Bisnis.com, JAKARTA — Mobilitas perjalanan jarak jauh masyarakat mulai melambat usai periode mudik Lebaran berakhir. Jumlah penumpang pesawat domestik dan kereta api jarak jauh kompak turun pada April 2026, sementara pertumbuhan angkutan rel nasional hanya ditopang oleh lonjakan mobilitas komuter di kawasan perkotaan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebagian besar moda transportasi mengalami penurunan pada April 2026, baik secara bulanan maupun tahunan. Koreksi tersebut terjadi setelah berakhirnya periode puncak mobilitas masyarakat selama musim mudik dan libur Idulfitri yang jatuh pada Maret.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini memaparkan, jumlah penumpang pesawat domestik pada April 2026 tercatat sebanyak 4,57 juta orang atau turun 18,72% secara month-to-month (MtM) dan turun 15,85% secara year-on-year (YoY).

Penurunan terjadi di sejumlah bandara utama, misalnya Bandara Hasanuddin Makassar turun 13,24% MtM, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang turun 8,66%, dan Bandara Kualanamu Medan turun 6,36%.

Pada saat yang sama, jumlah penumpang penerbangan internasional mencapai 1,56 juta orang atau naik 0,93% secara bulanan, meski masih turun 1,78% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tekanan pada penerbangan domestik terjadi seiring kenaikan harga avtur pada April 2026. Sebagaimana diketahui, pada periode tersebut harga avtur yang dirilis Pertamina melonjak lebih dari 70% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, moda kereta api memang masih mencatat pertumbuhan secara agregat. Jumlah penumpang kereta mencapai 48,28 juta orang pada April 2026 atau naik 0,30% dibandingkan Maret 2026 dan meningkat 7,65% secara tahunan.

Namun, kenaikan tersebut tidak berasal dari perjalanan jarak jauh. Jumlah penumpang kereta di wilayah Jawa non-Jabodetabek justru turun 11,98% secara bulanan, sedangkan wilayah non-Jawa turun 3,83%.

Sebaliknya, peningkatan terjadi pada layanan perkotaan. Jumlah penumpang KRL Jabodetabek, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh masing-masing meningkat 2,10%, 11,29%, 11,61%, dan 7,76% MtM.

Komuter Jadi Penopang

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun menilai pertumbuhan jumlah pengguna kereta perkotaan mencerminkan perubahan perilaku masyarakat yang semakin memilih transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari.

Menurut dia, kemacetan yang terus meningkat membuat masyarakat mulai beralih ke moda transportasi yang lebih dapat diandalkan dari sisi waktu tempuh.

"Sehingga masyarakat sudah mulai cerdas. Memilih untuk melakukan pergerakan dengan menggunakan angkutan umum, terutama di commuter line," ujarnya.

Haris mengatakan commuter line masih menawarkan keunggulan dari sisi ketepatan waktu, keandalan, keamanan, dan keselamatan dibandingkan moda transportasi lainnya untuk mobilitas perkotaan.

Di sisi lain, pelemahan perjalanan jarak jauh juga tidak lepas dari faktor ekonomi yang masih membebani masyarakat.

Menurut dia, keberadaan jalan tol yang semakin luas turut mengubah pola perjalanan masyarakat. Untuk perjalanan keluarga, kendaraan pribadi sering kali menjadi pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan menggunakan pesawat maupun kereta api jarak jauh.

"Begitu berkeluarga, hitung-hitungannya akan lebih murah menggunakan kendaraan pribadi," katanya.

Dia menilai kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih membuat masyarakat semakin sensitif terhadap biaya perjalanan. Akibatnya, perjalanan yang tidak mendesak cenderung ditunda atau dialihkan ke moda yang lebih murah.

Data transportasi April 2026 pada akhirnya menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat masih tetap terjaga, tetapi dengan pola yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya.

Perjalanan harian untuk bekerja dan beraktivitas tetap tumbuh, sementara perjalanan antarkota mulai melambat setelah berakhirnya musim mudik.

Mobilitas Jarak Jauh Melemah

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, data April menunjukkan adanya dua jenis mobilitas yang bergerak dalam arah berbeda.

Secara agregat, jumlah penumpang kereta memang masih bertambah. Namun, hampir seluruh pertumbuhan tersebut berasal dari mobilitas harian masyarakat perkotaan.

Pengguna KRL mencapai sekitar 30,6 juta orang atau hampir dua pertiga dari total penumpang kereta api nasional.

"Dari sini muncul gambaran yang cukup jelas. Orang masih bepergian untuk bekerja, sekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Mobilitas yang sifatnya wajib tetap berjalan. Namun perjalanan yang lebih mahal dan bisa ditunda mulai dikurangi," ujarnya kepada Bisnis.

Menurut Yusuf, faktor musiman memang menjadi penjelasan utama bagi penurunan mobilitas setelah periode mudik. Namun, penurunan penumpang pesawat domestik secara tahunan yang mencapai 15,85% menunjukkan adanya faktor lain di luar normalisasi pascalebaran.

Dia menilai kenaikan harga avtur yang berujung pada tekanan biaya operasional maskapai ikut memengaruhi keputusan masyarakat dalam melakukan perjalanan.

"Ketika pengeluaran rumah tangga mulai terasa lebih ketat, perjalanan udara biasanya menjadi salah satu pos yang paling mudah dikurangi," ujarnya.

Menurut Yusuf, pola tersebut konsisten dengan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat. Konsumen masih melakukan aktivitas ekonomi, tetapi menjadi lebih selektif dalam membelanjakan uangnya.

Pertumbuhan pengguna KRL yang tetap kuat bersamaan dengan melemahnya pesawat dan kereta jarak jauh menunjukkan adanya pergeseran pilihan transportasi. Namun, Yusuf memandang hal tersebut bukan berhentinya aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Di samping itu, lesunya mobilitas masyarakat juga seiring dengan meredanya berbagai faktor penopang konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2026, seperti tunjangan hari raya, gaji ke-14, program diskon transportasi, dan kondisi suku bunga yang relatif stabil.

"Data transportasi April bisa dibaca sebagai sinyal awal bahwa laju konsumsi masyarakat tidak sekuat beberapa bulan sebelumnya," ujarnya.

Meski demikian, Yusuf menilai mobilitas harian yang tetap tinggi menandakan aktivitas ekonomi inti masih berjalan dengan baik.

Menurutnya, pelemahan perjalanan jarak jauh tetap perlu dicermati karena berkaitan langsung dengan sektor pariwisata, hotel, restoran, transportasi daerah, serta berbagai usaha yang bergantung pada pergerakan orang antarkota.

Di tengah kondisi kuartal II/2026 yang cukup tertekan, Core memprediksi adanya kontraksi secara absolut untuk mobilitas masyarakat, sementara konsumsi rumah tangga akan mengalami perlambatan yang signifikan dibandingkan dengan kuartal pertama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026 berjalan lebih tertib dengan kinerja layanan penyeberangan yang semakin terorganisasi, terutama pada lintasan Merak–Bakauheni yang menjadi jalur utama mobilitas nasional. Evaluasi ini disampaikan saat pembahasan bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Jakarta, Kamis (7/5/2026), yang turut menyoroti penguatan layanan operasional dan konektivitas logistik nasional.

“Pengelolaan arus kendaraan dan penumpang yang semakin tertata, penguatan koordinasi lintas stakeholder, serta optimalisasi layanan dinilai berhasil menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik,” ujar Dudy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Sepanjang periode mudik H-8 hingga H+8 pukul 06.00 WIB, total penumpang pada 15 lintasan pantauan nasional mencapai 4,72 juta orang atau meningkat 6,6 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, jumlah kendaraan yang menyeberang tercatat sebanyak 1,21 juta unit, naik delapan persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat yang diimbangi dengan pengelolaan layanan penyeberangan yang optimal selama Angkutan Lebaran 2026,” ucap Dudy.

Meski demikian, Kementerian Perhubungan menilai masih diperlukan penguatan layanan pada sejumlah lintasan strategis seperti Ketapang–Gilimanuk yang menghadapi tantangan kepadatan logistik serta kondisi akses jalan. Pemerintah bersama ASDP akan mengoptimalkan pola operasi kapal, pemanfaatan pelabuhan penyangga, hingga pengembangan skema layanan yang lebih adaptif.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menyampaikan apresiasi atas evaluasi pemerintah yang dinilai menjadi dasar penting dalam peningkatan layanan ke depan. Ia menegaskan, hasil evaluasi Angkutan Lebaran akan menjadi acuan perbaikan operasional secara berkelanjutan.

“Pola operasi yang berhasil diterapkan di lintasan Merak–Bakauheni akan menjadi referensi dalam penguatan layanan di lintasan strategis lainnya, sehingga tercipta sistem operasional yang semakin efektif, efisien, dan terintegrasi,” lanjut Dudy.

Selain layanan penumpang, pembahasan juga menyoroti penguatan konektivitas logistik nasional melalui pengembangan layanan long distance ferry (LDF). Sejumlah rute potensial seperti Makassar–Semarang dan Panjang–Jakarta turut dibahas untuk mendukung efisiensi distribusi barang antarwilayah.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengatakan, transformasi layanan tidak hanya berfokus pada kelancaran operasional, tetapi juga pada penguatan sistem transportasi penyeberangan yang lebih modern dan berbasis kebutuhan pengguna jasa. ASDP bersama Kementerian Perhubungan berkomitmen memperkuat layanan sebagai tulang punggung konektivitas nasional.

“ASDP terus memperkuat digitalisasi layanan, pengaturan arus kendaraan, serta kesiapan operasional secara menyeluruh agar masyarakat memperoleh pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan semakin seamless,” kata Windy.

Bisnis.com, BANDUNG — Sektor pariwisata Jawa Barat mencatatkan performa impresif pada Maret 2026 seiring momentum mudik Idulfitri yang memicu lonjakan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) hingga 22,48 juta perjalanan.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati menjelaskan angka tersebut merepresentasikan pertumbuhan signifikan sebesar 43,47% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan melonjak 49,54% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

“Momentum mudik Lebaran menjadi katalisator utama kenaikan pergerakan wisatawan tersebut, dengan konsentrasi destinasi utama berada di wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung Raya yang menyerap 50,80% dari total perjalanan,” ungkap Ari, Senin (4/5/2026).

Kinerja positif juga terpantau pada kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) melalui pintu masuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mengalami kenaikan 69,14% sepanjang Maret 2026.

Tercatat sebanyak 274 wisman masuk ke Jawa Barat dengan profil kunjungan didominasi oleh penduduk luar negeri sebesar 67,88%.

Penduduk luar negeri ini merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri dan memanfaatkan libur Lebaran untuk mudik ke Jawa Barat melalui Bandara Kertajati.

Sementara itu, kunjungan Warga Negara Asing (WNA) yang menggunakan moda transportasi Kereta Cepat Whoosh pada Maret 2026 mencapai 7.245 kunjungan.

Meskipun angka ini terkoreksi 46,19% secara bulanan, namun secara tahunan masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,80%.

Adapun selama periode Januari–Maret 2026, total kunjungan WNA ke Jawa Barat menggunakan Whoosh mencapai 38.588 orang, tumbuh melesat 76,58% dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Di sektor transportasi secara luas, pertumbuhan positif tercatat pada semua moda angkutan penumpang.

Angkutan kereta api membukukan kenaikan penumpang sebesar 30,77% secara bulanan menjadi 2,57 juta orang. Secara tahunan, angka ini meningkat 40,63%, sementara secara kumulatif sepanjang Januari–Maret 2026 tumbuh 17,59%.

Setali tiga uang, Kereta Cepat Whoosh juga menunjukkan tren penguatan dengan mengangkut sebanyak 234.000 penumpang, atau naik 5,32% secara bulanan.

Kenaikan tajam tercatat secara tahunan sebesar 41,42%, dengan pertumbuhan kumulatif kuartal I/2026 sebesar 7,14% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Dari sisi akomodasi, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Maret 2026 berada di level 39,86%.

Meski turun 1,21 poin dibandingkan Februari 2026 yang mengikuti tren penurunan bulanan dalam tiga tahun terakhir, posisi ini menurutnya tetap lebih baik dibandingkan Maret 2025 yang tumbuh 11,09 poin secara tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja angkutan barang dan penumpang secara umum tumbuh positif per Maret 2026 pada semua moda transportasi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan, peningkatan signifikan utamanya terjadi pada angkutan penumpang, baik secara bulanan (month to month/MtM) maupun tahunan (year on year/YoY).

“Terutama disebabkan karena adanya peningkatan mobilitas masyarakat yang melakukan mudik Lebaran, serta didorong adanya stimulus pemerintah berupa diskon harga tiket [transportasi],” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (4/5/2026).

Sebagaimana diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp911,16 miliar demi mengerek daya beli masyarakat melalui diskon tiket transportasi pesawat, kereta dan kapal pada periode tersebut.

Ateng menjelaskan, moda angkutan sungai, danau, dan penyebrangan (ASDP) tercatat mengalami kenaikan tertinggi hingga 100,99% MtM dan 72,73% YoY, dengan jumlah penumpang mencapai 7,06 juta orang.

Peningkatan jumlah penumpang terjadi di seluruh pelabuhan utama yang diamati, yaitu di Pelabuhan Bakauheni sebesar 138,59% MtM, Merak sebesar 107,95%, Gilimanuk sebesar 100,86%, Pototano sebesar 74,47%, dan Ketapang sebesar 72,20%.

Sementara itu, jumlah penumpang terbanyak tercatat pada angkutan kereta yang mencapai 48,14 juta orang, naik 17,76% YoY. Apabila dibandingkan secara bulanan atau dengan Februari 2026, jumlah penumpang kereta naik 11,25% MtM.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah penumpang Jabodetabek yang merupakan penumpang pelaju (commuter) alias pengguna KRL, yaitu sebanyak 30,0 juta orang atau 62,24% MtM dari total penumpang angkutan kereta.

Sejalan dengan mudik Lebaran, peningkatan terlihat pada angkutan kereta bandara maupun kereta api di Jawa (non-Jabodetabek) yang masing-masing tumbuh sebesar 20,55% MtM atau mencapai 861.700 orang dan 33,64% atau mencapai 9,64 juta orang.

Peningkatan juga terjadi pada moda angkutan udara domestik alias pesawat, dengan 5,62 juta penumpang atau naik sebesar 37,60% MtM dan 32,35% YoY.

Jumlah penumpang domestik terbesar terdapat pada Bandara Soekarno Hatta-Tangerang, yaitu mencapai 1,6 juta orang atau sebesar 28,33% dari total penumpang domestik, diikuti Juanda-Surabaya sebanyak 452,0 ribu orang atau sebesar 8,04% dari total penumpang domestik.

Kemudian angkutan udara internasional dengan 1,54 juta penumpang atau naik sebesar 2,25% MtM dan 8,14% YoY.

Sementara itu, angkutan laut domestik dengan 3,12 juta penumpang naik sebesar 51,82% MtM dan 26,72% YoY.

Peningkatan jumlah penumpang terjadi di semua pelabuhan yang diamati, yaitu Pelabuhan Balikpapan 188,13% MtM, Makassar 70,06%, Tanjung Priok sebesar 43,43%, Tanjung Perak 34,32%, dan Belawan 25,26%.

Angkutan Barang Tetap Melaju Meski ada Pembatasan

Mengingat adanya pembatasan angkutan barang yang berlaku sejak pertengahan Maret hingga akhir bulan, mobilisasi logistik melalui kereta, kapal, dan pesawat terpantau tetap meningkat.

Ateng melaporkan, jumlah barang yang diangkut pada Maret 2026 dengan moda angkutan laut domestik mencapai 43,24 juta ton, atau naik 2,92% dibanding Maret 2025 (YoY) maipin 10,50% MtM.

Peningkatan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Balikpapan sebesar 1,40%. Sebaliknya, penurunan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Panjang sebesar 23,81%, Tanjung Priok 14,04%, Makassar sebesar 10,87%, dan Tanjung Perak sebesar 1,01%.

Peningkatan juga terjadi pada moda angkutan kereta yang mengangkut 5,84 juta ton barang, atau naik sebesar 31,76% MtM dan 0,99% YoY. Sebagian besar barang yang diangkut tersebut, tercatat di wilayah Sumatera sebanyak 5,0 juta ton atau 85,51% dari total barang yang diangkut dengan kereta.

Sementara itu, jumlah barang yang diangkut dengan moda angkutan udara domestik turun -15,74% YoY, tetapi naik secara bulanan sebesar 7,07% menjadi 53.000 ton.

Peningkatan jumlah barang yang diangkut terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma-Jakarta sebesar 37,14% MtM, sementara penurunan terjadi di Bandara Sentani—Jayapura sebesar 2,82%.

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, kebijakan Work From Anywhere (WFA) terbukti efektif dalam mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran 2026 . Menhub menyebutkan penerapan kebijakan ini mampu menekan kepadatan pada puncak arus mudik hingga 17,94% dan puncak arus balik sebesar 10,57%.

Dengan fleksibilitas waktu bekerja, masyarakat tidak lagi melakukan perjalanan secara bersamaan pada waktu puncak. Sukses Amankan Mudik Lebaran 2026, Kepercayaan Publik ke Polri Melesat ke Peringkat 4 Besar

“Pengaturan mobilitas melalui kebijakan WFA terbukti mampu mendistribusikan pergerakan masyarakat secara lebih merata, sehingga beban lalu lintas pada periode puncak dapat dikurangi,” ujar Dudy di Gedung DPR RI, Senin (13/4/2026).

Selain WFA, keberhasilan pengelolaan arus mudik juga ditopang oleh berbagai kebijakan lain, seperti rekayasa lalu lintas, pembatasan angkutan barang, serta pengoperasian posko terpadu di berbagai titik strategis. Sinergi lintas kementerian dan lembaga turut memperkuat efektivitas pengaturan arus transportasi selama periode Lebaran.

Data Korlantas Polri menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas selama Angkutan Lebaran 2026 menurun 6,31%, sementara jumlah fatalitas turun signifikan hingga 31,19% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemenhub juga mencatat minat masyarakat terhadap angkutan umum juga mengalami peningkatan. Total penumpang tercatat mencapai 23,73 juta orang atau naik 11,79% dibandingkan 2025.

Menhub Dudy menilai, kombinasi kebijakan WFA dan penguatan manajemen transportasi menjadi strategi efektif dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas saat periode mudik. Ke depan, pemerintah akan terus mengkaji penerapan kebijakan serupa guna menjaga kelancaran dan keselamatan transportasi nasional.

Bisnis.com, BANDUNG — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat mencatat lonjakan penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang signifikan selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026.

Tercatat, transaksi di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melesat hingga lebih dari empat kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Selama periode siaga RAFI 2026 yang berlangsung pada 12 Maret hingga 31 Maret 2026, jumlah transaksi SPKLU menyentuh angka 74.366 transaksi.

Realisasi ini meningkat tajam dibandingkan periode RAFI 2025 yang tercatat sebanyak 17.966 transaksi. Kenaikan drastis ini mengindikasikan semakin tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai solusi mobilitas yang efisien serta ramah lingkungan.

Dari sisi infrastruktur, PLN UID Jawa Barat terus memperkuat kesiapan layanan dengan menambah jumlah SPKLU dari 617 unit pada Maret 2025 menjadi 825 unit pada Maret 2026.

Ekspansi jaringan pengisian daya ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan pengguna kendaraan listrik, khususnya dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran.

Pertumbuhan signifikan juga tercermin pada segmen kendaraan listrik roda dua. Transaksi SPKLU roda dua melonjak drastis dari 519 transaksi pada 2025 menjadi 14.627 transaksi pada 2026. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah unit SPKLU R2 dari semula 40 unit menjadi 121 unit.

General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo menyampaikan bahwa peningkatan ini menjadi indikator kuat bahwa ekosistem kendaraan listrik di Jawa Barat kian berkembang pesat.

“Lonjakan transaksi SPKLU selama masa siaga RAFI 2026 menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan kendaraan listrik. PLN terus berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang andal, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sugeng.

Menurutnya, sebaran SPKLU yang semakin luas serta berbagai kemudahan layanan turut mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik yang lebih ekonomis.

Guna meningkatkan pengalaman pelanggan, PLN mengoptimalkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur tersebut, pengguna dapat menemukan lokasi SPKLU secara akurat, melakukan transaksi nontunai, hingga mengajukan pemasangan perangkat pengisian daya mandiri atau home charging.

Dalam rangka mempercepat adopsi EV, PLN menyalurkan berbagai program insentif, antara lain diskon tarif listrik sebesar 30 persen untuk pengisian daya pada pukul 22.00–05.00 WIB. Selain itu, terdapat potongan harga sebesar 50 persen untuk biaya pemasangan home charging yang berlaku hingga Juni 2026.

Di sisi lain, PLN UID Jawa Barat juga aktif mendukung program konversi motor BBM menjadi motor listrik melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini mencakup pengembangan pendidikan konversi di SMKN 8 Bandung sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang energi bersih.

Langkah konversi ini melibatkan rangkaian proses mulai dari pendaftaran, pengecekan teknis, hingga sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Beberapa bengkel konversi yang telah bermitra dengan PLN di Jawa Barat meliputi SMKN 8 Bandung, CV Magnet, CV Hidtech, dan SMK Cendekia Batujajar.

Sugeng menegaskan bahwa peran PLN telah bertransformasi dari sekadar penyedia tenaga listrik menjadi penggerak ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi secara menyeluruh.

“PLN hadir tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi, mulai dari infrastruktur, layanan digital, hingga pengembangan SDM. Ini adalah bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung transisi energi bersih,” tambahnya.

Upaya masif ini selaras dengan kebijakan Pemerintah RI dalam mempercepat penggunaan kendaraan listrik guna menekan emisi karbon dan mencapai target transisi energi nasional. Ke depan, PLN UID Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperluas jaringan SPKLU dan meningkatkan kualitas layanan demi mewujudkan ekosistem transportasi yang berkelanjutan.

JAKARTA - Polri mencatatkan prestasi gemilang dalam hal kepercayaan publik. Berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Polri kini menempati peringkat ke-4 sebagai lembaga negara yang paling dipercaya masyarakat, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa posisi Polri saat ini melampaui capaian historisnya yang biasanya tertahan di peringkat kedelapan atau kesembilan.

"Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri saat ini berada di angka 63,7%. Ini menempatkan Polri di posisi ke-4 tertinggi dari 11 lembaga yang kami ukur. Tren ini naik sangat tajam jika dibandingkan temuan-temuan sebelumnya," ujar Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya, dikutip Jumat (10/4/2026).

Menurut Burhanuddin, kenaikan peringkat ini tidak terlepas dari persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Korps Bhayangkara dalam pelayanan publik, khususnya selama momentum mudik Lebaran 2026. Data survei menunjukkan mayoritas masyarakat merasa sangat puas dengan kinerja Polri dalam "Operasi Ketupat".

"Ada korelasi yang sangat kuat antara kepuasan publik dalam penyelenggaraan mudik dengan tingkat kepercayaan terhadap Polri. Sebanyak 81,4% masyarakat menilai Polri lebih baik dalam menciptakan kelancaran arus lalu lintas dibanding tahun lalu, dan 80,8% merasa puas atas jaminan keamanan serta keselamatan yang diberikan Polri," jelasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin memaparkan bahwa inovasi Polri di lapangan juga mendapat apresiasi tinggi. Rekayasa lalu lintas seperti one way dan contra flow dinilai efektif oleh 67,8% responden.

Lihat video: 85% Masyarakat Puas Pelayanan Mudik Lebaran 2026



Tak hanya itu, penyediaan posko pelayanan yang humanis sebagai tempat istirahat dan pusat informasi juga memanen kepuasan hingga 78,7%. "Kenaikan ini menjadi bukti bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan dan rasa aman saat mudik, sangat dirasakan manfaatnya secara langsung," pungkas Burhanuddin.

Dalam survei ini, Polri kini bersaing di papan atas bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) di posisi pertama (89,1%), disusul oleh Presiden (82,8%), dan Kejaksaan Agung (65,6%). Peningkatan ini menjadi modal penting bagi Polri untuk terus menjaga momentum positif dalam melayani masyarakat ke depannya.

Survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026’ itu dilakukan secara tatap muka, dalam rentang 29 Maret - 4 April 2026. Adapun total responden dalam survei tersebut mencapai 1.200, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

JAKARTA - Penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 dinilai sukses besar oleh publik. Rentetan program taktis yang diluncurkan pemerintah terbukti efektif memberikan rasa aman dan nyaman bagi puluhan juta pemudik, yang berujung pada tingginya tingkat kepuasan masyarakat.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo mengungkapkan keberhasilan mudik tahun ini tidak lepas dari intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Berdasarkan data survei tatap muka yang dilakukan pada 29 Maret – 4 April 2026 melibatkan 1.200 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, ditemukan berbagai program pemerintah mendapatkan apresiasi dan tingkat kesadaran (awareness) yang signifikan dari publik.

Hendro menyoroti program yang paling banyak diketahui dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat adalah bantuan logistik dan transportasi. Data menunjukkan bahwa 59% masyarakat mengetahui program Bantuan Pangan berupa beras 10 kg dan 2 liter minyak goreng.

Selain itu, program Mudik Gratis juga mencatatkan angka kesadaran yang tinggi sebesar 55%. "Mudik Gratis menjadi program yang paling membantu di mata pemudik. Keterlibatan berbagai instansi secara masif berhasil mengurangi beban biaya transportasi sekaligus menekan risiko di jalan raya," ujar Hendro saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026’ secara virtual, Selasa (7/4/2026).

Framing kesuksesan mudik kali ini juga didukung keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas harga energi. Hampir separuh masyarakat (49%) mengetahui dan merasakan manfaat dari jaminan pemerintah agar harga BBM tidak naik.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif tarif yang memperlancar arus mudik dan balik di antaranya Program Diskon Tarif Angkutan (darat, laut, dan udara) yang diketahui oleh 38% responden.

Selain itu, ada juga Program Diskon Tarif Jalan Tol yang menjangkau 34% kesadaran publik, termasuk peningkatan Anggaran THR yang diketahui 35% masyarakat.

Tidak hanya untuk masyarakat umum, pemerintah juga memberikan kelonggaran melalui kebijakan "Bekerja dari Mana Saja" (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebanyak 29% masyarakat mengetahui kebijakan ini, yang secara tidak langsung membantu memecah kepadatan arus balik karena waktu kepulangan yang lebih fleksibel.

Secara keseluruhan, Hendro menyatakan kombinasi antara program sosial, insentif ekonomi, serta kesiapan infrastruktur telah menciptakan ekosistem mudik yang positif.

"Data menunjukkan bahwa kehadiran negara dalam mengelola tradisi tahunan ini berjalan dengan sangat baik. Banyaknya program yang sampai ke telinga dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah bukti nyata kesuksesan arus mudik dan balik tahun 2026. Hal ini yang membuat tingkat kepuasan masyarakat berada pada level yang sangat tinggi," kata Hendro.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menyebut penerima manfaat Masjid Ramah Pemudik (MRP) pada arus mudik dan balik Lebaran 1447 H/2026 M semakin banyak. Tercatat jumlah pemudik yang singgah di masjid mencapai 3.592.348 orang, meningkat signifikan dibandingkan 2025 yang tercatat sebanyak 1.617.641 orang.

Jumlah ini belum termasuk pemudik yang memanfaatkan vihara, gereja, dan rumah ibadah berbagai agama yang juga ikut memberikan layanan ramah pemudik pada libur Lebaran.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Arsad Hidayat mengatakan, kenaikan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis rumah ibadah di jalur mudik. Ini juga tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan sehingga masyarakat semakin memahami keberadaan Masjid Ramah Pemudik.

“Terjadi kenaikan sekitar 122% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa masjid semakin dipercaya sebagai tempat singgah yang aman, nyaman, dan terbuka bagi para pemudik,” ujar Arsad di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Arsad menjelaskan, peningkatan jumlah pengunjung tidak terlepas dari kesiapan layanan yang semakin baik di lapangan. Ribuan masjid yang terlibat telah disiapkan dengan fasilitas dasar yang memadai serta didukung oleh pengurus dan relawan.

Menurut Arsad, pada 2026 Kementerian Agama menyiapkan 6.859 masjid yang tersebar di berbagai wilayah strategis, terutama di jalur utama seperti Pantura, Trans Jawa, dan Trans Sumatera. Seluruh masjid tersebut beroperasi selama 24 jam sejak H-9 hingga H+7 Idulfitri.

Sementara pada 2025, program ini melibatkan 8.710 masjid dengan jumlah pengunjung sekitar 1,6 juta orang. Arsad melihat ada peningkatan signifikan dari sisi pemanfaatan seiring kualitas layanan masjid di jalur mudik yang semakin optimal.

Lihat video: Ribuan Warga Serbu Masjid Agung Al-Istiqomah Demi Takjil & Al-Qur'an Gratis



“Tingkat pemanfaatannya yang meningkat tajam. Ini menandakan layanan yang diberikan semakin tepat sasaran dan dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Arsad menuturkan, mayoritas pemudik yang memanfaatkan layanan MRP berasal dari pengguna kendaraan pribadi, terutama sepeda motor dan mobil. Hal ini sejalan dengan karakter arus mudik di Indonesia yang didominasi perjalanan darat jarak jauh.

Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti tempat istirahat, air minum, toilet bersih, hingga layanan pengisian daya gawai. Kehadiran fasilitas ini dinilai membantu pemudik menjaga kondisi fisik selama perjalanan.

Arsad juga mengungkapkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Berdasarkan evaluasi, hampir seluruh responden menyatakan fasilitas utama seperti tempat salat, kebersihan, dan keamanan sudah terpenuhi dengan baik.

“Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang pelayanan umat. Di sinilah nilai kemanusiaan, kepedulian, dan kebersamaan hadir secara nyata,” katanya.

Arsad menambahkan angka 3,5 juta pemudik tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari masjid yang terdata dalam program MRP. Secara faktual di lapangan, jumlah pemanfaatannya diperkirakan lebih besar.

“Data ini masih bersifat agregat dari masjid yang terlaporkan dalam sistem. Di luar itu, masih ada masjid-masjid di rest area jalan tol yang juga melayani pemudik dalam jumlah besar dan belum seluruhnya terhimpun dalam data ini,” ujarnya.

Menurut Arsad, keberadaan masjid di rest area tol memiliki kontribusi penting dalam mendukung kenyamanan pemudik, terutama pada jalur-jalur dengan intensitas lalu lintas tinggi.

“Kami melihat layanan di rest area juga sangat tinggi pemanfaatannya. Karena itu, jika seluruhnya terdata, angkanya sangat mungkin lebih besar dari yang saat ini tercatat,” tambahnya.

Arsad mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam menyukseskan program ini, mulai dari pengurus masjid, penyuluh agama, KUA, hingga masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam menghadirkan layanan yang optimal.

“Kami berharap tren positif ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Program Masjid Ramah Pemudik diharapkan tidak hanya hadir saat musim mudik, tetapi menjadi model pelayanan berkelanjutan berbasis rumah ibadah di tengah masyarakat,” tandasnya.

JAKARTA - Kebijakan Polri dalam membuat terobosan rekayasa lalu lintas saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 banyak diapresiasi berbagai kalangan. Banyak pihak yang memuji kinerja jajaran Korps Bhayangkara.

Terobosan tersebut membuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan Korlantas Polri meningkat. Berdasarkan hasil survei Lemkapi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pelayanan berada pada angka 92,1%.

"Kami melihat kebijakan Polri dalam pengamanan yang menerapkan berbagai rekayasa lalu lintas di berbagai tempat banyak dipuji masyarakat," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan usai memberikan penghargaan kepada Kakorlantas Irjen Pol Agus Suryonugroho di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Namun, anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini mengakui masih ada keluhan di berbagai daerah yang perlu dibenahi dan terus dilakukan peningkatan agar pengamanan mudik semakin baik lagi.

Berdasarkan hasil pengamatan dan survei lapangan terhadap pemudik di berbagai wilayah yang dilaksanakan pada 24-31 Maret 2026, berbagai terobosan dilakukan Korlantas Polri bersama unsur terkait pada jalur mudik mulai dari one way nasional dan one way lokal serta kebijakan contraflow.

Penasihat Ahli Kapolri ini menyebutkan koordinasi Kapolri, Kakorlantas Polri bersama pihak terkait seperti Jasa Marga, ASDP ditambah kesadaran masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas menjadi kunci kesuksesan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

"Kita melihat walau jumlah pemudik tahun ini melonjak tajam, tapi penanganan mudik justru tertangani dengan baik," katanya.

Dosen Pengajar Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Bhayangjara Jakarta ini menambahkan, dari hasil riset yang dilakukannya, jumlah pemudik 2026 diperkirakan terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pemudik berada di kisaran 143 juta orang merata di seluruh indonesia.

"Semua personel kepolisian sibuk melayani masyarakat yang mudik. Kesibukan mudik tertinggi berada di Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan," ucapnya.

Penulis buku-buku hukum dan politik kepolisian ini menuturkan berbagai capaian dalam Operasi Ketupat 2026 ini semoga tak membuat Polri tidak cepat berpuas diri. Sebaliknya terus tingkatkan kinerja agar kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat sebagai pelayanan, pelindung, dan pengayom masyarakat.

"Kita sampaikan apresiasi terhadap kinerja Kapolri dan seluruh jajaran Polri, instansi terkait dan masyarakat yang sudah tertib berlalu lintas," kata Ketua Prodi Magister Hukum ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei KedaiKOPI mencatat, sebanyak 88,8 persen responden merasa puas, dengan nilai rata-rata kepuasan sebesar 7,18 dari skala 1 sampai 10.

Head of Research KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah mengatakan, sebagian besar masyarakat yang melakukan mudik pada Lebaran 2026 mengaku puas terhadap manajemen mudik yang diselenggarakan pemerintah.

Survei dilakukan pada 23–30 Maret 2026 terhadap 1.101 responden yang memenuhi kriteria sebagai pemudik Lebaran 2026.

"Dari skala 1 sampai 10, kita mendapatkan nilai sebesar 7,18. Maka dari skala tersebut kita dapat kategorikan bahwa responden yang melakukan mudik cukup puas dengan layanan atau manajemen mudik yang telah dilakukan oleh pemerintah," kata Ashma secara virtual, Senin (6/4/2026).

Ashma mengatakan, kepuasan tersebut diukur dari dua aspek besar, yaitu layanan armada transportasi umum, serta infrastruktur dan kebijakan manajemen mudik secara keseluruhan.

Pada aspek layanan armada, kepuasan tertinggi secara konsisten tercatat pada kenyamanan armada yang berlaku untuk bus, kereta api, maupun travel atau shuttle resmi. Namun, masing-masing moda juga mencatatkan titik lemah tersendiri.

Untuk pengguna bus, aspek yang mendapat penilaian paling rendah adalah kenyamanan terminal bus.

Bagi penumpang kereta api, keluhan terbesar datang dari ketersediaan kuota tiket, di mana angkanya turun signifikan dibanding tahun lalu, dari 84,8 persen menjadi 76,1 persen atau berkurang 8,7 persen.

Sementara itu, pengguna travel resmi mengeluhkan kenyamanan saat menunggu di pool atau titik penjemputan.

Di moda kapal laut, kepuasan tertinggi dirasakan saat proses antrean masuk ke kapal, sedangkan aspek terendah adalah keteraturan saat mengantri membeli tiket di pelabuhan.

Adapun untuk pengguna pesawat, kenyamanan di dalam kabin mendapat apresiasi tertinggi, sementara ketersediaan kuota tiket menjadi aspek terendah, meski angkanya justru naik dari 76,2 persen tahun lalu menjadi 80 persen tahun ini.

"Kesulitan yang dirasakan dalam mengakses tiket kereta api lebih banyak dirasakan oleh responden tahun ini dibandingkan tahun lalu. Turun tertingginya ada pada ketersediaan kuota tiket kereta api, yang tahun lalu 84,8 persen, sekarang hanya 76,1 persen," ujar Ashma.

Dari sisi infrastruktur jalan, kepuasan terhadap jalan tol secara konsisten lebih tinggi dibanding jalan non-tol. Pada pengguna jalan tol, kepuasan di hampir semua aspek berkisar di angka 91–92 persen.

Aspek yang paling diapresiasi adalah kondisi saat memasuki jalan tol (92,7 persen) dan keamanan serta penerangan jalan tol (92,2 persen). Khusus untuk penerangan jalan tol, angka ini melonjak tajam dibanding tahun lalu yang hanya 77,2 persen, atau naik 15 persen.

Sebaliknya, untuk jalan non-tol, ketersediaan rambu lalu lintas yang dinilai cukup dan jelas mendapat apresiasi tertinggi di angka 85,8 persen. Aspek yang paling dikeluhkan adalah kemulusan jalan di dalam kabupaten atau kota tujuan (73,1 persen), turun dari 82,9 persen pada 2025.

"Ada peningkatan di aspek keamanan dan penerangan jalan tol. Yang tahun lalu puas hanya sebesar 77,2 persen, tahun ini naik menjadi 92,2 persen,” jelas dia.

“Jadi memang ada peningkatan penerangan di jalan tol tahun ini dan itu diapresiasi dalam menjaga keamanan mudik 2026," tambah Ashma.

Ashma lalu menjelaskan, kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan pemerintah, seperti sistem satu arah (one way) dan contraflow, mendapat sambutan positif dari 80,8 persen responden.

Sementara itu, 82 persen pemudik menyatakan puas dengan layanan posko kesehatan yang tersedia selama perjalanan mudik.

"Kepuasan terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas sebelumnya mencapai 91,2 persen dan posko kesehatan 92,9 persen di tahun 2025. Pola yang sama kami temukan di tahun ini, mayoritas masih puas, namun persentasenya turun dibanding tahun lalu," ujar Ashma.

Di rest area, ketersediaan bahan bakar menjadi aspek yang paling diapresiasi, dengan 87,1 persen responden merasa puas. Namun, kebersihan toilet menjadi catatan tersendiri, hanya 77,8 persen yang merasa puas, turun dari 86,2 persen pada tahun sebelumnya.

"Ini mungkin juga dikarenakan memang pengguna toilet di saat periode mudik lebih banyak, sehingga kebersihan toiletnya cukup agak sulit untuk dijaga secara konsisten," kata Ashma.

Untuk layanan darurat, 77,8 persen responden menyatakan puas, turun 12,5 persen dari 2025. Sementara kepatuhan pengendara lain mendapat angka kepuasan paling rendah di antara semua aspek yang diukur, yakni 71,9 persen, turun 10,1 persen dibanding tahun lalu.

Salah satu kebijakan yang paling diapresiasi pemudik adalah pemisahan akses pelabuhan berdasarkan jenis kendaraan, yang berlaku di lintasan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk mulai 13–29 Maret 2026.

Sebanyak 91,5 persen responden menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut, dengan nilai rata-rata dukungan 7,66 dari skala 10.

Adapun survei KedaiKOPI juga mengukur kinerja kepolisian dari dua sisi, yaitu polisi lalu lintas (Polantas) yang bertugas di jalan, serta polisi yang menjaga keamanan lingkungan rumah yang ditinggal pemudik.

Dari sisi Polantas, Ashma menjelaskan 80,6 persen responden merasa puas terhadap kinerja Polantas dalam menjaga kelancaran arus mudik, dan 81,7 persen puas terhadap kinerjanya dalam menjaga keamanan arus mudik.

Meski masih di atas 80 persen, Ashma mengatakan kedua angka ini turun dibanding 2025, di mana masing-masing turun 5,7 persen dan 6,2 persen.

Dari sisi keamanan rumah, 86,7 persen responden percaya bahwa aparat lingkungan seperti RT/RW atau satpam mampu menjaga rumah mereka selama ditinggal mudik, dengan nilai rata-rata kepercayaan 7,78.

Adapun kepercayaan terhadap kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan permukiman tercatat pada angka 79,4 persen dengan rata-rata 7,20.

"Jika kita fokus pada seluruh aspek yang ditanyakan terkait kinerja polisi, yaitu menjaga kelancaran lalu lintas, menjaga keamanan arus mudik, hingga menjaga keamanan di lingkungan rumah, maka nilai rata-rata kepuasannya adalah 7,81. Jumlah responden yang merasa puas terhadap kinerja Polri secara keseluruhan sebanyak 84,1 persen," tegas Ashma.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, SAMARINDA — Fenomena mudik Lebaran 2026 mencatatkan lompatan signifikan dalam adopsi kendaraan listrik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra) melaporkan transaksi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melonjak 118%, dari 990 transaksi pada Lebaran 2025 menjadi 2.157 transaksi tahun ini.

General Manager PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli menilai peningkatan ini sebagai indikator positif tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di wilayah tersebut.

"Peningkatan penggunaan SPKLU pada momen Lebaran ini menunjukkan kendaraan listrik semakin menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak menengah hingga jauh," kata Muchamad Chaliq Fadli dalam keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).

Chaliq menambahkan, dari seluruh titik layanan, SPKLU UP3 Samarinda mencatatkan transaksi tertinggi dengan 390 kali pengisian daya.

Seiring dengan kenaikan transaksi, konsumsi energi listrik pada SPKLU juga mengalami lonjakan drastis, dari 21.989,33 kWh pada periode Lebaran 2025 menjadi 49.511,73 kWh tahun ini.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Samarinda Adrian Sitompul menegaskan bahwa posisi geografis Samarinda sebagai gerbang perjalanan menjadi faktor kunci.

"Sebagai gerbang perjalanan menuju berbagai wilayah di Kaltim hingga Kaltara, SPKLU UP3 Samarinda menjadi titik penting yang menjaga kelancaran mudik pengguna EV," kata dia.

Adapun dia menuturkan pihaknya tidak hanya memastikan pengisian daya berjalan optimal, tetapi juga menghadirkan ruang tunggu yang aman dan nyaman.