Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri mengarah pada penguatan perlindungan masyarakat di sekitar kawasan industri melalui kewajiban bagi perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.

Ketua Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono mengatakan substansi tersebut dimasukkan ke dalam draf RUU sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan Komisi VII DPR agar masyarakat di sekitar kawasan industri memperoleh manfaat langsung dari investasi yang masuk.

Pada Pasal 27 di beleid tersebut mengatur bahwa pembangunan kawasan industri harus melibatkan masyarakat sekitar, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan.

"Sebagai sebuah mandatori, ketika sudah dilakukan pembangunan perangkat kerja industri, maka masyarakat atau perangkat kerja lokal itu diikutsertakan," tutur Bayu dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU Kawasan Industri bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Selain itu, perusahaan kawasan industri maupun perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan industri diwajibkan mengutamakan tenaga kerja lokal yang berdomisili di sekitar kawasan sesuai kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan.

Apabila kompetensi tenaga kerja lokal belum memenuhi kebutuhan industri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun pelaku usaha diwajibkan menyelenggarakan program peningkatan kapasitas.

"Ini jalan keluar ketika kemudian kualifikasinya belum kemudian terpenuhi," tutur Bayu.

Di sisi lain, DPR juga memperkuat ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui kewajiban perusahaan melaksanakan program pengembangan masyarakat (community development).

"Perusahaan kawasan industri wajib melaksanakan program-program pengembangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Bayu.

RUU ini turut memperluas pengaturan mengenai pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Pengembangan IKM di kawasan industri diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok industri, sekaligus mendorong pelibatan masyarakat sekitar dalam aktivitas ekonomi kawasan industri.

SKK Migas bersama PetroChina International Jabung Ltd memperkuat sektor UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan akses pasar bagi pelaku usaha lokal di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Dukungan tersebut menyasar KUB Radesta, sebuah kelompok perajin anyaman pandan yang berlokasi di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat. Kini kelompok usaha tersebut mengelola rumah produksi baru yang lebih modern dan fungsional.

Ketua KUB Radesta 'Rano Desa Tercinta', Lindawati, mengatakan perubahan fasilitas usaha membawa dampak langsung terhadap perkembangan kelompok usaha yang telah berdiri sejak 2004 itu.

“Kami sangat bersyukur sekali, karena bangunan usaha kami ini yang sebelumnya semi permanen berbahan papan yang sudah rapuh dan kurang menarik, sekarang setelah dibantu oleh PetroChina dengan bangunan baru berbahan keseluruhan beton,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5).

Fasilitas baru berukuran 6x8 meter ini dilengkapi dengan pintu kaca model rolling door serta area khusus penjemuran bahan baku. Desain bangunan dibuat lebih menarik untuk meningkatkan daya tarik visual bagi konsumen yang berkunjung ke galeri.

Letak bangunan di jalur strategis antara Muara Sabak dan Kuala Jambi menjadi keunggulan tersendiri dalam memperluas jangkauan pemasaran. Aksesibilitas yang baik memudahkan masyarakat untuk melihat langsung proses pembuatan kerajinan pandan berkualitas.

"Bantuan tersebut sangat membantu meningkatkan produktivitas dan memperluas jangkauan pasar produk kerajinan kami ke depannya," kata Linda menjelaskan dampak dukungan peralatan kerja yang diterima.

Sebelumnya, PetroChina juga telah menyalurkan bantuan berupa peralatan kerja serta empat unit etalase pajangan untuk mendukung operasional. Sarana ini digunakan untuk menampilkan berbagai produk unggulan hasil karya anggota kelompok secara lebih profesional.

KUB Radesta yang berdiri sejak 2004 kini membina 10 anggota aktif dari masyarakat sekitar. Produk yang dihasilkan meliputi berbagai jenis tas, tikar, hingga suvenir khas daerah berbahan dasar daun pandan.

Keterbatasan fasilitas fisik sebelumnya menjadi kendala utama bagi kelompok ini dalam mempromosikan produk mereka secara luas. Bangunan kayu yang lama dinilai kurang mampu memberikan kesan menarik terhadap kualitas kerajinan tradisional tersebut.

Perubahan fasilitas ini secara perlahan mulai berdampak positif pada tingkat kunjungan masyarakat ke lokasi produksi. Identitas visual yang lebih segar membantu produk lokal ini lebih dikenal oleh wisatawan maupun warga lokal yang melintas.

Selain mengandalkan penjualan fisik di galeri baru, KUB Radesta mulai mengoptimalkan platform digital untuk pemasaran produk. Penggunaan media sosial diharapkan dapat menjangkau basis pelanggan yang lebih luas hingga ke luar wilayah Jambi.

Dukungan berkelanjutan ini diharapkan mampu menjaga kelestarian tradisi anyaman pandan sebagai identitas budaya lokal Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota kelompok secara mandiri.

Pemerintah Singapura akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar S$100 hingga S$600 atau setara Rp1,28 juta hingga Rp7,71 juta (asumsi kurs Rp12.850 per dolar Singapura) kepada sekitar 3 juta warganya mulai 5 Desember 2025.

Hal ini merupakan bagian dari paket jaminan "assurance package" yang diumumkan pada 2023 lalu.

Penyaluran bantuan tunai ini untuk membantu rumah tangga mengurangi biaya hidup dan memberikan dukungan lebih besar kepada keluarga berpenghasilan rendah dan menengah.

Bantuan tunai tersebut diberikan kepada warga Singapura yang memenuhi syarat setiap Desember sejak 2022 hingga 2026 mendatang.

"Secara total, warga Singapura yang memenuhi syarat akan menerima antara S$700 dan S$2.250 (setara Rp9 juta hingga Rp28,9 juta) dari pembayaran tunai paket jaminan selama lima tahun ini," kata Kementerian Keuangan Singapura dalam siaran pers yang dilansir CNA, Jumat (7/11) lalu.

Paket jaminan ini juga termasuk potongan harga, voucher Dewan Pengembangan Masyarakat (Community Development Council/CDC), serta penambahan saldo MediSave (tabungan medis nasional yang wajib bagi warga Singapura).

Pembayaran bantuan tunai untuk tahun manfaat 2026 akan dibayarkan pada Desember 2025 bergantung pada pendapatan yang dinilai dan jumlah properti yang dimiliki oleh warga Singapura.

Bagi mereka yang tidak memiliki hingga memiliki satu properti dan dengan pendapatan bersih maksimal S$39 ribu per tahun atau setara Rp501 juta akan mendapatkan S$600.

Sementara itu, bagi yang berpendapatan antara S$39 ribu hingga S$100 ribu atau setara Rp501 juta hingga Rp1,28 miliar akan menerima US$269 atau setara Rp4,5 juta.

Untuk yang pendapatannya melebihi US$100 ribu atau setara Rp1,28 miliar, jumlah yang diberikan adalah S$100 atau setara Rp1,28 juta.Begitupun warga yang memiliki lebih dari satu properti akan menerima S$100, tanpa melihat besar pendapatan mereka.

Untuk pembayaran bantuan tahun manfaat 2027 akan dibayarkan pada Desember 2026 besarannya akan menurun.

Penerima dengan pendapatan maksimal S$39 ribu per tahun atau setara Rp501 juta akan mendapatkan US$250 atau setara Rp3,2 juta.

Sementara itu, mereka yang pendapatannya berada di kisaran US$39 ribu hingga S$100 ribu atau setara Rp501 juta hingga Rp1,28 miliar menerima S$150 atau setara Rp1,92 juta.

Bagi yang pendapatannya lebih dari S$100 ribu atau setara Rp1,28 miliar, bantuan yang diberikan tetap S$100 atau setara Rp1,28 juta. Begitu pula, warga yang memiliki lebih dari satu properti juga menerima jumlah tersebut, sama seperti pada tahun sebelumnya.

Warga Singapura dapat memeriksa kelayakan mereka di situs web govbenefits dengan login menggunakan Singpass (identitas digital nasional Singapura).

Kementerian Keuangan Singapura mendorong warganya untuk menghubungkan National Registration Identity Card (NRIC) mereka ke PayNow hingga 23 November apabila mereka memiliki rekening di bank-bank peserta di Singapura.

"Hal ini akan memungkinkan mereka menerima bantuan tunai hingga 5 Desember," tambah kementerian.

Bagi warga yang menerima melalui Giro, bantuan akan diterima pada 16 Desember. Namun, bagi yang tidak memiliki rekening bank yang valid, bantuan tunai akan dilakukan melalui GovCash pada 22 Desember mendatang.

Bisnis.com, SURABAYA - Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) terus menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Program ini menjadi bukti bahwa kegiatan hulu migas bukan sekadar eksplorasi dan produksi energi, tetapi juga bagian dari pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Berbeda dengan program tanggung jawab sosial (CSR) pada umumnya, PPM dilaksanakan sejak tahap operasi, bahkan sebelum perusahaan migas menghasilkan keuntungan. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) mewajibkan setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menjalankan PPM sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar wilayah kerja.

Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, Roy Widiartha, menjelaskan bahwa PPM merupakan wujud konkret kehadiran industri hulu migas di masyarakat. “Keberhasilan tidak hanya diukur dari volume produksi, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan masyarakat. Energi yang dihasilkan harus mampu menyalakan harapan dan masa depan bersama,” ujarnya.

Menurut Roy, PPM tidak sekadar menciptakan penerimaan sosial, tetapi menjadi fondasi penting untuk membangun Social License to Operate (SLO) yang kuat. “SLO bukan hanya soal penerimaan sosial, tapi juga jaminan keberlanjutan sosial,” tegasnya.

Dampak Nyata di Lapangan SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPM agar program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami memastikan bahwa program PPM tidak hanya berhenti di laporan, tetapi memberikan dampak riil bagi masyarakat,” kata Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Jabanusa, Febrian Ihsan.

Salah satu contoh nyata terlihat di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di daerah ini, KKKS PETRONAS Indonesia membina kelompok nelayan Desa Kramat, Kecamatan Bungah, hingga melahirkan produk olahan hasil laut bernama KRUPY. Produk camilan ini telah bersertifikat PIRT dan berhasil menembus pasar ekspor Jepang sejak 2023.

Tri Rachmawati, ketua kelompok masyarakat setempat, mengatakan program pembinaan dari PETRONAS Indonesia telah membuka peluang ekonomi baru bagi ibu-ibu nelayan. “Dukungan pelatihan dan pameran membuat penghasilan kami meningkat. Kami berterima kasih kepada SKK Migas dan PETRONAS Indonesia atas dukungannya,” ujarnya.

VP Supply Chain Management and Business Support PETRONAS Indonesia, Windhy Biotrie Juwita, menyebut program PPM dijalankan berdasarkan prinsip partisipatif dan berkelanjutan. “Kami mengacu pada Social Impact Management Framework yang terdiri dari tiga pilar, yakni lingkungan (Planting Tomorrow), pendidikan (Powering Knowledge), dan kesejahteraan masyarakat (Uplifting Lives),” katanya.

Listrik, Air, dan Internet untuk Pulau Pagerungan

Di Pulau Pagerungan, Sumenep, KKKS Kangean Energy Indonesia (KEI) juga menjalankan PPM yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Melalui program elektrifikasi, KEI menyalurkan lebih dari 200 KVA listrik gratis setiap hari kepada 300 rumah tangga di sekitar fasilitas operasi. Selain itu, KEI juga memasok 20 ton air bersih gratis per hari.

Kampoi Naibaho, Manager Public Government Affairs KEI, menjelaskan bahwa setiap program PPM disusun melalui pendekatan dari bawah (bottom-up). “Usulan program berasal dari masyarakat. Kami hanya memfasilitasi agar kebutuhan riil di lapangan dapat terwujud,” ujarnya.

Selain listrik dan air, KEI bekerja sama dengan BUMDes Pagerungan Jaya dalam mengembangkan program Internet Desa, yang kini menghasilkan pendapatan sekitar Rp15 juta-Rp25 juta per bulan.

Menggerakkan Perekonomian Daerah

Hingga kini, operasi hulu migas telah memberikan multiplier effect besar bagi ekonomi daerah. Setiap aktivitas eksplorasi dan produksi berkontribusi pada penerimaan negara dan daerah, baik melalui Dana Bagi Hasil (DBH), participating interest (PI) 10%, maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas.

Kontribusi tersebut terlihat jelas di Kabupaten Bojonegoro. Melalui operasi ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Proyek Banyu Urip telah menghasilkan pendapatan negara lebih dari US$34,5 miliar hingga 2024, atau lebih dari 10 kali lipat nilai investasinya. Sekitar 40% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro kini bersumber dari DBH Migas.

Selain pendapatan, program sosial EMCL juga memberdayakan lebih dari 400 perempuan perajin di Bojonegoro dan Tuban melalui komunitas Perempuan Indonesia Merajut (PRIMA). Produk mereka kini diekspor ke Amerika Serikat dan Italia, dengan nilai penjualan mencapai Rp1,2 miliar.

Industri hulu migas berperan strategis dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada aspek pendidikan, ekonomi inklusif, dan pelestarian lingkungan.

“PPM adalah pemantik kolaborasi antara industri, masyarakat, dan pemerintah daerah. Tujuannya agar setiap tetes energi yang kita hasilkan membawa manfaat bagi kehidupan yang lebih baik,” pungkas Roy Widiartha.

REPUBLIKA.CO.ID, GIRIYOSO -- Siti Kalimah, salah satu anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar Jaya di Desa Giriyoso, Kecamatan Jayaloka, Musi Rawas, menceritakan bagaimana sisa nasi di rumah bisa menjadi peluang usaha. Dari bahan sederhana itu, ia bersama beberapa rekannya menciptakan camilan unik bernama kerupuk naste, kerupuk nasi dan tempe, yang kini menjadi produk unggulan kelompoknya.

Ia merupakan bagian dari puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam sejumlah KWT binaan PT Medco Energi Internasional (MedcoEnergi) di desa tersebut. Kelompok ini berdiri sekitar lima tahun lalu. Selain kerupuk naste, mereka juga memproduksi berbagai olahan lain seperti keripik tempe, kerupuk jengkol, jamur crispy, serbuk jahe, kunyit, temulawak, hingga beras kencur. Hasil produksinya dijual di 18 hingga 20 warung sekitar desa dan juga dipasok ke dua dapur besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dari pesanan MBG saja kami bisa dapat untung bersih sekitar Rp 500 ribu untuk setiap 25 kilogram,” ujar Siti saat ditemui di Desa Giriyoso, Ahad (19/10/2025) lalu.

Ia memastikan pendapatan tambahan itu membantu banyak keluarga. Sebagian hasil usaha digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, membiayai anak kuliah, dan menabung membeli kambing. “Sekarang kami sudah punya lima kambing, dulu mulai dari satu saja,” kata Siti.

Kepala Desa Giriyoso, Ngatimin, menilai kreativitas kaum perempuan di desanya menjadi contoh bagaimana warga bisa mandiri di tengah tekanan harga komoditas karet yang menurun. Menurutnya, ibu-ibu yang dulu bergantung pada hasil kebun kini justru menjadi motor penggerak ekonomi desa.

“Usaha yang mereka rintis berkembang cepat karena kemauan belajar dan kerja sama yang kuat. Produk mereka bahkan sudah dipesan hingga Palembang dan Jawa,” ungkap Ngatimin.

Perubahan ini tidak muncul tiba-tiba. Sejak 2018, para anggota KWT di Giriyoso mendapatkan pelatihan berbagai keterampilan dari tim lapangan PT Medco Energi Internasional (MedcoEnergi). Pelatihan tersebut meliputi pengolahan hasil pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan, pembuatan pupuk kompos, hingga produksi organik. Para perempuan desa ini kemudian mulai menemukan nilai tambah dari hasil kebun mereka sendiri.

Vice President Onshore Asset MedcoEnergi, Irfan Eka Wardhana, menjelaskan pendampingan tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan di wilayah operasinya. Dukungan diberikan dalam bentuk pelatihan, bantuan mesin penggiling, hingga pendampingan pemasaran agar produk lokal memiliki daya saing.

“Sebagai bagian dari industri hulu migas nasional, kami menjalankan tanggung jawab sosial dengan prinsip keberlanjutan. Energi yang kami hasilkan harus berdampak pada kemajuan masyarakat,” ujar Irfan.

Selain di bidang ekonomi, MedcoEnergi juga mendukung peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui berbagai program seperti Rumah Pemberdayaan Ibu dan Anak, khitanan massal, serta penyediaan sarana air bersih dan sanitasi. Di sektor lingkungan, perusahaan menanam bibit buah dan terlibat dalam penghijauan di sekitar wilayah operasi.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Heru Setyadi, mengapresiasi langkah MedcoEnergi yang konsisten memperkuat kemandirian warga di sekitar wilayah operasi. Ia menilai inisiatif tersebut menunjukkan keseimbangan antara kegiatan industri migas dan pembangunan sosial