Bisnis.com, BALIKPAPAN — Momentum mudik Lebaran 2026 dinilai menjadi akselerator ekonomi Kalimantan Timur yang paling dinanti di tengah tekanan inflasi yang mencapai 3,76% secara tahunan (year-on-year/yoy), bahkan 4,33% untuk Kota Samarinda.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Putri Amanda Nurrahmadani menyatakan perputaran uang dalam waktu singkat selama periode mudik diprediksi mampu menggerakkan roda ekonomi rakyat, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung konsumsi domestik.

"Dari sudut pandang pelaku usaha di Kalimantan Timur, mudik lebaran masih menjadi salah satu penggerak ekonomi musiman yang penting bagi daerah tujuan. Arus pemudik membawa peningkatan konsumsi rumah tangga dalam waktu singkat dan langsung sehingga terjadi perputaran uang yang cepat di sektor perdagangan, kuliner, transportasi lokal dan jasa," kata Putri dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026).

Dia mengatakan, kondisi ekonomi Kaltim saat ini tengah menghadapi tantangan ganda, yaitu inflasi tinggi dan lonjakan biaya transportasi akibat ketegangan geopolitik di Selat Hormuz.

Berbeda dengan stimulus fiskal yang memerlukan proses birokratis panjang, momentum Lebaran memberikan dampak langsung dan terukur.

Dia mengungkapkan bahwa efek ekonomi Lebaran jauh lebih menyebar ke pelaku usaha kecil-menengah.

"Efek ekonomi lebaran itu relatif lebih menyebar ke UMKM dibandingkan sektor besar. Karena banyak perputaran uang justru terjadi di warung, usaha katering kecil, jasa transportasi lokal hingga pedagang musiman," tutur dia.

Sementara itu, Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kalimantan Timur Reza Fadillah menyebutkan bagi organisasi pengusaha daerah lebaran tetap menjadi stimulus ekonomi rakyat yang paling konkret.

Dia memaparkan berdasarkan pengalaman dunia usaha di Kaltim, ada empat sektor yang paling cepat merespons momentum Lebaran.

Pertama, perdagangan ritel dan pasar tradisional yang langsung merasakan lonjakan permintaan kebutuhan rumah tangga menjelang hari raya.

Kedua, sektor makanan-minuman dan UMKM kuliner yang menjadi responder tercepat.

"Sektor ini paling cepat merespons karena begitu berkumpul keluarga besar kan kebanyakan pesan makanan langsung jadi ya, atau menikmati makanan kuliner, karena masa liburan, masa silaturahmi dan sebagainya," paparnya.

Ketiga, transportasi dan logistik, mulai dari transportasi udara, darat, jasa travel, hingga rental kendaraan yang mengalami lonjakan permintaan signifikan.

Keempat, akomodasi dan pariwisata lokal, terutama di kota-kota seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang yang menjadi titik kumpul keluarga.

Menariknya, Reza mengungkapkan terdapat perbedaan antara Kaltim dengan provinsi lain mengenai karakteristik uniknya sebagai daerah dengan mobilitas ekonomi dua arah.

Benua Etam tidak hanya menjadi tujuan mudik, tetapi juga sumber pekerja sektor strategis seperti tambang, konstruksi, dan logistik yang tersebar ke berbagai provinsi.

Menurutnya, dinamika ini menciptakan efek berganda, yaitu saat pemudik datang ke Kaltim, terjadi lonjakan konsumsi.

Sebaliknya, saat pekerja Kaltim mudik ke luar pulau, perputaran konsumsi internal berkurang. "Jadi ada balancing plus dan minusnya," tambahnya.

Sayangnya, Reza mengungkapkan momentum Lebaran tahun ini diwarnai tantangan eksternal yang tidak terprediksi.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin bidang Diplomasi Luar Negeri dan Wakil Ketua 5 Asosiasi Pengusaha Indonesia ini mengungkapkan bahwa ketegangan di Selat Hormuz akibat konflik Iran menyebabkan gangguan pada jalur transportasi yang sangat vital bagi Kaltim.

"Di luar dugaan akibat permasalahan di Selat Hormuz, perang Iran, maka transportasi kita yang bergantung pada transportasi udara dan laut mengalami gangguan cukup tinggi akibat lonjakan harga bahan bakar. Hal ini terbukti dan boleh dicek itu harga tiket meroket cukup menggila sudah dimulai dari minggu-minggu ini," ungkapnya.

Ironisnya, meski pemerintah menawarkan diskon tiket 17%—18%, lonjakan harga bahan bakar justru dinilai membuat harga tiket meroket.

Reza mencatat adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, di mana intensitas dampak ekonomi tidak sebesar beberapa tahun lalu karena masyarakat lebih selektif dalam berbelanja.

"Kenaikan harga pangan dan biaya transportasi membuat masyarakat lebih hati-hati dalam belanja. Jadi masyarakat sudah mulai menimbang nih terkait dengan penghematan transportasi dan penggunaan pangan secukupnya. Jadi lebih selektif," ucapnya.

Faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga memengaruhi perhitungan masyarakat.

"Wilayah seperti Kaltim sangat bergantung pada transportasi udara, logistik antar pulau, faktor ini cukup sensitif untuk kita," terangnya.

Selain itu, kondisi fiskal nasional yang mendorong efisiensi belanja pemerintah turut berdampak. Menurutnya, ketika aktivitas perjalanan dinas dan event berkurang, sektor hotel, restoran, dan jasa merasakan dampak turunannya.

Dalam konteks kebijakan makro, kata Reza, momentum mudik Lebaran memiliki peran strategis sebagai stabilisator ekonomi.

Dia menilai konsumsi rumah tangga menjadi andalan pertumbuhan ekonomi, seiring langkah pemerintah menjaga defisit APBN di level 2,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Mudik lebaran jadi momen penting karena konsumsi rumah tangga bisa menjadi bantalan pertumbuhan tanpa pemerintah harus menggenjot belanja terlalu agresif," paparnya.

Namun, Reza mengingatkan bahwa efisiensi belanja pemerintah yang terlalu ketat bisa menjadi pedang bermata dua bagi Kaltim.

Adapun, dia mengusulkan perlunya menciptakan momentum serupa secara lebih teratur.

"Kalau momentum lebaran ini mandatory, perintah agama yang kita jalankan, dan kita harapkan ada yang mendekati level itu, secara simultan paling minim tiga kali setahun ini sudah menjaga perputaran ya, karena memang sektor paling nyata yang dirasakan masyarakat itu sektor belanja rumah tangga," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Tahun 2025 menjadi tahun yang cukup berat untuk sektor perekonomian Indonesia. Meski turut merasakan dampak dari penurunan daya beli masyarakat, kinerja sektor ekonomi kreatif di Kota Semarang tidak sepenuhnya terdampak justru tetap tumbuh yang ditopang oleh sejumlah sektor. Sektor ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata dan konten digital mampu menunjukkan ketahanan hingga pertumbuhan.
Ketua Harian Komite Ekonomi Kreatif (KEK) Kota Semarang Fandhi Nugroho Lufti mengatakan bahwa penurunan daya beli masyarakat pada tahun 2025 ini cukup berdampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. Meski demikian, Fandhi menyebut bahwa dampak signifikan hanya dirasakan oleh sejumlah segmen tertentu, khususnya produk tersier.
“Kalau yang kami lihat itu tidak terlalu berdampak signifikan, hanya beberapa segmen-segmen UMKM tertentu yang memang sangat-sangat signifikan. Untuk subsektor yang terdampak itu lebih berkaitan dengan produk-produk tersier, seperti contohnya mungkin teman-teman UMKM Sentra Logam, itu mungkin tidak terlalu dibutuhkan,” jelas Fandhi, dikutip Rabu (31/12/2025).
Di sisi lain, Fandhi menyebut bahwa subsektor kuliner kini menjadi salah satu sektor yang sedang mengalami kebangkitan sekaligus pertumbuhan seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di Kota Semarang menjelang periode liburan akhir tahun. Menurutnya, saat ini wisatawan lebih mencari pengalaman dalam menikmati destinasi wisata dan kuliner dibandingkan berbelanja produk lain. “Karena mereka ingin menikmati wisatanya, jadi kuliner-kuliner di Kota Semarang malah justru tumbuh,” tambah Fandhi.
Tidak hanya di subsektor kuliner, Fandhi mengungkap bahwa kebutuhan terhadap konten digital juga mengalami peningkatan selama periode liburan. Permintaan terhadap konten digital ini disebut datang dari berbagai pihak yang membutuhkan materi promosi kreatif. “Sektor konten digital itu juga ada demand yang cukup tinggi karena di momentum liburan seperti ini, ternyata konten-konten digital juga cukup dibutuhkan bagi beberapa agensi dan partner untuk mempromosikan hal-hal kreatif yang mereka punya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fandhi melihat bahwa selama satu tahun ini ekosistem ekonomi kreatif di Kota Semarang menunjukkan perkembangan yang positif. Sepanjang tahun 2025, kinerja ekonomi kreatif tidak lepas dari program Pemerintah Kota Semarang, salah satunya adalah program prioritas untuk meningkatkan daya saing lokal, sehingga ekonomi kreatif di Kota Semarang semakin berkembang dan variatif.
Tunjukkan perkembangan yang positif, beberapa subsektor ekonomi kreatif seperti animasi, game, dan ilustrasi kini makin terlihat menonjol, di mana sebelumnya subsektor tersebut tidak terlalu terlihat. Selain subsektor yang sudah ada, Fandhi menyebut bahwa Artificial Intelligence (AI) diperkirakan akan menjadi subsektor tambahan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Kehadiran AI pada perkembangan teknologi, dinilai Fandhi bisa menjadi sebuah pendorong kreativitas dan produktivitas, bukan sebagai ancaman yang perlu dihentikan.
“Saya rasa AI itu mendominasi sekarang hampir di semua subsektor, mulai dari film, konten-konten digital, ilustrasi, animasi, hingga musik. Kemarin kami sudah berbicara dengan teman-teman komunitas musik pun mereka tidak terlalu terganggu dengan AI. justru kami sepakat bahwa tren AI ini harus menjadi support, harus menjadi pendorong kreativitas, bukan malah yang kita lihat ini sebagai ancaman yang harus kita cut, kita tidak seperti itu,” jelasnya.
Menutup tahun 2025, Fandhi menyebut bahwa KEK Kota Semarang telah melakukan evaluasi internal seiring dengan arahan sinkronisasi kebijakan dari pemerintah pusat. Fandhi juga menegaskan bahwa KEK akan memperkuat peran mereka sebagai orkestrator dengan mendorong komunitas ekonomi kreatif agar dapat kembali aktif berkolaborasi, sementara aspek teknis dijalankan langsung oleh pelaku komunitas di tingkat grassroots. Terkait perencanaan ekonomi kreatif, penyusunan program prioritas akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang agar pengembangan ekonomi kreatif pada tahun 2026 dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.(Fadya Jasmin Malihah)

Bisnis.com, BANDUNG-- Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan III 2025 dinilai telah menunjukkan gejala perlambatan yang semakin nyata.

Hal tersebut diungkap Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, dalam Bisnis Indonesia Group Conference di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data yang dipaparkan Acuviarta ekonomi Jabar hanya tumbuh 0,46 persen secara kuartal ke kuartal (q-to-q), level terendah dalam empat tahun terakhir.

Kondisi ini sekaligus menandai titik rentan ekonomi Jabar yang selama ini dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan terbesar di luar Jakarta.

Ia menilai perlambatan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa tekanan ekonomi rumah tangga sedang membesar.

"Kontraksi konsumsi rumah tangga menjadi alarm penting. Porsinya mencapai lebih dari 65% terhadap PDRB Jabar. Saat konsumsi turun, mesin utama ekonomi langsung melemah,” ujarnya.

Ia merujuk pada data yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Jabar turun -2,04 persen q-to-q. Penurunan ini memukul sejumlah sektor sekaligus, terutama perdagangan, jasa, dan kuliner—tiga sektor yang menjadi ruang hidup sebagian besar UMKM di Jawa Barat.

Acuviarta menjelaskan turunnya konsumsi rumah tangga kemungkinan dipicu oleh tekanan biaya hidup, perlambatan pendapatan masyarakat perkotaan, serta kenaikan harga beberapa komoditas pangan sejak pertengahan tahun.

"Kondisi daya beli sedang tidak sehat. Bahkan sektor-sektor yang selama ini relatif stabil ikut terkoreksi,” katanya.

Secara tahunan, ekonomi Jabar sebenarnya masih mencatat pertumbuhan kuat sebesar 5,20 persen (y-on-y), tertinggi sejak 2022. Namun ia menilai capaian tahunan tersebut tidak boleh menutupi masalah jangka pendek yang lebih serius. “Angka y-on-y memberi kesan optimisme, tetapi jika melihat tren kuartalan, ekonomi Jabar sedang kehilangan momentum,” ujar Acuviarta.

Perbandingan dengan kinerja nasional pun memperlihatkan ketimpangan. Perekonomian Indonesia tumbuh 1,43 persen q-to-q, lebih tinggi dari Jabar. Namun secara y-on-y, Jabar sedikit lebih unggul dari rata-rata nasional yang berada di angka 5,04 persen.

Penurunan yang cukup dalam juga terjadi pada tiga lapangan usaha: administrasi pemerintahan, jasa lainnya, serta pertanian. Sektor pertanian tertekan akibat gangguan produksi dan distribusi, sementara administrasi pemerintahan terdampak perlambatan penyerapan anggaran triwulan.

“Sektor jasa lainnya sangat tergantung pada belanja masyarakat. Ketika konsumsi menurun, sektor ini ikut tergelincir,” jelasnya.

Acuviarta menekankan perlunya intervensi konkret untuk menahan pelemahan konsumsi rumah tangga. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengakselerasi belanja sosial, mempercepat realisasi anggaran, dan menghadirkan program-program stabilisasi harga pangan.

Di sisi lain, kondisi ini menjadi pukulan bagi UMKM dan koperasi, yang sebagian besar bergantung pada sektor perdagangan, industri pengolahan, kuliner, serta pertanian. Ia menilai penurunan permintaan berdampak langsung pada omzet pelaku usaha kecil.

“Yang paling rentan adalah UMKM dengan modal terbatas. Ketika permintaan anjlok, mereka tidak punya bantalan,” kata Acuviarta.

Ia menyoroti perlunya modernisasi UMKM melalui digital marketing, penguatan logistik terjangkau, hingga integrasi rantai pasok dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya, sinergi skala usaha menjadi langkah penting agar produk UMKM tetap terserap pasar.

Acuviarta juga mendorong pemerintah daerah memperluas akses pembiayaan yang tepat sasaran, terutama untuk UMKM produksi dan pertanian.

“Pembiayaan bukan sekadar modal kerja, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi. Itu yang membuat UMKM lebih tahan menghadapi siklus ekonomi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia berencana membangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah di atas lahan lebih dari 80 hektare atau setara 2,5 kali luas kawasan SCBD Jakarta.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan proses penawaran dan menyiapkan dokumen pembelian lahan yang sudah memiliki izin.

“Kami mencoba membeli tanah 80 hektare plus dan kami juga akan membeli beberapa lahan sekitar yang sudah selesai dengan izin-izinnya. Ini jadi cara kami untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Pandu menjelaskan Kampung Haji akan menjadi ekosistem terpadu yang tidak hanya menyediakan fasilitas bagi jamaah, tetapi juga membuka peluang bisnis di sektor kuliner, fesyen, pariwisata, farmasi, media, dan bisnis syariah.

“Di sini kami akan mulai dari makanan dan minuman, modest fashion, pariwisata, farmasi, media, dan kemungkinan bisnis syariah, karena 80 hektare itu sama dengan 2,5 kali SCBD,” pungkas Pandu.

Danantara Indonesia diketahui mulai mengawal rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah, yang akan menjadi pusat layanan jemaah sekaligus peluang kepemilikan aset strategis Indonesia di Tanah Suci.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menugaskan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani untuk melakukan kunjungan kerja ke Jeddah dan Makkah, Arab Saudi, guna mengawal langsung rencana tersebut.

“Kunjungan ini merupakan amanah dari Bapak Presiden untuk memastikan rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah dapat berjalan sesuai harapan,” ujar Rosan dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).

Rosan menuturkan akan meninjau lebih dari 10 opsi lahan dan tiga proyek besar di Makkah yang menjadi kandidat potensial Kampung Haji.

Proyek Kampung Haji nantinya dirancang untuk fasilitas akomodasi, pusat layanan jemaah, klinik kesehatan, hingga ruang pertemuan pembinaan ibadah.

Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini juga telah mengeluarkan kebijakan yang membuka peluang bagi lembaga atau perusahaan asing untuk memiliki properti di Makkah secara legal. Aturan tersebut diikuti ketentuan lanjutan yang memungkinkan Indonesia untuk memiliki aset strategis di Tanah Suci.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mengetuk palu Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional, Rabu (12/11/2025).

Langkah itu dimaksudkan untuk melindungi ruang publik dari paparan asap rokok. Namun, di sisi lain, pelaku usaha di sektor hotel dan restoran mulai mengeluh karena khawatir kebijakan tersebut akan menekan jumlah pelanggan dan pendapatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menjelaskan penerapan KTR merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat.

“Perda ini bukan larangan merokok, tetapi penataan. Sekolah, perkantoran, tempat umum, tempat ibadah, taman bermain anak, dan angkutan umum kini ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok,” ujarnya, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

Menurut Eni, pemerintah tetap menyiapkan area khusus bagi perokok agar tidak menimbulkan ketegangan sosial di lapangan. Pada tahap awal, penegakan aturan masih dilakukan secara persuasif.

Dia menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan agenda nasional pengendalian penyakit tidak menular dan penguatan kesehatan masyarakat.

“Kalau lingkungan bersih dari asap, produktivitas meningkat, biaya pengobatan turun, dan secara ekonomi itu menguntungkan dalam jangka panjang,” kata Eni.

Sementara itu, pelaku usaha di sektor jasa dan kuliner mengaku cemas. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon, Ida Kartika, menilai kebijakan KTR bisa memukul aktivitas usaha yang selama ini bergantung pada kenyamanan pelanggan.

“Sebagian besar tamu hotel dan pengunjung restoran datang untuk bersantai, sering kali sambil merokok. Kalau ruang itu dibatasi terlalu ketat, mereka bisa pindah ke daerah yang tidak menerapkan aturan serupa,” ujarnya.

PHRI mencatat, pembatasan semacam ini di daerah lain sempat menurunkan omzet hotel dan restoran hingga dua digit. Ida berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap dampak ekonomi yang mungkin timbul.

Menurutnya, pemerintah bisa memberi insentif atau fleksibilitas bagi usaha kecil agar bisa menyesuaikan diri. “Kesehatan publik penting, tapi ekonomi lokal juga harus bernafas,” tegasnya.

Kekhawatiran pelaku usaha bukan tanpa alasan. Penerapan KTR berpotensi menurunkan konsumsi rokok, yang berarti berimbas pada sektor hulu seperti industri tembakau, distribusi, dan petani.

Penurunan produksi rokok bisa berdampak pada harga tembakau dan cengkeh, serta mengurangi pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Meski disadari memiliki efek ganda, Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap yakin Perda ini akan membawa manfaat jangka panjang.

“Tujuan akhirnya adalah masyarakat yang sehat dan produktif. Kalau sehat, ekonomi juga ikut tumbuh,” tegas Eni.

Namun demikian, di balik semangat menciptakan ruang publik bebas asap rokok, suara-suara keberatan dari pelaku usaha menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan sering kali datang dengan harga ekonomi yang tidak kecil.

Bisnis.com, SEMARANG - Sektor ekonomi kreatif semakin menunjukkan geliatnya di Jawa Tengah. Hal tersebut terbukti dari data Kementerian Ekonomi Kreatif yang mencatat nilai ekspor produk ekonomi kreatif Jawa Tengah hingga Semester I/2025 mencapai Rp53 triliun, terbesar kedua secara nasional.
Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif, berharap capaian itu terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun. Sebab, Presiden Prabowo telah menetapkan Jawa Tengah sebagai salah satu dari 15 provinsi pengembangan ekonomi kreatif
prioritas.

"Harapannya ekonomi kreatif dari Jawa Tengah juga akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di daerahnya," ucapnya saat menghadiri puncak perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (31/10/2025) malam.
Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada, subsektor fesyen, kriya, dan kuliner masih mendominasi ekspor produk ekonomi kreatif dari Jawa Tengah. Riefky berharap, ke depan, ikut tumbuh subsektor-subsektor lain seperti gim, musik, film, serta film animasi dari Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa salah satu mimpi besar Jawa Tengah adalah menjadi provinsi kreatif di Indonesia. Apalagi, sudah ada 12 kabupaten/kota di provinsi ini yang sudah ditetapkan menjadi kabupaten/kota kreatif.
"Ekonomi kreatif ini tidak terikat waktu, tempat, maupun umur. Ekonomi kreatif ini sudah menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Tengah," katanya.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menumbuhkan ekonomi kreatif. Di antaranya dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku ekonomi kreatif, mengadakan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi bagi pelaku ekonomi kreatif, hingga dukungan sosialisasi dan sertifikasi HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menjembatani pembentukan kabupaten/kota kreatif di Jawa Tengah, mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kabupaten/kota, dan memberi ruang kepada pegiat ekonomi kreatif untuk berekspresi, bersinergi, serta membangun jejaring melalui event secara regular.
Langkah terbaru adalah melalui program Kecamatan Berdaya. Di mana kecamatan dijadikan sentral pengembangan ekonomi kreatif yang mengakomodasi pegiat ekonomi kreatif di desa-desa yang ada di kecamatan tersebut. Saat ini terdapat 150 pilot project Kecamatan Berdaya di Jawa Tengah.
"Kecamatan ditunjuk untuk kegiatan-kegiatan memberdayakan masyarakat. Termasuk kegiatan-kegiatan yang sentralnya di kecamatan untuk menampung ekonomi kreatif yang ada di desa. Di kecamatan kita gunakan untuk pembinaan ekonomi kreatif," jelasnya.