REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong koperasi mengambil peran lebih besar dalam industri gula nasional untuk memperkuat hilirisasi tebu dan mengurangi ketergantungan terhadap impor gula. Langkah tersebut dilakukan dengan menghubungkan petani, koperasi, industri pengolahan, hingga jaringan pemasaran dalam satu rantai pasok yang terintegrasi.

Dorongan itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat, Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri, dan PT Indogula Jayabaya di Kediri, Jawa Timur, Sabtu (6/6/2026). Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri gula nasional dari hulu hingga hilir.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, model kemitraan seperti itu menjadi salah satu strategi untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian sekaligus mendukung target swasembada gula nasional.

"Kerja sama ini menunjukkan koperasi mampu menjadi pelaku utama dalam sektor produksi, distribusi, dan hilirisasi untuk memperkuat ekonomi rakyat. Koperasi perlu terus didorong agar tidak hanya bergerak pada sektor pembiayaan, tetapi juga berperan dalam produksi, pengolahan, dan distribusi. Untuk menuju swasembada gula sesuai arahan Presiden, kita akan mengurangi impor gula dan pada sisi lain menggenjot produksi gula nasional," ujar Ferry dalam keterangan yang diterima pada Ahad (7/6/2026).

Menurut Ferry, pengembangan industri gula berbasis koperasi juga perlu melibatkan lebih banyak petani tebu dan masyarakat sekitar. Dengan begitu, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sentra tebu.

Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat merupakan mitra penerima pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi pada 2025 yang bergerak di bidang komoditas dan ekspor. Saat ini koperasi tersebut mengembangkan industri gula melalui PT Indogula Jayabaya di Kediri.

Sementara itu, Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri memiliki basis usaha pada pemasaran dan distribusi komoditas pertanian, termasuk tebu. Sinergi kedua koperasi dengan industri pengolahan dinilai dapat memperkuat mata rantai usaha gula nasional yang selama ini masih terfragmentasi.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan, kolaborasi antara koperasi dan industri pengolahan merupakan model yang dapat memperkuat koperasi sektor riil sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

"LPDB Koperasi tidak hanya hadir sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai katalisator pengembangan ekosistem usaha koperasi. Kerja sama antara Koperasi KANA, Koperasi Putra Harapan Jaya, dan PT Indogula Jayabaya menjadi contoh nyata bagaimana pembiayaan koperasi dapat mendorong tumbuhnya industri berbasis koperasi yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi anggota dan petani," ujar Krisdianto.

Krisdianto menjelaskan, sektor gula menjadi salah satu sektor strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Karena itu, kata dia, LPDB Koperasi mendorong pembiayaan kepada koperasi produktif yang memiliki orientasi pengembangan industri dan hilirisasi.

"Kami melihat model bisnis yang dibangun dalam kerja sama ini sangat menjanjikan karena mengintegrasikan petani tebu, koperasi pemasaran, industri pengolahan, hingga akses pasar. Dengan ekosistem yang kuat, koperasi tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu menjadi pemain utama dalam rantai pasok industri gula nasional," kata Krisdianto.

Ia berharap model kemitraan tersebut dapat direplikasi di berbagai daerah penghasil komoditas pertanian lainnya. Menurutnya, penguatan koperasi sektor riil menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Melalui kerja sama tersebut, para pihak menargetkan terbentuknya rantai pasok gula yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selain meningkatkan produktivitas tebu dan kapasitas pengolahan gula nasional, kolaborasi itu juga diharapkan dapat memperkuat posisi petani dalam rantai nilai industri serta memperbesar kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan melalui inovasi budi daya dan pemberdayaan masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan pihaknya terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui berbagai program community involvement and development (CID), yang berbasis pada potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

"Melalui pendekatan tersebut, Pertamina Patra Niaga menghadirkan solusi yang tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan," ujarnya.

Menurut dia, salah satu program unggulan yang dijalankan adalah pengembangan budi daya ikan berbasis teknologi bioflok di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau.

Program ini hadir sebagai jawaban atas tantangan masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada hasil tangkapan laut yang tidak menentu akibat faktor cuaca, keterbatasan sarana perikanan, serta ancaman abrasi.

Melalui teknologi bioflok, lanjut Roberth, masyarakat kini memiliki alternatif sumber pangan sekaligus pendapatan yang lebih stabil melalui budi daya ikan nila dengan masa panen sekitar 4-6 bulan.

Program ini juga didukung PLTS berkapasitas 4,4 kWp yang mampu menghemat biaya listrik hingga Rp9,3 juta per tahun serta mengurangi emisi karbon sebesar 5,52 ton CO2 per tahun.

Sementara, di Sumatera Utara, Pertamina Patra Niaga, melalui Fuel Terminal Pematang Siantar, mengembangkan program Siantar Habonaron, sebuah model urban farming terpadu yang mengoptimalkan lahan pekarangan rumah masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

Melalui integrasi peternakan ayam petelur, budi daya sayuran, serta pengelolaan limbah organik dan maggot, masyarakat mampu menghasilkan telur ayam dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, limbah kotoran ayam dimanfaatkan sebagai media tanam, sementara sisa makanan rumah tangga diolah menjadi pakan maggot, yang kemudian digunakan kembali sebagai pakan ternak.

Salah satu anggota kelompok Habonaron, Asih, menyampaikan sejak adanya bantuan dari Pertamina Patra Niaga, kebutuhan makan anaknya menjadi terpenuhi dari hasil ternak tersebut.

Roberth menambahkan ketahanan pangan dapat dibangun melalui pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

"Karena itu, kami terus menghadirkan program-program yang mengoptimalkan potensi lokal, mendorong kemandirian ekonomi, serta menciptakan manfaat sosial dan lingkungan," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Perum Bulog merespons dengan cepat keluhan masyarakat terkait kualitas beras Bantuan Pangan Pemerintah (Banpang) di sejumlah desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Beras yang dipersoalkan langsung ditarik sebelum sampai ke tangan masyarakat dan akan diganti dengan beras yang memenuhi standar mutu serta layak konsumsi.

Langkah tersebut dilakukan setelah Bulog menerima informasi terkait adanya beras bantuan yang secara visual dinilai kurang baik oleh Perangkat Desa. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bulog bersama pemerintah Dinas terkait langsung melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa beras yang menjadi keluhan masih berada di titik distribusi Kantor Desa dan belum diterima oleh masyarakat penerima bantuan pangan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian, Bulog memutuskan untuk menarik seluruh beras yang dikeluhkan dan menggantinya dengan beras yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Perum Bulog menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan perangkat desa yang telah menyampaikan informasi secara cepat sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum bantuan diterima oleh masyarakat.

Sebagai operator Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog senantiasa menerapkan pengawasan mutu pada setiap tahapan pengelolaan beras, mulai dari penyimpanan di gudang, proses pengeluaran, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Namun demikian, setiap laporan dari masyarakat tetap menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan kualitas di lapangan.

Program Bantuan Pangan Pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karena itu, Bulog berkomitmen memastikan bantuan yang disalurkan tidak hanya tepat sasaran dan tepat jumlah, tetapi juga memenuhi standar mutu yang baik.

Bulog saat ini telah menyiapkan penggantian beras untuk memastikan seluruh PBP tetap memperoleh haknya sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Proses distribusi pengganti akan dilakukan setelah seluruh tahapan pemeriksaan kualitas selesai dilaksanakan.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Madura Ahmad Rofi'i menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan para Perangkat Desa, atas informasi tersebut segera kami turunkan tim untuk menindak lanjuti kelapangan. Setelah dilakukan pengecekan, kami memutuskan untuk menarikan beras tersebut sebelum dibagikan kepada Masyarakat.

"Seluruh proses penyaluran beras Bantuan Pangan telah dilakukan sesuai ketentuan, namun jika ditemukan keluhan baik dari Perangkat Desa atau masyarakat akan segera kami proses lebih lanjut sebagai bentuk komitmen kami terhadap pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami memastikan masyarakat akan menerima beras yang layak dan berkualitas sesuai standar yang ditetapkan," ujar Ahmad Rofi'i dikutip Minggu (7/6).

Lebih lanjut, Bulog akan memperkuat monitoring kualitas pada seluruh rantai distribusi bantuan pangan, termasuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan setiap bantuan yang disalurkan dapat diterima masyarakat dalam kondisi baik.

Bulog berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola Cadangan Beras Pemerintah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

diproyeksikan menghasilkan enam ton benih jagung

Manokwari (ANTARA) - Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Papua Barat mengembangkan penangkaran benih jagung di Kabupaten Manokwari yang diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar enam ton benih untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 200 hektare lahan.

Kepala BRMP Papua Barat Abdul Syukur Syarif saat meninjau lokasi penangkaran di Kampung Macuan, Manokwari, Sabtu, mengatakan pengembangan benih jagung secara mandiri menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

"Lahan percontohan seluas sekitar satu hektare ini diproyeksikan menghasilkan enam ton benih jagung yang dapat digunakan untuk pengembangan sekitar 200 hektare lahan," katanya.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana dan jajaran BRMP Papua Barat untuk melihat secara langsung perkembangan penangkaran benih dan lokasi pembangunan gudang pengering (dryer) jagung sebagai fasilitas pendukung pascapanen.

Menurut Abdul Syukur, keberadaan gudang pengering akan membantu menjaga kualitas benih jagung sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Fasilitas tersebut juga dapat mendukung penerapan sistem pembenihan yang lebih modern dan berkelanjutan.

"Mesin dryer sangat membantu menjaga kualitas benih," ujarnya.

Tim lapangan BRMP Papua Barat juga telah mengevaluasi kondisi tanaman yang terdampak serangan hama ulat grayak jagung (spodoptera frugiperda), meskipun perkembangan tanaman di lahan percontohan tersebut dinilai masih cukup baik serta menunjukkan pertumbuhan positif.

Dalam kesempatan itu, Kepala BRMP Papua Barat memperkenalkan metode tanam sisip (single replanting), yakni penanaman kembali sebelum masa panen berakhir guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan mempercepat siklus produksi.

"Nanti penanaman menggunakan metode tanam sisip," jelasnya.

Wakil Kepala Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana menekankan setiap perencanaan harus berbasis data yang mencakup luas lahan potensial, jumlah kelompok tani, serta kebutuhan benih untuk setiap distrik, sehingga program pengembangan komoditas jagung dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Kepolisian senantiasa mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas pertanian serta kemandirian benih di daerah, namun perlu adanya kolaborasi lintas lembaga teknis, dan kelompok tani setempat.

"Kami berharap segala upaya yang dilakukan, mampu menjadikan Manokwari sebagai salah satu pusat pengembangan benih dan produksi jagung di Papua Barat," ucap Sulastiana.

Dalam kunjungan itu, BRMP Papua Barat juga memberikan penjelasan kepada petani mengenai teknik pemupukan yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman jagung, termasuk penggunaan campuran pupuk urea dan phonska sesuai kebutuhan tanaman.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Imigrasi Papua Barat, melalui Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, memanfaatkan lahan tidur seluas enam hektare untuk pertanian dengan komoditas padi sawah.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat Asrul di Manokwari, Sabtu, mengatakan pemanfaatan lahan tersebut bertujuan mendukung Program Astacita Presiden Prabowo yang diterjemahkan melalui 15 aksi akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.​​​​​​

"Lahannya milik masyarakat di Kampung Macuan, Distrik Masni. Sudah tidak digunakan hampir lima tahun," kata Asrul.

Ia menjelaskan konsep pengelolaan lahan tidur menjadi lahan pertanian melibatkan peran kelompok masyarakat setempat dengan dukungan pembiayaan selama proses produksi berasal dari Kantor Imigrasi Manokwari.

Program pemberdayaan itu diharapkan dapat mendorong petani lokal lainnya untuk mengoptimalkan lahan sekitar sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan yang kemudian berdampak terhadap peningkatan perekonomian keluarga petani.

"Sistemnya kami sewa lahan, tapi kami berikan modal. Nanti hasilnya dibagi dua. Kalau enam hektar ini berhasil, kemungkinan kami akan sasar lahan tidur lainnya," ucap Asrul.

Sebelumnya, kata dia, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan Papua Barat telah merealisasikan penanaman 1.500 bibit pohon kelapa yang memanfaatkan lahan produktif di setiap lembaga pemasyarakatan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

Kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki nilai manfaat sangat tinggi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun aspek lingkungan, dan hampir seluruh bagian tanaman kelapa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan dalam negeri. Kebutuhan bahan baku untuk program tersebut dinilai dapat memperluas serapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan di berbagai daerah.

Ketua Harian HKTI Bachtiar Utomo mengatakan, kebutuhan pangan yang besar dalam pelaksanaan MBG dapat membuka peluang pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal. Menurut dia, peningkatan permintaan yang berlangsung secara berkelanjutan berpotensi memberikan kepastian pasar bagi sektor pertanian.

“Semakin tinggi kebutuhan pangan untuk program MBG, semakin besar pula hasil produksi petani yang terserap. Dampaknya tentu sangat positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani,” ujar Bachtiar, Jumat (5/6/2026).

Selain memperluas pasar hasil pertanian, Bachtiar menilai program tersebut juga dapat mendorong penguatan rantai pasok pangan lokal karena melibatkan berbagai pelaku usaha mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga UMKM pengolahan pangan.

Menurut Bachtiar, keterlibatan berbagai sektor tersebut dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerah, terutama jika kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari produksi lokal.

“Program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ada petani yang hasil panennya terserap, UMKM yang berkembang, dan lapangan kerja yang tercipta,” katanya.

Bachtiar menambahkan, kebutuhan distribusi dan pengolahan bahan pangan juga berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat daerah. Karena itu, penguatan koordinasi antara sektor pertanian dan pelaksanaan program dinilai penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Di sisi lain, HKTI menilai program pemenuhan gizi masyarakat perlu dibarengi dengan penguatan produksi pangan nasional agar peningkatan permintaan tidak menimbulkan tekanan terhadap pasokan.

“Ini menjadi momentum untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas petani sehingga kebutuhan pangan nasional dapat dipenuhi secara berkelanjutan,” ujar Bachtiar.

HKTI memandang program MBG dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi penguatan ekosistem pangan nasional apabila didukung oleh peningkatan kapasitas produksi, distribusi, dan keterlibatan petani dalam rantai pasok.

Program MBG turut meningkatkan serapan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu perbaikan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah.

Ketua Harian HKTI Bachtiar Utomo mengatakan Program MBG memiliki dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis sangat baik untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Program ini juga mendukung ibu hamil dan balita sehingga dapat membantu menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Bachtiar dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kebutuhan bahan pangan untuk mendukung Program MBG turut meningkatkan serapan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal.

“Semakin tinggi kebutuhan pangan untuk Program MBG, semakin besar pula hasil produksi petani yang terserap. Dampaknya tentu sangat positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Selain meningkatkan serapan hasil pertanian, program MBG juga dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja baru melalui aktivitas penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga operasional dapur.

Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan hingga 22 Mei 2026 Program MBG telah menyerap sekitar 1,28 juta pekerja melalui operasional 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Program tersebut juga tercatat melibatkan 142.387 pemasok. Dari jumlah itu, sebanyak 59.921 merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 13.306 koperasi, 690 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), 1.410 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 157 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Adapun 66.903 pemasok lainnya berasal dari berbagai penyedia bahan pangan dan jasa pendukung lainnya.

Menurut Bachtiar, Program MBG memberikan dampak berganda terhadap perekonomian daerah karena melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga pelaku usaha jasa dalam rantai pasok pangan nasional.

“Program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ada petani yang hasil panennya terserap, UMKM yang berkembang dan lapangan kerja yang tercipta,” ucap dia.

Lebih lanjut, HKTI meyakini Program MBG dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan kuat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan perekonomian daerah.

“Anak-anak mendapatkan gizi yang baik, petani semakin sejahtera, ekonomi daerah bergerak dan pada akhirnya ketahanan pangan nasional semakin kuat,” tutur Bachtiar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Harian HKTI Bachtiar Utomo mengatakan, program tersebut memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menurut dia, MBG berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok penerima manfaat, termasuk anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Program Makan Bergizi Gratis sangat baik untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Program ini juga mendukung ibu hamil dan balita sehingga dapat membantu menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ujar Bachtiar dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Dorong serapan hasil pertanian

Selain aspek kesehatan dan pemenuhan gizi, Bachtiar menilai program MBG turut memberikan dampak positif terhadap sektor pangan nasional.

Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut dinilai dapat meningkatkan serapan hasil produksi dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Menurut Bachtiar, kondisi tersebut membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal.

“Semakin tinggi kebutuhan pangan untuk program MBG, semakin besar pula hasil produksi petani yang terserap. Dampaknya tentu sangat positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani,” katanya.

Peningkatan kebutuhan pasokan pangan untuk program MBG juga dinilai dapat memperkuat keterhubungan antara sektor produksi pangan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat melalui rantai pasok yang lebih luas.

Berpotensi menciptakan lapangan kerja

HKTI juga menilai program MBG memiliki potensi menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Peluang tersebut muncul dari kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai tahapan pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga operasional dapur.

Menurut Bachtiar, aktivitas ekonomi yang muncul dari pelaksanaan program dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat.

Selain itu, pelaksanaan MBG disebut memiliki dampak berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian daerah karena melibatkan berbagai pelaku usaha dalam rantai pasok pangan nasional.

Pihak yang terlibat tidak hanya petani, tetapi juga peternak, nelayan, UMKM, hingga pelaku usaha jasa.

“Program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ada petani yang hasil panennya terserap, UMKM yang berkembang, dan lapangan kerja yang tercipta,” jelas Bachtiar.

Dinilai perkuat ketahanan pangan

HKTI meyakini Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia sekaligus memperkuat sektor pangan nasional.

Menurut organisasi tersebut, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh para pelaku usaha di sektor pangan yang terlibat dalam rantai pasok program.

Bachtiar menilai dampak yang dihasilkan dapat mencakup peningkatan kualitas gizi masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani, pergerakan ekonomi daerah, hingga penguatan ketahanan pangan nasional.

“Ini adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Anak-anak mendapatkan gizi yang baik, petani semakin sejahtera, ekonomi daerah bergerak, dan pada akhirnya ketahanan pangan nasional semakin kuat,” tutupnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, program pengembangan lahan pertanian di Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke, Papua Selatan, merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Kenapa tidak melihat daerah lain yang berhasil kami tingkatkan produktivitasnya hingga bisa panen tiga kali setahun?" ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/6/2026).

Amran menuturkan, pemerintah telah mengembangkan lahan pertanian dan mencetak sawah di sejumlah wilayah, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

Menurut dia, program serupa di Merauke dijalankan untuk meningkatkan produksi pangan melalui pembangunan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta optimalisasi lahan bagi petani.

Dia juga mengklaim program cetak sawah di Merauke telah berkontribusi menurunkan harga beras di wilayah tersebut dari sekitar Rp30 ribu menjadi Rp13 ribu per kilogram (kg).

"Yang kami lakukan di Merauke untuk rakyat," kata Amran.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran dalam rangka merespons narasi film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti dugaan deforestasi di Merauke untuk pengembangan pertanian padi, perkebunan tebu, kelapa sawit, dan peternakan sapi.

Film itu juga mengangkat isu pembelian hutan adat serta dampak lingkungan dari proyek yang terkait dengan target produksi beras, biodiesel B50, dan bioetanol.

Amran menduga kritik terhadap proyek tersebut muncul seiring langkah Indonesia menuju swasembada pangan. Padahal, lahan yang dikembangkan pemerintah merupakan lahan rawa yang dioptimalkan untuk produksi pangan.

Amran menilai film tersebut tidak menampilkan secara utuh keberhasilan program optimalisasi lahan yang telah dijalankan pemerintah di berbagai daerah.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, MEDAN - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Perkebunan) menggelar Gerakan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan di 30 kabupaten dari 12 provinsi di Indonesia pada Rabu (3/6/2026) sebagai upaya percepatan capaian swasembada pangan.

Agenda yang dipusatkan di Desa Pasirbungur, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat itu menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis sektor perkebunan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan percepatan pengembangan komoditas perkebunan strategis menjadi prioritas nasional, khususnya untuk melepas ketergantungan pada produk impor turunannya. Dia menyebut Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa swasembada pangan.

"Indonesia memiliki lahan, sumber daya manusia, dan semangat yang kuat untuk mencapai swasembada. Tanam serentak ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendorong peningkatan produksi nasional," ujar Amran.

Ada 4 komoditas strategis perkebunan yang ditanam serentak pada gelaran kemarin yang dinilai berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, energi, maupun peningkatan kesejahteraan pekebun. Keempat komoditas itu yakni tebu, kopi, kakao, dan kelapa.

Amran mengatakan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui penguatan sektor pangan dan energi.

Di Desa Pasirbungur yang merupakan sentra tanaman tebu di Subang, Jawa Barat, pada agenda tersebut dilakukan tanam serentak tebu. Hal ini diharapkan dapat mengurangi impor gula tebu ke depannya.

"Saya minta seluruh jajaran, baik pusat maupun daerah, bergerak cepat, kompak, dan memastikan setiap hektare lahan yang telah dialokasikan benar-benar ditanami serta dipantau perkembangannya," ujar Amran.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Ali Jamil mengatakan Ditjen Perkebunan terus mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing sektor perkebunan.

Ali Jamil menjelaskan hilirisasi perkebunan menjadi instrumen penting dalam menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pekebun.

"Hilirisasi dalam jangka panjang dapat menekan kemiskinan, mengurangi ketergantungan produk impor, serta memperkuat kinerja ekspor nasional," ujarnya.

Adapun sejumlah daerah yang ikut kegiatan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan oleh Kementan Rabu kemarin antara lain Tanam Serentak Tebu di Subang (Jawa Barat), Pekalongan dan Pati (Jawa Tengah), Sleman (DIY), hingga Malang dan Sidoarjo (Jawa Timur),

Sedangkan Tanam Serentak Kopi dilakukan oleh petani di Simalungun (Sumatra Utara), Tanam Serentak Kelapa di Tasikmalaya (Jawa Barat), serta Tanam Serentak Kakao dilakukan di Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara).

Ali Jamil mengatakan Ditjen Perkebunan mengalokasikan pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektare di tahun 2026.

Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Barat memperoleh alokasi seluas 8.000 hektare, sementara Kabupaten Subang mendapat porsi seluas 2.013 hektare, terdiri dari kegiatan bongkar ratoon seluas 1.763 hektare dan perluasan areal baru seluas 250 hektare.

Kabupaten Subang saat ini memiliki areal tebu eksisting seluas 3.595 hektare yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi gula nasional.

Pada gerakan tanam serentak Rabu kemarin, penanaman perdana dilakukan di lahan seluas 4,9 hektare yang merupakan bagian dari program perluasan areal tebu seluas 250 hektare. Setiap hektare lahan mendapatkan dukungan benih sebanyak 60.000 mata tunas.

Varietas yang digunakan ialah varietas PSJT 941 yang memiliki potensi produksi hingga 98,4 ton per hektare dengan rendemen gula mencapai 9,64%, sehingga dinilai cocok untuk pengembangan tebu di wilayah Subang.

Selain itu, diberikan pula bantuan biaya operasional pekebun setara 40 Hari Orang Kerja (HOK).

Mentan Amran berharap melalui gerakan ini sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pekebun semakin kuat.

"Kolaborasi menjadi faktor kunci dalam memenuhi kebutuhan gula nasional, meningkatkan kesejahteraan pekebun, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," tandasnya.

Pengalaman dan jaringan yang dimiliki FAO sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem biosekuriti nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) membidik Indonesia menjadi pusat penguatan biosekuriti regional melalui kerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) di tengah meningkatnya risiko biologis dan lalu lintas perdagangan global.

“FAO merupakan mitra penting bagi Indonesia. Pengalaman dan jaringan yang dimiliki FAO sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem biosekuriti nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global,” kata Kepala Barantin Abdul Kadir Karding dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, peran karantina saat ini tidak lagi hanya memeriksa komoditas yang keluar dan masuk wilayah Indonesia.

Ia mengatakan sistem karantina juga berfungsi menjaga ketahanan pangan, melindungi sumber daya hayati, dan memastikan perdagangan berjalan aman sesuai standar internasional.

Karena itu, Barantin mendorong penguatan kerja sama dengan FAO dalam sejumlah bidang, mulai dari penguatan sistem biosekuriti hingga modernisasi laboratorium.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada peningkatan kapasitas pengawasan dan peringatan dini serta pengembangan sistem ketertelusuran atau traceability komoditas.

Menurut Karding, penguatan sistem ketertelusuran menjadi penting di tengah meningkatnya tuntutan standar keamanan pangan dan perdagangan internasional.

Barantin berharap FAO dapat mendukung penyusunan Grand Desain Perkarantinaan Indonesia 2026–2050 sebagai arah pengembangan sistem karantina nasional jangka panjang.

Indonesia, kata dia, memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu pusat penguatan biosekuriti di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik karena merupakan negara kepulauan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.

“Kami ingin sistem karantina Indonesia tidak hanya kuat untuk melindungi kepentingan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi bagi penguatan biosekuriti kawasan,” ujar Karding.

Data Barantin menunjukkan nilai ekspor komoditas karantina Indonesia pada Januari–Oktober 2025 mencapai sekitar Rp304,7 triliun sehingga penguatan sistem biosekuriti dinilai penting untuk menjaga keamanan perdagangan dan daya saing produk ekspor Indonesia.

Sementara itu, Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal mengatakan Indonesia memiliki posisi penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perdagangan aman di kawasan.

Menurut Rajendra, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati terbesar di dunia sehingga fungsi karantina memiliki peran strategis dalam melindungi sumber daya hayati dan kesehatan pangan.

“FAO meyakini bahwa kolaborasi yang kuat dengan Indonesia akan memberikan kontribusi besar bagi penguatan biosekuriti regional melalui pendekatan one health dan kerja sama lintas sektor,” ucap Rajendra.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Barantin dan FAO dalam menghadapi tantangan biosekuriti global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya mobilitas perdagangan internasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

St. Petersburg: Di tengah pesatnya pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi, dunia menghadapi tantangan yang tak bisa dianggap sepele yaitu krisis air bersih. Isu ini kini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyentuh sektor pangan, kesehatan, lingkungan, hingga pertumbuhan ekonomi global.

Besarnya tantangan tersebut membuat isu air menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026. Para pemimpin dunia, pelaku usaha, hingga organisasi internasional menilai ketahanan air akan menjadi salah satu faktor penentu pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Kelangkaan air jadi ancaman global

Dalam forum bertajuk Challenges and Prospects of International Water Cooperation: Water as a Sustainable Development Factor, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Air, Retno Marsudi, menyoroti kondisi air dunia yang semakin mengkhawatirkan.

Menurutnya, kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, jutaan orang masih belum memiliki akses yang layak terhadap air bersih.

“Jadi, pesan utama saya hari ini sederhana. Kita harus melihat air sebagai suatu kehidupan, dan juga sebagai prioritas strategis, ekonomi, dan perkembangan,” katanya dalam forum dialog di SPIEF 2026, St. Petersburg, Rabu, 3 Juni 2026.

Retno menjelaskan bahwa dampak krisis air tidak hanya dirasakan dari sisi kebutuhan rumah tangga. Kelangkaan air juga dapat mengganggu produktivitas ekonomi, ketahanan pangan, stabilitas sosial, hingga keberlanjutan lingkungan.

Air bukan sekadar kebutuhan dasar

Bagi banyak negara, air kini telah menjadi aset strategis yang menentukan daya saing ekonomi. Ketersediaan air memengaruhi sektor pertanian, industri manufaktur, energi, hingga kesehatan masyarakat.

Ketika akses air terganggu, biaya ekonomi yang harus ditanggung suatu negara bisa sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaan air tidak lagi bisa dipandang sebagai isu sektoral, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan nasional dan global.

Retno menegaskan bahwa ketahanan air dan ketahanan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat.

“Dengan menjaga air di tengah-tengah, kita bisa memastikan kemajuan ekonomi dan pertahanan kita menjadi resilient,” ucapnya.

Dalam mengatasi krisis air bukan pekerjaan satu negara atau satu institusi saja. Menurut Retno, diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas ilmiah, hingga masyarakat umum.

Kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi penggunaan air, memperkuat sistem pendanaan, dan menghadirkan solusi berbasis teknologi.

Forum-forum internasional seperti SPIEF dinilai memiliki peran penting dalam mempertemukan berbagai pihak untuk membangun kerja sama yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya air.

(ANN)