Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Microsoft menjalin kesepakatan senilai sekitar US$7 miliar atau Rp119 triliun untuk menggunakan gas metana sebagai sumber energi utama pusat data AI menuai kritikan tajam. Microsoft dinilai tidak konsisten dengan semangat bisnis keberlanjutan yang mereka kampanyekan selama ini.

Microsoft diketahui telah menyiapkan proyek pembangkit listrik berbasis gas metana dengan total kapasitas hampir 5 gigawatt. Salah satu kerja sama utamanya dilakukan dengan perusahaan energi Chevron untuk membangun fasilitas besar di Texas, serta beberapa lokasi lain di Amerika Serikat.

Namun, keputusan ini dinilai bertentangan dengan komitmen lingkungan yang sebelumnya digaungkan Microsoft. Menurut laporan Stand.earth Research Group yang dikutip dari Tech Radar Jumat (17/4/2026), proyek-proyek tersebut berpotensi meningkatkan emisi karbon pusat data Microsoft hingga 160% pada tahun 2028, atau setara dengan lebih dari 25 juta ton karbon dioksida.

Senior Corporate Climate Campaigner di Stand.earth Rachel Kitchin, menyebut Microsoft selama ini gencar mengklaim komitmennya terhadap isu iklim, sehingga keputusan kembali ke bahan bakar fosil terasa sangat bertolak belakang.

Padahal, sejak 2020 Microsoft telah berjanji akan menjadi perusahaan negatif karbon pada tahun 2030. Kenyataannya, emisi perusahaan justru meningkat sekitar 30% dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, Presiden Microsoft Brad Smith tetap optimistis target tersebut bisa tercapai.

Lonjakan penggunaan gas metana juga terjadi sangat cepat. Jika pada 2024 pusat data hanya menyumbang sekitar 5% dari permintaan gas metana di AS, angka itu melonjak menjadi 39% hanya dalam setahun. Hal ini terjadi karena kebutuhan energi untuk melatih dan menjalankan model AI jauh lebih cepat berkembang dibandingkan pembangunan energi terbarukan.

Di sisi lain, penggunaan gas metana ini juga menimbulkan kekhawatiran tambahan. Beberapa analis menilai meningkatnya permintaan energi dari pusat data dapat mendorong naiknya tarif listrik bagi masyarakat. Bahkan, penelitian menunjukkan penggunaan bahan bakar fosil di sekitar pusat data bisa berdampak pada kesehatan masyarakat dan meningkatkan biaya kesehatan hingga puluhan juta dolar.

Selain itu, pusat data juga dapat meningkatkan suhu di sekitarnya, yang pada akhirnya membuat kebutuhan pendinginan rumah meningkat dan berdampak pada tagihan listrik.

Microsoft sendiri menyatakan mereka mampu memenuhi 100% kebutuhan listriknya dari energi terbarukan. Namun, klaim ini dinilai kurang akurat karena tidak semua energi tersebut langsung digunakan oleh pusat data mereka. (Nur Amalina)

Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk berpartisipasi dalam konferensi internasional pertama di dunia untuk transisi dari energi fosil di Santa Marta, Kolombia pada 24-29 April.

Konferensi internasional First Conference on Transitioning Away from Fossil Fuels (TAFF) ini dinilai sebagai kesempatan langka bagi Indonesia untuk ikut membentuk kerangka perjanjian global di bidang transisi energi.

Sejauh ini, sebanyak 45 negara telah mengkonfirmasi partisipasi dalam konferensi ini, bersama 2.608 organisasi dan komunitas yang turut mendukung. Komisi Eropa serta presidensi konferensi iklim COP30 dan COP31 juga dijadwalkan hadir.

Peneliti Lingkungan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Jaminie Exa Kamilia berpendapat bahwa sebagai net importir migas sekaligus negara yang sangat bergantung pada energi fosil, Indonesia punya kerentanan tinggi dalam ketahanan energi.

“Transisi dari energi fosil bukan hanya penting dari kacamata ketahanan energi, tapi juga krusial untuk memerangi krisis iklim dan dampak lingkungan terhadap masyarakat. Untuk itu, Indonesia wajib hadir di setiap forum iklim, terutama TAFF ini," ujar Jasmine di Jakarta (15/4).

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam TAFF bisa membuka peluang untuk benar-benar merealisasikan berbagai inisiatif transisi energi, seperti percepatan adopsi energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk pengembangan proyek 100 GW PLTS, hingga moratorium PLTU batu bara baru serta implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP).

Selama ini, berbagai kebijakan tersebut kerap terbentur kendala, terutama berupa pendanaan dan infrastruktur kelistrikan yang belum optimal mendukung EBT.

"Penting bagi negara yang menghadapi banyak kendala seperti Indonesia untuk ikut, agar mendapat dukungan internasional dan tidak berhenti di janji atau ‘omon-omon’,” ujar Iqbal.

Field Organizer 350 Indonesia Suriadi Darmoko, menambahkan konferensi ini juga bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mendanai langkah-langkah meninggalkan energi fosil alias phaseout. "Komitmen pemerintah 100 GW PLTS tidak akan cukup tanpa phaseout. Untuk phaseout butuh koordinasi global," kata dia.

Pekanbaru, (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo mengandalkan energi baru terbarukan (EBT) berbasis limbah kelapa sawit dengan mengoperasikan dua pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Provinsi Riau untuk menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa dalam keterangannya yang diterima di Pekanbaru, Rabu, mengatakan inisiatif perusahaan limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) untuk menjalankan pabrik tersebut bukanlah respons jangka pendek terhadap lonjakan harga energi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang telah dimulai sejak lama.

“Gejolak harga energi fosil dunia saat ini justru membuktikan bahwa pengembangan energi terbarukan yang kami lakukan adalah langkah tepat. PLTBg membantu kami mengurangi ketergantungan terhadap solar, sekaligus menjaga efisiensi biaya operasional,” ujar Jatmiko.

Saat ini, ia mengatakan PalmCo mengoperasikan dua pembangkit listrik berbahan baku limbah cair sawit, yakni PLTBg Terantam dan PLTBg Tandun. Keduanya menggunakan teknologi covered lagoon guna mengolah limbah cair menjadi biogas yang kemudian dikonversi menjadi listrik.

Seluruh energi yang dihasilkan diserap langsung untuk mendukung operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PPIS Tandun. Berdasarkan data perusahaan, pemanfaatan energi kedua biogas itu telah menggantikan penggunaan genset berbahan bakar solar secara signifikan.

"Dalam periode 2023 hingga 2025 saja , konsumsi solar berhasil ditekan hingga lebih dari 2,6 juta liter. Efisiensi itu berdampak langsung pada pengeluaran perusahaan dengan penghematan biaya energi mencapai sekitar Rp 39,5 miliar dalam tiga tahun terakhir," ujar dia.

Direktur Strategy & Sustainability PalmCo Ugun Untaryo menilai pemanfaatan POME sebagai sumber energi juga mencerminkan penerapan prinsip keberlanjutan di industri sawit.

“Ini bukan sekadar efisiensi, tetapi bagian dari ekonomi sirkular. Limbah cair yang sebelumnya menjadi tantangan lingkungan kini kami olah menjadi sumber energi yang bernilai,” kata Ugun.

Ia menjelaskan, di tahun 2025, kedua fasilitas PLTBg tersebut mampu mengolah lebih dari 293.000 meter kubik limbah cair. Dari proses itu, dihasilkan jutaan meter kubik gas metana yang dimanfaatkan sebagai energi sekaligus mencegah pelepasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangkitan listrik global berbasis bahan bakar fosil tercatat menurun untuk pertama kalinya sejak penutupan Selat Hormuz pada Maret 2026. Penurunan selama periode tersebut ditopang peningkatan pasokan listrik dari energi surya dan angin, alih-alih dari batu bara.

Berdasarkan analisis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), pembangkitan listrik berbasis fosil turun 1% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Maret 2026. Penurunan terutama terjadi pada pembangkit gas yang melemah 4% YoY, sementara pembangkitan batu bara relatif stagnan.

Sejalan dengan tren ini, volume pengapalan batu bara turun 3% dan menyentuh level terendah sejak 2021. Realisasi ini kontras dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan adanya pertumbuhan permintaan batu bara imbas dari krisis geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Di luar China, pembangkitan bertenaga batu bara turun 3,5% dan gas terkoreksi 4% pada Maret 2026. Kondisi ini tak lepas dari kenaikan energi berbasis surya sebesar 14% dan angin di angka 8%.

Pembangkit bertenaga air juga naik tipis 2%, meski pertumbuhan tersebut terpengaruh penurunan pembangkitan nuklir.

CREA menilai tambahan kapasitas energi terbarukan, terutama surya dan angin, yang mencatat rekor pada 2025 berperan dalam menekan ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus meredam dampak gangguan pasokan energi akibat blokade Selat Hormuz.

Lead Analyst CREA Lauri Myllyvirta mengatakan peningkatan energi bersih mampu mengimbangi penurunan pasokan dari pembangkit gas tanpa mendorong peningkatan penggunaan batu bara.

“Kenaikan energi bersih dapat mengkompensasi penurunan pembangkitan bertenaga gas di tengah blokade Selat Hormuz. Kondisi ini juga mencegah lonjakan konsumsi di pembangkit bertenaga batu bara,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Myllyvirta berpandangan dinamika geopolitik global dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi, terutama guna mengurangi risiko gangguan pasokan dan lonjakan harga energi.

Di sisi lain, tren berbeda terjadi di China. Data Dewan Kelistrikan China menunjukkan pembangkitan listrik berbasis batu bara naik 2% pada Maret 2026. Peningkatan tersebut dipicu peralihan dari gas ke batu bara di wilayah pesisir akibat kenaikan harga migas.

Meski demikian, level pembangkitan batu bara di China masih lebih rendah dibandingkan 2024, setelah sebelumnya turun 6% pada Maret 2025.

Secara global, peningkatan kapasitas energi bersih juga menunjukkan peran signifikan dalam sistem energi. Tambahan kapasitas surya dan angin pada 2025 diperkirakan menghasilkan sekitar 1.100 terawatt hour (TWh) listrik per tahun, jauh lebih besar dibandingkan potensi listrik sekitar 590 TWh dari gas alam cair (LNG) yang sebelumnya melintasi Selat Hormuz.

Pada 2025, sekitar 19% perdagangan LNG global atau sekitar 112 miliar meter kubik melewati Selat Hormuz. Volume tersebut setara dengan total produksi listrik tahunan Prancis.

JAKARTA - Komisi XII DPR mendorong elektrifikasi transportasi secara massif. Hal itu sebagai langkah inovatif untuk menekan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan memperkuat struktur APBN.

"Listrik harus menjadi backbone energi kita di masa depan. Berdasarkan hitungan studi, penggunaan listrik di sektor rumah tangga dan transportasi dapat menghemat kurang lebih 30% dibandingkan penggunaan energi fosil bersubsidi," ucap Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto, Selasa (14/4/2026).

Menurut Sugeng, kapasitas pasokan listrik nasional saat ini perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada BBM dan LPG. Sugeng menilai, pengalihan konsumsi energi ke listrik akan membuat subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran.

"Ini adalah langkah strategis untuk memastikan beban APBN kita berkurang. Dengan menjadikan listrik sebagai tulang punggung utama energi nasional, kita tidak hanya beralih ke energi bersih, tetapi juga menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan," jelasnya.

Sugeng menekankan, elektrifikasi transportasi, terutama pada kendaraan operasional pemerintah dan angkutan umum, dapat menjadi langkah awal yang terukur untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi secara signifikan.

Lihat video: Bensin Hanya untuk Orang Kaya? Prabowo Dorong Transisi Massal ke Kendaraan Listrik



Selain itu, pemanfaatan listrik domestik yang melimpah juga dinilai dapat mengurangi tekanan impor energi, sehingga memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang.

Jakarta (ANTARA) - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) global kembali menegaskan realitas ketergantungan dunia pada energi fosil. Kondisi ini mengakibatkan kerentanan ekonomi dan gejolak geopolitik.

Konflik di Timur Tengah membuktikan, dengan adanya gangguan rantai pasok energi global, kondisi banyak negara tergoncang dalam bentuk inflasi, tekanan fiskal, dan beban subsidi energi.

Indonesia bukan pengecualian. Sebagai negara dengan konsumsi energi yang terus meningkat, kebutuhan BBM nasional masih belum sepenuhnya ditopang produksi dalam negeri. Pada 2025, konsumsi BBM Indonesia diperkirakan telah melampaui 80 juta kiloliter, sementara produksi minyak domestik terus menurun dan berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Kesenjangan ini menjadikan impor sebagai konsekuensi yang tak terelakkan, sekaligus menjadi sumber kerentanan.

Dalam konteks inilah, pertanyaan mengenai kemampuan negara untuk mandiri energi menjadi relevan, khususnya melalui program biodiesel dan bioethanol, seperti yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kemandirian teruji

Keberhasilan program biodiesel Indonesia merupakan salah satu contoh paling konkret transformasi energi berbasis sumber daya domestik. Kebijakan mandatori campuran biodiesel yang berkembang dari B20, B30, hingga B35 dan B40 telah menunjukkan hasil yang terukur dan signifikan.

Pada 2025, penyaluran biodiesel diproyeksikan melampaui 13,5 juta kiloliter, meningkat dari tahun sebelumnya. Dampaknya bukan hanya pada substitusi energi, tetapi juga pada penghematan devisa. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat bahwa program biodiesel mampu menghemat devisa, hingga lebih dari Rp140 triliun per tahun, dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih jauh, program ini secara langsung menekan impor solar. Dalam jangka menengah, pemerintah, bahkan menargetkan penghentian impor solar seiring peningkatan bauran biodiesel hingga B50. Target ini bukan utopis, melainkan berbasis pada kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku yang dimiliki Indonesia.

Di sinilah keunggulan struktural Indonesia terlihat jelas. Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan produksi lebih dari 50 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun, Indonesia memiliki pasokan bahan baku yang relatif stabil. Transformasi sebagian CPO menjadi biodiesel telah menggeser peran sawit dari sekadar komoditas ekspor menjadi pilar strategis ketahanan energi nasional.

Efek berganda dari kebijakan ini juga tidak kecil. Lebih dari 16 juta tenaga kerja bergantung pada sektor sawit, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan memperluas pemanfaatan domestik melalui biodiesel, stabilitas harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani ikut terjaga. Dengan demikian, biodiesel bukan hanya kebijakan energi, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi.

Dalam perspektif ini, biodiesel telah menjawab sebagian besar keraguan yang mampu menggantikan sebagian BBM fosil, mengurangi tekanan impor, sekaligus memperkuat ekonomi domestik.

Peluang besar

Jika biodiesel adalah cerita keberhasilan, maka bioetanol adalah peluang besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hingga kini, pemanfaatan bioetanol sebagai campuran bensin di Indonesia masih terbatas, dengan produksi nasional yang relatif kecil, berada pada kisaran 40–60 ribu kiloliter per tahun.

Padahal, kebutuhan untuk implementasi campuran bensin berbasis etanol, misalnya pada skema E10 (10 persen etanol), diperkirakan mencapai lebih dari 3 juta kiloliter per tahun. Kesenjangan ini sering kali dipandang sebagai kelemahan, namun, dalam perspektif pembangunan, justru di situlah letak peluangnya.

Indonesia memiliki sumber bahan baku yang sangat beragam. Selain tebu dan molases sebagai produk samping industri gula, komoditas, seperti singkong, jagung dan sorgum, memiliki potensi besar. Produksi singkong nasional yang mencapai sekitar 14–16 juta ton per tahun dapat menjadi basis pengembangan bioetanol, terutama jika didukung oleh peningkatan produktivitas dan hilirisasi.

Belajar dari Brasil yang telah lama mengembangkan bioetanol berbasis tebu, kunci keberhasilan terletak pada integrasi antara sektor pertanian, industri, dan energi. Indonesia memiliki prasyarat tersebut, meskipun masih membutuhkan konsolidasi kebijakan dan investasi.

Langkah awal sebenarnya telah terlihat. Peluncuran produk bensin campuran bioetanol, seperti Pertamax Green 95 menjadi sinyal bahwa pasar mulai dibentuk. Hanya saja, pengembangan bioetanol membutuhkan lebih dari sekadar produk, namun ekosistem, seperti kepastian harga, insentif investasi, hingga kepastian pasokan bahan baku.

Dalam konteks ini, bioetanol menjadi komponen penting dalam diversifikasi energi berbasis hayati. Ia membuka peluang bagi wilayah non-sawit untuk terlibat dalam transisi energi, sekaligus mendorong hilirisasi sektor pertanian.

Kedaulatan energi

Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan bukan lagi apakah biofuel dapat menggantikan BBM, tetapi sejauh mana biofuel dapat mendorong Indonesia menuju kedaulatan energi.

Selama ini, diskursus energi sering terjebak pada perbandingan harga semata. Padahal, harga BBM fosil sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan Indonesia. Ketergantungan pada impor membuat setiap kenaikan harga minyak dunia langsung berdampak pada APBN, baik melalui subsidi maupun kompensasi.

Sebaliknya, biofuel menawarkan stabilitas yang lebih tinggi. Karena berbasis sumber daya domestik, fluktuasi harga global tidak sepenuhnya diterjemahkan ke dalam harga dalam negeri. Dalam jangka panjang, ini memberikan ruang fiskal yang lebih sehat dan terukur.

Selain itu, biofuel berkontribusi pada agenda lingkungan. Program biodiesel Indonesia diperkirakan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 30–35 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun. Ini merupakan kontribusi signifikan dalam upaya mencapai target net zero emission pada 2060.

Meskipun demikian, optimisme terhadap biofuel tetap harus disertai dengan kehati-hatian. Isu keberlanjutan, seperti potensi deforestasi dan perubahan penggunaan lahan, tidak boleh diabaikan. Di sinilah pentingnya penguatan standar, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) serta peningkatan produktivitas lahan, tanpa ekspansi berlebihan.

Lebih jauh, pengembangan biofuel harus dipandang sebagai bagian dari strategi energi yang lebih luas. Biofuel tidak berdiri sendiri, melainkan melengkapi sumber energi terbarukan lain, seperti panas bumi, tenaga surya, dan angin. Kombinasi inilah yang akan membentuk sistem energi yang tangguh dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, Indonesia sesungguhnya memiliki semua prasyarat untuk mencapai kemandirian energi berupa sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta pengalaman kebijakan yang sudah teruji. Tantangan yang tersisa lebih bersifat implementatif, yaitu bagaimana memastikan konsistensi kebijakan, menarik investasi, dan menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.

Harga BBM yang mahal seharusnya tidak hanya dilihat sebagai beban, tetapi sebagai momentum. Momentum untuk mempercepat transformasi energi, memperkuat basis produksi domestik, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Biodiesel telah membuktikan bahwa transformasi itu mungkin. Bioetanol membuka ruang untuk memperluasnya. Keduanya, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya solusi jangka pendek atas mahalnya BBM, tetapi juga fondasi jangka panjang bagi kedaulatan energi Indonesia.

Pada akhirnya, kemandirian energi bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Dan biofuel, dengan segala potensinya, adalah salah satu jalan paling realistis untuk mencapainya.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan produsen otomotif Jepang harus mampu menyesuaikan diri dengan keinginan pasar menyusul penutupan sejumlah diler mobil di Indonesia yang mulai tergantikan oleh merek asal China.

Menperin mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi produsen otomotif Jepang untuk mampu beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen.

“Saya kira itu juga tantangan untuk merek Jepang ya karena semuanya ini kan berkaitan dengan market. Jadi dia harus bisa menyesuaikan apa yang menjadi keinginan market,” kata Menperin ditemui di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Ia menekankan, produsen Jepang perlu lebih jeli membaca arah kebijakan pemerintah yang kini bergerak cepat menuju kendaraan berbasis listrik atau electric vehicle (EV). Menurutnya, pergeseran ini akan semakin kuat seiring dorongan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Ia menyebutkan dinamika global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, memberikan pelajaran penting terkait ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil dalam proses produksi, termasuk di sektor otomotif.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan arahan jelas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di dalam negeri, tidak hanya untuk mobil penumpang, melainkan juga mencakup sepeda motor, truk, hingga bus.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air makin menggeliat seiring dengan perkembangan harga serta pasokan minyak dunia yang terganggu akibat perang di Timur Tengah.

Perang di Timur Tengah antara Iran dan AS-Israel memang telah berdampak terhadap Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global. Harga serta pasokan minyak yang melalui Selat Hormuz pun terganggu.

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa kondisi yang terjadi di Timur Tengah itu memang membawa kekhawatiran terjadinya krisis. Namun, menurut Prabowo, krisis itu juga bisa membawa peluang tersendiri bagi Indonesia.

"Krisis ini bagi saya adalah suatu peluang, krisis, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan, adalah peluang, membuat kita harus bekerja lebih baik, harus bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi," kata Prabowo dalam rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Tak hanya itu, menurutnya krisis menjadi peluang bagi Indonesia dalam mempercepat pengembangan EBT.

"Kita harus mempercepat bahwa energi kita harus terbarukan, harus dari Indonesia sendiri," katanya.

Sejak konflik Iran dan sekutu AS-Israel meningkat dan kemudian mengerek harga minyak dunia, Prabowo memang telah menjalankan berbagai upaya antisipasi. Secara jangka panjang, pemerintah berupaya mempercepat pengembangan EBT agar Indonesia tidak bergantung pada energi fosil.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi dibentuk Presiden pada awal Maret 2026. Satgas tersebut bertugas merumuskan langkah-langkah teknis dan memastikan implementasi program energi bersih berjalan sesuai target pemerintah.

Satgas mempunyai fokus dalam membangun 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mengonversi 120 juta motor bensin ke listrik. Prabowo pun menargetkan implementasi sejumlah program energi bersih dapat berjalan maksimal dalam waktu 3–4 tahun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menjelaskan bahwa Satgas akan tancap gas menjalankan berbagai aksi transisi energi. Langkah-langkah yang akan dijalankan di antaranya adalah menyetop pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang menggunakan minyak solar.

"Yang dari solar akan kita selesaikan semua dengan PLTS [pembangkit listrik tenaga surya] dan juga adalah geotermal," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Maret lalu (12/3/2026).

Sementara itu, penyetopan PLTD akan dilakukan secara paralel sembari membangun PLTS serta geothermal.

Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah berencana mengubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Dia menjelaskan bahwa penyetopan PLTD itu dilakukan seiring dengan kondisi perang yang berdampak pada melonjaknya harga minyak dunia.

"Karena dalam kondisi geopolitik perang ini kita tidak bisa memastikan energi kita ini seperti apa dalam konteks jangka panjang. Karena itu kita optimalkan seluruh potensi dalam negeri," katanya.

Tenaga Surya hingga Bahan Bakar Nabati

Dalam mendorong pengembangan EBT di tengah tantangan kondisi geopolitik, Presiden Prabowo pun menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mengejar pasokan energi terbarukan, termasuk surya berkapasitas 100 GW.

“Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya. Bagi kami, ini mendesak melihat situasi global saat ini,” ujar Prabowo dalam pidato kunci pada Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, pada akhir Maret lalu (30/3/2026).

Selain energi surya, Presiden juga menyoroti potensi besar energi panas bumi serta pengembangan bahan bakar nabati sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.

Indonesia, kata dia, memiliki salah satu cadangan panas bumi terbesar di dunia dan terus memperluas pemanfaatannya. Kepala negara pun menyebut bahwa Pemerintah juga mempercepat pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit.

"Kami meningkatkan campuran biodiesel dari 40% menjadi 50%, serta mengembangkan bahan bakar berbasis etanol dan komoditas nabati lainnya,” kata Prabowo.

Pemerintah pun mempercepat implementasi program biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan menerapkan kebijakan campuran solar dengan 50% bahan bakar nabati berbasis sawit mulai 1 Juli 2026.

Airlangga mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan respons adaptif terhadap dinamika global sekaligus upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Program ini diproyeksikan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil secara signifikan. Menurut Airlangga, implementasi B50 yang didukung oleh kesiapan Pertamina berpotensi menekan penggunaan BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.

"Dan ini dalam satu tahun, tentu dalam 6 bulan ada penghematan dari fosil dan ada penghematan subsidi dari biodiesel yang nilainya diperkirakan Rp48 triliun,” ujarnya.

Dengan kombinasi kebijakan efisiensi dan akselerasi EBT, pemerintah optimistis transisi energi dapat berjalan lebih cepat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Terlepas dari upaya percepatan transisi energi seiring dengan gejolak geopolitik, Indonesia sendiri memang memiliki target ambisius dalam peta transisi energi hingga 2026 yang tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Arah kebijakan energi nasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2025 tentang KEN sebagai peta jalan transisi energi hingga 2060. Regulasi yang diluncurkan Presiden Prabowo pada November 2025 itu memuat target bauran energi terbarukan mencapai 70%–72% pada 2060.

Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Dewan Energi Nasional (DEN) Yunus Saefulhak menegaskan target tersebut bukan perkara mudah.

“Dan tentunya di sini perlu dukungan, kolaborasi dalam mengimplementasikannya. Karena di dalam PP ini ada target-target supply demand energy sampai dengan tahun 2060. Yang tidak gampang tentunya untuk dicapai,” ujarnya di sela paparan Sosialisasi KEN kolaborasi DEN dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) pada awal tahun ini (27/2/2026).

JAKARTA - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menyerukan langkah drastis untuk mempercepat transisi energi nasional di tengah gejolak geopolitik global yang mengancam rantai pasok energi. METI menegaskan, bahwa transisi energi bukan lagi sekadar kontribusi sosial, melainkan langkah mutlak untuk mencapai kemandirian energi dan melepaskan diri dari ketergantungan asing.

Direktur Eksekutif METI, Christine Effendy menyatakan, bahwa energi terbarukan adalah solusi paling rasional untuk memperkuat ketahanan nasional. Namun jalan menuju ke sana masih terganjal oleh dominasi energi fosil dan belum jelasnya insentif fiskal.

Selain itu mekanisme harga dan akses proyek bagi swasta dinilai belum kondusif, sementara penetapan target belum sepenuhnya berbasis kajian yang matang. Diperlukan kebijakan yang lebih terstruktur, termasuk penerapan skema feed-in tariff.

Salah satu rekomendasi METI adalah peluncuran program Green Fast Track. Program ini dirancang untuk memangkas birokrasi pengadaan proyek energi terbarukan (ET) yang selama ini dinilai lamban.

"METI menyiapkan rekomendasi model PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) agar durasi proses, sejak tender hingga penandatanganan, bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan," terangnya.

Langkah jangka pendek lainnya yang didorong METI meliputi investasi infrastruktur masif, pembuatan jalur transmisi antar pulau untuk mendistribusikan energi bersih secara merata.

Pembiayaan inovatif, yakni melipatgandakan investasi energi bersih melalui peningkatan kapasitas pinjaman bank pembangunan multilateral. Skema Feed-in Tariff, mendorong tarif yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor swasta.

Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional Perlu Dioptimalkan



METI tidak hanya bicara soal kebijakan besar, tetapi juga aksi nyata di tingkat tapak. Melalui inisiatif Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET), METI berusaha memperluas akses pendanaan bagi proyek transisi energi yang berkeadilan.

Beberapa program unggulan METI untuk tiga tahun ke depan, seperti program 100 GW yakni memperluas akses listrik berbasis solusi teknologi terbarukan di seluruh Indonesia. Desa/Pulau Transisi Energi, memberdayakan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Lalu fokus pada pemanfaatan energi terbarukan untuk sektor industri dan pemberdayaan masyarakat. Dalam tiga tahun ke depan, METI juga menjalankan inisiatif strategis seperti Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET) untuk peningkatan investasi, penguatan forum komunikasi dengan pemerintah dan lembaga pembiayaan, kolaborasi lintas kementerian/lembaga, serta program 100 GW untuk memperluas akses listrik berbasis solusi teknologi.

Dalam peta jalan transisi ini, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dinilai sebagai tulang punggung yang paling siap. Selain kapasitasnya yang besar dan tarif yang kompetitif, PLTA memiliki tingkat keandalan tinggi sebagai baseload untuk menggantikan pembangkit fosil.

METI juga aktif mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) beserta regulasi turunannya. Konsistensi regulasi jangka panjang dianggap kunci utama untuk membangun kepercayaan investor dan menghindari perubahan kebijakan yang tiba-tiba.

"Situasi geopolitik sekarang adalah pengingat nyata. Kita harus mempercepat transisi ini agar Indonesia tidak terus-menerus terpapar fluktuasi harga energi global," tutup Christine.

Bisnis.com, PADANG — Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi memiliki pandangan yang realistis terkait kebijakan pemerintah untuk menerapkan work from home (WFH) bagi ASN dan pihak swasta setiap hari Jumat setiap pekannya yang akan dimulai pada 10 April 2026 mendatang.

Dia menilai kendati langkah ini dapat menghemat kompensasi BBM APBN sekitar Rp6,2 triliun serta belanja BBM masyarakat sekitar Rp59 triliun. Namun, dari sudut ekonomi perilaku, pilihan itu mengandung risiko memperpanjang pola libur, apalagi pekerja Muslim tetap keluar untuk salat Jumat, sehingga penghematan mobilitas tidak akan penuh.

“Jadi klaim pengurangan konsumsi BBM 20% terasa terlalu ambisius bila dibaca sebagai penurunan konsumsi nasional,” katanya, Kamis (2/4/2026).

Syafruddin menjelaskan satu hari WFH hanya mengurangi satu bagian dari mobilitas, sedangkan konsumsi BBM nasional juga datang dari logistik, distribusi, industri, jasa, dan perjalanan non-kerja.

Secara teori, hari Rabu bisa memberi efek pengurangan komuter yang lebih murni karena tidak menempel pada akhir pekan dan tidak terganggu aktivitas ibadah Jumat. Namun, sekalipun dipindah ke Rabu, angka 20% tetap sulit tercapai untuk konsumsi BBM nasional, walau mungkin lebih masuk akal pada segmen perjalanan kerja perkotaan tertentu.

Menurutnya dalam kondisi perekonomian saat ini, WFH bukan kebijakan optimal, tetapi tetap berguna sebagai respons cepat jangka pendek. Indonesia sedang menghadapi inflasi tahunan 3,48% pada Maret 2026 setelah sebelumnya 4,76% pada Februari, sementara harga minyak global melonjak dan Brent sempat menembus US$100 per barel walau asumsi APBN 2026 masih memakai ICP US$70 per barel.

Dalam situasi seperti itu, lanjut dia, pemerintah membutuhkan instrumen yang murah, cepat, dan mudah dijalankan untuk menekan permintaan energi.

Dikatakannya WFH memenuhi tiga syarat itu. Masalahnya, WFH tidak menyentuh akar persoalan, yaitu ketergantungan pada energi fosil, lemahnya transportasi publik, dan struktur subsidi yang masih luas.

“Jadi, kebijakan ini layak dipakai sebagai bantalan awal, tetapi tidak cukup kuat bila pemerintah ingin menjaga stabilitas energi dan fiskal dalam horizon yang lebih panjang. Kebijakan optimal tetap harus bergerak ke reformasi transportasi, penajaman subsidi, efisiensi belanja, dan diversifikasi energi,” sebutnya.

Kemudian Syafruddin bilang WFH mempengaruhi roda perekonomian dengan cara yang campuran. Di satu sisi, WFH menekan permintaan BBM, parkir, transportasi harian, dan konsumsi di kawasan perkantoran. Efek itu membuat sektor transportasi, UMKM kantin, ritel harian, dan jasa informal di area kantor cenderung melemah.

Di sisi lain, WFH dapat membantu menahan imported inflation, mengurangi tekanan kompensasi BBM, dan menjaga daya beli agregat bila pemerintah berhasil meredam kenaikan biaya energi. Karena itu, WFH cenderung kontraktif secara mikro pada beberapa sektor yang hidup dari mobilitas kantor, tetapi bisa stabilisator secara makro bila dipakai pada saat harga energi melonjak akibat guncangan geopolitik

“Jadi WFH bukan resep ekspansi ekonomi, melainkan alat pengendalian tekanan biaya dalam masa risiko tinggi. Efek akhirnya akan sangat bergantung pada durasi kebijakan, kepatuhan pelaksanaan, dan apakah pengeluaran rumah tangga yang berkurang di transportasi pindah ke konsumsi lain di rumah,” tegas dia.

Syafruddin menyarankan pemerintah punya pilihan kebijakan ekonomi yang lebih kuat untuk menghemat energi dan anggaran negara selain WFH. Pemerintah dapat memperketat sasaran subsidi energi berbasis data rumah tangga, membatasi penggunaan kendaraan dinas, menerapkan jam kerja bergelombang, mempercepat transportasi massal, memperbesar bauran biodiesel, mempercepat konversi energi di bangunan pemerintah, dan memotong belanja birokrasi yang tidak produktif.

Langkah-langkah itu memberi dampak yang lebih struktural karena menurunkan konsumsi energi tanpa terlalu mengganggu ritme produksi. APBN 2026 juga sudah menempatkan ketahanan energi sebagai agenda penting, sehingga efisiensi semestinya tidak berhenti pada perubahan lokasi kerja ASN.

“Pemerintah perlu menggeser kebijakan dari simbol penghematan menuju reformasi konsumsi energi yang lebih tepat sasaran, terukur, dan tahan lama. WFH bisa tetap dipakai, tetapi hanya sebagai lapisan awal dari paket kebijakan yang lebih lengkap,” ujarnya.

Pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap WFH bagi pekerja dan belanja program seperti MBG harus berangkat dari perbedaan yang tegas antara stabilisasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Di mana, WFH memberi manfaat cepat melalui penurunan mobilitas dan biaya energi, tetapi efeknya terbatas dan sementara.

Program MBG berbeda karena pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk 2026 guna memperbaiki gizi, kualitas sumber daya manusia, dan permintaan domestik.

Dalam ancaman krisis global akibat guncangan geopolitik, negara perlu menjaga keseimbangan, negara harus hemat pada belanja yang tidak produktif, tetapi tetap berani membiayai program yang memperkuat produktivitas masa depan.

Oleh karena itu, WFH layak dipakai untuk menahan tekanan energi sesaat, sedangkan MBG tetap layak dipertahankan bila tata kelolanya efisien, tepat sasaran, dan mampu menciptakan efek pengganda di daerah.

“Pilihan ekonomi yang sehat bukan memotong program pembangunan manusia, melainkan memperbaiki prioritas agar fiskal tetap kuat saat dunia menghadapi harga energi tinggi, tekanan inflasi, dan ketidakpastian global,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali menegaskan urgensi percepatan transisi energi di Indonesia. Mendorong bauran energi menjadi landasan agar pemerintah tidak tergantung pada energi primer berbasis fosil.

Presiden Prabowo Subianto memang sudah menjabarkan sejumlah langkah strategis untuk merespons dampak perang global terhadap ekonomi domestik, terutama lonjakan harga minyak dan tekanan terhadap subsidi energi.

Dalam diskusi bersama jurnalis senior belum lama ini, Prabowo menyebut pemerintah tengah menyiapkan berbagai skenario untuk menekan konsumsi energi nasional, termasuk opsi pengurangan mobilitas.

“Salah satu cara menghadapi krisis adalah menurunkan konsumsi. Banyak negara sudah mulai, misalnya hari kerja dikurangi jadi empat hari, atau work from home. Kita juga bisa lakukan,” ujar Prabowo.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan energi melalui pembatasan kendaraan pribadi serta pengurangan pemborosan anggaran, khususnya di tingkat daerah.

Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa solusi jangka menengah dan panjang terletak pada percepatan transisi energi. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt dalam waktu maksimal dua tahun, serta penghentian bertahap pembangkit listrik berbasis diesel.

“Very soon kita tidak akan pakai diesel untuk listrik. Itu penghematan besar,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong konversi besar-besaran kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, yang disebut sebagai game changer bagi perekonomian nasional.

“Kalau pakai listrik, biaya pengguna motor bisa turun sampai hanya 20% dari sebelumnya,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong adanya langkah-langkah penghematan energi seperti penerapan work from home (WFH).

Di sisi lain, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, langkah-langkah penghematan energi hanya bersifat sementara, sementara solusi jangka panjang tetap terletak pada transformasi sistem energi nasional.

IESR memandang, risiko gangguan pasokan energi global, termasuk potensi gangguan di Selat Hormuz pasca konflik Iran, harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menilai kebijakan WFH dapat membantu mengurangi mobilitas komuter dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di perkotaan. Namun, kontribusinya terhadap total konsumsi energi nasional dinilai terbatas.

Hal ini karena konsumsi BBM tidak hanya berasal dari perjalanan kerja, tetapi juga dari sektor logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, serta aktivitas industri dan ekonomi non-perkantoran.

“WFH 1 hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM, dan krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan dan lebih tahan (resilient) terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik,” ujar Fabby.

Perlu Kebijakan Progresif

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memandang respons pemerintah terhadap krisis energi global masih perlu diperkuat dengan kebijakan yang lebih progresif dan tidak bergantung pada sektor berbasis ekstraktif.

Menurutnya, krisis minyak seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi struktur ekonomi nasional, termasuk ketergantungan terhadap energi fosil dan kebijakan substitusinya.

“Krisis minyak karena konflik timur-tengah harusnya jadi momen evaluasi struktur ekonomi,” ujar Bhima.

Ia mencontohkan, alih-alih hanya mengandalkan ekspansi biodiesel atau komoditas energi berbasis sumber daya alam, pemerintah dapat mendorong kebijakan yang langsung menekan konsumsi BBM, seperti insentif penggunaan transportasi publik.

Bhima merujuk pada pengalaman Spanyol pada 2022 saat krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina, di mana pemerintah menggratiskan transportasi publik untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi.

“Contohnya misalnya Spanyol tahun 2022. Saat krisis minyak karena adanya perang di Ukraina-Rusia, yang dilakukan pemerintahnya menggratiskan transportasi publik, terutama untuk pelanggan tetap. Tujuannya biar pengguna kendaraan pribadinya geser,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan berlebih pada sektor ekstraktif tidak akan memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

“Sejarah itu mencatat kalau basis ekstraktif gak buat ekonomi tahan guncangan,” ujarnya.

Momentum Percepat Transisi Energi

Dalam jangka pendek, IESR mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi melalui pengawasan distribusi BBM, penghematan energi di sektor publik dan swasta, serta dukungan terhadap transportasi umum.

Namun, dalam horizon menengah hingga panjang, langkah yang lebih strategis menjadi kunci. Ini mencakup diversifikasi pasokan energi, percepatan substitusi impor, hingga pembangunan cadangan energi strategis nasional.

Tidak hanya itu, Fabby menekankan bahwa percepatan energi terbarukan, adopsi kendaraan listrik, serta peningkatan efisiensi energi harus menjadi prioritas utama. IESR menilai bahwa krisis energi global yang berulang menunjukkan kerentanan ekonomi domestik akibat ketergantungan tinggi pada energi fosil.

Karena itu, transisi energi tidak lagi sekadar isu lingkungan atau komitmen iklim, melainkan bagian dari strategi perlindungan ekonomi nasional termasuk menjaga stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat.

Setelah dua minggu serangan Israel dan AS ke Iran, harga minyak menembus US$100 per barel. Kenaikan cepat ini dipicu disrupsi masif di Timur Tengah, kawasan yang memasok sepertiga produksi minyak dunia. Kuwait dan Irak, produsen utama, telah memangkas produksi akibat penutupan Selat Hormuz. Kelangkaan akut kini membayangi pasar global, termasuk negara-negara di Asia.

Bagi Indonesia, ini adalah alarm keras. Kita mengimpor 20% minyak mentah dari Timur Tengah dan 40% kebutuhan BBM (bensin dan avtur) dari kilang Singapura, yang ironisnya mengandalkan 70% pasokan minyak mentah dari Timur Tengah. Jika deeskalasi konflik tidak terjadi, harga minyak diramalkan merangkak naik hingga US$150 per barel dalam hitungan minggu.

Krisis yang Diciptakan Sendiri

Krisis hari ini sejatinya adalah krisis energi fosil yang kita ciptakan sendiri. Sejak lonjakan harga minyak 2005, Indonesia menyadari diversifikasi energi adalah harga mati. Berbagai regulasi diterbitkan, mulai dari UU Energi Nomor 30/2007 hingga PP Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang mematok target energi terbarukan 23% pada 2025, yang juga bertujuan menurunkan pemanfaatan minyak bumi di bauran energi nasional.

Setelah itu ditetapkan Perpres Nomor 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang berisi penjabaran program kerja untuk mencapai target bauran energi. Termasuk di dalamnya membatasi produksi batu bara sebesar 400 juta ton per tahun, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, dan pemberian insentif untuk energi terbarukan.

Namun, target tersebut seolah hanya menjadi angka di atas kertas. Pengembangan energi terbarukan kerap terhambat, sementara produksi batu bara dipacu besar-besaran dan konsumsi BBM melonjak meski produksi minyak nasional terus merosot. Alih-alih melakukan akselerasi saat target meleset, pemerintah justru memilih “menyerah” dengan menurunkan target menjadi 17%-19% melalui PP Nomor 40/2025.

Hingga akhir 2025, realisasi bauran energi terbarukan hanya menyentuh 15,5%. Artinya, 85% sistem energi kita masih tersandera fosil. Kita terus terjebak dalam siklus krisis yang sama: mulai dari krisis 2008, perang Ukraina-Rusia di 2021, hingga konflik Iran saat ini.

Pemerintah selama ini percaya diri bahwa subsidi dan utang bisa meredam krisis, namun kali ini berbeda. Penutupan Selat Hormuz berarti hilangnya pasokan fisik dalam jumlah besar, bukan sekadar fluktuasi harga.

Tiga Dampak Krusial

Bagi Indonesia, krisis ini memberikan tiga hantaman besar. Pertama, ancaman keamanan pasokan. Dengan permintaan BBM mencapai 1,7 juta barel per hari (bph), cadangan BBM nasional yang hanya sekitar 20 hari sangat berisiko, terutama di tengah musim libur Idul Fitri. Jika kita mengalihkan impor ke AS, waktu tempuh tanker melonjak menjadi 40 hari dengan biaya angkut tiga kali lipat lebih mahal. Ini dapat berakibat pada menipisnya stok BBM, khususnya di daerah-daerah yang padat dengan aktivitas mudik.

Kedua, beban fiskal dan defisit APBN. Mengacu pada harga ICP US$70 per barel, setiap kenaikan US$1 per barel menambah defisit anggaran sebesar Rp6,5 triliun hingga Rp6,8 triliun. Dengan harga minyak US$100 per barel, beban subsidi dan kompensasi energi (LPG, BBM, dan listrik) akan bertambah Rp247 triliun.

Ironisnya, kenaikan biaya pokok produksi listrik (BPP) PLN juga sangat sensitif karena 85% pembangkitan kita masih bergantung pada fosil. Kenaikan BPP berasal dari kenaikan harga gas, BBM (diesel), DMO batu bara (dalam bentuk kehilangan penerimaan negara), dan kompensasi kenaikan harga bahan bakar listrik swasta (IPP), yang tercantum pada klausul perjanjian jual beli tenaga listrik.

Ketiga, tekanan keuangan negara. Tanpa pengendalian volume dan penyesuaian tarif, defisit APBN pada skenario minyak US$100 per barel dapat melebar hingga 3,16% dari PDB. Angka ini melampaui batas aman undang-undang. Di tengah penurunan outlook ekonomi dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s, S&P, dan Fitch, mencari pinjaman baru melalui surat utang tidak akan mudah dan berbiaya mahal.

Jalan Keluar Transisional

Tidak ada solusi instan, tetapi Indonesia harus berani berpindah haluan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Semakin kecil bauran fosil, semakin rendah risiko geopolitik pada ketahanan energi kita.

Dalam jangka pendek, pemerintah harus mengamankan pasokan melalui diversifikasi sumber minyak mentah non-Timur Tengah. Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite harus segera dilakukan, termasuk opsi rasionalisasi distribusi atau pemberian kuota. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan penyesuaian harga energi untuk meredam lonjakan beban subsidi, yang tentu harus dibarengi dengan kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT) bagi keluarga miskin.

Dalam jangka menengah (1-5 tahun), ada tiga langkah praktis yang mendesak.

Pertama, akselerasi elektrifikasi kendaraan. Substitusi satu juta mobil listrik dapat menghemat 13,2 juta barel minyak mentah per tahun. Jika 120 juta motor dikonversi ke listrik, kita bisa menghindari 25% konsumsi tahunan saat ini. Namun, hambatan utamanya adalah subsidi BBM yang membuat Total Cost of Ownership (TCO) kendaraan listrik menjadi tidak kompetitif. Penyesuaian harga BBM adalah kunci agar transisi ini berjalan secara organik. Break-even TCO untuk motor listrik dan bakar didapat jika harga BBM (Pertalite) menjadi Rp11.150 per liter.

Kedua, elektrifikasi memasak. Mengganti LPG dengan kompor induksi bagi rumah tangga mampu (di atas 1.300 VA) akan menekan impor LPG secara signifikan. Insentif pajak untuk kompor induksi dan pembatasan akses LPG 3 kg adalah langkah mutlak. Berdasarkan kajian IISD (2025) dengan perkiraan rata-rata konsumsi LPG di rumah tangga 11,4 kg per bulan. Konversi 1 juta rumah tangga ke kompor induksi dapat mengganti 11,4 ton LPG per bulan atau 136,8 ton LPG per tahun.

Ketiga, masifkan PLTS atap. Pencabutan skema net-metering pada 2024 adalah langkah mundur yang membuat PLTS atap tidak ekonomis bagi rumah tangga. Pemerintah harus mengembalikan skema ini dan meningkatkan kuota pemasangan.

Apabila terdapat 5% pelanggan rumah tangga PLN di Jawa-Bali memasang PLTS atap masing-masing 2 kWp maka akan terdapat 5,17 GWp PLTS dengan produksi 8,5 TWh per tahun. Ini dapat mensubstitusi 6,7 TWh dan 1,81 TWh listrik dari batu bara dan gas, dengan potensi penurunan biaya pokok produksi tenaga listrik Rp37-Rp42 per kWh, dengan potensi penurunan emisi 7 juta ton CO2 per tahun. Potensi dari pelanggan rumah tangga besar (R2 dan R3) saja mencapai 15 GWp, yang mampu mensubstitusi ketergantungan pada batu bara dan gas secara drastis.

Kerentanan energi kita berakar dari ketergantungan akut pada fosil yang menyebabkan biaya penyediaan energi sangat mahal. Kebijakan pemerintah mensubsidi energi fosil atas nama energi yang terjangkau membuat energi terbarukan tidak berkembang dan menyebabkan kerugian ekonomi, pemborosan anggaran, dan politisasi politik subsidi.

Krisis di Selat Hormuz harus menjadi wake up call. Ketahanan dan kemandirian energi tidak akan tercapai selama kita masih menyandera APBN untuk energi fosil dan membakar bahan bakar impor. Sudah saatnya para pemimpin kita bergerak maju, menata ulang subsidi, dan memanfaatkan limpahan energi terbarukan di tanah air sendiri demi kedaulatan bangsa.