JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, kebijakan Work From Anywhere (WFA) terbukti efektif dalam mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran 2026 . Menhub menyebutkan penerapan kebijakan ini mampu menekan kepadatan pada puncak arus mudik hingga 17,94% dan puncak arus balik sebesar 10,57%.

Dengan fleksibilitas waktu bekerja, masyarakat tidak lagi melakukan perjalanan secara bersamaan pada waktu puncak. Sukses Amankan Mudik Lebaran 2026, Kepercayaan Publik ke Polri Melesat ke Peringkat 4 Besar

“Pengaturan mobilitas melalui kebijakan WFA terbukti mampu mendistribusikan pergerakan masyarakat secara lebih merata, sehingga beban lalu lintas pada periode puncak dapat dikurangi,” ujar Dudy di Gedung DPR RI, Senin (13/4/2026).

Selain WFA, keberhasilan pengelolaan arus mudik juga ditopang oleh berbagai kebijakan lain, seperti rekayasa lalu lintas, pembatasan angkutan barang, serta pengoperasian posko terpadu di berbagai titik strategis. Sinergi lintas kementerian dan lembaga turut memperkuat efektivitas pengaturan arus transportasi selama periode Lebaran.

Data Korlantas Polri menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas selama Angkutan Lebaran 2026 menurun 6,31%, sementara jumlah fatalitas turun signifikan hingga 31,19% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemenhub juga mencatat minat masyarakat terhadap angkutan umum juga mengalami peningkatan. Total penumpang tercatat mencapai 23,73 juta orang atau naik 11,79% dibandingkan 2025.

Menhub Dudy menilai, kombinasi kebijakan WFA dan penguatan manajemen transportasi menjadi strategi efektif dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas saat periode mudik. Ke depan, pemerintah akan terus mengkaji penerapan kebijakan serupa guna menjaga kelancaran dan keselamatan transportasi nasional.

Bisnis.com, BANDUNG — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat mencatat lonjakan penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang signifikan selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026.

Tercatat, transaksi di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melesat hingga lebih dari empat kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Selama periode siaga RAFI 2026 yang berlangsung pada 12 Maret hingga 31 Maret 2026, jumlah transaksi SPKLU menyentuh angka 74.366 transaksi.

Realisasi ini meningkat tajam dibandingkan periode RAFI 2025 yang tercatat sebanyak 17.966 transaksi. Kenaikan drastis ini mengindikasikan semakin tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai solusi mobilitas yang efisien serta ramah lingkungan.

Dari sisi infrastruktur, PLN UID Jawa Barat terus memperkuat kesiapan layanan dengan menambah jumlah SPKLU dari 617 unit pada Maret 2025 menjadi 825 unit pada Maret 2026.

Ekspansi jaringan pengisian daya ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan pengguna kendaraan listrik, khususnya dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran.

Pertumbuhan signifikan juga tercermin pada segmen kendaraan listrik roda dua. Transaksi SPKLU roda dua melonjak drastis dari 519 transaksi pada 2025 menjadi 14.627 transaksi pada 2026. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah unit SPKLU R2 dari semula 40 unit menjadi 121 unit.

General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo menyampaikan bahwa peningkatan ini menjadi indikator kuat bahwa ekosistem kendaraan listrik di Jawa Barat kian berkembang pesat.

“Lonjakan transaksi SPKLU selama masa siaga RAFI 2026 menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan kendaraan listrik. PLN terus berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang andal, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sugeng.

Menurutnya, sebaran SPKLU yang semakin luas serta berbagai kemudahan layanan turut mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik yang lebih ekonomis.

Guna meningkatkan pengalaman pelanggan, PLN mengoptimalkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur tersebut, pengguna dapat menemukan lokasi SPKLU secara akurat, melakukan transaksi nontunai, hingga mengajukan pemasangan perangkat pengisian daya mandiri atau home charging.

Dalam rangka mempercepat adopsi EV, PLN menyalurkan berbagai program insentif, antara lain diskon tarif listrik sebesar 30 persen untuk pengisian daya pada pukul 22.00–05.00 WIB. Selain itu, terdapat potongan harga sebesar 50 persen untuk biaya pemasangan home charging yang berlaku hingga Juni 2026.

Di sisi lain, PLN UID Jawa Barat juga aktif mendukung program konversi motor BBM menjadi motor listrik melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini mencakup pengembangan pendidikan konversi di SMKN 8 Bandung sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang energi bersih.

Langkah konversi ini melibatkan rangkaian proses mulai dari pendaftaran, pengecekan teknis, hingga sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Beberapa bengkel konversi yang telah bermitra dengan PLN di Jawa Barat meliputi SMKN 8 Bandung, CV Magnet, CV Hidtech, dan SMK Cendekia Batujajar.

Sugeng menegaskan bahwa peran PLN telah bertransformasi dari sekadar penyedia tenaga listrik menjadi penggerak ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi secara menyeluruh.

“PLN hadir tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi, mulai dari infrastruktur, layanan digital, hingga pengembangan SDM. Ini adalah bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung transisi energi bersih,” tambahnya.

Upaya masif ini selaras dengan kebijakan Pemerintah RI dalam mempercepat penggunaan kendaraan listrik guna menekan emisi karbon dan mencapai target transisi energi nasional. Ke depan, PLN UID Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperluas jaringan SPKLU dan meningkatkan kualitas layanan demi mewujudkan ekosistem transportasi yang berkelanjutan.

JAKARTA - Polri mencatatkan prestasi gemilang dalam hal kepercayaan publik. Berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Polri kini menempati peringkat ke-4 sebagai lembaga negara yang paling dipercaya masyarakat, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa posisi Polri saat ini melampaui capaian historisnya yang biasanya tertahan di peringkat kedelapan atau kesembilan.

"Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri saat ini berada di angka 63,7%. Ini menempatkan Polri di posisi ke-4 tertinggi dari 11 lembaga yang kami ukur. Tren ini naik sangat tajam jika dibandingkan temuan-temuan sebelumnya," ujar Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya, dikutip Jumat (10/4/2026).

Menurut Burhanuddin, kenaikan peringkat ini tidak terlepas dari persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Korps Bhayangkara dalam pelayanan publik, khususnya selama momentum mudik Lebaran 2026. Data survei menunjukkan mayoritas masyarakat merasa sangat puas dengan kinerja Polri dalam "Operasi Ketupat".

"Ada korelasi yang sangat kuat antara kepuasan publik dalam penyelenggaraan mudik dengan tingkat kepercayaan terhadap Polri. Sebanyak 81,4% masyarakat menilai Polri lebih baik dalam menciptakan kelancaran arus lalu lintas dibanding tahun lalu, dan 80,8% merasa puas atas jaminan keamanan serta keselamatan yang diberikan Polri," jelasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin memaparkan bahwa inovasi Polri di lapangan juga mendapat apresiasi tinggi. Rekayasa lalu lintas seperti one way dan contra flow dinilai efektif oleh 67,8% responden.

Lihat video: 85% Masyarakat Puas Pelayanan Mudik Lebaran 2026



Tak hanya itu, penyediaan posko pelayanan yang humanis sebagai tempat istirahat dan pusat informasi juga memanen kepuasan hingga 78,7%. "Kenaikan ini menjadi bukti bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan dan rasa aman saat mudik, sangat dirasakan manfaatnya secara langsung," pungkas Burhanuddin.

Dalam survei ini, Polri kini bersaing di papan atas bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) di posisi pertama (89,1%), disusul oleh Presiden (82,8%), dan Kejaksaan Agung (65,6%). Peningkatan ini menjadi modal penting bagi Polri untuk terus menjaga momentum positif dalam melayani masyarakat ke depannya.

Survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026’ itu dilakukan secara tatap muka, dalam rentang 29 Maret - 4 April 2026. Adapun total responden dalam survei tersebut mencapai 1.200, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

JAKARTA - Penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 dinilai sukses besar oleh publik. Rentetan program taktis yang diluncurkan pemerintah terbukti efektif memberikan rasa aman dan nyaman bagi puluhan juta pemudik, yang berujung pada tingginya tingkat kepuasan masyarakat.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo mengungkapkan keberhasilan mudik tahun ini tidak lepas dari intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Berdasarkan data survei tatap muka yang dilakukan pada 29 Maret – 4 April 2026 melibatkan 1.200 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, ditemukan berbagai program pemerintah mendapatkan apresiasi dan tingkat kesadaran (awareness) yang signifikan dari publik.

Hendro menyoroti program yang paling banyak diketahui dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat adalah bantuan logistik dan transportasi. Data menunjukkan bahwa 59% masyarakat mengetahui program Bantuan Pangan berupa beras 10 kg dan 2 liter minyak goreng.

Selain itu, program Mudik Gratis juga mencatatkan angka kesadaran yang tinggi sebesar 55%. "Mudik Gratis menjadi program yang paling membantu di mata pemudik. Keterlibatan berbagai instansi secara masif berhasil mengurangi beban biaya transportasi sekaligus menekan risiko di jalan raya," ujar Hendro saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026’ secara virtual, Selasa (7/4/2026).

Framing kesuksesan mudik kali ini juga didukung keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas harga energi. Hampir separuh masyarakat (49%) mengetahui dan merasakan manfaat dari jaminan pemerintah agar harga BBM tidak naik.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif tarif yang memperlancar arus mudik dan balik di antaranya Program Diskon Tarif Angkutan (darat, laut, dan udara) yang diketahui oleh 38% responden.

Selain itu, ada juga Program Diskon Tarif Jalan Tol yang menjangkau 34% kesadaran publik, termasuk peningkatan Anggaran THR yang diketahui 35% masyarakat.

Tidak hanya untuk masyarakat umum, pemerintah juga memberikan kelonggaran melalui kebijakan "Bekerja dari Mana Saja" (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebanyak 29% masyarakat mengetahui kebijakan ini, yang secara tidak langsung membantu memecah kepadatan arus balik karena waktu kepulangan yang lebih fleksibel.

Secara keseluruhan, Hendro menyatakan kombinasi antara program sosial, insentif ekonomi, serta kesiapan infrastruktur telah menciptakan ekosistem mudik yang positif.

"Data menunjukkan bahwa kehadiran negara dalam mengelola tradisi tahunan ini berjalan dengan sangat baik. Banyaknya program yang sampai ke telinga dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah bukti nyata kesuksesan arus mudik dan balik tahun 2026. Hal ini yang membuat tingkat kepuasan masyarakat berada pada level yang sangat tinggi," kata Hendro.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menyebut penerima manfaat Masjid Ramah Pemudik (MRP) pada arus mudik dan balik Lebaran 1447 H/2026 M semakin banyak. Tercatat jumlah pemudik yang singgah di masjid mencapai 3.592.348 orang, meningkat signifikan dibandingkan 2025 yang tercatat sebanyak 1.617.641 orang.

Jumlah ini belum termasuk pemudik yang memanfaatkan vihara, gereja, dan rumah ibadah berbagai agama yang juga ikut memberikan layanan ramah pemudik pada libur Lebaran.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Arsad Hidayat mengatakan, kenaikan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis rumah ibadah di jalur mudik. Ini juga tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan sehingga masyarakat semakin memahami keberadaan Masjid Ramah Pemudik.

“Terjadi kenaikan sekitar 122% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa masjid semakin dipercaya sebagai tempat singgah yang aman, nyaman, dan terbuka bagi para pemudik,” ujar Arsad di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Arsad menjelaskan, peningkatan jumlah pengunjung tidak terlepas dari kesiapan layanan yang semakin baik di lapangan. Ribuan masjid yang terlibat telah disiapkan dengan fasilitas dasar yang memadai serta didukung oleh pengurus dan relawan.

Menurut Arsad, pada 2026 Kementerian Agama menyiapkan 6.859 masjid yang tersebar di berbagai wilayah strategis, terutama di jalur utama seperti Pantura, Trans Jawa, dan Trans Sumatera. Seluruh masjid tersebut beroperasi selama 24 jam sejak H-9 hingga H+7 Idulfitri.

Sementara pada 2025, program ini melibatkan 8.710 masjid dengan jumlah pengunjung sekitar 1,6 juta orang. Arsad melihat ada peningkatan signifikan dari sisi pemanfaatan seiring kualitas layanan masjid di jalur mudik yang semakin optimal.

Lihat video: Ribuan Warga Serbu Masjid Agung Al-Istiqomah Demi Takjil & Al-Qur'an Gratis



“Tingkat pemanfaatannya yang meningkat tajam. Ini menandakan layanan yang diberikan semakin tepat sasaran dan dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Arsad menuturkan, mayoritas pemudik yang memanfaatkan layanan MRP berasal dari pengguna kendaraan pribadi, terutama sepeda motor dan mobil. Hal ini sejalan dengan karakter arus mudik di Indonesia yang didominasi perjalanan darat jarak jauh.

Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti tempat istirahat, air minum, toilet bersih, hingga layanan pengisian daya gawai. Kehadiran fasilitas ini dinilai membantu pemudik menjaga kondisi fisik selama perjalanan.

Arsad juga mengungkapkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Berdasarkan evaluasi, hampir seluruh responden menyatakan fasilitas utama seperti tempat salat, kebersihan, dan keamanan sudah terpenuhi dengan baik.

“Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang pelayanan umat. Di sinilah nilai kemanusiaan, kepedulian, dan kebersamaan hadir secara nyata,” katanya.

Arsad menambahkan angka 3,5 juta pemudik tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari masjid yang terdata dalam program MRP. Secara faktual di lapangan, jumlah pemanfaatannya diperkirakan lebih besar.

“Data ini masih bersifat agregat dari masjid yang terlaporkan dalam sistem. Di luar itu, masih ada masjid-masjid di rest area jalan tol yang juga melayani pemudik dalam jumlah besar dan belum seluruhnya terhimpun dalam data ini,” ujarnya.

Menurut Arsad, keberadaan masjid di rest area tol memiliki kontribusi penting dalam mendukung kenyamanan pemudik, terutama pada jalur-jalur dengan intensitas lalu lintas tinggi.

“Kami melihat layanan di rest area juga sangat tinggi pemanfaatannya. Karena itu, jika seluruhnya terdata, angkanya sangat mungkin lebih besar dari yang saat ini tercatat,” tambahnya.

Arsad mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam menyukseskan program ini, mulai dari pengurus masjid, penyuluh agama, KUA, hingga masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam menghadirkan layanan yang optimal.

“Kami berharap tren positif ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Program Masjid Ramah Pemudik diharapkan tidak hanya hadir saat musim mudik, tetapi menjadi model pelayanan berkelanjutan berbasis rumah ibadah di tengah masyarakat,” tandasnya.

JAKARTA - Kebijakan Polri dalam membuat terobosan rekayasa lalu lintas saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 banyak diapresiasi berbagai kalangan. Banyak pihak yang memuji kinerja jajaran Korps Bhayangkara.

Terobosan tersebut membuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan Korlantas Polri meningkat. Berdasarkan hasil survei Lemkapi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pelayanan berada pada angka 92,1%.

"Kami melihat kebijakan Polri dalam pengamanan yang menerapkan berbagai rekayasa lalu lintas di berbagai tempat banyak dipuji masyarakat," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan usai memberikan penghargaan kepada Kakorlantas Irjen Pol Agus Suryonugroho di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Namun, anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini mengakui masih ada keluhan di berbagai daerah yang perlu dibenahi dan terus dilakukan peningkatan agar pengamanan mudik semakin baik lagi.

Berdasarkan hasil pengamatan dan survei lapangan terhadap pemudik di berbagai wilayah yang dilaksanakan pada 24-31 Maret 2026, berbagai terobosan dilakukan Korlantas Polri bersama unsur terkait pada jalur mudik mulai dari one way nasional dan one way lokal serta kebijakan contraflow.

Penasihat Ahli Kapolri ini menyebutkan koordinasi Kapolri, Kakorlantas Polri bersama pihak terkait seperti Jasa Marga, ASDP ditambah kesadaran masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas menjadi kunci kesuksesan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

"Kita melihat walau jumlah pemudik tahun ini melonjak tajam, tapi penanganan mudik justru tertangani dengan baik," katanya.

Dosen Pengajar Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Bhayangjara Jakarta ini menambahkan, dari hasil riset yang dilakukannya, jumlah pemudik 2026 diperkirakan terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pemudik berada di kisaran 143 juta orang merata di seluruh indonesia.

"Semua personel kepolisian sibuk melayani masyarakat yang mudik. Kesibukan mudik tertinggi berada di Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan," ucapnya.

Penulis buku-buku hukum dan politik kepolisian ini menuturkan berbagai capaian dalam Operasi Ketupat 2026 ini semoga tak membuat Polri tidak cepat berpuas diri. Sebaliknya terus tingkatkan kinerja agar kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat sebagai pelayanan, pelindung, dan pengayom masyarakat.

"Kita sampaikan apresiasi terhadap kinerja Kapolri dan seluruh jajaran Polri, instansi terkait dan masyarakat yang sudah tertib berlalu lintas," kata Ketua Prodi Magister Hukum ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei KedaiKOPI mencatat, sebanyak 88,8 persen responden merasa puas, dengan nilai rata-rata kepuasan sebesar 7,18 dari skala 1 sampai 10.

Head of Research KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah mengatakan, sebagian besar masyarakat yang melakukan mudik pada Lebaran 2026 mengaku puas terhadap manajemen mudik yang diselenggarakan pemerintah.

Survei dilakukan pada 23–30 Maret 2026 terhadap 1.101 responden yang memenuhi kriteria sebagai pemudik Lebaran 2026.

"Dari skala 1 sampai 10, kita mendapatkan nilai sebesar 7,18. Maka dari skala tersebut kita dapat kategorikan bahwa responden yang melakukan mudik cukup puas dengan layanan atau manajemen mudik yang telah dilakukan oleh pemerintah," kata Ashma secara virtual, Senin (6/4/2026).

Ashma mengatakan, kepuasan tersebut diukur dari dua aspek besar, yaitu layanan armada transportasi umum, serta infrastruktur dan kebijakan manajemen mudik secara keseluruhan.

Pada aspek layanan armada, kepuasan tertinggi secara konsisten tercatat pada kenyamanan armada yang berlaku untuk bus, kereta api, maupun travel atau shuttle resmi. Namun, masing-masing moda juga mencatatkan titik lemah tersendiri.

Untuk pengguna bus, aspek yang mendapat penilaian paling rendah adalah kenyamanan terminal bus.

Bagi penumpang kereta api, keluhan terbesar datang dari ketersediaan kuota tiket, di mana angkanya turun signifikan dibanding tahun lalu, dari 84,8 persen menjadi 76,1 persen atau berkurang 8,7 persen.

Sementara itu, pengguna travel resmi mengeluhkan kenyamanan saat menunggu di pool atau titik penjemputan.

Di moda kapal laut, kepuasan tertinggi dirasakan saat proses antrean masuk ke kapal, sedangkan aspek terendah adalah keteraturan saat mengantri membeli tiket di pelabuhan.

Adapun untuk pengguna pesawat, kenyamanan di dalam kabin mendapat apresiasi tertinggi, sementara ketersediaan kuota tiket menjadi aspek terendah, meski angkanya justru naik dari 76,2 persen tahun lalu menjadi 80 persen tahun ini.

"Kesulitan yang dirasakan dalam mengakses tiket kereta api lebih banyak dirasakan oleh responden tahun ini dibandingkan tahun lalu. Turun tertingginya ada pada ketersediaan kuota tiket kereta api, yang tahun lalu 84,8 persen, sekarang hanya 76,1 persen," ujar Ashma.

Dari sisi infrastruktur jalan, kepuasan terhadap jalan tol secara konsisten lebih tinggi dibanding jalan non-tol. Pada pengguna jalan tol, kepuasan di hampir semua aspek berkisar di angka 91–92 persen.

Aspek yang paling diapresiasi adalah kondisi saat memasuki jalan tol (92,7 persen) dan keamanan serta penerangan jalan tol (92,2 persen). Khusus untuk penerangan jalan tol, angka ini melonjak tajam dibanding tahun lalu yang hanya 77,2 persen, atau naik 15 persen.

Sebaliknya, untuk jalan non-tol, ketersediaan rambu lalu lintas yang dinilai cukup dan jelas mendapat apresiasi tertinggi di angka 85,8 persen. Aspek yang paling dikeluhkan adalah kemulusan jalan di dalam kabupaten atau kota tujuan (73,1 persen), turun dari 82,9 persen pada 2025.

"Ada peningkatan di aspek keamanan dan penerangan jalan tol. Yang tahun lalu puas hanya sebesar 77,2 persen, tahun ini naik menjadi 92,2 persen,” jelas dia.

“Jadi memang ada peningkatan penerangan di jalan tol tahun ini dan itu diapresiasi dalam menjaga keamanan mudik 2026," tambah Ashma.

Ashma lalu menjelaskan, kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan pemerintah, seperti sistem satu arah (one way) dan contraflow, mendapat sambutan positif dari 80,8 persen responden.

Sementara itu, 82 persen pemudik menyatakan puas dengan layanan posko kesehatan yang tersedia selama perjalanan mudik.

"Kepuasan terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas sebelumnya mencapai 91,2 persen dan posko kesehatan 92,9 persen di tahun 2025. Pola yang sama kami temukan di tahun ini, mayoritas masih puas, namun persentasenya turun dibanding tahun lalu," ujar Ashma.

Di rest area, ketersediaan bahan bakar menjadi aspek yang paling diapresiasi, dengan 87,1 persen responden merasa puas. Namun, kebersihan toilet menjadi catatan tersendiri, hanya 77,8 persen yang merasa puas, turun dari 86,2 persen pada tahun sebelumnya.

"Ini mungkin juga dikarenakan memang pengguna toilet di saat periode mudik lebih banyak, sehingga kebersihan toiletnya cukup agak sulit untuk dijaga secara konsisten," kata Ashma.

Untuk layanan darurat, 77,8 persen responden menyatakan puas, turun 12,5 persen dari 2025. Sementara kepatuhan pengendara lain mendapat angka kepuasan paling rendah di antara semua aspek yang diukur, yakni 71,9 persen, turun 10,1 persen dibanding tahun lalu.

Salah satu kebijakan yang paling diapresiasi pemudik adalah pemisahan akses pelabuhan berdasarkan jenis kendaraan, yang berlaku di lintasan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk mulai 13–29 Maret 2026.

Sebanyak 91,5 persen responden menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut, dengan nilai rata-rata dukungan 7,66 dari skala 10.

Adapun survei KedaiKOPI juga mengukur kinerja kepolisian dari dua sisi, yaitu polisi lalu lintas (Polantas) yang bertugas di jalan, serta polisi yang menjaga keamanan lingkungan rumah yang ditinggal pemudik.

Dari sisi Polantas, Ashma menjelaskan 80,6 persen responden merasa puas terhadap kinerja Polantas dalam menjaga kelancaran arus mudik, dan 81,7 persen puas terhadap kinerjanya dalam menjaga keamanan arus mudik.

Meski masih di atas 80 persen, Ashma mengatakan kedua angka ini turun dibanding 2025, di mana masing-masing turun 5,7 persen dan 6,2 persen.

Dari sisi keamanan rumah, 86,7 persen responden percaya bahwa aparat lingkungan seperti RT/RW atau satpam mampu menjaga rumah mereka selama ditinggal mudik, dengan nilai rata-rata kepercayaan 7,78.

Adapun kepercayaan terhadap kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan permukiman tercatat pada angka 79,4 persen dengan rata-rata 7,20.

"Jika kita fokus pada seluruh aspek yang ditanyakan terkait kinerja polisi, yaitu menjaga kelancaran lalu lintas, menjaga keamanan arus mudik, hingga menjaga keamanan di lingkungan rumah, maka nilai rata-rata kepuasannya adalah 7,81. Jumlah responden yang merasa puas terhadap kinerja Polri secara keseluruhan sebanyak 84,1 persen," tegas Ashma.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, SAMARINDA — Fenomena mudik Lebaran 2026 mencatatkan lompatan signifikan dalam adopsi kendaraan listrik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra) melaporkan transaksi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melonjak 118%, dari 990 transaksi pada Lebaran 2025 menjadi 2.157 transaksi tahun ini.

General Manager PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli menilai peningkatan ini sebagai indikator positif tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di wilayah tersebut.

"Peningkatan penggunaan SPKLU pada momen Lebaran ini menunjukkan kendaraan listrik semakin menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak menengah hingga jauh," kata Muchamad Chaliq Fadli dalam keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).

Chaliq menambahkan, dari seluruh titik layanan, SPKLU UP3 Samarinda mencatatkan transaksi tertinggi dengan 390 kali pengisian daya.

Seiring dengan kenaikan transaksi, konsumsi energi listrik pada SPKLU juga mengalami lonjakan drastis, dari 21.989,33 kWh pada periode Lebaran 2025 menjadi 49.511,73 kWh tahun ini.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Samarinda Adrian Sitompul menegaskan bahwa posisi geografis Samarinda sebagai gerbang perjalanan menjadi faktor kunci.

"Sebagai gerbang perjalanan menuju berbagai wilayah di Kaltim hingga Kaltara, SPKLU UP3 Samarinda menjadi titik penting yang menjaga kelancaran mudik pengguna EV," kata dia.

Adapun dia menuturkan pihaknya tidak hanya memastikan pengisian daya berjalan optimal, tetapi juga menghadirkan ruang tunggu yang aman dan nyaman.

PT PLN (Persero) mencatat penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melonjak hingga 4,14 kali lipat selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 1447 Hijriah (H) dibandingkan periode yang sama di 2025.

Secara rinci, frekuensi pengisian daya pada periode 12-31 Maret 2026 mencapai 303.234 transaksi, meningkat dari 73.161 transaksi dibandingkan periode lebaran tahun lalu. Sementara itu, konsumsi listrik tercatat sebesar 7,16 juta kilowatt hour (kWh), meningkat dari 1,75 juta kWh pada 2025.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa peningkatan signifikan penggunaan SPKLU mencerminkan semakin kuatnya adopsi kendaraan listrik di masyarakat, khususnya saat momentum mudik Lebaran.

"Lonjakan penggunaan SPKLU selama RAFI menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik. Hal ini tidak lepas dari kesiapan infrastruktur dan layanan yang kami hadirkan secara optimal selama periode mudik," ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Kamis (2/4).

PLN bersama mitra telah menghadirkan 4.769 unit SPKLU di 3.097 titik di seluruh Indonesia, dengan rata-rata jarak antar SPKLU sekitar 22 kilometer.

Khusus di jalur mudik utama Trans Sumatra, Jawa, dan Bali, PLN menyediakan 1.681 unit SPKLU di 994 titik, meningkat sekitar 70 persen dibandingkan Idulfitri tahun sebelumnya.

Untuk mengantisipasi kebutuhan darurat, PLN juga menyiagakan 15 unit SPKLU Mobile di titik-titik strategis, terutama di area exit tol, yang didukung oleh ribuan personel siaga.

Selain penambahan infrastruktur, PLN juga meningkatkan kualitas layanan melalui modernisasi teknologi pengisian daya. Beberapa SPKLU dengan tingkat penggunaan tinggi telah ditingkatkan dari standard charging menjadi fast charging hingga ultra fast charging sehingga proses pengisian menjadi lebih cepat.

Penguatan layanan ini turut didukung oleh pengembangan ekosistem digital melalui fitur Electric Vehicle Digital Services (EVDS) pada aplikasi PLN Mobile yang memudahkan pengguna dalam mengakses layanan SPKLU secara terintegrasi.

PLN juga menghadirkan fitur Trip Planner untuk membantu pengguna merencanakan perjalanan dengan informasi lokasi SPKLU dan ketersediaan konektor, serta fitur AntreEV yang memungkinkan pemantauan antrean secara real time.

Selain itu, PLN menghadirkan kemudahan transaksi melalui sistem pembayaran elektronik EV-TAP yang tersedia di sejumlah SPKLU di jalur mudik Trans Jawa sehingga proses pengisian daya menjadi lebih cepat, praktis, dan tanpa hambatan.

"Kami akan terus memperkuat infrastruktur dan layanan kendaraan listrik agar masyarakat semakin nyaman beralih ke energi bersih," tutup Darmawan.

REPUBLIKA.CO.ID,PT PLN (Persero) mencatat lonjakan penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga 4,14 kali lipat selama periode siaga Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 1447 Hijriyah (H). Lonjakan tersebut seiring dengan konsumsi listrik kendaraan listrik yang juga meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2025, mencerminkan pertumbuhan adopsi kendaraan listrik di masyarakat.

“Lonjakan penggunaan SPKLU selama RAFI menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Secara rinci, frekuensi pengisian daya pada periode 12–31 Maret 2026 mencapai 303.234 transaksi, meningkat dari 73.161 transaksi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, konsumsi listrik tercatat sebesar 7,16 juta kilowatt hour (kWh), meningkat dari 1,75 juta kWh pada 2025.

Capaian ini menjadi bagian dari keberhasilan Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran, sekaligus memastikan keandalan pasokan energi nasional selama periode RAFI.

Lonjakan penggunaan SPKLU selama RAFI menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mencatat lonjakan penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga 4,14 kali lipat selama periode siaga Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 1447 Hijriah (H).

Lonjakan tersebut seiring dengan konsumsi listrik kendaraan listrik yang juga meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

“Lonjakan penggunaan SPKLU selama RAFI menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Secara rinci, frekuensi pengisian daya pada periode 12–31 Maret 2026 mencapai 303.234 transaksi, meningkat dari 73.161 transaksi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, konsumsi listrik tercatat sebesar 7,16 juta kilowatt hour (kWh), meningkat dari 1,75 juta kWh pada 2025.

Capaian ini menjadi bagian dari keberhasilan Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran, sekaligus memastikan keandalan pasokan energi nasional selama periode RAFI.

“Hal ini tidak lepas dari kesiapan infrastruktur dan layanan yang kami hadirkan secara optimal selama periode mudik,” ujar Darmawan.

PLN bersama mitra telah menghadirkan 4.769 unit SPKLU di 3.097 titik di seluruh Indonesia, dengan rata-rata jarak antara SPKLU sekitar 22 kilometer.

Khusus di jalur mudik utama Trans Sumatra, Jawa dan Bali, PLN menyediakan 1.681 unit SPKLU di 994 titik, meningkat sekitar 70 persen dibandingkan Idul Fitri tahun sebelumnya.

Untuk mengantisipasi kebutuhan darurat, PLN juga menyiagakan 15 unit SPKLU Mobile di titik-titik strategis, terutama di area exit tol, yang didukung oleh ribuan personel siaga.

Selain penambahan infrastruktur, PLN juga meningkatkan kualitas layanan melalui modernisasi teknologi pengisian daya. Beberapa SPKLU dengan tingkat penggunaan tinggi telah ditingkatkan dari standard charging menjadi fast charging hingga ultra fast charging, dengan demikian proses pengisian menjadi lebih cepat.

“Kami akan terus memperkuat infrastruktur dan layanan kendaraan listrik agar masyarakat semakin nyaman beralih ke energi bersih,” kata Darmawan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan dukungan infrastruktur dan layanan yang semakin andal, kami berharap adopsi CNG dapat terus meningkat, terutama pada momentum mobilitas tinggi seperti periode Lebaran,

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan, kendaraan berbasis compressed natural gas (CNG) dapat menjadi solusi energi yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat arus mudik.

Hal itu menurut Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman terlihat dari hasil program Bengkel Keliling Compressed Natural Gas (CNG) bertajuk Bengkel Standby Idul Fitri 1447 H yang digelar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Cirebon, Jawa Barat, selama periode mudik Lebaran 2026.

"Program ini menunjukkan bahwa kendaraan berbasis CNG dapat menjadi solusi energi yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat arus mudik," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, program tersebut menghadirkan Tim Siaga yang beroperasi selama 24 jam. Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 55 kendaraan telah dilayani, yang terdiri dari 40 unit bajaj dan 15 unit mobil berbahan bakar gas (BBG).

Inisiatif tersebut, tambahnya, menjadi langkah strategis dalam memperkuat keandalan infrastruktur energi alternatif di jalur mudik, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna kendaraan BBG.

Penguatan pemanfaatan CNG di jalur mudik, menurut dia, sejalan dengan kebutuhan energi yang semakin mengarah pada solusi yang lebih bersih dan efisien.

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, energi bersih bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan," katanya.

Oleh karena itu, Fajriyah menambahkan optimalisasi gas bumi, termasuk CNG, menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan biaya bagi masyarakat.

"Dengan dukungan infrastruktur dan layanan yang semakin andal, kami berharap adopsi CNG dapat terus meningkat, terutama pada momentum mobilitas tinggi seperti periode Lebaran,” ujarnya.

Program Bengkel Keliling Compressed Natural Gas (CNG) bertajuk Bengkel Standby Idul Fitri 1447 H digelar PT PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina, bersama PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) dan Komunitas Mobil Gas (Komogas).

Sementara itu, Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan menegaskan, program ini merupakan langkah konkret untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik.

Ia menjelaskan, kegiatan difokuskan pada peningkatan keandalan kendaraan BBG melalui layanan teknis langsung di SPBG, sehingga pengguna dapat melakukan pengecekan maupun perawatan secara cepat dan mudah.

"Layanan bengkel siaga di SPBG hadir agar proses pengecekan dan perawatan dapat dilakukan secara cepat dan praktis," ujarnya.

Ketua Umum Komogas, Andy Lala menilai layanan bengkel siaga tersebut sebagai dukungan nyata yang manfaatnya dirasakan langsung para pengguna kendaraan BBG, khususnya pada momentum mudik.

"Kehadiran bengkel siaga ini sangat membantu, terutama bagi pengguna yang melakukan perjalanan jarak jauh memberikan rasa tenang karena ada kepastian layanan jika dibutuhkan, sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat beralih ke energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026