JAKARTA - Angka 5,16 miliar bukan jumlah transaksi e-commerce. Itu jumlah anomali trafik siber yang dicatat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepanjang 2025 di Indonesia.

Artinya: rata-rata 14 juta potensi insiden per hari. Dan sebagian besar organisasi belum siap meresponsnya.

Untuk mengubah kesadaran jadi kesiapan nyata, PT ITSEC Asia Tbk (IDX: CYBR) bersama Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) menggelar Roadshow Gerakan Nasional Ketahanan Siber (GNKS) di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, 25 Juni 2026.

Peserta tidak hanya mendengar paparan. Mereka menjalani Executive Tabletop Exercise dalam lima tahapan: memahami konteks ancaman, menyusun mitigasi, menjalani simulasi krisis, mempresentasikan keputusan, lalu evaluasi bersama.

Tiga output konkret dibawa pulang peserta:

Security Flow — matriks risiko berdasarkan dampak dan probabilitas insiden

Security Design Concept — gambaran penerapan keamanan pada alur data, batas kepercayaan, dan mekanisme autentikasi

Security Skills Assessment & Recognition — ukuran peningkatan kompetensi menghadapi insiden siber

Patrick Dannacher, President Director ITSEC Asia, menegaskan bahwa krisis siber bukan lagi urusan tim IT semata:

"Ketika sebuah insiden terjadi, dampaknya bisa meluas ke operasional bisnis, layanan kepada pelanggan, hingga reputasi organisasi. Para pengambil keputusan juga perlu memahami bagaimana merespons situasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kami ingin peserta pulang dengan sesuatu yang dapat langsung digunakan."

Slamet Aji Pamungkas, Deputi Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, menekankan bahwa penguatan kapasitas adalah syarat keberlanjutan ekonomi digital nasional:

"Pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dalam menghadapi berbagai risiko siber," katanya.

Firlie Ganinduto, Ketua Umum ADIGSI, menambahkan bahwa Makassar dipilih karena posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur—kawasan yang digitalisasinya makin cepat, tapi kesiapan siber masih tertinggal:



"Banyak organisasi sudah menyadari pentingnya keamanan siber, namun tantangan berikutnya adalah bagaimana menerjemahkan kesadaran tersebut menjadi tindakan nyata."

GNKS bukan acara tunggal. Ini rangkaian roadshow nasional yang sudah dan akan menyambangi:

Banten — 30 April 2026

Makassar — 25 Juni 2026

Pontianak, Bali, Yogyakarta, Medan — menyusul

ITSEC Asia adalah perusahaan keamanan siber yang didukung lebih dari 400 ahli tersebar di Indonesia, Singapura, Australia, Mauritius, dan Dubai.

Jakarta (ANTARA) - BUMN PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menegaskan keamanan dan keselamatan sebagai prioritas utama pelayanan publik di seluruh bandara yang dikelola, menyusul insiden perselisihan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

"InJourney Airports senantiasa memprioritaskan keamanan, keselamatan serta pelayanan kepada pengguna jasa bandara dan penumpang pesawat," kata Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Arie mengatakan guna menjaga sejumlah aspek penting tersebut, sejumlah personel ditempatkan di terminal penumpang pesawat termasuk Aviation Security (Avsec).

Dia menyampaikan pada Senin (15/6) malam, petugas Avsec merespons cepat adanya kejadian perselisihan dua orang di area check in Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang memicu keributan serta berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan pengguna jasa bandara lainnya.

Sementara itu, Asst. Deputy Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudistiawan mengatakan petugas Avsec melakukan penanganan cepat sesuai standar operasional yang berlaku terhadap perselisihan tersebut.

Yudistiawan mengemukakan bahwa petugas bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian, mengendalikan situasi, memisahkan kedua pihak yang terlibat, serta berkoordinasi dengan unsur terkait guna memastikan kondisi tetap aman, tertib, dan kondusif, tanpa mengganggu operasional bandara maupun kenyamanan pengguna jasa lainnya.

Selanjutnya, kedua pihak yang berselisih tersebut dibawa ke Pos Polisi Terminal 3 untuk dilakukan mediasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut dia, berkat penanganan cepat petugas Avsec, situasi di area Terminal 3 terjaga aman, tertib, dan kondusif.

"Operasional pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan normal tanpa adanya gangguan terhadap fasilitas maupun aktivitas penerbangan,” ujarnya.

Bandara Soekarno-Hatta berkomitmen untuk terus menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh pengguna jasa melalui respons cepat, koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, serta penerapan prosedur keamanan sesuai standar yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) bersama dengan Crest International menandatangani kesepakatan pengembangan standar, peningkatan kapasitas talenta, dan penguatan ekosistem keamanan siber di Indonesia. Penandatanganan kerja sama dilakukan di sela-sela UK–Indonesia Bilateral Meeting on Digital Economy and Cybersecurity yang berlangsung di London.

Ketua Umum ADIGSI Firlie Hanggodo Ganinduto mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses pengembangan kompetensi bagi talenta dan pelaku industri keamanan siber nasional.

"ADIGSI berkomitmen mendorong pertumbuhan industri keamanan siber Indonesia. Karena itu, kami memandang kolaborasi dengan Crest International sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi talenta nasional sekaligus memperluas akses menuju pasar global" kata Firlie, Rabu (10/6/2026).

Menurut Firlie, nota kesepahaman tersebut akan ditindaklanjuti melalui sejumlah program kerja, antara lain penguatan standar industri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran pengetahuan, pengembangan jalur akreditasi, serta penguatan kapabilitas pelaku industri keamanan siber di Indonesia.

Firlie menambahkan kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme sektor keamanan siber nasional yang terus berkembang seiring percepatan transformasi digital.

CEO Crest International Nick Benson mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan ekonomi digital yang pesat di kawasan Asia Pasifik. Menurut Nick, hal tersebut turut meningkatkan kebutuhan terhadap penguatan kapasitas dan standar keamanan siber.

Lihat video: Kapolri Tindak 3.331 Kejahatan Siber dan 1.611 Kasus Judol Sepanjang 2024



"Kemitraan ini merupakan bagian dari komitmen Crest untuk mendukung pengembangan standar, kompetensi, dan profesionalisme industri keamanan siber di Indonesia. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ekosistem digital yang semakin aman dan terpercaya," ujar Benson.

Selain dengan Crest International, ADIGSI juga menandatangani nota kesepahaman dengan TechUK dan ADS Group. TechUK merupakan asosiasi perdagangan teknologi di Inggris yang memiliki lebih dari 1.100 anggota, sedangkan ADS Group mewakili sektor kedirgantaraan, pertahanan, keamanan, dan antariksa di Inggris Raya.

Kedua kerja sama tersebut difokuskan pada pengembangan jejaring industri serta penjajakan peluang kolaborasi antara pelaku usaha dan organisasi teknologi di Indonesia dan Inggris.

Penandatanganan berbagai kerja sama tersebut disaksikan oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah serta Director for Infrastructure and Technology, Department for Business and Trade United Kingdom Rodney Berkeley.

London (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada Selasa (9/6) memperingatkan agar kapal tidak mencoba melintasi Selat Hormuz tanpa jaminan keamanan kredibel sembari menekankan tidak ada pertimbangan komersial apapun yang menjustifikasi keputusan yang dapat menempatkan para awak kapal dalam bahaya ekstrem.

"Saya semakin prihatin mendengar kabar bahwa kapal-kapal terus berupaya melintasi Selat Hormuz tanpa jaminan keamanan yang kredibel," kata Sekjen IMO Arsenio Dominguez dalam sebuah pernyataan.

Dominguez mengatakan para awak kapal telah terbunuh, terluka, dan ditahan dalam sejumlah insiden baru-baru ini, sementara situasi keamanan di kawasan tersebut tetap sangat tidak stabil dan minim jaminan yang andal untuk pelayaran yang aman.

"Prioritas utama saya adalah keselamatan dan nyawa para awak kapal yang ditempatkan dalam situasi ini," katanya, seraya menambahkan, awak kapal tidak boleh ditempatkan dalam risiko bahaya yang sudah jelas ada, signifikan, dan di luar jangkauan mitigasi.

Sekjen IMO itu menekankan bahwa kapten kapal dan perusahaan pelayaran memikul tanggung jawab utama atas perencanaan pelayaran dan penilaian risiko dalam kerangka manajemen keselamatan dan keamanan internasional.

"Tidak ada pertimbangan komersial atau operasional apa pun yang dapat menjustifikasi keputusan untuk menempatkan para awak kapal dalam risiko sebesar itu. Perlindungan terhadap nyawa mereka harus tetap menjadi prioritas utama di setiap saat," katanya.

Dia juga menyerukan kepada semua pemangku kepentingan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mendesak semua pihak untuk tidak mengambil tindakan yang dapat membahayakan para pelaut sipil.

Menurut data IMO, hingga 9 Juni, total 42 insiden maritim telah dikonfirmasi sejak pecahnya konflik pada akhir Februari, yang mengakibatkan 11 korban jiwa di kalangan pelaut. Selesai

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

pangan segar yang diberikan masyarakat itu ke depan semakin terjamin keamanan dan mutunya

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat pengawasan keamanan pangan dari ancaman residu pestisida melalui kolaborasi lintas sektor guna memastikan pangan segar aman dan memenuhi standar konsumsi masyarakat.

"Jadi pada Hari Keamanan Pangan, hari ini kita melakukan tanda tangan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perdagangan terkait penjaminan keamanan pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing," kata Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan upaya tersebut dilakukan karena keamanan pangan menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, sehingga setiap produk pangan wajib memenuhi kaidah keamanan sebelum sampai ke tangan konsumen.

Andriko menegaskan pangan yang aman harus sehat untuk dikonsumsi serta terbebas dari berbagai jenis cemaran, baik cemaran kimia, biologi maupun fisik yang berpotensi membahayakan kesehatan.

Salah satu perhatian utama pemerintah saat ini adalah ancaman cemaran kimia berupa residu pestisida yang melebihi ambang batas dan dapat menyebabkan pangan menjadi tidak aman dikonsumsi masyarakat.

Menurutnya, pengendalian residu pestisida menjadi bagian penting dalam sistem keamanan pangan karena berhubungan langsung dengan perlindungan kesehatan konsumen serta keberlanjutan sektor pangan nasional.

Ia mengungkapkan kerugian akibat pangan yang tidak aman secara internasional mencapai sekitar 310 triliun dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp5.625 kuadriliun sehingga persoalan keamanan pangan tidak dapat dipandang sebagai isu kecil.

Lebih lanjut Andriko mengatakan dalam peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia yang diperingati setiap 7 Juni, Bapanas menggelar serangkaian kegiatan yang bertujuan memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya keamanan pangan.

Selain penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bapanas dan Kemendag untuk memperkuat penjaminan keamanan pangan, pihaknya juga menyerahkan fasilitas mobil laboratorium keliling keamanan pangan kepada sejumlah pemerintah provinsi guna mendukung pengawasan dan pengujian pangan secara lebih luas.

Selain itu, sertifikat otoritas kompeten keamanan pangan daerah diserahkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan segar.

Bapanas menjelaskan pengawasan keamanan pangan dilakukan secara terintegrasi, dengan pangan segar asal tumbuhan berada di bawah kewenangan Bapanas, asal hewan di Kementerian Pertanian, dan asal ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat melalui otoritas kompeten keamanan pangan pusat bekerja bersama otoritas kompeten keamanan pangan daerah yang secara rutin menjalani sertifikasi dan evaluasi setiap tahun.

Sebagai indikator keberhasilan, indeks keamanan pangan segar nasional pada 2025 mencapai lebih dari 61 poin atau melampaui target RPJMN sebesar 60, mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.

Di tempat yang sama Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag Moga Simatupang menegaskan keamanan pangan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat sehingga pengawasannya harus dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh pihak terkait.

Menurut Moga, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal PKTN memiliki tugas pengawasan terhadap peredaran barang, termasuk aspek perlindungan konsumen yang berkaitan dengan keamanan dan mutu pangan yang diterima masyarakat.

Ia mengatakan Kemendag juga didukung fasilitas laboratorium dan sistem sertifikasi yang menjadi bagian penting dalam memastikan produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan serta ketentuan yang berlaku.

"Kami menyebut baik gagasan dari Badan Pangan Nasional untuk kita bersama-sama berkolaborasi menjamin bahwa pangan segar yang diberikan masyarakat itu ke depan semakin terjamin keamanan dan mutunya," kata Moga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan kondisi keamanan nasional tetap kuat di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global mendapat apresiasi publik.

Survei tersebut mencatat sebanyak 77,8% responden menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas keamanan negara. Keberhasilan pemerintah menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang turut menopang kepuasan dan kinerja pemerintah secara makro. “Pemerintah juga dinilai sangat berhasil dalam menjaga kerukunan antarumat beragama (80,0%) dan stabilitas keamanan (77,8%),” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, Minggu (7/6/2026). Presiden Prabowo Tegaskan Pertahanan Kunci Stabilitas Negara

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 11-17 Mei 2026, sejumlah sektor strategis turut memperoleh penilaian positif dari masyarakat. Selain keamanan, publik juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan menjaga persatuan nasional.

Data survei menunjukkan tingkat apresiasi terhadap pelayanan kesehatan mencapai 75,1%. Sementara keberhasilan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa memperoleh penilaian positif sebesar 77,4%, serta keamanan nasional sebesar 77,8%.

Penguatan posisi Indonesia di tengah persaingan geopolitik internasional juga dinilai menjadi faktor penting yang menopang optimisme publik. Berbagai langkah diplomasi dan kerja sama strategis terus dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional, termasuk di sektor maritim.

Salah satu upaya tersebut tercermin melalui perluasan kerja sama keamanan maritim dengan Jepang. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menjaga keamanan jalur laut sekaligus memperkuat ketahanan energi di kawasan Indo-Pasifik yang semakin strategis bagi perdagangan dunia.

Sejumlah kajian juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan menengah yang berperan menjaga stabilitas kawasan. Pendekatan diplomasi yang inklusif, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penguatan sentralitas ASEAN menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan regional.

Tak hanya pada aspek keamanan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga terlihat pada berbagai sektor pelayanan publik lainnya. Bidang kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan menjadi sektor yang memperoleh penilaian tertinggi dari masyarakat. “Jika dianalisis secara sektoral, kepuasan tertinggi berada di bidang kesehatan (75,4%), pertahanan & keamanan (74,5%), serta pendidikan (72,5%),” lanjutnya.

Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan adanya modal sosial dan politik yang kuat untuk mendukung jalannya pemerintahan. Stabilitas penilaian publik di berbagai sektor juga memperlihatkan keberlanjutan capaian pembangunan yang tetap terjaga. Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold

“Ini adalah modal sosial politik yang cukup kokoh dan patut diapresiasi. Pemerintah Prabowo-Gibran menjaga tren dari pemerintah sebelumnya dalam 5 bidang kinerja terbaik yaitu, kesehatan, pertahanan & keamanan, pendidikan, sosial budaya, politik & stabilitas nasional,” tandasnya.

Survei Poltracking Indonesia dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

JAKARTA, iNews.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyelenggarakan Forum Kedaulatan Digital Nasional bertajuk “Kolaborasi Ekosistem Digital untuk Inovasi Nasional yang Berdaulat” di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Forum ini mempertemukan regulator, BUMN strategis, pelanggan enterprise, serta global technology partners untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun fondasi cloud, kecerdasan artifisial (AI), dan keamanan siber yang aman, resilien, dan berdaulat.

Forum Kedaulatan Digital Nasional merupakan kelanjutan dari deklarasi “Kebangkitan Kedaulatan Teknologi Indonesia” yang diselenggarakan pada 20 Mei 2026. Jika deklarasi tersebut menegaskan visi bersama mengenai pentingnya kedaulatan teknologi nasional, maka forum ini menjadi langkah konkret untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam blueprint dan roadmap implementasi yang lebih terukur melalui tiga pilar utama, yaitu Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity.

Kehadiran Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam forum ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulator dan pelaku industri dalam membangun fondasi digital nasional yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus menjaga kepentingan strategis Indonesia di era transformasi digital. Forum ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas ekosistem untuk menyelaraskan arah pembangunan cloud, AI, dan keamanan siber dengan kebutuhan nasional.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Sonny Hendra Sudaryana, menekankan pentingnya sinergi antara regulator, industri, dan penyedia teknologi dalam memastikan transformasi digital nasional berlangsung secara aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Baca Juga

Telkom Luncurkan AIcosystem, Garap Peluang AI di Berbagai Sektor Industri 

“Penguatan sovereign cloud, AI, dan cybersecurity menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan data nasional, meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia, serta memastikan transformasi digital nasional dapat berjalan secara aman, inklusif, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom, Seno Soemadji, menegaskan bahwa kedaulatan digital kini telah menjadi kebutuhan strategis nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas ekosistem.

“Kedaulatan digital bukan lagi sekadar isu teknologi, melainkan fondasi daya saing, ketahanan, dan keberlanjutan bangsa di masa depan. Indonesia harus mampu membangun kendali atas data, AI, cloud, dan keamanan sibernya sendiri agar tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga menjadi arsitek masa depan digitalnya sendiri,” ujarnya.

Seno menambahkan bahwa melalui transformasi TLKM 30, Telkom terus memperkuat perannya tidak hanya sebagai penyedia konektivitas, tetapi juga sebagai service enabler untuk membangun fondasi digital nasional yang lebih resilien, aman, dan mandiri.

Forum ini mengangkat tiga fokus utama yang menjadi fondasi kedaulatan digital Indonesia, yakni Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity. Ketiga pilar tersebut menjadi kerangka kolaborasi untuk memastikan Indonesia memiliki kapasitas komputasi, kapabilitas AI, dan sistem keamanan digital yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan di dalam negeri.

Sebagai bagian dari forum tersebut, Telkom juga memperkuat inisiatif AdyaCakra, sebuah sovereign digital stack yang mengintegrasikan kapabilitas nasional dengan teknologi global terbaik untuk mendukung kebutuhan pemerintah, BUMN, dan sektor industri strategis.

AdyaCakra mencakup kapabilitas Sovereign Cloud melalui NeuCentrIX, NeutraDC Hyperscale, dan edge infrastructure; Sovereign AI melalui AI Hub dan Agentic AI BigBox; serta Sovereign Cybersecurity melalui Telkom CSOC, sovereign threat intelligence, dan managed detection and response.

Dalam kesempatan yang sama, delapan global technology partners turut berpartisipasi dalam diskusi strategis dan penandatanganan Intentional Collaboration sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung pengembangan ekosistem digital yang aman, resilien, dan berdaulat. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan kapabilitas nasional, transfer pengetahuan, serta adopsi teknologi yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Melalui Forum Kedaulatan Digital Nasional, Telkom mendorong terbentuknya blueprint dan roadmap kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah, regulator, BUMN, pelaku industri, dan mitra teknologi global. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Telkom dalam memperkuat fondasi cloud, AI, dan cybersecurity nasional guna mendukung terwujudnya kedaulatan digital Indonesia serta pencapaian Visi Digital Indonesia 2030 dan agenda transformasi TLKM 30.

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengerahkan 8.633 petugas pemantau hewan kurban secara nasional untuk memastikan kesehatan, keamanan, kelayakan, dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi sehingga berjalan sesuai standar.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan ribuan petugas tersebut terdiri atas tenaga medik dan paramedik veteriner yang diterjunkan di berbagai daerah.

"Alhamdulillah kami sudah menerjunkan dan menugaskan tim pemantau hewan kurban secara nasional sebanyak 8.633 orang terdiri dari tenaga medik dan paramedik," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda di Jakarta, Rabu.

Agung menyampaikan hal itu saat ditemui di sela pelaksanaan kurban yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di kawasan Masjid Nurul Iman, Kementan, Jakarta.

Menurut dia, pemerintah memastikan hewan kurban yang dipotong di tanah air memenuhi standar kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan kehalalan.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah pusat maupun daerah di tingkat provinsi serta kabupaten/kota juga telah menerbitkan edaran dan melaksanakan komunikasi, informasi, serta edukasi kepada panitia kurban.

Adapun upaya itu dilakukan agar seluruh proses kurban dipastikan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kementan menegaskan pengawasan dilakukan secara ketat agar seluruh pelaksanaan penyembelihan hewan kurban termasuk yang dilakukan di luar rumah potong hewan (RPH) tetap memenuhi ketentuan kesehatan dan keamanan pangan.

Selain tenaga medik dan paramedik di tingkat pusat, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga menerjunkan petugas pemantau hewan kurban di wilayah masing-masing.

Pengawasan tersebut turut melibatkan berbagai asosiasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), organisasi peternak, serta juru sembelih halal.

Selain itu, Agung mengatakan bahwa Kementan juga melibatkan perguruan tinggi dalam pengawasan pelaksanaan kurban melalui keterlibatan mahasiswa dari 14 fakultas kedokteran hewan di Indonesia.

Mahasiswa diterjunkan untuk membantu pemantauan kesehatan hewan kurban sekaligus mendukung edukasi pelaksanaan penyembelihan yang aman, higienis, dan sesuai standar veteriner.

"Insya Allah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi ini berjalan lancar dan khidmat," kata Agung.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia mengalami surplus ternak pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, dengan ketersediaan hewan kurban mencapai 3,2 juta ekor atau melebihi kebutuhan nasional.

Sudaryono mengatakan kebutuhan konsumsi secara nasional hanya mencapai 2,4 juta ekor.

Dengan ketersediaan 3,2 juta ekor dan kebutuhan sekitar 2,4 juta ekor, Indonesia mengalami surplus hewan kurban sekitar 800 ribu ekor pada perayaan Idul Adha tahun ini.

"Jadi ada surplus sekitar 800 ribuan ekor. Ini artinya alhamdulillah, Allah telah memberikan rahmat-Nya, telah memberikan rezeki-Nya kepada bangsa kita, negara kita hari ini," kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang (ANTARA) - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia memastikan kesiapannya dalam penanganan dan antisipasi terjadinya gangguan sinyal GPS atau navigasi pada pesawat udara.

Direktur Utama AirNav Indonesia Capt. Avirianto Suratno dalam pernyataan resmi yang diterima di Tangerang, Kamis mengatakan bahwa fenomena itu telah lama dikenal dalam dunia penerbangan internasional dengan nama GNSS RFI (Radio Frequency Interference).

Sehingga, lanjutnya, pihaknya melakukan antisipasi melalui penerapan prosedur standar yang komprehensif.

"Penanganan GNSS RFI merupakan salah satu agenda keselamatan global yang dicanangkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization). Terkait ini, AirNav Indonesia telah melakukan antisipasi melalui penerapan prosedur standar yang komprehensif," ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk sistem navigasi pesawat modern mengandalkan sistem satelit navigasi global (Global Navigation Satellite System/ GNSS), yang bekerja dengan menerima sinyal dari konstelasi satelit yang mengorbit bumi.

Akurasi dan integritas sinyal ini, ditingkatkan melalui sistem augmentasi yang terdiri dari augmentasi berbasis pesawat (Aircraft-Based Augmentation System/ABAS), berbasis darat (Ground-Based Augmentation System/GBAS), dan berbasis satelit (Satellite-Based Augmentation System/SBAS).

Sinyal satelit yang sampai ke permukaan bumi bekerja pada level daya yang rendah, sehingga
sistem ini dirancang berlapis dengan memanfaatkan teknologi augmentasi untuk menjaga akurasi dan integritasnya dalam berbagai kondisi di lapangan.

"Gangguan frekuensi radio dari berbagai sumber terhadap sinyal inilah yang secara teknis disebut GNSS RFI," katanya.

Ia bilang, ICAO telah menjadikan GNSS RFI sebagai salah satu agenda prioritas keselamatan
penerbangan global dalam beberapa tahun terakhir. Organisasi penerbangan sipil dunia itu telah menerbitkan prosedur standar internasional bagi negara anggota dalam mendeteksi, melaporkan, dan merespons gangguan GNSS.

ICAO juga, kata dia, merekomendasikan agar negara-negara mempertahankan infrastruktur navigasi teresterial sebagai lapisan yang saling melengkapi dengan GNSS.

"AirNav Indonesia, sebagai penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di seluruh wilayah udara Indonesia, telah mengimplementasikan ketentuan tersebut secara penuh dalam kegiatan operasional sehari-hari," terangnya.

Dia menambahkan, AirNav Indonesia saat ini mengoperasikan jaringan infrastruktur navigasi teresterial yang lengkap dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mencakup tiga fasilitas utama.

Kemudian, jaringan ketiga fasilitas ini tersebar di seluruh wilayah Jakarta FIR dan Makassar FIR, mencakup bandar udara utama hingga wilayah terpencil di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, fasilitas tersebut antara lain meliputi Very High Frequency Omnidirectional Range (VOR), yaitu perangkat yang berfungsi memancarkan sinyal radio VHF dari stasiun darat dengan jangkauan operasional hingga 200 Nautical Miles. Fasilitas ini beroperasi sepenuhnya independen dari sinyal satelit.

"AirNav Indonesia saat ini mengoperasikan fasilitas DVOR (Doppler VOR) dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan VOR konvensional," ujar dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Rimba Mahardika

Humas BSSN, dan Praktisi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional

HARI Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei selalu menghadirkan ruang refleksi bagi bangsa Indonesia. Jika pada 1908, Boedi Oetomo menjadi pelopor kebangkitan melalui pengorganisasian kesadaran intelektual, maka di tahun 2026 ini, medan pertempuran telah mengalami pergeseran drastis.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) merumuskan tema Harkitnas ke-118 yang sangat relevan, yakni “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.

Dari kacamata ilmu komunikasi, tema ini menegaskan bahwa kedaulatan sebuah bangsa di era modern tidak lagi sebatas mempertahankan batas wilayah, melainkan mempertahankan kedaulatan atas informasi di ruang siber.

Komunikasi dan Perubahan Sosial

Di tengah masifnya transformasi teknologi, ilmu komunikasi memainkan peran sentral sebagai katalisator perubahan sosial.

Komunikasi perubahan sosial adalah penggunaan komunikasi secara strategis untuk memengaruhi sikap, perilaku, dan norma-norma dalam suatu komunitas agar tercipta masyarakat yang lebih adaptif dan berdaya saing.

Hal ini sangat selaras dengan Teori Difusi Inovasi (Diffusion of Innovations) yang dicetuskan oleh Everett Rogers pada tahun 1962.

Rogers menjelaskan bagaimana sebuah ide, teknologi, atau inovasi baru dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada anggota suatu sistem sosial. Dalam konteks Harkitnas 2026, inovasi merujuk pada literasi digital dan penguasaan teknologi informasi.

Adopsi teknologi ini tidak terjadi secara serentak. Menurut Rogers, masyarakat terbagi menjadi lima kategori adopsi, yaitu Innovators (Inovator), Early Adopters (Perintis), Early Majority (Mayoritas Awal), Late Majority (Mayoritas Akhir), dan Laggards (Kaum Tertinggal).

Tema “Jaga Tunas Bangsa” adalah strategi komunikasi pemerintah untuk merangkul dan mengakselerasi generasi muda agar menjadi Innovators dan Early Adopters yang membawa dampak positif (multiplier effect) bagi kelompok masyarakat lainnya.

Perang Melawan Disinformasi

Sebagai contoh kasus nyata pada dekade ini, kedaulatan informasi bangsa kerap diuji oleh banjirnya hoaks, disinformasi, dan cyberbullying.

Fenomena ini dapat dikaji menggunakan Teori Jarum Suntik (Hypodermic Needle Theory). Teori ini berasumsi bahwa media massa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan mampu menyuntikkan pesan secara langsung, cepat, dan tanpa hambatan ke dalam benak khalayak yang pasif.

Ketika masyarakat digital kita tidak memiliki literasi media yang mumpuni, mereka akan mudah termakan narasi provokatif yang memecah belah persatuan.

Merespons tantangan ini, pemerintah bersama berbagai platform media sosial menggencarkan kampanye literasi digital seperti Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.

Kampanye ini mengaplikasikan pendekatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Sosial (SBCC) yang mengubah pola komunikasi dari yang bersifat searah (satu arah) menjadi dialogis.

Melalui literasi digital, khalayak pasif disulap menjadi penerima pesan yang aktif, kritis, dan mampu memverifikasi kebenaran sebuah informasi sebelum menyebarkannya (fact-checking).

Generasi Muda sebagai Agen Perubahan

Menjaga tunas bangsa adalah keniscayaan, bukan sekadar pilihan. Komunikasi adalah alat utama dalam mewujudkan hal ini.

Meminjam gagasan Teori Komunikasi Pembangunan (Development Communication), komunikasi bukan hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai alat untuk memobilisasi masyarakat.

Pemerintah menaruh fokus pada generasi muda karena mereka adalah digital natives yang menguasai tata bahasa dan medium komunikasi baru. Melalui ruang siber seperti media sosial, generasi muda memiliki potensi besar untuk mengomunikasikan narasi persatuan, kreativitas, dan nasionalisme modern. Namun, menjaga tunas bangsa juga menuntut tanggung jawab etis.

Dalam konteks ini, Teori Kultivasi (Cultivation Theory) yang digagas oleh George Gerbner patut menjadi perhatian. Teori ini menyatakan bahwa paparan media secara terus-menerus dalam jangka panjang membentuk cara pandang khalayak tentang realitas sosial di sekitarnya. Jika generasi muda terus-menerus terpapar konten negatif atau destruktif, budaya dan karakter bangsa bisa terkikis.

Oleh karena itu, “Menjaga Tunas Bangsa” harus diartikan sebagai tindakan kolektif untuk memproduksi dan mengonsumsi konten positif yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Dengan demikian, memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026 merupakan momentum krusial untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan literasi digital kita.

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di era modern bertumpu pada sejauh mana masyarakatnya cerdas dalam mengelola dan menyaring arus informasi.

Melalui pemanfaatan teori-teori komunikasi, seperti mengoptimalkan penyebaran inovasi teknologi dan menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap media, semangat Hari Kebangkitan Nasional 1908 dapat terus hidup dan bermetamorfosis menjadi kedaulatan digital bangsa Indonesia yang tangguh di tahun 2026 dan masa-masa mendatang.

Selamat Memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026! Mari kita jaga kedaulatan bangsa dan ruang digital Indonesia dengan karya yang cerdas, kreatif, dan kolaboratif. Bangkit Bersama Menuju Indonesia Emas 2045.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan pertahanan nasional sebagai kunci menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Apalagi dihadapkan dengan situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Prabowo usai menerima secara resmi penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis untuk TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Indonesia menerima enam pesawat tempur Dassault Rafale, empat pesawat angkut VIP Dassault Falcon 8X, satu pesawat angkut Airbus A400M Atlas, serta sistem persenjataan modern rudal Meteor dan Smart Weapon Hammer.

“Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi penambahan alutsista untuk angkatan udara,” ujar Prabowo.

Penambahan alutsista ini merupakan bagian dari program modernisasi alutsista nasional yang dilakukan Prabowo pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di periode pemerintahan sebelumnya.

Prabowo menyatakan penambahan alutsista tersebut merupakan salah satu tonggak penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan nasional.

Menurut Prabowo, Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai penangkal terhadap berbagai potensi ancaman. “Ini saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” tegasnya.

Lihat video: PASAR ALUTSISTA! 120 Negara Berkumpul, Intip Kecanggihan Drone dan Kapal Tanpa Awak



Prabowo juga menyoroti dinamika geopolitik dunia yang saat ini dipenuhi ketidakpastian. Karena itu, Prabowo menilai pertahanan menjadi syarat utama untuk menjaga stabilitas dan menjamin kedaulatan bangsa.

“Tapi, kita lihat kondisi geopolitik dunia penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas. Jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” kata Prabowo.

Ke depan, pemerintah akan terus membangun dan memperkuat kemampuan pertahanan nasional demi menjaga keamanan wilayah udara, laut, dan daratan Indonesia.

“Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” imbuhnya.

Kehadiran Rafale akan meningkatkan kemampuan tempur udara Indonesia, baik dalam operasi udara-ke-udara maupun udara-ke-darat. Sementara kehadiran Falcon 8X mendukung mobilitas strategis dan misi pengawasan.

Di sisi lain, A400M MRTT memperkuat kemampuan angkut logistik serta pengisian bahan bakar di udara untuk operasi jarak jauh. Adapun Radar GCI GM403 berperan penting dalam sistem deteksi dini dan pengendalian pertahanan udara nasional guna menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Tangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melalui Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, bersama kepolisian setempat meningkatkan pengawasan sebagai upaya menjaga kewaspadaan serta pengamanan di kawasan tersebut.

Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil pengungkapan polisi terkait dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang ekspor yang dilakukan oleh oknum pekerja operator kargo di bandara tersebut.

"Kami informasikan bahwa InJourney Airports dan Polres Bandara Soekarno-Hatta telah memperkuat aspek keamanan, dan telah berhasil mengungkap dugaan tindakan pencurian oleh oknum pekerja operator kargo," kata General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi di Tangerang, Sabtu.

Dia menekankan komitmen InJourney Airports untuk selalu meningkatkan standar keamanan, keselamatan dan pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta guna memberikan kenyamanan kepada seluruh calon penumpang.

"Kami berterima kasih kepada jajaran Polres Bandara Soekarno-Hatta yang senantiasa melakukan penegakan hukum di lingkungan bandara," ucap Heru.

Dia pun meminta agar seluruh pekerja di perusahaan atau entitas yang beroperasi di Bandara Soetta mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Terlebih, kata dia, pihaknya memiliki sistem dalam menjaga keamanan, sehingga berbagai aktivitas yang melanggar keamanan pasti dapat terdeteksi.

"Jadi, kami imbau agar seluruh pihak untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku saat ini," tutur Heru.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta, Polda Metro Jaya, berhasil membongkar sindikat pencurian ratusan barang ekspor berupa tas merk Lululemon milik PT Pungkook Indonesia One di Kawasan Kargo.

Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Wisnu Wardana di Tangerang mengatakan dari hasil pengungkapan kasus tersebut, tiga tersangka berinisial K, A, dan F telah diamankan petugas.

"Tiga orang tersangka berhasil diamankan terkait kasus pencurian dan penadahan barang ekspor berupa tas merk Lululemon. Mereka ditangkap di wilayah Karawaci, Kota Tangerang, pada 29 April 2026 lalu," ungkap Wisnu.

Menurut dia, pencurian yang dilakukan oleh sindikat tersebut telah terjadi dalam kurun waktu dua tahun, sehingga perusahaan ekspor tas Lululemon itu mengalami kerugian hingga lebih dari Rp1 miliar.

"Kasus ini bermula dari laporan polisi Nomor LP/B/48/IV/2026/SPKT/Polresta Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya tertanggal 27 April 2026, yang langsung diproses oleh tim Reserse kami," imbuh Wisnu.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026