Bisnis.com, JAKARTA — Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI telah menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri kepada Komisi VII.

Rancangan regulasi itu sendiri telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR dan masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas.

Lantas, bagaimana gambaran naskah akademik dan draf RUU yang digadang-gadang menjadi solusi atas berbagai persoalan pengembangan kawasan industri yang selama ini menghambat realisasi investasi?

Kepala BKD DPR Bayu Dwi Anggono mengatakan, penyempurnaan RUU dilakukan dengan mengakomodasi masukan Komisi VII DPR yang kemudian dikelompokkan ke dalam 12 klaster pengaturan. Seluruh klaster tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih pasti tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

"Kami sudah klaster menjadi 12 isu utama. Dari 12 masukan ini kami kemudian buat dalam matriks sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap materi, bagaimana tanggapan kami dan bagaimana tindak lanjut yang kami lakukan di dalam RUU," kata Bayu dalam paparannya, Selasa (23/6/2026).

Salah satu fokus utama adalah pemberian kemudahan dan dukungan bagi investasi. BKD menambahkan pengaturan mengenai hak guna bangunan (HGB) bagi kawasan industri yang masuk kategori investasi besar maupun Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam skema tersebut, kawasan industri dapat memperoleh HGB hingga 30 tahun dan diperpanjang paling lama 50 tahun sebagai bentuk kepastian bagi investor yang menanamkan modal jangka panjang.

Selain itu, RUU juga memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan dengan mengatur mekanisme perpanjangan HGB, pengelolaan lahan, hingga kewenangan pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah praktik spekulasi lahan di calon kawasan industri.

Pada sisi perizinan, BKD mengusulkan seluruh proses penyelenggaraan perizinan kawasan industri dilakukan melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik sehingga proses investasi menjadi lebih cepat, sederhana, dan terukur.

Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, BKD juga menawarkan tiga alternatif desain kelembagaan pengelola kawasan industri, yakni badan koordinatif lintas kementerian yang dipimpin presiden, badan di bawah kementerian, atau lembaga mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di samping memberikan kepastian bagi investor, RUU juga memasukkan berbagai ketentuan yang bertujuan menciptakan iklim investasi berkelanjutan. Pelaku usaha yang menerapkan industri hijau dan industri halal, misalnya, akan memperoleh insentif fiskal maupun nonfiskal dari pemerintah.

RUU juga mengatur pengembangan kawasan industri hijau sebagai salah satu tipe kawasan industri nasional sekaligus memperkuat pengawasan berbasis risiko dalam penyelenggaraan kawasan industri.

Kewajiban Memberdayakan Tenaga Kerja Lokal

Aspek sosial turut menjadi perhatian dalam naskah akademis dan draf RUU Kawasan Industri. BKD mengatur kewajiban perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan, memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri, serta memperluas pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat masuk dalam rantai pasok industri nasional.

“Sebagai sebuah mandatoris, ketika sudah dilakukan pembangunan perangkat kerja industri, maka masyarakat atau perangkat kerja lokal itu diikutsertakan," sebut Bayu.

Apabila tenaga kerja lokal belum memenuhi kualifikasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha diwajibkan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, serta pemagangan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Selain itu, perusahaan kawasan industri juga diwajibkan melaksanakan program pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada aspek lingkungan, BKD mempertegas kewajiban perusahaan memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk memenuhi persyaratan pengelolaan limbah B3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara insentif, pembekuan izin hingga pencabutan izin usaha.

Bayu menambahkan penyempurnaan substansi tersebut turut mengubah struktur RUU Kawasan Industri dari semula 15 bab menjadi 18 bab. Penambahan itu mencakup pengaturan mengenai rencana pembangunan kawasan industri nasional, infrastruktur, insentif, kelembagaan, pengembangan UMKM, hingga peran serta masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri mengarah pada penguatan perlindungan masyarakat di sekitar kawasan industri melalui kewajiban bagi perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.

Ketua Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono mengatakan substansi tersebut dimasukkan ke dalam draf RUU sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan Komisi VII DPR agar masyarakat di sekitar kawasan industri memperoleh manfaat langsung dari investasi yang masuk.

Pada Pasal 27 di beleid tersebut mengatur bahwa pembangunan kawasan industri harus melibatkan masyarakat sekitar, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan.

"Sebagai sebuah mandatori, ketika sudah dilakukan pembangunan perangkat kerja industri, maka masyarakat atau perangkat kerja lokal itu diikutsertakan," tutur Bayu dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU Kawasan Industri bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Selain itu, perusahaan kawasan industri maupun perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan industri diwajibkan mengutamakan tenaga kerja lokal yang berdomisili di sekitar kawasan sesuai kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan.

Apabila kompetensi tenaga kerja lokal belum memenuhi kebutuhan industri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun pelaku usaha diwajibkan menyelenggarakan program peningkatan kapasitas.

"Ini jalan keluar ketika kemudian kualifikasinya belum kemudian terpenuhi," tutur Bayu.

Di sisi lain, DPR juga memperkuat ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui kewajiban perusahaan melaksanakan program pengembangan masyarakat (community development).

"Perusahaan kawasan industri wajib melaksanakan program-program pengembangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Bayu.

RUU ini turut memperluas pengaturan mengenai pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Pengembangan IKM di kawasan industri diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok industri, sekaligus mendorong pelibatan masyarakat sekitar dalam aktivitas ekonomi kawasan industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI bergeliat membangun sinergi agar kawasan industri Indonesia mampu meraup investasi dari investor global.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan bahwa Kemenlu tengah mendorong pengembangan industri nasional yang berkelas dunia melalui investasi yang ditopang ease of doing business atau kemudahan bagi pengusaha untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan bisnis di suatu negara.

Pada akhir tahun lalu, Kemenlu misalnya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian serta Himpunan Kawasan Industri (HKI).

“Dengan kesepahaman ini, diharapkan upaya perwakilan Indonesia dalam menarik investasi lebih terarah dan efisien bagi calon investor,” kata Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi juga dijalankan dengan berorientasi pada value creation dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perlu adanya dukungan institusional yang kuat. Oleh karena itu, Kemenlu membentuk direktorat jenderal baru bernama Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (Ditjen HEKSP).

Dalam mendongkrak investasi, Kemenlu kemudian berperan sebagai strategic enabler dan bottlenecking berbagai isu ekonomi yang krusial. Dengan begitu, diplomasi ekonomi jadi aksi kolektif yang terukur dan terarah dalam mendukung kepentingan nasional.

Langkah-langkah itu dilakukan sebagai upaya Kemenlu terlibat dalam mendongkrak target pertumbuhan ekonomi 8%. Di sektor industri, khususnya kawasan industri akan terdapat multiplier effect dalam mendukung sektor-sektor lain.

Sebelumnya, mengacu data Kementerian Perindustrian, realisasi investasi kawasan industri mencapai Rp6.744 triliun pada 2025, naik 9,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, tenaga kerja yang terserap mencapai 2,35 juta pekerja dan 11.970 perusahaan/tenant kawasan industri.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menilai tahun 2025 dipandang bukan sekadar periode pencapaian, melainkan fase penguatan daya tahan, evaluasi kebijakan, serta penataan ulang strategi guna menyongsong 2026 yang sarat peluang sekaligus tantangan.

Sepanjang 2025, arus investasi kembali menunjukkan tren positif. Investor dari Jepang, Singapura, China, Korea, hingga Rusia dan Eropa Timur tercatat aktif menjajaki peluang, terutama di sektor baterai dan kendaraan listrik, logistik modern, energi terbarukan, pusat data, serta manufaktur berteknologi tinggi.

Sejumlah koridor industri utama seperti Kepulauan Riau (Batam–Bintan–Karimun), Jawa Barat (Bekasi–Karawang–Purwakarta–Subang), Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi tujuan utama, seiring meningkatnya kesiapan infrastruktur dan dukungan kebijakan pemerintah.

HKI sendiri memprediksi realisasi investasi di Indonesia tahun ini akan terdongkrak dengan kawasan industri sebagai motor penggerak. Akhmad menjelaskan peran kawasan industri kini telah berevolusi melampaui fungsi tradisional sebagai lokasi manufaktur.

“Kawasan industri telah berkembang menjadi ekosistem masa depan, tempat bertemunya teknologi, logistik, energi, dan sumber daya manusia. Apa yang dibangun di 2025 menjadi pijakan penting untuk melaju lebih cepat pada 2026,” kata Ma’ruf dalam keterangan resminya, pada awal tahun ini (2/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meyakini 44 kawasan industri yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% dengan sejumlah syarat perbaikan regulasi.

Pemerintah melalui Permenko Perekonomian Nomor 16/2025 telah menetapkan 44 PSN kawasan industri. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat investasi, membuka lapangan kerja baru, dan jadi motor pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menilai penetapan itu sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendorong industrialisasi dan pemerataan pembangunan ke luar Jawa.

“Dengan status PSN, kawasan industri memperoleh dukungan lintas kementerian dan kemudahan perizinan yang signifikan. Ini akan memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan memperkuat daya saing industri nasional,” kata Ma’ruf dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

Menurut Ma’ruf, status PSN tak hanya memberikan kepastian hukum dan percepatan realisasi investasi, tetapi juga memastikan dukungan infrastruktur industri lebih terarah di berbagai daerah.

Oleh karena itu, HKI meminta agar koordinasi antar kementerian dan lembaga diperkuat, terutama soal perizinan, pembebasan lahan, dan penyediaan infrastruktur dasar.

“Pemerintah sudah memberikan arah yang jelas dengan menetapkan 44 kawasan industri sebagai PSN. Sekarang saatnya seluruh pemangku kepentingan bersinergi agar investasi benar-benar bergerak dan menyerap tenaga kerja secara nyata,” ujarnya.

Namun, HKI juga mengingatkan masih ada sejumlah persoalan teknis di lapangan yang perlu diselesaikan bersama. Pertama, sinkronisasi tata ruang dan status lahan, terutama kawasan yang masih menunggu finalisasi RDTR.

Kedua, keterlambatan perizinan lintas sektor, termasuk AMDAL dan perizinan lingkungan lainnya. Ketiga, keterbatasan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, gas, air baku, dan konektivitas logistik.

Terakhir, kepastian insentif fiskal dan nonfiskal, khususnya bagi kawasan industri di luar Jawa. Pihaknya optimistis apabila hambatan tersebut diatasi dengan koordinasi lintas instansi yang solid, maka kawasan industri PSN akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus pendorong ekspor bernilai tambah.

“HKI tetap berkomitmen memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan melalui advokasi kebijakan dan kolaborasi dengan pemerintah serta mitra internasional,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengembang lahan kawasan industri di Indonesia seperti KIJA, DMAS, dan SSIA berpotensi meraih berkah di tengah ambisi Presiden Prabowo Subianto yang terus memacu penguatan industrialisasi dan penghiliran dalam upaya mengoptimalkan laju perekonomian nasional.

Terlebih, kinerja pasar kawasan industri di Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang kuartal I/2026, yang tecermin dari besarnya angka penyerapan lahan di sejumlah daerah strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengelola kawasan industri mulai meramu strategi baru untuk menjaga daya tarik investasi di tengah memanasnya ketegangan geopolitik yang memicu ketidakpastian global. Situasi tersebut turut menekan arus investasi dan memperbesar kehati-hatian investor dalam menempatkan modalnya.

Di sisi lain, kondisi ini justru dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat daya saing kawasan melalui penguatan insentif, peningkatan layanan, serta percepatan pembangunan infrastruktur guna menangkap peluang relokasi investasi dari negara-negara terdampak konflik.