REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman mengungkapkan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi terhadap inflasi. Menurut analisisnya, inflasi bisa terkerek sekitar 0,04 persen imbas naiknya harga BBM nonsubsidi.

“(Kenaikan harga) BBM nonsubsidi apabila kita lihat dengan bobotnya di inflasi, maka untuk bulan April ini bisa meningkatkan inflasi, tapi tidak terlalu besar, hanya sebesar 0,04 persenan,” ujar Aida dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang digelar secara daring, Rabu (22/4/2026).

Dengan adanya peningkatan inflasi 0,04 persen dari sektor tersebut, diprediksi tingkat inflasi tidak akan terlampau tinggi. Pergerakannya diperkirakan masih berada dalam kisaran target.

“Bila kita hitung secara keseluruhan pada 2026 maupun 2027, proyeksi inflasi yang kami lihat tetap berada dalam kisaran inflasi 2,5 persen plus minus 1 persen,” tuturnya.

Adapun dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, Aida menilai sentimen eksternal lebih memberi pengaruh. Namun, secara umum BI masih meyakini pergerakannya di kisaran target 4,9 persen hingga 5,7 persen pada 2026.

“Terhadap pertumbuhan ekonomi, mungkin faktor utama yang harus kita lihat adalah bagaimana kondisi global. Dan sudah disampaikan, PDB (Produk Domestik Bruto) global, kami melihat turun dari 3,1 persen menjadi 3 persen. Tetapi kembali, baseline scenario yang kami lihat untuk proyeksi PDB Indonesia masih berada pada 4,9 persen hingga 5,7 persen,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan bakar nonsubsidi memberikan ujian terhadap penurunan biaya logistik Indonesia yang ditargetkan mencapai angka 12,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029 mendatang.

Kenaikan yang terjadi dalam waktu singkat itu berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi dan merambat ke harga barang yang diterima konsumen.

PT Pertamina (Persero) menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi per Sabtu (18/4/2026). Berdasarkan laman MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) melonjak dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Di sektor laut, harga high speed diesel (HSD) B40 naik Rp5.100 sejak awal April 2026 menjadi Rp28.150 per liter untuk wilayah 1.

Kenaikan harga energi tersebut langsung menekan struktur biaya operasional pelaku logistik, terutama pelayaran yang sangat bergantung pada BBM nonsubsidi.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menyebut komponen bahan bakar menyumbang mayoritas biaya operasional. “Yang pasti bila ada kenaikan harga solar industri berpengaruh pada biaya operasional, karena komponennya mencapai 50%–60% dari biaya operasional,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).

Tekanan biaya ini membuka ruang penyesuaian tarif, meskipun keputusan tetap berada di masing-masing operator.

Sejumlah badan usaha pelabuhan bahkan telah mengajukan kenaikan tarif jasa, seiring lonjakan biaya energi. Namun, pelaku usaha masih menahan diri untuk menaikkan tarif secara luas.

Memei, sapaannya, mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pelayaran masih mencermati dampak lanjutan terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.

“Masih banyak yang mencermati penyesuaian tarif ini dengan pertimbangan dampak kenaikan harga komoditi yang diakibatkan sehingga menurunkan daya beli masyarakat,” lanjutnya.

Sikap serupa terlihat di sektor logistik darat. Pelaku usaha memilih menahan tekanan biaya melalui efisiensi operasional.

PR Media Relations J&T Cargo Natalia Pangaribuan mengatakan perusahaan melakukan penyesuaian internal untuk menjaga kelancaran distribusi tanpa menaikkan tarif.

“Penyesuaian yang dilakukan lebih pada pengelolaan operasional secara keseluruhan, seperti pengaturan rute, distribusi, dan utilisasi armada agar tetap efisien,” ungkapnya.

Dia menegaskan, hingga saat ini perusahaan masih menjaga stabilitas layanan dan belum melakukan penyesuaian tarif kepada pelanggan.

Di sisi lain, tekanan biaya mulai dirasakan di sektor pelabuhan. Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Liana Trisnawati mengakui pelaku usaha menghadapi dilema antara menjaga tarif dan menekan biaya.

Menurutnya, penyesuaian tarif di pelabuhan harus melalui kesepakatan dengan pelaku pelayaran, sehingga keputusan belum bisa dilakukan secara seragam di seluruh wilayah.

Kondisi ini mencerminkan tekanan berlapis di sektor logistik, di mana biaya operasional meningkat, tetapi ruang untuk menaikkan tarif masih terbatas.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha meminta dukungan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan operasional. INSA, misalnya, mengusulkan insentif fiskal, mulai dari penghapusan PPN dan pajak bahan bakar, hingga penjadwalan ulang pinjaman perbankan.

Efisiensi Logistik jadi Penentu

Tekanan biaya logistik ini berpotensi merambat ke harga barang, terutama di jalur distribusi antarpulau yang sangat bergantung pada transportasi laut.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kenaikan BBM nonsubsidi berpotensi lebih cepat diteruskan ke harga barang melalui jalur laut dibandingkan darat yang masih menggunakan solar subsidi.

“Meskipun dampaknya tidak akan satu banding satu, tetapi tetap nyata dan cenderung lebih cepat terasa di jalur laut,” ujarnya.

Dia menjelaskan biaya pelayaran tidak hanya dipengaruhi bahan bakar, tetapi juga waktu tunggu kapal, waktu sandar, dan berbagai biaya pelabuhan yang masih tinggi. Dalam kondisi saat ini, waktu tunggu kapal di pelabuhan umum masih mencapai 2 hingga 3 hari, sehingga meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan.

Dengan struktur logistik Indonesia yang masih berada di kisaran 14%–15% terhadap PDB dan sangat bergantung pada jalur laut, kenaikan biaya energi dinilai berisiko mendorong harga barang, terutama untuk komoditas antarpulau dengan margin tipis.

Josua menilai dampak paling cepat akan dirasakan pada harga pangan dan barang konsumsi sehari-hari.

Di sisi industri, sektor manufaktur berbasis petrokimia, plastik, dan kemasan juga dinilai rentan terhadap kenaikan biaya energi dan logistik.

Lebih jauh, dia menilai intervensi pemerintah diperlukan, tetapi harus difokuskan pada efisiensi sistem logistik, bukan sekadar menahan harga energi.

“Masalah utama logistik kita justru ada pada sistem yang belum terintegrasi, konektivitas pelabuhan-hinterland yang belum optimal, serta waktu tunggu yang masih tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, langkah yang lebih efektif adalah menekan biaya pelabuhan, mempercepat integrasi sistem logistik nasional, serta memperbaiki konektivitas dan sinkronisasi distribusi.

Di tengah kondisi tersebut, target penurunan biaya logistik menjadi 12,5% terhadap PDB dinilai semakin sulit dicapai dalam jangka pendek.

“Target itu masih layak sebagai sasaran jangka menengah, tetapi untuk jangka dekat menjadi jauh lebih sulit,” ujarnya.

Dia menilai target tersebut baru realistis jika reformasi pelabuhan, digitalisasi, dan integrasi rantai pasok berjalan konsisten.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana baru dari industri otomotif di Uni Eropa memicu perdebatan. Asosiasi produsen mobil Eropa (ACEA) mendorong pelonggaran target emisi CO2 mobil, namun usulan ini dikritik karena dinilai dapat memperlambat transisi ke kendaraan listrik.

Berdasarkan analisis dari kelompok Transport & Environment (T&E), jika usulan tersebut disetujui, Uni Eropa berpotensi mengeluarkan biaya tambahan hingga sekitar US$80 miliar atau sekitar Rp1,3 kuadriliun untuk impor minyak antara tahun 2026 hingga 2035.

Menurut dokumen posisi ACEA yang bocor, industri mobil mengusulkan agar target emisi tahun 2030 tidak lagi dihitung secara ketat setiap tahun, melainkan dirata-ratakan dalam periode lima tahun.

Usulan ini dianggap lebih longgar dibandingkan rencana awal Komisi Uni Eropa yang hanya memberikan periode tiga tahun. Selain itu, ACEA juga meminta agar aturan penghitungan emisi mobil hybrid plug-in dibuat lebih longgar.

Jika permintaan ini diterima, produsen mobil dinilai akan lebih leluasa menjual mobil berbahan bakar bensin atau hybrid, dan tidak perlu terlalu cepat beralih ke mobil listrik sepenuhnya. Hal ini berpotensi membuat penjualan mobil listrik tetap stagnan di sekitar 21% hingga akhir dekade ini, jauh di bawah target regulasi saat ini yang menginginkan porsi jauh lebih besar.

Kelompok lingkungan memperingatkan kondisi ini tidak hanya akan memperlambat transisi energi, tetapi juga membuat Eropa semakin bergantung pada impor minyak. Mereka menilai, di saat harga bahan bakar masih tinggi, justru kendaraan listrik seharusnya didorong agar lebih cepat berkembang dan lebih terjangkau bagi masyarakat.

Manajer kebijakan kendaraan di T&E Émilie Casteignau Bernardini mengatakan dampak yang terjadi jika menunda masuknya mobil listrik, menurutnya hal itu bisa membuat Eropa bergantung pada bensin yang semakin mahal dan merugikan masyarakat.

“Produsen mobil membuat Eropa tetap bergantung pada minyak di saat warga membayar sekitar US$2,2 [sekitar Rp38 ribu] per liter bensin dan kesulitan mengisi tangki mereka,” kata Bernardini dikutip dari T&E, Selasa (21/4/2026).

Perdebatan ini semakin memanas setelah beberapa pemerintah, termasuk Jerman, mulai mendukung sebagian usulan industri otomotif.

Di sisi lain, kelompok lingkungan menilai langkah tersebut bisa merugikan upaya pengurangan emisi jangka panjang dan membuat Eropa tertinggal dalam persaingan teknologi kendaraan listrik global. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA – Meningkatnya minat terhadap kendaraan elektrifikasi membuka peluang pertumbuhan permintaan pada segmen mobil plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) di Tanah Air.

Kendaraan hybridmuncul sebagai salah satu opsi yang dinilai paling relevan bagi pasar Indonesia, terutama bagi konsumen yang belum sepenuhnya siap beralih ke kendaraan listrik murni.

PHEV menawarkan jalan tengah antara efisiensi energi dan fleksibilitas penggunaan. Teknologi ini memungkinkan kendaraan beroperasi dalam mode listrik maupun kombinasi dengan mesin konvensional, sehingga tetap memberikan rasa aman untuk perjalanan jarak jauh sekaligus efisien untuk penggunaan harian. Karakter ini menjadikan PHEV sebagai jembatan dalam masa transisi menuju elektrifikasi penuh.

Di pasar domestik, ceruk PHEV mulai terbentuk seiring perubahan preferensi konsumen kelas menengah atas. Kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi turut mendorong kelompok ini mencari alternatif yang lebih efisien tanpa mengorbankan kenyamanan maupun citra premium. Dalam konteks ini, PHEV dinilai mampu menjawab kebutuhan tersebut.

Secara kinerja, pasar otomotif nasional memang belum menunjukkan pertumbuhan signifikan. Sepanjang kuartal I/2026, total penjualan mobil tercatat sebanyak 209.021 unit, dengan kontribusi mobil penumpang mencapai 156.903 unit atau sekitar 75%, sementara kendaraan komersial menyumbang 52.118 unit. Di tengah stagnasi tersebut, kendaraan elektrifikasi termasuk PHEV justru menunjukkan sinyal pertumbuhan yang lebih menjanjikan.

Lonjakan juga terlihat pada penjualan PHEV secara khusus. Data industri mencatat wholesales PHEV mencapai 1.510 unit pada kuartal I/2026, meningkat tajam dibandingkan hanya 50 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh semakin banyaknya model baru, terutama dari pabrikan asal Cina, dengan rentang harga yang mulai kompetitif di kisaran Rp400 juta hingga Rp600 juta.

Baca berita selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya dilakukan PT Pertamina (Persero), tetapi juga diikuti operator lain. BP-AKR turut mengerek harga produknya, dengan lonjakan paling signifikan pada BP Ultimate Diesel yang kini dibanderol Rp25.560 per liter mulai Sabtu (18/4).

Kenaikan harga BP Ultimate Diesel mencapai Rp10.940 dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, harga BBM jenis lainnya di SPBU BP-AKR terpantau masih stabil.

Mengacu pada informasi terbaru, BP 92 dipatok Rp12.390 per liter dan BP Ultimate Rp12.930 per liter, keduanya tidak mengalami perubahan harga.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) lebih dulu menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi. Harga Pertamax Turbo melonjak menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Dexlite yang kini dijual Rp23.600 per liter dari sebelumnya Rp14.200. Pertamina Dex turut naik menjadi Rp23.900 per liter dari Rp14.500.

Meski demikian, Pertamina tidak mengubah harga BBM subsidi. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sementara Solar subsidi bertahan di level Rp6.800 per liter.

Selain itu, harga Pertamax (RON 92) masih dipertahankan di Rp12.300 per liter, begitu pula Pertamax Green (RON 95) di Rp13.150 per liter.

Kenaikan harga BBM di sejumlah SPBU ini menambah tekanan bagi konsumen, terutama pada jenis BBM nonsubsidi dengan lonjakan harga yang cukup signifikan dalam waktu singkat.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait kemungkinan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi.

Hal ini melihat volatilitas harga minyak dunia yang saat ini sudah sekitar USD100 per barel.

Bahlil menjelaskan, pemerintah hanya mengatur dan menjaga harga BBM subsidi yang banyak digunakan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu perekonomian. Sedangkan harga BBM non subsidi tidak ada aturan yang melarang untuk kenaikan harga ketika minyak mentah dunia melonjak.

"Saya sampaikan, pemerintah itu kan mengatur secara langsung (yang diatur) itu adalah BBM subsidi. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM pada tahun 2022, BBM non subsidi itu kan berdasarkan harga pasar," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/4/2026).

Lebih jauh, Bahlil mengatakan saat ini progres pembahasan yang dilakukan bersama Badan usaha terkait rencana menaikkan harga BBM non subsidi sudah hampir selesai. Namun, dia masih enggan memberi kepastian kapan BBM non subsidi naik.

"Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian, tapi feeling saya atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai lah ya," kata dia.

Bahlil mengatakan kenaikan harga BBM non subsidi perlu dilakukan demi menjaga kelangsungan badan usaha.

"Kan negara juga harus melakukan penyesuaian. Kemarin kan harganya itu tiba-tiba pump (harga minyak dunia naik). Nah kita lakukan penyesuaian," kata dia.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 telah mengatur formula harga dasar BBM untuk dijual ke pasar. Harga BBM dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yakni harga indeks pasar, konstanta, dan margin.

Sementara untuk harga jual eceran ditetapkan dengan menambahkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sesuai ketentuan masing-masing daerah. Badan usaha wajib melaporkan penetapan harga setiap bulan atau saat ada perubahan kepada Menteri ESDM.

Adapun untuk BBM subsidi, Bahlil memastikan harganya tidak akan naik hingga akhir 2026. Sebab, menurutnya, fiskal negara masih kuat untuk menanggung lonjakan harga minyak yang saat ini.

"Sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, Insyaallah sampai selama-lamanya ya," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan jasa pengiriman global asal Amerika Serikat (AS), FedEx, tengah mengkaji dampak kenaikan harga avtur terhadap struktur biaya logistik perusahaan.

Senior Manager Operations FedEx, Ida Ayu Eka Restini mengatakan, hingga saat ini perseroan belum melakukan penyesuaian tarif kepada pelanggan meskipun terjadi lonjakan harga bahan bakar pesawat.

“Kenaikan biaya pengiriman sampai saat ini belum ada. Tetapi kami memonitor dan masih kami lihat apakah nanti memang harus dinaikkan,” ujar Ayu di Jakarta, dikutip Selasa (14/4/2026).

Lebih lanjut, dia mengatakan, sejauh ini FedEx memang sudah mengenakan tarif fuel surcharge, atau biaya tambahan yang dikenakan oleh perusahaan kepada pelanggan untuk mengimbangi fluktuasi harga bahan bakar.

Meski demikian, perseroan belum melakukan penyesuaian terhadap fuel surcharge tersebut karena masih mencermati dinamika harga avtur di pasar global. Apabila terdapat perubahan kebijakan, perusahaan akan terlebih dahulu menyampaikan kepada pelanggan.

“Kami akan terus monitor kondisinya, karena kan terus berubah, ya. Mungkin nanti itu tidak bisa dihindari, kami harus menaikkan, tapi pasti kami akan kabari konsumen kami terlebih dahulu,” jelasnya.

Ayu menjelaskan, saat ini FedEx memiliki armada pesawat sendiri. Alhasil, hal tersebut memberikan fleksibilitas bagi FedEx dalam mengelola biaya operasional sekaligus memperkirakan potensi dampak kenaikan harga energi ke depan

Di Indonesia, basis pelanggan FedEx didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang aktif melakukan ekspor berbagai komoditas, mulai dari produk tekstil, furnitur, kerajinan tangan, hingga hasil peternakan.

Sebagai informasi, kenaikan harga avtur terjadi seiring meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada pasar energi global. Harga avtur tercatat melonjak signifikan hingga sekitar 70% per 1 April 2026.

Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK), misalnya, harga avtur domestik pada periode 1–31 Maret 2026 berada di level Rp13.656,51 per liter, kemudian meningkat menjadi Rp23.551,08 per liter pada periode 1–30 April 2026 atau naik 72,45% secara bulanan.

Sementara itu, secara global, data International Air Transport Association (IATA) menunjukkan harga rata-rata avtur mingguan di kawasan Asia per 27 Maret 2026 mencapai US$208,79 per barel, atau melonjak 134,1% secara bulanan dan 140,5% secara tahunan.

International Energy Agency (IEA), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank Group memperingatkan harga bahan bakar dan pupuk global berpotensi tetap tinggi dalam waktu lebih lama, meski arus pengiriman melalui Selat Hormuz kembali normal.

Ketiga lembaga tersebut menyatakan gangguan rantai pasok dan kerusakan infrastruktur akibat perang di Timur Tengah menjadi faktor utama yang menahan pemulihan harga komoditas global, melansir Anadolu Agency.

Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut dampak konflik tersebut bersifat luas dan tidak merata, terutama membebani negara-negara pengimpor energi, khususnya negara berpendapatan rendah.

"Dampak perang ini signifikan, berskala global, dan sangat tidak merata," menurut pernyataan bersama, dilansir Selasa (14/4).

Ketiga lembaga menilai lonjakan harga minyak, gas, dan pupuk akibat konflik telah meningkatkan kekhawatiran terhadap ketahanan pangan serta potensi kehilangan lapangan kerja di berbagai negara.

Di sisi lain, sejumlah negara produsen energi di kawasan juga dilaporkan mengalami penurunan tajam pendapatan ekspor.

[Gambas:Youtube]

Mereka juga mengingatkan bahwa arus pengiriman melalui Selat Hormuz hingga kini belum sepenuhnya pulih. Bahkan jika jalur tersebut kembali normal, pemulihan pasokan global diperkirakan membutuhkan waktu.

"Bahkan setelah arus kembali normal, diperlukan waktu bagi pasokan komoditas global untuk kembali ke level sebelum konflik," tulis pernyataan itu.

Gangguan pasokan bahan baku penting juga dinilai berpotensi merembet ke sektor lain, termasuk energi dan pangan. Selain itu, dampak sosial-ekonomi seperti pengangguran, penurunan aktivitas perjalanan, serta pariwisata diperkirakan tidak akan cepat pulih.

Ketiga lembaga tersebut menyatakan tengah memperkuat koordinasi untuk membantu negara-negara terdampak melalui rekomendasi kebijakan dan dukungan pembiayaan.

"Tim kami bekerja sama secara erat, termasuk di tingkat negara, untuk memberikan saran kebijakan yang disesuaikan serta dukungan keuangan jika diperlukan," tulis mereka.

Ke depan, International Energy Agency, International Monetary Fund, dan World Bank Group menyatakan akan terus memantau dampak konflik terhadap pasar energi dan ekonomi global, serta mengoordinasikan respons guna mendukung pemulihan yang lebih tangguh.

"Kami akan terus memantau dan menilai dampak perang terhadap pasar energi, ekonomi global, dan masing-masing negara, serta mengoordinasikan respons dan dukungan bagi negara anggota," demikian pernyataan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga bahan bakar pesawat, avtur mulai berdampak pada harga tiket perjalanan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan lonjakan harga avtur global tidak dapat dihindari dan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong potensi kenaikan tarif penerbangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah petani di Filipina memilih menghentikan aktivitas panen dan membiarkan hasil pertanian mereka membusuk di lahan, seiring lonjakan biaya bahan bakar yang tidak sebanding dengan harga jual di tingkat petani.

Dilansir ABS-CBN, Pejabat Terminal Pertanian Filipina Nueva Vizcaya, Julio Basilan, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh rendahnya harga komoditas hortikultura di pasar grosir.

Harga kubis (wombok) tercatat hanya berkisar 5–9 peso per kilogram (sekitar US$0,09–US$0,16), sementara tomat berada di level 10–15 peso per kilogram (sekitar US$0,18–US$0,27).

Di sisi lain, beberapa komoditas seperti jahe dan wortel justru mengalami kenaikan harga. Jahe dijual pada kisaran 85–90 peso per kilogram (sekitar US$1,53–US$1,62), sedangkan wortel berada di rentang 80–85 peso per kilogram (sekitar US$1,44–US$1,53).

Namun demikian, Basilan menilai tingginya biaya distribusi akibat mahalnya bahan bakar membuat petani tetap merugi. Kondisi ini diperparah oleh sikap pembeli yang semakin selektif, terutama terhadap kualitas dan ukuran hasil panen.

“Sebagian petani memilih tidak memanen karena biaya angkut lebih tinggi dibanding potensi pendapatan. Jika dipaksakan panen, kerugian bisa berlipat,” ujarnya, dikutip Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, sejumlah petani tomat masih berharap permintaan akan meningkat pada pekan ketiga April, seiring masuknya pembeli dalam jumlah besar dari berbagai wilayah seperti Nueva Ecija, Laguna, dan Ilocos.

Sementara itu, pemerintah Filipina melalui Departemen Pertanian tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam dampak lonjakan harga energi, termasuk pemberian subsidi input pertanian dan dukungan logistik untuk distribusi hasil panen.

Asisten Sekretaris Departemen Pertanian, Genevieve Guevarra, menyatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk di wilayah Cordillera, untuk menyediakan truk angkutan serta menjajaki subsidi bahan bakar bagi pengemudi guna menjaga kelancaran distribusi hasil pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UN Trade and Development/UNCTAD) mencatat terjadi lonjakan inflasi dan beban utang terutama di negara-negara berkembang. Kondisi ini terjadi seiring dengan belum meredanya konflik Timur Tengah yang sudah berlangsung sekitar sebulan.

Dalam laporan bertajuk Strait of Hormuz Disruptions: Growth and financial implications yang dirilis awal April ini, UNCTAD mencatat rute transit di Selat Hormuz hampir terhenti total selama sebulan terakhir, dengan volume lalu lintas kapal anjlok hingga 95%, sehingga mengancam pasokan minyak dan gas global secara signifikan.

Penutupan salah satu jalur paling vital bagi perdagangan energi dunia ini memicu efek domino. UNCTAD melaporkan harga minyak mentah dan bahan bakar melesat tajam dan terus bertahan di level yang tinggi.

Pada 27 Februari atau sehari sebelum serangan rudal Israel-AS ke Iran, harga minyak mentah Brent hanya US$72,55 per barel. Kini pada 30 Maret, harga minyak Brent sudah mencapai US$113,42 per barel alias sudah naik 56%.

Pada periode yang sama, tren serupa juga terjadi untuk harga minyak mentah dunia lain seperti WTI (naik 51%), Urals (naik 86,11%), dan Dubai (naik 76%).

"Ketika harga minyak naik tajam, biaya hidup akan mengikutinya," tulis UNCTAD dalam laporannya, dikutip Minggu (5/4/2026).

Masalahnya, lonjakan harga bahan bakar gas dan minyak ini berisiko mengerek inflasi secara tajam, yang pada akhirnya akan menekan sumber penghidupan kelompok masyarakat paling rentan.

Berdasarkan perbandingan UNCTAD, ada korelasi antara kebijakan harga minyak dunia dengan kenaikan inflasi. Parahnya, korelasinya lebih terasa di negara berkembang ketimbang negara maju.

Perlambatan Ekonomi dan Perdagangan

Gangguan di Selat Hormuz ini juga akan memperburuk perdagangan global yang memang diramal bakal melambat. Pertumbuhan perdagangan barang (merchandise trade) secara riil yang mampu mencapai angka 4,7% pada 2025, diproyeksikan akan memasuki tren penurunan tajam pada 2026.

Sejalan dengan guncangan tersebut, pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto/PDB) global juga diyakini akan melambat. UNCTAD mencatat pertumbuhan PDB global yang mencapai 3,4% pada 2025, namun diproyeksikan merosot menjadi 2,8% pada 2026.

Apabila eskalasi militer dan gangguan ini terus dibiarkan berlanjut, UNCTAD menegaskan yang paling dirugikan adalah negara miskin dan berkembang.

Utang Membengkak

Organisasi internasional yang bermarkas di Jenewa, Swiss ini memperkirakan negara-negara berkembang akan terkena dampak negatif langsung lewat sektor keuangan alias finansial. UNCTAD merincikan telah terjadi pelemahan nilai tukar mata uang, anjloknya harga saham, serta lonjakan biaya utang luar negeri di negara-negara berkembang.

UNCTAD mencatat, nilai tukar mata uang di kawasan Asia Berkembang (Developing Asia) mengalami depresiasi rata-rata sebesar 1% terhadap dolar AS dari 27 Februari—26 Maret 2026 atau setelah serangan Israel-AS ke Iran. Padahal, kurs mata uang di kawasan tersebut terapresiasi 1,2% selama 1 Januari—27 Februari alias sebelumnya serangan terjadi.

Tren serupa juga terjadi di Afrika (terdepresiasi 2,9%, setelah sebelumnya terapresiasi 0,7%) serta Amerika Latin dan Karibia (terdepresiasi 2,3%, setelah sebelumnya terapresiasi 4,5%).

Selain itu, biaya pinjaman eksternal di seluruh negara berkembang juga dilaporkan meningkat, tecermin dari kenaikan imbal hasil (yield) obligasi negara di wilayah-wilayah tersebut.

Di kawasan Asia Berkembang dan Oseania, UNCTAD mencatatkan lonjakan yield sebesar 0,70 poin persentase, dari rata-rata yield 5,05% pada 1 Januari 2026 menjadi 5,66% pada 26 Maret 2026.

Pada periode serupa, kawasan Afrika juga mencatatkan kenaikan imbal hasil sebesar 0,64 poin persentase dari 7,61% menjadi 8,31%. Sementara kawasan Amerika Latin dan Karibia tercatat kenaikan 0,29 poin persentase dari 5,90% menjadi 6,19%.

Kondisi tersebut jelas menjadi beban tambahan pembayaran bunga utang bagi negara-negara berkembang ke depannya. Padahal, laporan UNCTAD mencatat sebanyak 3,4 miliar orang yang hidup di 46 negara berkembang kini sudah menghabiskan lebih banyak porsi dana untuk membayar beban utang (bunga cicilan+utang pokok) dibandingkan untuk membiayai sektor kesehatan maupun pendidikan.

Oleh sebab itu, UNCTAD menyarankan negara-negara untuk mempertimbangkan bauran kebijakan (policy mix) demi menstabilkan tingkat harga seiring dengan meningkatnya tekanan inflasi. Lebih lanjut, diperlukan kebijakan yang memungkinkan akses cepat pembiayaan eksternal bagi negara-negara berkembang guna membiayai impor esensial dan pembayaran utang.

Institusi-institusi semacam bank pembangunan juga didorong agar sigap menyediakan pinjaman darurat, sembari mendesak kreditor bilateral untuk menangguhkan layanan utang demi memberikan pelonggaran bagi negara-negara yang tercekik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan harga bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah mulai mengubah arah industri otomotif di kawasan Asia-Pasifik. Konsumen hingga pelaku usaha kini semakin serius mempertimbangkan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai solusi di tengah tekanan biaya energi yang terus meningkat.

Gangguan pasokan dipicu serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran, yang berdampak langsung pada jalur distribusi global melalui Selat Hormuz. Jalur ini biasanya mengalirkan sekitar seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair dunia.

Menurut International Energy Agency, kondisi ini menjadi salah satu gangguan pasokan paling signifikan dalam sejarah. Dengan lebih dari 80 persen minyak yang melintasi selat tersebut menuju Asia, kawasan ini menjadi yang paling terpukul.

Dampaknya langsung terasa di berbagai negara. Di Australia, lonjakan minat terhadap EV terjadi secara drastis. Data dari National Australia Bank mencatat pinjaman kendaraan listrik melonjak hingga 100 persen pada Maret, sementara permintaan dari sektor bisnis naik 88 persen.

“Kami melihat lebih banyak UKM dan operator besar mengeksplorasi EV untuk mengelola biaya operasional,” ujar eksekutif NAB, menekankan bahwa volatilitas harga bahan bakar menjadi pendorong utama perubahan ini.

Percepatan adopsi dan momentum produsen EV

Kenaikan harga BBM juga mulai menggeser preferensi di negara-negara yang sebelumnya lambat mengadopsi kendaraan listrik, seperti Jepang. Keterbatasan infrastruktur pengecasan dan dominasi kendaraan bensin perlahan mulai tergeser oleh tekanan biaya.

Analis dari Itochu Research Institute menilai Jepang kini berada di titik krusial. “Peralihan ke EV akhirnya mulai bergerak cepat,” ujarnya, seraya memperingatkan bahwa kondisi energi bisa “memburuk dalam waktu dekat.”

Saat ini, kendaraan listrik murni masih di bawah 2 persen dari total penjualan di Jepang. Namun, dorongan kebijakan mulai terlihat. Produsen seperti Toyota Motor Corporation dan Nissan Motor Corporation diperkirakan akan memperluas lini EV, seiring peningkatan subsidi pemerintah.