Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pertumbuhan penerimaan pajak pada Februari 2026 tembus di atas 30% melanjutkan tren pada bulan sebelumnya.

Tren pertumbuhan itu ditopang oleh kinerja positif 4 sektor utama penerimaan pajak antara lain industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, serta pertambangan yang menyumbang 74% dari keseluruhan penerimaan pajak Februari 2026 yang mencapai Rp245,1 triliun.

"Pendapatan penerimaan pajak kita secara sektoral empat sektor utama 74% terhadap seluruh penerimaan pajak semua confirmed meningkat," terang Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Secara rinci, penerimaan pajak dari industri pengolahan sampai dengan 28 Februari 2026 tumbuh 17,7% (yoy) secara bruto, sedangkan secara neto 16,6% (yoy). Nilai penerimaan pajak brutonya yakni Rp100,1 triliun atau 29,7% terhadap total penerimaan.

Dalam paparannya, pertumbuhan pajak sektor manufaktur itu didorong oleh subsektor industri pengolahan tembakau dan barang kimia lainnya karena adanya penjualan sejumlah lini bisnis.

Kemudian, pajak dari sektor perdagangan tumbuh secara bruto 13,2% (yoy) dari secara neto hingga 121,1% (yoy). Nilai brutonya yakni Rp83,2 triliun atau 24,7% terhadap total penerimaan. Hal ini didorong oleh perdagangan besar khusus dan perdagangan online sejalan dengan tren belanja online.

Selanjutnya, penerimaan pajak dari sektor keuangan dan asuransi tumbuh bruto 4,1% (yoy) secara bruto dan 7,6% (yoy) secara neto. Nilai brutonya mencapai Rp32,4 triliun atau 9,6% terhadap total penerimaan berkat aktivitas penunjang jasa keuangan.

Lalu, penerimaan dari sektor pertambangan tumbuh paling rendah untuk bruto yakni 1,5% (yoy) dan 11,5% (yoy) untuk neto. Nilai brutonya mencapai Rp33,8 triliun atau berkontribusi 10%.

Pertumbuhan penerimaan pajak pertambangan didorong oleh migas karena adanya perubahan administrasi setoran PPN DN. "Pertambangan agak lebih sedikit bruto karena ada beberapa perubahan harga [komoditas]," terang Suahasil.

Dari sisi jenis pajak, keseluruhan tumbuh baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Pertumbuhan tertinggi berada pada PPN dan PPnBM yakni sebesar 97,4% (yoy), atau terkumpul Rp85,9 triliun.

Suahasil menilai peningkatan setoran PPN dan PPnBM menunjukkan bahwa terjadi aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, secara keseluruhan penerimaan pajak neto Februari 2026 terkumpul Rp245,1 triliun atau Rp57 triliun lebih tinggi dari Februari 2025 yang sebesar Rp188 triliun. "Itu betul-betul cash yang masuk. Karena ada tambahan cash yang masuk belanja negara bisa jadi lebih cepat," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Momentum mudik Lebaran 2026 dinilai menjadi akselerator ekonomi Kalimantan Timur yang paling dinanti di tengah tekanan inflasi yang mencapai 3,76% secara tahunan (year-on-year/yoy), bahkan 4,33% untuk Kota Samarinda.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Putri Amanda Nurrahmadani menyatakan perputaran uang dalam waktu singkat selama periode mudik diprediksi mampu menggerakkan roda ekonomi rakyat, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung konsumsi domestik.

"Dari sudut pandang pelaku usaha di Kalimantan Timur, mudik lebaran masih menjadi salah satu penggerak ekonomi musiman yang penting bagi daerah tujuan. Arus pemudik membawa peningkatan konsumsi rumah tangga dalam waktu singkat dan langsung sehingga terjadi perputaran uang yang cepat di sektor perdagangan, kuliner, transportasi lokal dan jasa," kata Putri dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026).

Dia mengatakan, kondisi ekonomi Kaltim saat ini tengah menghadapi tantangan ganda, yaitu inflasi tinggi dan lonjakan biaya transportasi akibat ketegangan geopolitik di Selat Hormuz.

Berbeda dengan stimulus fiskal yang memerlukan proses birokratis panjang, momentum Lebaran memberikan dampak langsung dan terukur.

Dia mengungkapkan bahwa efek ekonomi Lebaran jauh lebih menyebar ke pelaku usaha kecil-menengah.

"Efek ekonomi lebaran itu relatif lebih menyebar ke UMKM dibandingkan sektor besar. Karena banyak perputaran uang justru terjadi di warung, usaha katering kecil, jasa transportasi lokal hingga pedagang musiman," tutur dia.

Sementara itu, Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kalimantan Timur Reza Fadillah menyebutkan bagi organisasi pengusaha daerah lebaran tetap menjadi stimulus ekonomi rakyat yang paling konkret.

Dia memaparkan berdasarkan pengalaman dunia usaha di Kaltim, ada empat sektor yang paling cepat merespons momentum Lebaran.

Pertama, perdagangan ritel dan pasar tradisional yang langsung merasakan lonjakan permintaan kebutuhan rumah tangga menjelang hari raya.

Kedua, sektor makanan-minuman dan UMKM kuliner yang menjadi responder tercepat.

"Sektor ini paling cepat merespons karena begitu berkumpul keluarga besar kan kebanyakan pesan makanan langsung jadi ya, atau menikmati makanan kuliner, karena masa liburan, masa silaturahmi dan sebagainya," paparnya.

Ketiga, transportasi dan logistik, mulai dari transportasi udara, darat, jasa travel, hingga rental kendaraan yang mengalami lonjakan permintaan signifikan.

Keempat, akomodasi dan pariwisata lokal, terutama di kota-kota seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang yang menjadi titik kumpul keluarga.

Menariknya, Reza mengungkapkan terdapat perbedaan antara Kaltim dengan provinsi lain mengenai karakteristik uniknya sebagai daerah dengan mobilitas ekonomi dua arah.

Benua Etam tidak hanya menjadi tujuan mudik, tetapi juga sumber pekerja sektor strategis seperti tambang, konstruksi, dan logistik yang tersebar ke berbagai provinsi.

Menurutnya, dinamika ini menciptakan efek berganda, yaitu saat pemudik datang ke Kaltim, terjadi lonjakan konsumsi.

Sebaliknya, saat pekerja Kaltim mudik ke luar pulau, perputaran konsumsi internal berkurang. "Jadi ada balancing plus dan minusnya," tambahnya.

Sayangnya, Reza mengungkapkan momentum Lebaran tahun ini diwarnai tantangan eksternal yang tidak terprediksi.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin bidang Diplomasi Luar Negeri dan Wakil Ketua 5 Asosiasi Pengusaha Indonesia ini mengungkapkan bahwa ketegangan di Selat Hormuz akibat konflik Iran menyebabkan gangguan pada jalur transportasi yang sangat vital bagi Kaltim.

"Di luar dugaan akibat permasalahan di Selat Hormuz, perang Iran, maka transportasi kita yang bergantung pada transportasi udara dan laut mengalami gangguan cukup tinggi akibat lonjakan harga bahan bakar. Hal ini terbukti dan boleh dicek itu harga tiket meroket cukup menggila sudah dimulai dari minggu-minggu ini," ungkapnya.

Ironisnya, meski pemerintah menawarkan diskon tiket 17%—18%, lonjakan harga bahan bakar justru dinilai membuat harga tiket meroket.

Reza mencatat adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, di mana intensitas dampak ekonomi tidak sebesar beberapa tahun lalu karena masyarakat lebih selektif dalam berbelanja.

"Kenaikan harga pangan dan biaya transportasi membuat masyarakat lebih hati-hati dalam belanja. Jadi masyarakat sudah mulai menimbang nih terkait dengan penghematan transportasi dan penggunaan pangan secukupnya. Jadi lebih selektif," ucapnya.

Faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga memengaruhi perhitungan masyarakat.

"Wilayah seperti Kaltim sangat bergantung pada transportasi udara, logistik antar pulau, faktor ini cukup sensitif untuk kita," terangnya.

Selain itu, kondisi fiskal nasional yang mendorong efisiensi belanja pemerintah turut berdampak. Menurutnya, ketika aktivitas perjalanan dinas dan event berkurang, sektor hotel, restoran, dan jasa merasakan dampak turunannya.

Dalam konteks kebijakan makro, kata Reza, momentum mudik Lebaran memiliki peran strategis sebagai stabilisator ekonomi.

Dia menilai konsumsi rumah tangga menjadi andalan pertumbuhan ekonomi, seiring langkah pemerintah menjaga defisit APBN di level 2,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Mudik lebaran jadi momen penting karena konsumsi rumah tangga bisa menjadi bantalan pertumbuhan tanpa pemerintah harus menggenjot belanja terlalu agresif," paparnya.

Namun, Reza mengingatkan bahwa efisiensi belanja pemerintah yang terlalu ketat bisa menjadi pedang bermata dua bagi Kaltim.

Adapun, dia mengusulkan perlunya menciptakan momentum serupa secara lebih teratur.

"Kalau momentum lebaran ini mandatory, perintah agama yang kita jalankan, dan kita harapkan ada yang mendekati level itu, secara simultan paling minim tiga kali setahun ini sudah menjaga perputaran ya, karena memang sektor paling nyata yang dirasakan masyarakat itu sektor belanja rumah tangga," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan atau manufaktur menunjukkan tren penurunan. Padahal, manufaktur merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Data Kementerian Keuangan memperlihatkan penerimaan pajak industri pengolahan sepanjang Januari–November 2024 terkoreksi 4,27% secara tahunan (year on year/YoY). Tren negatif ini berlanjut pada 2025, yang mana setoran manufaktur hanya mencapai Rp471,17 triliun, atau kembali turun 0,9% YoY.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Consulting Wahyu Nuryanto memaparkan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap total penerimaan pajak secara umum menunjukkan tren yang stagnan. Pada 2025, porsi penerimaan dari manufaktur tercatat sebesar 24,6%, bergerak tipis dibandingkan dengan capaian 2024 yang berada di level 24,5%.

Secara agregat, sambungnya, sektor penyumbang pajak terbesar belum bergeser dari empat pilar utama: manufaktur, perdagangan, keuangan dan asuransi, serta pertambangan. Kendati demikian, di balik stagnasi porsi tersebut, nominal penerimaan pajak dari sektor manufaktur sejatinya mengalami penurunan.

"Jika kita lihat kinerjanya, penerimaan pajak dari sektor manufaktur mengalami penurunan. Kontraksi ini juga terjadi di dua sektor penopang lainnya, yaitu perdagangan dan pertambangan. Hanya sektor keuangan dan asuransi yang kinerjanya positif di 2025," urai Wahyu, Kamis (26/2/2026).

Dia menilai bahwa kontraksi tersebut tidak terlepas dari pukulan ganda: pelemahan kinerja ekonomi secara makro dan lonjakan subsidi fiskal melalui belanja perpajakan alias ax expenditure.

Merujuk pada Laporan Belanja Perpajakan, pemerintah memproyeksikan total belanja perpajakan pada 2025 meroket hingga Rp530,3 triliun, melesat jauh dari realisasi 2024 yang sebesar Rp400,1 triliun. Dari porsi tersebut, guyuran insentif spesifik diperkirakan melonjak dari Rp98,9 triliun pada 2024 menjadi Rp137,2 triliun pada 2025.

Problem Struktural, Bukan Sekadar Kepatuhan

Lebih lanjut, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman melihat bahwa merosotnya penerimaan manufaktur harus dibaca sebagai masalah struktural, bukan sekadar isu administrasi atau kepatuhan wajib pajak.

Menurutnya, pelemahan kontribusi sektor manufaktur menyiratkan persoalan mendasar tentang bagaimana nilai tambah diciptakan dalam perekonomian. Rizal menekankan bahwa yang menyusut saat ini adalah basis pajaknya itu sendiri, yaitu laba dan nilai tambah industri.

Masalahnya, pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini ini mengingatkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat sensitif terhadap siklus usaha.

"Ketika margin industri tertekan akibat mahalnya bahan baku impor, biaya logistik, dan pelemahan permintaan ekspor serta domestik, penerimaan pajak turun lebih cepat dibanding output, karena pajak dipungut atas profit dan value added, bukan volume produksi," jelas Rizal.

Dia menyoroti bahwa fenomena transformasi ekonomi yang berubah di Tanah Air. Pertumbuhan Indonesia kini lebih banyak ditopang oleh sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, dan ekonomi digital yang sebagian besar bersifat informal atau lintas batas negara.

Akibatnya, basis pemajakan relatif menyempit meski produk domestik bruto (PDB) tetap tumbuh di kisaran 5%. Di sisi lain, kontribusi manufaktur justru terjebak pada stagnasi di level 18%–19% terhadap PDB.

Rizal berpendapat, tekanan impor barang murah turut memperparah keadaan dengan menggerus nilai tambah domestik. Banyak pelaku industri lokal yang pada akhirnya menyerah dan bergeser posisi dari produsen menjadi sekadar distributor atau perakit ringan.

Faktor arah kebijakan industrial pemerintah juga dinilai memegang andil besar. Ekspansi insentif seperti tax holiday, tax allowance, fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga super deduction tax secara efektif memangkas effective tax rate industri dalam jangka pendek.

"Investasi memang masuk, tetapi dominan ke sektor hilirisasi komoditas yang capital intensive dan basis pajaknya sempit, bukan manufaktur padat karya yang biasanya memberi penerimaan luas," ungkap Rizal.

Dia menyimpulkan, rentetan indikator tersebut mulai dari stagnasi kontribusi PDB, pelemahan serapan tenaga kerja, hingga anjloknya penerimaan fiskal adalah gejala nyata dari stagnasi industrial, meski belum sepenuhnya masuk pada fase deindustrialisasi dini.

"Artinya, persoalannya lebih merupakan isu arah kebijakan industrial daripada administrasi perpajakan. Jika tren ini berlanjut, rasio pajak akan semakin sulit dinaikkan karena negara kehilangan sektor yang paling produktif," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan pelemahan pertumbuhan kredit sangat berkaitan dengan perlambatan tiga sektor utama penyumbang produk domestik bruto (PDB), yakni manufaktur, pertanian, dan perdagangan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan ketiga sektor ini memiliki porsi yang besar terhadap PDB sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

“...sehingga kita melihat pertumbuhan ini [sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan] melambat, permintaan pembiayaan juga ikut tertahan,” kata Hery dalam Economic Outlook 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara daring, Kamis (19/2/2026).

Ketua Umum Perbanas itu menuturkan sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB sangat memengaruhi kebutuhan modal kerja dan investasi.

Sementara itu, sektor perdagangan sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat. Saat konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan kebutuhan kredit otomatis menurun.

Adapun sektor pertanian, yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, berdampak langsung terhadap segmen mikro dan UMKM. Ketika sektor padat karya ini melambat, Hery menyebut permintaan kredit dari pelaku usaha kecil ikut tertekan.

“Artinya sensitivitas kredit kita terhadap siklus ekonomi itu masih tinggi karena struktur sektoralnya,” ungkapnya.

Herry menambahkan, tingginya sensitivitas kredit terhadap siklus ekonomi tidak terlepas dari struktur kredit perbankan yang masih didominasi sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi besar terhadap total kredit sekaligus penyerapan tenaga kerja. Kendati begitu, sektor ini juga paling rentan terhadap perlambatan ekonomi dan tekanan daya beli.

“Ketika konsumsi melambat, margin usaha tertekan, ekspansi langsung tertahan. Dan ini tecermin pada pertumbuhan kredit yang melemah,” ujarnya.

Dia menegaskan, moderasi pertumbuhan kredit saat ini bukan semata-mata dipicu faktor likuiditas. Meski pemerintah telah menggelontorkan tambahan likuiditas sekitar Rp200 triliun, permintaan kredit tetap sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi.

Ke depan, Hery memandang diversifikasi pembiayaan ke sektor bernilai tambah lebih tinggi dinilai menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas terhadap siklus ekonomi.

Hery juga menilai kebijakan fiskal dan moneter saat ini cukup kredibel dan menunjukkan progres positif. Mayoritas pelaku usaha merespons dengan optimisme terhadap arah kebijakan.

Namun demikian, optimisme makro tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi ekspansi riil di tingkat perusahaan. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara persepsi positif terhadap kebijakan dan keputusan bisnis untuk berekspansi.

Mantan Dirut PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) itu memandang, tantangan saat ini bukan lagi pada desain kebijakan, melainkan pada percepatan transmisi dan realisasi dampaknya ke dunia usaha.

“Ke depan fokus harus bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — PT BPR Jatim (Perseroda) atau Bank UMKM Jatim mencatatkan performa keuangan yang impresif sepanjang tahun buku 2025 dengan membukukan laba bersih sebesar Rp27,86 miliar, tumbuh signifikan 36,23% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Direktur Utama Bank UMKM Jatim Irwan Eka Wijaya Arsyad menjelaskan bahwa pertumbuhan laba yang ekspansif ini ditopang oleh strategi penyaluran kredit yang efektif, terutama pada sektor produktif. Selain laba, total aset perseroan juga terkerek naik 14,93% menjadi Rp3,95 triliun pada akhir 2025.

"Kami bersyukur atas pencapaian tahun buku 2025. Pertumbuhan aset sebesar Rp514 miliar ini memperkokoh posisi kami sebagai BPR milik Pemerintah Daerah (Pemda) dengan aset terbesar di Indonesia," ujar Irwan seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di Surabaya, Selasa (10/2/2026).

Hingga akhir 2025, kata dia, Bank UMKM Jatim telah menyalurkan kredit sebesar Rp3,32 triliun. Dari total tersebut, mayoritas atau sebesar 93,65% dialokasikan untuk sektor produktif untuk mendukung visi Nawa Bhakti Satya Pemprov Jawa Timur dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, penyaluran kredit didominasi oleh sektor perdagangan senilai Rp1,16 triliun, disusul sektor pertanian Rp691,8 miliar, jasa Rp441,5 miliar, dan peternakan Rp285,5 miliar.

"Fokus kami tetap di UMKM. Kami juga mengoptimalkan sinergi program pemerintah seperti kredit Prokesra dengan bunga murah 3% untuk pelaku usaha ultra mikro, yang tidak dimiliki oleh kompetitor swasta," tambah Irwan.

Sejalan dengan ekspansi kredit, dia menyebut bank mampu memperbaiki kualitas aset. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) ditekan drastis dari 9,94% pada 2024 menjadi 7,54% pada 2025. Perseroan menargetkan NPL dapat turun ke level 5% pada tahun ini.

Sementara itu dari sisi penghimpunan dana, menurutnya, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 15,23% menjadi Rp3,14 triliun. Kinerja impresif ini diperkuat dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono yang memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).

"Berdasarkan penilaian mandiri sesuai ketentuan OJK, Bank UMKM Jatim menyandang predikat “Bank Sehat” dengan peringkat komposit 2, serta memiliki rasio kecukupan modal (CAR) yang kokoh di angka 30,15%." katanya.

Menatap 2026, Irwan mengungkapkan Bank UMKM Jatim mematok target pertumbuhan kredit dan DPK masing-masing sebesar 11%. Sementara dari sisi pertumbuhan aset sebesar 10,8%.

Untuk mendukung target tersebut, Dia mengatakan perseroan tengah memacu inovasi digital, termasuk peluncuran layanan Mobile Banking yang saat ini dalam proses perizinan untuk melengkapi layanan QRIS dan ATM 24 jam yang sudah tersedia.

"Inovasi digital adalah keharusan untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah yang cepat dan aman. Kami optimistis, 2026 akan menjadi tahun lompatan bagi Bank UMKM Jatim," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Ekonomi Jatim tumbuh 5,33% pada 2025 dengan motor penggerak industri pengolahan, perdagangan, serta akomodasi makan dan minuman.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengatakan BI memproyeksikan ekonomi Jatim akan terus terakselerasi pada 2026 dengan rentang pertumbuhan sebesar 4,9% hingga 5,7% secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Optimisme ini didorong oleh realisasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang tahun 2025 yang mencapai 5,33%, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional dan wilayah Jawa. Pada triwulan IV/2025 saja, ekonomi Jatim melesat 5,85% yoy,” ujarnya pada Media Briefing di Surabaya, Senin (9/2/2026).

Dia menilai, struktur ekonomi wilayah ini masih sangat strategis, dengan kontribusi terhadap ekonomi nasional mencapai 14,5% dan lebih dari 25% terhadap ekonomi di Pulau Jawa.

"Ekonomi Jawa Timur untuk 2026 kami yakini masih kondusif dan terakselerasi dalam kisaran 4,9% hingga 5,7%. Hal ini akan sangat bergantung pada respons kebijakan serta indikator sentimen pusat maupun daerah," jelasnya.

Dari sisi lapangan usaha, kata dia, sektor industri pengolahan tetap menjadi motor utama dengan pangsa pasar mencapai 31% dan tumbuh solid di angka 6,28%. Sektor perdagangan serta akomodasi makan dan minum juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,96%.

Sementara dari sisi permintaan, dia mengatakan konsumsi rumah tangga yang memegang porsi lebih dari 60% ekonomi Jatim tetap kuat. Pada triwulan IV/2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,15%. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga tetap berada di zona optimis.

Mengenai inflasi, dia menegaskan, Bank Indonesia mencatat inflasi Jawa Timur pada Januari 2026 berada di angka 3,29% yoy, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55%.

Meskipun angka ini sedikit di atas target sasaran 2,5% ± 1%, kata dia, BI menegaskan hal tersebut lebih disebabkan oleh base effect subsidi listrik tahun lalu.

"Kenaikan ini cenderung bersifat masalah statistik karena adanya base effect. Kami meyakini pada Maret 2026 inflasi akan kembali masuk ke dalam kisaran sasaran 2,5% ± 1%," jelasnya.

Sementara itu di sektor sistem pembayaran, dia melanjutkan, Jawa Timur mencatatkan lonjakan transaksi non-tunai. Penggunaan QRIS kini mendominasi dengan pangsa pasar 55,1%, melampaui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang berada di angka 29,4%.

Meski optimistis, menurutnya, sebagai otoritas moneter tetap mewaspadai dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian (slower for longer).

Tantangan utama berasal dari fragmentasi ekonomi dunia, kebijakan resiprocal tariff Amerika Serikat, serta divergensi pertumbuhan antara negara maju dan berkembang.

"Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diperkirakan melambat ke angka 3,3%. Dalam kondisi volatilitas global yang tinggi, penguatan ekonomi secara domestik menjadi sangat krusial bagi ketahanan ekonomi Jawa Timur," ucapnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sektor perdagangan menjadi penyerap pembiayaan terbesar industri multifinance per Oktober 2025. Nilai piutang pembiayaan pada sektor ini mencapai Rp90,88 triliun atau setara 17,07% dari total pembiayaan industri multifinance berdasarkan sektor ekonomi.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) OJK Agusman menyampaikan, struktur pembiayaan industri multifinance hingga Oktober 2025 masih didominasi sektor-sektor dengan aktivitas ekonomi berputar cepat.

“Per Oktober 2025, piutang pembiayaan terbesar yang disalurkan oleh industri multifinance berdasarkan sektor ekonomi adalah perdagangan sebesar Rp90,88 triliun (17,07%),” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Agusman menjelaskan, dominasi sektor perdagangan mencerminkan peran strategis pembiayaan multifinance dalam mendukung distribusi barang, perdagangan besar dan eceran, serta kebutuhan pembiayaan berbasis aset bagi pelaku usaha. Sektor ini dinilai memiliki tingkat aktivitas transaksi yang tinggi sehingga menjadi sasaran utama penyaluran pembiayaan.

Selain perdagangan, sektor aktivitas penyewaan menempati posisi kedua sebagai penyerap pembiayaan multifinance terbesar. Nilai piutang pembiayaan pada sektor ini tercatat sebesar Rp55,70 triliun atau setara 10,46% dari total pembiayaan.

“Selanjutnya adalah aktivitas penyewaan sebesar Rp55,70 triliun (10,46%),” kata.

Pembiayaan pada sektor aktivitas penyewaan umumnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha melalui penyewaan kendaraan, alat berat, hingga mesin produksi. Skema pembiayaan ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang membutuhkan aset produktif tanpa harus melakukan pembelian langsung.

Sementara itu, sektor industri pengolahan berada di posisi ketiga dengan piutang pembiayaan mencapai Rp52,81 triliun atau setara 9,92% dari total pembiayaan multifinance.

“Industri pengolahan tercatat sebesar Rp52,81 triliun (9,92%),” ujar Agusman.

Menurut OJK, pembiayaan di sektor industri pengolahan berperan dalam mendukung kegiatan produksi, termasuk pembelian mesin dan peralatan penunjang proses manufaktur, seiring dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan efisiensi usaha.

Di peringkat berikutnya, sektor aktivitas jasa lainnya menyerap pembiayaan multifinance sebesar Rp46,20 triliun atau 8,68%. Sektor ini mencakup berbagai layanan penunjang kegiatan ekonomi, termasuk jasa logistik serta jasa usaha lainnya.

“Aktivitas jasa lainnya sebesar Rp46,20 triliun (8,68%),” lanjut Agusman.

Adapun sektor pertambangan dan penggalian mencatatkan piutang pembiayaan sebesar Rp43,81 triliun atau setara 8,23% dari total pembiayaan multifinance.

“Pertambangan dan penggalian sebesar Rp43,81 triliun (8,23%),” tutup Agusman.

OJK menilai komposisi pembiayaan tersebut mencerminkan fokus industri multifinance dalam mendukung sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan berbasis aset dan memiliki kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan bahwa minat perusahaan modal ventura (PMV) terhadap sektor financial technology (fintech) kian selektif.

Meski investasi dewasa ini lebih selektif, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menegaskan sektor fintech tetap menjadi bagian dari ekosistem inovasi keuangan yang strategis.

“Adapun, minat perusahaan modal ventura (PMV) terhadap fintech dipengaruhi antara lain pertimbangan risiko, prospek pertumbuhan, dan profil pengembalian investasi,” katanya dalam lembar jawaban RDK November 2025, Rabu (17/12/2025).

Lebih jauh, Agusman menuturkan per Oktober 2025 portofolio PMV sebagian besar difokuskan pada sektor perdagangan, yakni mencapai Rp7,86 triliun atau setara dengan 46,48%.

“Diikuti sektor penyewaan Rp2,17 triliun atau 12,85%, serta sektor informasi dan komunikasi Rp1,81 triliun 10,68%. Ini menunjukkan alokasi investasi yang masih terdiversifikasi,” tegasnya.

Sebab demikian, dia menilai industri modal ventura tahun depan berpotensi tumbuh positif meskipun terbatas, dengan peluang fokus pada startup yang sudah profitable, ekspansi ke sektor hilirisasi, dan peningkatan investasi syariah.

“Industri ini perlu mewaspadai tekanan akibat tech winter, dinamika perekonomian, dan keterbatasan sumber pendanaan,” ucap Agusman.

Sebagai informasi, OJK mencatat pembiayaan modal ventura per Oktober 2025 mencapai Rp16,30 triliun. Angka ini turun 0,12% year on year (YoY) dari Rp16,29 triliun. Adapun, nilai asetnya mencapai Rp26,88 triliun.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftech mengeklaim saat ini sedang tidak banyak modal ventura yang berinvestasi di dunia financial technology alias fintech.

Ketua Umum Aftech, Pandu Sjahrir menuturkan justru kini yang menariknya banyak perusahaan fintech yang berhasil bertahan atau survive di kondisi ekonomi saat ini.

“Memang market-nya untuk dunia fintech itu memang lagi tidak banyak venture capital investasi di dunia fintech,” tuturnya dalam konferensi pers peluncuran Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025, di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Pandu menambahkan, menurut asosiasinya perusahaan fintech bukan hanya sebatas bertahan saja, mereka juga berhasil membesarkan pendapatannya dan bahkan mencapai profitabilitas.

Dia melihat bahwa fintech bukan lagi sebagai industri yang sedang dalam fase rintisan (startup) dan fase pertumbuhan (growth stage), melainkan sudah masuk tahap kematangan bisnis alias maturing.

“Maturing maksudnya mereka sudah bukan lagi anak kecil, sudah menjadi sedikit dewasa dalam melihat segala hal dan memang sekarang tidak ada lagi cerita seperti dulu growth and all cost. Sekarang malah sangat fokus gimana mencapai profitabilitas,” jelas Pandu.

Bisnis.com, JAKARTA — Portofolio perusahaan modal ventura (PMV) terpantau sebagian besar mengalir ke sektor perdagangan per Oktober 2025 ini. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp786 triliun atau hampir separo dari total portofolio.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai portofolio perusahaan modal ventura (PMV) yang masuk ke sektor perdagangan mencapai Rp7,86 triliun atau setara dengan 46,48% dari nilai total.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat sektor perdagangan menarik karena ketahanannya terhadap gejolak ekonomi.

“Menurut saya, faktor utama sektor perdagangan mendominasi karena dianggap lebih tahan guncangan dibanding sektor lain, terutama di tengah tech winter,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (18/12/2025).

Selain itu, menurutnya peluang pertumbuhan melalui digitalisasi dan e-commerce membuatnya atraktif, dengan banyak startup riil yang memanfaatkan teknologi untuk ekspansi.

Tak sampai di situ, baginya perdagangan menawarkan return yang lebih cepat dan likuiditas tinggi, sehingga investor modal ventura lebih nyaman menyalurkan dana ke perdagangan daripada sektor berisiko tinggi seperti tech murni.

Adapun, Heru melihat tantangan utama yang kini dihadapi perusahaan modal ventura adalah risiko kredit tinggi, regulasi ketat, dan persaingan dengan fintech.

“Kalau kita perhatikan tech winter masih berlangsung di 2025, dengan penurunan funding startup hingga 43,5% di semester pertama. Itu membuat VC beralih ke sektor riil,” bebernya.

Untuk menghadapi itu, menurutnya perusahaan perlu melakukan diversifikasi portofolio, fokus pada startup yang profitable, meningkatkan due diligence, dan mencari downside protection. Kemudian, kolaborasi dengan pemerintah untuk stimulus juga penting agar ekosistem pulih.

Meski demikian, Heru memproyeksikan industri modal ventura pada 2026 tetap positif dengan pertumbuhan pembiayaan sekitar 3%—5% year on year (YoY).

“Namun, perusahaan modal ventura perlu mewaspadai inflasi global, gejolak geopolitik, dan persaingan yang ketat. Ini bisa fokus pada UMKM dan sektor hijau yang bisa jadi peluang, tapi tetap memprioritaskan manajemen risiko untuk hindari kerugian,” tandasnya.

Untuk diketahui, OJK mencatat pembiayaan modal ventura per Oktober 2025 mencapai Rp16,30 triliun. Angka ini turun 0,12% year on year (YoY) dari Rp16,29 triliun. Adapun, nilai asetnya mencapai Rp26,88 triliun.

Agusman membeberkan setelah pembiayaan ke sektor perdagangan mendominasi, sektor penyewaan menempati posisi kedua dengan nilai Rp2,17 triliun atau 12,85%.

“Serta sektor informasi dan komunikasi Rp1,81 triliun 10,68%. Ini menunjukkan alokasi investasi yang masih terdiversifikasi,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan III 2025 dinilai telah menunjukkan gejala perlambatan yang semakin nyata.

Hal tersebut diungkap Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, dalam Bisnis Indonesia Group Conference di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data yang dipaparkan Acuviarta ekonomi Jabar hanya tumbuh 0,46 persen secara kuartal ke kuartal (q-to-q), level terendah dalam empat tahun terakhir.

Kondisi ini sekaligus menandai titik rentan ekonomi Jabar yang selama ini dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan terbesar di luar Jakarta.

Ia menilai perlambatan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa tekanan ekonomi rumah tangga sedang membesar.

"Kontraksi konsumsi rumah tangga menjadi alarm penting. Porsinya mencapai lebih dari 65% terhadap PDRB Jabar. Saat konsumsi turun, mesin utama ekonomi langsung melemah,” ujarnya.

Ia merujuk pada data yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Jabar turun -2,04 persen q-to-q. Penurunan ini memukul sejumlah sektor sekaligus, terutama perdagangan, jasa, dan kuliner—tiga sektor yang menjadi ruang hidup sebagian besar UMKM di Jawa Barat.

Acuviarta menjelaskan turunnya konsumsi rumah tangga kemungkinan dipicu oleh tekanan biaya hidup, perlambatan pendapatan masyarakat perkotaan, serta kenaikan harga beberapa komoditas pangan sejak pertengahan tahun.

"Kondisi daya beli sedang tidak sehat. Bahkan sektor-sektor yang selama ini relatif stabil ikut terkoreksi,” katanya.

Secara tahunan, ekonomi Jabar sebenarnya masih mencatat pertumbuhan kuat sebesar 5,20 persen (y-on-y), tertinggi sejak 2022. Namun ia menilai capaian tahunan tersebut tidak boleh menutupi masalah jangka pendek yang lebih serius. “Angka y-on-y memberi kesan optimisme, tetapi jika melihat tren kuartalan, ekonomi Jabar sedang kehilangan momentum,” ujar Acuviarta.

Perbandingan dengan kinerja nasional pun memperlihatkan ketimpangan. Perekonomian Indonesia tumbuh 1,43 persen q-to-q, lebih tinggi dari Jabar. Namun secara y-on-y, Jabar sedikit lebih unggul dari rata-rata nasional yang berada di angka 5,04 persen.

Penurunan yang cukup dalam juga terjadi pada tiga lapangan usaha: administrasi pemerintahan, jasa lainnya, serta pertanian. Sektor pertanian tertekan akibat gangguan produksi dan distribusi, sementara administrasi pemerintahan terdampak perlambatan penyerapan anggaran triwulan.

“Sektor jasa lainnya sangat tergantung pada belanja masyarakat. Ketika konsumsi menurun, sektor ini ikut tergelincir,” jelasnya.

Acuviarta menekankan perlunya intervensi konkret untuk menahan pelemahan konsumsi rumah tangga. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengakselerasi belanja sosial, mempercepat realisasi anggaran, dan menghadirkan program-program stabilisasi harga pangan.

Di sisi lain, kondisi ini menjadi pukulan bagi UMKM dan koperasi, yang sebagian besar bergantung pada sektor perdagangan, industri pengolahan, kuliner, serta pertanian. Ia menilai penurunan permintaan berdampak langsung pada omzet pelaku usaha kecil.

“Yang paling rentan adalah UMKM dengan modal terbatas. Ketika permintaan anjlok, mereka tidak punya bantalan,” kata Acuviarta.

Ia menyoroti perlunya modernisasi UMKM melalui digital marketing, penguatan logistik terjangkau, hingga integrasi rantai pasok dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya, sinergi skala usaha menjadi langkah penting agar produk UMKM tetap terserap pasar.

Acuviarta juga mendorong pemerintah daerah memperluas akses pembiayaan yang tepat sasaran, terutama untuk UMKM produksi dan pertanian.

“Pembiayaan bukan sekadar modal kerja, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi. Itu yang membuat UMKM lebih tahan menghadapi siklus ekonomi,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pertumbuhan kredit perbankan di Jawa Barat pada triwulan III 2025 menunjukkan perlambatan lebih dalam. Dorongan pembiayaan untuk mendorong aktivitas ekonomi belum kembali ke jalur normal.

Situasi ini menjadi sorotan dalam Bisnis Indonesia Group Conference yang digelar di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menilai tren tersebut perlu direspons cepat oleh seluruh pemangku kepentingan agar tidak menahan laju pemulihan ekonomi daerah.

Herman menuturkan kredit perbankan tumbuh 3,78% secara tahunan (year-on-year) pada triwulan III 2025, menurun dibanding triwulan sebelumnya. Angka tersebut berada di bawah rentang target nasional 8% hingga 11%, menandai tekanan signifikan pada sektor intermediasi perbankan.

Ia menyebut perlambatan terjadi karena kredit modal kerja (KMK) mengalami kontraksi lebih dalam dibanding periode sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan pelaku usaha menahan ekspansi, menurunkan aktivitas produksi, atau memperketat perencanaan arus kas.

Dalam paparannya, Herman menekankan perlunya bauran kebijakan yang lebih agresif agar permintaan kredit kembali bergerak. Dunia usaha membutuhkan kepastian, terutama terkait stabilitas biaya produksi dan daya beli masyarakat.

Tanpa dorongan kredit yang solid, pemulihan ekonomi bisa terhambat di berbagai sektor.

"Intermediasi harus kembali optimal. Perbankan jangan terlalu berhati-hati, dunia usaha pun jangan terlalu menunggu situasi sempurna," ujarnya di hadapan pelaku industri dan pengamat ekonomi yang hadir.

Kredit investasi menjadi satu-satunya jenis pembiayaan yang menunjukkan penguatan. Sinyal ini menunjukkan ada kelompok pelaku usaha yang masih berani menambah aset jangka panjang untuk mengejar peluang pertumbuhan.

Namun Herman mengingatkan tren tersebut belum cukup kuat untuk menahan perlambatan di sektor lain. Kinerja kredit rumah tangga disebutnya mulai termoderasi, seiring melemahnya konsumsi masyarakat.

Kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih terkontraksi, menandakan tekanan terbesar berada pada pelaku usaha yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Dari sisi sektoral, perlambatan kredit paling terasa di jasa dan perdagangan besar serta eceran. Dua sektor ini biasanya menunjukkan respons cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Melemahnya penyaluran kredit di sektor perdagangan menandakan pelambatan arus barang di lapangan, sementara penurunan kredit jasa menunjukkan terbatasnya permintaan atas berbagai aktivitas pendukung bisnis.

"Kondisi tersebut harus dijadikan indikator peringatan dini untuk menghindari stagnasi ekonomi pada awal 2026," ujarnya.

Berbeda dari sisi kredit, dana pihak ketiga (DPK) bank umum mencatat pertumbuhan lebih tinggi. DPK meningkat 4,65% secara tahunan, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,53%.

Peningkatan terutama berasal dari kenaikan komponen giro, baik korporasi maupun pemerintah. Herman menilai meningkatnya likuiditas perbankan sebenarnya memberikan ruang bagi penyaluran kredit lebih agresif.

Namun likuiditas yang melimpah belum bergerak maksimal ke sektor riil, menandakan adanya gap antara kecenderungan bank menjaga kualitas aset dan kebutuhan pembiayaan dunia usaha.

Ia mendorong perbankan memanfaatkan momentum penguatan DPK untuk memperluas pembiayaan, terutama kepada pelaku UMKM yang mengalami kontraksi. Menurutnya, UMKM tidak boleh dibiarkan menanggung tekanan sendiri.

Akses pembiayaan yang lebih fleksibel dapat memperkuat rantai pasok dan mencegah penurunan permintaan domestik yang lebih tajam. Herman juga menekankan pentingnya inovasi pembiayaan, termasuk mempercepat digitalisasi layanan agar proses penyaluran kredit lebih efisien.

Herman menutup paparannya dengan pesan optimistis. Jawa Barat memiliki kekuatan ekonomi besar dan daya tahan tinggi terhadap guncangan. Tantangannya saat ini terletak pada kecepatan adaptasi semua pihak dalam mengembalikan ritme kredit ke level sehat.

"Kita tidak bisa menunggu. Ekonomi daerah membutuhkan energi baru. Perbankan, pemerintah, dan dunia usaha harus berjalan beriringan," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui walau capaian angka pertumbuhan ekonomi dan kontribusi pendapatan domestik bruto daerah (PDRB) terhadap perekonomian nasional tergolong tinggi, tetapi kesenjangan ekonomi di wilayah utara dan selatan Jawa Timur masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.

Hal tersebut diungkapkan Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Ari Basuki dalam Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Hotel Wyndham Surabaya City Centre, Senin (8/12/2025).

Ari menjelaskan, struktur ekonomi Jawa Timur itu ditopang oleh tiga sektor utama, industri, perdagangan, dan pertanian selama sepuluh tahun terakhir. Sektor industri berkontribusi pada perekonomian Jatim sekitar 30%, perdagangan sekitar 18%, dan pertanian sekitar 10-11% tiap tahunnya.

"Jika kita melihat persebaran industri di Jawa Timur, kontribusi industri masih didominasi oleh wilayah Gerbangkertasusila atau Surabaya sekitarnya, dan ini memang tantangan tersendiri bagi kami," ungkap Ari di hadapan para pelaku industri dan pengamat ekonomi yang hadir.

Ari menjelaskan kondisi kesenjangan ekonomi di wilayah utara dan selatan Jawa Timur cukup terlihat, di mana wilayah utara Jawa Timur kontribusinya mencapai sekitar 50% terhadap perekonomian. Namun, di wilayah selatan Jawa Timur terhitung hanya sebesar 20%.

"Salah satu tantangan Jawa Timur adalah kesenjangan ekonomi antara utara dan selatan, utara itu di utara itu sekitar 50%, kemudian di wilayah selatan itu hanya 20%, sehingga kami kedepannya berupaya untuk meratakan ekonomi tidak hanya terpusat di utara," tegasnya.

Dirinya menjelaskan, potensi untuk menggerakkan roda perekonomian di wilayah selatan Jawa Timur sebenarnya dapat bertumpu pada sektor pertanian. Apalagi, sebut Ari, dengan status yang disematkan pada Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.

"Kita produksi terbesar dari padi, kemudian susu, daging, kedelai, dan lain-lain, dan untuk pertanian masih didominasi di wilayah Banyuwangi, Jember, dan Malang, dan ini kontribusi nya lebih dari 5%. Harapan kami seiring dengan peningkatan industri, pertanian juga masih tetap kami perhatikan," terangnya.

Berbagai upaya dan kebijakan pun telah dilakukan Pemprov Jatim untuk meningkatkan potensi sektor pertanian untuk menggerek roda perekonomian di wilayah selatan Jawa Timur. Salah satunya adalah mengedukasi generasi muda untuk menjadi petani.

"Kita juga menumbuhkan minat petani muda untuk terjun di bidang pertanian karena memang selama ini secara tren, petani muda itu cukup cukup enggan untuk berkiprah di sektor pertanian," ungkapnya.

Investasi Jawa Timur pada Januari sampai September pencapaiannya Rp105,1 triliun, di mana angka tersebut sudah mencapai 75% dari target yang sudah ditetapkan yakni sebesar Rp147 triliun.

Ari juga menjelaskan, Jawa Timur memiliki 13 kawasan industri sebesar 4.649 hektare yang telah beroperasi, yang masih tersebar di Surabaya dan sekitarnya. Dirinya menegaskan, Pemprov Jatim akan berupaya untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri yang lainnya, salah satunya adalah rencana pembangunan kawasan industri Ngawi.

"Terutama yang terbaru ini ada usulan untuk kawasan industri Ngawi. Masih berproses memang tapi prosesnya Insyaallah sudah cukup progresif dan harapan kami dalam waktu dekat, kawasan industri ini dapat segera terealisasi," bebernya.

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi dan memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Jatim, Ari menjelaskan pihaknya telah mempersiapkan penyediaan infrastruktur pendukung. Salah satunya adalah Jalan Lintas Selatan (Pansela), yang akan menghubungkan wilayah utara dan selatan Jawa Timur.

Ari membeberkan bahwa perkembangan rencana jalur non-tol strategis yang membentang di delapan kabupaten pesisir selatan, di antaranya Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi tersebut masih dalam tahapan pembebasan lahan oleh pemerintah di masing-masing daerah.

"Nanti yang membangun jalannya [pemerintah] pusat sehingga ada kolaborasi antara pusat dan daerah. Harapannya nanti lima tahun ke depan sudah terhubung dari Pacitan sampai dengan Banyuwangi," pungkasnya.