Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi rakyat, asalkan dibarengi dengan strategi tata kelola yang adaptif dan efisien.

Menurut dia, progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah mencapai 90 persen dari target 30 ribu unit, sebanyak 27 ribu dapur telah siap beroperasi, hal itu menjadi sinyal positif bagi penyerapan tenaga kerja.

"MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Terkait hal itu, Riandy menambahkan untuk memastikan program tersebut berjalan beriringan dengan stabilitas keuangan (fiskal) nasional maka diperlukan langkah penyesuaian yang cerdas.

Menurut dia, langkah yang bisa diambil pemerintah yakni melakukan penyesuaian frekuensi pemberian makan sebagai solusi untuk menjaga kredibilitas anggaran bukan mengurangi jangkauan wilayah atau menyasar hanya anak dari keluarga ekonomi kelas menengah ke bawah.

"Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit (Indonesia) terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu," katanya.

Menurut dia, langkah tersebut jauh lebih aman daripada mengubah total struktur program yang sudah berjalan, sehingga manfaat ekonomi bagi pekerja dapur dan penyedia bahan pangan tetap terjaga.

Selain efisiensi anggaran, Riandy juga menekankan pentingnya menjaga kualitas nutrisi sebagai investasi SDM jangka panjang, untuk itu pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan guna memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai dalam bentuk asupan bergizi bagi siswa.

Pemerintah perlu memperkuat pola sidak lapangan untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga, lanjutnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur menjadi kunci keberhasilan MBG ke depannya.

Selain itu, tambahnya, meski dampaknya terhadap produktivitas tenaga kerja baru akan terasa di masa depan, MBG dianggap sebagai langkah awal yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Riandy optimistis jika dikelola dengan manajemen yang tepat, MBG dapat menjadi bagian dari ekosistem pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Namun dia mengingatkan untuk memutar roda perekonomian sampai 8 persen tidak bisa hanya mengandalkan dari Program MBG saja.

Untuk menggerakkan ekonomi, butuh mesin-mesin ekonomi baru, tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, namun perlu ada sektor-sektor lain yang harus ditingkatkan.

Sementara itu Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kadiwano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) Edwin Putra Kadege mengungkapkan keberadaan dapur MBG menghidupkan rantai ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama ibu rumah tangga, hingga berdayanya petani lokal.

Ia mengatakan saat ini dapur MBG yang dia kelola melayani sekitar 2.000 penerima manfaat yang tersebar di 15 sekolah mulai dari jenjang taman kanak-kanan (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA).

"Kebutuhan akan bahan baku menjadi besar. Dan ini bisa dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. Kami membutuhkan puluhan bahkan ratusan kilogram sayur-sayuran seperti kacang-kacangan, wortel, atau sawi," katanya.

Edwin menambahkan, pihaknya ingin memberdayakan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) di sekitar SPPG. Dengan adanya MBG, manfaat tidak hanya dirasakan siswa sekolah namun juga masyarakat sekitar.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyatakan pertemuan sejumlah pejabat Indonesia dengan investor dan lembaga keuangan di Amerika Serikat (AS) harus diikuti dengan kredibilitas kebijakan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melakukan serangkaian kunjungan (roadshow) ke Amerika Serikat pada pekan ini untuk meyakinkan investor dan lembaga keuangan internasional terkait ketahanan fundamental makroekonomi dan fiskal Indonesia.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, Rizal mengatakan pertemuan tersebut dapat meningkatkan sentimen positif terhadap pasar domestik Indonesia dalam jangka pendek.

"Pertemuan Menkeu dan Gubernur BI dengan pelaku global seperti HSBC, BlackRock, dan IMF berdampak memberi sentimen positif jangka pendek, bukan perubahan fundamental dan struktural," ucapnya.

Ia memproyeksikan respons pasar terhadap pertemuan tersebut akan terjadi dalam beberapa hari atau bahkan minggu ke depan.

Namun, Rizal mengingatkan bahwa para investor akan kembali melihat realitas data serta tetap menguji konsistensi antara narasi yang disampaikan dan fundamental di lapangan.

Ia menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih cukup baik dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali sebesar 3,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) per Maret 2026 dan penerimaan negara tumbuh 10,5 persen yoy menjadi Rp574,9 triliun per 31 Maret.

Namun, ia mengatakan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp17.100 per dolar AS, penurunan cadangan devisa dari 151,9 miliar dolar AS menjadi 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret, tren kenaikan yield SBN, hingga kekhawatiran terhadap arah fiskal menjadi faktor penahan.

"Artinya, pertemuan ini berfungsi sebagai confidence signaling (memberikan sinyal kepercayaan diri) bersifat sementara, bukan game changer (pembawa perubahan signifikan) bagi pasar domestik," kata Rizal.

Ia pun menilai pertemuan tersebut belum cukup untuk memulihkan kepercayaan investor secara penuh, sehingga penting untuk mengimplementasikan tindak lanjut kebijakan yang konkret dan disiplin.

Rizal mengatakan pemerintah perlu memastikan pengelolaan fiskal tetap kredibel, pembiayaan defisit yang transparan dan akuntabel, serta tidak memunculkan instrumen yang meningkatkan persepsi risiko.

Selain itu, koordinasi sektor fiskal dan moneter harus benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas rupiah tanpa menggerus cadangan devisa secara berlebihan.

"Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan investor tidak dibangun dari roadshow, melainkan dari kredibilitas kebijakan yang konsisten, terukur, dan dapat diverifikasi serta diuji oleh pasar," ujarnya.

"Tanpa langkah nyata tersebut, pertemuan dengan investor global hanya menjadi signal without structural substance (sinyal tanpa substansi struktural), yang efeknya cepat hilang begitu pasar kembali membaca data fundamental," imbuh Rizal.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan sejumlah investor global, di antaranya HSBC Global Asset Management, Lazard AM, Blackrock, Lord Abbett, dan TD Asset Management soal ketahanan fundamental makroekonomi serta strategi fiskal Indonesia dalam pertemuan di New York dan Washington DC, Amerika Serikat.

"Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi dan strategi fiskal kita ke depan, jadi mereka yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar," kata Purbaya dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan di hadapan para investor global dalam rangkaian IMF Spring Meeting 2026 di Amerika Serikat bahwa bauran kebijakan Indonesia on track atau berada pada arah yang tepat.

Bauran kebijakan berfokus pada stabilitas dan ketahanan eksternal melalui pengelolaan suku bunga, intervensi valuta asing, serta penguatan likuiditas domestik, yang didukung oleh komitmen fiskal menjaga defisit di bawah 3 persen PDB melalui reformasi subsidi dan realokasi anggaran yang lebih produktif.

"Kami terus memastikan bauran kebijakan yang konsisten dan responsif untuk menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global,” kata Perry, juga dari keterangan resminya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sesuai dengan target yakni 5,4% pada 2026 di tengah gejolak perang.

Kemenko Perekonomian menyebut target itu masih bisa tercapai dengan stabilitas yang terjaga serta reformasi struktural yang terus berjalan. Pemerintah juga disebut akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merespons dinamika global, sekaligus memastikan daya tahan ekonomi nasional tetap kuat.

"Kami akan terus menjaga stabilitas dan memastikan kebijakan yang diambil adaptif terhadap perkembangan global, sehingga perekonomian nasional tetap tumbuh positif dan berkelanjutan," terang Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto melalui siaran pers, Kamis (26/3/2026).

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% tahun ini pada asumsi makro APBN 2026. Pada tahun sebelumnya, ekonomi tumbuh 5,11% atau meleset dari target 5,2% sebagaimana ditargetkan dalam UU APBN 2025.

Haryo menyatakan bahwa pemerintah terus mencermati perkembangan dinamika global yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik serta volatilitas pasar keuangan dunia.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, lanjutnya, pemerintah memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilien, didukung oleh koordinasi kebijakan yang solid serta daya tahan ekonomi domestik yang terjaga.

Pemerintah juga disebut menghormati berbagai pandangan dari masyarakat sebagai bagian dari masukan dalam perumusan kebijakan.

"Kami menghormati berbagai pandangan dari masyarakat, perlu kami tambahkan bahwa Pemerintah memastikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat dan resilien, ditopang oleh beberapa faktor utama," tuturnya.

Menurut Haryo, stabilitas makroekonomi Indonesia tahun ini masih terjaga dengan baik. Misalnya, kendati meleset dari target, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 masih sebesar 5,11% atau lebih tinggi dibandingkan negara peers.

Sementara itu, inflasi tetap berada dalam koridor sasaran 2,5±1%. Untuk menjaga inflasi berada di kisaran angka tersebut, pemerintah bakal terus melakukan pengendalian dan stabilisasi harga.

Dari sisi permintaan domestik dan sektor riil, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, didukung oleh berbagai stimulus fiskal dan program bantuan sosial.

Di sisi lain, aktivitas manufaktur juga masih dalam fase ekspansi dengan ditunjukkan melalui indikator Purchasing Managers' Index (PMI) sebesar 53,8. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Pada aspek ketahanan fiskal, pemerintah menilai kinerja APBN masih didukung oleh performan penerimaan pajak yang tinggi. Hal ini terlihat dari kinerja penerimaan pajak sebesar 30,4% (YoY) pada Februari 2026.

Otoritas disebut akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dan implementasi digitalisasi melalui sistem Coretax guna memperkuat basis penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, ketahanan pangan dan energi nasional diklaim semakin menguat. Hal ini ditunjukkan dari capaian swasembada pada sejumlah komoditas pangan utama serta surplus produksi energi melalui program biodiesel. Kondisi dinilai ini menjadi bantalan penting dalam menghadapi gejolak global, termasuk dampak dari konflik geopolitik.

Di samping itu, pemerintah juga mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan investasi, serta akselerasi digitalisasi.

Pengembangan sektor kendaraan listrik dan energi baru terbarukan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas.

Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga dalam keterangan pers.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, Airlangga bilang, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak.

Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.

Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026.

Namun demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.

“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” tutup Airlangga.

Berbagai langkah ini mencerminkan respons pemerintah yang adaptif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat arah menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) masih mengalami tekanan hingga perdagangan hari ini dengan akumulasi penurunan sebesar 15,04% dalam sebulan terakhir. Sentimen geopolitik global sampai ketahanan fiskal negara yang sedang disorot membuat pasar masuk dalam mode risk-off.

Melansir IDX Mobile, IHSG ditutup melemah sebesar 1,61% atau 114,92 poin menuju 7.022,28. Indeks komposit hari ini dibuka pada level 7.115,45 dan sempat menyentuh posisi tertingginya ke level 7.120,18.

Tercatat, hanya 180 saham menguat, 542 saham turun, dan 98 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp12.439 triliun.

Dari jajaran saham big caps, penurunan harga dicatatkan oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) sebesar 8,89% ke level Rp4.510 dan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) terkoreksi 8,03% menjadi Rp61.550 per saham.

Sebaliknya, kenaikan harga masih ditorehkan saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang mencatat penguatan sebesar 1,89% ke posisi Rp4.320. Saham PT Astra International Tbk. (ASII) kemudian menyusul dengan kenaikan 0,43% menuju level Rp5.850 per saham.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah mengatakan koreksi IHSG dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang masih berlanjut dan memicu lonjakan harga komoditas energi seperti minyak dan batu bara.

"Hal ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi tekanan inflasi global serta kemungkinan kebijakan moneter global yang lebih ketat dalam jangka waktu lebih lama," ujarnya, Senin (16/3/2026).

Untuk perdagangan pekan ini yang hanya berlangsung selama 2 hari, 16-17 Maret 2026 karena libur panjang Nyepi dan Idul Fitri, Hari melihat pelemahan pasar tak hanya terjadi di dalam negeri.

Dia memperkirakan pergerakan indeks utama Wall Street seperti S&P 500, Dow Jones Industrial Average, dan Nasdaq Composite masih berada di bawah tekanan seiring kontrak futures indeks AS yang masih bergerak melemah, mengindikasikan potensi lanjutan tekanan jual pada awal pekan.

Menurutnya, investor global cenderung mempertahankan sikap risk-off dalam jangka pendek, sehingga volatilitas pasar saham AS diperkirakan masih akan tetap tinggi selama ketidakpastian geopolitik dan stabilitas pasokan energi global belum menunjukkan tanda mereda.

Dari sisi domestik, pasar juga mencermati pernyataan pemerintah melalui Menteri Keuangan yang mulai mempertimbangkan penyesuaian atau pengurangan beberapa pos belanja APBN guna menjaga defisit fiskal tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB.

Apabila defisit fiskal terus melebar, beberapa risiko yang dapat muncul antara lain meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang pemerintah, tekanan terhadap imbal hasil obligasi negara, serta potensi pelemahan nilai tukar akibat meningkatnya persepsi risiko investor terhadap stabilitas fiskal.

Menurutnya, kombinasi ketidakpastian global serta kehati-hatian kebijakan fiskal tersebut mendorong investor cenderung mengambil posisi risk-off, sehingga menekan pergerakan IHSG sejak sepanjang pekan lalu.

"Kombinasi dinamika fiskal dan arah kebijakan moneter tersebut diperkirakan akan menjadi faktor utama yang membentuk sentimen dan arah pergerakan IHSG dalam jangka pendek,” tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong pemerintah menyesuaikan sejumlah program prioritas hingga penajaman penyaluran subsidi di tengah berbagai tekanan eksternal yang membebani APBN 2026.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah merinci tekanan tersebut mulai dari penahanan sentimen negatif pasca pengumuman MSCI di pasar modal pada awal Februari lalu, yang diikuti oleh proyeksi Goldman Sachs, hingga revisi outlook peringkat utang Indonesia dari Stabil menjadi Negatif oleh Moody's serta Fitch Ratings.

Kondisi tersebut semakin pelik dengan pecahnya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dimulai dengan aksi sepihak Israel dan Amerika Serikat menembakkan rudal ke wilayah Iran.

"Iran dibombardir, dan tentu spillover atau efek rambatannya menular ke kita, tidak bisa dihindari," ujarnya kepada wartawan, Kamis (12/3/2026).

Kendati demikian, Said menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu menjadi 'bangsa kagetan'.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Banggar DPR, realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sejak Januari hingga 9 Maret 2026 masih bertengger di level US$68,8 per barel atau masih di bawah asumsi makro APBN 2026 (US$70 per barel).

Di samping itu, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah terhadap sensitivitas APBN. Dia merinci bahwa setiap pelemahan atau depresiasi nilai tukar rupiah sebesar Rp100 per dolar AS akan langsung memberikan dampak pembengkakan sekitar Rp800 miliar.

Sementara itu, dampak dari penurunan outlook peringkat utang ke level negatif juga patut diwaspadai. Menurutnya, setiap kenaikan imbal hasil 0,01% bisa menambah defisit APBN 2026 sebesar Rp1,9 triliun.

Empat Rekomendasi Banggar

Oleh karena itu, demi menjaga ketahanan fiskal di tengah gempuran ketidakpastian, Banggar menyodorkan empat rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah.

Pertama, melakukan penajaman terhadap program-program pemerintah yang bersifat prioritas dan mendesak agar eksekusinya dapat dilancarkan. Kedua, menata ulang struktur pembiayaan program prioritas yang tidak mendesak seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih hingga pembangunan tol.

"Terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan skema tahun jamak [multi-years]," jelas Said.

Ketiga, reformasi penyaluran subsidi secara radikal. Said mengungkapkan tingkat exclusion dan inclusion error atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi saat ini sangat tinggi, dengan tingkat bias menyentuh 60% hingga 80%.

Sejak 2017, lanjutnya, Banggar telah merekomendasikan penggunaan teknologi biometrik seperti retina mata atau sidik jari bagi penerima subsidi. Selain itu, Banggar meminta agar skema kompensasi hanya dipertahankan untuk kelas menengah ke bawah.

"Namun untuk kelompok atas dan industri segera dihapus dan ditiadakan, karena jadi beban atau lemak bagi APBN kita," tegasnya.

Keempat, penyaluran bantuan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki modal sekitar Rp1,2 juta hingga Rp5 juta yang dinilai akan menggerakkan sektor riil di tingkat bawah.

Said memaparkan, dari 43,9 juta UMKM di Indonesia, sekitar 90% di antaranya merupakan usaha skala mikro. Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan modal sebesar Rp3 juta per usaha mikro untuk menggerakkan kembali roda perekonomian akar rumput.

Lebih lanjut, Said mengimbau semua pemangku kepentingan untuk menjaga modal sosial dengan tidak menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Menurutnya, naik-turun indikator ekonomi jangka pendek seharusnya tidak langsung disikapi dengan kepanikan.

"Saya menunggu pemerintah dalam laporan semester [satu] nanti biasanya outlook-nya bisa berubah. Sebelum outlook berubah, masukan saya tadi, 4 item mudah-mudahan menjadi pertimbangan pemerintah," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha menilai perekonomianIndonesia tengah memasuki fase stress test baru akibat kombinasi tekanan global dan tantangan domestik. Menghadirkan kebijakan yang kredibel dinilai berpengaruh besar untuk membantu Indonesia melewati fase ini.

Di tengah gejolak harga minyak, inflasi yang menembus 4,76% pada Februari 2026, serta pelemahan rupiah ke kisaran Rp16.800–Rp16.900 per dolar AS, pelaku usaha menekankan pentingnya menjaga ketahanan fiskal dan kredibilitas kebijakan, sembari memanfaatkan cadangan devisa yang masih tinggi dan surplus perdagangan sebagai buffer utama.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut kondisi saat ini sebagai bentuk polycrisis, ketika berbagai tekanan eksternal dan domestik terjadi secara simultan dan saling berkelindan.

Menurutnya, tantangan ini menuntut respons kebijakan yang lebih terkoordinasi sekaligus mendorong dunia usaha memperkuat manajemen keuangan, efisiensi operasional, serta diversifikasi pasar dan rantai pasok agar momentum pertumbuhan tidak terkikis.

“Dunia usaha melihat dinamika yang sedang dihadapi Indonesia saat ini sebagai bentuk polycrisis,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, sejumlah faktor ini membentuk lanskap risiko yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak menggerus momentum pertumbuhan. Shinta menilai salah satu tekanan yang perlu diwaspadai berasal dari potensi lonjakan harga minyak dunia yang dapat berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah.

Dalam APBN 2026, lanjut dia, asumsi harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sekitar US$70 per barel. Namun kondisi pasar saat ini menunjukkan harga minyak global sempat melampaui US$100 per barel.

“Artinya, jika harga minyak bertahan jauh di atas asumsi APBN, tekanan terhadap fiskal akan meningkat, baik melalui kenaikan subsidi energi maupun meningkatnya beban belanja negara,” ujarnya.

Dia menambahkan, ruang fiskal pemerintah saat ini sebenarnya sudah menghadapi tekanan bahkan sebelum mempertimbangkan risiko tambahan dari lonjakan harga energi. Dalam kondisi global yang semakin tidak pasti, Shinta menilai penguatan ketahanan fiskal menjadi semakin penting.

“Dalam situasi global yang semakin penuh ketidakpastian, kondisi ini membuat urgensi untuk menjaga fiscal resilience dan fiscal credibility menjadi semakin penting,” tuturnya.

Untuk itu, Apindo menilai konsistensi kebijakan fiskal, pengelolaan defisit yang hati-hati, pengelolaan belanja negara yang tepat sasaran, serta penguatan struktur penerimaan negara menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas asumsi makro ke depan.

“Yang kita hadapi adalah ‘fase stress test’ terhadap ketahanan ekonomi nasional. Fundamental Indonesia masih memiliki buffer yang kuat, yang tercermin dari cadangan devisa sekitar US$154,6 miliar per akhir Januari 2026 serta surplus perdagangan yang masih berlanjut,” tambahnya.

Di tengah tekanan tersebut, Shinta mengatakan dunia usaha terus melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk merespons berbagai dinamika eksternal. Salah satunya melakukan berbagai penyesuaian operasional untuk menjaga ketahanan bisnis.

“Upaya yang dilakukan antara lain memperkuat manajemen keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menyesuaikan strategi usaha dengan perkembangan kondisi pasar,” imbuhnya.

Selain itu, sambung dia, sebagian pelaku usaha juga mulai memperhatikan diversifikasi pasar maupun rantai pasok sebagai langkah untuk mengelola risiko di tengah dinamika ekonomi global.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa mengatakan dunia usaha memahami tekanan global yang memengaruhi asumsi dasar ekonomi makro pemerintah.

“Pada prinsipnya dunia usaha memahami bahwa dinamika geopolitik global saat ini, terutama yang berdampak pada harga energi, nilai tukar, dan biaya logistik, memang memberi tekanan terhadap asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN,” ujar Erwin kepada Bisnis.

Untuk itu, Kadin memandang stabilitas fiskal dan kredibilitas kebijakan pemerintah menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor. Menurutnya, pengelolaan APBN perlu tetap mengedepankan kehati-hatian fiskal sekaligus fleksibilitas kebijakan.

“Kinerja penerimaan pajak yang masih tumbuh positif menjadi sinyal baik bagi ketahanan fiskal, namun efektivitas belanja negara juga perlu terus dijaga agar benar-benar mendorong produktivitas ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Erwin juga menilai belanja pemerintah sebaiknya difokuskan pada sektor yang memiliki dampak ekonomi luas, seperti pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan sektor manufaktur.

Meski begitu, dari sisi pelaku usaha, berbagai langkah penyesuaian juga telah dilakukan untuk merespons ketidakpastian ekonomi global, yakni melalui efisiensi biaya, diversifikasi pasar ekspor, penguatan rantai pasok domestik, serta optimalisasi penggunaan energi dan bahan baku.

Bahkan, dia menyebut banyak pelaku usaha juga mulai memperkuat manajemen risiko terhadap volatilitas kurs dan harga komoditas. Ke depan, Kadin berharap koordinasi kebijakan ekonomi terus diperkuat agar stabilitas makro tetap terjaga.

“Ke depan, Kadin berharap koordinasi antara pemerintah, otoritas fiskal dan moneter, serta pelaku usaha terus diperkuat sehingga stabilitas makro ekonomi dapat terjaga dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terpelihara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani memastikan stabilitas fiskal APBN 2026 di tengah kecamuk perang Israel-Amerika Serikat dengan Iran.

Puan memahami bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah tersebut memengaruhi stabilitas ekonomi global, termasuk perekonomian Indonesia.

Perang AS-Israel vs Iran juga memicu kenaikan harga minyak, barang, nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat, transportasi, pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan fiskal dalam menjalankan pembangunan.

Terlebih, saat ini masyarakat masih menaruh harapan kepada negara untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan.

"Dalam konteks tersebut, maka DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak turun kelas," katanya saat membuka Rapat Paripurna ke-15 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (10/3/2026).

Dia menegaskan bahwa politik anggaran Pemerintah harus dapat menjaga ketahanan fiskal guna memastikan kesejahteraan rakyat, termasuk mendapatkan pekerjaan, penghasilan yang meningkat, pelayanan publik yang optimal, serta terhindar dari konflik yang terjadi.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa DPR RI mendesak PBB segera bertindak menyelesaikan konflik di Timur Tengah tersebut untuk menjunjung hukum internasional, keselamatan masyarakat sipil, hingga menjaga stabilitas global.

"DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil peran serta bertindak dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta komitmen bersama menjaga perdamaian dan stabilitas global," jelasnya.

Puan menilai perang telah mengabaikan kedaulatan negara dan merenggut kesejahteraan hidup masyarakat setempat.

Oleh karena itu, penting untuk penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Puan memandang konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan.

Puan mendukung berbagai pihak yang berupaya melakukan diplomasi guna menengahi konflik agar mencegah terjadinya dampak yang lebih luas ke depannya.

"DPR RI mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi, baik yang dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas, mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta menyelesaikan sengketa secara damai," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meyakini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi investasi jangka panjang pembangunan SDM, tetapi juga menjaga ketahanan fiskal nasional selama dirancang dengan skema pembiayaan yang tepat.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menegaskan MBG merupakan kebijakan strategis yang dampaknya lebih terasa dalam jangka panjang dibandingkan dorongan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Ini disampaikan berdasarkan hasil riset INDEF bekerja sama dengan United Nation, Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) menggunakan Model Overlapping Generation Indonesia.

“MBG bukan kebijakan yang didesain untuk mendorong lonjakan pertumbuhan dalam waktu singkat. Ini adalah investasi modal manusia yang manfaatnya baru optimal ketika generasi penerima memasuki usia produktif,” kata Esther.

Menurutnya, urgensi MBG berkaitan erat dengan tantangan gizi nasional yang masih bersifat struktural. Meski angka stunting menurun, lajunya melambat dan masih berada di atas ambang batas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selain itu, anemia pada ibu hamil, risiko kekurangan energi kronis (KEK), serta beban gizi ganda pada anak dan remaja masih tinggi di sejumlah wilayah.

“Persoalan gizi berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan produktivitas jangka panjang. Tanpa intervensi serius, kita akan terus menghadapi jebakan produktivitas rendah,” ujarnya.

Dalam kajian tersebut, MBG dimodelkan sebagai transfer non-tunai kepada anak usia 0–18 tahun dengan besaran sekitar Rp799.371 per anak per tahun (harga 2025). Pembiayaan diasumsikan berasal dari realokasi belanja sehingga tidak menambah defisit APBN.

Esther menjelaskan, peningkatan produktivitas tenaga kerja terjadi melalui dua jalur utama.

“Pertama melalui kanal kesehatan, yang mulai terlihat sekitar dua tahun setelah implementasi, dan kedua melalui kanal pendidikan yang efeknya muncul sekitar enam tahun kemudian,” ujarnya.

Secara total, simulasi menunjukkan produktivitas tenaga kerja meningkat sekitar 0,7 persen pada tahun keenam. Produk Domestik Bruto (PDB) terdongkrak moderat dengan puncak kenaikan sekitar 0,15–0,17 persen pada awal 2040-an saat kohort penerima MBG memasuki pasar kerja.

Namun, dalam jangka panjang, PDB kembali ke lintasan keseimbangan semula.

“Efeknya tidak permanen pada level output, tetapi yang paling konsisten adalah peningkatan konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan antargenerasi,” kata Esther.

Konsumsi rumah tangga meningkat sekitar 0,04–0,05 persen dalam jangka panjang. Sementara itu, penawaran tenaga kerja tercatat turun sangat kecil, kurang dari 0,06 persen, terutama di kelompok pendapatan terbawah.

Dari sisi fiskal, INDEF menilai keberlanjutan tetap terjaga selama desain program bersifat netral terhadap defisit. Rasio utang terhadap PDB dalam simulasi tidak mengalami perubahan struktural dan bertahan di kisaran sekitar 50 persen dalam jangka panjang.

Rasio penerimaan pajak maupun belanja pemerintah terhadap PDB juga tidak menunjukkan pergeseran permanen.

“Desain fiskal netral adalah kunci. Jika pembiayaan dilakukan lewat utang baru, tentu implikasinya akan berbeda,” katanya.

INDEF mendorong agar implementasi MBG semakin tepat sasaran, khususnya pada kelompok usia dan wilayah dengan risiko gizi tertinggi. Program ini juga perlu diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

“MBG tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada sinergi dengan kebijakan pendidikan, vokasi, dan pasar kerja,” ujarnya.

Esther menegaskan evaluasi program sebaiknya tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, melainkan pada indikator outcome dan impact jangka panjang.

Terkait survei kepuasan publik sebesar 72,8 persen terhadap MBG, Esther mengingatkan pentingnya membaca angka tersebut secara komprehensif.

“Survei kepuasan publik harus dilihat dari jumlah sampel, sebaran responden, margin of error, serta metode pengumpulan datanya. Tanpa itu, angka 72,8 persen bisa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda,” ujar Esther.

Ia menambahkan, tingginya kepuasan publik tidak berarti tanpa tantangan implementasi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026