Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut penambahan pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz akan meningkatkan total bandwidth jaringan bergerak seluler Indonesia dari 452 MHz menjadi 712 MHz.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan saat ini Indonesia memanfaatkan lima pita frekuensi untuk kebutuhan penggelaran jaringan bergerak seluler, yakni 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz, dengan total bandwidth sebesar 452 MHz.

Menurutnya, kelima pita frekuensi tersebut digunakan oleh tiga operator seluler untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap lalu lintas data 4G. Di sisi lain, kebutuhan layanan data berbasis 5G juga terus meningkat seiring akselerasi transformasi digital di berbagai sektor.

Karena itu, Komdigi berharap penambahan dua pita frekuensi baru, yakni 700 MHz dan 2,6 GHz, melalui proses seleksi yang tengah berlangsung dapat mengakselerasi pengembangan jaringan 5G di Indonesia.

“Dengan tambahan kedua pita frekuensi tersebut, kapasitas jaringan bergerak seluler Indonesia khususnya untuk menampung lalu lintas data 4G/5G juga diharapkan akan membesar seiring penambahan total bandwidth menjadi 712 MHz,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Wayan menambahkan peningkatan kapasitas jaringan tersebut juga diperkuat oleh pemanfaatan layanan 5G untuk penyediaan Broadband Wireless Access (BWA) melalui jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) pada pita frekuensi 1,4 GHz yang memiliki bandwidth 80 MHz.

Dia menjelaskan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz telah rampung pada 2025 dan pemenang seleksi telah mulai menyediakan layanan komersial kepada masyarakat pada 2026.

Lebih lanjut, Wayan mengatakan seleksi pita frekuensi 2,6 GHz yang saat ini masih berlangsung juga dibarengi kewajiban bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler yang nantinya ditetapkan sebagai pemenang untuk memperluas jangkauan layanan pita lebar bergerak (mobile broadband) berbasis teknologi 5G.

Menurutnya, kewajiban penyediaan layanan 5G tersebut ditetapkan dengan cakupan minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR).

Wayan mengatakan strategi Komdigi untuk mempercepat implementasi 5G secara nasional tidak hanya dilakukan melalui penambahan spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan. Pemerintah juga berupaya merasionalisasi biaya regulasi (regulatory cost) bagi penyelenggara telekomunikasi yang diimbangi dengan pemerataan infrastruktur jaringan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain itu, Komdigi terus memperkuat infrastruktur jaringan tulang punggung berbasis serat optik, baik di darat maupun kabel bawah laut.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai kendala, antara lain terkait akses perlintasan (right of way), perizinan titik pendaratan kabel (landing point), dan penerapan keterbukaan akses (open access).

“Selain itu, juga dengan terus mendorong efisiensi nasional pada pemanfaatan infrastruktur pasif seperti menara, tiang, dan gorong-gorong [ducting], melalui kolaborasi bersama dengan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah,” kata Wayan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan telekomunikasi bakal memperketat prioritas investasi seiring dengan nilai tukar Rupiah yang terus melemah. Mayoritas infrastruktur telekomunikasi masih impor dari luar negeri.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) sekaligus Director & Chief Regulatory Officer XLSMART Merza Fachys mengatakan industri telekomunikasi tidak pernah berhenti berinvestasi karena operator harus terus meningkatkan kualitas layanan, kapasitas jaringan, dan mengejar perkembangan teknologi.

Namun, dia mengakui lonjakan dolar AS menjadi tantangan berat lantaran sebagian besar investasi industri masih bergantung pada barang impor.

“Ya ini memang satu tantangan berat ketika kita seluruh investasinya masih sebagian besar impor. Sementara semua mata uang di luar sana menguat terhadap rupiah. Ya ini memang tantangan berat,” kata Merza ditemui usai Konferensi Pers Menyambut Pemberlakuan Registrasi Biometrik Secara Penuh yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Karena itu, Merza menilai operator tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan efisiensi dan memperketat prioritas investasi. Menurutnya, investasi harus difokuskan pada upaya yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan dan meningkatkan jumlah pelanggan sebagai sumber utama revenue perusahaan.

Dia juga menekankan investasi perlu diarahkan pada layanan yang mampu meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Jika pelanggan tidak puas terhadap layanan yang diberikan, kondisi tersebut dapat berdampak buruk bagi bisnis operator dalam jangka panjang.

“Oleh sebab itu, itulah hal-hal yang menjadi ukuran investasi yang tepat guna, investasi yang full efisien,” kata Merza.

Selain efisiensi investasi, Merza menyebut operator juga mulai menekan biaya operasional atau operational expenditure (opex). Dia pun berharap kondisi global dan nilai tukar rupiah dapat kembali stabil.

Di tengah tekanan tersebut, Merza menegaskan pengembangan 5G tetap tidak bisa ditunda. Menurutnya 5G bukan lagi sekadar opsi, melainkan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Menurutnya, teknologi tersebut harus terus dikembangkan mengingat implementasi 5G di Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan negara lain, sehingga percepatan pengembangannya perlu segera dilakukan.

“Kita harapkan ini segera kita kebut untuk menuntaskan pengembangan 5G hampir ke seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) juga mengungkapkan tengah menghitung ulang rencana investasi akibat gejolak ekonomi makro dan lonjakan dolar AS yang meningkatkan biaya impor perangkat telekomunikasi.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan sebagian besar investasi infrastruktur jaringan masih bergantung pada komponen impor dengan transaksi berbasis dolar AS, sehingga penyesuaian anggaran dan skala prioritas menjadi langkah yang tidak terhindarkan.

“Karena mungkin investasi kita dalam dolar, ada beberapa yang mungkin hari ini kami sesuaikan. Namun sebetulnya dari sisi market dan kebutuhan pelanggan, internet itu tumbuh terus,” ujar Dian dalam paparan TLKM 30 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Sepanjang 2025, Telkom merealisasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp27,5 triliun atau setara 18,8% dari total pendapatan perseroan. Belanja modal tersebut difokuskan pada investasi yang lebih terarah dan berorientasi pada pengembalian investasi.

Meski harus menyesuaikan rencana capex akibat tekanan kurs, Telkom menilai industri telekomunikasi tetap resilien karena layanan internet telah menjadi kebutuhan primer masyarakat.

Saat ini Telkom fokus memperkuat strategi TLKM 30 yang mencakup perbaikan tata kelola, perampingan anak usaha, optimalisasi nilai bisnis melalui InfraNexia, serta integrasi operasional guna mengurangi tumpang tindih bisnis.

Di sisi lain, perusahaan juga mulai mengalihkan fokus pertumbuhan dari segmen konsumen (B2C) menuju segmen bisnis (B2B). Saat ini kontribusi bisnis Telkom masih didominasi B2C sebesar 70%, sedangkan 30% sisanya berasal dari B2B dan bisnis lainnya.

Perseroan menargetkan komposisi tersebut dapat lebih seimbang pada 2030, didorong oleh pertumbuhan bisnis B2B Infra seperti InfraNexia, Mitratel, Neutra DC, serta bisnis internasional melalui Telin.

“Segmen B2B Infra dan internasional sudah memperlihatkan pertumbuhan yang luar biasa. Untuk yang B2B ICT ini sekarang lagi dimasak supaya ke depannya bisa menjadi sumber pertumbuhan yang baru,” pungkas Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menjadikan pengembangan 5G, artificial intelligence (AI), dan serat optik sebagai fokus utama investasi pada tahun ini di tengah pelemahan nilai rupiah.

Berdasarkan data TradingView, nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 0,53% ke posisi Rp17.879 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan offshore, Jumat (22/5/2026).

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan perusahaan tetap berfokus menghadirkan layanan yang berdampak langsung terhadap pengalaman pelanggan.

Fokus tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas broadband, pengembangan 5G yang lebih selektif dan berbasis kebutuhan, serta pemanfaatan AI untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional.

“Untuk 5G, arah pengembangannya bukan sekadar memperluas cakupan, tetapi memastikan implementasinya relevan di area dengan kebutuhan tinggi dan melayani use case yang nyata,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Jumat (29/5/2026).

Saat ini Telkomsel telah menghadirkan layanan 5G di lebih dari 107 kota/kabupaten dengan lebih dari 6.380 BTS 5G. Fahmi menambahkan Telkomsel terus memperkuat pemanfaatan 5G untuk mendukung berbagai platform AI yang relevan dalam keseharian, seperti Sacred Octagon, ChatGPT, hingga SISCAMLING.

Di saat yang sama, AI juga diprioritaskan untuk memperkuat otomasi jaringan, personalisasi layanan, dan respons layanan pelanggan yang lebih cepat melalui kapabilitas seperti Autonomous Network, Veronika, serta integrasi fitur berbasis AI di MyTelkomsel.

Sementara itu, lanjut Fahmi, penguatan jaringan serat optik tetap penting sebagai fondasi konektivitas rumah, konvergensi fixed-mobile, dan backbone digital jangka panjang. Hal itu sejalan dengan strategi investasi yang lebih disiplin dan tetap diarahkan pada bisnis inti konektivitas digital.

Ke depan, Fahmi menilai peluang pertumbuhan terbesar masih berasal dari layanan digital connectivity, terutama mobile broadband, fixed broadband/fiber, dan layanan konvergensi yang memungkinkan pelanggan tetap terhubung secara seamless baik di rumah maupun saat berada di luar rumah.

Dari sisi bisnis, kondisi tersebut tercermin dari kontribusi digital business yang telah mencapai lebih dari 95% terhadap pendapatan mobile, pertumbuhan trafik data sebesar 15% secara tahunan, serta penetrasi layanan konvergensi yang telah mencapai sekitar 59%.

Selain itu, peluang pertumbuhan juga dinilai kuat pada pengembangan AI-driven services dan enterprise digital solutions, termasuk konektivitas, cybersecurity, dan solusi berbasis data yang semakin dibutuhkan pelaku usaha maupun industri.

“Pada prinsipnya, selain berupaya mewujudkan ekspansi yang setara dan merata, kami pun terus mendorong pertumbuhan yang lebih disiplin, berbasis kualitas, dan diarahkan pada aspek yang manfaatnya paling nyata bagi pelanggan serta paling sehat secara bisnis dalam jangka panjang,” ujar Fahmi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) berpeluang mendapat tambahan spektrum frekuensi baru tahun ini dari pita 700 MHz dan 2,6 GHz. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan bahwa pengumuman pemenang lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz dijadwalkan pada akhir Juli 2026.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengonfirmasi jadwal tersebut. “Kemungkinan [pemenang] di akhir Juli ya, kalau lihat jadwal,” kata Wayan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Wayan menjelaskan, saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti operator yang akan mengikuti lelang. Namun, Komdigi telah mengundang seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Indosat Ooredoo Hutchison, dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart).

Meski demikian, dia menegaskan belum ada kepastian seluruh operator tersebut akan berpartisipasi. “Kami undang tiga-tiganya, tetapi apakah minat atau tidak kan kami belum tahu,” katanya.

Dia memastikan mekanisme lelang tidak akan menggunakan skema pembagian merata, melainkan tetap berbasis seleksi peringkat. Setiap pita frekuensi akan menghasilkan satu pemenang.

“Yang menang rangking satu. Masing-masing spektrum satu pemenang berarti, 700 sama 2,6,” katanya.

Terkait potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Wayan menyebut pihaknya belum dapat memberikan estimasi karena proses lelang masih berjalan.

Adapun mengenai harga dasar lelang, Wayan menyampaikan informasi tersebut telah tercantum dalam dokumen resmi seleksi. Penetapan harga tersebut juga telah melalui masukan dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saat ini, proses lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz telah memasuki tahap pengambilan akun lelang. Peserta sudah dapat mengambil akun sekaligus dokumen seleksi. Wayan menegaskan kedua pita frekuensi akan dilelang secara bersamaan sesuai rencana pemerintah, dengan skema seleksi yang tetap digunakan. Sementara itu, usulan keringanan pembayaran dari pelaku industri belum menjadi fokus pembahasan karena pemerintah masih berkonsentrasi pada tahapan seleksi.

Dia menjelaskan pita 700 MHz akan difokuskan untuk memperluas jangkauan (coverage), sedangkan pita 2,6 GHz untuk meningkatkan kapasitas jaringan, terutama dalam pengembangan 5G.

Respons Industri

Rencana lelang frekuensi ini mendapat respons positif dari pelaku industri. Director and Chief Regulatory Officer XLSmart Merza Fachys berharap tambahan spektrum dapat mendorong percepatan pengembangan 5G.

“Oleh sebab itu, kami termasuk salah satu yang mendorong agar lelang ini agar digelar secepat-cepatnya bahkan dari tahun lalu,” kata Merza.

Merza menilai ekosistem 5G mulai berkembang sejak tahun lalu, seiring meningkatnya adopsi perangkat yang mendukung teknologi tersebut. Dia memperkirakan penetrasi perangkat 5G dapat melampaui 20% hingga mendekati 30%. Dengan kondisi tersebut, menurutnya, layanan 5G sudah semakin relevan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Dia juga menyebut XLSmart terus membangun jaringan 5G secara konsisten sejak merger, dengan cakupan yang mulai terasa baik di kota besar maupun sejumlah kota kecil.

“Walaupun spektrum masih terbatas, kami juga mulai menyiapkan infrastruktur 5G. Dengan spektrum baru, maka kami harapkan akan mempunyai kapasitas dan kualitas yang akan jauh lebih baik,” katanya.

Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur di Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

“Dan ini juga menjadi PR bersama-sama,” kata Buldansyah.

Dia menambahkan industri berharap lelang spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz dapat menghadirkan harga yang kompetitif serta menjadi acuan bagi spektrum lainnya. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya regulasi sehingga lebih efisien bagi operator.

“Bagaimana ini menjadi suatu kesatuan sehingga regulatory cost bisa turun,” katanya.

Sementara itu, Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna melihat penetrasi perangkat 5G di beberapa wilayah Indonesia telah mencapai sekitar 20% bahkan lebih, sehingga menjadi peluang pengembangan jaringan.

“Nah, idealnya, itu dua-duanya berperanan, supaya kita invest kemudian ternyata enggak ada yang pakai, atau pelanggan sudah tumbuh besar, tapi kita belum invest,” katanya.

Indra mengatakan implementasi 5G perlu didorong secara bersama dalam ekosistem. Saat ini, Telkomsel telah menjangkau 107 kota dan kabupaten dengan tingkat implementasi yang berbeda.

“Tapi memang berbeda-beda levelnya. Ada yang kota besar, kemudian ada yang kami mendukung kota-kota yang penunjang. Kemudian ada initial stage, kami memperkenalkan 5G,” katanya.

Dia juga menyoroti tantangan implementasi 5G di Indonesia yang masih bertahap, meskipun ada harapan untuk mencapai koneksi berkecepatan tinggi di masa depan.

“Sekarang mungkin masih bertahap,” katanya.

Head of Government and Industry Relations Ericsson Indonesia Ronni Nurmal menilai spektrum menjadi faktor kunci dalam pengembangan 5G dan AI di Indonesia.

“Spektrum yang akan dirilis 700 dan 2,6 itu akan jadi pilar utama untuk pengembangan dan pengembangan aplikasi dan penetrasi 5G yang optimal di Indonesia,” katanya.

Dia berharap proses lelang dapat berjalan cepat dengan mempertimbangkan aspek keterjangkauan agar biaya regulasi bagi operator dapat ditekan. Dengan demikian, operator terdorong untuk mempercepat pembangunan jaringan. Menurutnya, 5G, AI, dan cloud merupakan pilar utama dalam pengembangan digitalisasi di Indonesia.

Sebelumnya, Komdigi telah membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk jaringan seluler pada 23 April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk mempercepat pemerataan akses internet berkecepatan tinggi.

Total spektrum yang dilelang mencapai 260 MHz, terdiri atas pita 700 MHz sebesar 70 MHz (2x35 MHz) dan pita 2,6 GHz sebesar 190 MHz.

“Pemenang seleksi memikul tanggung jawab besar dalam memperkuat infrastruktur digital. Peserta terpilih wajib menyelenggarakan layanan minimal standar 4G/LTE pada desa atau kelurahan yang telah masuk dalam target pembangunan pemerintah,” tulis Komdigi, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, pemenang seleksi diwajibkan mengimplementasikan teknologi 5G di wilayah yang akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital. Penggunaan pita 2,6 GHz untuk 5G diperkirakan mampu menghadirkan kecepatan unduh hingga 10 kali lipat dibandingkan 4G.

Dari sisi finansial, pemenang seleksi harus membayar biaya izin awal (up-front fee) serta biaya izin tahunan berupa BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagai bagian dari PNBP.

Secara teknis, terdapat kewajiban mitigasi interferensi. Pada pita 700 MHz, operator harus mengantisipasi gangguan terhadap perangkat televisi digital, sedangkan pada pita 2,6 GHz operator wajib mencegah interferensi dengan sistem radiolokasi meteorologi dan layanan lain di pita S-band.

Komdigi menegaskan proses seleksi akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum guna mendorong penguatan infrastruktur digital serta pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengusulkan agar operator seluler dengan jumlah pelanggan terbanyak mendapatkan tambahan frekuensi, terutama untuk mendukung pengembangan jaringan 5G ke depan.

Tanggapan rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggelar lelang frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz pada tahun ini.

Vice President Global Network Operation Telkomsel Juanita Erawati memastikan Telkomsel akan mengikuti lelang frekuensi tersebut. Namun, menurutnya, mekanisme lelang seharusnya tidak semata-mata ditentukan oleh penawaran harga tertinggi.

Juanita menilai operator dengan basis pelanggan yang besar semestinya memperoleh alokasi spektrum yang lebih luas.

“Kami melihat dari sisi pelanggan ya, experience pelanggan, harusnya yang pelanggannya banyak mendapatkan spektrum lebih banyak. Logikanya gitu kan,” kata Juanita di Kantor Telkomsel, Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan apabila operator seluler dengan jumlah pelanggan terbanyak tidak memperoleh spektrum tambahan, maka akan kesulitan dalam melayani kebutuhan pelanggannya.

Meski demikian, Juanita menegaskan bahwa untuk pengembangan 5G, Telkomsel saat ini masih menunggu kesiapan ekosistem yang mencakup device, network, application (DNA).

Menurutnya, kesiapan tersebut terutama masih terkendala dari sisi perangkat. Sebagaimana diketahui, penetrasi smartphone 5G di Indonesia saat ini masih terbatas, yakni baru sekitar 10%.

Juanita mengkhawatirkan investasi 5G menjadi tidak sepadan karena adopsi perangkat yang masih rendah. Dari sudut pandang operator, kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap pengembalian investasi.

Bahkan, dia menilai pengembangan 5G berpotensi mengganggu layanan pelanggan 4G apabila spektrum yang digunakan harus dialihkan untuk 5G. Kendati demikian, Juanita mengakui adanya pertumbuhan pengguna 5G, meskipun belum signifikan. Dia juga menyampaikan Telkomsel sebenarnya lebih mendorong pelanggan untuk beralih ke 5G.

“Kenapa? Karena, kalau ini semakin banyak populasi BTS 5G, harga akan turun. 5G itu lebih stabil, lebih bagus, dan spektrumnya lebih gede, itu lebih nyaman. Pelanggan pun harusnya lebih nyaman,” katanya.

Dia menegaskan pihaknya pada dasarnya sangat antusias untuk mengembangkan layanan 5G. “Tapi balik lagi, populasi device-nya itu ada nggak sih?” ungkapnya.

Juanita mengatakan biasanya pengguna yang beralih dari 4G ke 5G memiliki tingkat pemakaian yang lebih tinggi dengan payload yang lebih besar. Namun, menurutnya, kapasitas spektrum yang tersedia saat ini masih terbatas.

Oleh karena itu, Telkomsel terus mendorong pemerintah untuk memberikan tambahan spektrum agar pelanggan dapat menikmati layanan dengan lebih nyaman.

Juanita mengatakan apabila spektrum yang tersedia terbatas, operator harus menambah lebih banyak perangkat keras.

“Kalau nambah banyak, berarti investasinya lebih gede,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) masih mencermati ketentuan dalam perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Salah satu ketentuan tersebut mengharuskan Indonesia berkonsultasi dengan AS sebelum menandatangani perjanjian perdagangan digital dengan negara lain yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan AS.

Ketentuan ini dinilai berpotensi memengaruhi arah pengembangan infrastruktur telekomunikasi nasional, khususnya jaringan generasi kelima (5G) ke depan. Saat ini, infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G di Indonesia diketahui mayoritas bekerja sama dengan perusahaan teknologi asal China.

Head of External Communications XLSmart Henry Wijayanto mengatakan pihaknya belum dapat memberikan tanggapan lebih lanjut karena masih mencermati substansi ketentuan tersebut.

“Kami masih mencermati dan mengkaji terlebih dahulu hal perkembangan tersebut, sehingga belum bisa memberikan tanggapan lebih lanjut,” kata Henry kepada Bisnis pada Selasa (24/2/2026).

Dengan adanya ketentuan ART tersebut, pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai tidak menutup kemungkinan pengembangan infrastruktur 5G hingga 6G ke depan akan diarahkan menggunakan teknologi asal AS.

Menurut Kamilov, terdapat kecenderungan perlindungan kepentingan bisnis Amerika Serikat di Indonesia melalui ART.

Dampaknya, pelaku usaha dan teknologi dari negara non-AS berpotensi tertekan, termasuk penggunaan perangkat yang saat ini banyak berasal dari China. Ke depan, perangkat-perangkat tersebut dikhawatirkan justru menjadi hambatan dalam ekosistem infrastruktur nasional.

“Artinya Amerika mengambil keuntungan dari ART yang dibuat ini. Karena kita otomatis memberi pelindungan khusus buat mereka,” kata Kamilov saat dihubungi.

Lebih lanjut, Kamilov berpandangan ketentuan ART tidak lagi relevan jika ditinjau dari sisi infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur merupakan kebutuhan dasar bagi kemajuan suatu negara, namun justru dijadikan objek perlindungan kepentingan asing.

Dia juga menyoroti kebijakan pengawasan investasi yang dinilai terlalu jauh hingga ke level bawah, sehingga berpotensi menghambat kompetisi dan membuat industri digital nasional stagnan.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyoroti tekanan yang dihadapi industri telekomunikasi nasional akibat kenaikan biaya spektrum yang signifikan dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena “gunting finansial”, yakni ketika beban biaya meningkat tajam di tengah penurunan pendapatan rata-rata per pengguna (average revenue per user/ARPU).

Sarwoto mengungkapkan, data menunjukkan biaya spektrum meningkat lebih dari 500% sepanjang periode 2010–2023. Pada saat yang sama, ARPU industri justru turun hingga 48%.

“Hari ini itu biaya spektrum itu naik besar sekali, sedangkan pendapatan per users itu turun,” kata Sarwoto dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut mendorong operator melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk konsolidasi. Dia menilai pengurangan jumlah operator dari 11 menjadi tujuh, kemudian dari tujuh menjadi tiga, merupakan bentuk adaptasi terhadap tekanan industri.

Dia menjelaskan bahwa konsolidasi dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi industri yang perlu “digunting”, dengan harapan merger dapat menciptakan efisiensi agar perusahaan dapat bertahan. Dia juga menyinggung bahwa terdapat merger yang dinilainya sudah jelas arahnya.

Sarwoto turut menyoroti pentingnya pemanfaatan spektrum untuk pengembangan 5G, khususnya dalam mendukung use case baru seperti machine to machine dan internet of things (IoT). Dia menegaskan bahwa 5G bukan sekadar kelanjutan dari teknologi sebelumnya, melainkan memiliki perbedaan use case dan karakteristik teknis, termasuk kemampuan beroperasi di berbagai frekuensi, kecepatan yang jauh lebih tinggi, serta latensi yang lebih rendah.

“Dan bahkan ada yang berpendapat 5G juga sangat cocok untuk IOT. IOT itu bukan komunikasi antara person to person. IOT itu komunikasi antara machine to machine,” kata Sarwoto.

Dia menilai, apabila tekanan finansial dapat diatasi dan spektrum 5G dapat digelar secara optimal, operator akan terdorong masuk ke model bisnis beyond connectivity dengan menawarkan layanan machine to machine.

Dia menyampaikan bahwa dengan kondisi tersebut, potensi pasar tidak lagi terbatas pada jumlah penduduk.

Lebih lanjut, Sarwoto mengusulkan pendekatan baru dalam pengelolaan spektrum, termasuk peningkatan peran negara sebagai investor strategis.

Dia menilai skema tersebut dapat menjadi alternatif dibandingkan hanya mengandalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor frekuensi. Menurut dia, jika negara berperan sebagai investor strategis, maka akan terbangun hubungan kemitraan yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang, bukan semata penarikan tarif.

Dia juga mencontohkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel agar investasi spektrum dapat menyesuaikan dengan keekonomian layanan. Dia mengusulkan agar pembayaran tidak dilakukan seluruhnya di awal, melainkan dapat dialihkan hingga keekonomian layanan tercapai, sehingga negara tidak hanya menarik PNBP, tetapi juga berperan sebagai investor.

Selain itu, Mastel mencatat rasio biaya spektrum terhadap pendapatan industri di Indonesia mencapai 12,2%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia Pasifik sebesar 8,7% dan global sebesar 7,0%.

Mastel juga mengingatkan potensi risiko “winner’s curse” dalam lelang frekuensi, yakni kondisi ketika pemenang lelang menghadapi tekanan keuangan akibat tingginya biaya perolehan spektrum sehingga memengaruhi kemampuan pembangunan jaringan.

Di sisi lain, Mastel menyoroti potensi ekonomi digital Indonesia yang dinilai masih besar, dengan proyeksi tambahan produk domestik bruto (PDB) periode 2024–2030 mencapai US$41 miliar atau sekitar Rp640 triliun.

Sarwoto menegaskan, tanpa perubahan pendekatan kebijakan dan model pengelolaan spektrum, tekanan terhadap industri berpotensi menghambat percepatan transformasi digital nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pengembangan jaringan 5G di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi ketersediaan spektrum frekuensi.

Saat ini jaringan 5G di Indonesia masih 10%, sementara itu negara tetangga, Malaysia, disebut telah mencapai 80%.

Heru mengatakan alokasi frekuensi yang digunakan saat ini masih memanfaatkan spektrum lama sehingga kinerja layanan 5G belum dapat berjalan secara maksimal.

“Memang 5G itu kan butuh frekuensi yang cukup besar ya, ada yang mengatakan 50 MHz, ada bahkan 100 untuk optimal, tapi memang kebutuhan frekuensinya lebih besar dibanding 4G,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

Heru menuturkan, kondisi tersebut membuat layanan 5G yang ada saat ini belum menunjukkan kecepatan optimal sebagaimana mestinya.

Heru menambahkan , sejumlah pita frekuensi yang seharusnya dapat digunakan untuk layanan 5G belum sepenuhnya tersedia.

“Kalau kita melihat 3G, 4G pada saat itu, itu butuh dua tahun udah bisa langsung lari gitu ya. Nah 5G ini rumahnya aja belum ada, sehingga persoalan untuk memberikan rumah 5G ini menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pemerintah kini mulai menyiapkan pelelangan spektrum baru seperti di frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Selain persoalan spektrum, tingginya regulatory cost atau biaya regulasi juga menjadi beban bagi operator seluler.

Heru mengatakan , operator seluler keberatan dengan biaya regulasi yang dinilai cukup tinggi. Karena itu, jika nantinya frekuensi 5G dilelang, para operator berharap harga acuan yang ditetapkan pemerintah tidak terlalu mahal agar beban biaya tersebut tidak semakin besar.

Menurut dia, pelepasan spektrum 5G ke operator dengan harga terjangkau harus dibarengi dengan pemantauan pembangunan infrastruktur dan penetapan target yang jelas oleh pemerintah.

Heru juga menekankan pentingnya pengembangan use case atau penerapan konkret teknologi 5G agar manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat dan industri.

“Karena persoalan 5G di banyak negara itu kan use case. Kalaupun misalnya di Indonesia use case yang mungkin hanya data, untuk kuota, untuk kecepatan segala macam, untuk menonton video apa gitu, tapi kan memang kita berharap ada use case yang lebih juga bermanfaat bagi masyarakat, bagi industri misalnya,” tuturnya.

Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

“Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.