Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan kawasan industri di Indonesia masih dibayangi berbagai persoalan mendasar mulai dari sengketa lahan, keterbatasan infrastruktur, hingga insentif fiskal yang dinilai belum cukup kompetitif.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Tri Supondy mengatakan kawasan industri memiliki peran strategis sebagai penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, Tri menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang menghambat optimalisasi peran tersebut. Kemenperin memetakan sedikitnya delapan klaster permasalahan yang saat ini dihadapi kawasan industri di berbagai wilayah Indonesia.

"Pertama, dari sisi pertanahan dan tata ruang, kawasan industri masih menghadapi persoalan tumpang tindih peruntukan lahan, sengketa lahan, serta ketidakpastian terkait keberlanjutan hak guna bangunan (HGB)," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI tentang RUU Kawasan Industri di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (29/6/2026).

Kedua, pada aspek lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan di kawasan industri dinilai belum optimal. Dia mengatakan masih terjadi pencemaran lingkungan, tingginya ketergantungan terhadap energi fosil, serta perlunya tata kelola limbah industri yang lebih tertib untuk meminimalkan potensi konflik sosial dan ekonomi dengan masyarakat sekitar kawasan.

Ketiga, keterbatasan infrastruktur juga masih menjadi hambatan utama. Permasalahan tersebut mencakup pasokan utilitas, konektivitas logistik, serta minimnya fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Keempat, dari sisi perizinan. Tri menyebut, proses perizinan yang panjang dan kompleks masih menjadi kendala dalam pengembangan kawasan industri maupun realisasi investasi baru.

Kelima, persoalan keamanan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Menurutnya, gangguan keamanan masih kerap terjadi di sejumlah kawasan industri.

"Di sisi lain, belum seluruh kawasan industri memperoleh status objek vital nasional yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian lebih besar bagi aktivitas usaha," jelasnya.

Keenam, Kemenperin juga menyoroti aspek keberpihakan terhadap industri kecil dan menengah (IKM). Implementasi kewajiban penyediaan kavling khusus bagi IKM di kawasan industri dinilai belum berjalan optimal. Program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan juga masih memerlukan penguatan.

Ketujuh, dari bidang kelembagaan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dinilai belum berjalan efektif. Akibatnya, berbagai proses strategis seperti percepatan perizinan maupun pembangunan infrastruktur belum dapat dinikmati pelaku usaha secara cepat dan terintegrasi.

"Terakhir, dari sisi fiskal dan stimulus investasi, insentif yang tersedia saat ini dinilai belum cukup kuat untuk meningkatkan daya tarik investasi secara signifikan di dalam kawasan industri," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten pengolahan limbah, PT Multi Hanna Kreasindo Tbk. (MHKI) mengincar pertumbuhan pendapatan pada 2026 seiring dengan peningkatan kapasitas operasional.

MHKI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah industri dan telah mendapat perizinan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Perizinan perseroan meliputi pengangkutan (transporter), pengumpul, pengolahan, dan pemanfaatan limbah B3 dan non B3.

Alwi, Direktur Utama MHKI, menyampaikan ke depan perseroan memandang bahwa peluang pertumbuhan masih terbuka, didukung oleh permintaan pasar yang tetap solid serta peningkatan kapasitas operasional.

“Perseroan akan terus menjalankan strategi usaha secara terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tata kelola perusahaan yang baik,” paparnya dalam siaran pers, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan laporan keuangan audited, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp212,98 miliar pada 2025, meningkat 24% dari Rp172,30 miliar pada 2024. Kenaikan ini didorong oleh kontribusi pendapatan jasa dan penjualan barang, seiring ekspansi aktivitas pengelolaan limbah dan logistik.

Sejalan dengan itu, laba neto tahun berjalan juga meningkat menjadi Rp39,97 miliar, dibandingkan Rp32,19 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba tersebut mencerminkan perbaikan kinerja operasional di tengah peningkatan beban usaha.

Alwi menyampaikan kinerja MHKI pada 2025 didukung oleh permintaan yang tetap kuat dari pelanggan utama, khususnya di sektor energi dan sektor industri lainnya.

Hal ini semakin mempertegas posisi perseroan sebagai pelaku strategis dalam industri pengolahan limbah industri B3 dan non-B3, yang memiliki karakteristik high barrier to entry serta menuntut standar kepatuhan lingkungan, keselamatan, dan regulasi yang ketat.

Dari sisi operasional, perseroan menunjukkan disiplin dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan efisiensi. Seiring dengan meningkatnya aktivitas usaha, biaya operasional mengalami kenaikan, terutama pada komponen transportasi dan tenaga kerja.

Namun demikian, MHKI tetap mampu menjaga struktur biaya secara optimal, tercermin dari beban penjualan yang terjaga pada tingkat yang proporsional serta efisiensi berkelanjutan pada beban administrasi seiring dengan meningkatnya skala usaha.

Sepanjang 2025, sambung Alwi, MHKI memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui realisasi investasi strategis. Pengembangan fasilitas operasional, termasuk proyek di Lamongan serta penguatan infrastruktur di Semarang, dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jangkauan layanan, serta mendukung peningkatan kualitas operasional secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), MHKI terus memperkuat perannya dalam mendukung pengelolaan limbah industri yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Aktivitas operasional diarahkan tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan bisnis, tetapi juga untuk berkontribusi terhadap pengurangan dampak lingkungan serta peningkatan standar pengelolaan limbah industri di Indonesia.

“Perseroan akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja,” ujar Alwi.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan pencemaran 2,5 juta ton pestisida di Sungai Cisadane akan mengancam ekosistem perairan dan berimbas kepada kesehatan manusia.

Peneliti Ahli Utama Bidang Teknik Lingkungan dari Pusat Riset Limnologi dan Sumberdaya Air BRIN, Ignasius D.A. Sutapa mengatakan hal itu tidak lepas dari pengelolaan Sungai Cisadane untuk kebutuhan air baku, irigasi, dan penopang ekosistem perairan bagi penduduk maupun industri.

"Selama ini, sungai tersebut memang disinyalir menghadapi persoalan pencemaran kronis dari limbah domestik, industri, dan pertanian. Namun, insiden kali ini bersifat akut karena melibatkan volume besar zat beracun yang masuk secara tiba-tiba ke badan air,” ujar Ignas dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (15/2/2026).

Ignas menjelaskan ketika zat kimia tersebut memiliki tingkat larutan tinggi dalam air dan relatif stabil dalam lingkungan perairan, maka konsentrasinya dapat bertahan cukup lama untuk menyebar di sepanjang Sungai Cisadane. Alhasil Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memanfaatkan Sungai Cisadane akan terdampak.

“Kondisi ini memungkinkan wilayah hilir, termasuk lokasi pengambilan air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), ikut terdampak,” jelasnya.

Ignas menyampaikan rentetan bahaya yang dapat menyasar kesehatan manusia. Hal ini tidak lepas dari rantai hidup di perairan setempat, ketika residu pestisida memengaruhi jaringan organisme air berpindah ke predator tingkat yang lebih tinggi seperti ikan yang kemudian dikonsumsi oleh manusia sehingga berpotensi memicu gangguan kesehatan kronis.

Selain itu, masyarakat yang masih memanfaatkan Sungai Cisadane untuk mencuci dan mandi juga tidak luput dari masalah kesehatan. Efek jangka panjang dapat memicu kanker.

“Dalam jangka panjang, paparan kronis berpotensi memicu gangguan endokrin, kerusakan organ, bahkan risiko karsinogenik,” ungkapnya.

Dari sisi ekologis, kadar pestisida yang tinggi menyebabkan kematian massal biota air seperti ikan, zooplankton, dan fitoplankton. Tak hanya itu, kematian ikan massal juga tidak dapat terhindarkan.

BRIN, katanya, mengimbau kepada PDAM menutup sementara intake air baku di zona terdampak, peningkatan pemantauan kualitas air secara real-time, serta edukasi cepat kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan air sungai hingga dinyatakan aman.

Ignas menuturkan nantinya BRIN akan melakukan identifikasi jenis dan konsentrasi pestisida, serta memberikan rekomendasi teknologi pengolahan air baku yang efektif bagi PDAM. Termasuk mengukur dampak toksikologi pada biota lokal dan memprediksi waktu pemulihan ekosistem.

Ignas menilai perlu strategi jangka panjang seperti penguatan hukum bagi pelaku pencemaran B3, pembangunan sistem peringatan dini berbasis sensor kualitas air online, hingga diversifikasi sumber air baku untuk meningkatkan ketahanan air saat terjadi krisis.

“Kepada masyarakat, kami mengimbau agar tidak panik, tetapi tetap waspada dan mengikuti instruksi resmi pemerintah dan PDAM. Jangan menggunakan air sungai untuk memasak, minum, mencuci, atau mandi sampai ada pernyataan bahwa air telah aman. Hindari konsumsi ikan dari wilayah terdampak selama masa krisis,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten sawit milik TP Rachmat, PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) dan Aisin Takaoka Co., Ltd. meresmikan fasilitas produksi biokokas yang dijalankan oleh PT ATP Bio Indonesia.

Joni Tjeng, Corporate Secretary Triputra Agro, menyampaikan peresmian fasilitas produksi biokokas PT ATP Bio Indonesia di Ambawang, Kubu Raya, Kalimantan Barat dilakukan pada Selasa (9/12/2025).

Sebagai informasi, PT ATP Bio Indonesia merupakan perusahaan Joint Venture antara Aisin Takaoka Co., Ltd. Jepang dan PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG). Adapun Aisin Takaoka merupakan bagian dari Aisin Corporation yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Toyota Motor Corporation.

Joni menuturkan tidak ada dampak material atas peresmian fasilitas produksi biokokas PT ATP Bio Indonesia tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, Manajemen TAPG menjelaskan Biokokas berbasis cangkang sawit merupakan terobosan dari hasil riset dan pengembangan oleh Aisin Takaoka dan menjadi yang pertama di dunia. Pengembangan biokokas ini merupakan teknologi baru dengan tujuan sebagai alternatif bahan bakar industri pengecoran baja (foundry) yang selama ini sangat bergantung pada batu bara kokas (coking coal).

Pemanfaatan cangkang sawit sebagai bahan baku biokokas merupakan upaya kedua perusahaan dalam mendorong penggunaan energi hijau. Biokokas dapat mengurangi emisi karbon dan limbah, dua tantangan utama yang dihadapi oleh industri pengecoran baja.

Hal ini dapat berkontribusi dalam upaya mewujudkan karbon netral, sekaligus menciptakan lingkungan dan masyarakat berkelanjutan. Keterlibatan TAPG dalam proyek tersebut juga selaras dengan komitmen keberlanjutan Triputra Agro Persada dengan target menjadi perusahaan netral karbon pada 2036.

Pada Juni 2024, President Aisin Takaoka Makoto Okuda menjelaskan hasil pengembangan biokokas berbasis cangkang sawit ini dapat menggantikan sepenuhnya penggunaan batu bara kokas dalam industri tanpa mengurangi kualitas pembakaran.

“Biokokas berbasis cangkang sawit ini dikembangkan dengan tujuan mengurangi emisi karbon dalam proses pengecoran baja yang selama ini menjadi tantangan utama industri, terutama bagi kami sebagai pemimpin industri. Bersama Triputra Agro Persada, kami memiliki filosofi yang sama untuk mengembangkan energi hijau dalam mewujudkan karbon netral,” ujar Okuda.

Triputra Agro Persada dipilih menjadi mitra dalam kerja sama ini, karena merupakan salah satu produsen CPO terbesar di Indonesia, dan memiliki visi keberlanjutan serupa untuk menjadi perusahaan netral karbon yang telah terlibat aktif dalam bisnis ramah lingkungan sejak lama.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memusnahkan 19.391 bal pakaian impor bekas yang berasal dari China, Korea Selatan dan Jepang, di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Nambo, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Mendag, pakaian bekas yang dimusnahkan tersebut berasal dari sitaan di wilayah Bandung pada Agustus 2025.

"Jadi, kegiatan pemusnahan pada hari ini dilakukan merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang dilakukan di Bandung yang telah dilakukan pengawasan terhadap 19.391 balpres pakaian bekas impor dengan nilai sekitar Rp112,35 miliar," ujar Budi dalam Konferensi Pers di PPLI, Jumat (14/11).

Budi menekankan penyitaan pakaian impor bekas di Bandung tersebut merupakan temuan terbesar yang pernah ditindak Kementerian Perdagangan, sehingga pemusnahannya membutuhkan waktu dan dibagi di beberapa lokasi.

Untuk di PPLI, pemusnahan dilakukan untuk 500 bal pakaian impor bekas. Diharapkan, nantinya seluruh sitaan dari Bandung tersebut bisa selesai dimusnahkan di akhir November.

"Hari ini sebanyak 500 bal pres. Jadi proses pemusnahan sudah dilakukan sejak 14 Oktober 2025 dan total yang sudah dimusnahkan adalah sebanyak 16.591 atau kurang lebih 85,56 persen. Nah, diharapkan pemusnahan ini akan selesai pada akhir November," jelasnya.

Ia menyebut pakaian impor itu berasal dari berbagai negara. Untuk yang ditemukan di Bandung, negara asalnya adalah Jepang, Korea Selatan dan China. Pemerintah akan terus menindak semua pengusaha yang masih kekeh impor pakaian bekas.

"Jadi kita itu melibatkan semua K/L, apakah itu BIN, Polri, kita bersama-sama. Kita bersama-sama, karena ini juga tugas kita bersama. Jadi bersama-sama mengawasi terhadap barang-barang ilegal ini," ujar Budi.

Budi menekankan ada dua sanksi pengusaha yang keukeuh impor pakaian bekas meski sudah dilarang pemerintah. Pertama, penutupan kegiatan usaha baik pengimpor maupun distributor. Kedua, meminta importir atau distributor untuk memusnahkan pakaian impor bekas yang mereka jual.

"Jadi kami ingatkan kembali kepada para importir bahwa impor pakaian bekas itu dilarang sesuai ketentuan yang berlaku dan pemerintah tentu akan bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan," pungkasnya.

Seorang siswi Sekolah Menengah Atas (SMA), Gracelyn Atmadja menjadi bagian dari penelitian pertama di Indonesia yang mengembangkan pemisah elektrolit padat biopolimer berbasis pati untuk baterai ramah lingkungan.

Penelitian itu dilakukan Gracelyn di bawah bimbingan dosen dan praktisi di Departemen Metalurgi dan Material Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc.Eng., serta peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. (Chan). Christin Rina Ratri.

Gracelyn mengaku, telah lama memiliki kepedulian mendalam terhadap limbah industri dan degradasi lingkungan. Kepedulian ini kemudian mendorongnya mencari solusi berbasis sains demi masa depan yang lebih bersih.

"Setiap hari kita bergantung pada teknologi, tetapi sering kali kita mengabaikan dampak ekologis di baliknya. Karena itu, saya ingin melakukan sesuatu yang berarti bagi planet ini," kata Gracelyn.

Gracelyn menjelaskan, teknologi modern seperti kendaraan listrik dan ponsel pintar masih sangat bergantung pada material baterai berbasis petrokimia yang berbahaya bagi lingkungan.

Dalam satu dekade, sebagian besar baterai konvensional akan mengalami korosi dan mencemari ekosistem karena penggunaan elektrolit cair berbasis litium yang beracun dan mudah terbakar. Persoalan ini pun menjadi dasar penelitian tim untuk menemukan alternatif yang lebih aman secara keseluruhan.

Seiring peningkatan upaya dunia dalam mengurangi jejak karbon industri energi, pencarian material baterai berkelanjutan menjadi prioritas global dalam pengembangan teknologi hijau. Adapun penelitian kolaboratif ini bertujuan mendapatkan pengganti komponen baterai beracun berbasis minyak bumi dengan alternatif yang lebih aman, dapat terurai secara hayati, dan berpotensi membentuk masa depan sistem energi terbarukan.

Mendukung penelitian Gracelyn, Prof. Chalid menegaskan bahwa estafet sains harus dimulai sejak dini.

"Rasa ingin tahu, dedikasi, dan semangat belajar, seperti yang ditunjukkan Gracelyn, membuktikan bahwa kemajuan ilmiah adalah perjalanan jangka panjang yang harus diteruskan lintas generasi," ujar Prof. Chalid.

Dr. (chan). Christin juga turut mengakui dedikasi Gracelyn dalam penelitian ini. Riset baterai padat berbasis pati ini disebut yang pertama di Indonesia, dan memiliki potensi kuat untuk dikembangkan ke skala industri.

"Yang luar biasa, sepanjang penelitian Gracelyn menunjukkan antusiasme dan kemampuan adaptasi yang tinggi, bahkan mengoptimalkan parameter proses untuk menghasilkan membran yang dapat berfungsi secara efektif dalam sistem baterai," tuturnya.

Dalam prosesnya, tim peneliti mengembangkan material biopolimer terbarukan menggunakan metode sintesis berenergi rendah dengan pati sebagai komponen dasar berkelanjutan untuk menggantikan pemisah petrokimia.

Pati, yang melimpah dan dapat diperbarui di Indonesia, dipilih karena struktur molekulnya yang mendukung migrasi ion. Pati yang dimodifikasi melalui proses ikatan silang termal (thermal cross-linking) dengan gliserol sebagai plastisizer, kemudian dikeringkan pada suhu 90°C, dan diproses menggunakan metode solution casting.

Penambahan lithium perchlorate akan meningkatkan mobilitas pembawa muatan dan stabilitas termal, menjadikan membran biopolimer hasil riset ini sebagai komponen menjanjikan untuk baterai solid-state, termasuk untuk kendaraan listrik.

"Terlibat dalam setiap tahap dari awal hingga akhir adalah pengalaman luar biasa. Saya belajar bahwa sains bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang memahami kesalahan dan memperbaikinya. Prosesnya sendiri mengajarkan bagaimana kemajuan sejati terjadi," kata Gracelyn.

Dari sisi akademik, Prof. Dr. Mochamad Chalid menekankan pentingnya penelitian ini dalam mendorong pemanfaatan material lokal yang ramah lingkungan dan efisien secara biaya.

"Indonesia menghadapi tantangan besar di bidang energi dan keberlanjutan. Penelitian ini bernilai tinggi karena memanfaatkan sumber daya lokal yang aman dan murah, serta berpotensi menggantikan material impor dalam industri baterai nasional," katanya.

Ia menambahkan, sifat-sifat utama dari membran biopolimer hasil rekayasa ini bahkan melampaui beberapa produk komersial yang ada. Untuk itu, penelitian direncanakan dilanjutkan ke tahap uji reproduktibilitas dan skala industri, agar dapat diterapkan dalam sistem baterai nasional.

Prof. Chalid menegaskan, tanggung jawab melindungi bumi adalah tanggung jawab bersama.

"Planet ini bukan warisan, melainkan pinjaman dari generasi berikutnya. Semangat yang ditunjukkan anak muda seperti Gracelyn adalah contoh nyata bahwa kontribusi ilmiah yang bermakna dapat dimulai dari langkah kecil namun berdampak besar," pungkas Prof. Chalid.

Penelitian ini sekaligus menunjukkan kapasitas generasi muda Indonesia dalam berpartisipasi di inovasi ilmiah berskala global, yang juga menjadi langkah konkret menuju kemandirian nasional dalam teknologi baterai berkelanjutan.

Melalui pengembangan lebih lanjut, temuan ini dapat mendukung produksi baterai ramah lingkungan untuk industri kendaraan listrik Indonesia ke depannya, serta memperkuat posisi bangsa dalam gerakan global menuju energi berkelanjutan.