Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI bergeliat membangun sinergi agar kawasan industri Indonesia mampu meraup investasi dari investor global.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan bahwa Kemenlu tengah mendorong pengembangan industri nasional yang berkelas dunia melalui investasi yang ditopang ease of doing business atau kemudahan bagi pengusaha untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan bisnis di suatu negara.

Pada akhir tahun lalu, Kemenlu misalnya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian serta Himpunan Kawasan Industri (HKI).

“Dengan kesepahaman ini, diharapkan upaya perwakilan Indonesia dalam menarik investasi lebih terarah dan efisien bagi calon investor,” kata Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi juga dijalankan dengan berorientasi pada value creation dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perlu adanya dukungan institusional yang kuat. Oleh karena itu, Kemenlu membentuk direktorat jenderal baru bernama Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (Ditjen HEKSP).

Dalam mendongkrak investasi, Kemenlu kemudian berperan sebagai strategic enabler dan bottlenecking berbagai isu ekonomi yang krusial. Dengan begitu, diplomasi ekonomi jadi aksi kolektif yang terukur dan terarah dalam mendukung kepentingan nasional.

Langkah-langkah itu dilakukan sebagai upaya Kemenlu terlibat dalam mendongkrak target pertumbuhan ekonomi 8%. Di sektor industri, khususnya kawasan industri akan terdapat multiplier effect dalam mendukung sektor-sektor lain.

Sebelumnya, mengacu data Kementerian Perindustrian, realisasi investasi kawasan industri mencapai Rp6.744 triliun pada 2025, naik 9,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, tenaga kerja yang terserap mencapai 2,35 juta pekerja dan 11.970 perusahaan/tenant kawasan industri.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menilai tahun 2025 dipandang bukan sekadar periode pencapaian, melainkan fase penguatan daya tahan, evaluasi kebijakan, serta penataan ulang strategi guna menyongsong 2026 yang sarat peluang sekaligus tantangan.

Sepanjang 2025, arus investasi kembali menunjukkan tren positif. Investor dari Jepang, Singapura, China, Korea, hingga Rusia dan Eropa Timur tercatat aktif menjajaki peluang, terutama di sektor baterai dan kendaraan listrik, logistik modern, energi terbarukan, pusat data, serta manufaktur berteknologi tinggi.

Sejumlah koridor industri utama seperti Kepulauan Riau (Batam–Bintan–Karimun), Jawa Barat (Bekasi–Karawang–Purwakarta–Subang), Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi tujuan utama, seiring meningkatnya kesiapan infrastruktur dan dukungan kebijakan pemerintah.

HKI sendiri memprediksi realisasi investasi di Indonesia tahun ini akan terdongkrak dengan kawasan industri sebagai motor penggerak. Akhmad menjelaskan peran kawasan industri kini telah berevolusi melampaui fungsi tradisional sebagai lokasi manufaktur.

“Kawasan industri telah berkembang menjadi ekosistem masa depan, tempat bertemunya teknologi, logistik, energi, dan sumber daya manusia. Apa yang dibangun di 2025 menjadi pijakan penting untuk melaju lebih cepat pada 2026,” kata Ma’ruf dalam keterangan resminya, pada awal tahun ini (2/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meyakini 44 kawasan industri yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% dengan sejumlah syarat perbaikan regulasi.

Pemerintah melalui Permenko Perekonomian Nomor 16/2025 telah menetapkan 44 PSN kawasan industri. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat investasi, membuka lapangan kerja baru, dan jadi motor pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menilai penetapan itu sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendorong industrialisasi dan pemerataan pembangunan ke luar Jawa.

“Dengan status PSN, kawasan industri memperoleh dukungan lintas kementerian dan kemudahan perizinan yang signifikan. Ini akan memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan memperkuat daya saing industri nasional,” kata Ma’ruf dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

Menurut Ma’ruf, status PSN tak hanya memberikan kepastian hukum dan percepatan realisasi investasi, tetapi juga memastikan dukungan infrastruktur industri lebih terarah di berbagai daerah.

Oleh karena itu, HKI meminta agar koordinasi antar kementerian dan lembaga diperkuat, terutama soal perizinan, pembebasan lahan, dan penyediaan infrastruktur dasar.

“Pemerintah sudah memberikan arah yang jelas dengan menetapkan 44 kawasan industri sebagai PSN. Sekarang saatnya seluruh pemangku kepentingan bersinergi agar investasi benar-benar bergerak dan menyerap tenaga kerja secara nyata,” ujarnya.

Namun, HKI juga mengingatkan masih ada sejumlah persoalan teknis di lapangan yang perlu diselesaikan bersama. Pertama, sinkronisasi tata ruang dan status lahan, terutama kawasan yang masih menunggu finalisasi RDTR.

Kedua, keterlambatan perizinan lintas sektor, termasuk AMDAL dan perizinan lingkungan lainnya. Ketiga, keterbatasan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, gas, air baku, dan konektivitas logistik.

Terakhir, kepastian insentif fiskal dan nonfiskal, khususnya bagi kawasan industri di luar Jawa. Pihaknya optimistis apabila hambatan tersebut diatasi dengan koordinasi lintas instansi yang solid, maka kawasan industri PSN akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus pendorong ekspor bernilai tambah.

“HKI tetap berkomitmen memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan melalui advokasi kebijakan dan kolaborasi dengan pemerintah serta mitra internasional,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengelola kawasan industri mulai meramu strategi baru untuk menjaga daya tarik investasi di tengah memanasnya ketegangan geopolitik yang memicu ketidakpastian global. Situasi tersebut turut menekan arus investasi dan memperbesar kehati-hatian investor dalam menempatkan modalnya.

Di sisi lain, kondisi ini justru dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat daya saing kawasan melalui penguatan insentif, peningkatan layanan, serta percepatan pembangunan infrastruktur guna menangkap peluang relokasi investasi dari negara-negara terdampak konflik.