Bisnis.com, PALEMBANG — Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menyatakan kesiapan menjadi daerah percontohan dalam penerapan skema pembiayaan melalui obligasi daerah.

Komitmen itu disampaikan dalam agenda Sarasehan Nasional MPR RI bertema obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dan instrumen investasi publik di Hotel Aston Palembang, Selasa (19/5/2026).

“Obligasi ini tentu akan kami pelajari dengan seksama, dan mungkin Sumsel kalau boleh dijadikan role model kita siap mengikuti arahan,” ujarnya saat sambutan.

Menurut Deru, obligasi daerah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel. Namun, mekanisme penerbitannya dinilai masih terlalu panjang karena melibatkan banyak lembaga.

“Sudah saya sampaikan tadi agar prosesnya disederhanakan dan diintegrasikan sehingga ada satu pengampu,” imbuhnya.

Saat ini, proses penerbitan obligasi daerah harus melewati berbagai tahapan, mulai dari kesepakatan eksekutif dan legislatif di daerah, persetujuan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan.

“Nah, ini bagaimana supaya dibuat satu pintu saja. Jangan terlalu banyak mekanisme,” tuturnya.

Tidak hanya itu, pembahasan mengenai obligasi daerah juga dipandang menjadi titik cerah di tengah kondisi daerah termasuk kabupaten kota di Sumsel, yang saat ini menghadapi tantangan dalam kekuatan fiskal.

Sementara itu, Ketua Badan Penganggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan pembahasan mengenai obligasi daerah sebenarnya telah bergulir sejak tahun 2000. Namun, penggunaan skema obligasi daerah saat ini dinilai tepat dilakukan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

“Sekarang pemerintah pusat sangat berharap agar otonomi daerah ini benar-benar otonomi daerah. Jadi daerah coba membangun daerahnya sendiri dengan inisiasi sendiri, peningkatan PAD, bukan mengandalkan DAU dan DAK,” ujarnya.

Dia mencontohkan sejumlah proyek strategis yang dapat dibiayai melalui obligasi daerah, seperti pembangunan pelabuhan, jalan tol antarkabupaten, rumah sakit, pengelolaan air hingga pengelolaan sampah.

Hal itu juga dinilai dapat diterapkan di Sumsel yang memiliki sumber daya besar dan membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar aktivitas ekonomi.

“Misal pembangunan pelabuhan yang besar sehingga transaksi ekonomi itu bisa diperlancar. Atau membangun jalan tol antar kabupaten sehingga proses ekonomi bisa berjalan dengan lancar,” imbuhnya.

Meski demikian, Mekeng menekankan bahwa penerbitan obligasi daerah tidak bisa dilakukan tanpa kesiapan yang matang dari pemerintah daerah.

Setiap proyek yang akan dibiayai wajib memiliki proposal spesifik dan studi kelayakan atau feasibility study yang jelas. Selain itu, penggunaan dana obligasi juga harus bersifat dedicated atau khusus untuk proyek tertentu dan tercantum dalam prospektus penerbitan.

“Jadi kalau obligasi daerah itu nanti ada sebuah prospektus yang di dalamnya akan tertulis uang obligasi daerah ini akan digunakan untuk ini, ini, ini, dan itu akan dipantau oleh lembaga-lembaga yang akan berkecimpung di dalam penerbitan obligasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa forum sarasehan menjadi wadah penting untuk menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan sebelum aturan tersebut diajukan menjadi undang-undang.

“Dengan adanya undang-undang obligasi daerah ini, kita berharap proses pembangunan di daerah akan lebih bisa dipercepat dan tidak tergantung pada pembiayaan dari pusat,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai meningkatnya penerbitan obigasi oleh industri multifinance pada kuartal I/2026 merupakan perkembangan yang positif.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perushaan Modal Ventura, LKM, dan LJK lainnya OJK Agusman mengatakan perkembangan itu mencerminkan adanya kepercayaan pasar terhadap fundamental dan prospek industri multifinance.

Dia meneruskan, penerbitan obligasi itu adalah bagian daristrategi pendanaan yang terencana, yang mana perusahaan secara aktif melakukan diversifikasi sumber pendanaan.

“Guna memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas dan ekspansi pembiayaan,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Lebih jauh, Agusman menilai hingga akhir 2026 industri multifinance diperkirakan tetap mampu menjaga kinerja pendanaan yang sehat dan berkelanjutan dengan terus tentunya menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai.

Sebagai informasi, OJK mencatat piutang pembiayaan industri multifinance sebesar Rp514,09 triliun, tumbuh 0,61% (year on year/YoY). Sementara itu, NPF gross dan NPF net masing-masing 2,83% dan 0,8%. Adapun, gearing ratio sebesar 2,17 kali.

Untuk diketahui, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengungkapkan penerbitan surat utang multifinance pada kuartal I/2026 mencapai Rp11,90 triliun, naik 42,7% (year on year/YoY) dari Rp8,34 triliun.

Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin mengatakan porsi itu cukup besar terhadap keseluruhan pasar. Dari total penerbitan surat utang korporasi Rp59,35 triliun pada kuartal I/2026, multifinance menyumbang sekitar 20,1% atau Rp11,90 triliun.

“Angka kuartal I/2026 juga sudah setara 31,2% dari total penerbitan multifinance sepanjang 2025 lalu yang mencapai Rp38,18 triliun. Ini menunjukkan emiten multifinance masuk pasar cukup awal,” ungkapnya kepadaBisnis, Senin (27/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I dengan target dana Rp5 triliun.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman menuturkan untuk tahap awal, perseroan menargetkan penerbitan obligasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya senilai Rp1 triliun pada awal kuartal III/2026 mendatang.

Dia mengatakan penerbitan itu sejalan dengan momentum pertumbuhan penerbitan obligasi di sektor pembiayaan. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat nilai penerbitan obligasi multifinance pada kuartal I/2026 mencapai Rp11,90 triliun, naik 42,7% (year on year/YoY).

“Adanya pertumbuhan penerbitan obligasi perusahaan tentunya menjadi sebuah sinyal positif yang menandakan bahwa kondisi market masih kondusif. Kondisi ini memberikan dampak positif bagi perusahaan untuk memperkuat struktur modalnya,” jelas Ristiawan kepada Bisnis.com, dikutip pada Selasa (5/5/2026).

Dikatakan dia, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan CNAF menerbitkan obligasi. Faktor itu meliputi ketepatan waktu untuk melakukan penawaran, minat investor untuk memastikan obligasi akan terserap dengan maksimal.

“Serta tingkat suku bunga yang tentunya akan berdampak pada biaya pendanaan. Sejauh ini CNAF melihat Obligasi masih menjadi salah satu sumber diversifikasi pendanaan yang cukup menarik bagi investor,” tuturnya.

Adapun, pada awal 2026 ini CNAF telah menerbitkan Sukuk Wakalah Bi Al Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Finance Tahap IV. Seluruh perolehan dana setelah dikurangi dengan biaya emisi diperuntukkan bagi penyertaan modal kerja pada kegiatan usaha.

“Kemudian, pembiayaan Syariah, pembiayaan kendaraan, properti, serta jasa penyelenggara porsi Haji,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin turut mengatakan porsi penerbitan multifinance cukup besar terhadap keseluruhan pasar. Dari total penerbitan surat utang korporasi Rp59,35 triliun pada kuartal I/2026, multifinance menyumbang sekitar 20,1% atau Rp11,90 triliun.

“Angka kuartal I/2026 juga sudah setara 31,2% dari total penerbitan multifinance sepanjang 2025 lalu yang mencapai Rp38,18 triliun. Ini menunjukkan emiten multifinance masuk pasar cukup awal,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 2025, pasar surat utang korporasi mulai memasuki fase yang lebih menantang. Data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan total penerbitan mencapai Rp284,3 triliun atau melonjak hampir 90% secara tahunan dari Rp149,7 triliun pada 2024.

Lonjakan tersebut didorong oleh momentum suku bunga yang lebih rendah serta kebutuhan refinancing dan ekspansi, yang membuat emiten termasuk bank agresif mengunci pendanaan jangka panjang. Refinancing menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp135,76 triliun, diikuti modal kerja Rp95,41 triliun dan investasi Rp64,85 triliun.

Namun, kondisi tersebut tidak berlanjut pada 2026. Pefindo memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi turun ke kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,86 triliun, mencerminkan normalisasi sekaligus tekanan baru dari faktor eksternal.

Tekanan global menjadi faktor kunci. Risiko geopolitik, arah kebijakan moneter global, volatilitas nilai tukar, hingga tingginya pasokan surat utang pemerintah berpotensi menahan penurunan yield dan meningkatkan biaya penerbitan. Di saat yang sama, sektor keuangan termasuk perbankan juga menghadapi perlambatan bisnis, yang berisiko menekan minat maupun kapasitas penerbitan obligasi.

Meski demikian, perbankan tetap menjadi salah satu kontributor utama dengan penerbitan sekitar Rp41,7 triliun pada 2025, menegaskan peran strategisnya di pasar surat utang.

Dari sisi fundamental, kondisi sektor jasa keuangan juga relatif stabil. Pefindo mencatat sepanjang Januari 2026 terdapat 314 publikasi pemeringkatan dari 95 perusahaan dan 8 efek beragun aset, dengan mayoritas memiliki outlook stabil dan hanya satu yang negatif.

Stabilnya profil risiko ini membuat kepercayaan investor terhadap instrumen perbankan tetap terjaga, terutama untuk bank dengan peringkat tinggi. Namun, kondisi tersebut juga membuat bank tidak berada dalam posisi terdesak untuk agresif masuk ke pasar obligasi.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menjelaskan bahwa bank lebih memprioritaskan penguatan likuiditas, khususnya dana murah, di tengah pertumbuhan kredit yang belum tinggi dan kondisi pasar yang lebih menantang.

“Kami senantiasa berfokus pada likuiditas sebagai tulang punggung operasional bank yang mumpuni, terutama CASA,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Dia juga menggambarkan bahwa biaya dana sempat menurun pada awal tahun, namun kini cenderung stabil, sehingga strategi utama adalah menjaga stabilitas tersebut di tengah pergerakan instrumen pasar seperti obligasi.

Pendekatan konservatif juga ditunjukkan oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Adapun BCA memilih mengandalkan kekuatan likuiditas domestik dan belum berencana menerbitkan obligasi. Per Desember 2025, dana pihak ketiga BCA mencapai Rp1.249 triliun atau tumbuh 10,2% secara tahunan, dengan CASA sebesar Rp1.045 triliun yang naik 13,1%.

“BCA berkomitmen menjaga komposisi pendanaan yang sehat untuk menopang kinerja bisnis perusahaan secara berkelanjutan,” ujar EVP Corporate Communication and CSR BCA Hera F. Haryn.

Dengan likuiditas yang kuat, obligasi bagi bank besar saat ini lebih berfungsi sebagai instrumen pelengkap, terutama untuk pengelolaan struktur tenor, bukan sebagai sumber utama pendanaan.

Mengenai hal ini, Pefindo menilai tekanan global tidak serta-merta membuat biaya penerbitan bagi bank melonjak, mengingat profil kredit perbankan yang relatif kuat dan didominasi oleh peringkat tinggi.

Selain itu, bank yang sudah memiliki akses pasar tetap memiliki fleksibilitas dalam menghimpun dana melalui obligasi atau sukuk. Di sisi lain, sumber dana utama perbankan tetap berasal dari dana pihak ketiga, sementara pasar modal digunakan untuk kebutuhan pengelolaan mismatch tenor.

“Secara imbal hasil, karena rating rata-rata perbankan tinggi, seharusnya tidak naik juga,” ujar Kepala Divisi Riset Pefindo Danan Dito.

Meski demikian, perubahan perilaku investor menjadi tantangan baru. Pefindo mencatat adanya kecenderungan investor hanya fokus pada surat utang berperingkat tinggi seperti AAA dan A, sementara peringkat BBB mulai ditinggalkan.

Kondisi ini berpotensi menciptakan segmentasi pasar yang lebih tajam dan membuat tidak semua bank memiliki akses yang sama terhadap pendanaan.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menilai kondisi global berpotensi meningkatkan biaya dana perbankan melalui kenaikan yield obligasi, yang pada akhirnya dapat menekan margin jika tidak diimbangi dengan penyesuaian bunga kredit. Ia juga menyoroti bahwa dalam kondisi investor semakin selektif, bank besar cenderung lebih diuntungkan karena dinilai lebih tahan, sehingga memperoleh biaya dana yang lebih rendah dibandingkan bank menengah dan kecil.

“Peningkatan yield obligasi akan membuat biaya dana semakin tinggi dan dapat menekan margin perbankan bila tidak diimbangi dengan penyesuaian bunga kredit,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda melihat tekanan juga datang dari sisi permintaan. Perlambatan ekonomi global dan domestik membuat investor lebih berhati-hati dalam menempatkan dana, termasuk ke sektor perbankan.

Hal ini tercermin dari perlambatan pertumbuhan kredit, penurunan PMI manufaktur yang berpotensi berada di bawah 50, serta survei Apindo yang menunjukkan 50% pelaku usaha tidak berekspansi dan 67% tidak menambah tenaga kerja.

“Investor akan menahan untuk mengeluarkan dana, termasuk ke sektor perbankan, karena melihat prospeknya seret,” ujar dia.

Adapun kondisi tersebut, perbankan menghadapi dilema antara menaikkan imbal hasil untuk menarik investor dan menjaga margin agar tidak tergerus. Kenaikan imbal hasil berisiko menekan profitabilitas, sementara tidak menaikkannya dapat mengurangi minat investor.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar modal Indonesia mencatatkan lonjakan penerbitan obligasi korporasi pada kuartal I/2026. Menariknya, gelombang pendanaan ini tak lagi didominasi refinancing, melainkan beralih fokus untuk ekspansi dan modal kerja riil. Kini, ujian sesungguhnya adalah sejauh mana likuiditas pasar mampu menyerap agresivitas para emiten tersebut.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepanjang tahun berjalan 2026, telah tercatat 48 emisi obligasi dan sukuk dari 32 emiten, dengan total nilai emisi mencapai Rp52,44 triliun. Realisasi ini cenderung mengalami kenaikan dibandingkan akhir Maret 2025 dengan 33 emisi dari 24 emiten dan nilai emisi hanya mencapai Rp45,56 triliun.

Tren positif ini juga terlihat dari data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pefindo mencatat total penerbitan surat utang secara keseluruhan pada kuartal I/2026 menembus Rp59,35 triliun. Capaian ini tumbuh 26,97% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan raihan Rp46,8 triliun pada Januari—Maret 2025.

Perubahan paling mencolok terlihat dari tujuan penggunaan dana hasil emisi. Jika tahun lalu korporasi sibuk membayar utang, kini dana segar lebih banyak diputar untuk menggerakkan roda bisnis.

Sepanjang Januari-Maret 2026, penerbitan surat utang didominasi oleh kebutuhan modal kerja yang mencapai Rp30,91 triliun, melesat tajam dari hanya Rp19,40 triliun pada kuartal I/2025. Alokasi untuk kebutuhan investasi juga meroket menjadi Rp15,60 triliun, jauh meninggalkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp2,28 triliun.

Sebaliknya, porsi pendanaan untuk kebutuhanrefinancingjustru menyusut drastis. Tahun ini, alokasirefinancinghanya tercatat sebesar Rp12,85 triliun, anjlok separuhnya dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2025 yang sempat menyentuh Rp25,05 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Penerbitan obligasi korporasi telah membanjiri pasar modal Tanah Air sepanjang periode Januari—Maret 2026. Kini, daya serap pasar menjadi ujian selanjutnya selepas triliunan surat utang beredar di masyarakat.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepanjang tahun berjalan 2026, telah tercatat 48 emisi obligasi dan sukuk dari 32 emiten, dengan total nilai emisi mencapai Rp52,44 triliun. Realisasi ini cenderung mengalami kenaikan dibandingkan akhir Maret 2025 dengan 33 emisi dari 24 emiten dan nilai emisi hanya mencapai Rp45,56 triliun.

Sementara PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat total penerbitan surat utang sepanjang kuartal I/2026 mencapai Rp59,35 triliun, tumbuh 26,97% YoY dibandingkan Rp46,8 triliun pada Januari—Maret 2025.

Dari segi tujuan, penerbitan surat utang pada periode Januari—Maret 2026 didominasi oleh kebutuhan modal kerja sebesar Rp30,91 triliun. Realisasi ini berbeda dibandingkan Rp19,40 triliun untuk kebutuhan modal kerja pada Januari—Maret 2025.

Sementara kebutuhan refinancing kini hanya sebesar Rp12,85 triliun, turun dari Rp25,05 triliun pada periode yang sama 2025. Sisanya, kebutuhan investasi juga meningkat menjadi Rp15,60 triliun pada tahun ini, dibandingkan Rp2,28 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) menjadi salah satu emiten yang menerbitkan obligasi pada periode ini. Membuka penawaran terhadap Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap IV Tahun 2026, BWPT mengincar Rp98,06 miliar dari penerbitan surat utang ini.

Manajemen dalam keterangan resminya, menerangkan penerbitan obligasi ini sebagai bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations dengan target mencapai Rp400 miliar. Nantinya dana yang terkumpul akan digunakan perseroan sebagai modal kerja.

”Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan antara lain pembelian persediaan seperti tandan buah segar dan minyak kelapa sawit, biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan seperti pupuk, energi dan bahan bakar, serta biaya overhead,” tulis manajemen dalam prospektus, dikutip Rabu (15/4/2026).

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menilai semaraknya penerbitan surat utang korporasi, sejalan dengan jatuh tempo surat utang korporasi pada tahun ini. Nilai jatuh tempo pada periode Mei—Desember 2026 diprediksi mencapai Rp124,12 triliun.

Hal itu pula yang dinilai membuat penyerapan terhadap penerbitan baru surat utang korporasi cenderung solid. Di tengah kondisi risk-off pasar modal, investor dinilai masih memiliki ketertarikan untuk mengamankan posisi dalam investasi.

Terlebih, dalam kondisi pasar saham yang cenderung lesu, investor dinilai bakal memilih surat utang korporasi lantaran mampu memberikan daya tarik yang lebih baik ketimbang instrumen lainnya.

”Dari sisi faktor peluang, kami melihat permintaan investor masih kuat karena di kondisi saat ini, investor justru mencari return yang lebih tinggi di pasar alternatif, termasuk di pasar surat utang korporasi itu sendiri,” katanya dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu (15/4/2026).

Semaraknya penerbitan surat utang korporasi ini bahkan diprediksi terjadi hingga akhir tahun. Terlebih pada kuartal II dan III tahun ini, besaran surat utang jatuh tempo masih cukup besar sehingga aksi refinancing memiliki peluang besar untuk terjadi.

Pefindo sendiri menargetkan penerbitan surat utang korporasi berada pada level Rp154—196,86 triliun, dengan titik tengah pada Rp175,77 triliun.

Meskipun begitu, risiko geopolitik tetap dipertimbangkan sebagai salah satu sentimen yang menghalangi pencapaian target ini. Menurutnya, perang yang berkecamuk di Iran, berisiko membuat pasar lebih fluktuatif dan meningkatkan imbal hasil. Dengan begitu, biaya pendanaan berisiko membengkak lewat penerbitan surat utang.

Belum lagi, nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi mencapai lebih dari Rp17.000 per dolar AS hingga hari ini menjadi risiko lainnya dari pencapaian target tersebut.

”Dari sisi depresiasi nilai tukar juga menjadi faktor negatif bagi yield karena jika depresiasi nilai tukar terus berlanjut, maka transmisi terhadap imported inflation juga bisa terjadi, yang mana kalau inflasinya meningkat, biasanya yield-nya juga akan terdorong naik,” katanya.

Suhindarto menilai, sektor multifinance masih akan menjadi industri yang paling banyak menerbitkan surat utang korporasi. Secara historis, sektor ini memang menjadi penerbit surat utang terbesar lantaran karakteristik industri yang mencari alternatif pendanaan melalui surat utang.

”Di tahun 2026 kami masih melihat sebenarnya confidence dari bisnis untuk menerbitkan [surat utang] masih belum sampai pada tahap yang akhirnya membuat mereka wait and see. Justru dengan kondisi seperti saat ini mereka akan mencoba untuk meningkatkan penerbitan, sebelum akhirnya mungkin yield-nya akan terdorong naik ke depan,” katanya.

Di satu sisi, Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, menilai semaraknya penerbitan surat utang korporasi masih akan berlanjut pada tahun ini.

Semaraknya penerbitan surat utang korporasi disebut datang dari kebutuhan swasta untuk mendapatkan pendanaan. Terlebih, di tengah kebutuhan industri yang diklaim masih bertumbuh.

”Menurut saya akan ada pengaruhnya [perang Iran], tapi tidak signifikan. Karena jatuh tempo juga banyak dan kebutuhan industri sendiri juga cukup besar. Hanya konsekuensinya ke cost of fund,” katanya, Rabu (15/4/2026).

Sementara itu, prospek penyerapan surat utang korporasi anyar ini juga diprediksi masih solid. Hal itu tampak dari banyaknya surat utang korporasi yang jatuh tempo pada periode yang sama, sehingga mendorong aksi refinancing terjadi.

Hanya saja, penerbitan surat utang kali ini diprediksi akan membutuhkan cost of fund yang tinggi. Hal itu lantaran kondisi yield acuan SBN telah melemah sejalan dengan sentimen risk off pasar keuangan global.

”Cuma memang yieldnya kalau kita bandingkan awal tahun atau akhir tahun 2025, kondisi yield kita kan melemah. Pasar pastinya mengekspektasikan return sesuai kondisi pasar,” katanya.

Di satu sisi, Chief Dealer Fixed Income & Derivatives PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Fudji Rahardjo, menilai dampak ketegangan geopolitik di Iran terhadap pasar obligasi Tanah Air akan sangat bergantung pada durasi konflik.

Dengan begitu, jika konflik berkepanjangan, Fudji menilai target penerbitan obligasi korporasi oleh Pefindo berisiko tidak terealisasi. Hal itu lantaran kecenderungan bank sentral untuk menaikkan suku bunga, alih-alih memangkasnya.

"Jika konflik berkepanjangan, skenarionya menjadi lebih berat. Penerbitan bisa turun ke Rp120-Rp150 triliun, di bawah nilai jatuh tempo. Artinya, pasar obligasi korporasi diproyeksikan mengalami kontraksi neto," katanya beberapa waktu lalu kepada Bisnis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat total penerbitan obligasi korporasi sepanjang periode Januari—Maret 2026 telah tumbuh 26,97% year-on-year (YoY) dibandingkan realisasi yang sama tahun lalu. Bahkan, realisasi penerbitan kali ini melebihi nilai jatuh tempo surat utang pada periode yang sama.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menerangkan total penerbitan surat utang dari korporasi sepanjang kuartal I/2026 mencapai Rp59,35 triliun, tumbuh dibandingkan Rp46,8 triliun pada Januari—Maret 2025. Sementara itu, nilai jatuh tempo hanya mencapai Rp26,88 triliun pada kuartal I/2026.

”Hingga akhir Maret kemarin, penerbitan surat utang korporasi relatif semarak, dengan perusahaan sejauh ini banyak memanfaatkan yield yang relatif masih rendah selama dua bulan pertama 2026 untuk akhirnya meraih pendanaan di pasar surat utang,” katanya dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu (15/4/2026).

Pefindo juga mencatat surat utang dengan tenor 5 tahun mendominasi emisi sebesar 29,53% dari total. Mengekor di belakangnya, surat utang dengan tenor 1 tahun kini kian diminati dengan besaran 25,95% dari total, tenor 3 tahun sebesar 22,91%, 7 tahun sebesar 16,36%, dan tenor panjang tidak lebih dari 6%.

Kendati ketegangan geopolitik masih mendorong volatilitas terhadap pasar modal, Suhindarto menilai para korporasi tengah memanfaatkan lingkungan suku bunga yang relatif lebih rendah, dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

”Penerbitan surat utang korporasi memang akhirnya men-generate biaya dana atau kupon yang lebih murah dibandingkan dengan korporasi mengambil pendanaan yang biasa mereka lakukan ke perbankan, sehingga memang akhirnya penerbitan di kuartal pertama ini relatif cukup masih semarak,” katanya.

Selain itu, Pefindo mencatat emiten berperingkat AAA turut mendominasi penerbitan sebesar Rp25,36 triliun, peringkat AA sebesar Rp16 triliun, dan single A senilai 17,99 triliun. Belum ada perusahaan yang menerbitkan surat utang di bawah peringkat single A pada tahun ini.

Dari segi tujuan, penerbitan surat utang pada periode Januari—Maret 2026 didominasi oleh kebutuhan modal kerja sebesar Rp30,91 triliun. Realisasi ini berbeda dibandingkan Rp19,40 triliun untuk kebutuhan modal kerja pada Januari—Maret 2025.

Sementara kebutuhan refinancing kini hanya sebesar Rp12,85 triliun, turun dari Rp25,05 triliun pada periode yang sama 2025. Sisanya, kebutuhan investasi juga meningkat menjadi Rp15,60 triliun pada tahun ini, dibandingkan Rp2,28 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Secara sektoral, industri pembiayaan masih mendominasi penerbitan dengan nilai mencapai Rp10,7 triliun pada Januari—Maret 2026. Mengekor di belakangnya, perusahaan induk menerbitkan surat utang senilai Rp9,2 triliun dan perbankan senilai Rp8,7 triliun.

”Suku bunga sejauh ini memang untuk yield 3 tahun di pasar surat utang korporasi, baik untuk kategori peringkat triple A, double A, single A, maupun triple B, kondisinya sejauh ini, kalau dibandingkan dengan tahun lalu memang masih lebih rendah,” katanya.

Bersamaan dengan itu, Pefindo cukup optimistis penerbitan anyar surat utang pada tahun ini berada pada besaran Rp154—196,86 triliun, dengan titik tengah pada Rp175,77 triliun.

Salah satu katalis yang mendorong potensi pencapaian target tersebut adalah nilai jatuh tempo yang jumbo pada periode Mei—Desember 2026 senilai Rp124,12 triliun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi domestik juga diprediksi masih solid di sisa tahun ini.

”Dari sisi faktor peluang, kami melihat permintaan investor masih kuat karena di kondisi saat ini, investor justru mencari return yang lebih tinggi di pasar alternatif, termasuk di pasar surat utang korporasi itu sendiri,” katanya.

Meskipun begitu, risiko geopolitik tetap dipertimbangkan sebagai salah satu sentimen yang menghalangi pencapaian target ini. Menurutnya, perang yang berkecamuk di Iran, berisiko membuat pasar lebih fluktuatif dan meningkatkan imbal hasil. Dengan begitu, biaya pendanaan berisiko membengkak lewat penerbitan surat utang.

Belum lagi, nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi mencapai lebih dari Rp17.000 per dolar AS hingga hari ini menjadi risiko lainnya dari pencapaian target tersebut.

”Dari sisi depresiasi nilai tukar juga menjadi faktor negatif bagi yield karena jika depresiasi nilai tukar terus berlanjut, maka transmisi terhadap imported inflation juga bisa terjadi, yang mana kalau inflasinya meningkat, biasanya yield-nya juga akan terdorong naik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengantongi mandat emisi surat utang korporasi mencapai Rp66,28 triliun hingga Maret 2026. Angka ini sejalan dengan proyeksi Pefindo terhadap tren penerbitan obligasi korporasi yang meningkat pada tahun ini.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menerangkan dari total mandat tersebut, Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi mendominasi dengan nilai mencapai Rp32,98 triliun. Mengekor di belakangnya, penerbitan obligasi senilai Rp12,91 triliun dan PUB sukuk senilai Rp12,45 triliun.

Di satu sisi, tiga industri yang mendominasi rencana penerbitan surat utang datang dari sektor pembiayaan, perbankan, dan entitas terkait pemerintah. Rencana penerbitan surat utang dari ketiga industri ini mencerminkan 41,08% dari total mandat yang dicatatkan Pefindo per Maret 2026.

”Pefindo hingga akhir Maret kemarin, mencatatkan mandat surat utang korporasi dan yang belum listing mencapai Rp66,28 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu (15/4/2026).

Bersamaan dengan itu, Pefindo cukup optimistis penerbitan anyar surat utang pada tahun ini berada pada besaran Rp154—196,86 triliun, dengan titik tengah pada Rp175,77 triliun.

Salah satu katalis yang mendorong potensi pencapaian target tersebut adalah nilai jatuh tempo yang jumbo pada periode Mei—Desember 2026 senilai Rp124,12 triliun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi domestik juga diprediksi masih solid di sisa tahun ini.

”Dari sisi faktor peluang, kami melihat permintaan investor masih kuat karena di kondisi saat ini, investor justru mencari return yang lebih tinggi di pasar alternatif, termasuk di pasar surat utang korporasi itu sendiri,” katanya.

Meskipun begitu, risiko geopolitik tetap dipertimbangkan sebagai salah satu sentimen yang menghalangi pencapaian target ini. Menurutnya, perang yang berkecamuk di Iran berisiko membuat pasar lebih fluktuatif dan meningkatkan imbal hasil. Dengan begitu, biaya pendanaan berisiko membengkak lewat penerbitan surat utang.

Belum lagi, nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi mencapai lebih dari Rp17.000 per dolar AS hingga hari ini menjadi risiko lainnya dari pencapaian target tersebut.

”Dari sisi depresiasi nilai tukar juga menjadi faktor negatif bagi yield karena jika depresiasi nilai tukar terus berlanjut, maka transmisi terhadap imported inflation juga bisa terjadi, yang mana kalau inflasinya meningkat, biasanya yield-nya juga akan terdorong naik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar obligasi Indonesia menghadapi ujian risiko inflasi yang dipicu kenaikan harga minyak, akibat perang AS-Israel vs Iran. Arus modal keluar atau capital outflow dan peringkat kredit nasional pun menjadi perhatian investor.

Dilansir dari Bloomberg, biaya pinjaman (borrowing cost) dalam rupiah bagi penerbit obligasi berperingkat tinggi naik hampir 70 basis poin pada bulan ini, menuju level tertinggi dalam hampir satu tahun. Kenaikan terjadi seiring sikap investor yang mulai memperhitungkan risiko kenaikan harga energi terhadap inflasi dan arah kebijakan pemerintah Indonesia.

Peningkatan pengawasan terhadap peringkat utang negara juga mendorong naiknya premi risiko di pasar obligasi domestik.

Chief Investment Officer UOB Asset Management Indonesia, Albert Budiman, menilai bahwa penerbitan obligasi korporasi berpotensi melambat dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika ketidakpastian harga minyak berlanjut.

"Imbal hasil kemungkinan tetap tinggi selama harga minyak bertahan di atas US$80 per barel, karena pasar terus memperhitungkan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi," ujar Albert seperti dilansir dari Bloomberg, dikutip pada Senin (30/3/2026).

Penerbitan obligasi korporasi juga berpotensi melambat dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika ketidakpastian harga minyak berlanjut.

Kenaikan biaya kredit mulai menekan aktivitas pasar primer setelah awal tahun yang kuat. Penerbitan obligasi korporasi turun 52% hingga 20 Maret 2026 dibandingkan periode yang sama pada Februari.

Meskipun demikian, secara tahun berjalan volume penerbitan obligasi korporasi masih naik 33% dibandingkan tahun lalu, menunjukkan banyak emiten telah mengunci pendanaan sebelum kondisi memburuk.

Managing Director Riset Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, menilai bahwa eskalasi konflik Timur Tengah dapat mendorong harga energi dan biaya pinjaman lebih tinggi, yang berpotensi memperlambat lonjakan penerbitan obligasi.

"Sejumlah perusahaan mempercepat penggalangan dana untuk membiayai kembali jatuh tempo utang dengan suku bunga yang lebih rendah," ujar Harry.

Kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing) turut meningkatkan urgensi. Lebih dari Rp374 triliun obligasi rupiah akan jatuh tempo tahun ini, lebih rendah dari Rp458 triliun tahun lalu, tetapi sekitar 30% di atas rata-rata tahunan sejak pandemi.

Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengakses pasar lebih awal meskipun volatilitas meningkat.

Opsi pendanaan di luar negeri juga semakin terbatas. Dengan rupiah mendekati level terendah sepanjang masa dan kekhawatiran terhadap peringkat kredit meningkat, pasar obligasi global dan pinjaman eksternal menjadi lebih sulit diakses, bahkan bagi penerbit berperingkat tinggi, sehingga meningkatkan eksposur terhadap pengetatan kondisi likuiditas domestik.

Perbandingan dengan Negara Tetangga

Obligasi jangka pendek Singapura muncul sebagai aset lindung nilai regional di tengah eskalasi perang AS-Israel vs Iran, dengan kinerja mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pelaku pasar memperkirakan tren ini akan berlanjut.

Meski perekonomian Singapura tidak sepenuhnya kebal terhadap kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok akibat perang di Asia Barat, likuiditas domestik yang kuat serta nilai tukar yang solid menjadikan obligasi berperingkat AAA negara tersebut relatif lebih stabil.

Berdasarkan data Bloomberg, imbal hasil obligasi pemerintah tenor dua tahun Singapura naik 16 basis poin sepanjang Maret 2026, menjadi kenaikan terkecil di Asia Tenggara.

Sebagai perbandingan, obligasi tenor serupa di Indonesia dan Filipina mencatat lonjakan imbal hasil sekitar lima kali lebih besar, seiring ekspektasi bahwa bank sentral masing-masing akan mengambil kebijakan lebih ketat untuk meredam inflasi akibat lonjakan harga minyak.

Tekanan juga mulai dirasakan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), yang menggunakan nilai tukar sebagai instrumen kebijakan moneter. Sejumlah ekonom memperkirakan otoritas tersebut akan memperketat kebijakan bulan depan. Langkah ini dinilai dapat semakin memperkuat kinerja obligasi domestik.

"Setiap pengetatan kebijakan akan memperkuat dolar Singapura dan berpotensi menarik arus masuk modal yang lebih besar. Arus masuk modal akan meningkatkan likuiditas sistem, menekan suku bunga jangka pendek, dan membuat kurva imbal hasil semakin curam," ujar manajer portofolio di Eastspring Investments, Wei Ming Cheong.

Jika terealisasi, kebijakan pengetatan tersebut akan menjadi yang pertama sejak Oktober 2022, sekaligus yang pertama di Asia Tenggara dalam siklus saat ini.

Dolar Singapura termasuk sedikit mata uang Asia yang menguat terhadap dolar AS tahun ini, hanya kalah dari ringgit Malaysia dan yuan China. Meski biaya pinjaman di pasar antarbank naik menjadi 1,16% pada Maret 2026, level tersebut masih di bawah rata-rata satu tahun sebesar 1,44%.

Sebaliknya, suku bunga pasar uang acuan di Indonesia pekan lalu naik ke level tertinggi sejak Agustus 2025, sementara suku bunga antarbank tiga bulan di Malaysia mencapai level tertinggi sejak Juli 2025, menunjukkan kondisi likuiditas yang relatif lebih ketat dibandingkan Singapura.

Meski likuiditas yang melimpah menopang imbal hasil jangka pendek Singapura, obligasi pemerintah tenor panjang dinilai lebih rentan terhadap tren reflasi global.

Selisih imbal hasil antara tenor lima dan 10 tahun melebar menjadi 43 basis poin pekan lalu, tertinggi sejak November 2021. Sementara itu, selisih antara tenor dua dan 10 tahun berada di kisaran 66 basis poin, sekitar satu deviasi standar di atas rata-rata lima tahun sebesar 26 basis poin.

"Bias keseluruhan masih mengarah pada kurva yang lebih curam," tulis analis Citigroup Inc. dalam riset terbaru, seiring suku bunga antarbank Singapura ditopang arus masuk dana lindung nilai serta komitmen otoritas menjaga stabilitas kondisi keuangan.

IDXChannel - Penerbitan obligasi negara berkembang yang mencetak rekor pada awal tahun kini hampir terhenti di tengah kekhawatiran terhadap perang Timur Tengah yang memicu gejolak pasar dan menaikkan biaya pinjaman.

Para bankir dan investor mengatakan faktor geopolitik membuat sejumlah negara berada dalam ketidakpastian.

Situasi ini menyoroti rapuhnya banyak ekonomi negara berkembang yang hingga sebulan lalu masih dibanjiri permintaan terhadap surat utang mereka, meskipun di tengah tarif dan gejolak geopolitik.

Namun, Angola menjadi salah satu pengecualian pada bulan ini. Angola adalah produsen minyak yang diuntungkan oleh lonjakan harga minyak mentah.

"Semua pembahasan pendanaan masih berlangsung, tetapi dengan pendekatan hati-hati sambil menunggu perkembangan,” kata Co-Head Debt Financing di Citi, Victor Mourad, dilansir Reuters, Jumat (27/3/2026).

Negara-negara berkembang seperti Arab Saudi, Meksiko, dan Turki telah menerbitkan utang pada Januari dan Februari dengan kecepatan yang sangat tinggi.

Hal itu membuat penjualan utang kuartal pertama tetap mencetak rekor meskipun penerbitan pada Maret sangat minim.

Pemerintah dan korporasi di kawasan Eropa Tengah dan Timur, Timur Tengah, serta Afrika berhasil menghimpun dana sebesar USD117,5 miliar, sekitar USD3 miliar lebih tinggi dibandingkan tiga bulan pertama 2025, bahkan sebelum Angola masuk ke pasar pekan ini.

Angola menjadi salah satu dari sedikit negara berkembang yang spread kreditnya menyempit sejak agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari.

Hal ini menunjukkan investor kini meminta premi risiko yang lebih kecil untuk meminjamkan dana kepada negara produsen minyak Afrika Barat tersebut dibandingkan sebelum perang.

Perusahaan infrastruktur telekomunikasi yang berfokus di Afrika, Helios Towers, juga menerbitkan utang pekan ini.

Namun bagi banyak pihak lainnya, situasinya jauh lebih sulit. Investor menarik dana sebesar USD3,3 miliar dari obligasi negara berkembang pada pekan hingga 19 Maret, serta lebih dari USD5 miliar dari obligasi korporasi berimbal hasil tinggi, menurut Bank of America.

Penarikan terakhir tersebut merupakan arus keluar terbesar sejak guncangan tarif AS pada April 2025.

Spread kredit negara seperti Mesir dan Turki melebar karena dampak perang yang berpotensi memukul perekonomian mereka. Bahkan spread Arab Saudi, raksasa minyak dunia, juga melebar. Mesir dan Turki juga sangat rentan terhadap kenaikan biaya energi dan pangan.

Spread indeks obligasi pasar berkembang JPMorgan (EMBI) antara utang dolar negara berkembang dan obligasi pemerintah AS melebar 17 basis poin menjadi 268 basis poin sejak akhir Februari. Sementara itu, spread Mesir bertambah 44 basis poin dan Turki melebar 36 basis poin.

Sebaliknya, spread Angola dalam periode yang sama justru menyempit 39 basis poin menjadi 504 basis poin.

Ketidakpastian besar terkait konflik tersebut, dengan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap infrastruktur energi negara-negara Teluk serta penutupan Selat Hormuz yang vital, membuat investor semakin berhati-hati untuk mengambil posisi besar di berbagai aset.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten saat ini tengah melakukan aksi korporasi penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue di tengah ketidakpastian pasar modal. Emiten tersebut antara lain adalah BNBR dan COCO.

Saat ini pasar modal diselimuti sentimen negatif konflik geopolitik global hingga kondisi fiskal dalam negeri yang kian mendekati defisit 3%. Alhasil, IHSG ambles 18,79% (year to date/YtD) dengan net sell asing Rp7,83 triliun per penutupan Senin (16/3/2026).

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai penyerapan rights issue mungkin akan terganggu, terutama di tengah tingginya volatilitas yang terjadi saat ini.

"Namun apabila perusahaan tersebut memiliki fundamental dan cash flow yang kuat, serta prospek bisnis di masa yang akan datang, kami melihat hal ini justru menjadi sebuah kesempatan bagi pelaku pasar dan investor," kata Nico kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Dalam situasi ini Nico menekankan kehati-hatian pelaku pasar agar menghitung seberapa besar dampak dari perang yang terjadi saat ini terhadap kinerja perusahaan tersebut. Hal ini akan mempengaruhi perhitungan valuasi perusahaan di masa yang akan datang.

Menarik atau tidaknya serapan rights issue, sambung Nico, semua akan tergantung dari seberapa besar daya tarik perusahaan tersebut. Investor akan menilai sejumlah aspek seperti fundamental emiten, prospek sektornya, atau mungkin valuasi sahamnya.

"Apabila semua sentimen tersebeut dipenuhi, kami melihat serapan dapat terjaga meskipun akan berkurang," ujarnya.

Selain rights issue, perusahaan terbuka dapat melakukan penerbitan surat utang atau obligasi. Dalam hal ini, Nico juga melihat obligasi sekarang sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, terutama di tengah penurunan outlook surat utang oleh Fitch dan Moody's.

Oleh sebab itu, kenaikkan imbal hasil akan dihindari oleh emiten yang ingin menerbitkan obligasi. Baik saham dan obligasi, Nico melihat semuanya harus dicermati sekali lagi sebelum membuat keptuusan terkait dengan mendapatkan alternatif pendanaan.

Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi juga mengatakan bahwa penyerapan rights issue bergantung pada fundamental emiten dan tujuan penggunaan dana. Menurutnya, emiten yang melakukan penggalangan dana untuk tujuan ekspansi akan lebih menarik daripada pembayaran utang. Terakhir, daya tarik penyerapan saham baru akan tergantung valuasi diskon harga saham.

"Sinyal penyerapan kuat ditandai oleh komitmen standby buyer institusional yang solid dan status oversubscribed," tegas Wafi.

Menilai sejumlah alternatif pendanaan perusahaan terbuka, Wafi merasa rights issue masih menjadi alternatif utama di era suku bunga tinggi. Alasannya adalah karena emiten dapat menggalang modal tanpa menambah beban bunga utang dan memperbaiki debt-to-equity ratio (DER) perusahaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), sejumlah emiten yang melaporkan aksi rights issue antara lain adalah PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) yang menawarkan sebanyak 86,7 miliar saham biasa seri E dengan nominal Rp12 per saham, dari total 90 miliar saham yang direstui oleh pemegang saham.

Rights issue tersebut telah disetujui para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 27 Februari 2026. Perseroan memastikan adanya pembeli siaga dalam rights issue. Pembeli siaga bakal menyerap seluruh sisa saham yang tidak diambil pemegang saham.

Selanjutnya, ada PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (COCO) yang merancang aksi korporasi serupa dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10,67 miliar saham baru. Adapun, saham baru tersebut merupakan saham atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini, setelah dikurangi biaya terkait dengan rights issue, rencananya akan digunakan COCO untuk akuisisi dan/atau belanja modal perseroan serta entitas anak.

Bisnis.com, JAKARTA — Minat perusahaan menghimpun dana melalui pasar obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih terjaga pada awal 2026. Hingga 6 Maret 2026, terdapat 20 emisi obligasi dari 13 perusahaan yang berada dalam antrean alias pipeline penerbitan di BEI.

"Sampai dengan 06 March 2026 terdapat 20 emisi dari 13 penerbit EBUS yang sedang berada dalam pipeline," kata Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Nyoman Yetna dikutip Minggu (8/3/2026).

Ia menjelaskan, rencana penerbitan tersebut berasal dari berbagai sektor industri, dengan dominasi perusahaan sektor keuangan. Dari total perusahaan yang berada dalam pipeline, sebanyak lima perusahaan berasal dari sektor financials.

Selain itu, dua perusahaan berasal dari sektor energi, dua perusahaan dari sektor industri, serta dua perusahaan dari sektor infrastruktur. Sementara masing-masing satu perusahaan berasal dari sektor bahan baku (basic materials) dan sektor barang konsumsi primer (consumer non-cyclicals).

Adapun beberapa sektor lainnya belum tercatat memiliki rencana penerbitan dalam pipeline. Sektor consumer cyclicals, kesehatan (healthcare), properti dan real estat, teknologi, serta transportasi dan logistik hingga saat ini belum memiliki perusahaan yang sedang memproses penerbitan obligasi di BEI.

Nyoman menambahkan, sepanjang 2026 hingga saat ini pasar obligasi korporasi masih mencatat aktivitas yang cukup aktif. Hingga awal Maret 2026, telah diterbitkan 37 emisi obligasi dan sukuk dari 26 penerbit EBUS."Dana yang dihimpun sebesar Rp41,41 triliun," katanya.