Bisnis.com, JAKARTA — Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI telah menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri kepada Komisi VII.

Rancangan regulasi itu sendiri telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR dan masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas.

Lantas, bagaimana gambaran naskah akademik dan draf RUU yang digadang-gadang menjadi solusi atas berbagai persoalan pengembangan kawasan industri yang selama ini menghambat realisasi investasi?

Kepala BKD DPR Bayu Dwi Anggono mengatakan, penyempurnaan RUU dilakukan dengan mengakomodasi masukan Komisi VII DPR yang kemudian dikelompokkan ke dalam 12 klaster pengaturan. Seluruh klaster tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih pasti tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

"Kami sudah klaster menjadi 12 isu utama. Dari 12 masukan ini kami kemudian buat dalam matriks sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap materi, bagaimana tanggapan kami dan bagaimana tindak lanjut yang kami lakukan di dalam RUU," kata Bayu dalam paparannya, Selasa (23/6/2026).

Salah satu fokus utama adalah pemberian kemudahan dan dukungan bagi investasi. BKD menambahkan pengaturan mengenai hak guna bangunan (HGB) bagi kawasan industri yang masuk kategori investasi besar maupun Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam skema tersebut, kawasan industri dapat memperoleh HGB hingga 30 tahun dan diperpanjang paling lama 50 tahun sebagai bentuk kepastian bagi investor yang menanamkan modal jangka panjang.

Selain itu, RUU juga memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan dengan mengatur mekanisme perpanjangan HGB, pengelolaan lahan, hingga kewenangan pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah praktik spekulasi lahan di calon kawasan industri.

Pada sisi perizinan, BKD mengusulkan seluruh proses penyelenggaraan perizinan kawasan industri dilakukan melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik sehingga proses investasi menjadi lebih cepat, sederhana, dan terukur.

Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, BKD juga menawarkan tiga alternatif desain kelembagaan pengelola kawasan industri, yakni badan koordinatif lintas kementerian yang dipimpin presiden, badan di bawah kementerian, atau lembaga mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di samping memberikan kepastian bagi investor, RUU juga memasukkan berbagai ketentuan yang bertujuan menciptakan iklim investasi berkelanjutan. Pelaku usaha yang menerapkan industri hijau dan industri halal, misalnya, akan memperoleh insentif fiskal maupun nonfiskal dari pemerintah.

RUU juga mengatur pengembangan kawasan industri hijau sebagai salah satu tipe kawasan industri nasional sekaligus memperkuat pengawasan berbasis risiko dalam penyelenggaraan kawasan industri.

Kewajiban Memberdayakan Tenaga Kerja Lokal

Aspek sosial turut menjadi perhatian dalam naskah akademis dan draf RUU Kawasan Industri. BKD mengatur kewajiban perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan, memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri, serta memperluas pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat masuk dalam rantai pasok industri nasional.

“Sebagai sebuah mandatoris, ketika sudah dilakukan pembangunan perangkat kerja industri, maka masyarakat atau perangkat kerja lokal itu diikutsertakan," sebut Bayu.

Apabila tenaga kerja lokal belum memenuhi kualifikasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha diwajibkan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, serta pemagangan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Selain itu, perusahaan kawasan industri juga diwajibkan melaksanakan program pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada aspek lingkungan, BKD mempertegas kewajiban perusahaan memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk memenuhi persyaratan pengelolaan limbah B3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara insentif, pembekuan izin hingga pencabutan izin usaha.

Bayu menambahkan penyempurnaan substansi tersebut turut mengubah struktur RUU Kawasan Industri dari semula 15 bab menjadi 18 bab. Penambahan itu mencakup pengaturan mengenai rencana pembangunan kawasan industri nasional, infrastruktur, insentif, kelembagaan, pengembangan UMKM, hingga peran serta masyarakat.

Bisnis.com, BATAM - Unggahan penjualan Pulau Katang di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, ramai diperbincangkan di media sosial Threads setelah ditawarkan dengan harga Rp65 miliar beserta klaim Hak Guna Bangunan (HGB) selama 45 tahun.

Pulau seluas sekitar 73 hektare itu dipromosikan melalui akun bernama @q_bly sebagai lokasi yang cocok untuk pulau pribadi, pembangunan resort, hingga kawasan wisata eksklusif.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan tengah memantau informasi yang beredar terkait penawaran pulau tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau Hendri Kurniadi mengatakan, secara hukum pulau tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh individu maupun perusahaan.

"Yang biasanya diperjualbelikan itu hak atas lahannya, seperti Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha, bukan pulaunya," kata Hendri, Kamis (28/5/2026).

Menurut dia, keaslian dokumen serta status izin atas lahan tersebut tetap harus diverifikasi langsung kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lingga dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kepri.

"Iklan seperti ini sering muncul di media sosial. Tapi legalitas dokumen dan status lahannya tetap harus dicek," ujarnya.

Hendri menegaskan pemerintah akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam pemanfaatan maupun penguasaan lahan.

Menurut dia, isu penjualan pulau di Kepulauan Riau menjadi perhatian serius karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga.

"Penjualan pulau di Kepri sering menjadi isu sensitif karena berkaitan dengan wilayah perbatasan antarnegara. Pemerintah tentu memperhatikan hal tersebut," katanya.

Pulau Katang berada di pintu masuk wilayah Lingga dan berdekatan dengan Pulau Benan yang dikenal sebagai destinasi wisata bahari di Kepulauan Riau.

Pulau tersebut sempat direncanakan menjadi kawasan investasi pariwisata oleh PT Angkasa Wijaya Grup. Perusahaan itu merancang pembangunan resort dan lebih dari 100 unit villa bernuansa Melayu Kepri di atas lahan seluas 73 hektare.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai status terbaru investasi tersebut maupun keterkaitannya dengan informasi penjualan yang beredar di media sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indobuildco yang terafiliasi dengan Pontjo Sutowo menyesalkan pelaksanaan proses constatering atau pencocokan data fisik dan administratif objek eksekusi atas Hotel Sultan yang dilaksanakan oleh PN Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (16/3/2026).

Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menuturkan pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pengukuran terkait rencana eksekusi lahan yang dicanangkan oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

"Kami sangat menyesalkan pelaksanaan constatering yang dilakukan secara sepihak oleh pengadilan bersama Pemohon [PPKGBK] padahal kami ada menunggu di lobby hotel," kata Hamdan kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Hamdan menilai, lahan yang disebut hendak dieksekusi hingga saat ini masih belum pasti keberadaannya. Di samping itu, pihak Pontjo Sutowo juga mempertanyakan peta Hak Pengelolaan (HPL) yang menegaskan bahwa lahan Hotel Sultan benar-benar masuk HPL 1 Gelora yang dikelola oleh PPK GBK.

Lebih lanjut, dia juga menekankan alas hak yang dimiliki yakni Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan 27 Gelora hingga saat ini belum dilakukan pencabutan, sehingga diyakini masih memiliki kekuatan hukum yang sah.

"Bukti yang kami miliki HGB belum pernah dibatalkan karena itu eksis. Walaupun sudah berakhir hak-hak atas tanah tidak otomatis berakhir," tambah Hamdan.

Sebagai informasi, pada hari ini, Senin (16/3/2026), PN Jakarta Pusat telah melakukan proses constatering atau pencocokan objek eksekusi terhadap lahan yang diduduki PT Indobuildco.

Proses constatering yang dilakukan oleh panitera serta tim juru sita PN Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (16/3/2026) mencakup peninjauan lapangan terhadap eks-HGB No. 26/Gelora dan eks-HGB No. 27/Gelora.

Nantinya, hasil laporan constatering kemudian akan menjadi dasar final bagi Ketua PN Jakarta Pusat untuk segera mengeluarkan perintah eksekusi pengosongan secara fisik dalam waktu dekat.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Chandra Hamzah memperingatkan bahwa status putusan pengadilan perdata saat ini bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau serta-merta.

Menurutnya, dalam butir 3 amar putusan pengadilan menyatakan memerintahkan tergugat rekonvensi untuk mengosongkan dan mengembalikan lahan berikut bangunan serta segala sesuatu yang melekat di atasnya.

“Putusan ini bersifat serta-merta, sehingga meskipun ada upaya perlawanan atau gugatan baru dari pihak pengelola, proses menuju eksekusi pengosongan tetap berjalan dan tidak terhalangi," kata Chandra.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjelaskan terkait dengan rencana eksekusi Hotel Sultan yang dikuasai oleh PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo.

PPKGBK diketahui telah melayangkan surat permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (18/2/2026). Upaya ini diambil setelah PT Indobuildco mengabaikan batas waktu penyerahan aset secara sukarela yang telah ditentukan pengadilan.

“Hingga detik terakhir tenggat waktu 17 Februari kemarin, tidak ada respons maupun upaya penyerahan aset secara sukarela dari PT Indobuildco. Hal ini menegaskan ketiadaan itikad baik untuk mematuhi hukum,” ujar Kuasa Hukum PPKGBK Kharis Sucipto, Kamis (4/3/2026).

Kharis menjelaskan bahwa masa teguran atau aanmaning saat ini telah jatuh tempo. Akan tetapi, karena tidak ada kepatuhan, PPKGBK mendesak pengadilan segera melakukan konstatering atau pencocokan objek di lapangan sebagai prosedur tetap eksekusi.

Pemerintah menegaskan tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap berbagai manuver yang dinilai bertujuan mengulur waktu penyerahan lahan. Penyerahan surat permohonan eksekusi ini menjadi upaya final negara dalam menyelamatkan aset strategis di kawasan Senayan tersebut.

Dia menyebut, saat ini PPKGBK tengah menunggu perintah resmi dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk memulai proses eksekusi fisik di lapangan.

Manajemen PPKGBK memastikan seluruh tahapan pengambilan paksa lahan akan dijalankan secara hati-hati sesuai dengan koridor hukum acara yang berlaku.

Adapun, langkah ini diambil guna mengamankan kembali aset negara di Blok 15 kawasan Senayan yang selama puluhan tahun dikelola oleh PT Indobuildco. Pasalnya, penguasaan lahan oleh Indobuildco tersebut sudah tidak memiliki landasan legalitas sejak masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) habis.

“Kami yakin bahwa semua proses eksekusi akan dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan dalam koridor hukum acara yang berlaku. Untuk itu, kami memohon dukungan dan kepercayaan dari publik agar proses eksekusi penyelamatan aset negara ini dapat berjalan segera dalam tatanan hukum yang ada," ujarnya.

PTUN Batalkan Banding

Dalam perkembangan terbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) resmi membatalkan putusan perkara nomor 221 yang sekaligus mematahkan upaya hukum PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo terkait dengan pengelolaan lahan Hotel Sultan.

Melansir laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembatalan Putusan perkaranya nomor 221 itu diatur dalam Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT yang dikeluarkan pada 26 Februari 2026.

"Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 3 Desember 2025 yang dimohonkan banding," bunyi Putusan tersebut dikutip Selasa (3/3/2026).

Menanggapi hal tersebut, Kharis menyatakan pembatalan itu memperkuat posisi PPKGBK dalam melaksanakan penertiban atas Hotel Sultan.

Kharis menuturkan, kini PT Indobuildco yang masih menduduki pengelolaan Hotel Sultan tidak memiliki pilihan langkah hukum lain kecuali mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, dia menekankan bahwa proses administratif di PTUN tidak akan menghambat jalannya sengketa perdata yang telah dimenangkan pemerintah.

“Sekalipun demikian, saya tegaskan kembali bahwa proses eksekusi Putusan Perdata PN Jakarta Pusat tidak terpengaruh secara hukum dengan perkara TUN,” jelasnya.

Respons Pontjo Sutowo

Sementara itu, Ponjto Sutowo melalui kuasa hukumnya menyatakan bakal mengajukan kasasi usai PTUN membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2025/PTUN.JKT.

Dalam putusan sebelumnya, PTUN mengabulkan permohonan PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo untuk melakukan banding atas sengketa Hotel Sultan yang berdiri di area Gelora Bung Karno. Akan tetapi, pada 26 Februari 2026 PTUN membatalkan perkara nomor 221 yang dituangkan dalam Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa pihaknya akan melayangkan kasasi sebagai respons dari pembatalan putusan perkara nomor 221.

"Terhadap putusan PTUN, PT Indobuildco akan mengajukan Kasasi," jelas Hamdan kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Sejalan dengan rencana tersebut, Hamdan menekankan bahwa putusan pembatalan perkara nomor 221 itu tidak serta merta berkekuatan hukum tetap.

Saat dikonfirmasi mengenai alasan pembatalan yang dilakukan PTUN, Hamdan tidak menjelaskan. Hanya saja, dia menekankan bahwa putusan pembatalan belum dapat dijadikan dasar kuat untuk pelaksanaan eksekusi.

"Karena itu, putusan ini [pembatalan perkara 221] belum belum berkekuatan hukum tetap, belum dapat dijadikan dasar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik penguasaan lahan Hotel Sultan di kawasan Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK) memasuki babak baru pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah resmi melayangkan Surat Permohonan tindak lanjut eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (18/2/2026).

Langkah hukum ini diambil sebagai tindakan final negara untuk mengambil kembali aset seluas 13 hektare (ha) yang telah dikuasai oleh pihak swasta tanpa dasar hukum yang sah tersebut. Pemerintah mengeklaim PT Indobuildco telah menduduki lahan tersebut secara ilegal sejak periode Maret dan April 2023.

Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto, menjelaskan bahwa masa teguran atau aanmaning selama delapan hari telah resmi berakhir. Teguran yang diberikan pengadilan sejak 9 Februari lalu itu jatuh tempo pada 17 Februari 2026.

Pemerintah menilai PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo sengaja mengabaikan batas waktu penyerahan aset secara sukarela yang telah ditentukan. Hingga tenggat berakhir, perusahaan tetap tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengembalikan lahan tersebut kepada negara.

“Hingga detik terakhir tenggat waktu 17 Februari kemarin, tidak ada respons maupun upaya penyerahan aset secara sukarela dari PT Indobuildco. Hal ini menegaskan ketiadaan itikad baik untuk mematuhi hukum. Oleh karena itu, hari ini kami meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera melakukan konstatering dan menerbitkan Perintah Eksekusi Pengosongan,” ujar Kharis dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (22/2/2026).

Eksekusi ini sedianya dijadwalkan tuntas pada rezim Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Namun, berbagai manuver hukum dari pihak pengelola membuat pengambilalihan aset strategis tersebut terus tertunda hingga memasuki masa transisi kepemimpinan saat ini.

Kali ini, pemerintah menegaskan bahwa gugatan-gugatan baru yang diajukan oleh pihak Indobuildco tidak dapat menunda pelaksanaan pengosongan lahan. Hal ini merujuk pada putusan perdata Nomor 208/Pdt.G/2025 yang bersifat serta-merta atau uitvoerbaar bij voorraad.

Status hukum tersebut memungkinkan putusan tetap dijalankan meskipun ada upaya hukum lain yang sedang berjalan. Pemerintah berkomitmen bahwa negara tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap strategi yang bertujuan untuk mengulur waktu penyerahan lahan.

“Supremasi hukum tidak boleh kalah oleh strategi litigasi yang berulang. Negara berhak mengambil kembali apa yang menjadi milik rakyat,” tambah Kharis.

Kronologi Pontjo Sutowo Kuasai Hotel Sultan Sejak 1973

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Indobuildco dinyatakan resmi berakhir pada 2023.

PT Indobuildco sebelumnya menguasai Hotel Sultan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora pertama kali pada 1973. Di mana, dua alas hak atas lahan seluas 13,6 ha itu telah habis masa berlakunya pada 4 Maret dan 3 April 2023. Sehingga, status tanah secara otomatis kembali pada Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1989 atas nama Sekretariat Negara RI.

Namun, pihak Pontjo Sutowo melalui kuasa hukumnya, Amir Syamsudin dan Hamdan Zoelva, memberikan pandangan berbeda. Mereka mengeklaim bahwa penguasaan atas Hotel Sultan memiliki landasan sejarah dan hukum yang sah.

Pihak Indobuildco menjelaskan pembangunan hotel yang awalnya bernama Hotel Hilton ini merupakan permintaan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, kepada Ibnu Sutowo pada 1971. Proyek tersebut ditujukan untuk mendukung Konferensi PATA dan kegiatan kenegaraan.

Pihak Pontjo Sutowo bersikeras bahwa mereka masih memiliki hak untuk melanjutkan masa pembaruan HGB selama 30 tahun ke depan hingga 2053. Mereka mendasarkan klaim ini pada Pasal 37 dan Pasal 40 PP No. 18 Tahun 2021 juncto UU No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Terbaru, Hamdan Zoelva mengatakan perkara terkait hak pengelolaan lahan tersebut masih dalam tahap upaya banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Sejalan dengan hal itu, pihaknya meminta PPKGBK untuk menghormati proses litigasi yang sedang berlangsung sebelum mengambil tindakan fisik di lapangan.

"Perkara ini masih proses upaya banding di PT Jakarta. Karena itu diminta kepada GBK untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Ada risiko kerugian negara yang cukup besar jika GBK memaksa untuk meminta pengosongan padahal proses peradilan dan upaya hukum sedang berjalan," ujar Hamdan Zoelva kepada Bisnis, Minggu (8/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menarik sebanyak 27.000 hektare lahan nganggur atau tanah terlantar di Indonesia imbas tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Kebijakan penertiban lahan terbengkalai tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakankebijakan penertiban tanah terlantar sebenarnya telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Adapun, lahan-lahan tersebut mayoritas berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Sejak 2020 hingga saat ini, pemerintah telah mengambilalih puluhan ribu hektare lahan yang tidak dimanfaatkan.

“Jumlahnya yang terlantar sudah kita serahkan. Ada sekitar sudah 27.000 hektare. Ada di kabupaten di luar Jawa, ada di Jawa-Jawa,” kata Nusron saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dia menuturkan, kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh tanah yang telah diberikan hak oleh negara benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan tidak dibiarkan menganggur.

“Poin pentingnya adalah pemilik tanah harus segera memproduksi dan memanfaatkan tanahnya. Tanah tidak boleh dianggurin, tanah nggak boleh ditelantarkan.Harus kalau dia bentuknya HGB, harus bentuknya hak guna bangunan,” tuturnya.

Nusron menjelaskan, tanah dengan status HGU maupun HGB akan dievaluasi apabila tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu dua tahun sejak hak diberikan.

“Nganggurnya? 2 tahun kan? 2 tahun kan keputusannya itu. Misal kamu dapat HGU 2 tahun tidak ada apa-apain. Kemudian dievaluasi. Kamu dapat HGB 2 tahun tidak ada apa-apain, dievaluasi,” terangnya.

Dia menambahkan, jika setelah evaluasi tanah tetap tidak dimanfaatkan dan tidak didayagunakan, maka tanah tersebut berpotensi diambil alih oleh negara.

Nantinya, tanah yang diambil alih tersebut kemudian diserahkan kembali untuk kepentingan masyarakat. “Terus dipakai untuk apa? Negara-negara diserahkan lagi kepada rakyat yang membutuhkan, atau pemuda yang membutuhkan tanah tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan PP 48/2025, pemerintah memangkas proses penetapan tanah terlantar yang sebelumnya memakan waktu hampir dua tahun.

“PP 20 Tahun 2019 itu prosesnya butuh waktu 585 hari. Sekarang dalam PP 48 Tahun 2025 itu prosesnya kita persingkat hanya dalam waktu 100 hari,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) melaporkan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo belum menyelesaikan tunggakan royalti yang semestinya disetorkan kepada negara.

Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto memerinci bahwa total tunggakan royalti PT Indobuildco atas Hotel Sultan mencapai US$45,3 juta atau setara dengan Rp761 miliar. Di mana, tagihan itu merupakan tunggakan royalti selama 17 tahun terakhir.

Kharis menambahkan, dana tersebut seharusnya masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan lahan Blok 15 di kawasan Senayan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN).

“Meskipun PT Indobuildco sudah mendapatkan privilege selama 50 tahun, namun hingga kini mereka masih bertahan di Blok 15 Kawasan GBK. Bahkan PT Indobuildco belum membayar tunggakan royalti selama 17 tahun yang angkanya mencapai USD45,3 juta atau hari ini sekitar Rp761 miliar,” ujar Kharis dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Persoalan tersebut kian panas seiring dengan aktivitas Hotel Sultan yang terpantau masih menerima pesanan kamar dan unit apartemen di berbagai platform digital. Padahal, pemerintah menegaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan tersebut telah berakhir demi hukum sejak 2023 dan permohonan pembaruannya telah ditolak.

Kharis menambahkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025 juga secara tegas telah memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan serta mengembalikan bidang tanah beserta bangunan kepada negara.

Adapun, perintah hukum tersebut mencakup kewajiban penghentian seluruh kegiatan pemanfaatan ruang di atas lahan eks-HGB tersebut.

Pada saat yang sama, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati sebelum melakukan transaksi untuk agenda masa depan di hotel tersebut.

Pasalnya, seluruh legitimasi usaha PT Indobuildco, termasuk Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR), telah dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BKPM.

"Sangat disayangkan jika masyarakat tetap bertransaksi untuk agenda masa depan di tempat yang legalitas usahanya sudah dicabut oleh negara," ujar Rakhmadi.

Sebagai langkah antisipasi bagi konsumen yang merasa dirugikan, pengelola GBK telah membuka Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK sejak Rabu lalu. Posko ini disediakan bagi masyarakat atau vendor yang ingin mengadukan persoalan terkait transaksi yang terlanjur dilakukan dengan pihak manajemen hotel.

Pemerintah turut mengimbau para mitra bisnis dan korporasi untuk lebih selektif dalam menjalin kerja sama. Melakukan transaksi dengan pihak yang mengomersialisasi BMN tanpa hak dinilai sebagai tindakan melawan hukum yang dapat merusak iklim usaha sehat di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Aturan itu mencakup alur penertiban lahan pada tanah-tanah non-produktif.

Aturan tersebut diteken dalam rangka mengoptimalkan pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah melalui penataan kembali terhadap penertiban dan pendayagunaan kawasan dan tanah telantar.

Selain itu, penertiban lahan non-produktif juga dilakukan guna melaksanakan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

"Kawasan yang izin, konsesi, atau perizinan berusahanya sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan [akan ditetapkan] menjadi objek penertiban kawasan telantar," demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Sabtu (7/2/2026).

Adapun, objek lahan yang dapat diambil alih negara dan ditetapkan menjadi tanah telantar itu di antaranya kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, serta kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada izin/konsesi/perizinan berusaha.

Adapun, objek penertiban tanah telantar meliputi tanah hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak pakai, hak pengelolaan (HPL), dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.

Kendati demikian, aturan itu juga menekankan bahwa tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) tidak dapat diambil alih negara kecuali jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Sebelumnya, pemerintah memang berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa salah satu poin yang direvisi yakni mengenai jangka waktu proses ambil alih.

Dalam beleid yang lama, rangkaian penertiban tanah telantar tersebut membutuhkan waktu yang panjang mencapai 587 hari. Namun demikian, prosesnya kini dipangkas menjadi 90 hari sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Berdasarkan PP itu, butuh waktu 587 hari. Karena itu, atas perintah Bapak Presiden Prabowo, demi untuk rakyat, kami perintah revisi. Perintah revisinya itu jelas, prosesnya akan dipersingkat hanya waktu 90 hari," jelasnya di Kompleks Parlemen RI, Rabu (24/9/2025).

Nusron menegaskan, proses percepatan ambil alih tanah telantar itu dilakukan dalam rangka agar proses redistribusi tanah untuk rakyat juga dapat diakselerasi.

Nantinya, tanah-tanah telantar itu akan dikelola oleh pemerintah daerah hingga Badan Bank Tanah dan akan digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Tanah orang yang sudah mendapatkan HGU [hak guna usaha], konsesi, maupun HGB [hak guna bangunan], apabila 2 tahun mangkrak tidak diapa-apakan, tidak dimanfaatkan, negara berhak untuk mengevaluasi. Kemudian, mencatatkan tanah telantar bisa diserahkan kepada Bank Tanah, kemudian diredistribusikan kepada rakyat," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48/2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Aturan ini sejatinya sudah berlaku sejak November 2025 lalu namun baru dipublikasikan belum lama ini.

Beleid baru ini sejatinya mendorong kepada setiap pemilik atau pihak yang memegang kuasa atas lahan supaya memanfaatkan tanahnya. Pasalnya kalau menurut penjelasan pasal 4 dan pasal 6, kawasan atau tanah yang telantar dalam jangka waktu tertentu, akan menjadi objek penertiban.

Nantinya, setelah proses inventarisasi dan verifikasi, tanah yang terindikasi terlantar dan telah disita negara itu akan dihapus basis datanya serta akan dimanfaatkan untuk aset bank tanah dan tanah cadangan umum negara.

Adapun pasal 4 PP No.48/2025 menekankan bahwa kawasan yang izin, konsesi dan perizinan berusahanya dibiarkan menganggur maka akan masuk dalam kategori objek penertiban kawasan telantar.

Objek penertiban kawasan telantar itu mencakup kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan atau pemukinan terpadu atau skala besar, hingga kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, pemanfaatannya didasarkan pada izin, konsesi, perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

“Dalam hal terdapat kewajiban yang mengikat pemegang izin, konsesi, perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kawasan, kewajiban tersebut tetap melekat dan harus dipenuhi oleh pemegang izin, konsesi, perizinan berusaha meskipun telah menjadi objek penertiban kawasan telantar,” demikian bunyi Pasal 5 beleid tersebut yang dikutip, Selasa (3/2/2026).

Sementara itu untuk kategori tanah telantar, objek yang menjadi sasaran penertiban antara lain tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.

Kendati demikian, dalam pasal 6 ayat 2, PP tersebut menekankan tanah hak milik bisa dikecualikan dari objek penertiban asalkan tanah tersebut tidak boleh menganggur sehingga tidak dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan, dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak, serta fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada.

Adapun lewat beleid itu Prabowo juga menekankan tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan akan menjadi objek penertiban tanah telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak. Ketentuan itu juga mencakup hak usaha maupun tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan tanah.

Sementara itu, Prabowo mengecualikan tanah dari objek penertiban yakni untuk hak pengelolaan masyarakat hukum adat, tanah hak pengelolaan yang menjadi aset bank tanah, tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam, serta tanah hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48/2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Aturan ini sejatinya sudah berlaku sejak November 2025 lalu namun baru dipublikasikan belum lama ini.

Beleid baru ini sejatinya mendorong kepada setiap pemilik atau pihak yang memegang kuasa atas lahan supaya memanfaatkan tanahnya. Pasalnya kalau menurut penjelasan pasal 4 dan pasal 6, kawasan atau tanah yang telantar dalam jangka waktu tertentu, akan menjadi objek penertiban yang dilakukan oleh pemerintah.

Nantinya, setelah proses inventarisasi dan verifikasi, tanah yang terindikasi terlantar dan telah disita negara itu akan dihapus basis datanya serta akan dimanfaatkan untuk aset bank tanah dan tanah cadangan umum negara.

Adapun pasal 4 PP No.48/2025 menekankan bahwa kawasan yang izin, konsesi dan perizinan berusahanya dibiarkan menganggur maka akan masuk dalam kategori objek penertiban kawasan telantar.

Objek penertiban kawasan telantar itu mencakup kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan atau pemukinan terpadu atau skala besar, hingga kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, pemanfaatannya didasarkan pada izin, konsesi, perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

“Dalam hal terdapat kewajiban yang mengikat pemegang izin, konsesi, perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kawasan, kewajiban tersebut tetap melekat dan harus dipenuhi oleh pemegang izin, konsesi, perizinan berusaha meskipun telah menjadi objek penertiban kawasan telantar,” demikian bunyi Pasal 5 beleid tersebut yang dikutip, Selasa (3/2/2026).

Sementara itu untuk kategori tanah telantar, objek yang menjadi sasaran penertiban antara lain tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.

Kendati demikian, dalam pasal 6 ayat 2, PP tersebut menekankan kategori tanah hak milik tidak dapat menjadi objek penertiban tanah telantar jika memenuhi beberapa kriteria, dengan catatan tanah tersebut tidak boleh menganggur.

Pertama, dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan. Kedua, dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak. Ketiga, fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada.

Adapun lewat beleid itu Prabowo juga menekankan bahwa tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan yang menjadi objek penertiban tanah telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.

Ketentuan itu juga mencakup hak usaha maupun tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah jika dengan sengaja tidak diusahalan, tidak dipergunakan, hingga tidak dimanfaatkan terhitung paling cepat 2 sejak diterbitkannya hak.

Sementara itu, Prabowo mengecualikan penertiban untuk tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat, tanah hak pengelolaan yang menjadi aset bank tanah, tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam, serta tanah hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (API) dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) telah menandatangani akta inbreng lahan senilai Rp5,66 triliun. Angkasa Pura pun kemudian telah resmi menjadi pemegang saham GMFI.

Melalui penandatanganan akta tersebut, Angkasa Pura melakukan penyetoran modal dalam bentuk lainnya atau non-tunai berupa lahan dengan status hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan (HPL) seluas 972.123 meter persegi yang berlokasi di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nilai inbreng lahan sebagaimana tercantum dalam akta mencapai Rp5,66 triliun.

Penandatanganan akta menandai bahwa Angkasa Pura telah resmi menjadi pemegang saham GMFI dan lahan tersebut secara hukum telah dikuasai oleh GMFI. Adapun, pencatatan lahan sebagai aset tetap GMFI kemudian akan dilakukan setelah audit laporan keuangan per 31 Desember 2025 oleh kantor akuntan publik.

Direktur Utama GMFI Andi Fahrurrozi mengatakan inbreng lahan itu menjadi bagian dari langkah penguatan struktur permodalan GMFI serta upaya memperkuat ekosistem industri aviasi nasional, khususnya di sektor maintenance, repair, and overhaul (MRO).

Inbreng lahan juga memberikan kepastian jangka panjang bagi GMFI, baik dari sisi operasional maupun keuangan.

“Dengan penguasaan lahan ini, GMF memperoleh kepastian pengelolaan aset sekaligus fleksibilitas yang lebih besar untuk pengembangan bisnis ke depan. Inisiatif ini juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat struktur permodalan dan mendukung keberlanjutan bisnis GMF,” ujar Andi dalam keterangan tertulis pada Senin (29/12/2025).

Dari sisi operasional, penguasaan lahan membuat GMFI tidak lagi menanggung beban sewa, sekaligus membuka ruang pemanfaatan aset yang lebih optimal.

Ke depan, lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih fleksibel, termasuk untuk mendukung rencana pengembangan bisnis bersama mitra atau investor, sepanjang sesuai dengan kebutuhan pasar dan hasil studi kelayakan.

Secara keuangan, inbreng lahan senilai Rp5,66 triliun juga akan menambah nilai aset tetap perseroan dan diharapkan dapat mengembalikan posisi ekuitas GMFI menjadi positif.

GMFI memang masih berkutat dengan ekuitas negatif, yakni liabilitas melebihi jumlah asetnya. GMFI mencatatkan total aset sebesar US$519,54 juta dengan liabilitas sebesar US$755,24 juta per kuartal III/2025. Alhasil, ekuitas GMFI minus US$235,7 juta.

Sebelumnya, Andi menjelaskan usai dukungan inbreng dari Angkasa Pura, aset GMFI diproyeksikan menjadi US$689,74 juta. Ekuitas kemudian menjadi positif US$59,89 juta.

Dengan begitu, aksi korporasi GMFI itu mampu mendukung agenda penyehatan keuangan Garuda Indonesia Group yang menjadi induk GMFI.

Direktur Utama Angkasa Pura Indonesia Mohammad R. Pahlevi mengatakan aksi korporasi inbreng lahan ini merupakan langkah konkret Angkasa Pura dalam memperkuat sektor aviasi nasional.

"Langkah ini juga implementasi dari operasional bandara berbasis ekosistem, dimana Angkasa Pura Indonesia mendukung penuh GMF yang merupakan bagian dari ekosistem Kebandarudaraan,” ujar Mohammad R. Pahlevi.

Sejalan dengan membaiknya struktur permodalan dan kepastian kepemilikan aset, GMFI memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas bisnisnya.

Sebagaimana diketahui, inbreng itu dilakukan Angkasa Pura melalui aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue GMFI.

Dalam aksi rights issue itu, GMFI menawarkan sebanyak-banyaknya 90,05 miliar saham baru Seri B. Skema ini dilakukan dengan pengalihan HMETD milik induk GMFI, PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) kepada Angkasa Pura melalui perjanjian jual beli HMETD. Kemudian, Angkasa Pura akan melaksanakan rights issue tersebut dengan mekanisme setoran inbreng aset.

Mengacu keterbukaan informasi, Angkasa Pura kemudian memiliki 82,1 miliar lembar atau 68,6% saham GMFI setelah rights issue.

Bisnis.com, JAKARTA - Surya Semesta Internusa (SSIA), melalui PT Semesta Cipta Internasional (SCI) mengumumkan menyewa tanah milik PT Agrawisesa Widyatama di Kedawung dan Karangmukti, Subang, Jawa Barat.

Dalam pengumuman bertanggal Senin, 8 Desember 2025, akta Perjanjian Sewa Menyewa telah disepakati pada akhir pekan lalu, 4 Desember 2025 di hadapan notaris Janty Lega, di Jakarta.

Melalui perjanjian tersebut, PT Agrawisesa Widyatama selaku pemilik dan pemberi sewa menyerahkan hak sewa atas lahan seluas 178.810 meter persegi yang berada di Desa Kadawung dan Desa Karangmukti, Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Tanah yang disewakan itu merupakan bagian dari tiga bidang tanah berstatus Hak Guna Bangunan, masing-masing dengan nomor sertipikat 101/Kadawung, 724/Karangmukti, dan 726/Karangmukti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Perusahaan membuka kesempatan bagi masyarakat atau pihak berkepentingan untuk menyampaikan keberatan, sanggahan, atau klaim terkait keabsahan maupun pelaksanaan transaksi tersebut.

"Apabila terdapat keberatan, sanggahan, dan/atau klaim terkait dengan keabsahan dan pelaksanaan atas transaksi sewa menyewa tersebut, maka harap untuk menyampaikan hal tersebut disertai dengan bukti-bukti sah dan dasar mengenai hal tersebut kepada Direksi PT Semesta Cipta Internasional, selambat-lambatnya tidak lewat dari 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman," dikutip dari pengumuman di Neraca.

Entitas SSIA menyebut apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan, perusahaan menganggap tidak terdapat klaim atau kepentingan pihak ketiga atas pelaksanaan transaksi sewa lahan tersebut.

Dalam laporan Bisnis sebelumnya, nama PT Agrawisesa Widyatama muncul dalam perkara transaksi tanah dengan Wika Beton pada 2016. Meski demikian, laporan keuangan Wika Beton menunjukkan nomor surat tanah yang berbeda dengan objek sewa SSIA.