REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Sebanyak 15.000 rumah ditargetkan rampung paling lambat September 2026.

Program ini menyasar 40 kawasan di 17 provinsi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan hunian layak menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terluar.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, target penyelesaian dipercepat agar manfaat segera dirasakan masyarakat.

“September tahun ini kita harus selesaikan. Kalau boleh jangan sampai akhir tahun,” kata Maruarar dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, pembangunan hunian di perbatasan menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kehadiran negara.

“Arahan Presiden Prabowo Subianto jelas, negara harus hadir di perbatasan. Kita ingin warga di sana merasa percaya diri, bermartabat, dan tidak sendirian,” kata Maruarar.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk program bedah rumah. Dana tersebut berasal dari sekitar 80 persen anggaran Kementerian Perumahan yang mencapai lebih dari Rp10 triliun.

Program ini menjadi bagian dari target nasional pembangunan 400.000 unit rumah pada 2026. Sebanyak 15.000 unit di antaranya difokuskan untuk kawasan perbatasan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan, program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik. Pembangunan hunian dinilai juga memperkuat nasionalisme dan mendorong ekonomi lokal.

“Saya mengingatkan ada efek ekonomi yang juga akan berputar di sana ya, dengan lapangan kerja tadi,” kata Tito.

Program ini difokuskan pada wilayah perbatasan strategis, termasuk kawasan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Filipina. Pemerintah menargetkan pelaksanaan dimulai dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah menggunakan data dari m Badan Pusat Statistik. Program ini berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan, backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan masih tinggi. “Data menunjukkan backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan sangat tinggi. Bahkan di salah satu kabupaten mencapai sekitar 85 persen,” kata Amalia.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tabel konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Tabel ini disusun untuk menjaga keterbandingan dan kesesuaian antara KBLI 2020 dengan KBLI 2025, sehingga memudahkan para pengambil kebijakan dan pelaku usaha dalam melakukan transisi sebelum implementasi KBLI 2025 secara nasional.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan tabel konversi tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Bersama (SEB) tentang implementasi penyesuaian KBLI 2025 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

SEB ditandatangani oleh menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala BPS RI.

”Tabel konversi ini disusun untuk menjaga keterbandingan secara berkelanjutan, dan menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antar struktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5.

Penerapan ISIC Revision 5 direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024.

Sebelumnya, pada 19 Desember 2025, BPS telah merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020.

Sehari sebelumnya (18/12/2026), BPS mengundangkan KBLI 2025 dalam bentuk Peraturan Badan Pusat Statistik No 7 Tahun 2025. Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim.

”Berbagai aktivitas ekonomi atau kegiatan baru seperti artifiical intelligence, content creator, hingga aktivitas terkait perubahan iklim seperti carbon capture dan carbon storage telah tercakup dalam KBLI 2025,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada kesempatan yang sama.

Untuk mendukung transisi atas pembaruan tersebut, BPS menyediakan tabel konversi sebagai jembatan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025. Tabel ini memungkinkan pengguna menelusuri kesesuaian kode, mulai dari kategori, golongan pokok, hingga kelompok usaha yang paling rinci (5 digit).

Secara umum, terdapat tiga pola perubahan dalam tabel konversi tersebut. Pertama, perubahan satu-ke-satu (one to one) di mana satu kode pada KBLI 2020 langsung dipetakan ke satu kode pada KBLI 2025.

Kedua, pemecahan satu kode pada KBLI 2020 menjadi beberapa kode yang lebih spesifik pada KBLI 2025 (one to many). Ketiga, penggabungan beberapa kode pada KBLI 2020 menjadi satu kode baru pada KBLI 2025 (many to one).

Implementasi KBLI 2025 secara nasional dijadwalkan paling lambat 18 Juni 2026. Selama masa transisi, KBLI 2020 dan KBLI 2025 akan digunakan secara paralel hingga seluruh proses penyesuaian selesai.

Amalia menegaskan perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku. Pelaku usaha tidak perlu khawatir bahwa izin yang lama menjadi tidak sah.

”Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku. Pelaku usaha wajib menyesuaikan KBLI 2025 melalui OSS (Online Single Submission)/AHU(Administrasi Hukum Umum) jika ada perubahan substansi, yaitu perubahan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha,” kata dia.

Dia menambahkan bahwa Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI dan SEB mengenai implementasi penyesuaian KBLI 2025 hadir untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran berusaha bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

“Semua proses terintegrasi melalui sistem OSS, sehingga lebih efisien dan akuntabel,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tabel konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020.

Tabel ini disusun untuk menjaga keterbandingan dan kesesuaian antara KBLI 2020 dengan KBLI 2025, sehingga memudahkan para pengambil kebijakan dan pelaku usaha dalam melakukan transisi sebelum implementasi KBLI 2025 secara nasional.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa tabel konversi tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Bersama (SEB) tentang implementasi penyesuaian KBLI 2025 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

SEB ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala BPS RI.

"Tabel konversi ini disusun untuk menjaga keterbandingan secara berkelanjutan, dan menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antar struktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya," jelas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4).

KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5. Penerapan ISIC Revision 5 direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024.

Sebelumnya, pada 19 Desember 2025, BPS telah merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Sehari sebelumnya (18/12), BPS mengundangkan KBLI 2025 dalam bentuk Peraturan Badan Pusat Statistik No 7 Tahun 2025.

Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim.

"Berbagai aktivitas ekonomi atau kegiatan baru seperti artifiical intelligence, content creator, hingga aktivitas terkait perubahan iklim seperti carbon capture dan carbon storage telah tercakup dalam KBLI 2025," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada kesempatan yang sama.

Untuk mendukung transisi atas pembaruan tersebut, BPS menyediakan tabel konversi sebagai jembatan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025. Tabel ini memungkinkan pengguna menelusuri kesesuaian kode, mulai dari kategori, golongan pokok, hingga kelompok usaha yang paling rinci (5 digit).

Secara umum, terdapat tiga pola perubahan dalam tabel konversi tersebut.

Pertama, perubahan satu-ke-satu (one to one) di mana satu kode pada KBLI 2020 langsung dipetakan ke satu kode pada KBLI 2025. Kedua, pemecahan satu kode pada KBLI 2020 menjadi beberapa kode yang lebih spesifik pada KBLI 2025 (one to many). Ketiga, penggabungan beberapa kode pada KBLI 2020 menjadi satu kode baru pada KBLI 2025 (many to one).

Implementasi KBLI 2025 secara nasional dijadwalkan paling lambat 18 Juni 2026. Selama masa transisi, KBLI 2020 dan KBLI 2025 akan digunakan secara paralel hingga seluruh proses penyesuaian selesai.

JAKARTA - Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang akan akan mulai diimplementasikan per 18 Juni 2026. Beberapa sektor usaha yang sebelumnya belum diatur, seperti konten kreator hingga monetisasi sosial media saat ini tergolong sebagai jenis usaha baru lewat penyesuaian tersebut.

KBLI sendiri merupakan kode resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha di Indonesia. Jika sektor usaha sudah termasuk dalam KBLI, maka perorangan atau perusahaan sudah dapat mendaftarkan bidang usahanya di akta ataupun NIB (Nomor Induk Berusaha) .

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, perubahan KBLI dilakukan menyesuaikan dengan berkembangnya aktivitas ekonomi di tanah air. Seperti sektor digital, aktivitas lingkungan, dan model-model bisnis baru.

"Penyesuaian KBLI 2025 dalam sistem OSS dan sistem Ditjen AHU dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Kementerian Hukum yang paling lambat tanggal 18 Juni 2026," ujarnya di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Kamis (23/4/2026).

Ia mengatakan saat ini ada 22 kategori dalam KBLI terbaru tahun 2025. Terdapat penambahan aktivitas ekonomi baru diatur, seperti pembangkit listrik energi baru terbarukan, hingga aktivitas ekonomi di bidang carbon capture storage.

"Jadi yang terkait dengan aktivitas ekonomi energi baru terbarukan, ini sudah ada kode klasifikasinya sendiri. Bahkan untuk pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan, itu sudah kami pisahkan dengan kode pembangkit listrik berbasis fosil," kata Kepala BPS.

"Jadi untuk tenaga listrik yang berbasis energi baru terbarukan seperti bio energi, panas bumi, angin, air laut dan sebagainya, ini sudah dipisahkan," sambungnya.

KBLI 2025 Tak Hambat Dunia Usaha, Justru Menangkap Ekonomi Baru Indonesia



Winny, sapaan akrabnya, menambahkan, aktivitas ekonomi di sektor digital juga sudah digolongkan sebagai baku lapangan usaha. Misalnya aset crypto, content creator, hingga monetisasi sosial media yang kerap dilakukan oleh influencer di tanah air.

"Ini adalah bagian dari ekosistem ekonomi baru dan harus memiliki klasifikasi ekonomi yang jelas," lanjutnya.

Tidak hanya itu, aktivitas perdagangan baru juga terdeteksi pemerintah dan diklasifikasikan sebagai baku lapangan usaha seperti produsen tanpa pabrik atau perorangan yang hanya mendesain dan menjual produk tanpa memiliki fasilitas produksi sendiri.

"Selain itu, juga ada seperti produk vape liquid, rumput sintetis, energy storage system, dan jenis kegiatan seperti peralatan pernafasan atau ventilator, ini juga sudah ada penambahan klasifikasi pada kegiatan industri manufaktur," pungkas Winny.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengusaha telekomunikasi menilai harga internet per Mbps Indonesia yang terbilang mahal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kondisi wilayah yang luas.

Laporan Global Broadband Price League 2026 memang menyebutkan Vietnam menjadi negara dengan harga internet termurah di Asia Tenggara sebesar US$10,24, disusul Indonesia dengan US$10,66. Dalam peringkat global, Indonesia berada di posisi ke-12 dari 214 negara.

Namun, dari sisi kualitas, Indonesia tertinggal. Singapura misalnya menawarkan kecepatan rata-rata 410 Mbps dengan biaya sekitar US$32,22 per bulan, sehingga biaya per Mbps hanya sekitar US$0,08. Thailand juga mencatat biaya per Mbps rendah dengan kecepatan 272,6 Mbps.

Sebaliknya, Indonesia memiliki harga sekitar US$10,22 per bulan, tetapi dengan kecepatan rata-rata hanya 31,2 Mbps, sehingga biaya per Mbps mencapai sekitar US$0,34 atau lebih mahal dibandingkan negara tetangga.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh infrastruktur yang belum merata secara nasional. Menurutnya, kualitas dan harga layanan di wilayah Jawa relatif baik, tetapi kondisi berbeda terjadi di wilayah lain seperti kawasan timur dan kepulauan yang infrastrukturnya belum merata.

Dia menjelaskan perbedaan tersebut menyebabkan harga jual ke masyarakat relatif sama, tetapi kualitas layanan yang diterima berbeda.

“Ini membuat secara average, cost per Mbps Indonesia masih cukup mahal, terutama di broadband,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Rabu (22/4/2026).

Arif juga menyebut harga layanan broadband relatif tidak banyak berubah meskipun terjadi kenaikan harga dolar, minyak, dan bahan baku fiber optik. Dia menambahkan daya saing harga sangat bergantung pada strategi masing-masing penyelenggara jasa internet, terutama dalam mengelola biaya operasional.

Dari sisi investasi, ekspansi skala kecil dinilai tidak terlalu membebani belanja modal (capex), namun operator dengan ekspansi besar akan merasakan tekanan biaya yang signifikan, terutama di tengah kenaikan harga fiber optik.

Lebih lanjut, Arif menjelaskan tantangan utama di wilayah non-urban adalah jumlah penduduk yang sedikit sehingga skala ekonomi tidak tercapai, serta tingginya biaya pembangunan jaringan.

“Untuk menggelar di area yang non-urban, ini jujur aja, cost-nya lebih tinggi, karena biaya transport material lebih tinggi, mobilisasi orang lebih tinggi, jadi bisa dibilang kadang-kadang economical skill-nya suka tidak masuk tuh,” katanya.

Dia menambahkan, kondisi tersebut membuat operator cenderung lebih memilih membangun jaringan di wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi, meskipun tetap ada sebagian ekspansi ke wilayah non-urban dalam skala terbatas.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya internet per kapita.

Dia menyebut kondisi internet murah tetapi mahal per Mbps disebabkan lambatnya adopsi teknologi terbaru seperti fiber optic cores dan 5G, serta tingginya beban regulasi dan biaya investasi. Selain itu, penggunaan teknologi lama juga menimbulkan inefisiensi pada biaya investasi dan operasional.

“Kompetisi akibat dibuka nya kran perijinan penyelenggaraan jaringan dan jasa internet. Saatnya konsolidasi,” kata Sarwoto kepada.

APJII mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229,43 juta jiwa pada 2025, dengan tingkat penetrasi sebesar 80,66%.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan peningkatan kualitas layanan internet dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya pun meminta operator menghadirkan layanan yang lebih cepat dan tetap terjangkau.

“Kami minta kepada operator seluler terus melakukan lebih banyak lagi, termasuk kecepatan internet dan yang terakhir, harganya juga tolong tidak mahal-mahal ya,” kata Meutya.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, pemerintah menargetkan peningkatan kecepatan internet secara bertahap. Untuk layanan mobile broadband, kecepatan diproyeksikan naik dari sekitar 60 Mbps pada 2026 menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, hingga mencapai 100 Mbps pada 2029. Sementara itu, fixed broadband ditargetkan meningkat dari 45 Mbps pada 2026 menjadi 64 Mbps pada 2027, 83 Mbps pada 2028, dan 100 Mbps pada 2029.

Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Komdigi juga memaparkan capaian serta target jangka pendek yang lebih ambisius. Pada 2025, kecepatan rata-rata mobile broadband di ibu kota provinsi tercatat sebesar 63,51 Mbps dan ditargetkan naik menjadi 80 Mbps pada 2026.

Adapun fixed broadband diproyeksikan meningkat dari 51,84 Mbps pada 2025 menjadi 64 Mbps pada 2026. Peningkatan ini didorong oleh penguatan infrastruktur, terutama melalui perluasan jaringan serat optik dan pengembangan jaringan 5G.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) resmi membuka pendaftaran BPS Kompetisi Jurnalistik SE2026 dengan total hadiah mencapai Rp48 juta. Kompetisi ini digelar untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui data yang akurat, komprehensif, dan tepercaya.
Bertema Menyongsong Sensus Ekonomi 2026 untuk Indonesia Maju, kompetisi ini menyambut pelaksanaan SE2026 sebagai instrumen penting bagi perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Para jurnalis dan kreator konten memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam sensus ekonomi yang akan berlangsung pada 2026.
BPS membuka tiga kategori kompetisi bagi peserta untuk berkarya sesuai platform dan keahlian masing-masing. Kategori Media Cetak ditujukan bagi jurnalis yang berkarya di media massa cetak baik lokal maupun nasional, dengan hadiah juara pertama Rp7,5 juta, juara kedua Rp5 juta, dan juara ketiga Rp3,5 juta.
Kategori Media Online terbuka untuk jurnalis dan penulis media daring dengan nilai hadiah yang sama. Sementara Kategori Media Sosial mempersilakan kreator konten berkompetisi melalui teks, foto, video, reels, carousel, atau infografik dengan total hadiah Rp16 juta untuk tiga pemenang terbaik.
Periode registrasi dan pengumpulan karya dibuka mulai 20 April hingga 31 Juli 2026. Proses penjurian berlangsung 1-16 Agustus 2026, dan pengumuman pemenang dijadwalkan 17 Agustus 2026, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI.
Kompetisi ini tidak dipungut biaya dan terbuka untuk perorangan bukan kelompok. Syarat utama, karya yang dilombakan harus sudah dipublikasikan atau tayang di media cetak, media online, atau media sosial masing-masing dalam periode 13 April hingga 31 Juli 2026. Untuk kategori media online dan cetak, peserta boleh mengirimkan lebih dari satu artikel.
Karya yang dilombakan harus hasil karya sendiri yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan saduran atau terjemahan, dan tidak tergolong advertorial komersial. Tulisan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi manapun dan tidak mengandung unsur SARA. Karya tidak boleh mencemarkan nama baik BPS dan harus memenuhi standar kode etik jurnalistik.
Peserta wajib melengkapi formulir pendaftaran melalui bit.ly/kompetisijurnalistikSE2026 dengan melampirkan data diri lengkap, scan ID Pers, karya jurnalistik, serta bukti tayang. Media cetak memerlukan kliping atau screen capture halaman berita (PDF/JPG).
Media online memerlukan link URL halaman berita. Media sosial harus menyertakan link posting Instagram dan screen capture konten yang diikutsertakan.
Karya wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai tema kompetisi, tidak mengandung SARA, dan memenuhi standar etik jurnalistik.
Informasi lengkap dapat diakses melalui WhatsApp 0858-9209-3899 (Andi), Instagram @BPSkompetisijurnalistik, email bpskompetisijurnalistik2026@gmail.com, atau website bps.go.id. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Jangan lewatkan kesempatan ini untuk membuktikan kemampuan jurnalistik Anda sekaligus berkontribusi bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Daftarkan diri sekarang dan raih kesempatan juara di BPS Kompetisi Jurnalistik SE2026! (*)

Bisnis, JAKARTA — Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas dinilai masih rapuh karena posisinya baru berada di batas bawah kategori tersebut, sehingga belum mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gross National Income per kapita Indonesia pada 2023 mencapai US$4.580, sedikit di atas ambang batas kategori Upper Middle Income country versi Bank Dunia yang dimulai dari US$4.516 hingga US$14.005.

Namun, posisi tersebut dinilai belum cukup kuat untuk disandingkan dengan negara lain dalam kelompok yang sama.

“Indonesia memang benar masuk ke Upper Middle Income Country, tapi masih di garis batas bawah. Indonesia ini masih newbie, sehingga tidak jauh berbeda dengan lower middle income,” kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nurma Midayanti di JAKARTA, Selasa (21/4/2026).

Dia juga menekankan bahwa indikator tersebut berbasis rata-rata pendapatan per kapita, yang menghitung seluruh penduduk tanpa melihat apakah memiliki penghasilan atau tidak.

"Artinya, bayi hingga lansia tetap masuk dalam perhitungan, sehingga tidak sepenuhnya pendapatan riil masyarakat," terangnya.

Secara komparatif, tingkat pendapatan Indonesia masih setara dengan negara seperti El Salvador dan wilayah West Bank Gaza.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi domestik belum mengalami lonjakan signifikan dibandingkan kelompok lower middle income country atau masyarakat berpenghasilan menengah rendah.

Selain itu, posisi di batas bawah kategori tersebut dinilai berisiko terhadap arah kebijakan. Status sebagai negara berpendapatan menengah ke atas berisiko bagi prioritas program bantuan bagi kelompok miskin, karena tingkat kesejahteraan belum sepenuhnya membaik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merespons keraguan sejumlah pihak terhadap data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2025 yang tercatat sebesar 5,12 persen.

Direktur Neraca Produksi BPS Puji Agus Kurniawan menegaskan, data yang dirilis merupakan statistik resmi yang disusun menggunakan metodologi standar internasional dengan proses bisnis yang teruji.

"Kami menyampaikan tadi berapa data yang digunakan untuk menghitung PDB. Jadi kalau misalkan di luar menghitung atau mengestimasi, pasti variabelnya tidak sebanyak yang digunakan oleh BPS," ujar Puji dalam Workshop Wartawan di kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, penghitungan produk domestik bruto (PDB) maupun produk domestik regional bruto (PDRB) di Indonesia mengacu pada Sistem Neraca Nasional (SNN) 2008, yang juga digunakan secara global.

Hal ini memastikan data yang dihasilkan memiliki keterbandingan antarnegara serta kualitas yang terjaga.

Puji menjelaskan, salah satu pendekatan utama dalam menghitung PDB/PDRB adalah melalui sisi produksi atau lapangan usaha.

Dalam pendekatan ini, terdapat 17 kategori sektor ekonomi yang dihitung secara perinci, mulai dari pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, hingga sektor jasa.

"Secara teknis dia lebih spesifik juga waktunya. Karena ketika saya berbicara ada 17 kategori dari pertanian sampai hulu, itu metodenya beda-beda, tergantung dengan data yang tersedia," ungkap Puji.

Selain pendekatan produksi, BPS juga menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan untuk memastikan akurasi data.

Pendekatan pengeluaran mencakup berbagai komponen, seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit, belanja pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, serta ekspor dan impor barang dan jasa.

Sementara itu, pendekatan pendapatan menghitung PDB berdasarkan komponen seperti kompensasi tenaga kerja, konsumsi barang modal tetap, surplus usaha, serta pajak dikurangi subsidi atas produksi.

Dengan penggunaan tiga pendekatan tersebut, BPS memastikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis telah melalui proses verifikasi yang komprehensif.

Hal ini sekaligus menjawab keraguan publik dan menegaskan bahwa data pertumbuhan ekonomi Indonesia disusun secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya memang BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 tumbuh 5,12 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2025 atau kuartal II 2024.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi itu didapat dari produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 5.947 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 3.396,3 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 bila dibandingkan dengan kuartal II 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12 persen," kata dia, dalam konferensi pers, di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Laju pertumbuhan ekonomi pada periode April-Juni 2025 itu meningkat dari kuartal sebelumnya.

Tercatat laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 hanya 4,87 persen secara yoy. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 juga lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Tercatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024 mencapai 5,05 persen secara tahunan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya dalam pertukaran dan pemutakhiran data yang relevan dengan pengembangan ekosistem halal nasional.

Dalam pertemuan dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal) menyampaikan bahwa pengelolaan data yang terintegrasi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal yang semakin luas.

"Kita turut serta dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling meng-update, saling bertukar, dan memperbaharui data, agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal." ujar Babe Haikal di Jakarta, Senin (20/4).

Babe Haikal menilai, momentum sensus merupakan peluang strategis untuk memperkuat pemetaan pelaku usaha halal di Indonesia. Sebagai bagian dari dukungan konkret, pihaknya akan mengerahkan sekitar seratus duapuluh empat ribu orang pendamping PPH untuk berperan membantu proses pemutakhiran data di lapangan.

"Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan BPJPH yang telah berjalan sejak dua tahun lalu. Dalam peninjauannya, Amalia mengaku melihat langsung fasilitas laboratorium dengan peralatan yang sangat modern dan mutakhir.

"Ini menjadi bukti keseriusan dalam membangun sistem yang efisien dan berbasis teknologi. Dan tentunya ini menjadi salah satu bukti keberhasilan BPJPH di bawah kepemimpinan Babe Haikal untuk menjadi Badan yang super strategis," ujar Amalia.

Adapun Sensus Ekonomi 2026 direncanakan dilaksanakan pada Mei hingga Agustus 2026, dengan cakupan nasional yang melibatkan berbagai sektor usaha. Amalia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

"Pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk di tingkat OPD dan minimal di 30 kota," pungkas Amalia.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan peringatan dini terkait potensi kembalinya fenomena El Nino ekstrem atau yang dijuluki "Godzilla El Nino".

Kondisi cuaca anomali ini diprediksi berdampak langsung pada penurunan produktivitas sektor pertanian dan stabilitas harga pangan nasional.

Direktur Statistik Harga BPS, Sarpono, menjelaskan secara teori ekonomi, kendala produksi pada tanaman kebutuhan pokok akan memicu ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang berujung pada kenaikan harga.

"Sebetulnya secara teori, misal produksi tanaman yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari menjadi terkendala, mungkin jumlah produksi rendah atau stok yang ada sedikit ya, maka secara prinsip ekonomi tentunya ketika permintaan tidak berubah maka akan ada kecenderungan menaikkan harga, itu prinsip ekonomi. Sehingga kita bicara teori semacam ini pasti akan ada pengaruhnya,” ujar Sarpono dalam workshop wartawan BPS di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

BPS menilai kemarau panjang yang menyertai El Nino harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera menyusun strategi cadangan.

Ketersediaan komoditas yang masuk dalam kategori volatile food (bahan pangan bergejolak) menjadi titik yang paling rawan terdampak.

Sarpono menekankan pentingnya langkah antisipatif, termasuk mempertimbangkan opsi pemenuhan stok dari luar negeri jika produksi domestik terganggu secara signifikan.

"El Nino, tingkat produktivitas misalnya kebutuhan pokok terutama terkait volatile food (pangan) itu mungkin harus ada strategi yang dibangun. Apakah mungkin untuk kestabilan harga perlu impor dan sebagainya itu bagian early warning,” kata dia.

Meskipun secara teoritis fenomena ini akan memberikan tekanan pada angka inflasi, baik dari sisi dorongan biaya (cost-push) maupun tarikan permintaan (demand-pull), BPS menyatakan sejauh mana dampak tersebut akan merembes ke ekonomi makro Indonesia masih memerlukan pengukuran lebih lanjut.

Hingga saat ini, BPS terus memantau potret di lapangan untuk melihat sejauh mana pergeseran musim memengaruhi pola tanam dan panen petani.

“Tetapi secara teori, ada push ada pull terkait inflasi itu bisa jadi akan berpengaruh. Tetapi sejauh mana pengaruhnya, belum diukur saat ini,” kata Sarpono.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga plastik sebagai bahan kemasan.

Kendati demikian, ia memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng di dalam negeri masih dalam kondisi aman dan tidak mengalami gangguan.

"Pada prinsipnya stok barang ada, enggak ada masalah. Jadi ketersediaan pasokan ada. Memang salah satu imbas kenaikan itu karena harga plastik," ujar Budi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan rata-rata harga Minyakita saat ini berada di kisaran Rp15.900 per liter, sedikit di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700. Sementara itu, harga minyak goreng premium di sejumlah daerah tercatat lebih tinggi, terutama di wilayah dengan tantangan distribusi seperti Papua.

"Kalau kesediaan minyaknya enggak ada masalah, tetapi kan tadi faktor dari plastiknya. Makanya plastik yang harus kita selesaikan," katanya.

Menurut Budi, sebagian besar minyak goreng dijual dalam kemasan plastik, sehingga kenaikan harga bahan baku plastik di tingkat hulu ikut mendorong biaya produksi. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada harga jual di tingkat konsumen, termasuk untuk produk minyak goreng kemasan sederhana.

[Gambas:Youtube]

"Salah satu faktornya karena kemasan, kan rata-rata kemasan dari plastik semua. Sekarang ya dari hulunya," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah saat ini tengah berupaya menstabilkan pasokan bahan baku plastik melalui komunikasi dengan pelaku industri. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya produksi dan menjaga harga minyak goreng agar tidak terus meningkat.

"Ya, secepatnya (harga minyak mulai stabil), karena kita kan tidak mesti ngomongin minyaknya saja kan. Karena tadi saya bilang yang kebanyakan faktornya karena dari plastik. Ini yang plastik juga harus diselesaikan," ucap Budi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kenaikan harga minyak goreng memang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mencatat kenaikan harga terjadi di 207 kabupaten/kota pada pekan ketiga April 2026, meningkat dari 177 daerah pada pekan sebelumnya. Artinya, lebih dari separuh wilayah Indonesia mengalami tekanan harga komoditas tersebut.

Secara nasional, rata-rata harga minyak goreng tercatat naik dari sekitar Rp19.358 per liter menjadi Rp19.592 per liter. Untuk Minyakita, harga rata-rata berada di kisaran Rp15.982 per liter, sedikit melampaui HET yang ditetapkan pemerintah.

Namun, di beberapa daerah, lonjakan harga terjadi lebih signifikan. BPS mencatat harga minyak goreng tertinggi bahkan menyentuh Rp60 ribu per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua, sementara harga terendah berada di kisaran Rp15.500 per liter.

BPS menegaskan bahwa kenaikan harga ini tidak disebabkan oleh kelangkaan pasokan. Pasokan minyak goreng secara umum masih tersedia di pasar, baik untuk kategori premium, Minyakita, maupun produk alternatif lainnya.

Meski demikian, tekanan harga tetap muncul dari sisi biaya produksi, terutama pada komponen kemasan. Ateng menyebut kenaikan harga plastik sebagai salah satu faktor yang ikut mendorong kenaikan harga minyak goreng di berbagai daerah.

Dampak kenaikan harga plastik ini juga mulai merambat ke komoditas lain, seperti gula pasir, yang turut mengalami kenaikan harga karena menggunakan bahan kemasan serupa.

"Terkait dengan gula pasir tersebut kami mengidentifikasikan salah satu pendorongnya ini dari kenaikan harga plastik karena plastik digunakan sebagai packaging atau kemasan di gula pasir," tutur Ateng.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan kemajuan bangsa bergantung pada kualitas data yang dimiliki.

"Kemajuan dan perkembangan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki," katanya saat menghadiri rapat koordinasi bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS) Rusman Heriawan, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Rachmat menekankan pentingnya penguatan statistik nasional sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dia berpendapat pembenahan data statistik merupakan syarat untuk membangun bangsa.

"Saya merasa berutang pada ilmu statistik, para ilmuwan statistik, serta karya-karya di bidang statistika dan matematika, karena dari situlah arah pembangunan dapat ditentukan secara tepat," ujar Menteri PPN.

Seperti pada masa awal Bappenas di bawah kepemimpinan Widjojo Nitisastro, lanjutnya, penguatan difokuskan pada statistik kependudukan.

Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan manusia.

Lebih lanjut, Rachmat menegaskan peran penting BPS sebagai penyedia data yang akurat, kredibel, dan dapat dipercaya. Seluruh proses pembangunan membutuhkan ketepatan dan keahlian dalam penyediaan data.

Dalam forum tersebut, juga dibahas penguatan kelembagaan FMS yang berperan memberikan masukan strategis dalam menjaga independensi, kredibilitas, serta tata kelola BPS sebagai satu-satunya National Statistics Office dan rujukan utama statistik nasional maupun global.

"Mari kita terus menjaga semangat kolaborasi untuk mengawal statistik nasional dengan integritas, profesionalisme, dan semangat kebersamaan," ucap Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026