewable energy, serta industri dan manufaktur, baik baja, baterai, hingga transportasi ramah lingkungan.

Selain itu, investasi juga menyasar sektor digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Lalu, properti dan infrastruktur termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai (BSD).

Terdapat pula kerja sama bisnis dan asosiasi antara Kadin serta KCCI, terutama untuk mendorong komitmen bisnis. Lalu, investasi juga terkait dengan pasok baterai, serta investasi manufaktur teknologi. Investasi perusahaan Korea Selatan seperti POSCO pun dilanjutkan.

Kemudian, terdapat pula tawaran dari Lotte Chemical yang mengundang Danantara untuk masuk sebagai investor.

"Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor," kata Airlangga pada Rabu (1/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa sebelumnya di Jepang, Indonesia juga telah menandatangani MoU terkait investasi dengan nilai US$23,6 miliar atau Rp401 triliun. Sejumlah sektor disasar antara lain energi dan transisi energi, minyak dan gas terutama untuk proyek Masela, industri dan hilirisasi, keuangan, hingga investasi kelembagaan melalui JETRO dan Kadin.

"Artinya dari kunjungan Bapak Presiden di kedua negara ini [Jepang dan Korea Selatan] menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun," kata Airlangga.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan bahwa di Korea Selatan, pemerintah juga bertemu dengan 11 pengusaha besar.

"Dan ini juga mereka bisa menyampaikan langsung ke Bapak Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] inputnya, kemudian feedback-nya, dan juga apa kendala-kendalanya yang memang mereka ada di Indonesia. Bapak Presiden sangat responsif dan sangat terbuka," katanya.

Menurutnya, di tengah gejolak geopolitik yang panas, minat investasi dari Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia masih tinggi. Menurutnya, Jepang merupakan investor nomor 5 terbesar di Indonesia. Lalu, Korea Selatan menempati urutan 7 sebagai investor terbesar.

"Kalau kita lihat juga investasinya juga meningkat secara average itu Korea setiap tahunnya sekitar 14%, Jepang juga sekitar 8-9% setiap tahunnya," ujar Rosan.

KOMPAS.com — PT Pos Properti Indonesia membukukan kinerja positif pada awal tahun 2026 di tengah tekanan sektor properti akibat lemahnya daya beli masyarakat dan tingginya biaya pendanaan.

"Kami masih optimistis mengejar pertumbuhan di 2026. Dari pergerakan suku bunga dan daya beli masyarakat saat ini, kami melihat masih ada peluang besar," ujar Chief Commercial Officer PT Pos Properti Indonesia Aldhita Prayudhiputra dalam rilisnya, Selasa (31/3/2026).

Perusahaan menargetkan pertumbuhan sebesar 18 persen sepanjang 2026, melampaui proyeksi pertumbuhan industri properti yang berada di kisaran 5,2 persen hingga 5,9 persen dalam lima tahun ke depan.

Leasing Dominasi Pendapatan

Kinerja positif tersebut ditopang oleh aktivitas property leasing yang mencatatkan capaian maksimal sepanjang dua bulan pertama 2026.

Berdasarkan data internal, permintaan ruang komersial meningkat sejak akhir 2025, seiring mulai pulihnya aktivitas bisnis pascapandemi.

Segmen leasing saat ini berkontribusi sekitar 50–60 persen terhadap total pendapatan perusahaan.

Portofolio ini mencakup penyewaan ruang ritel, perkantoran, serta fasilitas komersial lain di berbagai lokasi strategis.

Beberapa sektor penyewa utama meliputi ritel modern, makanan dan minuman, jasa keuangan, serta layanan publik.

Kembangkan Bisnis Co-Living

Selain leasing, PT Pos Properti juga mulai mengembangkan bisnis co-living sebagai sumber pendapatan baru.

Perusahaan telah membuka dua lokasi co-living di kawasan strategis Jakarta, yakni di Jalan Fatmawati dan Gandaria, dengan total 50 kamar.

"Kami melihat respons pasar sangat antusias. Dalam waktu singkat setelah soft launching, tingkat okupansi sudah menunjukkan tren positif," ujar Aldhita.

Konsep co-living ini menyasar segmen profesional muda dengan menawarkan fleksibilitas sewa serta fasilitas seperti internet cepat, ruang komunal, dan akses transportasi publik.

Strategi Diversifikasi dan Ekspansi

PT Pos Properti mengandalkan strategi diversifikasi bisnis untuk menjaga kinerja di tengah tekanan sektor properti.

Perusahaan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan, melainkan mengembangkan portofolio bisnis yang saling melengkapi.

Ke depan, ekspansi akan dilakukan secara bertahap ke sejumlah kota besar dengan potensi komersial tinggi.

Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator, seperti permintaan pasar, daya beli masyarakat, tren okupansi, serta potensi imbal hasil.

Ekspansi difokuskan pada optimalisasi aset milik Pos Indonesia yang berada di lokasi strategis.

Perusahaan juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai mitra untuk meningkatkan produktivitas aset.

Meski demikian, ekspansi tetap dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan perubahan perilaku pasar.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif berupa denda dengan total nilai Rp5,625 miliar serta larangan kepada sejumlah pihak dalam kasus penawaran umum perdana saham (IPO) PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA).

“OJK akan senantiasa melakukan penegakan hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor pasar modal agar pasar modal Indonesia dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, serta berintegritas,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

PT POSA dikenai denda sebesar Rp2,7 miliar karena melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Sanksi tersebut dijatuhkan karena PT POSA menyajikan piutang pihak berelasi kepada PT Bintang Baja Hitam sebesar Rp31,25 miliar dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2019.

Selain itu, PT POSA juga mencatat uang muka pembayaran kepada PT Ardha Nusa Utama sebesar Rp116,7 miliar dalam Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2019 hingga LKTT 2023.

Namun, piutang dan uang muka tersebut dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan sehingga tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset PT POSA.

OJK menyatakan dana tersebut berasal dari hasil IPO yang kemudian mengalir kepada Benny Tjokrosaputro sebesar Rp126,6 miliar dan kepada PT Ardha Nusa Utama sebesar Rp116,7 miliar.

PT Ardha Nusa Utama sendiri dipimpin oleh Ibrahim Hasybi selaku Direktur. Ibrahim juga menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Hanson International Tbk, perusahaan yang juga dikendalikan oleh Benny Tjokrosaputro.

OJK pun melarang Benny Tjokrosaputro selaku Pengendali PT POSA untuk menjadi dewan komisaris, direksi, dan atau pengurus perusahaan di bidang pasar modal seumur hidup sejak surat ditetapkan pada 13 Maret 2026.

Benny Tjokrosaputro dinilai menjadi pihak yang menyebabkan PT POSA terbukti melanggar ketentuan dalam UU Pasar Modal.

Selanjutnya, OJK juga mengenakan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan penyajian pada laporan keuangan PT POSA.

Gracianus Johardy Lambert dan Astried Damayanti selaku Direksi PT POSA periode 2019 dikenai denda sebesar Rp110 juta secara tanggung renteng.

Kemudian, Gracianus Johardy Lambert, Basuki Widjaja, dan Eko Heru Prasetyo selaku Direksi PT POSA periode 2020-2023 dikenai denda sebesar Rp1,95 miliar secara tanggung renteng.

OJK pun melarang Gracianus Johardy Lambert selaku Direktur Utama POSA periode 2019-2023 untuk melakukan kegiatan di bidang pasar modal selama lima tahun sejak surat ini ditetapkan.

Selain itu, dua akuntan publik juga dikenai sanksi. AP Patricia yang pada saat penugasan merupakan Rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dikenai denda sebesar Rp150 juta.

AP Helli Isharyanto Budi Susetyo selaku Rekan pada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono juga dikenai denda sebesar Rp150 juta.

Pihak lain yang dikenai sanksi yakni PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia (PT NH Korindo Sekuritas Indonesia) dengan denda sebesar Rp525 juta dan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha selama satu tahun sejak surat sanksi ditetapkan.

Dalam proses IPO PT POSA, OJK menyatakan bahwa PT NH Korindo Sekuritas Indonesia terbukti mengalokasikan penjatahan pasti kepada Kahar Anwar, Francis Indarto, dan Yenny Sutanto yang merupakan nominee dari Benny Tjokrosaputro selaku Pengendali PT POSA.

Penjatahan pasti juga diberikan kepada Agung Tobing yang merupakan nominee dari Benny Tjokrosaputro. Pemesanan saham tersebut dilakukan tanpa disertai formulir pemesanan saham asli.

Selain itu, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia juga tidak melakukan prosedur customer due diligence yang memadai terhadap para investor penjatahan pasti tersebut, termasuk dalam proses verifikasi pemilik manfaat (beneficial owner) dan sumber dana.

Amir Suhendro Samirin yang menjabat sebagai Direktur PT NH Korindo Sekuritas Indonesia pada 2019, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp40 juta dan larangan melakukan kegiatan di pasar modal selama satu tahun sejak surat sanksi ditetapkan.

Sanksi tersebut dijatuhkan karena Amir dinilai tidak mengurus perusahaan efek untuk kepentingan perusahaan dengan kehati-hatian dan tanggung jawab yang memadai.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sejumlah sanksi administratif dan larangan kepada sejumlah emiten serta pihak terkait atas pelanggaran di sektor pasar modal. OJK menjatuhkan sanksi terhadap termasuk PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), hingga Benny Tjokrosaputro alias Bentjok.

Berikut adalah sejumlah sanksi dan denda yang dijatuhkan OJK terkait pelanggan ketentuan di bidang pasar modal.

Kasus PT Bliss Properti Indonesia Tbk. (POSA)

OJK menjatuhkan denda kepada POSA sebesar Rp2,7 miliar atas pelanggaran ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Pelanggaran tersebut terkait penyajian piutang pihak berelasi kepada PT Bintang Baja Hitam senilai Rp31,25 miliar, serta uang muka kepada PT Ardha Nusa Utama sebesar Rp116,7 miliar yang dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan untuk diakui sebagai aset perusahaan.

Dana tersebut diketahui berasal dari hasil IPO yang mengalir, antara lain kepada Benny Tjokrosaputro sebesar Rp126,6 miliar dan ke Ardha Nusa Utama sebesar Rp116,7 miliar.

Karena kasus tersebut, Benny Tjokrosaputro selaku pengendali POSA dijatuhi sanksi larangan seumur hidup untuk menjadi anggota dewan komisaris, direksi, atau pengurus perusahaan di bidang pasar modal.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah direksi POSA. Sanksi tersebut diberikan pada Gracianus Johardy Lambert dan Astried Damayanti selaku direksi periode 2019 dikenai denda Rp110 juta secara tanggung renteng.

Kemudian, sanksi kepada Gracianus Johardy Lambert, Basuki Widjaja, dan Eko Heru Prasetyo selaku direksi periode 2020–2023, dikenai denda Rp1,95 miliar secara tanggung renteng.

OJK juga kembali memberikan sanksi ke Gracianus Johardy Lambert yang menjabat sebagai direktur utama periode 2019–2023, dengan dikenai larangan beraktivitas di pasar modal selama 5 tahun.

Selain itu, Akuntan Publik Patricia yang saat penugasan merupakan rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dikenai denda Rp150 juta karena tidak sepenuhnya menerapkan standar profesional akuntan publik dalam audit laporan keuangan POSA.

Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada Akuntan Publik Helli Isharyanto Budi Susetyo dengan denda Rp150 juta terkait audit laporan keuangan 2021.

Dalam perkara yang sama, PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia atau NH Korindo Sekuritas selaku penjamin emisi efek dikenai denda Rp525 juta serta pembekuan izin usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun.

NH Korindo Sekuritas dinilai melakukan pelanggaran dalam proses penjatahan saham IPO POSA dan tidak menjalankan prosedur customer due diligence secara memadai terhadap sejumlah investor.

Direktur NH Korindo Sekuritas periode 2019, Amir Suhendro Samirin, juga dikenai denda Rp40 juta dan larangan beraktivitas di pasar modal selama 1 tahun.

Secara keseluruhan, total sanksi administratif berupa denda yang dikenakan terkait pelanggaran pada kasus POSA mencapai Rp5,625 miliar.

Kasus PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT)

OJK memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan karena tidak melaksanakan prosedur transaksi benturan kepentingan terkait perubahan perjanjian kredit dengan PT Mitra Buana Korporindo serta pengakuan utang dengan PT Celestia Sinergi Indonesia.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada Tan Heng Lok berupa denda Rp45 juta dan larangan menjadi komisaris, direksi, atau pengurus perusahaan di pasar modal selama 5 tahun karena dinilai memperoleh keuntungan dari transaksi benturan kepentingan tersebut.

Adapun, OJK menegaskan penjatuhan sanksi terhadap POSA, SBAT, Benny Tjokro, dan pihak lainnya merupakan langkah tegas dalam penegakan hukum untuk menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia.

“Selanjutnya, OJK akan senantiasa melakukan penegakan hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor pasar modal agar pasar modal Indonesia dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, serta berintegritas,” tulis OJK.