Bisnis.com, CIREBON - Perekonomian Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) pada 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,09% secara tahunan. Hal ini menunjukkan tren stabil yang sejalan dengan kinerja ekonomi Jawa Barat.

Meski demikian, struktur ekonomi kawasan ini masih didominasi konsumsi rumah tangga, sementara dorongan investasi mulai menguat sebagai sinyal positif bagi pertumbuhan jangka panjang.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan daya tahan ekonomi regional di tengah dinamika global dan domestik.

"Pertumbuhan 5,09% ini menunjukkan ekonomi Ciayumajakuning tetap resilien. Ke depan, penguatan investasi menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan agar lebih berkualitas," kata Rengganis, Selasa (7/4/2026).

Kontribusi Ciayumajakuning terhadap perekonomian Jawa Barat tercatat sebesar 10,24%. Struktur ekonomi wilayah ini masih ditopang sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, transportasi, serta konstruksi.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 61,03% dan tumbuh 4,14%.

Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbang 22,79% dengan pertumbuhan 5,60%. Konsumsi pemerintah tumbuh lebih terbatas sebesar 1,93% dengan kontribusi 5,84%.

Adapun konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh 3,97% dengan porsi 1,03%. Di sisi lain, kinerja net ekspor mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,02%, meski kontribusinya relatif kecil, hanya 0,10%.

Rengganis menilai, dominasi konsumsi rumah tangga masih menjadi ciri utama ekonomi Ciayumajakuning. Namun, peningkatan investasi menjadi indikasi awal pergeseran struktur ekonomi ke arah yang lebih produktif.

"Investasi yang tumbuh di atas 5% menjadi sinyal positif. Ini penting untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas produksi daerah," ucapnya.

Dari sisi sektoral, industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar dengan pangsa 25,62%, meski pertumbuhannya relatif moderat sebesar 2,82%.

Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 8,96% dengan kontribusi 17,58%.

Sektor transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 9,05% dengan pangsa 9,57%, mencerminkan peningkatan aktivitas distribusi dan logistik di kawasan tersebut.

Sementara sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 3,34% dengan kontribusi 13,63%, serta konstruksi tumbuh 5,28% dengan porsi 8,56%.

Secara wilayah, kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat berasal dari Indramayu sebesar 3,73%, disusul Kabupaten Cirebon 2,41%, Majalengka 1,65%, Kuningan 1,37%, dan Kota Cirebon 1,08%.

Meski pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, sejumlah indikator sosial masih menjadi perhatian. Tingkat kemiskinan di Ciayumajakuning pada 2025 tercatat sebesar 9,02%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 6,10%.

Di sisi lain, pertumbuhan investasi tercatat sebesar 5,27%, memperkuat optimisme terhadap perbaikan struktur ekonomi ke depan.

Rengganis menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Menurutnya, penguatan sektor produktif dan peningkatan kualitas investasi harus diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

"Pertumbuhan ekonomi yang baik harus diikuti dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan sektor keuangan menjadi sangat penting," katanya.

Dia menambahkan, pengembangan sektor industri bernilai tambah serta optimalisasi potensi pertanian dan logistik dapat menjadi strategi utama dalam mendorong transformasi ekonomi Ciayumajakuning.

Bisnis.com, BANDUNG—Kepala Badan Pengelola (BP) Rebana Helmy Yahya mengusulkan agar institusi yang ia pimpin menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) agar bisa mengakselerasi dan memperkuat peran dalam menggaet investasi di kawasan Rebana.

Permintaan ini disampaikan Helmy di Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2026 yang digelar di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu (25/2/2026) saat menyampaikan perannya mendongkrak perekonomian di wilayah yang mencakup Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.

Helmy mula-mula menuturkan pengalamannya bersama BP Rebana mengunjungi China selama hampir satu minggu. Melawat ke Shanghai, Hangzhou, hingga Nanjing dengan mengunjungi tiga kampus terbaik di China, tiga kawasan industri.

“Kami sudah bertemu juga dengan hampir 30 pengusaha China dari berbagai bidang yang menyatakan minat untuk bekerja sama dengan kami, khususnya di Rebana,” tuturnya.

Menurutnya Rebana yang memiliki kawasan seluas 43.000 hektare, dilengkapi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Pelabuhan Patimban memikat pengusaha China mengingat salah satu produsen otomotif BYD sudah hadir di sana. Hasil kunjungan ini akan ditindaklanjuti di Jakarta untuk mewujud menjadi kerja sama bilateral.

“Saya sudah lobi tiap hari, yang datang Rusia, UAE, Jepang, Jerman, Belanda mau kasih kapal keruk tuh buat Cirebon. Luar biasa Pak, cuma bantu saya,” ujarnya.

Mantan Direktur Utama TVRI ini menuturkan ada dua hal yang membuat minat investor masuk ke Jawa Barat tertahan, yakni pertama soal kesiapan birokrasi. Hal ini merujuk pada kawasan industri di Batang, Jawa Tengah asal China yang sudah dua tahun ijin industrinya belum keluar.

“Ini PR kita, tumpang tindih aturan, ketidakjelasan aturan antara pusat, provinsi sama daerah tidak jalan. Tiba-tiba BYD sudah bikin pabrik sebagian sawah katanya, kumaha aturannya? Perlu ada kesamaan. Mereka mengeluh dua tahun, kita sebagai ASN, sebagai birokrasi andil besar. Kita dianggap lamban, tidak menguasai persoalan, tidak business minded, terlalu sibuk. Mohon maaf, ada cost-cost yang tidak bisa mereka bukukan. Itu catatan kita,” paparnya.

Menurutnya urusan integritas harus jadi perhatian semua pihak, agar bisa menunjukan wajah yang ramah pada investasi. Urusan kedua adalah investor yang sudah ditemui pihaknya cenderung ingin bekerja sama dengan skema B to B bukan B to G. Hal tersebut yang mendasari keinginan BP Rebana menjadi BUMD.

“Ini PR kita sama-sama, saya kepengen banget tuh, ya sudahlah Rebana dibadanusahakan saja. Nggak tumpang tindih juga, kami juga minta kewenangannya ditambah,” katanya.

Helmy mengaku kinerja Rebana saat ini hanya ditopang oleh bantuan 19 tenaga staff, namun karena kecintaannya pada Jawa Barat maka pihaknya tetap berkomitmen. “Saya berjuang dengan 19 karyawan saya di Rebana, saya semangatin mereka, tolonglah,” katanya.

Dasar Hukum Utama pembentukan BP Rebana sendiri lahir Perpres No. 87 Tahun 2021 yang ditetapkan 9 September 2021, badan ini kemudian dibentuk untuk mengoordinasikan rencana aksi 2020-2030, diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2023.

Kawasan Rebana diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan.

Bisnis.com, BANDUNG — Ekonomi Jawa Barat mengawali 2026 dengan penurunan sejumlah harga kebutuhan pokok yang akibatkan deflasi 0,09% secara month to month (mtm).

Deflasi yang terjadi di Jawa Barat pada awal 2026 mencerminkan melemahnya permintaan dari konsumen. Penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi mengindikasikan konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya pulih setelah periode akhir tahun. Kondisi ekonomi yang mendingin ini cenderung terjadi saat ekonomi tertekan yang diikuti para pelaku usaha menurunkan harga untuk menjaga volume penjualan.

Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Jawa Barat Ninik Anisah menjelaskan, berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang turun 0,91% dengan andil deflasi 0,28%.

“Kelompok transportasi juga alami deflasi sebesar 0,26% dengan andil inflasi sebesar 0,03%,” ungkap dia pada rilis Berita Resmi Statistik di Kantor BPS Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Ia melanjutkan, secara komoditas, deflasi terutama disumbang oleh cabai merah dengan andil 0,10%. Selanjutnya, cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah masing-masing menyumbang andil deflasi sebesar 0,06%, serta telur ayam ras sebesar 0,04%.

Di sisi lain, sejumlah komoditas masih memberikan tekanan inflasi. Komoditas dengan andil inflasi terbesar adalah emas perhiasan sebesar 0,18%, disusul tomat, ikan kembung, bawang putih, dan beras yang masing-masing menyumbang andil inflasi sebesar 0,01%.

Menurut Ninik, hampir seluruh kabupaten dan kota yang menjadi wilayah pemantauan inflasi di Jawa Barat mengalami deflasi. Kota Bogor mencatat deflasi sebesar 0,21%, Kota Sukabumi 0,03%, Kota Bandung 0,09%, Kota Cirebon 0,44%, Kota Depok 0,16%, Kota Tasikmalaya 0,05%, Kabupaten Bandung 0,15%, Kabupaten Subang 0,21%, serta Kabupaten Majalengka 0,11%.

Sementara itu, hanya satu daerah yang mengalami inflasi, yakni Kota Bekasi dengan inflasi sebesar 0,07%.

Inflasi adalah kondisi berbalikan dari deflasi. Pada kondisi inflasi barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan harga sehingga menyebabkan daya beli uang menurun. Inflasi terjadi ketika jumlah uang atau permintaan dalam perekonomian lebih cepat meningkat dibandingkan kemampuan produksi barang dan jasa.

Meski ekonomi Jawa Barat medingin, dia mengatakan deflasi pada awal tahun bukan kali pertama terjadi di Jawa Barat. Sepanjang 2025, deflasi tercatat terjadi sebanyak empat kali, masing-masing pada Januari, Februari, Mei, dan Agustus.

“Secara year on year (yoy) Jawa Barat alami inflasi 3,24%, masih di bawah target tahunan,” jelasnya

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat yang cukup telak pada 2026.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan DBH Provinsi Jabar tahun 2026 berdasarkan Perpres Nomor 118 Tahun 2025 memeroleh anggaran senilai Rp843,09 miliar.

“Kalau tidak dipangkas [DBH Jabar] mencapai Rp2,81 triliun," katanya kepada Bisnis, Rabu (28/1/2025).

Herman menuturkan pada APBD 2026, lewat pendekatan progresif, pihaknya tetap menargetkan DBH sebesar Rp2,42 triliun. Target ini diyakini bisa diperoleh dengan memasukan kurang salur DBH yang diperoleh Pemprov sampai dengan 2023, termasuk kurang salur DBH 2024.

Secara rinci penurunan transfer ke daerah (TKD) Jawa Barat pada 2026, menurut data Bappeda Jabar, yakni DBH dari Rp2,8 T menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, kemudian DAK fisik dari Rp276 miliar menjadi nol, terakhir DAK nonfisik dari Rp4,8 triliun terkoreksi menjadi Rp4,7 triliun.

Meski fiskal berat, Pemprov Jabar tetap menargetkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2026 dapat mencapai 5,5% sampai 6%.

Herman mengatakan proyeksi positif ini didasarkan pada capaian kuat kondisi makro ekonomi Jabar sepanjang tahun 2025.

"Insya Allah, ekonomi Jawa Barat 2026 prospektif. Kita bertumbuh pada kuartal 3 ini di angka 5,20% di atas rata-rata nasional 5,04%," katanya.

Salah satu pendorong utama optimisme ini adalah efektivitas pengelolaan anggaran daerah, di mana government spending dijaga dengan baik, ditandai dengan realisasi pendapatan dan belanja yang terbaik secara nasional.

"Realisasi pendapatan belanja juga terbaik nasional. Itu menandakan kita serius begitu ya," tegasnya.

Herman menargetkan penyerapan belanja APBD Jabar dapat mencapai di atas 95% di akhir tahun. Artinya tidak ada uang yang mengendap.

"Sekali lagi, tidak ada uang yang ngendap, tidak ada yang diendapkan. Semuanya diserap dengan baik melalui pengadaan barang dan jasa yang kemudian meluncur ke tengah-tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja," katanya.

Sebelumnya, penurunan terbesar pada anggaran TKD pada 2026 terdapat pada DBH yang turun hingga 69,5% dari APBN 2025. Anggaran DBH tahun ini dipotong sekitar tiga kali lipatnya dari anggaran tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp919,8 triliun. Anggaran TKD tahun lalu pun sempat terdampak efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi Rp848,5 triliun.

Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan infrastruktur dan layanan dasar dalam arah pembangunan sepanjang 2025 hingga 2026.

Hal itu seiring arah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memasuki fase stabilisasi pertumbuhan ekonomi dan sejalan dengan agenda pembangunan RPJPD 2025–2045.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Jabar, Eka Jatnika, menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 difokuskan pada peningkatan produktivitas lintas sektor.

“Kami memperkuat pertanian, industri, dan komoditas unggulan berbasis inovasi serta keberlanjutan. Hilirisasi, insentif UMKM, pengembangan ekonomi hijau dan biru, dan peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas,” katanya dalam acara BIG Conference, Senin (8/12/2025).

Menurut Eka, pihaknya menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan sebagai fondasi pengurangan ketimpangan.

“Pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi harus memastikan pemerataan manfaat. Oleh karena itu, kami mendorong pengembangan kawasan potensial, peningkatan konektivitas ekonomi daerah, dan penguatan sektor UMKM,” lanjut Eka.

Dampak kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam target ekonomi 2026.

Pendapatan per kapita diperkirakan mencapai Rp 64,6 juta, tingkat pengangguran turun ke kisaran 6,30–6,65%, kemiskinan menurun hingga 5,51–6,02%, dan ketimpangan (gini ratio) diharapkan bergerak pada kisaran 0,420–0,425.

Pemerintah daerah menilai bahwa perbaikan indikator kesejahteraan ini dapat dicapai bila pertumbuhan ekonomi diiringi dengan pemerataan akses dan produktivitas.

Eka menyatakan bahwa kolaborasi multipihak menjadi kunci agar target ekonomi 2026 tercapai. “

Tidak ada pembangunan ekonomi tanpa kebersamaan. Kami membutuhkan dukungan sektor swasta, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar transformasi ekonomi Jawa Barat berjalan lebih cepat dan inklusif,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa target ekonomi Jawa Barat 2026 disusun untuk tetap menjaga optimisme sekaligus memitigasi tekanan fiskal dan gejolak ekonomi global.

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat merilis target pembangunan ekonomi tahun 2026 yang mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi, asumsi makro, arah kebijakan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Target ini disusun untuk memastikan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memasuki fase stabilisasi pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan agenda pembangunan RPJPD 2025–2045.

Dalam asumsi ekonomi makro nasional, inflasi tahun 2026 diperkirakan berada pada level 2,5 ± 1%, sementara pertumbuhan ekonomi nasional (LPE) dipatok pada rentang 5,8%–6,3%. Nilai tukar rupiah juga diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.500–Rp16.900 per US$.

Pemerintah pusat turut menata ulang transfer ke daerah (TKD) sehingga Jawa Barat mengalami penyesuaian sebesar menurun Rp2,45 triliun, dengan komponen Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik, dan DAK Non-Fisik turut mengalami koreksi.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Jabar, Eka Jatnika, menjelaskan bahwa target ekonomi Jawa Barat 2026 disusun untuk tetap menjaga optimisme sekaligus memitigasi tekanan fiskal dan gejolak ekonomi global.

“Kondisi ekonomi nasional dan global menuntut daerah untuk semakin adaptif. Jawa Barat menetapkan target ekonomi yang realistis namun tetap progresif, dengan fokus pada produktivitas sektor unggulan dan penguatan daya saing,” katanya di acara Bisnis Indonesia Economic Outlook (BIEO) 2026 di Savoy Homann Hotel, Bandung, Senin (8/12/2025).

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Jawa Barat pada 2026 menargetkan pertumbuhan di kisaran 5,7%–6,2%, selaras dengan RKP 2026. Sementara dalam RKPD Jawa Barat, rentang pertumbuhan direncanakan sedikit lebih konservatif pada 5,15%–6,2%.

Sejumlah sektor diproyeksikan mengalami percepatan, termasuk industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan transportasi. Di sisi lain, sektor pertanian dan jasa pendidikan juga diperkirakan tetap stabil sebagai penopang PDRB Jawa Barat.

Eka Jatnika menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 difokuskan pada peningkatan produktivitas lintas sektor.

“Kami memperkuat pertanian, industri, dan komoditas unggulan berbasis inovasi serta keberlanjutan. Hilirisasi, insentif UMKM, pengembangan ekonomi hijau dan biru, dan peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan sebagai fondasi pengurangan ketimpangan.

“Pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi harus memastikan pemerataan manfaat. Oleh karena itu, kami mendorong pengembangan kawasan potensial, peningkatan konektivitas ekonomi daerah, dan penguatan sektor UMKM,” lanjut Eka.

Dampak kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam target ekonomi 2026. Pendapatan per kapita diperkirakan mencapai Rp64,6 juta, tingkat pengangguran turun ke kisaran 6,30–6,65%, kemiskinan menurun hingga 5,51%–6,02%, dan ketimpangan (gini ratio) diharapkan bergerak pada kisaran 0,420–0,425.

Pemerintah daerah menilai bahwa perbaikan indikator kesejahteraan ini dapat dicapai bila pertumbuhan ekonomi diiringi dengan pemerataan akses dan produktivitas.Eka menyatakan bahwa kolaborasi multipihak menjadi kunci agar target ekonomi 2026 tercapai.

“Tidak ada pembangunan ekonomi tanpa kebersamaan. Kami membutuhkan dukungan sektor swasta, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar transformasi ekonomi Jawa Barat berjalan lebih cepat dan inklusif,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan III 2025 dinilai telah menunjukkan gejala perlambatan yang semakin nyata.

Hal tersebut diungkap Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, dalam Bisnis Indonesia Group Conference di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data yang dipaparkan Acuviarta ekonomi Jabar hanya tumbuh 0,46 persen secara kuartal ke kuartal (q-to-q), level terendah dalam empat tahun terakhir.

Kondisi ini sekaligus menandai titik rentan ekonomi Jabar yang selama ini dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan terbesar di luar Jakarta.

Ia menilai perlambatan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa tekanan ekonomi rumah tangga sedang membesar.

"Kontraksi konsumsi rumah tangga menjadi alarm penting. Porsinya mencapai lebih dari 65% terhadap PDRB Jabar. Saat konsumsi turun, mesin utama ekonomi langsung melemah,” ujarnya.

Ia merujuk pada data yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Jabar turun -2,04 persen q-to-q. Penurunan ini memukul sejumlah sektor sekaligus, terutama perdagangan, jasa, dan kuliner—tiga sektor yang menjadi ruang hidup sebagian besar UMKM di Jawa Barat.

Acuviarta menjelaskan turunnya konsumsi rumah tangga kemungkinan dipicu oleh tekanan biaya hidup, perlambatan pendapatan masyarakat perkotaan, serta kenaikan harga beberapa komoditas pangan sejak pertengahan tahun.

"Kondisi daya beli sedang tidak sehat. Bahkan sektor-sektor yang selama ini relatif stabil ikut terkoreksi,” katanya.

Secara tahunan, ekonomi Jabar sebenarnya masih mencatat pertumbuhan kuat sebesar 5,20 persen (y-on-y), tertinggi sejak 2022. Namun ia menilai capaian tahunan tersebut tidak boleh menutupi masalah jangka pendek yang lebih serius. “Angka y-on-y memberi kesan optimisme, tetapi jika melihat tren kuartalan, ekonomi Jabar sedang kehilangan momentum,” ujar Acuviarta.

Perbandingan dengan kinerja nasional pun memperlihatkan ketimpangan. Perekonomian Indonesia tumbuh 1,43 persen q-to-q, lebih tinggi dari Jabar. Namun secara y-on-y, Jabar sedikit lebih unggul dari rata-rata nasional yang berada di angka 5,04 persen.

Penurunan yang cukup dalam juga terjadi pada tiga lapangan usaha: administrasi pemerintahan, jasa lainnya, serta pertanian. Sektor pertanian tertekan akibat gangguan produksi dan distribusi, sementara administrasi pemerintahan terdampak perlambatan penyerapan anggaran triwulan.

“Sektor jasa lainnya sangat tergantung pada belanja masyarakat. Ketika konsumsi menurun, sektor ini ikut tergelincir,” jelasnya.

Acuviarta menekankan perlunya intervensi konkret untuk menahan pelemahan konsumsi rumah tangga. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengakselerasi belanja sosial, mempercepat realisasi anggaran, dan menghadirkan program-program stabilisasi harga pangan.

Di sisi lain, kondisi ini menjadi pukulan bagi UMKM dan koperasi, yang sebagian besar bergantung pada sektor perdagangan, industri pengolahan, kuliner, serta pertanian. Ia menilai penurunan permintaan berdampak langsung pada omzet pelaku usaha kecil.

“Yang paling rentan adalah UMKM dengan modal terbatas. Ketika permintaan anjlok, mereka tidak punya bantalan,” kata Acuviarta.

Ia menyoroti perlunya modernisasi UMKM melalui digital marketing, penguatan logistik terjangkau, hingga integrasi rantai pasok dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya, sinergi skala usaha menjadi langkah penting agar produk UMKM tetap terserap pasar.

Acuviarta juga mendorong pemerintah daerah memperluas akses pembiayaan yang tepat sasaran, terutama untuk UMKM produksi dan pertanian.

“Pembiayaan bukan sekadar modal kerja, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi. Itu yang membuat UMKM lebih tahan menghadapi siklus ekonomi,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pertumbuhan kredit perbankan di Jawa Barat pada triwulan III 2025 menunjukkan perlambatan lebih dalam. Dorongan pembiayaan untuk mendorong aktivitas ekonomi belum kembali ke jalur normal.

Situasi ini menjadi sorotan dalam Bisnis Indonesia Group Conference yang digelar di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menilai tren tersebut perlu direspons cepat oleh seluruh pemangku kepentingan agar tidak menahan laju pemulihan ekonomi daerah.

Herman menuturkan kredit perbankan tumbuh 3,78% secara tahunan (year-on-year) pada triwulan III 2025, menurun dibanding triwulan sebelumnya. Angka tersebut berada di bawah rentang target nasional 8% hingga 11%, menandai tekanan signifikan pada sektor intermediasi perbankan.

Ia menyebut perlambatan terjadi karena kredit modal kerja (KMK) mengalami kontraksi lebih dalam dibanding periode sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan pelaku usaha menahan ekspansi, menurunkan aktivitas produksi, atau memperketat perencanaan arus kas.

Dalam paparannya, Herman menekankan perlunya bauran kebijakan yang lebih agresif agar permintaan kredit kembali bergerak. Dunia usaha membutuhkan kepastian, terutama terkait stabilitas biaya produksi dan daya beli masyarakat.

Tanpa dorongan kredit yang solid, pemulihan ekonomi bisa terhambat di berbagai sektor.

"Intermediasi harus kembali optimal. Perbankan jangan terlalu berhati-hati, dunia usaha pun jangan terlalu menunggu situasi sempurna," ujarnya di hadapan pelaku industri dan pengamat ekonomi yang hadir.

Kredit investasi menjadi satu-satunya jenis pembiayaan yang menunjukkan penguatan. Sinyal ini menunjukkan ada kelompok pelaku usaha yang masih berani menambah aset jangka panjang untuk mengejar peluang pertumbuhan.

Namun Herman mengingatkan tren tersebut belum cukup kuat untuk menahan perlambatan di sektor lain. Kinerja kredit rumah tangga disebutnya mulai termoderasi, seiring melemahnya konsumsi masyarakat.

Kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih terkontraksi, menandakan tekanan terbesar berada pada pelaku usaha yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Dari sisi sektoral, perlambatan kredit paling terasa di jasa dan perdagangan besar serta eceran. Dua sektor ini biasanya menunjukkan respons cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Melemahnya penyaluran kredit di sektor perdagangan menandakan pelambatan arus barang di lapangan, sementara penurunan kredit jasa menunjukkan terbatasnya permintaan atas berbagai aktivitas pendukung bisnis.

"Kondisi tersebut harus dijadikan indikator peringatan dini untuk menghindari stagnasi ekonomi pada awal 2026," ujarnya.

Berbeda dari sisi kredit, dana pihak ketiga (DPK) bank umum mencatat pertumbuhan lebih tinggi. DPK meningkat 4,65% secara tahunan, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,53%.

Peningkatan terutama berasal dari kenaikan komponen giro, baik korporasi maupun pemerintah. Herman menilai meningkatnya likuiditas perbankan sebenarnya memberikan ruang bagi penyaluran kredit lebih agresif.

Namun likuiditas yang melimpah belum bergerak maksimal ke sektor riil, menandakan adanya gap antara kecenderungan bank menjaga kualitas aset dan kebutuhan pembiayaan dunia usaha.

Ia mendorong perbankan memanfaatkan momentum penguatan DPK untuk memperluas pembiayaan, terutama kepada pelaku UMKM yang mengalami kontraksi. Menurutnya, UMKM tidak boleh dibiarkan menanggung tekanan sendiri.

Akses pembiayaan yang lebih fleksibel dapat memperkuat rantai pasok dan mencegah penurunan permintaan domestik yang lebih tajam. Herman juga menekankan pentingnya inovasi pembiayaan, termasuk mempercepat digitalisasi layanan agar proses penyaluran kredit lebih efisien.

Herman menutup paparannya dengan pesan optimistis. Jawa Barat memiliki kekuatan ekonomi besar dan daya tahan tinggi terhadap guncangan. Tantangannya saat ini terletak pada kecepatan adaptasi semua pihak dalam mengembalikan ritme kredit ke level sehat.

"Kita tidak bisa menunggu. Ekonomi daerah membutuhkan energi baru. Perbankan, pemerintah, dan dunia usaha harus berjalan beriringan," ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON-- Kuningan dan Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan dalam laporan ketenagakerjaan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat.

Dua daerah yang berada dalam poros percepatan ekonomi Metropolitan Rebana itu tercatat memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi pada Agustus 2025.

Temuan ini mengemuka di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, perluasan kawasan industri, serta rencana jangka panjang pemerintah provinsi menjadikan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.

Berdasarkan laporan resmi BPS, Kabupaten Kuningan tercatat memiliki TPT sebesar 7,59%, tertinggi di antara seluruh wilayah Rebana. Kabupaten Cirebon menyusul di posisi kedua dengan tingkat pengangguran mencapai 6,42%, diikuti Kota Cirebon sebesar 6,41 persen.

Angka tersebut berada jauh di atas Majalengka yang mencatat hanya 3,62%. Hal ini menjadikannya daerah dengan pengangguran terendah di kawasan tersebut.

Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, mengatakan tingginya pengangguran di Kuningan dan Kabupaten Cirebon harus dibaca dalam konteks struktur ekonomi dan kemampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja.

Menurutnya, pertumbuhan industri di dua daerah itu tidak secepat wilayah Rebana lain seperti Majalengka, Subang yang kini menjadi simpul pertumbuhan baru akibat kehadiran Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati.

“Rebana memang dirancang sebagai kawasan masa depan, tetapi setiap daerah memiliki dinamika yang berbeda. Kuningan dan Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan industri padat karya dan ketergantungan pada sektor informal,” ujar Darwis, Rabu (19/11/2025).

Ia menerangkan, meskipun Kabupaten Kuningan secara geografis berada di dekat pusat kegiatan ekonomi baru, geliat investasi belum sepenuhnya menyentuh wilayah tersebut.

Kondisi geografis yang didominasi kawasan pegunungan menjadikan pembangunan kawasan industri tidak seagresif wilayah pantura. Dampaknya, pasar kerja lokal masih bergantung pada sektor jasa, perdagangan kecil, serta pertanian skala kecil yang cenderung stagnan dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Sementara itu, Kabupaten Cirebon juga menghadapi tantangan serupa. Darwis menilai struktur industri yang berkembang di wilayah tersebut tidak sebesar harapan pemerintah daerah.

“Kabupaten Cirebon punya potensi besar sebagai hinterland industri, tetapi pertumbuhannya belum sejalan dengan kebutuhan penyerapan tenaga kerja. Banyak angkatan kerja baru tidak terserap karena terbatasnya ekspansi industri manufaktur,” jelasnya.

Berbeda dengan dua daerah tadi, Majalengka justru menunjukkan angka pengangguran terendah di Rebana, yaitu 3,62%. Darwis menyebut perkembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan penguatan sektor logistik berdampak signifikan terhadap serapan tenaga kerja.

Kehadiran kawasan industri baru mulai menciptakan lebih banyak pekerjaan, terutama di sektor transportasi, jasa penunjang konstruksi, dan pergudangan.

Subang, wilayah yang menjadi pusat Pelabuhan Patimban, juga mencatat TPT relatif moderat sebesar 6,03%. Meski masih cukup tinggi, angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibanding periode sebelumnya.

“Subang sedang berada pada fase transisi. Industri otomotif dan logistik mulai menguat, tetapi efek langsungnya ke tenaga kerja membutuhkan waktu,” tambah Darwis.

BPS menilai ketimpangan serapan tenaga kerja di Rebana menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan baru.

Menurut Darwis, daerah berkategori industri padat karya memang lebih cepat menurunkan angka pengangguran. Sementara wilayah yang mengandalkan sektor jasa tradisional dan pertanian kecil cenderung mengalami stagnasi dalam penyerapan tenaga kerja.

Ia menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat antarwilayah di Rebana, khususnya dalam distribusi kesempatan kerja dan pemerataan arus investasi.

“Kawasan Rebana adalah satu kesatuan ekonomi. Pemerintah daerah harus memastikan manfaat pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di Subang, Majalengka, atau sebagian Cirebon kota, tetapi juga menjangkau Kuningan dan Kabupaten Cirebon,” kata Darwis.

Bisnis.com, BANDUNG— Kabupaten Sumedang menjadi daerah paling progresif di antara tujuh daerah dalam ekosistem Metropolitan Rebana.

Kawasan Metropolitan Rebana diproyeksikan menjadi koridor ekonomi baru yang strategis di Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini mencakup tujuh kabupaten/kota seperti Cirebon, Subang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon.

“Dipimpin Bupati Dony Ahmad Munir, Sumedang tampil sebagai kabupaten yang bukan hanya siap menyambut investasi, tetapi juga telah menyiapkan fondasi digital-infrastruktur yang kuat,” kata Budhiana Kartawijaya, Deputy CEO Badan Pengelola (BP) Kawasan Rebana dalam sesi CEO Talk di rangkaian West Java Investment Summit (WJIS) 2025, belum lama ini.

WJIS merupakan forum ekonomi tahunan yang ke-7 digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, akhir pekan kemarin.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjadi salah satu Pembicara di CEO Talks for West Java New Economic Corridor “How West Java Wins: Leveraging Trade, Technology, and Talent for Global Success".Dony menyampaikan komitmen Sumedang yang terbuka dan antusias terhadap investor. Sumedang juga menyiapkan regulasinya dengan kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif.

Menurut Budhiana, Sumedang memiliki enam gerbang keluar di sepanjang Tol Cisumdawu, akses istimewa yang tidak dimiliki daerah lain.

“Ini menjadikan Sumedang hanya berjarak menit dari Bandung di barat dan Bandara Kertajati di timur,” katanya.

Selain itu, terang Budhiana, Sumedang memiliki ekosistem pendidikan yang subur. Kecamatan Jatinangor menjadi pusat ilmu pengetahuan, perguruan tinggi top ada di sana. Di pusat Sumedang kota juga ada perguruan tinggi dan saat ini beberapa perguruan tinggi menjalin kerjasama dengan Pemkab Sumedang untuk membuka kampus.

“Perguruan tinggi yang melahirkan talenta muda bagi industri manufaktur, digital, dan jasa,” kata Budhiana.

Di sektor infrastruktur air, Sumedang diperkuat kehadiran beberapa bendungan mulai dari Bendungan Jatigede, Cipanas di Ujungjaya dan Sadawarna di Surian.

“Bendungan Jatigede salah satu bendungan terbesar di Indonesia, yang menjadi tulang punggung air baku, pariwisata, dan energi,” katanya.

Menurut Budhiana, Sumedang memiliki modal besar di sektor pariwisata. Panorama Bendungan Jatigede, kawasan perbukitan, kuliner lokal seperti tahu Sumedang, serta tradisi budaya yang kuat memberi peluang lahirnya destinasi unggulan baru.

“Dengan akses Cisumdawu yang sangat cepat, Sumedang dapat menjadi destinasi one-day trip bagi Bandung dan Cirebon, sekaligus weekend getaway bagi wisatawan Jabodetabek,” katanya.

Bahkan, jelasnya, jika dikelola dengan konsep green tourism dan smart tourism, Sumedang bisa menjadi wajah baru pariwisata Jawa Barat bagian timur.

Budhiana juga menilai, keunggulan Sumedang tidak berhenti pada ekonomi dan pariwisata. Kabupaten ini menjadi pelopor digitalisasi birokrasi di tingkat nasional. Semua proses administrasi, mulai dari pembuatan KTP, KK, hingga layanan kesehatan, dilakukan secara cepat, transparan, dan mudah diakses.

“Dengan populasi sekitar 1,1 juta jiwa, bupati dapat memantau pola penyakit, tren kesehatan, sampai kebutuhan layanan publik berdasarkan data real-time,” katanya.

Kondisi ini, lanjut Budhiana, membedakan Sumedang dari daerah lain. Keberanian melakukan digitalisasi pemerintahan secara radikal. Pemerintah kabupaten membangun platform invest.sumedangkab.go.id, sebuah portal modern yang memudahkan investor mengakses peluang, potensi lahan, regulasi, dan layanan.

Lebih menarik lagi, Sumedang membangun dashboard transparansi fiskal yang memungkinkan masyarakat mengetahui berapa uang masuk ke Sumedang dan digunakan untuk apa, bahkan pada level harian. Dengan prinsip good data, good decision; bad data, bad decision, Sumedang menjadikan data sebagai milik publik.

“Ini adalah bentuk pemerintahan modern yang jarang ditemukan di daerah lain,” katanya.

Dengan seluruh capaian tersebut, Sumedang adalah kabupaten yang paling siap menghadapi era global shift. Sumedang menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah bisa menyambut ekonomi global tanpa kehilangan akuntabilitas, transparansi, dan kedekatan dengan rakyat.

Di lingkup lebih besar, Rebana Metropolitan akan terus bekerja untuk menyiapkan enam kabupaten/kota lain agar mampu memasuki dunia connectography dengan percaya diri: digital, terhubung, kompetitif, dan inklusif.

Jawa Barat ingin menang. Dan kemenangan itu harus dibangun dari konektivitas, keunggulan talenta, keberanian berubah, dan kemampuan membaca arah geopolitik global. Sumedang telah memulai langkah itu dan menjadi peta jalan bagi masa depan Jawa Barat.

Bisnis.com, BANDUNG— Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar West Java Investment Summit (WJIS) 2025.

Memasuki tahun ketujuh, forum investasi strategis ini telah menjadi etalase utama yang menghubungkan potensi investasi Jawa Barat dengan jaringan investor global.

Plh. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Achris Sarwani mengatakan dengan mengusung tema visioner “Strengthening Regional Resilience through Green Industry, SMART Investment, and Inclusive Growth”, WJIS 2025 menegaskan komitmen Jawa Barat untuk membangun ketahanan ekonomi regional yang kokoh di tengah dinamika perekonomian global, sekaligus menetapkan diri sebagai pusat investasi hijau dan inklusif di Asia Tenggara.

“Jawa Barat Lokomotif Investasi NasionalJawa Barat memainkan peran krusial sebagai kontributor utama perekonomian nasional, menyumbang sekitar 23% terhadap perekonomian Jawa dan 13% terhadap nasional,” jelas dia usai pembukaan WJIS 2025, di Kota Bandung, Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan, Jabar telah mencatatkan berbagai capaian investasi di tingkat nasional. Pada 2025, Jawa Barat kembali ditetapkan sebagai daerah dengan target investasi tertinggi nasional yang mencapai Rp271 triliun.

Selain itu, Jawa Barat berhasil meraih Anugerah Layanan Investasi selama dua tahun berturut-turut sebagai provinsi terbaik dalam layanan perizinan terintegrasi, yang semakin memperkokoh posisinya sebagai lokomotif investasi Indonesia.

Achris menegaskan bahwa Jawa Barat bukan lagi sekadar provinsi dengan potensi, tetapi telah menjadi pilihan lokasi strategis bagi investor global. Hal ini didukung oleh ekosistem layanan investasi yang semakin cepat, inklusif, dan ramah bisnis.

Dengan rangkaian capaian yang diraih tahun ini, WJIS 2025 diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan ketahanan ekonomi Jawa Barat dan perluasan peluang usaha baru.

“Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap momentum positif ini dapat terus berlanjut, memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas dia.

Di tempat yang sama, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menyampaikan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap berada dalam kondisi kuat, ditandai dengan pertumbuhan yang terjaga, inflasi dalam sasaran target, dan stabilitas nilai tukar yang prima.

Untuk mendukung sektor investasi, Bank Indonesia berkomitmen melalui tiga pilar utama. Pertama, menjaga stabilitas makroekonomi, yaitu suku bunga, nilai tukar, inflasi, dan likuiditas sebagai prasyarat terciptanya iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

Kedua, BI mendorong penguatan pembiayaan berkelanjutan, yaitu investasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

Ketiga, BI memperluas digitalisasi sistem pembayaran, dengan implementasi Local Currency Transaction (LCT) dan Cross Border QRIS yang semakin mempermudah dan mengefisienkan transaksi lintas negara dalam ekosistem digital yang aman.

Selain itu, BI juga terus memperkuat integrasi kegiatan investor relations bersama BKPM dan pemerintah daerah di tingkat nasional, daerah, dan mancanegara.

WJIS 2025 menghadirkan serangkaian kegiatan strategis, termasuk High-Level Session, CEO Forum for West Java New Economic Corridor, Mini Presentation, dan one-on-one project matching antara pemilik proyek dan investor potensial.

Capaian tahun ini pun melampaui gelaran sebelumnya, dengan total 104 proyek investasi ditawarkan. Nilai total proyek yang ditawarkan mencapai Rp186,29 triliun, serta sebanyak 14 komitmen kerja sama dan MoU berhasil dibukukan antara perusahaan dan pemerintah daerah.

“Pencapaian ini mencerminkan keseriusan investor dalam menangkap peluang di Jawa Barat,” ungkap dia.

Capaian tersebut menurutnya merupakan hasil dari upaya BI Jawa Barat dan Pemprov Jawa Barat dalam mempersiapkan investasi yang potensial melalui gelaran West Java Investment Challenge (WJIC) 2025.

Dalam acara ini, juga diumumkan enam proyek terbaik dari kabupaten/kota terpilih, yang membuktikan peningkatan inovasi dan kualitas proposal investasi daerah.

Proyek-proyek unggulan tersebut meliputi Best Investment Project for Public Infrastructure dari Kabupaten Bandung, Best Investment Project for Basic Infrastructure dari Kabupaten Pangandaran, The Most Attractive Investment Project dari Kota Bandung, Best Investment Project for Food Security dari Kabupaten Sumedang, Best Investment Project for Agro Industrial Innovation dari Kabupaten Garut, dan Best Investment Project for Private Project in Supporting Green & Circular Economy dari Kabupaten Purwakarta.