JAKARTA, KOMPAS.com - Koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (3/6/2026) dinilai menjadi sinyal bahwa pasar sedang mengalami krisis kepercayaan yang cukup serius.

IHSG ditutup ambruk 4,11 persen atau terkoreksi 254,360 poin ke level 5.941,066, setelah sempat menyentuh titik terendah harian di 5.841,996.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai penurunan IHSG kali ini tidak semata-mata dipicu oleh faktor eksternal seperti kembali memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran yang mendorong harga minyak dunia mendekati 100 dollar AS per barrel.

“Jika dilihat dari data, penurunan ini bukan semata-mata dipicu oleh faktor eksternal seperti memanasnya kembali konflik AS-Iran yang mendorong harga minyak dunia mendekati 100 dollar AS per barrel, tetapi juga diperberat oleh berbagai sentimen domestik yang belum menemukan titik terang,” ujar Hendra kepada Kompas.com, Rabu malam.

Tekanan terhadap pasar saham domestik juga diperberat oleh berbagai sentimen domestik yang hingga kini belum menemukan titik terang.

Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp 18.000 per dollar AS, kekhawatiran terhadap implementasi kebijakan ekspor satu pintu, serta berlanjutnya arus keluar dana asing membuat investor memilih mengurangi eksposur terhadap aset berisiko di Indonesia.

Di tengah mayoritas bursa saham Asia yang justru bergerak menguat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan yang terjadi pada pasar domestik saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal dibandingkan faktor eksternal.

“Pasar pada dasarnya tidak bergerak berdasarkan pidato atau pernyataan optimistis semata, melainkan berdasarkan persepsi terhadap risiko dan prospek ke depan,” paparnya.

Menurutnya, ketika pemerintah menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, namun pada saat yang sama rupiah terus melemah, IHSG menjadi salah satu indeks dengan kinerja terburuk di dunia sepanjang 2026, investor asing terus melakukan aksi jual, maka muncul kesenjangan antara narasi dan realitas yang dirasakan pasar.

“Ketika pemerintah menyampaikan bahwa fundamental ekonomi masih kuat, namun pada saat yang sama rupiah terus melemah, IHSG menjadi salah satu indeks dengan kinerja terburuk di dunia tahun ini, dan investor asing terus melakukan aksi jual, maka muncul kesenjangan antara narasi dan realitas pasar,” tukas Hendra.

Kepercayaan investor merupakan aset berharga dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.

Ketika kepastian kebijakan mulai berkurang dan pelaku pasar kesulitan memproyeksikan arah perekonomian ke depan, investor cenderung mengambil sikap menunggu atau bahkan mengalihkan investasinya ke negara lain yang dianggap memiliki tingkat stabilitas lebih tinggi.

Kondisi tersebut juga tecermin dari data arus modal asing.

Pada perdagangan Rabu investor asing kembali membukukan aksi jual bersih atau net sell sekitar Rp 864 miliar.

Sementara itu, secara akumulatif sejak awal tahun, dana asing yang keluar dari pasar saham Indonesia telah mencapai Rp 67 triliun.

Hendra mencatat angka tersebut tergolong sangat besar dan menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan mengapa tekanan jual terus terjadi pada saham-saham berkapitalisasi besar yang selama ini menjadi penopang utama pergerakan IHSG.

“Selama arus keluar dana asing masih berlangsung dan belum ada katalis positif yang mampu mengembalikan kepercayaan investor global, volatilitas pasar berpotensi tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan,” tukas dia.

Meski demikian, Hendra memandang kondisi saat ini tidak serta-merta harus disikapi dengan kepanikan berlebihan.

Dari sisi valuasi, banyak saham unggulan di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengalami koreksi yang cukup dalam sehingga mulai memasuki area yang menarik untuk investasi jangka panjang.

Namun, ia mengingatkan bahwa pasar yang sedang mengalami krisis sentimen sering kali bergerak tidak rasional dalam jangka pendek.

Oleh karena itu, peluang terjadinya tekanan lanjutan masih terbuka.

Adapun, IHSG masih berpotensi menguji area psikologis berikutnya di kisaran 5.800 hingga 6.000, sebelum akhirnya menemukan titik keseimbangan baru dan berpeluang melakukan pemulihan secara bertahap.

Menjawab pertanyaan mengenai strategi investasi saat ini, Hendra menilai keputusan untuk melakukan pembelian atau bertahan sangat bergantung pada kualitas saham yang dimiliki serta profil risiko masing-masing investor.

Bagi investor jangka panjang yang memiliki portofolio berisi saham-saham dengan fundamental kuat, strategi hold bahkan akumulasi secara bertahap masih dapat dipertimbangkan karena valuasi saat ini jauh lebih murah dibandingkan beberapa bulan lalu.

Meski demikian, ia menyarankan agar pembelian dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus dalam satu waktu mengingat risiko koreksi lanjutan masih cukup terbuka.

Sementara itu, bagi investor jangka pendek maupun trader, disiplin terhadap manajemen risiko tetap harus menjadi prioritas utama.

Pasalnya, volatilitas pasar saat ini berada pada level yang sangat tinggi sehingga pergerakan harga saham dapat berubah dengan cepat dalam waktu singkat.

Hendra menambahkan, pemulihan pasar saham Indonesia ke depan tidak hanya bergantung pada stabilisasi nilai tukar rupiah atau meredanya konflik geopolitik global, tetapi juga sangat ditentukan oleh kembalinya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi domestik.

Pasar membutuhkan kepastian, konsistensi, dan langkah-langkah konkret yang mampu meyakinkan pelaku pasar bahwa berbagai risiko yang ada dapat dikelola dengan baik.

Ketika kepercayaan mulai pulih, dana asing berpotensi kembali masuk ke pasar domestik dan memberikan dorongan bagi pemulihan IHSG yang saat ini masih berada dalam tekanan.

Namun selama proses tersebut belum terlihat secara jelas, investor perlu bersikap lebih selektif dalam memilih saham, berfokus pada fundamental perusahaan, menjaga likuiditas portofolio, serta menghindari keputusan investasi yang didorong oleh kepanikan sesaat.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

Bisnis.com, JAKARTA - Buku-buku klasik keuangan, seperti The Theory of Fi­­­nance (1972) kar­­­ya Eugene Fama dan Merton Miller, mengajarkan pasar keuangan—termasuk pasar valuta asing dan pasar modal pada da­­­­sarnya digerakkan oleh dua ke­­­lompok faktor utama, yaitu faktor teknikal dan faktor fundamental, baik secara terpisah maupun melalui kombinasi keduanya.

Faktor teknikal berkaitan de­­­ngan aspek-aspek mekanis pasar, seperti dinamika kurva permintaan dan penawaran, termasuk berbagai bentuk intervensi maupun insentif yang dapat memengaruhi keseimbangan tersebut. Se­­­men­­­tara itu, faktor fundamental terkait kondisi dasar ekonomi dan keuangan, se­­­­perti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, maupun kekuatan fi­­­nansial yang menopang nilai suatu mata uang atau instrumen keuangan.

Namun, di luar kedua faktor tersebut terdapat faktor ketiga yang seringkali kurang mendapatkan perhatian, ya­­­itu faktor psikologikal. Pen­­­je­­las­­an mengenai hal ini dapat di­­­temukan antara lain dalam buku The Alchemy of Finance (1987) karya George Soros melalui apa yang dikenal se­­­bagai Teori Refleksivitas (Theory of Reflexivity). Teori ini menyatakan persepsi dan bias para pelaku pasar tidak sekadar mencerminkan realitas, melainkan dapat memengaruhi dan bahkan membentuk realitas itu sendiri.

Dalam pengertian tersebut, sentimen pasar dan perilaku pasar yang tidak selalu ra­­­sional (irrational market behavior) menjadi elemen penting yang dapat menggerakkan harga aset keuangan. Keduanya sering kali dipicu oleh meningkatnya kecemasan (anxiety) dan kebingungan (confusion) mengenai prospek masa depan, sehingga pasar bereaksi bukan hanya terhadap fakta yang ada saat ini, tetapi juga terhadap ekspektasi mengenai apa yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Selama 12 bulan terakhir, yakni periode Mei 2025—Mei 2026, IHSG bergerak dengan volatilitas yang cukup tajam dan membentuk pola menyerupai kurva terbalik, yaitu me­­­ngalami kenaikan signifikan sebelum kemudian terkoreksi cukup dalam. Secara rata-rata, pelemahan indeks selama periode tersebut berada pada kisaran 10%—14%, dengan posisi penutupan pada 26 Mei 2026 sebesar 6.130,19. Pada periode yang sama, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membentuk tren pelemahan lebih landai tetapi konsisten. Dalam kurun waktu dua 12 terakhir, nilai tukar rupiah terdepresiasi sekitar 8%—9%, sehingga pada 26 Mei 2026 berada di level Rp17.789 per dolar AS.

Di sisi lain, dua lembaga pemeringkat internasional, Moody’s dan Fitch Ratings, masing-masing telah menurunkan prospek (outlook) kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Februari dan Maret 2026. Meskipun demikian, keduanya tidak menurunkan peringkat kredit Indonesia yang tetap berada pada ka­­­­tegori investment grade. Se­­­mentara itu, S&P Global Ra­­­­tings masih mempertahankan prospek kredit Indonesia pada level stabil.

Fakta bahwa tidak terjadi rating downgrade menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan prospek jangka panjangnya pada dasarnya masih relatif terjaga. Namun, perubahan outlook tersebut dapat dibaca sebagai sinyal meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap berbagai risiko jangka menengah yang dinilai berpotensi memengaruhi kualitas fundamental ekonomi di masa depan.

Setidaknya terdapat lima faktor risiko utama yang men­­­jadi perhatian pasar. Per­­­ta­­­ma, meningkatnya risiko fiskal. Kedua, bertambahnya ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan. Ketiga, kecenderungan meningkatnya sentralisasi dalam proses perumusan kebijakan. Keempat, potensi pelebaran defisit anggaran. Dan kelima, penerimaan negara yang dinilai relatif lemah dibandingkan kebutuh­an pembiayaan yang terus me­­­ningkat.

Kelima faktor risiko tersebut pada akhirnya memberikan tekanan yang signifikan terhadap pasar keuangan. Na­­­mun, tekanan tersebut uta­­­manya tidak berasal dari pe­­­­lemahan fundamental ekonomi yang terjadi secara mendadak, melainkan lebih disebabkan oleh meningkatnya premi risiko (risk premium) yang kemudian mendorong memburuknya persepsi investor global terhadap pros­pek ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Di sinilah letak persoalan yang paling penting untuk dipahami. Pasar pada umumnya tidak hanya memperhatikan kondisi fundamental saat ini melainkan menilai bagaimana kemungkinan kon­­­disi fundamental tersebut berkembang di masa de­­­pan. Dengan kata lain, pasar ti­­­­dak hanya melihat apa yang se­­­dang terjadi hari ini, tetapi juga menghitung probabilitas memburuknya kondisi di masa mendatang. Karena itu, kepanikan pasar tidak selalu muncul ketika kondisi ekonomi sedang memburuk. Kepanikan justru sering kali terjadi ketika pasar mulai me­­­ragukan keberlanjutan (sustainability) dari kondisi yang saat ini masih terlihat baik.

Pada titik tersebut terbentuk hubungan yang erat antara psi­­­kologi investor dan ekspektasi terhadap fundamental masa depan. Reaksi pasar ke­­­mudian menjadi hasil dari kombinasi berbagai faktor se­­­perti sentimen, posisi investasi (positioning), likuiditas global, perbedaan tingkat suku bunga, siklus komoditas, arah kebijakan fiskal (fiscal trajectory), serta alokasi investasi global yang dipengaruhi dinamika geopolitik.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain adalah meningkatkan transparansi dan konsistensi kebijakan, mem­per­­­kuat kepastian regulasi, me­­­nu­­­runkan tekanan terhadap defisit anggaran, serta melakukan evaluasi ulang terhadap proyek-proyek prioritas yang memerlukan alokasi dana sa­­­ngat besar. Pada saat yang sa­­ma, komunikasi kebijakan juga perlu disampaikan secara lebih kredibel, terukur, dan mampu menjawab kekhawatiran yang berkembang di pasar, alih-alih membangun narasi yang terkesan konfrontatif atau mengedepankan target-target yang sulit diverifikasi.

Karena itu, solusi yang se­­­mata-mata bertumpu pada intervensi teknikal di pasar valuta asing maupun pasar surat berharga negara berpotensi tidak memadai apabila tidak disertai upaya memulihkan kepercayaan investor. Intervensi teknikal mungkin dapat meredam gejolak dalam jangka pendek, tetapi belum tentu mampu mengubah persepsi risiko yang menjadi sumber tekanan uta­­ma. Selain itu, pendekatan semacam itu juga memerlukan sumber daya finansial yang besar.

Pada akhirnya, pasar keuangan adalah arena tempat fakta dan persepsi saling ber­­interaksi. Ketika tekanan pasar lebih banyak didorong oleh persepsi risiko dibandingkan oleh kerusakan fundamental yang nyata, maka pemulihan kepercayaan menjadi sama pentingnya dengan perbaikan fundamental itu sendiri. Dalam konteks inilah Teori Refleksivitas George Soros memberikan pelajaran yang relevan: persepsi yang memburuk dapat menciptakan realitas yang memburuk, tetapi sebaliknya, persepsi yang membaik juga dapat membantu menciptakan realitas yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya memperkuat IHSG dan rupiah pada akhirnya bukan hanya soal menjaga stabilitas ekonomi, melainkan juga soal membangun kembali keyakinan bahwa stabilitas tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan di masa depan.

alau kita lihat kenapa terjadi pelemahan, satu adalah capital outflow cukup banyak

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai stabilitas makroekonomi Indonesia perlu diikuti penguatan kepercayaan pasar atau market confidence agar arus modal, nilai tukar rupiah, dan investasi dapat lebih terjaga.

“Antara stabilitas dengan market confidence ini yang perlu diperhatikan. Pemerintah mencoba menjaga dengan data-data makro yang sudah sangat baik, tetapi masalahnya confidence,” kata Aviliani di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan indikator makro Indonesia masih menunjukkan ketahanan, namun persepsi pasar tetap perlu dijaga karena dapat memengaruhi arus modal keluar, nilai tukar rupiah, serta keputusan investasi pelaku usaha.

Menurut dia, tekanan terhadap rupiah antara lain dipengaruhi keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik.

“Kalau kita lihat kenapa terjadi pelemahan, satu adalah capital outflow cukup banyak,” ujarnya.

Dalam paparannya, Aviliani menyebut rupiah melemah 6,18 persen secara year to date terhadap dolar AS, lebih dalam dibandingkan sejumlah mata uang utama negara ASEAN lainnya.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa melemah 52 poin atau 0,29 persen menjadi Rp17.796 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.744 per dolar AS.

Ia menilai Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai langkah stabilisasi, antara lain melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), intervensi pasar, serta operasi moneter dan stabilisasi pasar keuangan.

Namun, Aviliani mengatakan kebijakan moneter perlu didukung kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang konsisten agar mampu membangun persepsi positif bagi investor.

“Ketiga-tiganya ini harus bersama-sama untuk memberikan persepsi yang positif ke depannya,” ucap dia.

Ia menilai Indonesia masih memiliki potensi ekonomi yang baik karena konsumsi rumah tangga tetap tumbuh dan investasi masih berjalan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026, ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen, serta investasi yang meningkat 5,96 persen, dan percepatan belanja pemerintah.

Pemerintah sebelumnya dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen, inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 4,30 persen hingga 4,87 persen.

Menurut Aviliani, target tersebut memerlukan dukungan iklim usaha yang kondusif karena keputusan investasi bersifat jangka panjang dan sangat dipengaruhi kepastian kebijakan.

Ia mengatakan pemerintah perlu lebih banyak berkomunikasi dengan pelaku ekonomi, termasuk swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar kebijakan yang dikeluarkan tidak berisiko menimbulkan ketidakpastian di pasar.

“Harus banyak komunikasi dengan pelaku ekonomi, karena pelaku ekonomi adalah swasta, BUMN dan juga mungkin UMKM. Nah di sini kalau saya lihat ini gap-nya terjadi,” ungkap Aviliani.

Paparan Aviliani juga mengutip survei Kadin Business Pulse Triwulan I-2026 yang menunjukkan 40,5 persen pelaku usaha menilai kondisi bisnis memburuk dibandingkan triwulan sebelumnya, 34,3 persen menilai kondisi usaha stagnan, dan 25,2 persen menyebut kondisi bisnis membaik.

Menurut Aviliani, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa stabilitas makro perlu disertai konsistensi kebijakan, komunikasi yang lebih baik, serta implementasi reformasi yang dirasakan langsung oleh sektor riil untuk meningkatkan kepercayaan pasar.

"Ini perlu dijaga karena itu akan mempengaruhi nilai tukar, itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi,” tuturnya.

Sementara itu, pemerintah dan otoritas moneter terus menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah tekanan global.

BI sebelumnya menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valas, penguatan instrumen moneter, serta menjaga kecukupan likuiditas guna mempertahankan stabilitas sistem keuangan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga menyatakan optimistis nilai tukar rupiah dapat kembali menguat menuju kisaran Rp15.000 per dolar AS seiring penguatan fundamental ekonomi domestik, pengendalian inflasi, serta upaya menjaga stabilitas pasar keuangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau (BBNI) menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% sebagai langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang masih tinggi.

Corporate Secretary Okki Rushartomo mengatakan kebijakan tersebut mencerminkan respons proaktif otoritas moneter dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan sektor keuangan nasional.

“BNI memandang keputusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebagai langkah yang terukur dan diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memperkuat daya tahan sektor keuangan,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, kenaikan suku bunga acuan menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia di tengah volatilitas pasar keuangan global.

BNI juga menilai kebijakan moneter tersebut dapat membantu menjaga iklim usaha dan keberlanjutan fungsi intermediasi perbankan agar tetap sehat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Okki mengatakan perseroan akan terus mencermati perkembangan kondisi ekonomi dan pasar keuangan secara prudent guna memastikan penyaluran pembiayaan kepada nasabah tetap berjalan optimal.

Selain itu, BNI akan melakukan evaluasi dan pemantauan berkala terhadap portofolio kredit serta menjaga kualitas aset di tengah dinamika kebijakan moneter, baik global maupun domestik.

“Kami akan terus menjaga keseimbangan antara memberikan nilai tambah bagi nasabah dan menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan. Di saat yang sama, BNI tetap berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang sehat dan berkelanjutan,” kata Okki.

Kenaikan BI Rate dilakukan di tengah tekanan eksternal yang masih membayangi perekonomian global, mulai dari ketidakpastian arah suku bunga global, volatilitas nilai tukar, hingga tensi geopolitik yang memengaruhi arus modal dan stabilitas pasar keuangan negara berkembang.

Di level domestik, langkah Bank Indonesia dinilai penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memastikan sektor perbankan tetap memiliki fundamental yang kuat dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai menjadi pengingat pentingnya penguatan fondasi ekonomi nasional. Stabilitas kurs disebut tidak hanya dipengaruhi faktor moneter, tetapi juga berkaitan dengan persepsi pasar terhadap tata kelola ekonomi secara keseluruhan.

Ekonom yang juga Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri menilai pergerakan rupiah yang menyentuh kisaran Rp17.600 per dolar AS merupakan akumulasi berbagai faktor, baik domestik maupun global. Menurut dia, dinamika tersebut perlu dilihat sebagai momentum evaluasi bersama dalam memperkuat kepercayaan pasar.

“Ini adalah satu rangkaian permasalahan, yang berkaitan dengan struktur fundamental ekonomi negara-baik moneter maupun fiskal dan kepercayaan dari lembaga rating maupun negara lainnya kepada Indonesia. Ini terkait, bagaimana pemerintah Indonesia bisa menunjukkan tata kelola negara,” kata Didin, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, depresiasi rupiah bukan hanya dipengaruhi kebijakan moneter, tetapi melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan, termasuk kondisi ekonomi global dan persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi domestik.

Selain faktor domestik, Prof Didin menilai ketidakpastian geopolitik global turut memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi, terutama melalui kenaikan harga energi yang memicu inflasi impor.

“Akibat konflik terjadi krisis energi, yang akhirnya menyebabkan imported inflation. Apalagi Indonesia, tidak hanya mengimpor energi, tapi juga beragam komoditas pangan lainnya,” ujarnya.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Fithra Faisal mengatakan nilai tukar rupiah seharusnya sudah menembus level Rp18 ribu per dolar AS apabila pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tidak melakukan intervensi di pasar keuangan.

Fithra menyebut tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari kenaikan risiko geopolitik, lonjakan harga minyak dunia, kenaikan yield obligasi Amerika Serikat, hingga penguatan indeks volatilitas global.

Selain itu, faktor rebalancing MSCI dan arus dividen ke luar negeri pada periode Mei juga disebut ikut menekan rupiah.

"Kalau misalnya tanpa intervensi, berdasarkan simulasi saya memang sudah Rp18 ribu lewat," kata Fithra dalam program Prime Plus CNN Indonesia TV, Senin (18/5).

Menurut dia, apabila faktor geopolitik global tidak terjadi, nilai tukar rupiah seharusnya masih berada di kisaran Rp16.700-Rp16.800 per dolar AS.

"Kalau faktor-faktor geopolitik itu hilang, sebenarnya kita ada di kisaran Rp16.700-Rp16.800," ujarnya.

Fithra menegaskan pemerintah dan Bank Indonesia terus melakukan antisipasi agar rupiah tidak bergerak liar. Ia menyebut cadangan devisa Indonesia saat ini masih berada di level aman, yakni US$146 miliar.

"Kalau misalnya tanpa intervensi memang harusnya sudah Rp18 ribu lewat. Tapi Bank Indonesia sudah melakukan intervensi foreign exchange sejak Januari," kata Fithra.

Ia mengatakan pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah penyangga atau buffer fiskal melalui efisiensi anggaran dan penyesuaian program prioritas.

"Dalam konteks threshold, cadangan devisa kita itu sebenarnya more than enough," ujarnya.

Sementara itu, ekonom Ferry Latuhihin menilai persoalan utama rupiah saat ini bukan lagi sekadar fundamental ekonomi, melainkan turunnya kepercayaan pasar terhadap pemerintah.

Menurut dia, sentimen negatif mulai terlihat sejak lembaga pemeringkat Fitch dan Moody's menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif meski ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 5,11 persen pada 2025.

"Kalau ngomong ketidakpercayaan, itu sebenarnya terjadi setelah kabinet diumumkan. Kita lihat secara sistematik dolar-rupiah itu terus trending up," katanya.

Ferry mengatakan pasar mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah defisit dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat.

Ia menyoroti defisit fiskal kuartal I yang mencapai Rp240 triliun serta penarikan utang baru sebesar Rp258 triliun.

"Bagaimana investor bisa percaya bahwa pemerintah bisa menjaga defisit di bawah 3 persen? Kan nggak dipercaya," ujar Ferry.

Ia juga mengkhawatirkan kemungkinan Bank Indonesia kembali membeli Surat Berharga Negara (SBN) apabila pemerintah kehabisan ruang fiskal.

Menurut dia, langkah tersebut berpotensi memicu penurunan peringkat kredit Indonesia dan meningkatkan premi risiko terhadap rupiah.

"Kalau nanti ternyata government is running out of money dan cetak duit lagi untuk membeli SBN, saya khawatir rating kita malah di-downgrade," katanya.

Sedangkan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang mengatakan pelemahan rupiah mulai menekan psikologi dunia usaha karena biaya produksi dan bahan baku impor meningkat tajam.

Ia menyebut level Rp18 ribu per dolar AS dapat menjadi batas psikologis yang memaksa pelaku usaha melakukan penyesuaian harga.

"Kalau sudah menyentuh angka Rp18 ribu, ini sudah mulai harus menyesuaikan," kata Sarman.

Menurut dia, apabila tekanan terhadap rupiah terus berlanjut, dunia usaha berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jam kerja hingga rasionalisasi tenaga kerja.

"Kalau antara pemasukan dengan biaya operasional tidak seimbang, mungkin akan melakukan pengurangan jam kerja. Rasionalisasi tenaga kerja walaupun itu alternatif terakhir," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai meningkatnya penerbitan obigasi oleh industri multifinance pada kuartal I/2026 merupakan perkembangan yang positif.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perushaan Modal Ventura, LKM, dan LJK lainnya OJK Agusman mengatakan perkembangan itu mencerminkan adanya kepercayaan pasar terhadap fundamental dan prospek industri multifinance.

Dia meneruskan, penerbitan obligasi itu adalah bagian daristrategi pendanaan yang terencana, yang mana perusahaan secara aktif melakukan diversifikasi sumber pendanaan.

“Guna memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas dan ekspansi pembiayaan,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Lebih jauh, Agusman menilai hingga akhir 2026 industri multifinance diperkirakan tetap mampu menjaga kinerja pendanaan yang sehat dan berkelanjutan dengan terus tentunya menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai.

Sebagai informasi, OJK mencatat piutang pembiayaan industri multifinance sebesar Rp514,09 triliun, tumbuh 0,61% (year on year/YoY). Sementara itu, NPF gross dan NPF net masing-masing 2,83% dan 0,8%. Adapun, gearing ratio sebesar 2,17 kali.

Untuk diketahui, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengungkapkan penerbitan surat utang multifinance pada kuartal I/2026 mencapai Rp11,90 triliun, naik 42,7% (year on year/YoY) dari Rp8,34 triliun.

Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin mengatakan porsi itu cukup besar terhadap keseluruhan pasar. Dari total penerbitan surat utang korporasi Rp59,35 triliun pada kuartal I/2026, multifinance menyumbang sekitar 20,1% atau Rp11,90 triliun.

“Angka kuartal I/2026 juga sudah setara 31,2% dari total penerbitan multifinance sepanjang 2025 lalu yang mencapai Rp38,18 triliun. Ini menunjukkan emiten multifinance masuk pasar cukup awal,” ungkapnya kepadaBisnis, Senin (27/4/2026).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyatakan pertemuan sejumlah pejabat Indonesia dengan investor dan lembaga keuangan di Amerika Serikat (AS) harus diikuti dengan kredibilitas kebijakan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melakukan serangkaian kunjungan (roadshow) ke Amerika Serikat pada pekan ini untuk meyakinkan investor dan lembaga keuangan internasional terkait ketahanan fundamental makroekonomi dan fiskal Indonesia.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, Rizal mengatakan pertemuan tersebut dapat meningkatkan sentimen positif terhadap pasar domestik Indonesia dalam jangka pendek.

"Pertemuan Menkeu dan Gubernur BI dengan pelaku global seperti HSBC, BlackRock, dan IMF berdampak memberi sentimen positif jangka pendek, bukan perubahan fundamental dan struktural," ucapnya.

Ia memproyeksikan respons pasar terhadap pertemuan tersebut akan terjadi dalam beberapa hari atau bahkan minggu ke depan.

Namun, Rizal mengingatkan bahwa para investor akan kembali melihat realitas data serta tetap menguji konsistensi antara narasi yang disampaikan dan fundamental di lapangan.

Ia menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih cukup baik dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali sebesar 3,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) per Maret 2026 dan penerimaan negara tumbuh 10,5 persen yoy menjadi Rp574,9 triliun per 31 Maret.

Namun, ia mengatakan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp17.100 per dolar AS, penurunan cadangan devisa dari 151,9 miliar dolar AS menjadi 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret, tren kenaikan yield SBN, hingga kekhawatiran terhadap arah fiskal menjadi faktor penahan.

"Artinya, pertemuan ini berfungsi sebagai confidence signaling (memberikan sinyal kepercayaan diri) bersifat sementara, bukan game changer (pembawa perubahan signifikan) bagi pasar domestik," kata Rizal.

Ia pun menilai pertemuan tersebut belum cukup untuk memulihkan kepercayaan investor secara penuh, sehingga penting untuk mengimplementasikan tindak lanjut kebijakan yang konkret dan disiplin.

Rizal mengatakan pemerintah perlu memastikan pengelolaan fiskal tetap kredibel, pembiayaan defisit yang transparan dan akuntabel, serta tidak memunculkan instrumen yang meningkatkan persepsi risiko.

Selain itu, koordinasi sektor fiskal dan moneter harus benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas rupiah tanpa menggerus cadangan devisa secara berlebihan.

"Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan investor tidak dibangun dari roadshow, melainkan dari kredibilitas kebijakan yang konsisten, terukur, dan dapat diverifikasi serta diuji oleh pasar," ujarnya.

"Tanpa langkah nyata tersebut, pertemuan dengan investor global hanya menjadi signal without structural substance (sinyal tanpa substansi struktural), yang efeknya cepat hilang begitu pasar kembali membaca data fundamental," imbuh Rizal.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan sejumlah investor global, di antaranya HSBC Global Asset Management, Lazard AM, Blackrock, Lord Abbett, dan TD Asset Management soal ketahanan fundamental makroekonomi serta strategi fiskal Indonesia dalam pertemuan di New York dan Washington DC, Amerika Serikat.

"Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi dan strategi fiskal kita ke depan, jadi mereka yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar," kata Purbaya dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan di hadapan para investor global dalam rangkaian IMF Spring Meeting 2026 di Amerika Serikat bahwa bauran kebijakan Indonesia on track atau berada pada arah yang tepat.

Bauran kebijakan berfokus pada stabilitas dan ketahanan eksternal melalui pengelolaan suku bunga, intervensi valuta asing, serta penguatan likuiditas domestik, yang didukung oleh komitmen fiskal menjaga defisit di bawah 3 persen PDB melalui reformasi subsidi dan realokasi anggaran yang lebih produktif.

"Kami terus memastikan bauran kebijakan yang konsisten dan responsif untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global,” kata Perry, juga dari keterangan resminya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan penguatan sistem ekonomi nasional menuai apresiasi dari para pimpinan perusahaan investasi global yang hadir dalam pertemuan yang digelar di Washington DC, pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat.

COO Danantara, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa apresiasi investor tidak terlepas dari kepemimpinan langsung Presiden dalam membuka ruang dialog strategis tersebut.

“Ya tadi mungkin banyak tambahan interest dari para investor-investor ini untuk berinvestasi dan berkolaborasi di dalam Indonesia dan juga di luar Indonesia,” ujar Pandu.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa para investor secara khusus mengapresiasi komitmen Presiden dalam memperkuat sistem hukum dan kepastian regulasi sebagai fondasi utama investasi jangka panjang.

“Tadi banyak bahasa-bahasa seperti confidence building, dan mereka sangat apresiasi bahasa yang Pak Presiden tekankan mengenai penguatan legal system, certainty of legal system," ungkapnya.

Dia mengatakan setiap investor global sangat mengapresiasi bahwa ada pembentukan Danantara yang merupakan inisiasi dari Presiden Ke-8 RI tersebut.

“Mereka nilai bahwa ini bisa menjadi salah satu calon mitra mereka,” lanjutnya.

Menurut Pandu, kehadiran dan keterlibatan langsung Presiden dalam menerima para CEO global juga menjadi sinyal kuat keseriusan Indonesia dalam membangun kemitraan strategis. Bahkan, sejumlah investor mempertimbangkan membuka kantor perwakilan di Indonesia sebagai bentuk komitmen jangka panjang.

“Karena bahasa mereka boots on the ground itu sangat penting dan mereka sangat apresiasi bahwa Presiden bisa menerima mereka semua,” lanjutnya.

Ketua KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menilai bahwa penekanan Presiden terhadap tata kelola perusahaan dan kepastian hukum menjadi pesan sentral yang memperkuat kepercayaan dunia usaha global.

Dia juga menambahkan bahwa pendekatan Danantara dalam melakukan derisking dan mendorong partisipasi bersama (crowd-in) sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun ekonomi nasional secara gotong royong dan berkelanjutan.

“Kami melihat sendiri bahwa satu, tadi Danantara itu sangat diapresiasi sebagai mitra dagang daripada CEO-CEO tadi. Dan yang kedua tentunya kami melihat juga Pak Presiden menekankan untuk tata kelola perusahaan dan juga kepastian daripada hukum, dan itu sangat benar-benar digarisbawahi dan diapresiasi,” ujar Anin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan tertinggi dalam tiga tahun terakhir pada 2025.

Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya diiringi kepercayaan pasar dan masih memunculkan tanda tanya di kalangan ekonom terkait kualitas pertumbuhan dan konsistensi data.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, meningkat dibandingkan 5,03 persen pada 2024.

Pada kuartal IV 2025, pertumbuhan bahkan mencapai 5,39 persen secara tahunan, tertinggi sejak kuartal III 2022 dan melampaui ekspektasi pasar.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, pertumbuhan tersebut ditopang oleh penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pemerintah, menurut dia, menggelontorkan stimulus fiskal senilai Rp 16,23 triliun pada kuartal terakhir 2025 yang membantu menjaga daya beli masyarakat.

“Pengeluaran rumah tangga tumbuh 5,11 persen pada kuartal IV 2025, menjadi yang tercepat dalam lebih dari dua tahun,” ujar Amalia dalam rilis BPS pada Senin (5/2/2026).

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Pasar ragu

Namun, di balik angka tersebut, sentimen pasar justru bergerak berlawanan.

Dalam beberapa pekan terakhir, indeks harga saham gabungan (IHSG) tertekan tajam dan nilai tukar rupiah sempat menyentuh level terlemah sepanjang sejarah terhadap dollar AS.

Tekanan pasar itu muncul di tengah pelebaran defisit anggaran, pergantian mendadak Menteri Keuangan pada September 2025, serta kekhawatiran terhadap transparansi kebijakan dan tata kelola ekonomi, termasuk pengangkatan kerabat Presiden Prabowo Subianto di bank sentral.

Ekonom ANZ, Krystal Tan, menilai pemulihan ekonomi pada akhir 2025 memang cukup solid, terutama setelah perubahan arah kebijakan fiskal.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemulihan tersebut masih sangat bergantung pada dorongan kebijakan pemerintah.

“Permintaan domestik pulih pada kuartal keempat seiring perubahan kebijakan fiskal setelah pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan,” kata Tan dikutip dari Reuters, Minggu (8/2/2026).

Keraguan yang lebih tajam datang dari sejumlah ekonom domestik.

Ekonom Universitas Indonesia Rizki Siregar, mempertanyakan konsistensi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dengan kondisi lapangan.

“Orang bisa bertanya apakah angka pertumbuhan konsumsi masih terlalu tinggi, mengingat pasar tenaga kerja yang lesu, aktivitas pariwisata yang lebih rendah, serta penerimaan pajak yang justru menurun,” ujarnya.

Menurutnya, data penerimaan pajak sepanjang 2025 tercatat melemah, berlawanan dengan narasi pemulihan ekonomi.

Selain itu, pertumbuhan investasi asing langsung relatif stagnan.

Sementara sejumlah indikator riil seperti penjualan mobil, aktivitas manufaktur, dan laporan pemutusan hubungan kerja menunjukkan perlambatan.

Disisi lain, ekonom dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Nailul Huda, juga menyoroti ketidaksinkronan antara lonjakan ekspor bersih dan pertumbuhan investasi.

“Ada perbedaan antara data ekspor bersih yang tinggi dengan pertumbuhan investasi yang disebut kuat, padahal impor mesin sebagai indikator investasi tidak menunjukkan lonjakan signifikan,” kata Nailul.

Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026 dengan mengandalkan peningkatan belanja untuk program unggulan Presiden Prabowo serta investasi dari sovereign wealth fund Danantara.

Namun, ekonom Maybank, Brian Lee, menilai ruang peningkatan pertumbuhan masih terbatas.

Ia mengingatkan bahwa koreksi pasar saham dan kebijakan pemerintah di sektor sumber daya alam berpotensi menekan kepercayaan investor.

“Penurunan pasar saham baru-baru ini bisa berdampak ke sentimen konsumen dan investor,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) membeberkan sejumlah poin krusial yang mesti dibenahi oleh pemerintah selepas lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkanoutlookIndonesia dari stabil menjadi negatif.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto melihat pengubahanoutlookIndonesia menjadi negatif lebih sebagai sinyal meningkatnya risiko kredit yang memicu volatilitas jangka pendek di pasar surat utang negara (SUN).

Hal itu tampak dari angkaCredit Default Swap(CDS) 5 tahun Indonesia yang melonjak dari 76,81 menjadi 79,61 hanya pada rentang 4–6 Februari 2026. Hal ini disebut mengindikasikan bahwa biaya untuk melindungi surat utang Indonesia dari gagal bayar menjadi lebih mahal di mata pasar.

“Saya rasa pesan dari Moody’s cukup jelas, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan akuntabilitas kebijakannya, serta menekankan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran fiskal,” katanya kepadaBisnis, Jumat (6/2/2026).

Suhindarto menilai, arah kebijakan fiskal dan tata kelola lembaga baru mesti dibenahi. Jika hal ini tidak menjadi perhatian utama pemerintah, arus keluar modal asing dari pasar Tanah Air bukan tidak mungkin terjadi.

Data Bank Indonesia (BI) misalnya menunjukkan bahwa berdasarkan data transaksi pada periode 26–29 Januari 2026, investor nonresiden mencatatkannet selldi pasar SBN senilai Rp2,77 triliun. Data setelmen sepanjang tahun berjalan 2026 hingga 29 Januari 2026, mencatatnet sellasing senilai Rp0,10 triliun di pasar SBN.

Terlebih di tengah meningkatnya volatilitas nilai tukar rupiah dan pasar ekuitas yang dipicu oleh kekhawatiran investor ihwal kredibilitas dan akuntabilitas kebijakan, larinya dana asing kian nyata ke depan.

“Saya menilai bahwa langkah krusial yang harus diambil pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan pasar adalah meningkatkan transparansi, koordinasi, dan komunikasi kebijakan, terutama terkait mandat dan tata kelolasovereign wealth fundDanantara serta keberlanjutan program sosial skala besar,” katanya.

Sedikitnya, terdapat enam poin utama yang disoroti Pefindo dalam rangka mengembalikan kepercayaan pasar terhadap Indonesia.Pertama, peningkatan prediktabilitas dan transparansi kebijakan.

Pemerintah dinilai perlu untuk segera memperbaiki kejelasan proses pengambilan keputusan kebijakan serta komunikasinya kepada publik. Danantara dalam hal ini, dinilai sebagai salah satu pemicu utama keraguan investor lantaran ketidakpastian prioritas investasi dan manajemen risiko lembaga tersebut.

“Ketidakpastian terkait arah kebijakan kelembagaan, terutama mengenai mandat dan tata kelola Danantara, serta arah dari prioritas kebijakan fiskal pemerintah, menjadi perhatian utama investor yang harus segera diklarifikasi,” katanya.

Kedua, penguatan tata kelola pemerintah yang perlu diperbaiki, khususnya pada aspek kualitas regulasi dan efektivitas pemerintah. Hal ini dinilai sangat krusial lantaran penurunan skor padaWorld Governance Indicatorsdapat memicu keraguan investor terhadap stabilitas birokrasi dan kepastian hukum di Tanah Air.

Ketiga,komitmen disiplin fiskal dan pengendalian defisit, dengan tetap berpegang teguh pada ambang batas defisit 3% dari PDB. Konsistensi ini dinilai menjadi jangkar utama kepercayaan pasar global terhadap keberlanjutan utang Indonesia.

Keempat, reformasi pendapatan negara. Hal itu terutama mengingat basis pendapatan Indonesia yang masih tergolong lemah dibandingkanpeers. Pemerintah dinilai perlu melakukan langkah nyata untuk memperkuat penerimaan negara.

“Hal ini penting agar rencana ekspansi belanja publik, seperti program MBG, tidak membebani defisit secara berlebihan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat seharusnya dapat ditranslasikan menjadi peningkatan pendapatan pajak yang juga lebih terakselerasi lagi,” katanya.

Kelima, Suhindarto menilai pentingnya pemerintah untuk mengelola profil risiko keuangan BUMN, yang termasuk memastikan kebijakan dividen tidak mengganggu kesehatan keuangan BUMN dan meminimalisasi potensi beban utang yang bisa beralih menjadi tanggungan pemerintah.

Terakhir, Suhindarto menilai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas yang mendesak. Volatilitas nilai tukar yang terjadi belakangan, dinilai sebagai kondisi genting yang dapat terus menekanyieldSUN jika tidak dikelola dengan baik.

“Jika ketidakpastian ini berlanjut, Indonesia berisiko menghadapi biaya pinjaman yang lebih tinggi dan penurunan daya tarik investasi, yang pada akhirnya dapat memperlemah posisi fiskal negara dalam jangka menengah,” tegasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan pengelola investasi Danantara Indonesia merespons revisi outlook negatif dari Moody’s Ratings sebagai alarm untuk memperkuat tata kelola dan disiplin investasi nasional.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan catatan dari lembaga pemeringkat internasional ini merupakan pengingat untuk terus memperkuat fondasi institusi, menegaskan arah kebijakan, dan menjaga disiplin pelaksanaan sebagai kunci mempertahankan kepercayaan serta stabilitas jangka panjang.

Dia juga menuturkan bahwa peringkat investment grade Indonesia tetap terjaga, sehingga merefleksikan kepercayaan terhadap ketahanan makroekonomi, disiplin fiskal, serta prospek pertumbuhan jangka panjang Indonesia.

“Penyesuaian outlook tersebut sekaligus menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan konsistensi kebijakan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (6/2/2026).

Sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang baru didirikan pada tahun lalu, Danantara kini tengah memacu pembangunan institusi yang berjangkar pada tata kelola kuat dan manajemen risiko pruden.

Menurutnya, fondasi kelembagaan tersebut terus diperkuat secara bertahap untuk menjaga kredibilitas institusi, meningkatkan kepercayaan pasar, dan menghasilkan kinerja investasi yang berkelanjutan.

Rosan memaparkan peta jalan tata kelola Danantara Indonesia mencakup penerapan struktur pengambilan keputusan dan fungsi pengawasan yang ketat di seluruh siklus investasi dan pengelolaan portofolio.

Selain itu, Danantara menerapkan kerangka manajemen risiko yang terpadu serta memastikan seluruh investasi dilakukan secara pruden dengan alokasi modal berbasis kelayakan komersial dan disiplin portofolio jangka panjang.

Upaya penguatan tata kelola juga diarahkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta standar tata kelola di seluruh portofolio Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengelolaan Danantara.

“Danantara Indonesia akan terus beroperasi secara profesional, akuntabel, dan transparan dalam menjalankan peran sebagai pengelola aset negara yang kredibel bagi masa depan Indonesia,” pungkas Rosan.

Dalam pengumuman resminya, Moody’s menilai ada penurunan koherensi dalam perumusan kebijakan di Indonesia selama setahun. Hal ini berisiko menggerus kredibilitas kebijakan yang menopang stabilitas makroekonomi dan fiskal.

"Komunikasi kebijakan yang kurang efektif telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas Indonesia di mata investor. Perkembangan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi," tulis Moody’s.

Meski demikian, Moody’s menegaskan peringkat Baa2 masih layak dipertahankan berkat kekuatan struktural seperti kekayaan sumber daya alam, demografi yang menguntungkan, serta kebijakan moneter yang tetap pruden.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.