Bisnis.com, JAKARTA — Kekhawatiran akan tergerusnya penerimaan negara akibat kesepakatan dagang resiprokal terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang memangkas tarif impor hingga 0%, dinilai tidak beralasan.

Kekhawatiran tersebut muncul tak lepas dari fakta bahwa AS merupakan salah satu mitra dagang tradisional utama Indonesia. Kendati demikian, pemerintah dan pengamat pajak sepakat bahwa hilangnya potensi bea masuk akan dikompensasi oleh lonjakan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seiring dengan membaiknya roda ekonomi.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menegaskan bahwa pembebasan tarif bea masuk dalam kerangka perdagangan bebas (free trade) sejatinya bukan barang baru bagi Indonesia.

Saat ini, ungkap Febrio, lebih dari 80% aktivitas ekspor dan impor Indonesia sudah terikat dalam skema perdagangan bebas yang mayoritas mematok tarif 0%. Oleh karena itu, sambungnya, penerimaan dari bea masuk dan bea keluar memang tidak lagi didesain sebagai andalan utama pengisian kas negara.

"Justru kita lihat, kalau ada peluang untuk free trade, itu artinya kerja sama perdagangan dan investasi. Kita bisa tawarkan dan mereka juga menawarkan hal yang sama. Penerimaan negara akan terdampak, tetapi sangat terbatas," jelas Febrio di Kantor Kemenkeu, dikutip pada Jumat (27/2/2026).

Febrio meyakini bahwa efek pengganda dari pembukaan akses pasar ini jauh lebih besar bagi perekonomian nasional. Menurutnya, perdagangan bebas bisa mengerek setoran PPh Badan.

"Jadi lebih dari nilai [bea masuk] yang kita korbankan. Itu sangat-sangat make sense," katanya.

Porsi Bea Masuk Kecil

Senada, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memaparkan bahwa secara historis, peran bea masuk memang terus menyusut.

Pasca Putaran Uruguay (1986–1994) dan berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 1994, penerimaan kepabeanan secara global tidak lagi dapat diandalkan sebagai sumber utama penerimaan negara.

Berdasarkan postur APBN 2026, kontribusi penerimaan kepabeanan terhadap total penerimaan perpajakan tercatat sangat kerdil, yakni hanya 3,43%. Jika dibedah lebih spesifik maka kontribusi bea masuk hanya menyumbang 1,58% dari total penerimaan perpajakan.

"Sedangkan kontribusi penerimaan bea masuk terhadap penerimaan kepabeanan dan cukai itu sendiri hanya 12,66%. [Saat ini] cukai, terutama cukai hasil tembakau menjadi kontributor terbesarnya," urai Fajry kepada Bisnis, Kamis (26/2/2026).

Dengan porsi yang terbilang minim tersebut, Fajry memproyeksikan pemberlakuan tarif 0% untuk komoditas asal AS tidak akan memukul target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun ini yang dipatok sebesar Rp336 triliun.

Menurut hitung-hitungannya, andaipun implementasi pembebasan tarif bea masuk AS tersebut dieksekusi secara penuh pada kuartal II/2026, potensi kerugian yang ditimbulkan tidak signifikan.

"Dampaknya hanya sebesar 0,475% dari total penerimaan kepabeanan dan cukai, atau hanya 0,059% dari total penerimaan perpajakan secara keseluruhan," jelasnya.

Meski demikian, Fajry memberikan catatan bahwa angka realisasi dampak tersebut bisa saja sedikit melebar. Pemantiknya, yaitu terjadi apabila pemberlakuan tarif 0% memicu fenomena pengalihan perdagangan, yang mana terjadi lonjakan volume impor barang dari Amerika Serikat yang masuk untuk menggantikan produk impor sejenis dari negara lain yang masih dikenakan tarif.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menjelaskan alasan Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pertemuan perdana Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Advisory Council (ABAC) yang akan digelar pada 7–9 Februari 2026.

Anindya mengatakan bahwa penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah pembuka pertemuan ABAC tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif di antara negara anggota APEC. Pasalnya, Indonesia merupakan negara non-blok yang dinilai netral.

“Nah, ABAC pertama ini merupakan permintaan khusus dari China yang meminta Indonesia untuk menjadi tuan rumah, karena ini merupakan agenda setting. Mereka merasa nyaman dengan Indonesia untuk bisa menyeimbangkan dan set the tone ke depannya,” jelasnya dalam konferensi pers di Menara Kadin, Senin (2/2/2026).

Anindya melanjutkan, agenda ABAC Meetings akan digelar sebanyak empat kali pada tahun ini. Pertama, digelar di Jakarta pada 7–9 Februari 2026. Kedua, di Meksiko pada 22–25 April 2026.

Ketiga, digelar di Pattaya, Thailand, pada 7–10 Juli 2026, dan pertemuan puncak akan digelar di Shenzhen, China, pada 14–16 November 2026.

“Kami menerima dengan baik kehormatan ini, tetapi kami juga ingin ‘jualan’ untuk perdagangan [di ABAC Meetings perdana], jualan untuk investasi, jualan untuk konsep-konsep mengenai financial inclusion, kemudian juga regional economic integration, serta sustainability. Inilah hal-hal yang ingin kami manfaatkan dari ABAC pertama ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, APEC Business Advisory Council (ABAC) merupakan badan penasihat bisnis resmi bagi para pemimpin ekonomi APEC yang terdiri atas perwakilan sektor swasta dari 21 negara anggota, termasuk Indonesia melalui Kadin Indonesia.

Agenda pertemuan ABAC berfokus pada penyelarasan strategi antara pelaku usaha dan pembuat kebijakan guna menciptakan iklim investasi yang stabil di kawasan Asia-Pasifik.

Tujuan utama agenda pertemuan ABAC adalah mendorong integrasi ekonomi regional melalui percepatan realisasi Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (Free Trade Area of the Asia-Pacific/FTAAP).

Bisnis.com, JAKARTA — Portofolio perusahaan modal ventura (PMV) terpantau sebagian besar mengalir ke sektor perdagangan per Oktober 2025 ini. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp786 triliun atau hampir separo dari total portofolio.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai portofolio perusahaan modal ventura (PMV) yang masuk ke sektor perdagangan mencapai Rp7,86 triliun atau setara dengan 46,48% dari nilai total.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat sektor perdagangan menarik karena ketahanannya terhadap gejolak ekonomi.

“Menurut saya, faktor utama sektor perdagangan mendominasi karena dianggap lebih tahan guncangan dibanding sektor lain, terutama di tengah tech winter,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (18/12/2025).

Selain itu, menurutnya peluang pertumbuhan melalui digitalisasi dan e-commerce membuatnya atraktif, dengan banyak startup riil yang memanfaatkan teknologi untuk ekspansi.

Tak sampai di situ, baginya perdagangan menawarkan return yang lebih cepat dan likuiditas tinggi, sehingga investor modal ventura lebih nyaman menyalurkan dana ke perdagangan daripada sektor berisiko tinggi seperti tech murni.

Adapun, Heru melihat tantangan utama yang kini dihadapi perusahaan modal ventura adalah risiko kredit tinggi, regulasi ketat, dan persaingan dengan fintech.

“Kalau kita perhatikan tech winter masih berlangsung di 2025, dengan penurunan funding startup hingga 43,5% di semester pertama. Itu membuat VC beralih ke sektor riil,” bebernya.

Untuk menghadapi itu, menurutnya perusahaan perlu melakukan diversifikasi portofolio, fokus pada startup yang profitable, meningkatkan due diligence, dan mencari downside protection. Kemudian, kolaborasi dengan pemerintah untuk stimulus juga penting agar ekosistem pulih.

Meski demikian, Heru memproyeksikan industri modal ventura pada 2026 tetap positif dengan pertumbuhan pembiayaan sekitar 3%—5% year on year (YoY).

“Namun, perusahaan modal ventura perlu mewaspadai inflasi global, gejolak geopolitik, dan persaingan yang ketat. Ini bisa fokus pada UMKM dan sektor hijau yang bisa jadi peluang, tapi tetap memprioritaskan manajemen risiko untuk hindari kerugian,” tandasnya.

Untuk diketahui, OJK mencatat pembiayaan modal ventura per Oktober 2025 mencapai Rp16,30 triliun. Angka ini turun 0,12% year on year (YoY) dari Rp16,29 triliun. Adapun, nilai asetnya mencapai Rp26,88 triliun.

Agusman membeberkan setelah pembiayaan ke sektor perdagangan mendominasi, sektor penyewaan menempati posisi kedua dengan nilai Rp2,17 triliun atau 12,85%.

“Serta sektor informasi dan komunikasi Rp1,81 triliun 10,68%. Ini menunjukkan alokasi investasi yang masih terdiversifikasi,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral, terutama di bidang investasi dan perdagangan.

“Ya memang ini adalah kunjungan kedengaran atau state visit yang akan dimulai pada besok pagi. Baik itu dengan gubernurnya dan juga dengan prime minister-nya, acaranya akan sampai malam. Dan tentunya ini dalam rangka untuk kunjungan balasan karena prime minister Albanese juga berkunjung ke Indonesia beberapa bulan sebelumnya,” ujar Rosan di Sydney, Rabu (12/11/2025).

Menurut Rosan, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperdalam kerja sama antara kedua negara, termasuk dalam kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang telah berjalan sejak 2020.

“Ini adalah kunjungan balasan dalam rangka kita memperkuat baik itu di dalam kapasitasnya hubungan investasi, perdagangan. Dan hubungan bilateral komprehensif lainnya karena kita sudah mempunyai Indonesia Australia Cepa sejak 2020,” jelasnya.

Pria yang menjabat sebagai CEO Danantara itu juga menilai potensi ekonomi antara kedua negara masih bisa ditingkatkan lebih jauh.

“Kita lihat potensinya sebenarnya masih bisa lebih ditingkatkan dari segi perdagangan dan juga dari segi investasi terutama,” katanya.

Dia menjelaskan, meskipun nilai total perdagangan kedua negara mencapai sekitar US$15 juta, Indonesia masih mencatat defisit hampir US$9 juta. Namun, defisit tersebut sebagian besar terimbangi oleh sektor jasa, terutama dari sektor pariwisata.

“Karena turis dari Australia yang ke Indonesia khususnya ke Bali itu kurang lebih hampir mencapai 2 juta orang. Nah itu juga hal yang sangat positif tapi kita harapkan juga tidak hanya ke Bali tapi juga ke daerah-daerah lain, Labuan Bajo dan lain-lain,” ucap Rosan.

Rosan menambahkan, dalam rangkaian kunjungan ini dirinya juga telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pelaku usaha Australia.

“Dari investasi ya kebetulan saya baru mendarat dan langsung bertemu dengan 5 perusahaan hari ini. Yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, satu di bidang RS dan dua di bidang hilirisasi. Dua di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi,” paparnya.

Selain itu, kerja sama di bidang pertanian juga tengah dijajaki, khususnya terkait pengembangan sektor peternakan.

“Itu juga akan kita fasilitasi dan juga untuk agriculture di bidang sapi ya. Itu juga kerjasamanya kita sedang bangun juga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan adanya rencana investasi besar yang melibatkan Danantara dan berbasis di Australia.

“Dan memang ada satu investasi kita yang mungkin Danantara yang cukup besar yang base-nya di sini akan kita... dalam waktu sangat-sangat dekat ini,” tandasnya.