REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempercepat layanan perizinan perdagangan luar negeri dengan menetapkan waktu penyelesaian maksimal lima hari kerja. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola impor yang ditempuh pemerintah untuk memperkuat iklim usaha dan meningkatkan daya saing perdagangan nasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan seluruh layanan perizinan perdagangan luar negeri kini dilakukan secara daring melalui Sistem Single Submission (SSm) yang terintegrasi secara elektronik. Menurut dia, digitalisasi menjadi langkah penting untuk memangkas hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.

“Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan perdagangan luar negeri untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi,” kata Budi saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Budi menjelaskan, reformasi tersebut tidak hanya bertujuan mempercepat layanan, tetapi juga memperkuat pengendalian impor dan perlindungan konsumen di tengah dinamika perdagangan global. Pemerintah menilai efisiensi layanan perizinan dapat meningkatkan kepastian berusaha sekaligus mendukung masuknya investasi.

“Langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan nasional sekaligus memperkuat iklim investasi dan daya saing perdagangan Indonesia,” kata, Budi.

Dalam tata kelola impor, pemerintah membagi barang ke dalam tiga kategori, yakni barang yang dilarang impor, barang yang diatur impornya, dan barang yang dapat diimpor sesuai ketentuan umum. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Importir juga diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API). Selain itu, barang impor pada prinsipnya harus berada dalam kondisi baru sebelum masuk ke pasar domestik.

“Untuk komoditas tertentu, importir juga wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor serta melengkapi verifikasi teknis oleh surveyor independen. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian barang dengan ketentuan yang berlaku,” ujar, Budi.

Meski proses perizinan dipercepat, pemerintah menegaskan pengawasan impor tetap diperketat melalui integrasi sistem perizinan dan pengawasan berbasis elektronik. Kemendag menilai penyederhanaan birokrasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, Kemendag terus memperkuat perlindungan industri nasional melalui instrumen tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Menurut Budi, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif menggunakan instrumen tersebut untuk mengantisipasi lonjakan impor yang berpotensi mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri.

“Hal ini menunjukkan Indonesia aktif menggunakan instrumen perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang dapat mengganggu keberlangsungan industri nasional,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemendag meningkatkan pengawasan barang beredar dan produk pangan olahan bersama kementerian serta lembaga terkait. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan pangan, kesesuaian informasi produk, serta kepatuhan terhadap standar nasional.

Produk yang menjadi fokus pengawasan antara lain gula kristal putih, tepung terigu, minyak goreng, air minum dalam kemasan, kopi instan, dan ikan kaleng yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Pengawasan juga mencakup pelabelan, ukuran, takaran, timbangan, serta ketentuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Kemendag turut memperkuat pengawasan terhadap produk fortifikasi seperti tepung terigu, minyak goreng sawit, dan garam konsumsi beryodium. Bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kemendag juga tengah menyusun nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan produk halal di pasar.

Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mendukung langkah penguatan regulasi perdagangan yang dilakukan Kemendag. Ia menilai kebijakan pengendalian impor dan perlindungan industri nasional sudah berada di jalur yang tepat, meski implementasi dan pengawasannya perlu terus diperkuat.

Komisi VI DPR RI juga meminta Kemendag meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan olahan, memperkuat tata kelola perdagangan pangan, serta memperketat pengawasan pasar ritel modern melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat di pasar domestik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor dinilai masih menjadi tantangan besar bagi daya tahan manufaktur Indonesia. Di tengah tekanan geopolitik global, kenaikan biaya logistik, dan pelemahan rupiah, penguatan industri bahan baku domestik dinilai menjadi kunci untuk menjaga daya saing sektor manufaktur.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan tekanan terhadap industri manufaktur mulai terlihat sejak Maret 2026 setelah pada dua bulan pertama tahun ini aktivitas industri masih menunjukkan kinerja yang cukup kuat.

“Kalau kita melihat kuartak I secara keseluruhan agregat masih positif, masih 5 persen,” kata Faisal, Jumat (29/5/2926).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan industri pengolahan tumbuh 5,04 persen secara tahunan pada kuartal I 2026 dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.

Namun, indikator aktivitas manufaktur mulai melambat. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang sempat mencapai 53,8 pada Februari 2026 turun ke level 49,1 pada April 2026 atau kembali masuk zona kontraksi.

Menurut Faisal, kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya biaya bahan baku, logistik, dan asuransi akibat dinamika global. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menambah tekanan terhadap biaya produksi industri.

“Biaya produksi meningkat karena faktor perang, meningkatkan biaya perolehan bahan baku dan logistik,” ujarnya.

Kajian CORE Insight menunjukkan sekitar 70 persen impor Indonesia masih didominasi bahan baku dan komponen industri. Kondisi ini membuat manufaktur nasional rentan terhadap gejolak nilai tukar maupun gangguan rantai pasok global.

Ketergantungan impor juga masih tinggi di sejumlah sektor strategis. CORE mencatat sekitar 85 persen bahan baku farmasi nasional masih didatangkan dari luar negeri, terutama India dan China.

Karena itu, Faisal menilai penguatan industri bahan baku domestik perlu dipercepat agar manufaktur nasional memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap tekanan eksternal.

Ia menyebut sektor petrokimia berbasis nafta, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta besi dan baja sebagai industri yang perlu diperkuat.

Menurutnya, petrokimia berbasis nafta berperan penting sebagai pemasok bahan baku bagi industri tekstil dan plastik. Sementara industri besi dan baja menjadi penopang rantai pasok manufaktur dan konstruksi nasional.

Adapun industri tekstil dan produk tekstil dinilai strategis karena menyerap sekitar 3,76 juta tenaga kerja atau sekitar 19 persen dari total tenaga kerja manufaktur nasional.

“Pemerintah perlu memberikan ruang untuk industri manufaktur bergerak lebih baik dan meringankan beban daripada peningkatan biaya produksi serta menjaga akses pasar domestik,” kata Faisal.

CORE mengusulkan sejumlah dukungan kebijakan, antara lain relaksasi bea masuk bahan baku strategis, percepatan restitusi pajak, hingga subsidi input bagi industri yang terdampak kenaikan biaya produksi.

Pemerintah sendiri terus mendorong pengembangan industri bahan baku melalui program hilirisasi, termasuk di sektor petrokimia dan baja. Investasi hilirisasi juga ditargetkan mencapai sekitar Rp3.800 triliun untuk memperkuat rantai pasok industri dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan perdagangan luar negeri untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan pemerintah terus memperkuat strategi pengendalian impor untuk menjaga daya saing industri nasional dan menciptakan perdagangan yang sehat di dalam negeri.

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui perubahan regulasi impor dengan mempertimbangkan dinamika pasar domestik dan global, penguatan pengawasan barang beredar, hingga percepatan transformasi layanan perdagangan berbasis digital.

"Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan perdagangan luar negeri untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pengaturan impor saat ini dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni barang dilarang impor, barang diatur impornya, dan barang bebas impor. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Budi menjelaskan, pemerintah terus memperketat tata kelola perizinan impor agar semakin transparan dan akuntabel. Barang impor pada prinsipnya wajib dalam kondisi baru. Importir juga harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API).

"Untuk komoditas tertentu, importir juga wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor serta melengkapi verifikasi teknis oleh surveyor independen. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian barang dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Selain itu, Kemendag telah menerapkan digitalisasi layanan perdagangan melalui integrasi sistem perizinan dan pengawasan secara elektronik. Seluruh pelayanan perizinan berusaha di bidang perdagangan luar negeri 100 persen wajib daring melalui Single Submissiom (SSm).

Kemendag menerapkan mekanisme standar pelayanan maksimal lima hari sebagai upaya memangkas hambatan administratif dan meningkatkan kepastian berusaha.

Budi menyebut langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan nasional sekaligus memperkuat iklim investasi dan daya saing perdagangan Indonesia.

Lebih lanjut, Budi menyoroti langkah Indonesia dalam melindungi industri nasional melalui instrumen tindakan pengamanan perdagangan (safeguard). Indonesia tercatat menjadi negara yang paling aktif menerapkan safeguard dengan sembilan kasus atau sekitar 25 persen dari total kasus global.

"Hal ini menunjukkan Indonesia aktif menggunakan instrumen perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang dapat mengganggu keberlangsungan industri nasional," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ketegangan geopolitik di Selat Hormuz yang memicu lonjakan harga minyak dunia kembali mengingatkan pada kerentanan kedaulatan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar rupiah, sektor industri nasional justru sedang tidak dalam kondisi prima.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) yaitu dari 29,05% pada 2001 kini melandai di kisaran 18,67% pada akhir 2023. Hal ini menjadi pengingat bagi kemandirian bangsa di tengah ancaman krisis energi, ekonomi hingga rantai pasok dunia.

Salah satu persoalannya adalah politik hukum industri nasional yang tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 sudah kehilangan relevansi dengan dinamika zaman.

Industri hijau, teknologi industri, ataupun persoalan rantai pasok bahan baku, meskipun sedikit banyak sudah diperbaiki di UU Cipta Kerja, belum dapat menjawab tantangan terkini. Diperlukan arah kebijakan baru dalam perindustrian nasional yang mengarusutamakan mandat konstitusi ekonomi.

Mandat Konstitusi Ekonomi

Dalam pemikiran hukum tata negara, UUD 1945 bukan sekadar konstitusi politik tapi juga bisa dipandang sebagai sebuah konstitusi ekonomi. Jimly Asshiddiqie, dalam buku Konstitusi Ekonomi, menjelaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 memberikan mandat bahwa perekonomian nasional menghendaki peran negara yang cukup aktif, dan tidak bisa semata melepaskan pada mekanisme pasar murni (laissez-faire).

Kata “disusun” dalam ayat (1) bermakna bahwa negara yang berperan menyusun sistem perekonomian sebagai usaha bersama dengan memenuhi asas kekeluargaan.

Selama ini harus diakui bahwa peran negara dalam dunia industri dan berusaha/perdagangan cenderung terjebak sebagai regulator administratif atau pemberi perizinan. Hal demikian tidak cukup untuk menggambarkan peran negara sesungguhnya dalam memaknai konstitusi ekonomi.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, “hak menguasai negara” dalam ayat (2) dan (3) memiliki lima pilar utama, yaitu pengaturan (regelen), pengurusan (besturen) termasuk di dalamnya lingkup perizinan, pengelolaan (beheeren), pengawasan (toezichthouden), dan kebijakan (beleid).

Menurut analisis dan evaluasi BPHN terhadap UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan belum terlihat memberikan kebijakan strategis dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya alam apalagi khususnya untuk pasokan bahan baku bagi industri.

Industrialisasi yang konstitusional menuntut peran negara yang lebih aktif dan holistik. Terutama, dalam hal mengendalikan arah industri nasional, menjamin integritas rantai pasok bahan baku, koordinasi hingga pengawasan.

Dalam konteks ketersediaan bahan baku, politik hukum sumber daya alam harus memastikan kekayaan alam tidak habis sebagai komoditas ekspor mentah, namun jauh lebih penting menjadi modal dasar industri nasional.

Hilirisasi juga merupakan mandat konstitusional, di mana MK melalui Putusan Nomor 10/PUU-XII/2014 menegaskan peningkatan nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu cara mencapai “sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Hambatan lain yang krusial adalah fragmentasi mandat pengelolaan sumber daya alam yang diemban oleh masing-masing kementerian berdasarkan undang-undang sektoralnya. Akibatnya, regulasi perindustrian sering tidak padu dengan regulasi hukum seperti sektor mineral, kehutanan dan air.

Contoh konkretnya terlihat dalam benturan regulasi alokasi air bagi industri, namun di sisi lainnya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 (terkait pengujian UU Sumber Daya Air) melarang pengusahaan air yang mengurangi atau menghilangkan hak asasi rakyat atas air.

Rekomendasi kepada Pembentuk Undang-Undang

Menjawab masalah politik hukum dan tantangan regulasi merupakan ranah pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, yang tentunya harus memperhatikan partisipasi dan pendapat masyarakat (meaningful participation).

Negara melalui lembaga pembentuk undang-undang harus menyusun politik hukum dan norma yang merupakan manifestasi ideologi dan konstitusi ekonomi yang kemudian ditambah dengan pasal-pasal teknokratis.

Hal pertama yang perlu menjadi dasar pemikiran adalah penetapan bidang industri strategis dalam undang-undang dan tidak didelegasikan ke Peraturan Pemerintah. Sejauh ini UU Perindustrian sudah memuat kriteria industri strategis yaitu yang menguasai hajat hidup orang banyak, memiliki nilai tambah, atau terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Penegasan bidang industri strategis dalam norma undang-undang menjadi krusial dan valid untuk menjamin proteksi negara, dukungan anggaran negara atau insentif fiskal, dan prioritas penyediaan bahan baku.

Kedua, penetapan industri strategis perlu didukung dengan sinkronisasi politik hukum dengan pengelolaan sumber daya sektoral. UU Perindustrian harus mampu mengintegrasikan norma sektoral agar sumber daya alam dapat sepenuhnya berfungsi sebagai pemasok bahan baku utama bagi industri nasional.

Hal ini tentu sejalan dengan mandat MK terkait peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan mengurangi perlakuan sebagai komoditas ekspor instan. Selain itu melalui sinkronisasi dalam UU Perindustrian diharapkan dapat memberikan mandat prioritas akses bahan baku dan energi bagi industri strategis di atas kepentingan ekspor komoditas.

Hal ketiga adalah penegasan implementasi industri hijau. Sebagaimana mandat Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan hak atas lingkungan sehat, standar industri hijau harus bergeser dari pemenuhan sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory) terutama bagi sektor industri berisiko tinggi. Pengejawantahan industri hijau juga merupakan bagian dari asas “efisiensi berkeadilan” dalam Pasal 33 ayat (4) yang bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Keempat adalah penguatan kedudukan hukum Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang perlu ditingkatkan derajatnya menjadi dokumen perencanaan “supra-sektoral” yang memiliki daya ikat terhadap berbagai kementerian, sektor sumber daya alam, perencanaan tata ruang, dan dukungan anggaran negara. Apabila industri strategis ditetapkan dalam undang-undang yang dapat dianggap sebagai visi, maka RIPIN menjadi cetak biru implementasinya.

Sentralisasi Kewenangan dan Kepentingan Daerah

Politik hukum berusaha dalam UU Cipta Kerja adalah sentralisasi perizinan ke pemerintah pusat yang diatur dengan peraturan pemerintah yang didukung dengan pemanfaatan teknologi berupa situs online single submission (OSS) perizinan berusaha.

Kebijakan tersebut dipandang sebagai jawaban untuk mengatasi berantakannya dan tidak terkendalinya izin usaha di berbagai daerah yang menimbulkan berbagai dampak serius.

Meskipun demikian sentralisasi tidak bisa mengesampingkan kepentingan daerah sepenuhnya. Daerah tidak boleh hanya menjadi lokasi industri atau hanya dijadikan objek eksploitasi sumber daya alam, namun daerah harus mendapat manfaat.

Pemerintah daerah tetap bisa terlibat dalam fungsi pengawasan fisik dan langsung dan mendapat bagi hasil atau nilai tambah yang lebih proporsional. Masyarakat lokal bisa mendapat manfaat dengan menerima transfer teknologi, menjadi mitra bagi industri strategis, adanya penyerapan tenaga kerja, atau terjadi peningkatan pendapatan secara umum.

Dalam konteks ini Dewan Perwakilan Daerah, sebagai salah lembaga negara yang memiliki wewenang dalam proses pembentukan undang-undang, memiliki peran vital dalam memastikan kepentingan daerah terakomodasi dalam UU Perindustrian yang baru. DPD perlu memastikan bahwa sentralisasi kewenangan diimbangi dengan pemberian manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat di daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya me­­­ngenai urgensi percepatan pe­­­ngem­­bangan in­­­dustri manufaktur Bisnis Indonesia, 8 Desember 2025, dan percepatan foreign direct investment (FDI) Bisnis Indonesia, 5 Maret 2026, tulisan ini menyoroti salah satu faktor kunci yang berpengaruh pada keberhasilan transformasi tersebut, yakni ekspor impor khususnya upaya untuk memperkuat ekspor.

Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi negara maju pada 2045. Dalam ke­­­rangka Indonesia Emas 2045, pemerintah menarget­­­kan pendapatan per kapita nasional meningkat hingga sekitar US$23.000—US$30.300, dengan pertum­­buh­an ekonomi yang perlu dijaga pada kisaran 6%—7% per tahun secara berkelanjutan.

Dalam visi tersebut, sektor industri manufaktur diharap­kan kembali memainkan pe­­ran strategis dengan kontribusi sekitar 26%—28% terhadap PDB, sehingga mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5% dan pendapatan per kapita sekitar US$4.800, Indonesia masih memiliki ruang yang cukup besar untuk mempercepat transformasi ekonominya.

Dalam struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh beberapa komponen utama, yaitu konsumsi domestik, investasi, belanja pemerintah, serta perdagangan internasional. Keempat komponen tersebut saling melengkapi dalam membentuk dinamika pertumbuhan suatu negara.

FONDASI

Pengalaman negara-negara industri menunjukkan pasar domestik memainkan peran penting dalam tahap awal pembangunan industri. Permintaan domestik yang kuat memungkinkan perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan efisiensi produksi serta pencapaian skala ekonomi (economies of scale).

Pasar domestik juga memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan proses pembelajaran teknologi dan mengembangkan kemampuan manajerial sebelum memasuki pasar global. Dengan demikian, pasar domestik berfungsi sebagai ‘play ground’ awal yang sangat penting bagi perkembangan industri nasional.

Pengalaman dari berbagai negara industri menunjukkan bahwa keberhasilan ekspor biasanya dimulai dari penguatan industri domestik. Negara yang berhasil membangun daya saing ekspor umumnya memiliki institusi atau kebijakan yang menjadi penggerak utama industrialisasi.

Pertama, Jepang: MITI dan Penguatan Produksi Nasional. Pemerintah Jepang mengambil langkah strategis dengan membangun kembali industri nasional melalui kebijakan industrialisasi yang terkoordinasi setelah Perang Dunia II. Salah satu institusi kunci dalam proses ini adalah MITI (Ministry of International Trade and Industry).

Kedua, Korea Selatan: Chae­­­bol sebagai Motor Indus­­­­triali­sasi. Pada awal pengembangan ekonomi, Korea Selatan mengembangkan strategi in­­­dus­­­trialisasi melalui dukungan terhadap kelompok industri be­­­sar yang dikenal sebagai Chaebol, seperti Samsung, Hyundai, dan LG.

Ketiga, Cina: Reformasi Eko­nomi dan Industrialisasi Berbasis Negara. Cina memulai transformasi industrinya melalui kebijakan Reform and Opening Up yang diperke­­nal­­­kan pada akhir 1970-an. Re­­­for­­masi ini membuka ruang bagi investasi industri, pengembangan sektor manufaktur, serta integrasi ekonomi Cina dengan perdagangan global.

Keempat, Jerman: Mittel­stand dan Keunggulan In­­­dus­­­tri Berbasis Teknologi. Jerman membangun kekuatan industrinya melalui jaringan perusahaan menengah yang dikenal sebagai Mittelstand. Banyak dari perusahaan ini merupakan hidden champions, yaitu perusahaan yang tidak terlalu dikenal secara luas tetapi memiliki posisi dominan di pasar global dalam niche tertentu.

Meskipun pendekatan yang digunakan berbeda, ter­­­dapat pola yang relatif konsisten dari keempat negara tersebut. Keberadaan institusi dan struktur terse­but menjadi penggerak uta­­ma dalam pengembangan industri domestik sebagai fondasi daya saing. Dari pengalaman tersebut terlihat bahwa keberhasilan ekspor pada dasarnya merupakan hasil dari penguatan industri dalam negeri yang dilakukan secara konsisten dan terarah.

PERAN NEGARA

Pengalaman negara-negara tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem industri yang kompetitif. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari kebijakan industri yang konsisten, pembangunan infrastruktur yang andal dan terintegrasi, dukungan investasi yang terarah, hingga pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dalam konteks Indonesia, penguatan industri yang berkaitan dengan menarik investasi baru mempunyai peran yang sama pentingnya dalam menjaga keberlanjutan industri yang telah beroperasi agar tetap kompetitif. Industri yang sudah berkembang di dalam negeri pada dasarnya telah membangun basis produksi yang penting, termasuk jaringan pemasok, tenaga kerja terampil, serta pengalaman teknologi yang telah terbentuk dalam waktu yang lama.

Oleh karena itu, kebijakan industri perlu diarahkan selain untuk ekspansi investasi baru, tetapi juga untuk memastikan bahwa industri yang sudah ada dapat terus melakukan peningkatan teknologi, efisiensi produksi, akses ke pasar domestik yang dikembangkan secara kerkelanjutan, serta integrasi yang lebih kuat ke dalam rantai nilai global.

Fenomena relokasi industri di kawasan Asia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa industri cenderung bergerak menuju negara yang mampu menyediakan ekosistem produksi yang lebih efisien dan kompetitif. Faktor-faktor seperti kepastian regulasi, kualitas infrastruktur, efisiensi logistik, biaya energi, serta kualitas tenaga kerja menjadi pertimbangan utama dalam keputusan relokasi industri.

Negara-negara yang mampu menjaga stabilitas kebijakan serta terus meningkatkan kualitas ekosistem industrinya akan lebih mampu mempertahankan basis industri yang telah ada sekaligus menarik investasi baru secara berkelanjutan.

Dalam pembahasan mengenai perdagangan internasional, impor sering dipersepsikan sebagai faktor yang melemahkan neraca perdagangan. Namun, dalam praktik pembangunan industri modern, impor justru sering menjadi bagian penting dari proses produksi.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa penguatan perdagangan tidak terlepas dari pembangunan fondasi industri yang kuat dan terintegrasi. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa arah penguatan yang dapat menjadi pertimbangan.

Dengan memperkuat industri domestik, mengelola impor secara produktif, serta mendorong ekspor bernilai tambah tinggi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Ekspor yang kuat bertumpu pada industri domestik yang kuat. Impor yang dikelola secara strategis dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas produksi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dinilai meningkatkan risiko krisis energi global dan memberi tekanan terhadap pasokan serta harga liquefied natural gas (LNG) dunia, termasuk di Indonesia.

Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus Rektor Institut Teknologi PLN Iwa Garniwa mengatakan dalam kondisi krisis geopolitik, keamanan pasokan energi harus menjadi prioritas utama dibandingkan harga.

“Di krisis geopolitik prioritas utama adalah security of supply, bukan harga. Kalau energinya tidak ada, harga murah pun tidak ada gunanya,” ujar Iwa dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, negara yang tidak memiliki kontrak jangka panjang, infrastruktur regasifikasi fleksibel, serta cadangan strategis akan kesulitan bersaing mendapatkan pasokan energi global.

Dia menilai energi menjadi faktor vital bagi keberlangsungan ekonomi nasional karena berkaitan langsung dengan aktivitas industri, pasokan listrik, hingga rantai distribusi barang.

“Tanpa listrik dan gas untuk industri, pabrik berhenti, rantai pasok putus, inflasi meningkat,” katanya.

Iwa menjelaskan lonjakan harga energi global juga mulai terasa di Indonesia. Harga LPG industri tercatat meningkat sekitar 25%–26%, sementara solar industri melonjak sekitar 77%–84% mengikuti kenaikan harga energi global.

Adapun, harga LNG domestik dinilai masih tertahan karena menggunakan kontrak lama. Namun, dia memperkirakan tekanan kenaikan harga akan muncul dalam waktu dekat seiring melonjaknya harga acuan LNG internasional.

Dia mencatat eskalasi konflik Timur Tengah sejak Februari 2026 telah mendorong kenaikan Japan Crude Cocktail (JCC) sekitar 97% dan Japan Korea Marker (JKM) sekitar 111% sepanjang Maret–April 2026. Kenaikan tersebut turut mengerek Indonesian Crude Price (ICP) sekitar 99% dibandingkan asumsi awal tahun.

Menurut Iwa, kondisi tersebut menciptakan tekanan besar terhadap rantai pasok LNG global sehingga pemerintah perlu memprioritaskan keamanan pasokan domestik.

“Untuk mengamankan LNG domestik, kita harus ubah mindset dari jual semurah mungkin menjadi jamin pasokan dulu, harga dikelola,” ujarnya.

Dia juga menilai pemerintah perlu mempertimbangkan pengalihan sebagian pasokan LNG ekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama guna menjaga keberlangsungan sektor industri nasional.

Selain itu, gas bumi dinilai tetap memiliki daya saing dibandingkan energi fosil lainnya meski nantinya terjadi penyesuaian harga LNG domestik.

Berdasarkan perhitungan BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 1 MMBTU gas setara dengan 7 liter solar.

Iwa memperkirakan apabila harga LNG domestik naik menjadi sekitar Rp150.000 per MMBTU, nilainya setara Rp21.400 per liter solar, masih lebih kompetitif dibandingkan harga solar industri nonsubsidi.

Selain lebih efisien, gas juga dinilai memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan solar maupun batu bara.

“Tanpa gas, transisi energi tidak mungkin berjalan dan kehilangan gas sama saja kehilangan daya saing industri,” katanya.

Dia menambahkan, setelah penyesuaian harga, LNG domestik industri diperkirakan berada di kisaran US$21–25 per MMBTU, masih lebih rendah dibandingkan LPG industri sekitar US$28,3 per MMBTU dan solar industri sekitar US$43 per MMBTU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendorong penguatan kerja sama investasi, perdagangan, dan industri guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan diplomasi ekonomi multilateral dan perluasan kemitraan internasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Diplomasi Multilateral, Andi Anzhar Cakra Wijaya mengatakan, kerja sama ekonomi lintas negara menjadi strategi penting dalam menjaga momentum pertumbuhan sekaligus membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha nasional.

“Kadin Indonesia memprioritaskan pendekatan pertumbuhan regional yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan antarnegara mitra, khususnya di kawasan ASEAN, Asia Pasifik, Timur Tengah, serta kawasan strategis lainnya,” kata dia, Jumat (15/5/2026).

Melalui diplomasi ekonomi multilateral, Kadin berupaya memperkuat konektivitas antara pelaku usaha Indonesia dan mitra internasional. Langkah tersebut mencakup pembukaan akses pasar, transfer teknologi, penguatan rantai pasok industri, hingga peningkatan investasi yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan daerah.

“Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan volume perdagangan dan investasi, tetapi juga mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi regional, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilirisasi, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia,” ujar dia.

Andi menilai, stabilitas kawasan dan kolaborasi lintas negara menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif di tengah tantangan geopolitik global.

Karena itu, Kadin terus mendorong dialog strategis, forum bisnis internasional, serta kemitraan konkret yang menghasilkan proyek investasi dan kerja sama industri yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Ke depan, Kadin Indonesia berharap kerja sama multilateral dapat menjadi instrumen utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi regional, memperluas peluang usaha untuk para pelaku industri nasional,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS, mulai memberi tekanan besar terhadap sejumlah sektor manufaktur nasional, terutama industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Kondisi tersebut dinilai dapat menekan margin usaha, menahan ekspansi, hingga meningkatkan risiko perlambatan produksi.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, sektor manufaktur dengan kandungan impor tinggi menjadi yang paling rentan terhadap gejolak kurs saat ini.

"Seperti farmasi, kimia, elektronik, otomotif, tekstil tertentu, makanan-minuman berbahan baku impor, serta industri yang memakai bahan baku energi atau komponen dolar," katanya kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Menurut ekonom itu, pelemahan rupiah membuat biaya impor bahan baku, mesin, komponen, hingga energi meningkat tajam sehingga menekan biaya produksi industri nasional.

Tekanan tersebut diperburuk oleh kondisi mismatch antara biaya produksi yang naik dalam denominasi dolar AS, sementara mayoritas pendapatan industri masih berbasis rupiah.

"Jika industri tidak mampu menaikkan harga jual, margin akan turun. Jika harga dinaikkan, permintaan domestik bisa melemah," kata Rizal.

Menurutnya, pelemahan rupiah saat ini tidak hanya memengaruhi biaya produksi, tetapi juga daya saing industri nasional. Di pasar domestik, harga produk manufaktur berpotensi meningkat sehingga membebani konsumen.

Sementara itu, di pasar ekspor, depresiasi rupiah memang dapat membuat harga produk Indonesia lebih kompetitif. Namun, keuntungan tersebut dinilai terbatas bagi industri yang masih memiliki kandungan impor tinggi.

Dia menambahkan, tekanan terhadap manufaktur terjadi di tengah perlambatan aktivitas industri nasional. Hal itu tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke level 49,1 pada April 2026 atau masuk zona kontraksi.

"Pelemahan rupiah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS jelas menekan industri manufaktur, terutama yang masih bergantung pada bahan baku impor," imbuhnya.

Selain menekan margin usaha, volatilitas kurs juga dinilai berpotensi membuat pelaku industri menahan ekspansi dan investasi baru.

Investor disebut akan menghitung ulang biaya impor mesin, bahan baku, cicilan utang valuta asing, hingga risiko pasar domestik.

Padahal, ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 masih tumbuh 5,61%, sedangkan sektor manufaktur tumbuh 5,04%. Namun, tekanan kurs dinilai dapat membuat dunia usaha lebih berhati-hati dalam memperluas usaha.

Rizal juga mengingatkan risiko imported inflation akibat depresiasi rupiah perlu diwaspadai, terutama pada bahan baku industri, energi, pangan impor, obat-obatan, elektronik, hingga barang konsumsi tahan lama.

Jika tekanan rupiah berlangsung lebih lama, kenaikan harga barang industri diperkirakan akan semakin terasa pada semester II/2026.

Selain itu, industri dengan margin tipis disebut berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja apabila tekanan biaya tidak diimbangi peningkatan penjualan.

"Industri yang margin usahanya tipis berpotensi mengurangi shift kerja, menahan rekrutmen, menurunkan kapasitas produksi, atau merumahkan sebagian pekerja," sebutnya.

Menurut Rizal, risiko terbesar berada pada industri padat karya karena bergantung pada bahan baku impor, menghadapi pelemahan permintaan domestik, serta tidak memiliki ruang untuk menaikkan harga jual.

Dalam situasi ini, Rizal mendorong pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat stabilitas rupiah sekaligus mempercepat penguatan struktur industri nasional melalui substitusi impor bahan baku, perbaikan logistik, penguatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), hingga pemberian insentif fiskal bagi industri berorientasi ekspor.

"BI tetap menjaga volatilitas melalui intervensi pasar valas, tetapi pemerintah harus memperkuat sisi struktural agar industri tidak terus rentan setiap kali rupiah melemah," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, pelemahan rupiah ke Rp 17.500 per dollar Amerika Serikat (AS) membuat struktur biaya dan arus kas perusahaan tanah air semakin tertekan.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, mengatakan pelemahan nilai tukar secara langsung mengerek naik biaya impor.

Perputaran roda industri nasional saat ini masih sangat bergantung bahan baku yang didatangkan dari luar negeri.

“Saat ini, sekitar 70 persen bahan baku manufaktur berasal dari impor, dengan kontribusi bahan baku mencapai sekitar 55 persen dalam struktur biaya produksi,” kata Shinta saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/5/2026).

Kondisi itu membuat pelemahan rupiah langsung membuat biaya pengeluaran membengkak.

Pelemahan nilai tukar menurut Shinta berdampak secara cepat terhadap beban impor bahan baku meskipun harga akhir setiap sektor berbeda-beda.

Di antara sejumlah sektor industri dalam negeri, industri petrokimia, plastik, farmasi, makanan dan minuman, serta manufaktur berbasis energi memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku impor.

Hal itu membuat sektor tersebut menjadi industri yang paling rentan.

Shinta mencontohkan, kenaikan harga bahan baku utama plastik, nafta mengerek harga resin secara signifikan.

Keadaan itu memicu efek berantai di industri kemasan dan sektor hilir lain.

“Cost-push inflation pressure yang tidak hanya terbatas pada satu sektor, tetapi memiliki efek transmisi yang luas ke seluruh rantai pasok,” ujar Shinta.

Tidak hanya itu, keuangan perusahaan juga turut merasakan dampak negatif pelemahan nilai tukar.

Menguatnya nilai tukar dollar AS terhadap rupiah membuat beban kewajiban membayar pokok dan bunga utang korporasi dalam valuta asing (Valas) meningkat.

Kondisi tersebut mengakibatkan arus kas dan risiko perusahaan meningkat.

Sementara itu, perusahaan tidak leluasa menaikkan harga jual produknya karena daya beli masyarakat yang belum pulih.

Perusahaan akhirnya tidak memiliki pilihan selain menanggung beban akibat pelemahan rupiah.

“Ini yang kemudian menekan margin dan memengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja,” jelas Shinta.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS merosot ke Rp 17.529 pada penutupan perdagangan di pasar spot, Selasa (12/5/2026) sore. Posisi ini menjadi yang terendah sepanjang sejarah (all time low/ATL).

Pelemahan rupiah diduga dipicu perang di Asia Barat (Timur Tengah) yang belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda.

Negosiasi Amerika Serikat (AS) dinilai rapuh sehingga tensi geopolitik masih panas.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah ambrol dan menyentuh level terlemah sepanjang sejarah. Pelaku usaha di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pun ancang-ancang siasat menanggulangi dampak pelemahan rupiah.

Nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,48% atau 84 poin ke Rp17.498 per dolar AS pada perdagangan Selasa (12/5/2026) pukul 09.15 WIB. Kemudian, rupiah kembali mencatatkan pelemahan ke level 17.507 per dolar AS pada pukul 11.30 WIB, yang menjadi terlemah sepanjang sejarah.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini bahkan telah menyentuh level psikologis baru di Rp17.500 per dolar AS tentu menjadi perhatian bagi dunia usaha. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah perlu direspons secara serius dan terkoordinasi karena secara paralel terus menciptakan level baru all-time low.

Namun, tekanan ini dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dinamika global yang lebih luas. Kenaikan yield US Treasury yang dipicu oleh kebutuhan pembiayaan fiskal AS, termasuk eskalasi konflik geopolitik, telah mendorong terjadinya global capital reallocation menuju aset dolar AS.

Kondisi ini berdampak pada hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui tekanan nilai tukar dan meningkatnya capital outflow. Menurutnya, tekanan yang terjadi bukan bersifat sementara, tetapi berpotensi berlanjut selama faktor global masih belum mereda.

"Bagi dunia usaha, situasi ini kami lihat sebagai external shock yang memperkuat tekanan pada struktur biaya dan arus kas perusahaan. Pelemahan rupiah secara langsung meningkatkan biaya impor, khususnya karena struktur industri nasional masih sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri," katanya kepada Bisnis pada Selasa (12/5/2026).

Saat ini, sekitar 70% bahan baku manufaktur berasal dari impor, dengan kontribusi bahan baku mencapai sekitar 55% dalam struktur biaya produksi. Dengan demikian, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah.

Sementara, sektor yang paling rentan adalah industri dengan ketergantungan impor tinggi seperti petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, serta manufaktur berbasis energi.

Di sisi lain, tekanan juga dirasakan dari aspek keuangan korporasi. Penguatan dolar AS meningkatkan beban kewajiban dalam valuta asing, baik dari sisi pembayaran bunga maupun pokok utang. Hal ini berdampak pada cash flow management dan meningkatkan profil risiko perusahaan.

Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, ruang untuk melakukan penyesuaian harga juga terbatas, sehingga sebagian tekanan biaya harus diserap oleh pelaku usaha. Kondisi ini yang kemudian menekan margin dan mempengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja.

"Menyikapi kondisi ini, dunia usaha pada dasarnya melakukan penyesuaian strategi ke arah yang lebih prudent dan risk-adjusted," katanya.

Menurut Shinta, pendekatan yang saat ini banyak diambil adalah selective growth. Ekspansi tetap dilakukan tetapi secara lebih selektif, dengan mempertimbangkan visibilitas permintaan, efisiensi biaya, serta kepastian return on investment. Sementara itu, investasi yang bersifat lebih spekulatif atau sangat bergantung pada kondisi eksternal cenderung ditunda.

"Dari sisi antisipasi, perusahaan juga memperkuat strategi manajemen risiko secara lebih komprehensif. Penggunaan instrumen lindung nilai atau hedging terhadap fluktuasi nilai tukar semakin ditingkatkan, disertai dengan penataan struktur utang agar lebih seimbang antara rupiah dan valuta asing," ujar Shinta.

Di sisi operasional, fokus diarahkan pada efisiensi melalui rasionalisasi capital expenditure (capex), optimalisasi working capital, serta peningkatan produktivitas.

Selain itu, diversifikasi pemasok dan upaya substitusi impor mulai dilakukan. Meskipun, menurutnya kemampuan substitusi domestik saat ini masih terbatas di banyak sektor.

Apindo sendiri menilai langkah Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga kebijakan di level 4,75% merupakan bagian dari policy prudence untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar di tengah tekanan global. Stabilitas ini menjadi key anchor bagi dunia usaha dalam menjaga keberlangsungan operasional dan perencanaan jangka menengah.

Namun, dalam situasi tekanan yang semakin dalam seperti saat ini, stabilitas saja menurutnya belum cukup. Maka, dibutuhkan penguatan koordinasi kebijakan yang lebih solid dan respons yang semakin terkalibrasi untuk menjaga kepercayaan pasar dan dunia usaha.

Ke depan, dalam situasi di mana tekanan eksternal masih cukup kuat dan ruang pelonggaran kebijakan relatif terbatas, menurutnya sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil menjadi sangat krusial.

"Dunia usaha pada prinsipnya tetap berkomitmen untuk menjaga resiliensi, sekaligus menangkap peluang secara selektif. Dengan pendekatan yang terukur dan kolaborasi kebijakan yang kuat, kami meyakini stabilitas dapat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat terus berjalan secara berkelanjutan di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian," ungkapnya

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif tidak terjadi di sektor industri. Sebaliknya, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur mencapai 20 juta orang per Februari 2026.

“Jadi ini juga bisa mematahkan bahwa manufaktur sekarang sedang terjadi PHK di mana-mana, karena sebetulnya dalam data kami, memang harus diakui ada PHK, tapi penciptaan lapangan kerja jauh lebih banyak dibanding PHK yang ada di lapangan,” kata Menperin Agus dalam Peresmian Gedung Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) di Badung, Bali, Jumat (8/5/2026).

Agus menyampaikan industri manufaktur nasional tetap mampu menunjukkan resiliensi dan daya tahan yang kuat di tengah dinamika global.

Menurut dia, ketahanan industri manufaktur juga telah terbukti saat pandemi COVID-19 melanda. Ketika itu, sektor manufaktur menjadi sektor yang mengalami pemulihan paling cepat dibandingkan sektor lainnya.

Menperin Agus memaparkan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), industri manufaktur pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,04 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 4,55 persen.

Selain itu, kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 19,07 persen dengan nilai sekitar Rp 1.179 triliun.

“Angka ini sebenarnya bisa menjadi dasar untuk kita mematahkan semua narasi yang mengatakan bahwa industri manufaktur sedang mengalami tahap deindustrialisasi dini,” katanya.

Ia menambahkan, tren kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional dalam empat hingga lima tahun terakhir terus meningkat. Dari sisi investasi, sektor manufaktur pada triwulan I 2026 mencatat kontribusi realisasi investasi sebesar 36,5 persen atau senilai Rp 182 triliun.

Lebih lanjut, di sektor perdagangan luar negeri, Agus menyebut kontribusi ekspor manufaktur terhadap total ekspor nasional juga terus meningkat. Berdasarkan data BPS pada Januari-Februari 2026, ekspor manufaktur mencapai 83,6 persen dari total ekspor nasional.

“Jadi hanya 14 persen ekspor nasional itu yang bukan manufaktur. Semuanya adalah barang-barang manufaktur. Itu menunjukkan pentingnya sektor kita ini terhadap perekonomian nasional,” ujar Agus.

ekspansi tidak hanya membutuhkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga kesiapan untuk memenuhi standar keberlanjutan yang semakin menjadi perhatian dunia

Jakarta (ANTARA) - Suka atau tidak suka, sesungguhnya setiap langkah kecil dari sektor industri nasional itu menyimpan makna besar bagi arah pembangunan ekonomi Indonesia.

Misalnya saja saat pelepasan ekspor perdana 20 ton pipa stainless steel ke Jerman oleh PT Stainless Prima Pipe di Cikarang pada akhir April 2026 pada mulanya seperti seremoni bisnis pada umumnya.

Namun jika diselami lebih dalam, langkah ini menyimpan sebuah refleksi dari proses panjang penguatan kapasitas industri manufaktur dalam negeri yang mulai menemukan pijakan untuk lebih percaya diri di pasar internasional.

Langkah ini menarik untuk ditelaah bukan karena angka volumenya yang besar, melainkan karena pesan yang dibawanya.

Industri manufaktur Indonesia, yang selama ini kerap ditempatkan dalam rantai nilai global sebagai penyedia bahan mentah atau produk setengah jadi, mulai menunjukkan upaya serius untuk naik kelas melalui produk bernilai tambah tinggi.

Pipa stainless steel yang diproduksi bukan sekadar komoditas, tetapi hasil dari proses teknologi, standardisasi, dan konsistensi kualitas yang harus memenuhi tuntutan pasar global yang ketat.

Direktur Utama PT Stainless Prima Pipe, Mustika Ali, menyebut ekspor perdana ini sebagai momentum pembuktian bahwa produk manufaktur Indonesia mampu bersaing di pasar global.

Selama bertahun-tahun, tantangan utama industri nasional bukan hanya soal kapasitas produksi, tetapi juga persepsi terhadap kualitas.

Ketika sebuah produk berhasil menembus pasar seperti Jerman, yang dikenal memiliki standar industri tinggi, maka yang diuji bukan hanya barangnya, tetapi juga sistem produksi, manajemen mutu, hingga kepercayaan terhadap asal negara produksinya.

Di sinilah peran standar internasional menjadi krusial. General Manager PT Stainless Prima Pipe, Edi Tandiono, menyampaikan bahwa perusahaan telah mengadopsi standar seperti ASTM, 3A, dan EN 10357.

Ini bukan sekadar label teknis, melainkan bahasa universal dalam perdagangan global. Standar tersebut memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, tetapi juga dapat diterima dalam sistem industri negara tujuan.

Dengan kapasitas produksi mencapai 1.100 ton per tahun, langkah untuk menembus pasar ekspor menunjukkan bahwa orientasi perusahaan sejak awal memang tidak berhenti pada pasar domestik.

Namun, keberhasilan ini tidak berdiri sendiri. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajari Puntodewi, mengatakan negara memiliki peran strategis dalam mendorong ekspansi pasar.

Dukungan pemerintah melalui fasilitasi promosi, pameran dagang, hingga business matching menjadi jembatan penting antara produsen dalam negeri dan pasar global yang sering kali tidak mudah diakses tanpa jejaring yang kuat.

Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan perdagangan. Negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai enabler yang aktif membuka jalan bagi pelaku usaha untuk menembus pasar internasional.

Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lain menjadi kunci.

Penguatan ekosistem

Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur, Deden Muhammad FS, menekankan pentingnya penguatan ekosistem industri besi dan baja nasional agar lebih tangguh dan berkelanjutan.

Ini menunjukkan bahwa ekspor bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses memperkuat struktur industri secara keseluruhan.

Menariknya, produk yang dihasilkan di dalam negeri saat ini tidak hanya ditujukan untuk satu sektor.

Pipa stainless steel yang diproduksi banyak yang sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman, farmasi, hingga energi.

Ini menunjukkan bahwa diversifikasi pasar menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Industri makanan dan farmasi, misalnya, membutuhkan standar higienitas tinggi, sementara sektor energi menuntut daya tahan dan presisi.

Kemampuan memenuhi berbagai kebutuhan ini menunjukkan tingkat adaptasi teknologi dan desain produk yang semakin matang.

Sejumlah perusahaan manufaktur di tanah air juga mencerminkan dinamika baru dalam industri nasional saat ini.

Dalam waktu relatif singkat, banyak perusahaan manufaktur lokal mampu menempatkan diri sebagai pelopor dalam produksi pipa stainless steel hygienic dan heat exchanger di Indonesia.

Ini menjadi sinyal bahwa dengan strategi yang tepat, banyak perusahaan memiliki peluang untuk tumbuh cepat dan masuk ke pasar global, asalkan mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar.

Transparansi produksi

Hal lain yang tidak kalah penting adalah transparansi proses produksi yang menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan.

Dalam perdagangan global, kepercayaan tidak hanya dibangun melalui kontrak, tetapi juga melalui pemahaman langsung terhadap bagaimana sebuah produk dibuat.

Ini menunjukkan bahwa industri nasional mulai menyadari pentingnya membuka diri dan menunjukkan kualitasnya secara langsung kepada mitra dan pemangku kepentingan.

Ke depan, target ekspansi ke berbagai negara di kawasan Eropa dan global menjadi tantangan sekaligus peluang. Pasar Eropa dikenal memiliki regulasi ketat, baik dari sisi kualitas produk, keberlanjutan, maupun aspek lingkungan.

Artinya, ekspansi tidak hanya membutuhkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga kesiapan untuk memenuhi standar keberlanjutan yang semakin menjadi perhatian dunia.

Dalam lingkup yang lebih luas, narasi ini memberi pelajaran bahwa transformasi industri tidak terjadi secara instan. Namun membutuhkan kombinasi antara investasi teknologi, penguatan sumber daya manusia, kepatuhan terhadap standar internasional, serta dukungan kebijakan yang konsisten.

Ketika semua elemen ini bertemu, maka peluang untuk bersaing di pasar global menjadi lebih terbuka.

Ekspor perdana yang dilakukan bukan sekadar capaian satu perusahaan, melainkan refleksi dari potensi besar industri manufaktur Indonesia yang masih terus berkembang.

Di tengah tantangan global yang kompleks, langkah seperti ini menjadi pengingat bahwa daya saing tidak hanya dibangun melalui skala, tetapi juga melalui kualitas, konsistensi, dan keberanian untuk menembus batas.

Indonesia tidak kekurangan kemampuan, yang dibutuhkan adalah keberlanjutan dalam membangun ekosistem yang memungkinkan kemampuan itu tumbuh dan diakui dunia.

Copyright © ANTARA 2026