Bisnis.com, PALEMBANG - PT Pusri Palembang yang merupakan anggotaholdingdari PT Pupuk Indonesia (Persero), terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung programcircular economymelalui inisiatif pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui pembentukan Program Bank Sampah Sehati di Kelurahan 3 Ilir, Palembang.

Program ini hadir sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung Tempat Pengolahan Akhir (TPA), yang kerap menjadi tantangan di berbagai daerah. Namun, alih-alih menjadi ancaman, warga Kelurahan 3 Ilir justru mampu mengubah permasalahan tersebut menjadi peluang melalui pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan.

Program Bank Sampah Sehati diketuai oleh Asmuni, seoranglocal heroyang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan. Inisiatif ini mulai berjalan sejak tahun 2025, setelah sebelumnya diawali dengan penandatanganan komitmen bersama pengelolaan sampah antara unsur Muspika setempat dan Pusri pada 10 Agustus 2023.

Hingga saat ini, Bank Sampah Sehati telah memiliki 522 nasabah yang merupakan warga Kelurahan 3 Ilir. Melalui program ini, masyarakat berhasil mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA hingga rata-rata 1-2 ton per bulan.

Dalam implementasinya, pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi. Sampah anorganik dipilah dan dikirimkan ke Bank Sampah Induk untuk didaur ulang, sementara sampah organik diolah menjadi pupuk kompos yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat, khususnya untuk kegiatan pertanian dan penghijauan lingkungan.

Selain itu, peran aktif Asmuni sebagai penggerak juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Ia tidak hanya mengelola bank sampah, tetapi juga menjadi mentor bagi warga dalam mengedukasi cara pemilahan sampah yang benar, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

VP TJSL Pusri, Rahmawati, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong ekonomi sirkular sekaligus menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Program Bank Sampah Sehati merupakan wujud nyata komitmen Pusri dalam mendukung penerapan circular economy di tingkat masyarakat. Melalui program ini, kami ingin mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Rahmawati.

Dengan adanya Program Bank Sampah Sehati, tercipta ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, di mana limbah tidak lagi dipandang sebagai barang buangan, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai guna.

Ke depan, Pusri berharap program ini dapat terus berkembang dan direplikasi di wilayah lainnya, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Krakatau Posco kembali mencatatkan capaian di bidang lingkungan dengan meraih peringkat Proper Hijau selama tiga tahun berturut-turut.

Pencapaian ini menjadikan perusahaan tersebut sebagai satu-satunya di industri besi dan baja yang mampu mempertahankan peringkat tersebut secara konsisten.

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Anugerah Lingkungan Proper yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SHUTTERSTOCK/NORDRODEN Ilustrasi industri baja.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1581 Tahun 2026, jumlah peserta Proper pada periode ini mencapai 5.476 perusahaan.

Angka ini meningkat sebesar 22 persen dibandingkan periode sebelumnya yang berjumlah 4.495 perusahaan, mencerminkan meningkatnya komitmen dunia usaha dalam menerapkan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya pendekatan beyond compliance dalam pengelolaan lingkungan.

Ia menyatakan, upaya yang melampaui pemenuhan regulasi dapat memberikan kontribusi signifikan, mulai dari efisiensi sumber daya, pencegahan pencemaran, hingga penciptaan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Penilaian Proper Hijau dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain efisiensi energi, penurunan emisi, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan non-B3, pengelolaan sampah, efisiensi air, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat, serta kesiapsiagaan terhadap bencana.

www.krakatauposco.co.id PT Krakatau Posco.

Proses evaluasi yang ketat tersebut menjadikan Proper Hijau sebagai indikator penting atas komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan.

Department Head Environment Krakatau Posco, Naskuri, menyampaikan capaian ini merupakan hasil dari konsistensi dan kolaborasi seluruh elemen perusahaan.

“Pencapaian Proper Hijau selama tiga tahun berturut-turut ini merupakan refleksi dari komitmen berkelanjutan Krakatau Posco dalam mengelola lingkungan secara bertanggung jawab. Kami terus mendorong penerapan inovasi yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat," kata Naskuri dalam siaran pers, Sabtu (11/4/2026).

"Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan industri yang berkelanjutan,” ujar Naskuri.

Keberhasilan tersebut mencerminkan upaya industri dalam menjalankan operasional yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Melalui berbagai inisiatif seperti peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi, optimalisasi pengelolaan limbah, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat, perseroan terus memperkuat perannya dalam menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Bisnis.com, RIAU - Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia menganugerahkan PROPER Hijau kepada dua entitas EMP Group pada Anugerah Lingkungan PROPER 2026 di Sasono Langen Budoyo, Selasa (7/4/2026). Peringkat ini menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan yang melampaui standar kepatuhan yang ditetapkan pemerintah.

Penghargaan tersebut diraih oleh EMP Bentu Limited dan PT EMP Energi Riau. Capaian ini menempatkan kedua entitas tersebut dalam kelompok perusahaan yang dinilai tidak hanya patuh, tetapi juga aktif mengembangkan praktik keberlanjutan dalam operasionalnya.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) selama ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengukur kinerja lingkungan korporasi. Skema ini mendorong perusahaan untuk tidak berhenti pada pemenuhan regulasi, melainkan bergerak menuju praktik yang lebih efisien, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan PROPER telah berkembang menjadi pendorong transformasi dunia usaha. Menurut dia, dunia industri dituntut menghadirkan inovasi yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH Dr. Rasio Ridho Sani, bersama jajaran Dewan Pertimbangan PROPER dan perwakilan kementerian mitra. Dari EMP Group, hadir GM EMP Bentu Limited Melvina Sally dan GM PT EMP Energi Riau Yoyok S. Purwanto.

EMP Bentu Limited dan PT EMP Energi Riau sama-sama berhasil mempertahankan PROPER Hijau untuk kedua kalinya. Pencapaian berulang ini menunjukkan keberlanjutan kinerja lingkungan yang tidak bersifat sesaat, melainkan terintegrasi dalam sistem operasional perusahaan.

GM EMP Bentu Limited, Melvina Sally, mengatakan bahwa capaian tersebut mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjaga standar pengelolaan lingkungan. Ia menyebut keberhasilan mempertahankan peringkat sebagai indikator bahwa praktik yang dijalankan telah berjalan secara sistematis.

GM PT EMP Energi Riau, Yoyok S. Purwanto, menyatakan penghargaan ini menjadi pengingat bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan. Ia menegaskan perusahaan akan memperkuat inovasi dan praktik berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab industri energi.*

Bisnis.com, JAKARTA - PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, baru-baru ini meraih Predikat PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia. Predikat ini diberikan atas komitmen AMMAN yang melampaui standar kepatuhan biasa (beyond compliance) dalam pengelolaan lingkungan, dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat lokal. Apresiasi atas pencapaian ini dikukuhkan dalam acara ‘Anugerah Lingkungan PROPER’ yaitu penghargaan resmi yang diselenggarakan oleh KLH pada 7 April 2026 di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang telah mendedikasikan berbagai upaya dalam memperkuat ketahanan lingkungan nasional.

“Pencapaian ini diharapkan tidak hanya menjadi sebuah penghargaan, tetapi juga menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kualitas ketaatan terhadap lingkungan hidup secara berkelanjutan. Penting untuk diingat bahwa instrumen PROPER ini bukan sekadar penilaian teknis, melainkan sebuah bentuk kepercayaan dan kedaulatan negara yang harus kita jaga bersama demi mendorong kinerja industri yang lebih hijau dan bertanggung jawab,” ujar Hanif.

Menegaskan komitmen perusahaan terhadap praktik operasional yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, Kartika Octaviana, Vice President Corporate Communications AMMAN menyampaikan bahwa raihan PROPER Hijau ini mencerminkan nilai-nilai yang dijalankan secara konsisten di seluruh aktivitas operasional.

“Pencapaian PROPER Hijau ini adalah manifestasi atas integritas AMMAN dalam menerapkan praktik operasional yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kami meyakini bahwa keberlanjutan merupakan investasi strategis jangka panjang. Oleh karena itu, komitmen kami tidak berhenti pada pemenuhan kepatuhan, tetapi terus mendorong inovasi untuk menciptakan dampak positif yang terukur bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah operasional kami,” imbuh Kartika.

Beragam Inovasi Mulai dari Efisiensi Energi Hingga Pemanfaatan Limbah

Salah satu pilar utama yang mengantarkan AMMAN meraih predikat PROPER Hijau adalah implementasi berbagai inisiatif efisiensi energi. AMMAN mengembangkan penggunaan energi terbarukan, yaitu dengan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 26,8 megawatt peak (MWp), pembangkit listrik tenaga surya ground-mounted terbesar di Indonesia untuk operasional pertambangan sampai saat ini. Langkah ini diperkuat dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) berkapasitas 450 MW. Penggunaan PLTGU sebagai bagian dari fase transisi energi akan menurunkan intensitas emisi dibandingkan pembangkit berbasis batu bara.

Tidak hanya inisiatif yang melibatkan investasi modal tinggi, AMMAN juga menggali berbagai upaya inovasi dari operasional yang bersifat rutin. Salah satunya adalah dengan penggantian liner SAG Mill untuk menurunkan intensitas energi pada proses pengolahan bijih, yang pertama kali diimplementasikan pada sektor industri pertambangan.

Tak berhenti di situ, AMMAN juga melahirkan inovasi dalam hal pengelolaan limbah. Salah satu limbah non B-3 yang perlu dikelola dengan cermat oleh AMMAN adalah limbah kardus bekas. Kardus berbahan selulosa yang sebelumnya hanya dikirim ke pihak ketiga, kini dapat dimanfaatkan kembali. Kardus bekas bisa menjadi solusi mulsa organik untuk reklamasi, dengan harga yang lebih ekonomis, mudah diperoleh, sekaligus menjadi solusi mengurangi limbah. Inovasi ini merupakan salah satu penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara sirkular.

Program Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Tidak hanya di dalam wilayah operasional, AMMAN juga menerapkan upaya pelestarian lingkungan di wilayah sekitar dengan mengelola kawasan konservasi dan ekosistem pesisir di delapan pulau di barat laut Pulau Sumbawa, yaitu Gili Balu. Program restorasi ekosistem laut yang dilakukan antara lain terumbu karang buatan, konservasi penyu, pemantauan keanekaragaman hayati bawah laut, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Tidak terbatas pada program pesisir, program pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh AMMAN juga berporos pada upaya penciptaan nilai yanng berkelanjutan. Di kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, lebih dari 125 keluarga terlibat aktif mengolah sampah organik menjadi produk bernilai jual. Hingga tahun 2025, puluhan ribu kilogram sampah telah berhasil dikelola, menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengubah perilaku dalam menjaga bumi.

Di sisi lain, program persemaian berbasis masyarakat (community nursery), warga lokal berperan langsung dalam menyediakan bibit untuk kebutuhan reklamasi. Inisiatif ini membuktikan bahwa pemulihan alam dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi warga sekitar.

Dengan capaian ini, AMMAN menegaskan komitmennya untuk terus melampaui standar kepatuhan dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jababeka Tbk. (KIJA) melalui entitas anak usaha, PT Jababeka Infrastruktur secara konsisten mengembangkan kawasan industri hijau di tengah meningkatnya standar regulasi dan tekanan global terhadap praktik kawasan industri yang lebih berkelanjutan.

Pengelola Kawasan Industri Jababeka Cikarang tersebut telah memenuhi regulasi yang mencakup efisiensi sumber daya, pengurangan dampak lingkungan, serta program sosial yang terintegrasi yang memenuhi peringkat proper hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia.

Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur Didik Purbadi mengatakan telah meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan antara lain dengan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah (WWTP) yang memastikan kualitas efluen sesuai baku mutu lingkungan.

Selanjutnya pengembangan mini scale recycle effluent WWTP untuk pemanfaatan kembali air hasil olahan sebagai air non potable, pengendalian emisi melalui efisiensi energi dan praktik operasional ramah lingkungan, serta pengelolaan sampah berbasis prinsip ekonomi sirkular.

“Seluruh strategi keberlanjutan ini dijalankan melalui pendekatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, sektor swasta, dan media, difasilitasi melalui forum City Council Jababeka sebagai ruang dialog lintas pemangku kepentingan,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (8/4/2026).

Dia melanjutkan pihaknya mengupayakan untuk tidak sekadar memenuhi, tetapi juga melampaui standar yang ditetapkan dari instrumen evaluasi lingkungan yang ditetapkan oleh KLH/BPLH untuk mendorong perusahaan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Adapun peringkat hijau diberikan kepada perusahaan yang telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan melampaui ketentuan yang dipersyaratkan, termasuk pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta implementasi program pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan berdampak nyata.

Perseroan juga tercatat telah mengantongi sebanyak 6 kali peringkat proper hijau.

“Ke depan kami akan menggenjot inovasi teknologi ramah lingkungan dalam memperluas dampak sosial kawasan industri secara jangka panjang,” imbuhnya.

Adapun entitas induk usaha yakni KIJA berhasil meraih kinerja positif dengan mencatatkan pendapatan sebesar Rp5,14 triliun sepanjang 2025. Pencapaian ini mengalami kenaikan 12% dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pilar land development & property perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp2,45 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp2,56 triliun pada 2024.

Sementara pendapatan dari pilar infrastruktur berkontribusi sebesar Rp2,56 triliun atau mencerminkan pertumbuhan 4% yoy. Subsegmen terbesar dalam pilar ini berasal dari pendapatan pembangkit listrik yang tercatat sebesar Rp1,81 triliun (tumbuh 54%), terutama karena adanya peningkatan pembelian listrik dari pengguna industri di Cikarang dan Kendal.

Kemudian jasa & pemeliharaan (air, limbah, dan estate) tercatat tumbuh 5% menjadi Rp521,1 miliar sebagai hasil dari kenaikan permintaan di Kendal.

Sedangkan subsegmen dry port mengalami penurunan pendapatan sebesar 9% akibat berkurangnya volume kontainer yang ditangani.

Di sisi lain, pendapatan berulang dari Pilar Infrastruktur menyumbang 50% dari total pendapatan pada tahun 2025, atau meningkat dari posisi tahun 2024 yang tercatat sebesar 41%.

Pilar Leisure & Hospitality mencatatkan pendapatan sebesar Rp124,8 miliar pada tahun 2025 dibandingkan Rp129,1 miliar pada tahun 2024. Segmen golf tetap menjadi kontributor utama dengan pendapatan sebesar Rp82,5 miliar pada tahun 2025, atau sekitar 66% dari total pendapatan pilar ini.

Dengan demikian, KIJA mampu mencetak laba bersih sebesar Rp 857,1 miliar pada 2025, meningkat dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya senilai Rp770 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Energy Terminal (PET) kembali mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan lingkungan dengan meraih PROPER Hijau melalui dua unit operasinya, yaitu Terminal LPG Tanjung Sekong dan Fuel Terminal Baubau.

Penghargaan PROPER Hijau yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan yang melampaui kepatuhan (beyond compliance), sekaligus menunjukkan konsistensi PET dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasional.

Direktur Utama PT Pertamina Energy Terminal Bayu Prostiyono menyampaikan bahwa capaian ini menjadi refleksi dari komitmen perusahaan dalam menjalankan operasional yang tidak hanya andal dan efisien, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Pencapaian PROPER Hijau ini merupakan hasil dari kolaborasi seluruh Perwira PET dalam mengimplementasikan praktik operasional yang berkelanjutan, termasuk efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi,” ujar Bayu.

Terminal LPG Tanjung Sekong dan Fuel Terminal Baubau secara konsisten menjalankan berbagai inisiatif lingkungan, termasuk penerapan teknologi ramah lingkungan, pengurangan emisi, serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Capaian ini sekaligus memperkuat komitmen PET dalam mendukung agenda transisi energi nasional serta mewujudkan pengelolaan terminal energi yang berstandar global dan berkelanjutan.

Ke depan, PET akan terus mendorong peningkatan kinerja lingkungan secara berkelanjutan, sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan terminal energi terintegrasi kelas dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria) meraih predikat Proper Hijau (Beyond Compliance) untuk periode 2024-2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Penghargaan ini mempertegas dedikasi dan konsistensinya dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan.

Raihan ini juga menjadi yang pertama bagi Ceria setelah sebelumnya memperoleh Proper Biru selama enam tahun berturut-turut sejak 2018.

Presiden Direktur PT Ceria Nugraha Indotama, Abdul Haris Tatang mengatakan, pencapaian ini menjadi pemicu bagi Ceria perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

"Kami bersyukur atas raihan Proper Hijau yang pertama kalinya bagi Ceria. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara operasional dan kelestarian lingkungan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Raihan predikat Proper Hijau ini menunjukkan bahwa Ceria tidak hanya memenuhi standar kepatuhan lingkungan, tetapi juga melampauinya melalui berbagai inovasi.

Upaya tersebut meliputi efisiensi energi, penurunan emisi, pengelolaan limbah berkelanjutan, hingga pelestarian keanekaragaman hayati.

Peningkatan peringkat ini mencerminkan transformasi kinerja lingkungan Ceria yang semakin progresif.

Capaian tersebut juga memperkuat posisi perusahaan sebagai pelaku industri pertambangan dan pengolahan nikel berbasis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mengedepankan praktik operasional bertanggung jawab.

Abdul Haris menegaskan, capaian Proper Hijau akan menjadi pijakan awal bagi perusahaan untuk terus meningkatkan standar pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan.

"Ceria akan terus meningkatkan standar pengelolaan lingkungan dan operasional secara berkesinambungan, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi bangsa dan industri pertambangan nasional," tutupnya.

Kepala Teknik Tambang PT Ceria Nugraha Indotama Alpi Cekdin menambahkan, keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan prinsip keberlanjutan yang terintegrasi di seluruh lini operasional.

Menurut dia, perusahaan secara konsisten mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta memastikan aspek Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L) berjalan optimal melalui Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP).

"Berbagai inisiatif seperti efisiensi energi, pengurangan emisi, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta perlindungan keanekaragaman hayati menjadi bagian penting dari upaya kami dalam mencapai kinerja lingkungan yang optimal," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam Proper, termasuk Ceria.

Ia menyatakan, Proper Hijau mencerminkan kontribusi nyata dunia usaha dalam menjaga lingkungan hidup.

"Kepada perusahaan dengan peringkat Hijau, kami mengapresiasi upaya beyond compliance yang telah memberikan manfaat nyata bagi ekosistem serta komunitas sekitar," katanya.

Sebagai informasi, Proper atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Program ini juga menjadi wujud transparansi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, keadilan, akuntabilitas, serta pelibatan masyarakat.

Ke depan, Ceria pun berkomitmen memperkuat kinerja lingkungan dan operasional melalui inovasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan tata kelola perusahaan yang adaptif.

jaminan atas SDM yang berkualitas itu adalah melalui sertifikasi

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) memperluas skema sertifikasi profesi untuk memperkuat kualitas pengelolaan lingkungan, termasuk persampahan, seiring proyeksi kebutuhan proyek dan layanan publik pada 2026.

Ketua Umum IATPI Endra Saleh Atmawidjaja mengatakan perluasan tersebut dilakukan melalui penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknik Lingkungan IATPI, termasuk penambahan skema sertifikasi untuk level pengawas dan operator di luar tenaga ahli.

“Jadi jaminan atas SDM yang berkualitas itu adalah melalui sertifikasi,” kata Endra seusai Rapat Pengurus IATPI di Jakarta, Kamis.

Endra menjelaskan IATPI kini memiliki 44 skema layanan keprofesian, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang masih sekitar 18 skema, seiring penambahan 26 skema baru yang menyasar tenaga pelaksana, operator dan pengawas di sektor lingkungan.

Skema tersebut mencakup bidang air minum, air limbah, persampahan, perpipaan, pengendalian pencemaran air dan udara, hingga isu perubahan iklim dan pengurangan emisi, termasuk skema non-ahli yang selama ini dinilai masih minim sertifikasi.

Menurut dia, penguatan sertifikasi di level pelaksana dibutuhkan karena tantangan pengelolaan lingkungan di lapangan tidak hanya berada pada tahap perencanaan, tetapi juga pada operator dan pengawas yang menjalankan layanan sehari-hari.

“Jangan sampai kota-kota kita ini hanya menerima proposal atau ada investor datang dengan teknologi yang kita enggak tahu teknologinya, ketika dipasang investasinya keluar tapi tidak sustain,” ujarnya.

Untuk mendukung perluasan tersebut, IATPI juga menyiapkan peningkatan kapasitas asesor sertifikasi, termasuk menindaklanjuti permintaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar jumlah asesor ditambah seiring bertambahnya skema.

Endra menyebut program pengembangan kompetensi berkelanjutan IATPI pada 2025 menjangkau sekitar 3.000 peserta melalui pelatihan daring dan luring, meski proyek infrastruktur baru pada tahun lalu dinilai belum terlalu banyak.

Dalam penguatan ekosistem persampahan, IATPI juga menjalin kerja sama dengan PT Sucofindo untuk penguatan sertifikasi teknologi, termasuk memastikan kesesuaian teknologi pengolahan sampah agar dapat berjalan berkelanjutan di daerah.

Bendahara IATPI Essy Asiah menambahkan perluasan skema sertifikasi untuk pengawas dan operator diharapkan membantu pemerintah daerah memperbaiki tata kelola, mengingat masih banyak pelaksana di lapangan yang belum memiliki sertifikat kompetensi memadai.

“Kenapa dia (pelaksana lapangan) perlu bersertifikat? Karena dia harus tahu sebenarnya pengelolaan sampah yang benar itu seperti apa,” kata Essy.

IATPI menyatakan siap menjadi mitra pemerintah daerah melalui pendampingan teknis, pelatihan, dan penguatan kompetensi SDM, termasuk untuk mendorong pengurangan sampah dari hulu agar beban tempat pemrosesan akhir tidak semakin berat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mendorong upaya hilirisasi dengan membangun industri yang selaras dengan sumber daya alam, seperti nikel. Sejumlah kawasan industri pun dikembangkan mulai dari Sulawesi hingga Maluku Utara.

Namun, akselerasi hilirisasi ini tak lepas dari aspek keberlanjutan. Stigma dirty nickel masih menghantui reputasi industri nikel Indonesia di pasar global. Di tengah tekanan ini, sejumlah pelaku industri mulai menunjukkan komitmen serius terhadap tata kelola berkelanjutan.

Harita Nickel, perusahaan nikel terintegrasi yang beroperasi di Pulau Obi, Maluku Utara, menjadi contoh pelaku industri yang berani membuka diri terhadap pengawasan internasional. Langkah sukarela ini mendapat apresiasi dari pengamat ESG seperti Agus Sari, CEO Landscape Indonesia.

"Saya angkat topi saat Harita bersedia untuk diaudit oleh IRMA," ujar Agus.

IRMA atau Initiative for Responsible Mining Assurance merupakan standar global untuk industri pertambangan dengan lebih dari 400 indikator ESG. Kesediaan Harita Nickel menjalani audit independen oleh SCS Global Services menandai transparansi operasional pertambangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.

Harita Nickel menerapkan sistem pengelolaan lingkungan berbasis data dan teknologi. Saat ini, 52 kolam pengendapan dengan luas total sekitar 80 hektare dioperasikan untuk menahan dan mengolah air limpasan sebelum dialirkan ke laut.

Air yang akan dibuang dipantau melalui Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING) milik KLHK yang terhubung real-time ke pusat data pemerintah. Transparansi juga ditunjukkan melalui keterbukaan terhadap penelitian independen dari Universitas Indonesia dan Universitas Khairun Ternate yang mencatat nelayan di Kawasi dan Soligi tetap beroperasi normal dengan hasil tangkapan produktif.

Keberlanjutan sosial menjadi pilar penting dalam strategi Harita Nickel. Melalui program SUTAN (Sentra Pengolahan Ikan Nelayan), perusahaan membantu nelayan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan. Sepanjang 2024, kelompok nelayan SUTAN telah menyalurkan 28,5 ton ikan untuk kebutuhan konsumsi karyawan, menciptakan rantai ekonomi yang stabil.

Langkah-langkah ini sejalan dengan visi pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan. "Arahan Presiden sangat jelas, hilirisasi sektor energi adalah jalan menuju nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan," tegasnya.

Bahlil juga menyoroti pentingnya ESG sebagai daya saing industri nikel Indonesia di pasar global. "ESG ini satu-satunya senjata kita supaya diterima di [pasar] Eropa atau Amerika," ujarnya.

Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional. Kebijakan ini memuat tiga pilar utama, yakni inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan, serta konservasi.

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, menekankan pentingnya penerapan good mining practice untuk menangkal stigma "dirty nickel". Praktik ini mencakup seluruh tahapan pertambangan dari penyelidikan umum hingga pascatambang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, keselamatan, konservasi sumber daya, dan CSR.

Akademisi Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Tri Edhi Budhi Soesilo, menambahkan bahwa standar lingkungan menjadi penentu daya saing produk Indonesia di kancah internasional. "Indonesia sering disorot dengan isu lingkungan, misalnya dianggap sebagai dirty mining atau dirty nickel. Justru di sinilah tantangan kita: bagaimana memperbaiki praktik lingkungan agar tidak menjadi kelemahan dalam perdagangan,” tuturnya.

Penerapan praktik pertambangan bertanggung jawab (responsible mining) di Indonesia pun menjadi kebutuhan mendesak. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci sukses. Sinergi memastikan manfaat pengelolaan nikel dirasakan secara luas dan berkelanjutan, sesuai prinsip yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong upaya hilirisasi dengan membangun industri yang selaras dengan sumber daya alam, seperti nikel. Sejumlah kawasan industri pun dikembangkan mulai dari Sulawesi hingga Maluku Utara.
Namun, akselerasi hilirisasi ini tak lepas dari aspek keberlanjutan. Stigma dirty nickel masih menghantui reputasi industri nikel Indonesia di pasar global. Di tengah tekanan ini, sejumlah pelaku industri mulai menunjukkan komitmen serius terhadap tata kelola berkelanjutan.
Harita Nickel, perusahaan nikel terintegrasi yang beroperasi di Pulau Obi, Maluku Utara, menjadi contoh pelaku industri yang berani membuka diri terhadap pengawasan internasional. Langkah sukarela ini mendapat apresiasi dari pengamat ESG seperti Agus Sari, CEO Landscape Indonesia.
"Saya angkat topi saat Harita bersedia untuk diaudit oleh IRMA," ujar Agus.
IRMA atau Initiative for Responsible Mining Assurance merupakan standar global untuk industri pertambangan dengan lebih dari 400 indikator ESG. Kesediaan Harita Nickel menjalani audit independen oleh SCS Global Services menandai transparansi operasional pertambangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.
Harita Nickel menerapkan sistem pengelolaan lingkungan berbasis data dan teknologi. Saat ini, 52 kolam pengendapan dengan luas total sekitar 80 hektare dioperasikan untuk menahan dan mengolah air limpasan sebelum dialirkan ke laut.
Air yang akan dibuang dipantau melalui Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING) milik KLHK yang terhubung real-time ke pusat data pemerintah.

Transparansi juga ditunjukkan melalui keterbukaan terhadap penelitian independen dari Universitas Indonesia dan Universitas Khairun Ternate yang mencatat nelayan di Kawasi dan Soligi tetap beroperasi normal dengan hasil tangkapan produktif.
Keberlanjutan sosial menjadi pilar penting dalam strategi Harita Nickel. Melalui program SUTAN (Sentra Pengolahan Ikan Nelayan), perusahaan membantu nelayan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan. Sepanjang 2024, kelompok nelayan SUTAN telah menyalurkan 28,5 ton ikan untuk kebutuhan konsumsi karyawan, menciptakan rantai ekonomi yang stabil.

Bernilai Tambah

Langkah-langkah ini sejalan dengan visi pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan.

"Arahan Presiden sangat jelas, hilirisasi sektor energi adalah jalan menuju nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan," tegasnya.
Bahlil juga menyoroti pentingnya ESG sebagai daya saing industri nikel Indonesia di pasar global. "ESG ini satu-satunya senjata kita supaya diterima di [pasar] Eropa atau Amerika," ujarnya.
Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional. Kebijakan ini memuat tiga pilar utama, yakni inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan, serta konservasi.
Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, menekankan pentingnya penerapan good mining practice untuk menangkal stigma "dirty nickel". Praktik ini mencakup seluruh tahapan pertambangan dari penyelidikan umum hingga pascatambang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, keselamatan, konservasi sumber daya, dan CSR.
Akademisi Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Tri Edhi Budhi Soesilo, menambahkan bahwa standar lingkungan menjadi penentu daya saing produk Indonesia di kancah internasional.

"Indonesia sering disorot dengan isu lingkungan, misalnya dianggap sebagai dirty mining atau dirty nickel. Justru di sinilah tantangan kita: bagaimana memperbaiki praktik lingkungan agar tidak menjadi kelemahan dalam perdagangan,” tuturnya.
Penerapan praktik pertambangan bertanggung jawab (responsible mining) di Indonesia pun menjadi kebutuhan mendesak. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci sukses. Sinergi memastikan manfaat pengelolaan nikel dirasakan secara luas dan berkelanjutan, sesuai prinsip yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. (*)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memanggil 8 perusahaan untuk menyelidiki kayu gelondongan yang tersapu banjir di Sumatra sehingga memperparah kerusakan infrastruktur dan banyaknya korban jiwa.

"Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan data sementara dari citra satelit, perusahaan berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini," kata Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq di DPR RI, Rabu (3/12/2025).

Hanif menyampaikan bahwa pihaknya telah menyurati perusahaan tersebut dan rencananya pemeriksaan dilakukan mulai hari Senin pekan depan.

Dia mengimbau kepada perusahaan yang dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaaan.

Hanif menegaskan, jika ditemukannya unsur pidana dan terbukti melakukan pembalakan liar, maka izin pengelolaan lingkungan akan dicabut.

"Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana," jelasnya.

Tak hanya perusahaan, Hanif juga memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang memberikan izin atau kebijakan pengelolaan lingkungan.

Upaya ditempuh untuk memberikan efek jera dan keadilan agar kedepannya pihak terkait mengedepankan prinsip kehati-hatian

Dari hasil temuan sementara, katanya, ditemukan 50 ribu hektare dari 340 ribu hektare yang dijadikan lahan kering. Pasalnya, lahan kering menganggu penyerapan air hujan dengan intensitas tinggi.

Hanif menuturkan akan meninjau langsung sejumlah titik yang dilanda bencana pekan ini.

Selain itu, dia menggaet sejumlah universitas di wilayah tersebut untuk mengetahui kajian-kajian guna menangani dan memitigasi bencana ke depannya.

"Seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk melakukan kajian detil terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan, setelah analisis bencana ini kepada kami," ujarnya.

Polri Bakal Usut Pelaku

Penyelidikan gelonggongan kayu juga telah diumumkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dia menegaskan akan mengusut perihal kayu gelondongan sisa banjir yang menjadi perhatian publik.

Kapolri akan melakukan langkah penegakan hukum bersama dengan Kementerian Kehutanan jika ditemukan pelanggaran hukum perlindungan hutan.

Kapolri bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan melakukan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan penyelidikan temuan gelondongan kayu yang sudah terkelupas.

Hal itu disampaikan Kapolri dalam konferensi pers bersama di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Rabu (03/12/2025)

“Penegakan hukum terkait masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, AGAM -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan di seluruh daerah. Ia menempatkan evaluasi ini sebagai langkah sistematis untuk menegakkan ketertiban dan mengurangi risiko kerugian bagi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan usai meninjau warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Rabu (3/12/2025).

Bahlil menyampaikan evaluasi izin akan diarahkan pada penegakan standar teknis dan kepatuhan operasional. Ia menekankan pentingnya disiplin perusahaan dalam menjalankan proses pertambangan sesuai koridor yang telah ditetapkan pemerintah.

“Sebagai Menteri ESDM, saya ingin menegaskan tidak akan pandang bulu. Semua perusahaan wajib menaati standar proses pertambangan,” ujarnya, dikutip Kamis (4/12/2025).

Di hadapan para pengungsi, Bahlil menekankan kembali komitmen pemerintah menuntaskan persoalan tambang ilegal. Ia menempatkan pencabutan izin sebagai langkah korektif bagi perusahaan yang tidak tertib menjalankan kewajiban. Arahan tersebut ia tegaskan agar proses evaluasi berjalan terukur dan menghasilkan penertiban yang berdampak nyata.

Langkah evaluasi izin yang dilakukan Dirjen Minerba mencakup peninjauan operasional, legalitas, dan kesesuaian pelaksanaan pertambangan dengan kewajiban teknis. Pemeriksaan diarahkan pada badan usaha yang selama ini dilaporkan beroperasi di luar ketentuan, baik terkait aspek lingkungan maupun pengelolaan sumber daya.

“Kalau dalam evaluasi ditemukan mereka melanggar atau tidak tertib, kami akan ambil tindakan sesuai aturan. Untuk usaha pertambangan yang tidak sesuai standar, saya tidak segan mencabut izinnya,” kata Bahlil.

Gerak pembenahan sektor pertambangan ini berjalan sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya penindakan praktik penambangan ilegal. Instruksi presiden menjadi acuan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dari hulu hingga hilir.

Upaya penertiban juga diperkuat melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), di mana Menteri ESDM menjadi salah satu anggotanya. Satgas tersebut menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan negara yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal dan mengembalikannya ke dalam pengelolaan negara.

Hingga kini, luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali Satgas PKH mencapai 3.312.022,75 hektare. Dari jumlah itu, 915.206,46 hektare telah diserahkan kepada kementerian terkait, terdiri atas 833.413,46 hektare untuk pengelolaan produktif oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dan 81.793,00 hektare sebagai kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Sisanya, seluas 2.398.816,29 hektare, masuk proses administrasi untuk kemudian diserahkan sesuai kewenangan.

Satgas PKH juga menargetkan penertiban 4,2 juta hektare tambang ilegal. Pemerintah menegaskan aset ini harus memberi manfaat langsung kepada negara dan masyarakat. Penegakan hukum dan kolaborasi lintas lembaga menjadi pijakan agar pengelolaan sumber daya alam berjalan dalam koridor kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan.