Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi hingga menembus Rp23.900 per liter berpotensi meningkatkan biaya produksi di sektor pertanian, terutama pada penggunaan alat dan mesin berbasis diesel.

Per 18 April 2026, harga BBM jenis diesel mengalami kenaikan signifikan. Pertamax Turbo tercatat naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Kondisi ini menjadi perhatian mengingat operasional alat mesin pertanian (alsintan) masih sangat bergantung pada bahan bakar diesel.

Namun, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Sam Herodian menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk meredam dampak kenaikan harga tersebut, salah satunya melalui penyediaan BBM bersubsidi untuk sektor pertanian.

“Jumat nanti akan ada groundbreaking pompa bahan bakar pertanian. Di sana petani akan mendapatkan harga [BBM] lebih murah, Rp6.800 per liter sehingga tidak ada pengaruh kenaikan harga BBM,” ujarnya di Jakarta, dikutip Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa sebagian besar petani memang menggunakan BBM bersubsidi, sehingga secara umum kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berdampak langsung.

Namun demikian, di lapangan masih terdapat petani yang mengakses BBM secara mandiri dengan harga lebih tinggi, sehingga berisiko meningkatkan biaya produksi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan sistem distribusi berbasis kelembagaan petani, seperti gabungan kelompok tani (gapoktan) dan koperasi.

“Petani harus di-handle gapoktan atau koperasinya supaya distribusinya lebih efektif,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, dengan mengundang 170 bupati dari seluruh Indonesia. Tawaran juga diberikan khususnya bagi wilayah sentra produksi pangan, guna memperluas akses petani terhadap BBM bersubsidi.

Sejumlah titik distribusi bahkan telah bermitra dengan Pertamina sebagai agen penyalur untuk memastikan ketersediaan energi bagi petani.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kenaikan harga energi tidak berdampak signifikan terhadap biaya produksi, sehingga stabilitas produksi pangan nasional tetap terjaga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sektor pertanian kembali menegaskan perannya sebagai penopang utama perekonomian nasional di tengah berbagai tekanan global. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, kinerja sektor ini tidak hanya stabil, tetapi juga menunjukkan akselerasi yang signifikan, tercermin dari lonjakan nilai ekspor yang menembus Rp166,71 triliun pada 2025.

Temuan tersebut mengacu pada hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dirilis BI, yang mencatat aktivitas dunia usaha pada triwulan I 2026 tetap berada di zona ekspansi. Hal ini menunjukkan daya tahan ekonomi domestik yang tetap terjaga meski dihadapkan pada dinamika global yang tidak menentu.

Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, menyatakan kinerja dunia usaha secara umum masih solid. “Hasil SKDU mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2026 terjaga,” ujar Anton dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Secara kuantitatif, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) tercatat sebesar 10,11 persen pada triwulan I 2026. Angka ini memang sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 yang mencapai 10,61 persen, namun tetap menunjukkan bahwa aktivitas usaha masih berada dalam fase pertumbuhan.

Anton menjelaskan, mayoritas lapangan usaha mencatatkan kinerja positif. Di antaranya sektor jasa keuangan, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran.

Khusus sektor pertanian, kontribusinya terlihat semakin dominan seiring meningkatnya permintaan domestik selama periode hari besar keagamaan nasional. Momentum seperti Tahun Baru Imlek, Nyepi, Ramadhan, hingga Idul Fitri 1447 Hijriah turut mendorong aktivitas produksi dan distribusi pangan.

Selain faktor musiman, peningkatan kinerja sektor ini juga ditopang oleh musim panen yang berlangsung pada periode tersebut. Kombinasi antara permintaan yang tinggi dan pasokan yang memadai menciptakan keseimbangan yang menguntungkan bagi pelaku usaha di sektor pertanian.

Dari sisi operasional, kapasitas produksi terpakai pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 73,33 persen, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 73,15 persen. Peningkatan ini terutama ditopang oleh sektor pertanian serta industri pengolahan.

Kondisi keuangan dunia usaha juga dinilai tetap sehat. Likuiditas dan rentabilitas perusahaan berada dalam kondisi baik, didukung oleh akses pembiayaan yang relatif lebih mudah.

Bisnis.com, GARUT- Metode demplot KSP mulai diperkenalkan kepada petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan produktivitas padi.

Namun, di tengah berbagai klaim efisiensi dan peningkatan hasil, efektivitas metode ini masih menyisakan tanda tanya, terutama terkait dampaknya secara nyata di tingkat petani.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Dedi, menyatakan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ia mengaitkan program demplot dengan upaya peningkatan produktivitas yang diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

“Metode ini diharapkan menjadi contoh praktik langsung bagi petani, khususnya generasi muda, agar mampu meningkatkan hasil produksi secara lebih efisien,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Meski demikian, kata Dedi, hingga kini belum tersedia data komprehensif yang menunjukkan sejauh mana metode demplot KSP mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan.

Tidak ada rincian terkait perbandingan produktivitas sebelum dan sesudah penerapan metode tersebut, baik dalam ukuran ton per hektare maupun efisiensi biaya produksi.

“Demplot sering berhasil karena pengawasannya ketat dan inputnya optimal. Tantangannya justru saat diterapkan oleh petani secara mandiri dengan keterbatasan modal dan akses,” ujarnya.

Di tingkat petani, respons terhadap program ini cenderung beragam. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk belajar teknik baru, namun tidak sedikit yang masih menunggu bukti konkret sebelum mengadopsinya secara penuh.

Faktor biaya produksi, ketersediaan pupuk, serta kondisi iklim menjadi pertimbangan utama.

Seorang petani di wilayah Tarogong Kaler mengungkapkan, metode baru kerap menjanjikan hasil lebih tinggi, tetapi tidak selalu sesuai dengan kondisi lapangan.

"Kalau memang hasilnya terbukti naik, pasti petani ikut. Tapi biasanya di contoh bagus, pas di sawah sendiri belum tentu sama,” kata Supriatna, petani di Taragong Kaler.

Ketua Perserikatan Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia Jawa Barat, Suciati mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan program demplot sebagai bagian dari sinergi dengan pemerintah. Ia menyebutkan perluasan program ke Garut dilakukan setelah implementasi di daerah lain.

Namun, tanpa evaluasi terbuka terkait capaian program sebelumnya, sulit mengukur efektivitas sebenarnya dari metode yang ditawarkan. Transparansi data menjadi kunci untuk memastikan bahwa program tidak berhenti pada tataran konsep.

"Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh hasil di lahan percontohan, tetapi juga kemampuannya menjawab persoalan riil petani. Tanpa dukungan data yang kuat dan implementasi yang konsisten, klaim peningkatan produktivitas berisiko menjadi sekadar harapan," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peran strategis sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan ekonomi nasional kembali ditegaskan dalam hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dirilis Bank Indonesia (BI).

Pada triwulan I 2026, aktivitas dunia usaha tercatat tetap berada di zona positif dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 10,11 persen, meski sedikit menurun dibandingkan triwulan IV 2025 yang mencapai 10,61 persen.

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Anton Pitono menjelaskan, hasil survei tersebut menunjukkan kondisi dunia usaha yang tetap terjaga pada awal tahun. “Hasil SKDU mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2026 terjaga,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (18/4/2026).

Mayoritas lapangan usaha tercatat menunjukkan kinerja positif, terutama sektor jasa keuangan, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran.

Terjaganya aktivitas usaha ini didorong meningkatnya permintaan masyarakat selama periode hari besar keagamaan nasional seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah, yang beriringan dengan musim panen.

Dari sisi operasional, kapasitas produksi terpakai pada triwulan I 2026 tercatat 73,33 persen, meningkat dibandingkan 73,15 persen pada triwulan sebelumnya.

Peningkatan ini terutama ditopang sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Kondisi keuangan dunia usaha juga dinilai tetap baik, baik dari sisi likuiditas maupun rentabilitas, serta didukung akses pembiayaan yang relatif lebih mudah.

Memasuki triwulan II 2026, dunia usaha diperkirakan mengalami peningkatan kinerja. BI memproyeksikan SBT mencapai 14,80 persen, yang didorong sektor pertanian seiring berlanjutnya musim panen komoditas pangan dan tanaman perkebunan.

“Responden memprakirakan kegiatan usaha pada triwulan II 2026 meningkat dengan SBT sebesar 14,80 persen,” ujar Anton.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, capaian ini menjadi bukti nyata sektor pertanian semakin kuat dan berperan sebagai fondasi utama ekonomi nasional.

“Pertanian hari ini bukan hanya penyangga, tetapi menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Ketika sektor lain mengalami tekanan, pertanian justru hadir sebagai solusi dan penopang utama,” ujar Mentan Amran, Sabtu (18/4/2026).

Mentan menambahkan, penguatan sektor pertanian tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang telah dijalankan pemerintah, mulai dari percepatan tanam, optimalisasi lahan, pompanisasi, hingga perbaikan irigasi dan distribusi pupuk.

“Ini kerja terstruktur dan berkelanjutan. Kita pastikan produksi meningkat, petani terlindungi, dan pangan tetap tersedia. Hasilnya sekarang mulai terlihat dan diakui oleh berbagai pihak,” katanya menegaskan.

Berdasarkan nilai ekspor sektor pertanian (segar dan olahan) mengalami kenaikan Rp 166,71 triliun atau tumbuh 28,26 persen, sementara impor turun sebesar Rp 41,68 triliun atau terkoreksi 9,66 persen.

Kinerja ini memperlihatkan, sektor pertanian Indonesia semakin kompetitif di pasar global sekaligus mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri.

Beberapa saat lalu, Mentan menegaskan capaian ini merupakan hasil dari strategi besar yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Ini bukan kerja satu program tapi orkestrasi besar. Produksi kita naik, ekspor meningkat tajam, impor kita tekan. Artinya, fondasi pertanian kita semakin kuat dan semakin mandiri,” ujar Mentan Amran.

Data sebelumnya juga menunjukkan tren penguatan sektor pertanian. Produksi komoditas utama seperti padi dan jagung mengalami peningkatan, cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi sangat aman.

CBP bergerak menyentuh bangka 5 juta ton, bukan sekedar isapan jempol belaka, kinerja ekspor pertanian yang terus menunjukkan tren positif seiring pengendalian impor yang semakin efektif.

“Cadangan kita tertinggi sepanjang sejarah. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal rasa aman bagi rakyat Indonesia. 4,8 juta ton, akhir April 5 juta ton ini sudah terlihat. Kita pastikan stok cukup, harga stabil, dan petani tetap untung,” tegas Mentan Amran.

Kinerja positif juga terlihat dari sisi kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir, menandakan daya beli dan pendapatan petani meningkat signifikan.

Sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang impresif. PDB sektor pertanian pada 2025 tumbuh 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir, menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis sektor pertanian akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan. “Kalau pertanian kuat, ekonomi nasional pasti kuat. Ini yang terus kita jaga dan percepat,” tutup Mentan Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja sektor pertanian Indonesia terus menunjukkan tren yang semakin kuat dan menyeluruh. Tidak hanya ditandai lonjakan ekspor dan penurunan impor, berbagai indikator strategis lainnya juga mengonfirmasi transformasi pertanian nasional berjalan efektif dan berdampak nyata.

Berdasarkan data, nilai ekspor sektor pertanian (segar dan olahan) mengalami kenaikan Rp 166,71 triliun atau tumbuh 28,26 persen, sementara impor turun sebesar Rp 41,68 triliun atau terkoreksi 9,66 persen.

Kinerja ini memperlihatkan, sektor pertanian Indonesia semakin kompetitif di pasar global sekaligus mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan, capaian ini buah strategi besar yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Ini bukan kerja satu program tapi orkestrasi besar. Produksi kita naik, ekspor meningkat tajam, impor kita tekan. Artinya, fondasi pertanian kita semakin kuat dan semakin mandiri,” ujar Mentan Amran, Jumat (17/4/2026)

Penguatan tersebut semakin terlihat dari peningkatan signifikan pendapatan sektor pertanian. Total kenaikan pendapatan mencapai Rp 437,25 triliun yang berasal dari peningkatan produksi padi, jagung, komoditas non-pangan, serta kontribusi ekspor. Bahkan, dari sisi efisiensi devisa, Indonesia berhasil menghemat impor hingga Rp 34 triliun.

Keberhasilan ini juga tecermin dari lonjakan produksi nasional. Produksi beras Indonesia meningkat 4,07 juta ton atau tumbuh 13,29 persen, yang mengantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan hanya dalam satu tahun. Capaian ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kawasan ASEAN sebagai produsen beras terbesar.

Di sisi cadangan pangan, posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4,8 juta ton pada April 2026, dengan proyeksi akhir bulan menembus angka 5 juta ton, ini tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini menjadi bantalan strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

“Cadangan kita tertinggi sepanjang sejarah. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal rasa aman bagi rakyat Indonesia. 4,8 juta ton, akhir April 5 juta ton ini sudah terlihat. Kita pastikan stok cukup, harga stabil, dan petani tetap untung,” tegas Mentan Amran.

Kinerja positif juga terlihat dari sisi kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir, menandakan daya beli dan pendapatan petani meningkat signifikan.

Sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan ekonomi impresif. PDB sektor pertanian pada 2025 tumbuh 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir, menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Penguatan lainnya datang dari sisi global. Harga beras dunia justru turun hingga 44,2 persen. Namun di tengah tekanan tersebut, Indonesia mampu bertahan bahkan menghentikan impor beras, menunjukkan ketahanan sistem produksi nasional semakin kuat.

Selain itu, transformasi menuju pertanian modern juga memberikan dampak signifikan. Efisiensi biaya produksi mampu ditekan hingga 50 persen, sementara produktivitas meningkat hingga 100 persen. Hal ini didorong penggunaan benih unggul, mekanisasi (alsintan), serta program pompanisasi dan optimalisasi lahan secara masif.

Di sisi hilirisasi, pengembangan komoditas strategis seperti kelapa, kakao, kopi, dan sawit terus diperkuat. Program ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, juga membuka potensi investasi hingga ratusan triliun rupiah serta menyerap jutaan tenaga kerja.

Mentan Amran menegaskan, keberhasilan ini juga ditopang reformasi struktural yang masif, termasuk deregulasi ratusan kebijakan serta pemberantasan mafia pangan yang selama ini menghambat distribusi dan produksi.

“Kita bereskan dari hulu sampai hilir. Regulasi kita sederhanakan, mafia kita tindak, distribusi kita perbaiki. Hasilnya sekarang nyata, pertanian kita tumbuh, petani sejahtera, dan Indonesia semakin kuat,” tegasnya.

Dengan capaian yang semakin komprehensif ini, sektor pertanian Indonesia tidak hanya menjadi penopang ketahanan pangan nasional, tetapi juga motor penggerak ekonomi, pencipta lapangan kerja, serta sumber devisa negara.

Ke depan, Kementerian Pertanian optimistis tren positif ini akan terus berlanjut, menjadikan Indonesia swasembada yang bekelanjutan, mengusung cita-cita sebagai lumbung pangan dunia sekaligus kekuatan baru dalam peta perdagangan pertanian global.

Langkah pemerintah kabupaten kembangkan pertanian disambut positif Kementan,

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan lampu hijau membantu Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang termasuk salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pengembangan sektor pangan.

"Langkah pemerintah kabupaten kembangkan pertanian disambut positif Kementan," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Penajam, Kamis.

Kementan komitmen dan memastikan membantu daerah yang membutuhkan percepatan pembangunan sektor pertanian, baik dari sisi perluasan lahan maupun peningkatan hasil produksi.

Silahkan usulkan kebutuhan pemerintah kabupaten secara jelas, kata Andi Amran Sulaiman, karena banyak program yang bisa dibantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian.

Penjelasan tersebut disampaikan ketika Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan audiensi strategis dengan Kementan.

Kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten diharapkan mampu mendorong perkembangan sektor pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih produktif, modern, serta meningkatkan kesejahteraan petani berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memaparkan sejumlah program prioritas, antara lain pengembangan kawasan pertanian terpadu, optimalisasi lahan tidur, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Kemudian bantuan yang diusulkan meliputi pompanisasi, irigasi pompa, irigasi perpipaan, serta pembangunan embung dan sumur sebagai sumber air alternatif.

Kebutuhan utama sektor pertanian di wilayah kabupaten ketersediaan air karena lahan pertanian masih bergantung pada curah hujan (tadah hujan), jelas Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor, sehingga diperlukan dukungan infrastruktur irigasi atau pengairan.

Apabila pengairan dioptimalkan petani bisa tanam dan panen padi hingga lebih dari tiga kali satu tahun, lanjut dia, yang saat ini petani panen dua kali satu tahun dengan rata-rata hasil panen 3,5 ton gabah kering panen (GKP) per hektare.

Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai mitra utama kawasan penyangga IKN, pengembangan sektor pertanian sangat penting agar mampu mengakomodir kebutuhan pangan ibu kota baru negara Indonesia, demikian Mudyat Noor.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Daya beli petani di Kalimantan Timur kembali memperlihatkan kontraksi setelah Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2026 terkoreksi ke level 148,00, turun 0,72% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat di angka 149,08.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Mas'ud Rifai, menyatakan penurunan daya beli petani ini dipicu oleh ketimpangan antara harga jual dan biaya produksi.

"Indeks Harga yang Diterima Petani hanya naik tipis 0,01%, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani melonjak 0,74%. Kondisi ini mencerminkan tekanan ekonomi yang makin berat bagi rumah tangga petani," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Data BPS yang bersumber dari pemantauan harga di enam kabupaten, yaitu Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa meski NTP masih berada di atas angka 100, tren penurunannya mengindikasikan daya tukar produk pertanian yang melemah terhadap barang dan jasa konsumsi serta input produksi.

Secara subsektoral, penurunan NTP paling dalam dialami petani tanaman perkebunan rakyat yang merosot 1,85% menjadi 206,61. Kemudian diikuti tanaman pangan yang turun 0,98% ke posisi 101,66.

Sebaliknya, tiga subsektor mencatatkan kenaikan, antara lain hortikultura sebesar 2,81%, peternakan 1,64%, dan perikanan 0,57%.

Mas'ud mencontohkan, petani hortikultura menikmati kenaikan harga jual sayur-sayuran hingga 3,40% dan buah-buahan 4,05%. Di sisi lain, petani perkebunan rakyat menghadapi penurunan harga komoditas utama mereka.

Menariknya, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik di semua subsektor. Kenaikan tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,82% yang makin memperparah posisi tawar petani kelapa sawit, karet, dan komoditas perkebunan lainnya.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga turun 0,38% menjadi 155,08. Indikator ini mengukur rasio antara pendapatan petani dengan biaya produksi dan penambahan barang modal.

Penurunan NTUP mengisyaratkan bahwa margin keuntungan usaha tani makin menipis.

Jika diperbandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, Kaltim menjadi satu-satunya yang mencatatkan penurunan NTP pada Maret 2026.

Adapun, Kalimantan Selatan justru naik 1,43%, Kalimantan Barat 1,08%, Kalimantan Tengah 1,04%, dan Kalimantan Utara 0,03%. Secara nasional, NTP turun tipis 0,08%.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi ke level 4,7% pada 2026. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,5%.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan berkaca pada proyeksi sebelumnya, Bank Dunia selalu memberikan estimasi yang jauh dari target pemerintah. Pada 2025, World Bank memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,8%. Sementara realisasinya, ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11%.

"Jadi enggak apa-apa, ini kita senang bahwa World Bank dan investor-investor yang lain itu ingin sekali memantau perekonomian Indonesia dan kita bisa deliver dan itu menjadi kabar baik bagi investor," kata Febrio di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) pada Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, meskipun proyeksi Bank Dunia di bawah target pemerintah, bahkan Bank Dunia memangkas proyeksinya itu, namun Kemenkeu optimistis target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai.

Optimisme Kemenkeu itu didasarkan atas sejumlah faktor. Menurutnya, sekitar 50% pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi. Lalu, 8%-9% dari belanja pemerintah. Kemudian, sekitar 30% berasal dari investasi. Selain itu, sekitar 25% berasal dari ekspor.

Apabila menilik berbagai sektor, menurutnya yang paling menarik adalah sektor pertanian. Sektor tersebut berkontribusi terhadap 13% pertumbuhan ekonomi. Jika tahun-tahun sebelumnya sektor pertanian hanya tumbuh di bawah 2%, maka pada 2025 sektor pertanian tumbuh di atas 5%. Lalu, sektor tanaman pangan tumbuh di atas 9%.

"Jumlah tenaga kerja yang kerja di sektor pertanian itu sekitar 40 juta. Nah jadi sektor yang sangat penting. Selama ini tumbuhnya lambat," kata Febrio.

Menurutnya, terjadi perubahan struktur perekonomian Indonesia. Kemudian, perubahan menuju penguatan sektor pertanian ini juga akan berlanjut pada 2026. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya penguatan belanja sektor pertanian.

"Panen langsung naik. Untuk beras itu di atas 13-14% pertumbuhannya tahun lalu. Lalu MBG [makan bergizi gratis] itu permintaan terhadap produk pertanian itu meningkat tinggi sekali," ujar Febrio.

Faktor yang bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi lainnya ada di sektor manufaktur. Pada 2025, sektor ini tumbuh 5,4%, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang ada di bawah 5%.

"Nah ini artinya perekonomian kita memang sangat dinamis. Dan kita terus akan melanjutkan ini untuk tahun 2026," ujar Febrio.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I, kuartal II 2026, dan seterusnya menurut Febrio akan banyak ditentukan oleh belanja negara yang dieksekusi dengan sangat cepat. Dia memberi contoh bahwa pada kuartal I/2025 belanja negara hanya sekitar Rp600an triliun. Kemudian, pada kuartal I/2026, belanja negara melonjak menjadi Rp815 triliun.

"Ini [belanja negara] pertumbuhan 30%. Nah ini pasti langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi untuk kuartal I/2026. Makanya yakin 5,5% [pertumbuhan ekonomi] akan tetap," ujar Febrio.

Akan tetapi, menurutnya memang terdapat tantangan pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ekonomi Tanah Air tiba-tiba dihadapkan pada harga minyak mentah yang tinggi.

"Tetapi defisitnya kita jaga, belanja kita jaga, daya beli masyarakat kita jaga. Supaya pertumbuhan ekonomi akan tetap berlanjut," tutur Febrio.

Sebelumnya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada 2026. Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan estimasi Bank Dunia pada Oktober 2025 lalu, yang mematok laju produk domestik bruto (PDB) RI di angka 4,8% pada tahun ini.

Berdasarkan laporan terbaru East Asia & Pacific Economic Update edisi April 2026, pemangkasan proyeksi pertumbuhan Indonesia ini sejalan dengan tren perlambatan ekonomi secara regional di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) di luar China yang diproyeksi mencapai 4,1% pada 2026, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di angka 4,4%.

Bank Dunia mencatat bahwa perlambatan kawasan ini utamanya ditekan oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengerek harga energi global. Indonesia pun akan ikut terdampak.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat ke level 4,7%, lantaran tekanan dari tingginya harga minyak dan sentimen penghindaran risiko [risk-off] hanya akan diimbangi sebagian oleh penerimaan komoditas dan inisiatif investasi yang digerakkan oleh negara," tulis laporan Bank Dunia tersebut, dikutip Rabu (8/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyoroti meningkatnya ketergantungan impor komoditas pangan yang dinilai berkaitan dengan kebijakan liberalisasi pasca-Krisis 1998. Langkah-langkah pembukaan pasar tersebut merupakan bentuk adopsi Indonesia atas serangkaian rekomendasi reformasi kebijakan yang diusulkan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kebijakan tersebut diterima tanpa penyesuaian yang memadai sehingga berdampak pada melemahnya sektor pertanian dalam negeri.

Untuk itu, Amran mendorong penguatan kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) guna menahan laju impor sejumlah komoditas strategis.

“Nah ke depan memang lartas sudah ada ya, Pak Mendag [Budi Santoso]? Kami perjuangkan lartas karena ini terjadi bukan gula saja, Bu. Itu terjadi di susu, kemudian terjadi di kedelai. Dulu kedelai [tahun] ‘93 swasembada. Kemudian bawang putih dulu pernah swasembada, kemudian susu. Kami ini pandangan saja, Bu, bahwa ini adalah saran dari IMF kita terima mentah-mentah, berantakanlah ini pertanian. Akhirnya kita satu-satu kita selesaikan,” kata Amran dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi VI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Amran menjelaskan, pola ketergantungan impor terjadi hampir di seluruh komoditas pangan utama. Dia mencontohkan susu dan kedelai yang kini didominasi pasokan dari luar negeri.

“Nah ini Bu, dulu impor [susu] 40% jadi 81%. Coba kedelai, dulu swasembada, kita swasembada [tahun] '92–'93 sekarang 90% impor. Polanya sama semua karena IMF kita terima sarannya bulat-bulat, pasar bebas,” ujarnya.

Pada komoditas susu, tren periode 1996–2023 memperlihatkan kesenjangan yang terus melebar antara produksi dan kebutuhan. Kebutuhan susu nasional meningkat signifikan dari sekitar 1,2 juta ton pada akhir 1990-an menjadi sekitar 4,56 juta ton pada 2023.

Sementara itu, produksi domestik hanya naik terbatas, dari kisaran 400.000–500.000 ton menjadi sekitar 837.000 ton pada 2023. Alhasil, porsi impor tetap dominan, bahkan mencapai sekitar 81% dari total kebutuhan pada tahun terakhir.

Menurutnya, kebijakan pasar bebas tanpa instrumen pengendalian seperti lartas membuat produk impor lebih mudah masuk dan menekan produksi dalam negeri. “Ini harus kita kendalikan karena kita terima sarannya pasar bebas, enggak ada lartas,” pungkasnya.

Mengutip Letter of Intent kepada IMF yang diterbitkan pemerintah Indonesia pada Oktober 1997, sejumlah perubahan struktural yang diambil Indonesia di sektor pertanian menyusul Krisis Finansial Asia 1997 mencakup berakhirnya monopoli Perum Bulog dalam importasi dan distribusi komoditas pangan, terutama beras, gula, dan gandum. Indonesia juga menyatakan persetujuan untuk menjalankan mandat penghapusan pembatasan informal maupun formal pengaturan pemasaran guna mendorong kompetisi.

Aspek lain yang termaktub dalam perubahan struktural ini adalah dihapusnya kontrol harga pangan oleh pemerintah, serta reformasi kebijakan ekspor seperti penghapusan pajak ekspor lokal dan provinsi. Selain itu, terdapat pula penghapusan kewajiban tanam ke petani untuk komoditas tebu.

Bisnis.com, CIREBON - Perekonomian Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) pada 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,09% secara tahunan. Hal ini menunjukkan tren stabil yang sejalan dengan kinerja ekonomi Jawa Barat.

Meski demikian, struktur ekonomi kawasan ini masih didominasi konsumsi rumah tangga, sementara dorongan investasi mulai menguat sebagai sinyal positif bagi pertumbuhan jangka panjang.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan daya tahan ekonomi regional di tengah dinamika global dan domestik.

"Pertumbuhan 5,09% ini menunjukkan ekonomi Ciayumajakuning tetap resilien. Ke depan, penguatan investasi menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan agar lebih berkualitas," kata Rengganis, Selasa (7/4/2026).

Kontribusi Ciayumajakuning terhadap perekonomian Jawa Barat tercatat sebesar 10,24%. Struktur ekonomi wilayah ini masih ditopang sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, transportasi, serta konstruksi.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 61,03% dan tumbuh 4,14%.

Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbang 22,79% dengan pertumbuhan 5,60%. Konsumsi pemerintah tumbuh lebih terbatas sebesar 1,93% dengan kontribusi 5,84%.

Adapun konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh 3,97% dengan porsi 1,03%. Di sisi lain, kinerja net ekspor mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,02%, meski kontribusinya relatif kecil, hanya 0,10%.

Rengganis menilai, dominasi konsumsi rumah tangga masih menjadi ciri utama ekonomi Ciayumajakuning. Namun, peningkatan investasi menjadi indikasi awal pergeseran struktur ekonomi ke arah yang lebih produktif.

"Investasi yang tumbuh di atas 5% menjadi sinyal positif. Ini penting untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas produksi daerah," ucapnya.

Dari sisi sektoral, industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar dengan pangsa 25,62%, meski pertumbuhannya relatif moderat sebesar 2,82%.

Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 8,96% dengan kontribusi 17,58%.

Sektor transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 9,05% dengan pangsa 9,57%, mencerminkan peningkatan aktivitas distribusi dan logistik di kawasan tersebut.

Sementara sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 3,34% dengan kontribusi 13,63%, serta konstruksi tumbuh 5,28% dengan porsi 8,56%.

Secara wilayah, kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat berasal dari Indramayu sebesar 3,73%, disusul Kabupaten Cirebon 2,41%, Majalengka 1,65%, Kuningan 1,37%, dan Kota Cirebon 1,08%.

Meski pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, sejumlah indikator sosial masih menjadi perhatian. Tingkat kemiskinan di Ciayumajakuning pada 2025 tercatat sebesar 9,02%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 6,10%.

Di sisi lain, pertumbuhan investasi tercatat sebesar 5,27%, memperkuat optimisme terhadap perbaikan struktur ekonomi ke depan.

Rengganis menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Menurutnya, penguatan sektor produktif dan peningkatan kualitas investasi harus diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

"Pertumbuhan ekonomi yang baik harus diikuti dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan sektor keuangan menjadi sangat penting," katanya.

Dia menambahkan, pengembangan sektor industri bernilai tambah serta optimalisasi potensi pertanian dan logistik dapat menjadi strategi utama dalam mendorong transformasi ekonomi Ciayumajakuning.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkap sektor pertanian menjadi prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Gibran mengatakan upaya memperkuat kedaulatan pangan dan mendorong pemberdayaan ekonomi sudah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, swasembada energi juga turut menjadi fokus pemerintah.

“Bapak, Ibu, sekarang kan fokusnya Pak Presiden ada swasembada pangan dan swasembada energi. Jadi Pak Presiden pesan ke kita, produksi pertanian itu benar-benar ingin digenjot,” ujar Gibran saat mengunjungi Desa Mata Air, Kupang, NTT pada Senin (6/4/2026).

Dalam koridor swasembada pangan, Gibran menegaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan seluruh rantai produksi pertanian dari hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan teknologi modern.

Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam transformasi pertanian modern.

“Akan kita pikirkan dari A sampai Z. Jadi masalah air, masalah benih, bibit, masalah pupuk dan juga yang paling penting peralatan modernnya. Jadi kita nggak bisa lagi pakai tenaga, alat-alat manual, nanti kerja keras kita terbuang,” imbuhnya.

Di samping itu, Gibran menuturkan bahwa hasil panen dari sektor pertanian bisa memberikan efek domino terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, hasil panen itu bisa disuplai untuk MBG, sehingga memberikan kepastian pasar.

“Tadi saya lihat hasil panen sudah disuplai untuk MBG. Jadi kan untuk off-takernya sudah jelas, ya, nanti digunakan untuk MBG, termasuk yang perikanan ini disuplai juga,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Fenomena El Niño diperkirakan akan melanda Indonesia dalam waktu dekat, membawa dampak berupa peningkatan suhu udara dan penurunan curah hujan di berbagai wilayah. Kondisi ini tidak hanya memicu gelombang panas, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pertanian yang menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional.

Dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, istilah El Niño berasal dari bahasa Spanyol yang artinya “anak laki-laki”. El Niño awalnya digunakan untuk menandai kondisi arus laut hangat tahunan yang mengalir ke arah selatan di sepanjang pesisir Peru dan Ekuador saat menjelang natal. Kondisi yang muncul berabad-abad lalu ini dinamai oleh para nelayan Peru sebagai El Niño de Navidad yang disamakan dengan nama Kristus yang baru lahir. Menghangatnya perairan di wilayah Amerika Selatan ini ternyata berkaitan dengan anomali pemanasan lautan yang lebih luas di Samudera Pasifik bagian timur, bahkan dapat mencapai garis batas penanggalan internasional di Pasifik tengah.

Secara klimatologis, El Niño berdampak langsung pada pola curah hujan di Indonesia. Pada periode Juni-Juli-Agustus (JJA) dan September-Oktober-November (SON), fenomena ini menyebabkan penurunan curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sementara pada Desember-Januari-Februari (DJF), dampaknya terasa lebih dominan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Adapun pada Maret-April-Mei, pengaruhnya cenderung bervariasi di tiap daerah.

Sejarah menunjukkan bahwa dampak El Niño bisa sangat signifikan. Salah satu yang paling kuat terjadi pada tahun 1997, ketika curah hujan di Indonesia mengalami penurunan drastis. Beberapa wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua mengalami kondisi curah hujan yang sangat rendah sepanjang tahun tersebut. Situasi ini menjadi gambaran nyata bagaimana El Niño dapat memicu kekeringan luas yang berdampak langsung pada sektor pertanian.

Ancaman terhadap sektor pangan pun mulai diantisipasi pemerintah. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan bakal mendorong pompanisasi 2,2 juta hektare lahan sawah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa BMKG telah mengumumkan kemungkinan datangnya El Niño pada pertengahan tahun ini.

“Di lapangan sudah siap pompanisasi 1,2 juta hektare, bisa menjangkau pompa kita ke 1,2 juta hektare sawah tadah hujan. Kemudian tahun ini kita siapkan lagi 1 juta hektare,” kata Amran dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Kementan, Jumat (6/3/2026).

Dengan langkah tersebut, sekitar 2,2 juta hektare lahan ditargetkan tetap mendapatkan pasokan air, baik dari sungai, sumur dalam, maupun sumur dangkal yang telah dipetakan. Selain itu, pemerintah juga melakukan rehabilitasi jaringan irigasi untuk sekitar 1 juta hektare lahan guna memperkuat ketahanan sektor pertanian menghadapi musim kering.

“Jadi infrastruktur sudah siap. Ibaratkan jauh sebelumnya kita sudah siapkan payung karena kita tahu bahwa akan terjadi hujan,” ujarnya.

Selain infrastruktur air, Kementan juga mengoptimalkan lahan rawa hingga 1 juta hektare yang dinilai tetap produktif saat musim kering. Upaya lain dilakukan melalui penyediaan bibit unggul yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan maupun perubahan lingkungan.

Meski berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, risiko terhadap produksi pangan tetap menjadi perhatian. Pengamat pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin, mengingatkan adanya potensi penurunan produksi akibat fenomena ini.

“Jika prakiraan El-Nino itu benar-benar terjadi, berarti ada peluang terjadinya penurunan produksi padi dan komoditas pertanian lain,” kata Bustanul kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Penurunan produksi ini berpotensi memicu kenaikan harga bahan pangan di pasar. Komoditas utama seperti beras, cabai, dan sejumlah bahan pokok lain menjadi yang paling rentan terdampak. Ketika pasokan berkurang akibat gagal panen atau penurunan produktivitas, sementara permintaan tetap tinggi, tekanan harga sulit dihindari.

Dengan demikian, gelombang panas akibat El Niño tidak hanya menjadi isu cuaca semata, tetapi juga berimplikasi langsung pada stabilitas pangan nasional. Antisipasi yang matang dari pemerintah, didukung kesiapan petani dan distribusi yang terjaga, menjadi kunci untuk menekan dampak kenaikan harga bahan pangan di tengah ancaman iklim ekstrem ini.